PT PLN (PERSERO)
KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) NOMOR : 004.K/DIR/2006 TENTANG MUTASI JABATAN DI LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO) DIREKSI PT PLN (PERSERO) Menimbang
:
a. bahwa sesuai perkembangan organisasi dan kebutuhan Perseroan untuk terus berupaya mewujudkan Perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, maka untuk mendapatkan Pegawai yang berkwalitas diperlukan pembinaan karir berbasis kompetensi; b. bahwa disamping pembinaan karir berbasis kompetensi, maka untuk menciptakan Pegawai yang berkwalitas diperlukan pembinaan Pegawai melalui mutasi dari satu jabatan ke jabatan lain, guna memperkaya/meningkatkan kompetensi inidividu sebagai pembinaan karir selanjutnya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tentang Mutasi Jabatan di Lingkungan PT PLN (Persero).
Mengingat
:
1. Undang-Undang No. 15 Tahun 1985; 2. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 1994; 3. Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1989; jo. Peraturan Pemerintah RI No. 3 Tahun 2005; 4. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-180/M-MBU/2003; 5. Anggaran Dasar PT PLN (Persero); 6. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 001.K/030/DIR/1994; 7. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 062.K/010/DIR/2003; jis. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 092.K/010/DIR/2004; dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 141.K/010/DIR/2005; 8. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 003.K/DIR/2006. MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG MUTASI JABATAN DI LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO). Pasal 1 Ketentuan Umum
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: a. Perseroan, adalah PT PLN (Persero) yang didirikan dengan Akte Notaris Sutjipto, S.H. No. 169 Tahun 1994, beserta perubahannya; b. Direksi, adalah Direksi PT PLN (Persero); c.
Pegawai, adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat dan diberi penghasilan menurut ketentuan yang berlaku di PT PLN (Persero); d. Jabatan...
2
d.
Jabatan, adalah suatu kumpulan kewajiban dan tanggung jawab secara keseluruhan dibebankan kepada pemegang atau pemangku jabatan;
e.
Jenjang Jabatan, adalah serangkaian urutan jabatan mulai dari jabatan terendah sampai dengan jabatan tertinggi di lingkungan Perseroan;
f.
Jenis Jabatan, adalah Manajerial dan Supervisori, Kepakaran, serta Keteknisan dan Operatif
g.
Jabatan Struktural, adalah jenis jabatan Manajerial dan Supervisori;
h.
Jabatan Fungsional, adalah jenis jabatan Kepakaran, Keteknisan dan Operatif;
i.
PLN Pusat, adalah PT PLN (Persero) Kantor Pusat;
j.
PLN Unit Induk, adalah PT PLN (Persero) Distribusi, Wilayah, Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa-Bali (termasuk Region, UBOS dan USEM), Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera, Pembangkitan, Kitlur, Jasa-Jasa, Litbang, Proyek Induk dan setingkat;
k.
PLN Unit Pelaksana, adalah PT PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan, Area Pelayanan, Area Jaringan, Area Penyaluran dan Pengatur Beban, Area Pengatur Distribusi, Area Pelayanan Tegangan Tinggi/Tegangan Menengah, Cabang, Sektor, Unit Pelayanan Transmisi, Unit Pengatur Beban, Unit Jasa Transmisi, Sub Region Bali, Unit Pendidikan Latihan, Unit Produksi, Proyek, Unit Supervisi dan setingkat;
l.
PLN Sub Unit Pelaksana, adalah Unit Pelayanan Jaringan, Unit Pelayanan, Unit Jaringan, Ranting, Rayon, Tragi, Pusat Listrik dan setingkat. Pasal 2 Pembinaan Karir
(1) Pengangkatan Pegawai dalam jabatan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan formasi jabatan dan formasi tenaga kerja yang telah ditetapkan dalam Unit Organisasi. (2) Pembinaan karir bagi Pegawai, dilakukan melalui penugasan di jalur Jenis Jabatan Manajerial dan Supervisori, Kepakaran serta Keteknisan dan Operatif. (3) Pembinaan karir Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan melalui jalur Jenis Jabatan yang sama atau melalui lintas jalur Jenis Jabatan, setelah memenuhi persyaratan Jabatan sesuai ketentuan yang berlaku. (4) Pembinaan karir Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditujukan untuk memotivasi dan memberi kesempatan Pegawai mengembangkan kompetensi dalam mencapai Jabatan yang lebih tinggi. (5) Pegawai dalam mengembangkan karir, dapat menyampaikan minat jalur Jenis Jabatan sesuai kompetensi, persyaratan Jabatan dan persyaratan lain sesuai ketentuan pada saat diadakan pengisian formasi jabatan dengan cara Job Posting. Pasal 3 Lingkup Mutasi (1) Mutasi Jabatan, dimaksudkan sebagai salah satu cara pelaksanaan pembinaan Pegawai dalam meningkatkan kompetensi individu dan pengkayaan pengenalan terhadap kebutuhan kompetensi Jabatan. (2) Mutasi Jabatan, merupakan alih tugas Pegawai dari Jabatan satu ke Jabatan lain, meliputi : a.
Promosi Jabatan adalah kenaikan Jabatan dari Jenjang Jabatan lebih rendah ke 1 (satu) Jenjang Jabatan yang lebih tinggi pada jalur Jenis Jabatan yang sama;
b.
Rotasi Jabatan, yaitu alih tugas dari satu Jabatan ke Jabatan lain yang memiliki Jenjang Jabatan yang sama, pada jalur Jenis Jabatan yang sama; c. Mutasi ...
3
c.
Mutasi Lintas jalur Jenis Jabatan, adalah mutasi dari Jenis Profesi Manajerial dan Supervisori ke Jenis Profesi Kepakaran atau Keteknisan dan Operatif atau sebaliknya;
d.
Demosi Jabatan, adalah alih tugas berupa penurunan Peringkat Gaji bagi Pegawai yang terbukti melakukan perbuatan yang melanggar Peraturan Disiplin Pegawai dan tata tertib atau atas permintaan sendiri. Pasal 4 Jenis dan Persyaratan Mutasi
(1) Jenis mutasi Jabatan, terdiri atas : a. Mutasi intern Unit PLN, yaitu alih tugas Pegawai yang terjadi di lingkungan Unit PLN yang sama; b. Mutasi antar Unit PLN, yaitu alih tugas Pegawai yang terjadi di lingkungan Unit PLN yang satu ke Unit PLN lain. (2) Mutasi dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Tersedia formasi jabatan dan formasi tenaga kerja; b. Kompetensi individu memenuhi persyaratan Jabatan; c.
Diusulkan oleh atasan yang bersangkutan apabila mutasi intern Unit;
d. Tidak menyebabkan kenaikan Peringkat Gaji lebih dari 2 (dua) Peringkat Gaji, dan tidak bertentangan dengan ketentuan kenaikan Peringkat Gaji yang diatur dalam Kebijakan Direksi yang mengatur tentang Pembinaan Peringkat Gaji Pegawai; e. Masa kerja pada Jabatan terakhir atau Peringkat Gaji terakhir, paling sedikit 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; f.
Harus melalui proses seleksi;
g. Khusus mutasi berupa promosi bagi Pegawai pada Jenjang Jabatan Manajerial dan Supervisori dan Jenjang Jabatan I sampai dengan V dapat ditambah dengan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Dewan Seleksi Jabatan. (3) Atasan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut : a. Direksi / Deputi Direktur / Kepala Satuan / Sekretaris Perusahaan, bagi Pegawai di lingkungan Kantor Pusat; b. Manajer Bidang / Kepala Staf / Manajer Region, bagi Pegawai di lingkungan PLN Unit Induk yang keputusannya menjadi wewenang General Manager / Pemimpin; c.
General Manager / Pemimpin, bagi Pegawai di lingkungan PLN Unit Induk yang keputusannya menjadi wewenang PLN Pusat;
d. Manajer Unit Pelaksana atau setingkat, bagi Pegawai di lingkungan PLN Unit Pelaksana yang keputusannya menjadi wewenang General Manager / Pemimpin; e. Asisten Manajer atau setingkat, bagi Pegawai di lingkungan PLN Unit Pelaksana yang keputusannya menjadi wewenang Manajer Unit Pelaksana. (4) Dalam hal masa kerja pada Jabatan terakhir kurang dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, mutasi Jabatan harus dengan persetujuan Atasan Pejabat Yang Berwenang. Pasal 5 Proses Pengisian Jabatan (1) Usulan pengisian suatu Jabatan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan kepegawaian yang berlaku. (2) Usulan pengisian suatu Jabatan harus dilengkapi, dengan : a. Nilai unjuk kerja 4 (empat) tahun terakhir, paling rendah dengan nilai unjuk kerja Prestasi 3; b. Keputusan penetapan Jabatan dan Peringkat Gaji terakhir; c.
Uraian peran dan tanggung jawab. (3) Pengisian ...
4
(3) Pengisian Jabatan intern Unit, diusulkan oleh Manajer yang membidangi sumberdaya manusia atau Manajer Unit Pelaksana kepada Pimpinan PLN Unit. (4) Pengisian Jabatan antar Unit, diusulkan oleh Pimpinan PLN Unit kepada Direksi yang membidangi sumberdaya manusia. Pasal 6 Mutasi Intern Unit Mutasi intern Unit, merupakan alih tugas dari Jabatan yang satu ke Jabatan lain yang masih berada dalam satu lingkungan Unit kerja PLN Induk, dan menjadi wewenang Pimpinan Unit sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 7 Mutasi Antar Unit (1) Mutasi antar Unit menjadi wewenang PLN Pusat sesuai ketentuan yang berlaku, dengan ketentuan tidak menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan dan harus diketahui oleh PLN Unit yang terkait. (2) Pegawai yang wewenang penerimaan dan pengangkatannya oleh Pimpinan PLN Unit Induk, yang diangkat setelah Keputusan ini berlaku, tidak dapat dilakukan mutasi Antar Unit. Pasal 8 Keputusan Mutasi (1) Keputusan mutasi Pegawai ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Setiap PLN Unit, wajib melaporkan mutasi Pegawai di lingkungan kerjanya kepada PLN Pusat melalui pemutakhiran data kepegawaian. Pasal 9 Pelaksanaan Mutasi (1) Bukti serah terima Pelaksanaan mutasi intern Unit dikirimkan kepada bidang yang menangani administrasi kepegawaian. (2) Pelaksanaan mutasi antar Unit harus dilengkapi administrasi, sebagai berikut : a. Keputusan Mutasi harus disampaikan oleh Atasan Langsung Pegawai kepada Pegawai, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Keputusan Mutasi diterima; b. Pelaksanaan serah terima jabatan paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal Keputusan Mutasi diterima; c.
Pelaksanaan Mutasi berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1, bulan berikutnya sejak tanggal serah terima jabatan;
d. Pelaksanaan serah terima jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus diberitahukan oleh PLN Unit Baru ke PLN Pusat dan PLN Unit Lama; e. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) diterbitkan oleh PLN Unit lama disertai berkas/dokumen Pegawai dan dikirim ke PLN Unit baru, paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya sejak tanggal efektif pelaksanaan mutasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b. (3) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut: a. Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru yang dituangkan dalam berita acara; atau b. Penyerahan Jabatan dari atasan kepada Pegawai di Jabatan baru yang diikuti penyerahan copy Keputusan Mutasi yang ditandatangani oleh yang bersangkutan; atau c. Penyerahan ...
5
c.
Penyerahan Jabatan oleh atasan di Unit baru kepada Pegawai dengan diikuti penyerahan copy Keputusan Mutasi yang ditandatangani oleh atasan di Unit baru.
(4) Pelaksanaan mutasi Pegawai secara penuh di tempat yang baru, paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal efektif pelaksanaan mutasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) huruf b, dengan memperhatikan kepentingan Perseroan. (5) Pegawai yang belum melaksanakan mutasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) huruf b, kepada yang bersangkutan tetap pada jabatan dan Peringkat Gaji sebelum Keputusan Mutasi diterbitkan. (6) Pengaturan berkas/dokumen kepegawaian disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 10 Orientasi Kerja (1) Pegawai yang dimutasi intern Unit atau antar Unit yang berlainan Kota/Propinsi yang pelaksanaan pindahnya harus dengan surat perjalanan dinas pindah, diberikan kesempatan untuk melaksanakan orientasi kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah Keputusan Mutasi diterima. (2) Pelaksanaan orientasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan sebelum atau sesudah serah terima jabatan. (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan, Pegawai tidak melaksanakan orientasi kerja ke tempat yang baru, hak orientasi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi gugur. (4) Masa orientasi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan paling lama 15 (limabelas) hari kerja, dengan ketentuan dapat dilaksanakan secara sekaligus atau bertahap paling banyak 3 (tiga) kali. (5) Pegawai yang melaksanakan mutasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan biaya perjalanan dinas pindah sesuai ketentuan yang berlaku. (6) Dalam hal suami-isteri menjadi Pegawai dan salah satu suami/isteri tersebut tidak ikut dimutasikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), biaya perjalanan dinas pindah atas statusnya sebagai isteri/suami Pegawai tidak dapat diberikan, kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri atau melaksanakan mutasi atas permintaan sendiri. Pasal 11 Mutasi Atas Permintaan Sendiri (1) Pegawai dapat mengajukan permohonan mutasi atas permintaan sendiri, untuk keperluan mengikuti suami/isteri yang dipindahkan ke kota lain di luar tempat kedudukan Pegawai, atau karena alasan kesehatan yang direkomendasikan oleh dokter Perseroan. (2) Pegawai yang mengajukan mutasi atas permintaan sendiri untuk keperluan mengikuti suami/isteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Masa kerja di Perseroan, paling sedikit 5 (lima) tahun terus menerus; b. Masa kerja pada Peringkat Gaji terakhir, paling sedikit 2 (dua) tahun; c.
Di Unit PLN penerima tersedia Formasi Tenaga Kerja;
d. Apabila tidak ada formasi Tenaga Kerja, dapat mengajukan cuti di luar tanggungan Perseroan; e. Mutasi atas permintaan sendiri dan atau cuti di luar tanggungan Perseroan, dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama menjadi Pegawai; f.
Semua biaya akibat mutasi Jabatan menjadi tanggung jawab Pegawai, kecuali hak biaya perjalanan pindah atas statusnya sebagai isteri/suami Pegawai dapat dibayarkan.
(3) Pegawai yang mengajukan mutasi atas permintaan sendiri, karena alasan kesehatan yang direkomendasikan oleh dokter Perseroan, dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Pejabat Yang Berwenang dan tanpa memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). (4) Semua ...
6
(4) Semua biaya akibat mutasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), menjadi tanggung jawab Perseroan. (5) Dalam hal mutasi atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan oleh suami dan isteri yang keduanya berstatus sebagai Pegawai, maka apabila permohonan mutasi tersebut diijinkan, penempatan Pegawai tersebut diatur sebagai berikut : a. Penempatan di Unit Penerima, tidak boleh dalam satu Unit PLN dengan suami/isteri yang dimutasikan secara dinas; b. Dalam hal di tempat suami/isteri yang dimutasikan secara dinas tidak ada Unit lain, penempatan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat ditempatkan di Unit PLN yang sama dengan ketentuan : 1) tersedia formasi tenaga kerja; 2) secara struktural/fungsional antara suami/isteri tersebut tidak saling bertanggung jawab secara langsung; 3) penempatan tersebut tidak menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan Perseroan sehubungan dengan tugas dan jabatan dari suami/isteri tersebut. Pasal 12 Peralihan Pelaksanaan mutasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 9 dan 10 yang pada saat diberlakukannya Keputusan ini masih dalam proses pelaksanaan, harus dilakukan evaluasi kembali dan dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Keputusan ini. Pasal 13 Penutup (1) Pelanggaran terhadap pelaksanaan mutasi sebagaimana diatur dalam Keputusan ini, dikenakan sanksi disiplin sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Dengan diberlakukannya keputusan ini, semua keputusan yang berkaitan dengan mutasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 9 dan 10 yang bertentangan dengan Keputusan ini harus dibatalkan oleh atasan Pejabat Yang Berwenang atau harus diralat oleh Pejabat Yang Berwenang. (3) Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 107.K/010/DIR/1997 jo No. 085.K/010/DIR/2000 dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi. (4) Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pada tanggal
: :
Jakarta 4 Januari 2006
DIREKTUR UTAMA,
EDDIE WIDIONO S.
