PT PLN (PERSERO) PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) NOMOR
:
0314.P/D!R/2016 TENTANG
PERJALANAN DINAS PEGAWAI DTREKST PT PLN (PERSERO)
Menimbang
a. bahwa ketentuan tentang Perjalanan Dinas Pegawai telah diatur dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 007.KD1N2011 tanggal 10Januari2011; b bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi dan tertib administrasi keuangan Perseroan serta memperhatikan citra Perseroan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Pegawai PT PLN (Persero), maka perlu dilakukan penyempurnaan atas Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 007.[(DlRi2011 tentang Perjalanan Dinas Pegawai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas,
c
perlu menetapkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) tentang Perjalanan Dinas Pegawai.
Mengingat
1.
2. 3. 4.
Undang-Undang Rl Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; Undang-Undang Rl Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas; Undang-Undang Rl Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
Peraturan Pemerintah Rl Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi perusahian perseroan
(Persero);
5. 6. 7.
8' 9'
Peraturan Pemerintah Rl Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga _-Li9tr!k, sebagaimana telah diubah lengin peraturan Pemerintah
Rl Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Rl Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik; Anggaran Dasar pT pLN (persero); Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor sK-179/MBU/2013 tentang Pemberhentian, perubahan Nomenkratur Jabatan oan eengangtatan nnggotr_ Anggota Direksi Perusahaan Perseroan Fr peiusanai^
leerserol rirtrii r.r"g.}]l Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor tentang pemberhentian dan pengang.katan nn"ggota-rrgg"t, sK-272tMBUl12t2o14 --"sr' Direksi perusahaan pT perusahaZn Perseroan (persero)
L'isfik fVega'r;;
10' Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor sK-21 llflBl)l1ol2o1s Direkli p",rl"nJ* perseioan f9i,E::rg"#rr1fl[?,,n _il:sota-anssota tp"i.-ool 11' Keputusan Direksi.pll_Ll_(persero) Nomor 1B4.KD,N2008 tentang wewenang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi pr pLN (Persero) Nomor
11
S.KtDtRt2Oog;
12' Keputusan Direksi pr.plN (persero) Nomor 3o4.KtDrRtz009 tentang Kewenansan pengamoiran Batasan r"puiulrn^ di ringking;i' p-LN (persero) , te ra g, A;Tf i;:,.Xt"?tr m*iL|;;h, k h r o Jn s, i il,, t u ra n o re r s) p F L'r.r
ilffi
i
r,
i
i
13. Peraturan
tf
.
13 Peraturan DireksI Ptt PLN(PerserO)Nomor 0179 P/DIR/2016 tentang Organlsasi
dan ttata Ketta Ptt PLN(Persero). Memperhatikan:
‐
_
―Keputusan Direksi PT PLN(PerserO)Di Luar Rapat(Sirkuler)Nomor139ノ D!R/2015
tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Serta Tempat Kedudukan AnggOta DireksI Ptt PLN(PerserO)
MEMUttUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)TENTANG PERJALANAN DINAS PEGAWAI Pasal 1 Ketentuan Umum
Dalam Peraturan iniyang dimaksud dengan:
a.
Bantuan Pindah Eiarang (selanjutnya disingkat BPB) adalah bantuan untuk biaya pengangkutan
barang.
b.
Cuci Pakaian adalah bantuan yang diberikan oleh PLN dalam bentuk tunai untuk keperluan biaya cuci pakaian Pegawai selama pelaksanaan perjalanan Dinas.
c.
Direksi adalah.Orgll PLN yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan PLN yang terdiri dari seorang Direktur Utama sebagai pimpinan dengan beberlpa Direktur sebagai anggota, dalam batasan yang ditentukan oleh Undang-undang perse6an Terbatas dan/atau Anggaran Dasar PLN.
d.
Detasering adalah penempatan Pegawai untuk bertugas di suatu tempat di luar Tempat Kedudukan Pegawai dalam jangka waktu tertentu.
e. Fasilitas Perjalanan Dinas terdiridari Konsumsi, Cuci Pakaian, penginapan dan Transportasi. f' Keluarga Pegawai adalah susunan keluarga dari pegawai yang menjaditanggungan pLN. g' Konsumsi adalah bantuan yang diberikan oleh PLN dalam bentuk tunai untuk keperluan biaya h' i'
j k'
dan minum pegawaiserama peraksanaan perjaranan Dinas.
makan
Pegawai adalah mereka yang telah m.emenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat, bekerja dan diberi penghasilan/penghargain/imbaljasa ["t"iiu"n yang berlaku di pLN. Pejabat Yang Ben'venang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk memberikan perintah, menyetujui dan/atau menandatangani ee4ataian oirias Flgawar.
,"nr*t
i":::*Ti:-3ff:*;1?j,XHl'.5ilr.,
diberikan oreh pLN untuk keperruan mensinap pesawai
Perjalanan Dinas Dalam Negeri aola! perjalanan Pegawai yang dilakukan atas perintah pejabat Yang Berwenang, untuk melaksanakan regiatan dinas dalam rangka kepentingan pLN luar Tempat Kedudukan Pegawai yang berjlrar< ke mereuiniEo m 1lir. puluh kitJmeter). Perialanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan Pegawai yang dilakukan atas perintah pejabat yang
a Gr:
l'
," n'
,ff,ffiffii3;i[Ufi:lffT;51n teoiatan,t",
5;:'93,:il,Blli?i#t1,floil*,,';3i5;fit.,?ffivans
i]rJ#?Jffi,'" -AJ,rnsan pLN densan
dirakukan oreh pesawai untuk kesiatan
Perjalanan Dinas Perawatan Kesehatan adalah perjalanan 'o"e'ffi Dinas yang dirakukan oreh pegawai tar"nr-.rrit o.ngan ra-wat J-aran atau rawat inap oada :ffi;":if::H3#sehatan vans beraoa di rr;;tJrip?tieou,irr* p"gil.i,'o"ir, di daram.neseri Perjalanan Dinas Pindah Karena Mutasi.Jabatan adarah ,"ff,:lil Dinas yang merupakan hak baoi F:3:#1 vqrq' "srr uerqasarKan keputusan mutasi sesuai'kJ;;"r;;';il; ;:;:im*",Hl?ilT:ji,T,3,r;riiili,-#ifi', berlaku. dan/atau Keruarga eegawai
o'
t,d;iil*
ir;-d;.
lTi"fliJ:iffiiflx- [:ff;'#ffi:,:ffi
P
Perjalanan ... メーー
ハ ー ー
p.
Perjalanan Dinas Pindah Karena Berhenti Bekerja adalah Perjalanan Dinas Pindah karena. Pegar0ai; beserta keluarganya akan pensiun atau telah pensiun atau akan mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP), diberikan kepada Pegawai yang memilih tempat tinggal untuk menetap di luar Tempat Kedudukan Pegawai di dalam negeri.
q.
Pengelola SPPD adalah pegawai yang mempunyai tugas untuk mengelola administrasi Perjalanan Dinas Pegawai.
r.
PLN adalah PT PLN (Persero) yang didirikan dengan Akte Notaris Sutjipto, S.H. No. 169 Tahun 1994, beserta perubahannya.
s.
Pihak Lain adalah pihak-pihak selain dari pihak PLN yang mengundang dan/atau menanggung/membiayai Perjalanan Dinas Pegawai.
t. u.
PLN Kantor Pusat adalah pusat organisasi PLN.
PLN Unit lnduk adalah unit organisasi satu tingkat di bawah PLN Kantor Pusat yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu sesuaidengan tujuan dan kegiatan usaha PLN.
v. PLN Unit Pelaksana adalah unit organisasi satu tingkat di bawah PLN Unit lnduk. w. PLN Sub Unit Pelaksana adalah unit organisasi satu tingkat di bawah PLN Unit Pelaksana. x. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat (SPPD), adalah Surat Perintah yang diberikan kepada Pegawai untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
y.
Tarif Berlaku adalah tarif/harga yang diperoleh berdasarkan ketentuan Pemerintahitarif Maskapai/hasil survey lapangan yang dievaluasi secara berkala.
z.
Tempat Kedudukan Pegawaiadalah kantor/tempaUlokasidimana Pegawai bekerja.
aa. Transportasi adalah sarana/fasilitas yang diberikan oleh PLN dari tempat kedudukan pegawai ketempat tujuan Perjalanan Dinas.
bb. Unit Pengirim
adalah unit yang memberikan perintah/penugasan Perjalanan Dinas. Unit Penerima adalah unit tempat dituju dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas.
cc.
Pasal 2 Maksud dan Tujuan
(1) (2)
Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan perjalanan Dinas Pegawai.
Tujuan ditetapkannya Peraturan melaksanakan perjalanan Dinas.
ini adalah untuk
memberikan fasilitas bagi pegawai yang
,"n," rj,i"llrnln oin."
(1) (2)
Perjalanan Dinas pegawaidibagi berdasarkan rokasidan kegiatan; Jenis Perjalanan Dinas berdasarkan lokasisebagaimana dimaksud ayat (1), terdiridari: Perjalanan Dinas Dalam Negeri. perjalanan Dinas Luar Negeii. Jenis Perjalanan Dinas berdasarkan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiridari: a. perjalanan Dinas Biasa. b. Perjalanan Dinas pendidikan dan pelatihan. Perjalanan Dinas perawatan k"renrtrn. d. perjalanan Dinas pindan tarena ilutasi Jabatan. e. Perjalanan Dinas pindafrmrena iernenti eef<e4a. Detasering. Perjalanan Dinas dalam Rangka Mendampingi
3 b.
(3)
9
f. g
Direksiatau Bersama lnstansi rain.
Pasal4 ... ０ １ １ １
イー ー
Pasal 4 Perjalanan Dinas Dalam'Negeri
(1)
Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Negeri diberikan berdasarkan jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran l.A. Peraturan ini, yang terdiridari komponen sebagaiberikut: a. Konsumsidan Cuci Pakaian diberikan dalam bentuk lumpsum. b. Penginapan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Fasilitas penginapan diberikan untuk yang melaksanakan Perjalanan Dinas dan diharuskan menginap dalam rangka efektifitas penyelesaian tugas dan kepentingan lainnya; Fasilitas penginapan diberikan dalam bentuk natura; 3. Suatu Perjalanan Dinas perlu atau tidaknya menginap harus dievaluasi dan disetujui terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang;
2.
4. 5.
Pemberian kelas kamar hotel sesuai jenjang jabatan pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas ditetapkan minimal hotel bintang 3 (tiga) dengan tipe kamar standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran l.A. Peraturan ini; Dalam pemberian fasilitas penginapan menggunakan hotel yang telah bekerja sama dengan Unit Penerima/tempat transit Perjalanan Dinas, apabila hotel yang telah bekerjasama dengan Unit Penerima penuh maka Pegawai dapat menggunakan hotel lain sesuai dengan haknya;
6.
Apabila dalam menjalankan Perjalanan Dinas Pegawai menginap di PusdiklaUUdiklaUMess PLN, maka biaya penginapan akan dinotabukukan oleh PusdiklaUUdiklaUMess PLN ke Unit Pengirim;
7.
Untuk efisiensi dan kemudahan dalam memberikan pelayanan fasilitas penginapan maka Unit PLN menjalin kerjasama secara resmi dengan pihak pengelola hotel dengan tujuan untuk mendapatkan tarif khusus (Corporate Rafe). B. Perjalanan Dinas ke lokasi tertentu yang tidak terdapat hotel dingan bintang sesuai dengan ketentuan yang menjadi hak Pegawai, maka Unit Penerima terdekit berkewajiban mencarikan penginapan terbaik di kota/lokasi tersebut dengan fasilitas sesuai ketentuan yang berlaku. 9. Dengan memperhatikan citra .PLN, Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti suatu kegiatan/undangan/seminar dari pihak ekbternal yang dilaksanakan -di suatu hotel maka pegawai dapat diberikan fasilitas menginap di- hitel tempat penyetenggara t<egiaian (dikecualikan dari ketentuan fasilitas pengi-napan bagi pegawai paoa um'umnya). 10' Fasilitas penginapan/hotel yang ditanggung oleh PLN hanya biaya penginapan/kamar hotel, dan tidak termasuk biaya lainny". *-p9rt] biaya makan dan minum"lrestoran/mini bar), cucilloundry, telepon, klinik, dan lainjain seningga kelebihan tagihan atas penggunaan fasilitas/penginapan hotel 1e,njao1 beban FeiZwai yang oeisingrutan dan harus diselesaikan oleh Pegawai sebelum eegawii men-iiggarkan pe-nginapanlhotel (chec k out). 11' Mekanisme penggunaan fasilitas penginapan pada saat pegawai melaksanakan perjalanan Dinas adalah sebagai berikut: a) Berdasarkan sPPD yang telah Pegawai dapat rangsung memesan sendiri atau dengan Unit penerimi -dlsetujui,untu[ memastikan riot"rE"nginapan yang akan
|[ffff:'lsi
b)i:xil:ffi
c.
f 3;"Jf,,id;';%il,1:"##';:ffi lliHll"iii,ffi
l,,.",,,,ntasihanyang pesawai menyerahkan,rn:::_p:m,bayaran pembayaran dan struk kartu kredit untuk oemesanan kamar s"o"giirana'di;;kJ;fao, kepada bagian pengelota spCo U.iiE"ntiffintrk dirakukan restitusi. nrrrr b) di atas Transportasidiberikan sesuai Lampiran t.e., oengJn retentuan sebagai
c)
;; ;;;;;il;.ffi,
1 jiil'r:f,L'B:X;:ii["Jlgil;F:,r#ffiil;;';;."suaikan
2'
berikut:
densan kondisi unit setempat, Apabila m3nggunakan angkutan udara/angkutan darauengkutan lauuangkutan sungai, dari
5ffi
;ff:*:, 5:n:mi#?ffi:?ffi:t#"i"ffiu;;"tiri';.ftiinh
o,n,,
diiakukan
3 Apabila.… ー レ
“ｒｌ
ハ
3. 4.
Apabila pembelian tiket Perjalanan Dinas dengan menggunakan angkutan daraUangkutan lauUangkutan sungai, dari kota asal ke 'kota tujuan . dan/atau sebaliknya tidak memungkinkan menggunakan kartu kredit maka dapat diberikan dalam bentuk lumpsum. Pegawai menyerahkan struk kartu kredit untuk pembelian tiket sebagaimana dimaksud pada angka 2. di atas, karcis/tikeUboarding pass dan SPPD kepada bagian pengelola SPPD Unit Pengirim untuk dilakukan restitusi.
5. Transportasi diberikan dari bandara/stasiun/pelabuhan/terminal
di
Tempat Kedudukan Pegawai ke kota asal dan sebaliknya, dari
bandara/stasiun/pelabuhan/terminal ke tempat tujuan Perjalanan Dinas diberikan sesuai tarif berlaku dalam bentuk lumpsum.
6.
dan
sebaliknya
Apabila dalam menjalankan Perjalanan Dinas Pegawai menggunakan kendaraan yang disediakan oleh PLN, maka komponen sebagaimana dimaksud pada angka 2.,3. dan 5. tidak diberikan.
(2)
Apabila komponen fasilitas Perjalanan Dinas Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh pihak lain, maka PLN hanya memberikan komponen fasilitas Perjalanan Dinas yang tidak ditanggung oleh pihak lain. Pasal 5 Perjalanan Dinas Luar Negeri
Fasilitas Perjalanan Dinas Luar Negeri diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ll Peraturan ini, yang terdiri dari komponen sebagaiberikut: Konsumsi, Cuci Pakaian dan Penginapan diberikan secara lumpsum. Transportasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. b.
1.
2. 3.
4.
(2)
Transportasi dengan menggunakan pesawat udara, dari kota negara asal ke kota negara tujuan dan/atau sebaliknya, dipesan oleh pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas dengan menggunakan kartu kredit. Pegawai menyerahkan struk kartu kredit untuk pembelian tiket sebagaimana dimaksud pada angka 1. di atas, karcis/tikeUboarding pass dan SPPD kepada bagiin pengelola SppD Un1 Pengirim untuk dilakukan restitusi. Transportasi dari Tempat Kedudukan Pegawai ke bandara/stasiun/pelabuhan di kota asal
dan sebaliknya, dan Transportasi dari bandara/stasiun/pelabuhan ke tempat tujuan perjalanan Dinas dan sebaliknya diberikan sesuaiTarif Berlaku dalam bentuk lumpsum.
Transportasi sebagaimana dimaksud pada angka 1. di atas dengan prioritas menggunakan pesawat udara dengan maskapai Nasional. Ketentuan khusus perjalanan Dinas Luar Negeriadalah
a' b' c'
sebagai berikut:
Dalam hal negara tujuan Perjalanan
sedang dalam keadaan musim dingin, pegawai
diberikan fasilitas baju hangat sebesar Rp !i1g9 2.500.000,- (d"ua;uta rima ratus ribu rupianl. Fasilitas baju hangat tidak diberikan apa.bila masa pemberian baju hangat yang terakhir
dengan permulaan Perjalanan Dinas Luar Neqeri berikutnyj oetum mencapai 2 (dua) tahun atau apabila Perjalanan Dinas tersebut ditanggungioleh pihak lain. Dalam hal Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri belum memiliki paspor dan/atau visa, Pegawai diberikan bantuan ,ntrr, p"ruuaianlp"ngurusan paspor dan/atau visa sesuai dengan negara yang dituju.
Pasal 6 Jumlah Hari perjalanan Dinas ” は
J:X]f,!r||!.
Perjalanan Dinas disesuaikan dengan tamanya waktu peraksanaan kegiatan dinas
:riliillX ru,:'i:llT,:3,.irftllfllilrDinas
oreh atasan harus memperhitunskan kewajaran dan
Pasal 7
..
ー ︲ レ
′′ ︲
ハ
Pasal 7 Perialanan Dinas Biasa Perjalanan Dinas Biasa dilakukan oleh pegawai di dalam negeri atau luar negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal4 dan 5 untuk melakukan kegiatan operasional.
Pasal 8 Perialanan Dinas Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan baik
di dalam negeri maupun di luar
negeri
diberikan Perjalanan Dinas Pendidikan dan Pelatihan. (2)
Fasilitas Perjalanan Dinas Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana pada ayat(1) ditetapkan oleh PLN Unit lnduk yang melaksanakan kegiatan di bidang pendidikan dan pelatihan, dengan nilai setinggitingginya mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal4 dan 5.
Pasa! 9
Perjalanan Dinas Perawatan Kesehatan Pegawai dan/atau Keluarga Pegawai yang dikarenakan sakit harus menjalani rawat jalan atau rawat inap baik dalam negeri maupun di luar negeri diberikan Perjalanan Dinas Perawatan Kesehatan. (2)
Pegawai dan/atau Keluarga Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjalani rawat jalan atau rawat inap pada sarana pelayanan kesehatan yang berada di dalam negeii diberikan fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Negerisebagaimana dimaksud pada pasal4 ayat (1).
(3)
Pegawai dan/atau Keluarga Pegawai yang dikarenakan sakit harus rawat jalan atau rawat inap di dalam negeri diberikan fasilitas Perjalanan Dinas paling lama 3 (tiga) hiri, untuk waktu tunggu memperoleh perawatan kesehatan di rumah sakit dan waktu tunggu'kesempatan kembali ke tem-p-at kedudukan Pegawai.
(4)
(5)
Apabila dalam melak_ukan Perjalanan Dinas Perawatan Kesehatan dalam negeri sebagaimana limg[sqo pada ayat (2) diperlukan pengantar, maka fasilitas perjatanan Dinas diSerikan Kdnsumsi, Cuci Pakaian dan Transportasi sebagaimana dimaksud pada pasil 4 ayat (1) huruf a. dan c. untuk 1 (satu) orang pengantar yang waktu lamanya Perjalanan Dinas paling fama e'ltigaj haii. Lamanya.waktu Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang setelah mendapatkan izin dari Pejabat Yang Benrenang yang waktu lamanya perjalanan Dinas paling lama
2 (dua) hari. (6)
Pegawai dan/atau Keluarga Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikarenakan sakit harus rawat inap pada.sarana pelayanan'kesehrtrn b"i.aoa di luar negeri diberikan fasilitas vrrg Neseri sebasaimana dimaksud'oar-am Fasar s waktu patins [ilj||?,rar?ji,x?,1r",
"vrt
(7)
Apabila dalam melakukan Perjalanan Dinas Perawatan Kesehatan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperlukan p-engantar,
(satu) orang pengantarpaling lama'z (8)
(9)
(10)
i1i;;&,
Sfltil':t
maka rrg fasilitas rqerr^qo Psrr pe4alanan oinas oibeiikan hanya untuk
(tr1rhtril.
1
penginapan untuk Pegawai/Keluarga yang sakit diberikan 1 (satu) kamar untuk 2 (dua)
Apabila Pegawai o'tll1t?y Keluarga Pegawai yang merakukan perawatan kesehatan meninggar saat
i""^t#r?#:flffi5-J::kan
Perjalanan Dinas Perawatan Kesehatan tidak diperhitungkan sebasai
Pasall0 ...
′′︱
ｒ ｌ ︲ ツ
Pasal 10 Perialanan Dinas Pindah Karena MutasiJabatan Pegawai yang melaksanakan Mutasi Jabatan diberikan Fasilitas Perjalanan Dinas Pindah Karena Mutasi Jabatan, dengan komponen sebagai berikut: Fasilitas Perjalanan Dinas Pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal4 ayat (1) huruf a. dan b. dengan ketentuan jumlah hari sebagai berikut:
a.
-
Jarak 50 km (lima puluh kilometer) sampai dengan 300 km (tiga ratus kilometer) diberikan maksimal sebanyak 8 (delapan) hari. Jarak 301 km (tiga ratus satu kilometer) sampaidengan 1000 km (seribu kilometer) diberikan maksimal sebanyak 10 (sepuluh) hari. Jarak lebih dari 1000 km (seribu kilometer) diberikan maksimal sebanyak 14 (empat belas) hari.
b.
c. d. e.
(2)
(3)
４ ５
(6)
“ Ｐ (3)
Penginapan untuk Pegawai dan keluarga sesuai dengan jumlah hari yang diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas sesuai dengan kebutuhan yang wajar dan jumlah kamar maksimal 3 kamar yang diberikan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf b. Transportasi diberikan sekalijalan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4ayat(1) hurufc. BPB yang terdiri dari pengepakan, penggudangan, dan angkut barang sesuai dengan jumlah berat barang diberikan sesuai dengan tarif resmi yang dikeluarkan oleh BUMN bidang usaha ekspedisi, sebagaimana tercantum dalam lampiran lll Peraturan ini. Apabila pegawai mendapat Car Ownership Program (COP) dan mutasi menduduki jabatan struktural yang selevel atau satu tingkat lebih tinggi dari jabatan struktural yang lama, maka pegawai berhak mendapat biaya pengiriman mobil dengan cara restitusi sesuai dengan standar tarif resmi yang dikeluarkan oleh BUMN bidang usaha ekspedisi.
Fasilitas Perjalanan Dinas karena Mutasi Jabatan bagi keluarga Pegawai terdiri dari: Transportasi diberikan sekalijalan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal
a.
4ayat t hurufc; b. Konsumsi dan Cuci Pakaian Keluarga Pegawai diberikan sesuai dengan jumlah hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. Anak dari Pegawai yang dipindahkan untuk kepentingan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan Fasilitas Perjalanan Dinas Pindah Karena MutasiJabaian dengan ketentuan batas usia anak Pegawai tersebut maksimal 25 (dua puluh lima) tahun atau belum per-nan menikah atau belum bekerja.
Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas Pindah Karena Mutasi Jabatan diberikan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk seorang pembantu rumah tangja. Fasilitas Perjalanan Dinas Pindah Karena Mutasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (.1) dibayarkan oleh Unit pengirim kecuali penginapan dan biaya angkutan udara dibayar oleh Unit Penerima. Biaya Perjalanan Dinas Pindah Karena Mutasi Jabatan menjadibeban Unit penerima.
Pasal 11 Perjalanan Dinas pindah Karena Berhenti Bekeria Pegawai beserta keluarganya yang akan pensiun atau telah pensiun atau akan mengambil Masa oi6erii
Pindah Kare-na elrh"nti Bekerja ;ib";ii;;'kepada Ketuarga pegawai/pensiun vans memilih tempat tinssaiuniuk meneiap;iil;;"rpat pegawai di daram Keduduan l"#:::t Pegawai/Pensiun yang Pindah Karena Berh.enti Bekerja diberikan Fasilitas perjalanan Dinas sebaga imana dimaksud pada ayat j t"ro iri oari [ompo-n"#!"0'"g. ri
a
i berikut:
5ff1'iX'-:i#l,Tfjl3[?'r::,t
ru:;n:"i,#;;;"ffip"0,
pasar4 ayat(1)hurura dan
b
‐ 」arak.…
￨′
-
b.
(4)
(5) (6) (7) (8)
Jarak 50 km (lima puluh kilometer) sampai dengan 300 km (tiga ratus kilometer) diberikan maksimal sebanyak 6 (enam) Jarak 301 km (tiga ratus satu kilometer) sampaidengan 1000 km (seribu kilometer)diberikan maksimal sebanyak 8 (delapan) hari. Jarak lebih dari 1000 km (seribu kilometer)diberikan maksimalsebanyak 10 (sepuluh) hari. Penginapan Pegawai beserta keluarganya yang akan pensiun atau telah pensiun atau akan
hari.
-
:
mengambil MPP sesuai dengan kebutuhan yang wajar dan jumlah hari yang diberikan sebagaimana huruf a. diatas sesuai dengan kebutuhan yang wajar dan jumlah kamar maksimal 3 (tiga) kamar yang diberikan sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf b. c. Transportasi diberikan sekalijalan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4ayat1 hurufc. d. BPB diberikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d. Fasilitas Perjalanan Dinas Pindah Karena Berhenti Bekerja bagi Keluarga Pegawai/Pensiun terdiri dari komponen sebagai berikut: a. Konsumsi dan Cuci Pakaian Keluarga Pegawai/Pensiun diberikan sesuai dengan jumlah hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; dan b. Transportasi diberikan sekalijalan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4ayat(1) hurufc. Anak dari Pegawai/Pensiun yang melakukan Perjalanan Dinas Pindah Karena Berhenti Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan Fasilitas Perjalanan Dinas Pindah Karena Berhenti Bekerja dengan ketentuan batas usia anak Pegawai/Pensiun tersebut maksimal 25 (dua puluh lima) tahun atau belum pernah menikah atau belum bekerja. Perjalanan Dinas Pindah Karena Berhenti Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada permohonan Pegawai yang akan pensiun atau telah pensiun atau akan mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP) dengan melengkapi surat keterangan pindah keluarga dari kecamatan dan surat permintaan pindah perawatan kesehatan di tempat kedudukan baru. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pindah Karena Berhenti Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan oleh Pegawai/Pensiunan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal berhenti bekerja. Fasilitas Perjalanan Dinas Pindah Karena Berhenti Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
(4) dibayarkan oleh Unit pengirim kecuali penginapan dan biayl angkutan udara dibayai oleh'Unit
(9)
Penerima. Biaya Perjalanan Dinas Pindah Karena Berhenti Bekerja menjadi beban Unit pengirim.
Pasal 12 Detasering Pegawai yang melak9an.3fa1 Detasering diberikan Fasilitas Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada
Pasal4 ayat 1 yang terdiridari komponen dengan ketentuan se6agai berikut:
a'
b.
c'
Penginapan dan Transportasidiberikan sesuaidengan Pasal4 ayat (1) huruf b dan c. Konsumsidan cuci pakaian diberikan secara penuh pada bulan pertama. Konsumsi dan cuci Pakaian diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) pada bulan berikutnya.
Pasal 13 Perjalanan Dinas Mendampingi Direksi atau Bersama lnstansi Lain
(1) (2)
Pegawai yang mendampingi Direksi PLN dalam rangka perjalanan Dinas di dalam negeri diberikan fasilitas penginapa.n dapathenggunakan noter yang";ama dengan Direksi pLN namun untuk kelas kamar tetap sesuai hak dari peia-wai yang mendampingi Direksi pLN.
Apabila Pegawai PLN melaksanakan Perjalanan Dinas bersama-sama dengan pegawai lnstansi/Lembaga lain, dimana ,"n.qgrnrkan dari lenisltJ", rrrnrport".il;; p"rginapan
natnia
mar;6;"
yang lebih iilp;iil;rifa1 Transportasi dan penginapan 3rana. [i]flffi,fl"1?:[j:l,fXXX1jffiX,rn't,*iri",ii,i"'i"in o"ns,n re,"iffiian setara dan tetap tinggi dari
P""gsawai PLN
(3)
Biaya...
￨`
:
３ ４
Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) menjadi beban biaya Perjalanan Dinas Unit Pengirim/pemberi tugas. Pelaksanaan Perjalanan Dinas mendampingi Direksi dengan ketentuan sebagai berikut: a. Sebelum pelaksanaan Perjalanan Dinas, Sekretariat Perusahaan menginformasikan kepada pihak berikut ini: 1. Unit Penerima (Unit lnduUUnit Pelaksana) mengenai rencana kedatangan Direksi; dan Divisi Umum mengenaijumlah peserta/pengikut Perjalanan Dinas Direksi. b. Berdasarkan informasiyang diterima dari Sekretariat Perusahaan, maka: 1. Unit lnduk yang dituju akan menyediakan fasilitas Penginapan bagi yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku; dan Divisi Umum akan membuat SPPD bagi Pegawai yang bertugas untuk mendampingi Direksi.
2. 2.
Pasa! 14
Pejabat Yang Berwenang Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang disetujui dan ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut:
a.
(2)
Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri dilakukan oleh Direktur Human Capital Management dan penandatangan SPPD oleh Kepala Divisi Umum. b. Persetujuan dan penandatangan Surat Perjalanan Dinas Dalam Negeri oleh Pejabat Yang Berwenang sesuai sesuai Lampiran Vlll. Pejabat Yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menunjuk secara tertulis Pejabat 1 (satu) jenjang di bawahnya untuk menyetujui atau menadatangani SPPD. Pasal 15 Pelaksanaan Perialanan Dinas
１ ２ ３
Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Dalam Negeri mengikuti prosedur SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran lV.A. Peraturan ini. Pelaksanaan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri mengikuti prosedur SppD sebagaimana tercantum dalam Lampiran lV.B. peraturan ini. Pejabat Yang Benrenang wajib memperhatik?n_p?gl Perjalanan Dinas yang tersedia di unit kerja masing-masing atau pada Divisi/satuan untuk PLN- Pusai dalam memolrtxln- p.iintrn perjalanan Dinas.
Pegawai yang melaksanakan_Perjalanan Dinas sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) dan (2) harus menyerahkan Lembar sPPb sebagaimana terc-antum d;la; lampiran rTll peraturan ini yang telah ditandatangani dan distempel dari Unit penerima-alau-perusahaan atau institusi yang dituju setelah melaksanakan perjalanan Dinas.
(5)
Dalam hal Pegawai yang telah melaksanakan Perjalanan Dinas paling banyak 3 (tiga) kalidan belum menverahkan rembar sppD sebagaimani r \ '/ maka pegawai ying bersangkutan tidak boleh melaksanakan perjalanin Dinas selanjutnya.
０
(4)
oiyiluo;y;i-' i;)
０
SPPD yang telah mendapatkan Persetujuan eelaLat sebagaimana tercantum dalam t_ampiran V reraturan ^ ini.
vang Benrenang
menggunakan formurir
０
Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas. harus melaksanakan tugasnya.dengan jawab, menjunjung nama penuh tanggung baik fu;gr;; oan'pr_ru
r"r-"trii
０
pLN. Fasilitas Perjalanan Dinas diberikan ""rt" jumlah code of conducf sesuai. dengan yang diperlukan dan ditetapkan datam sppD dengan perincian ieurgrii"n. terca-ntuni o"i* hari Lrrpiran Vr peraturan ini. Pegawai yans merakukan perjar"n"-n oi*. rv"g"ri *riio metaporkan r"J"irngrnnya Unit Penerima/Perusahaan/ltttitu.irir#r.i ?*l untuk ,Eatrr"'n konfirmasi/regalisir sppD pada mempertanggungjawabkan Perjalanan serta , 6in"r yang dirakukan sEieran resawai densan ,"_11"p_"Jkl;;;;;;irl.;;n kembali kiTempat Kedudukan JrrEtr, pada formulir sebaoaimana #;"r.b.i"rljrn Benrenans terc'antrr-Grrr1;il;'ffi i;lq?" traturan ini osertli'J"ng"n raporan r-anisune'e"s,*"i dan seranjutnya menyerahkan
;;;;
ffi';fi:3H#g::?"3J:niJ(;;l';;i,',n
(10) Pegawai...
︱ ′ ︲
′︱︱
，
(10) (11)
Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeriwajib memberikan laporan Perjalanan Dilas secara tertulis kepada Direksi, dengan tembusan kepada atasan langsung Pegawai secara hirarki paling lama 5 (lima) hari setelah Pegawai kembali ke tempat kedudukan. Biaya yang timbul karena pembatalan Perjalanan Dinas oleh Perseroan menjadi tanggung jawab PLN.
(12)
Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal6 ayat (1) melampauiwaktu yang telah ditetapkan sebelumnya, maka perpanjangan waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Yang Berwenang dan perpanjangan pelaksanaan Perjalanan Dinas akan diberikan tambahan fasilitas Perjalanan Dinas untuk jumlah tambahan hari.
(13)
Pegawai yang sedang melakukan Perjalanan Dinas sesuai Pasal 3 ayat (3) butir a, b, d, f dan g tetap memperoleh hak-hak sebagai Pegawai sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Pasal 16
Pefalanan Dinas Non Pegawai
Perjalanan Dinas Non Pegawai diberikan sesuai ketentuan Perjalanan Dinas Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5, dengan kesetaraan peringkaUgolongan/pangkat yang bersangkutan dengan jenjang jabatan Pegawai yang ada di PLN. Pasal 17
Kelebihan/Kekurangan Biaya Perjalanan Dinas
(2)
Kelebihan terhadap pembayaran SPPD dikarenakan Perjalanan Dinas tidak jadi dilakukan (batal) atau pelaksanaan Perjalanan Dinas dipercepat atau ada hal-hal lain yang menyebabkan Perjalanan Dinas tidak sesuai dengan SPPD maka kelebihan pembayaran tersebut harus dikembalikan kepada PLN sesuai dengan ketentuan yang ada. Kekurangan terhadap pembayaran SPPD diakibatkan bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pegawai yang menyebabkan Perjalanan Dinas tidak sesuai dengan SppD maka atas xekurlrigan
biaya tersebut dimintakan penggantiannya kepada PLN dengin disertai dokumen penduklng
berupa:
a. b.
surat keterangan dari Unit penerima dan persetujuan atasan langsung; Buktitiket; atau
c.
Bukti-bukti tain yang terkait (ika ada).
Pasal 18 pengawasan ０ ０ ０
Pengawasan pelaksanaan Perjalanan Dinas dilakukan oleh pejabat yang Berwenang.
Pejabat Yang Berwenang wajib mengendalikan perjalanan Dinas dalam lingkungan kerja t".i"idengan
UniuDivisi/satuan yang oeriangr;ian
["?:?,i:r"il3rffffiifl?,j;g::
pagu anggaran yang telah dialokasikan.
menorak permintaan ee4aranan Dinas pesawai daram har ada
Pasal 19
pelanggaran Perjalanan Dinas Pegawai tidak dilaksanakal--lryri.dengan-ketentuan
yang
ditetapkan daram ffffi;'::,'::#ilftj,"j-*'i;n:lffiJ,T#"e[:,8ft,t,,'"r,ugahrne,akukan ierangsarin
(2)
Pejabat...
If
(2)
Pejabat berwenang yang memberikan lumpsum dan fasilitas Perjalanan Dinas tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenakan sanksi sestrai ketentuan yang berlaku.
Pasal 20
Lain-lain Pelaksanaan Perjalanan Dinas harus direncanakan terlebih dahulu dan dilaksanakan secara selektif, efektif dan efisien untuk mencapai sasaran yang diharapkan (sesuai tujuan dan kepentingannya),
(2)
(3)
khususnya mengenai frekuensi Perjalanan Dinas, lamanya Perjalanan Dinas maupun jumlah PejabaUPegawai yang diikutsertakan dalam Perjalanan Dinas. Sehubungan dengan ketentuan tersebut pada ayat (1), maka setiap Pimpinan Unit Kerja diminta untuk menyusun rencana kerja dan anggaran biaya Perjalanan Dinas dalam 1 (satu) tahun anggaran setiap tahun untuk unit kerjanya. Pimpinan Unit Kerja diminta untuk memastikan kebenaran pemberian lumpsum dan fasilitas Perjalanan Dinas masing-masing Pegawai untuk efisiensi biaya berdasarkan azas kepatutan yang dapat dipertanggung jawabkan, mengingat penggunaan biaya Perjalanan Dinas yang tidak sewajarnya akan berpengaruh terhadap biaya PLN. Pasal 21
Ketentuan Peratihan Perjalanan Dinas Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang disetujui oleh Pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan ini, maka tetap mengikuti ketentuan/Peraturan sebelumnya, meskipun Perjalanan Dinas tersebut dilaksanakan setelah berlakunya Peraturan ini.
Pasal22 Penutup Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor OO7.l(DlR/2011 tentang Perjalanan Dinas Pegawai dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Peraturan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 November 2016.
Ditetapkan di」 akarta
pada tangga1 2 1 0ktober 2016
DIREKTUR HUMAN CAPiTAL MANAGEMENT
Lampiran:A Peraturan Direks:Ptt PLN(PerserO)
Nomor io314 Pノ DIR/2016 Tanggal :21 0ktober2016
KONSUMS:,CUC:PAKA:AN,TRANSPORTAS:LOKAL DAN KELAS FASiL:TAS PENG:NAPAN PERJALANAN D:NAS DALAM NEGERI JABATAN
NO.
Konsumsi
Cuci
Paka:an
Maksirnal 丁ransportas:
Lokal')
Kelas Fasilitas Penginapan
1
Manajemen Atas / Fungsional I
400,000
50000
400,000
Hotel Bintang 5 Standard
2
Manajemen Menengah / Fungsional ll
350,000
50.000
400,000
Hotel Bintang 4 Deluxe
Manajemen Dasar /
300:000
50.000
400,000
Hotel Bintang 4 Standard
250,000
50.000
400,000
Hotel Bintang 3 Deluxe
2201000
50000
4001000
Hotel Bintang 3 Standard
190,000
50.000
400,000
Hotel Bintang 3 Standard
3
Fungsionallll
4
SupervisoriAtas /
5
Supervisori Dasar /
6
FungsionalVl
Fungsional lV
FungsionalV
Keterangan:
.) Tarif maksimal untuk Transport Lokal di kota asal dan kota tujuan - Jika dalam Perjalanan Dinas Pegawai memerlukan transit menginap maka diberi tambahan Transportasi Lokal maksimalsebesar Rp. 200.000,- per Kota tujuan. - Tarif maksimal Transportasi Lokal di kota asal dan kota tujuan Perjalanan Dinas Jabatan diberikan sesuai kewajaran.
Ditetapkan di Jakarta
pada tangga1 2 1 0ktOber 2016
D:REKTUR HUMAN CAPITAL MANAGEMENT/
Lampiran l.B.
==
Peraturan Direksi PT PLN(PerserO)
Nomor
:o314 P/DIR/2016
Tanggal : 21 0ktober2016
KELAS SARANA TRANSPORTAS: PttRJALANAN D:NAS PECAWA:DALAM NECER: JABATAN
NO.
Pesawat
Kereta Api
Bus / Travel
Kapal
1
Manajemen Atas / Fungsional I
Ekonomi
Argo / Sekelas
Eksekutifノ
2
Manajemen Menengah / Fungsional ll
Ekonomi
Argo / Sekelas
Ekseku‖ fノ VIP
3
Manajemen Dasar / Fungsional lll
Ekonomi
Argo / Sekelas
Eksekutifノ
VIP
Kelas
1
4
SupervisoriAtas Fungsional lV
Ekonomi
Argo / Sekelas
Ekseku‖ fノ VIP
Kelas
1
5
Supervisori Dasar /
FungsionalV
Ekonomi
Argo / Sekelas
Ekseku‖ fノ V!P
Kelas
1
6
FungsionalVl
Ekonomi
Argo / Sekelas
Ekseku‖ fノ V:P
Kelas l
i
VIP
VIP Kelas l
Keterangan:
-
sarana Transportasi menggunakan jenis yang tercepat dan terbaik. Untuk menjaga reputasi PLN, Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas diwajibkan menggunakan pesawat udara dengan maskapai penerbangan terbaik. Ditetapkan di Jakarta
pada tangga1 2 1 0ktOber 2016
D:REKTUR HUMAN CAP:TAL MANAGEMENT
Lampiran ll Peraturan Direksi PT PLN (Persero)
Nomor : 0314
Tanggal :
21
.P/DlR/2016
Oktober 2016
LUMPSUM KONSUMS:,CUCI PAKA:AN DAN PENGINAPAN LUAR NEGERl (DALAM US$) KONSUMS:,CuCIPAKA:AN DAN PENGINAPAN NO
WILAYAHノ NEGARA ttUJUAN
Manalemen
Supervison
Manajemen Dasar / Fungsional lll
Atas/ FungsionallV
Supervisori Dasar / Fungsional V
Fungsional Vl
Fungsionall
Manajemen Menengah / Fungsional ll
407
306
245
209
209
209
407
306
245
209
209
209
165
165
Atasノ
Amerika Serikat Kanada 1
AMERIKA
Meksiko Arqentina Kolumbia Belanda
EROPA BARAT &SKANDlNAV:A
lnqqris italia
Denmark Fin!andia
Rusia
EROPA T!MUR& RUS:A
Honqaria Rumania
322
Cekoslovakia Yuqoslavia Maroko
Mesir 4
AFRIKA
Nigeria 壁 nya
303
183
156
156
156
195
166
166
166
150
150
150
199
199
199
Madaqaskar Afrika Selatan
Uni Emrat Arab
TIMUR ttENGAH
Qatar
323
243
290
218
386
290
Turki
Mesir Bangladesh
AS:A SELATAN
:ndia
Pakistan
Sri Lanoka Jepang 7
AS:A UTARA
興
Ong
Korea Selatan
233
Taiwan
TiongkOk
7 ASIA.
′ ︲ し
ギー
′
Malaysia
AS:A
TENGGARA
Singapura Thailand
304
228
156
156
156
228
156
156
156
Vietnam Ph‖ ipina
AS:A PAC!FIC
DAN
AUSTRALIA
Australia New Zealand
Papua Nuqini New Celedonia
Catatan: Besaran Konsumsi 20o/o, Cuci Pakaian 5% dan Penginapan 75o/o dari lumpsum Luar Negeri.
Ditetapkan di Jakarta
pada tangga1 2 1 0ktOber2016
D:REKTUR
Lampiran l‖
Peraturan Direksi PT PLN(PerserO)
Nomor i0314.P/DIR/2016 Tanggal i 2 1 0ktober2016
BERAT BARANG UNTUK BANTUAN P:NDAH BERAT BARANG(K9) NO
KRllERIA
MANA」 EMEN ATAS/
MANAIMEN
MANAJEMEN
SUPERViSORI
MENENGAⅣ
DASAR
ATASノ
1225
11∞
11∞
11∞
lCK〕 D
1000
鰤
900
900
775
775
7∞
7∞
畑
950
950
850
850
850
固
固
圃
SUPERV:SOR!
DASARr FUNGS!ONAL Vl FUNGS10NAL! FUNGS10NAL‖ FUNGS10NAL Ⅲ FUNGS!ONAL Ⅳ FUNGSiONAL V 1
PEGAWAINIKAH DENGAN ANAK 3
1225
PEGAWAINIKAH DENGAN ANAK 2
1000
PECAWAIN!KAH DENGAN ANAK l PEGAWA!DUDArJANDA DENGAN ANAK 3
950
PEGAWA!DUDAIJANDA DENGAN ANAK 2 PECAWAIDUDArJANDA DENGAN ANAK l
500
500
珈
450
450
輌
PEGAWAIN!KAH TANPA ANAK
550
550
御
500
500
500
275
275
250
250
pEGAWAILAJANG/DUDArJANDA TANPA ANAK
Ditetapkan di Jakarta
pada tangga1 2 1 0ktober2016
D:REKTUR HUMAN CAPiTAL
Lampiran lV A Peraturan Direksi Ptt PLN(PerserO)
Nomor
io314 Pノ D!R/2016 :21 0ktOber 2016
丁anggal
PROSEDUR PELAKSANAAN PER」 ALAN DINAS DALAM NEGERI UN!丁
PENER!MA
Lampiran lV.B. Peraturan Direksi PT PLN (Persero)
Nomor :0314 Tanggal PROSEDUR PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR
:
21
NEGERI
Nota dlnas persetujuan p6rJalanan dlnas
luar nsgorl
Laporan Perjalanan dlnas selesai. Dan
relmburse dllamplrkan dokumon pendukung
Sppd selesat
P/D|R/2016 Oktober2016 N
PT PLN(PERSERO)
LAMPIRAN V KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
NOMOR :0314 P/DIR/2016 TANGGAL : 2L Oktober 2016 SURAT PER:NTAH PERJALANAN DiNAS DALAM′ LUAR NEGERl
Pejabat yang berwenang memberi perintah
Nama
Grade/NIP Jabatan
4
Transportasi yang diperg unakan
5
a. Tempat berangkat (tempat kedudukan) b. Tempat tujuan
6
a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat
c. Tanggal harus kembali
7.
8.
9
Fasilitas
Pengikut: (Keluarga Pegawai yang ikut Perjalanan/ Pengobatan / Pensiun)
ｂ ｃ
Maksud perjalanan dinas
ａ
3
Nama Grade / NIP Jabatan
０ ，
Pegawai yang diperintah
ａ
2.
(dengan perincian seperti terlampir)
Umur
Hubu ngan Keluarga/Keterangan
Keterangan lain-lain
Dikeluarkan di Pada tanggal
....)
PT PLN(PERSERO)
LAMPiRAN V!
KEPUTUSAN DiREKS!Ptt PLN(PERSERO)
NOMOR
0314 P′ DIR/2016
TANGGAL
:2 1 0ktober2016
B:AYA PERJALANAN DINAS DALAM′ LUAR NEGERl SPPD Nomor/Tanggal Tempat Tujuan Lama Perjalanan Dinas Nama Jabatan
R:NCiAN BIAYA PER」
ALANAN
DALAM NEGERI 1. Transportasi
- Bus/kereta api/taksi/kapal/pesawat, pp - Dari rumah ke bandara/stasiun/pelabuhan,
pp
- Airport tax
2. Akomodasi PD Umum / Detasering Bulan Pertama
- Uang saku - Konsumsi - Cuci
pakaian
x x hari x hari x
%xRp %xRp %xRp %xRp
x x hari x hari x
%xRp %xRp %xRp %xRp
hari
=
hari
= =
- Penginapan 3. Akomodasi Detasering Bulan Berikutnya
saku Konsumsi - Cuci pakaian - Penginapan - Uang
=
-
=
hari
hari
= =
4. Akomodasi PD Perawatan Kesehatan/perpanjangan
(penderita) (penderita) - Pengantar (kel) perjl Dn
=
x hari x hari x
- lstri/suami
=
hari
- Anak
=
hari
=
M3xRp
- Pegawai
=
- Keluarga
=
hari
%xRp %xRp % xRp
5. Bantuan Pindah (max 14 hari)
pegawai pegawai 6. Bantuan Pengepakan
x o/o xRp x Yox2xRp
JUMLAH (t) LUAR NEGERI 1. Fasilitas Transportasi
- Pesawat,
pp
USD
=
- Dari rumah ke bandara/terminal/pelabuhan,
pp
- Airport tax 2. Fasilitas Harian 8,/ Penginapan pD Biasa/Diklat - Lumpsum 100o/o = han x o,oo usD= (kurs 1 US$ = Rp ) 3. Fasilitas Harian &./ Penginapan pD perawatan Kesehatan/perpanjangan ‐Pegawai(penderita) ―Keluarga(penderita) ‐Pengantar(kel)perl:Ln
= = =
4 Fasiltas Bttu Hangat
」UMLAH{::)
TOTAL(l+‖
)
hari x l ooO/●
USD
x Rp
hari x l ooO/Ox Rp
hari x 50% x Rp
USD
Rp
USD Telah dibayar oleh Unit Pengirim, sejun-r-,r*
l Rp
2 USD() Bagian Keuangan
Telah mehe‖ ma da‖ unI Pengidm,seiu品 la「
PT PLN (PERSERO)
LAMPIRAN VII KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
NoMoR
:0314.P/D|R/2016 Oktober 2016
TANGGAL : 2L Berangkat Dari (tempat kedudukan) Pada Tanggal Ke Cap & tanda tangan
ll
Tiba di Pada
Berangkat Dari
tanggal
:......
Cap & tanda tangan
Ke Pada tanggal Cap & tanda tangan
lll
Tiba di
Berangkat
Pada tanggal
Ke
Cap & tanda tangan
Pada
Dari
:......... :............
tanggal
:
Cap & tanda tangan
di Pada tanggal
lVTiba
:...............
Berangkat Dari
:
Ke
Cap & tanda tangan
Pada tanggal Cap & tanda tangan
Tiba kembali di Jakarta tgl. (tempat kedudukan) Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Keterangan lain-lain
Pejabat yang memberi perintah
Catatan :
1. Semua biaya yang menyimpang dari perintah perjalanan ini menjadi tanggungan yang bersangkutan. 2. Unit penerima tidak diperbolehkan memberi persekot untuk pegawaiyang sedang melakukan perjalanan dinas 3.
kecuali seizin Unit Pengirim. SpPD ini harus diserahkan kembali selambat-lambatnya 2 (dua) minggu, setelah tiba kembaliditempat kedudukan.
