2006 OLEH RONI DWI SUSANTO

TANGGAPAN

DISAMPAIKAN PADA FGD PEMBAHASAN HASIL SURVEY PERSPEKTIF STAKEHOLDER TERHADAP PP 39/2006 GUNA PENYEMPURNAAN PP 39/2006 OLEH RONI DWI SUSANTO JAKARTA, 19 NOVEMBER 2012 1

OUTLINE 2

1

PENDAHULUAN

2

SEKILAS TENTANG KAJIAN

3

MASUKAN: HASIL SURVEY DAN PENGOLAHANNYA

4

BEBERAPA MASUKAN TERHADAP PERUBAHAN PP 39/2006

5

PENUTUP

PENDAHULUAN 3

LANDASAN HUKUM PP 39/2006 (1/3) Pasal 28 UU No. 25/2004 Tentang SPPN: 1. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing K/L/SKPD; 2. Menteri PPN/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan K/L/SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

4

LANDASAN HUKUM PP 39/2006 (2/3) Pasal 29 UU No 25/2004 Tentang SPPN: (1) Pimpinan Kementerian/ Lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/ Lembaga periode sebelumnya; (2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya; (3) Menteri/ Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Kementerian/ Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2); (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/ Daerah untuk periode berikutnya. 5

OUTLINE 1

PENDAHULUAN

2

SEKILAS TENTANG KAJIAN

3

MASUKAN: HASIL SURVEY DAN PENGOLAHANNYA

4

BEBERAPA MASUKAN TERHADAP PERUBAHAN PP 39/2006

5

PENUTUP

6

DUA Faktor Kunci Sebagai Fokus Utama Kajian: 1. konsensus dan komitmen key stakeholders dalam melaksanakan kewajiban yang diatur dalam PP 39/2006. Komitmen yang akan dikaji baik komitmen yang muncul karena kesadaran sendiri (voluntary compliance) ataupun karena adanya paksaan berupa sanksi; dan

2. kemampuan key stakeholders dalam memahami substansi PP 39/2006, kemampuan melaksanakan kewajiban yang diatur dalam PP 39/2006, dan sejauh apa peran instansi terkait dalam meningkatkan kemampuan key stakeholders.

7

Gambar 1 Hubungan antara Komitmen dan Kemampuan

KOMITMEN TINGGI

II

I

IV

III

SEDANG

RENDAH

SEDANG

TINGGI

DIGUNAKAN ROCCIPI

MAMPU

ROCCIPI

KRITERIA 1

RULE

OPPORTUNITY

CAPACITY

COMMUNICATION

INTEREST

PROCESS

9 IDEOLOGY

Keselarasan dengan peraturan perundangan-undangan lainnya Rumusan substansi jelas dan dapat dimengerti Tugas dan fungsi (kewenangan) para pihak diuraikan dgn jelas dan terukur Para pihak terkait dicantum dengan lengkap dan jelas Telah dilengkapi dgn peraturan perundangan-undangan "turunan" atau aplikasi bagi implementasi Munculnya eksternalisasi (prilaku dampak) positif Munculnya eksternalisasi (prilaku dampak) negative Ketersediaan waktu Ketersediaan SDM/kompetensi Ketersediaan anggaran Ketersediaan sarana dan prasarana Mekanisme implementasi (mudah/sulit) Sosialisasi regulasi (campaign, dll) Internalisasi regulasi (fasilitasi, bintek) Upaya pentaatan melalui komunikasi Feedback for improvement Recognition (penghargaan atas ketaatan) Keuntungan bila mentaati Biaya atau kerugian bila tidak mentaati Peluang yang diperoleh bila mentaati Risiko bila tidak mentaati Kejelasan deskripsi para pihak terkait Kejelasanan tugas fungsi para pihak Kejelasan mekanisme/proses bisnis Alat bantu/aplikasi bagi implementasi Tatalaksana dalam implementasi Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi Social presure (bila tidak melaksanakan) Sanksi formal bagi pelanggaran

SCORE (1 = Kurang Berpengaruh, 9 = Sangat Berpengaruh) 2 3 4 5 6 7 8

9 V

V V V V

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

14 Kriteria prioritas yang dipilih mewakili setiap unsur ROCCIPI 1. Keselarasan dengan Peraturan Perundangan-Undangan Lainnya; 2. Munculnya Eksternalisasi (Perilaku Dampak) Negatif; 3. Ketersediaan SDM/Kompetensi; 4. Kejelasan Mekanisme/Proses Bisnis; 5. Tugas dan Fungsi (Kewenangan) Para Pihak Diuraikan dengan Jelas dan Terukur; 6. Rumusan Substansi Jelas dan Dapat Dimengerti; 7. Mekanisme Implementasi; 8. Feedback for Improvement; 9. Keuntungan Bila Mentaati; 10. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atas Implementasi; 11. Sanksi Formal bagi Pelanggaran; 12. Upaya Pentaatan Melalui Komunikasi; 13. Sosialisasi; dan 14. Internalisasi. SUDAH ADAKAH PEMBOBOTAN UNTUK MASING-MASING KRITERIA? PENGELOMPOKKAN 14 KRITERIA TERSEBUT MANA YANG KOMITMEN (1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11) MANA YANG KEMAMPUAN (3, 7, 12, 13, 14)? ATAU 1, 4, 6 dan 8 SEBAGAI SYARAT KEHARUSAN AGAR KOMITMEN DAN KEMAMPUAN TERPENUHI ? 10

Umpan Balik Sistem Pelaporan PP39

Tingkat Kepentingan 31%

5% Tidak penting

64%

Penting

31% 69%

Belum ada Ada

Penting sekali

Persentase Pelaksanaan PP 39 0% Belum

100%

Sudah

11

Penggunaan Sistem Aplikasi PP39

Kesesuaian Hierarki PP 39 di instansi

Menyulitkan

22%

31%

20% 11%

Masih belum membantu

Belum sesuai

69%

47%

Sudah

Membantu Sangat Membantu

Kemanfaatan PP 39 17% Tidak

83%

Ya

12

1. BERDASARKAN HASIL SURVEY AKAN BISA DIBUAT MASING-MASING RESPONDEN (BAIK PER K/L ATAU BAPPEDA) BERADA PADA KUADRAN BERAPA 2. DAPAT DIBUAT RATA-RATA UNTUK K/L BERADA PADA KUADRAN BERAPA 3. DAPAT DIBUAT RATA-RATA UNTUK BAPPEDA BERADA PADA KUADRAN BERAPA 4. DAPAT DIBUAT RATA-RATA NASIONAL BERADA PADA KUADRAN BERAPA

STRATEGI UNTUK MENCAPAI KUADRAN I (BISA BERTAHAP BILA DARI POSISI KUADRAN IV BERTAHAP KE KUADRAN II DULU. STRATEGI BISA MENGGUNAKAN K/L ATAU BAPPEDA YG SUDAH BERADA PADA KUADRAN I 13

Pasal 30 UU No 25/2004 Tentang SPPN: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah SELAIN ITU UNTUK REVISI PP 39/2006 HARUS MENIMBANG UU 17/2007 ttg RPJPN TAHUN 20052025 BAB IIII PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 7 ayat 3 14

PP 39 HARUS DIREVISI: PASAL dan LAMPIRAN SETUJU DENGAN YANG SUDAH ADA DI DRAFT KAJIAN, DITAMBAHKAN DENGAN    

PADA BAGIAN MENGINGAT MEMASUKKAN UU 17/2007 PASAL 7 PERBAIKAN PADA PASAL 4 AYAT 4: KEPALA SKPD PROVINSI  PEMANTAUANDEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PERBAIKAN PADA PASAL 7 AYAT 1: LAPORAN TRIWULAN UNTUK DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN LAMPIRAN PP 39/2006 sebagai bagian yang tidak terpisahkan sudah tidak sesuai lagi dengan format RKA-KL/DIPA sejak 2010 15

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN 1.

INPRES No. 7 TAHUN 1999 TENTANG LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

2.

Peraturan Pemerintah No. 8 TAHUN 2006 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

3.

Peraturan Pemerintah No. 39 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

4.

Peraturan Pemerintah No. 7 TAHUN 2008 TENTANG DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PASAL 31 AYAT 4 C DAN PASAL 61 AYAT 6

5.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 TENTANG TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN DAN PENERIMAAN HIBAH BABA VI PASAL 76-79; serta

6.

Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2011 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGAJUAN USULAN, PENILAIAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN LUAR NEGERI DAN HIBAH Pasal 53-61;

7.

Peraturan Menteri Keuangan No. 249/PMK.02/2011 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 16

DOKUMEN PERENCANAAN YANG ADA APA SAJA? 17

Nasional

Kementerian

RPJP NASIONAL

Daerah

RPJPD

RPJM NASIONAL

RENSTRA KL

RENSTRA SKPD

RKP

RK KL

RKPD & RKSKPD

APBN

APBN KL

APBD 18

REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)

DOKUMEN RPJMN 2010 -2014 BUKU I : PENCAPAIAN SASARAN PRIORITAS NASIONAL  Tema : Mewujudkan Indonesia Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan  Visi, Misi, Agenda, Prioritas Nasional, dan Kerangka Makro  BUKU II : STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG  Sinergi pembangunan antarbidang  Isu lintas bidang & mainstreaming, 9 bidang pembangunan (sosbud, ekonomi, iptek, politik, hukum & aparatur, hankam, infrastruktur, wilayah & tataruang, lingkungan hidup)  BUKU III : STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH  Sinergi pembangunan pusat – daerah dan antardaerah  Isu-isu Pembangunan Wilayah (7 Wilayah) 

19

MANA YANG AKAN DIATUR DALAM REVISI PP 39/2006? • PEMANTAUAN:  Monitoring pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan terhadap:

Perkembangan pendanaan dan realisasi penyerapan dana,  Realisasi pencapaian target keluaran (outputs), dan  Pencapain/Indikasi Pencapaian kinerja Hasil (outcomes)  Kendala yang dihadapi dan Upaya Tindak Lanjut. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MANA? - SELURUHNYA DALAM RPJMN? RKP? APBN? - HANYA PROGRAM YANG TERKAIT DENGAN PRIORITAS NASIONAL? - HANYA KEGIATAN PRIORITAS SAJA DI MASING-MASING K/L? - BAGAIMANA KETERKAITAN DENGAN BUKU 3 RPJMN? 

SUMBER DATANYA? RKA-KL/DIPA ?

LANJUTAN  PEMANTAUAN: 











MANA YANG AKAN DIATUR DALAM REVISI PP 39/2006?

IDEALNYA HARUS SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN DIPANTAU TETAPI DIBUAT BERJENJANG DISETIAP LEVEL PELAKSANAAN RENCANA PP 39/2006 AKAN MENGATUR SEMUA ATAU HANYA MENGATUR APA YG PERLU DILAPORKAN KE BAPPENAS? IDEALNYA SEMUA TETAPI BAPPENAS HANYA MEMINTA SUBSTANSI YANG AKAN DIKERJAKAN BAPPENAS.....MISALNYA UNTUK LEVEL KEGIATAN HANYA KEGIATAN PRIORITAS YANG DILAPORKAN KE BAPPENAS KONSEKUENSINYA.... TIDAK PERLU FORMULIR A DAN B (ATAU APAPUN NANTI NAMANYA---WEBFORM E-MONEV MISALNYA HANYA SATU FORM YANG DIATUR YAITU FORM LAPORAN YG KE BAPPENAS.....SEHINGGA K/L DAN PEMDA DAPAT MENGGUNAKAN/MENGEMBANGKAN APLIKASI MASING-MASING UNTUK MEMONITOR SESUAI KEPERLUAN MEREKA INTERN) TETAPI JANGAN LUPA PP INI YANG HARUS MENGATUR DAN MENJAMIN PELAKSANAAN PENGENDALIAN DI K/L DAN SKPD BERJALAN SESUAI DENGAN SASARAN DAN TUJUAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI HARUS ADA BENANG MERAH ANTARA RPJMN-RKP-APBN DAN PEMETAAN YANG JELAS DI BAPPENAS TERHADAP ISTILAH YG ADA DIDOKUMEN PERENCANAANNYA SUMBER DATANYA? RKA-KL/DIPA DITARIK KE RKP DAN RPJMN SEBAGAI PENJABARAN RPJPN?

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan  Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Renja-KL dan RKP untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/ kegiatan berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra-KL dan RPJM Nasional.  Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RPJM Nasional dan Renstra-KL untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program.  Evaluasi dilakukan berdasarkan sumberdaya yang digunakan serta:  indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan; dan/atau  indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program.  Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode rencana.  Evaluasi dilaksanakan berdasarkan sumberdaya yang digunakan serta:  indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan pokok; dan/atau  indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program.  Evaluasi dilaksanakan secara sistematis, obyektif, dan transparan.  PERLU DITAMBAHKAN PASAL AGAR PENGATURAN LEBIH LANJUT TERHADAP HIRARKHI, CARA DAN MEKANISIME PELAKSANAAN DAN PELAPORAN EVALUASI KINERJA AKAN DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PERATURAN MENEG 22 PPN/KEPALA BAPPENAS SETELAH BERKOORDINASI DENGAN MENPAN DAN RB,

Criteria in Evaluation Ex-ante Evaluation

Mid-term Evaluation

Ex-post Evaluation

1 Relevance

a

a

a

2 Efficiency

a

3 Effectiveness

a

4 Impact 5 Sustainability

Evaluation Stage Five Criteria

Ex-post Monitoring

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

AKAN DILAKUKAN UNTUK SEMUA DOKUMEN RENCANA? RPJP/RPJMN/RKP? MENURUT SAYA KARENA PP DIAMANATKAN UNTUK MENGATUR PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN MAKA FOKUS PENGATURANNYA ADALAH 5W + H DALAM MELAKSANAKAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN  setuju bila ditambahkan “akan diatur lebih lanjut oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas” 23

PENGATURAN REWARD AND PUNISHMENT  SEPAKAT BAHWA PENGATURAN INI PERLU  APABILA DIMUNGKINKAN MAKA DAMPAK DARI

PEMBERLAKUAN ATURAN INI ADALAH KEPADA ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA  PERLU DIBUAT KRITERIA YANG JELAS DALAM PENGUKURANNYA, JANGAN HANYA DIDASARKAN PADA KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN, TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN, TETAPI LEBIH PENTING LAGI ADALAH PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA KELUARAN MAUPUN HASIL. MASING-MASING PERLU DIPIKIRKAN BOBOTNYA.  CONTOH 24

ASPEK PENGENAAN SANKSI SKPD yang secara sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan laporan Dekon/TP dapat dikenakan sanksi berupa :  penundaan pencairan Dana untuk triwulan berikutnya; atau  penghentian alokasi Dana untuk tahun anggaran berikutnya. 

Pengenaan sanksi tidak membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan;



Pengenaan sanksi dilakukan oleh DJPB sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248 Tahun 2010 tentang perubahan atas PMK No. 156 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan: Pasal 23 disebutkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi pelaksana kegiatan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi laporan manajerial dan laporan akuntabilitas. Pasal 48 disebutkan bahwa SKPD Penerima Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan yang secara sengaja atau lalai tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana dimaksud kepada Kementerian/Lembaga dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan dan/atau penghentian alokasi pendanaan.

26

CEK UU 17/2007 MENGATUR Pengendalian dan Evaluasi ? Pimpinan Kementerian/ YA Lembaga Pemerintah

Pengendalian dan Evaluasi

RPJP Nasional

Hasil Pemantauan Pelaksanaan Dihimpun dan Dianalisa

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pengendalian dan Evaluasi

Pemerintah Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Pengendalian dan Evaluasi

RPJP Daerah

MEKANISME PELAKSANAAN YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM REVISI PP 39/2006? 29

PRINSIP DASAR PEMANTAUAN Cepat; Tepat; dan akurat. Apabila data/informasi yang diperoleh dari laporan hasil pemantauan tidak memenuhi prinsip dasar tersebut tidak akan berarti dalam menjalankan fungsi pemantauan.

SIAPA YANG MELAPOR DAN PENERIMA LAPORAN PEMANTAUAN ? KAPAN DILAPORKAN? FORMAT PELAPORANNYA? DALAM PP 39/2006 DALAM FORMAT PELAPORAN DISAJIKAN DANA YANG TERSEDIA DAN REALISASINYA UNTUK KEGIATAN DAN POGRAM, INDIKATOR KELUARAN UNTUK MASING-MASING KEGIATAN (DIKRITISI BAHWA YANG ADA SAAT INI HANYA CARA MENGUKURNYA DENGAN PERSENTASE...... KALAU DICERMATI DALAM PP 39/2006 ADA INDIKATOR AKTUAL YANG DISAJIKAN PADA DATA INDIKATOR KINERJA, SEHINGGA PADA PROSES BERIKUTNYA PADA FORMULIR YANG DISAJIKAN HANYA PERSENTASE......BAYANGKAN BILA DALAM SATU PROGRAM PADA INDIKATOR KINERJA BAGIAN DEPAN DITUANGKAN TARGET KEGIATAN YANG PUNYA SATUAN BUAH, ORANG BULAN, UNIT, PAKET DSB ...APAKAH BISA TERLIHAT CAPAIAN PROGRAM PADA PERIODE TERTENTU BILA TIDAK DIBUAT PERSENTASE BERDASARKAN CAPAIN AKTUAL PADA MASINGMASING TARGET KEGIATAN?) PP 39/2006 JUGA SUDAH MEMUNCULKAN INDIKATOR KINERJA DAN TARGET AKTUAL (INDIKATOR HASIL) YANG AKAN DICAPAI PADA SETIAP PROGRAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN DOKUMEN DIPA SETUJU DENGAN PERLUNYA PERBAIKAN KUALITAS INDIKATOR KINERJA PADA SEMUA LEVEL  SMART

DALAM PELAPORAN PEMANTAUAN:  DIPERLUKAN SUATU PROSES PENGINTEGRASIAN (SANGAT DIMUNGKINKAN ) ANTARA RKA K/L ATAUPUN DIPA DENGAN FORMULIR PELAPORAN YANG AKAN DIKEMBANGKAN (UNTUK MENJAGA KONSISTENSI ANTARA DOKUMEN RENCANA-ANGGARAN DENGAN YANG DILAPORKAN, UNTUK MEMUDAHKAN PENYUSUNAN LAPPORAN TANPA PERLU TERLALU BANYAK PROSES ENTRY  SPAN .....HARUS DIINGAT BAHWA CUKUP BANYAK KEWAJIBAN PELAPORAN YANG HARUS DIBUAT OLEH K/L MAUPUN PEMDA YANG TERKAIT DENGAN PEMANTAUAN  PERLU DIPUTUSKAN BAHWA PERBAIKAN PP 39/2006 HANYA AKAN MENGATUR FORMULIR PELAPORAN YANG PERLU DISAMPAIKAN KE MENEG PPN/BAPPENAS, MENKEU, KEMENDAGRI DAN MENPAN RB (SAAT INI PERLU DIKETAHUI BAHWA MENPAN RB DAN MENKEU TIDAK MEMANFAATKAN LAPORAN BERDASARKAN PP 39/2006 KARENA MEREKA MEMPUNYAI MEKANISME SENDIRI DAN TINGKAT KEPENTINGAN YANG BERBEDA, MENPAN MASIH MEMAKAI LAKIP DAN MENKEU MENGGUNAKAN PP 8/2006 dan PMK 249/2011)

 SEPERTI DIKEMUKAKAN SEBELUMNYA MAKA.....TIDAK PERLU LAGI MENGATUR HIRARKI PELAPORAN INTERN DI K/L MAUPUN BAPPEDA YANG PENTING MASING-MASING K/L MELAPORKAN HASIL PEMANTAUAN SESUAI DENGAN FORMULIR YANG DIATUR DALAM REVISI PP 39/2006....ADA KELEMAHAN DAN KELEBIHANNYA....

 PERLU DIPUTUSKAN BAHWA PERBAIKAN FORMULIR PP 39/2006 HANYA AKAN MENGATUR FORMULIR PELAPORAN YANG PERLU DISAMPAIKAN KE MENEG PPN/BAPPENAS, MENKEU, KEMENDAGRI DAN MENPAN RB (SAAT INI PERLU DIKETAHUI BAHWA MENPAN RB DAN MENKEU TIDAK MEMANFAATKAN LAPORAN BERDASARKAN PP 39/2006 KARENA MEREKA MEMPUNYAI MEKANISME SENDIRI DAN TINGKAT KEPENTINGAN YANG BERBEDA, MENPAN MASIH MEMAKAI LAKIP DAN MENKEU MENGGUNAKAN PP 8/2006)  SEPERTI DIKEMUKAKAN SEBELUMNYA MAKA.....TIDAK PERLU LAGI MENGATUR HIRARKI PELAPORAN INTERN DI K/L MAUPUN BAPPEDA YANG PENTING MASING-MASING K/L MELAPOORKAN HASIL PEMANTAUAN SESUAI DENGAN FORMULIR YANG DIATUR DALAM REVISI PP 39/2006....ADA KELEMAHAN DAN KELEBIHANNYA....  AKAN LEBIH BAIK BILA FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI DIATUR LEBIH LANJUT OLEH MENEG PPN/KEPALA BAPPENAS FLEKSIBILITAS MENYESUAIKAN DOKUMEN RKA K/L ATAU DIPA YANG DITETAPKAN MELALUI PMK.... SEPERTI SAAT INI ANTARA FORMULIR YANG LAMA (LAMPIRAN PP 39/2006) DENGAN FORMAT DIPA ATAU RKA K/L SUDAH TIDAK SESUAI

34

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

CONTOH REKAM JEJAK DI KUKM

Kegiatan Prioritas Nasional: RKP 2011 (Perpres No. 29/2010) Perluasan pelayanan kredit/ pembiayaan bank bagi koperasi dan UMKM, yang didukung pengembangan sinergi dan kerja sama dengan lembaga keuangan/ pembiayaan lainnya.

Lampiran UU No. 10/2010 tentang APBN 2011 Pengembangan dan pemantapan program pendanaan bagi koperasi dan UMKM Pengembangan pembiayaan, penjaminan kredit dan pengembangan sektor strategis bagi koperasi dan UMKM Pengembangan akses permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pengembangan pembiayaan, penjaminan kredit dan pengembangan sektor strategis bagi koperasi dan UMKM

RKP 2012 (Perpres No. 29/2011) Pengembangan dan pemantapan program pendanaan bagi koperasi dan UMKM Pengembangan pembiayaan, penjaminan kredit dan pengembangan sektor strategis bagi koperasi dan UMKM Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah Pengembangan pembiayaan, penjaminan kredit dan pengembangan sektor strategis bagi koperasi dan UMKM 35

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

REKAM JEJAK

Kegiatan Prioritas Nasional: • Nama kegiatan dalam RKP 2011 sama dengan nama kegiatan dalam RPJMN 2010-2014. • Nama kegiatan kemudian berubah mengikuti struktur organisasi  lampiran UU APBN 2011 • Nama kegiatan disempurnakan dalam RKA K/L 2011 dan ditampung dalam RKP 2012. • Persandingan didasarkan pada penyesuaian indikator sesuai dengan perubahan nama kegiatan. • Perubahan indikator ditujukan untuk memperbaiki rumusan, memperjelas ukuran target, menghilangkan duplikasi, dan menyesuaikan dengan outcome dan IKU.

36

REKAM JEJAK (LANJUTAN)

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

RKP 2011 (Perpres No.29/2010) Kegiatan Indikator Perluasan pelayanan kredit/ pembiayaan bank bagi koperasi dan UMKM, yang didukung pengembangan sinergi dan kerja sama dengan lembaga keuangan/ pembiayaan lainnya.

Kerja sama pembiayaan yang melibatkan bank dan lembaga keuangan/ pembiayaan lainnya.

Lampiran UU No. 10/2010 tentang APBN 2011 Kegiatan Indikator Pengembangan dan pemantapan program pendanaan bagi koperasi dan UMKM

(2) Jumlah naskah kerja sama pembiayaan yang melibatkan bank dan lembaga keuangan/ pembiayaan lainnya Terfasilitasinya Pengembangan (1) Jumlah PPKD Lembaga pembiayaan, yang melaksanaPenjaminan penjaminan kan co-guaranKredit Daerah kredit dan tee dengan (LPKD) yang pengembangan Lembaga melakukan cosektor strategis Penjaminan guarantee bagi koperasi Kredit Nasional dengan lembaga dan UMKM penjaminan nasional

RKP 2012 (Perpres No. 29/2010) Kegiatan Indikator Pengembangan dan pemantapan program pendanaan bagi koperasi dan UMKM

(4) Jumlah naskah kerja sama di bidang pembiayaan dengan lintas pelaku terkait

Pengembangan pembiayaan, penjaminan kredit dan pengembangan sektor strategis bagi koperasi dan UMKM

(2) Jumlah provinsi yang difasilitasi untuk proses pembentukan PPKD untuk mengembangkan coguarantee dengan Lembaga Penjaminan 37 Kredit Nasional

REKAM JEJAK (LANJUTAN)

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

RKP 2011 (Perpres No.29/2010) Kegiatan Indikator Perluasan pelayanan kredit/ pembiayaan bank bagi koperasi dan UMKM, yang didukung pengembangan sinergi dan kerja sama dengan lembaga keuangan/ pembiayaan lainnya.

Jumlah Koperasi yang dapat mengakses kredit/ pembiayaan bank melalui linkage Jumlah LKM (koperasi dan BPR) yang melakukan kerjasama pembiayaan dengan Bank Jumlah Lembaga Penjaminan Kredit Daerah

Lampiran UU No. 10/2010 tentang APBN 2011 Kegiatan Indikator

RKP 2012 (Perpres No. 29/2010) Kegiatan Indikator

Pengembangan akses permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(1) Jumlah koperasi dan UMKM yang dapat mengakses kredit/pembiayaan bank melalui linkage

Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah

(1) Jumlah koperasi dan UMKM yang dapat mengakses kredit/ pembiayaan bank melalui linkage

Pengembangan pembiayaan, penjaminan kredit & pengembangan sektor strategis bagi KUMKM

(2) Jumlah PPKD yang terfasilitasi proses pembentukannya

Pengembangan pembiayaan, penjaminan kredit & pengembangan sektor strategis bagi koperasi dan UMKM

(1) Jumlah provinsi yang difasilitasi untuk proses pembentukan 38 PPKD

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BAPPENAS

TERIMA KASIH

39