Ringkasan : Nomor Perihal
: 05/SE/M/2006 : Mekanisme Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN Dilingkungan Departemen Pekerjaan Umu
Ditetapkan Diberlakukan Status Penggantian dari
: 28 - 02 - 2005 : 28 – 02 - 2005 : berjalan :
I.
Pokok-Pokok Isi 1. Umum 2. Persiapan Pembayaran 3. Mekanisme Pembayaran 4. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
II.
Peraturan Terkait 1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Permen Keu No. 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN 4. Perdirjen Perbendaharaan No. 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pembayaran Atas Beban APBN 5. Keppmen PU No. 192/KPTS/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tentang Tugas dan Tanggung Jawab Atasan Kepada Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Pejabat Inti Satuan Kerja, Penanggung Jawab Unit Akuntansi dan Struktur Organisasi Satuan Kerja Dilingkungan Departemen Pekerjaan Umum Tahun 2006
III. Ringkasan Uraian
Peraturan Terkait
1. Umum Surat Edaran ini sebagai pelaksanaan dan penerapan dari Peraturan Menteri Keuangan No.134/PMK.06/2005 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005 dilingkungan Departemen Pekerjaan Umum
1
Uraian
Peraturan Terkait
2. Persiapan Pembayaran 2.1 Penetapan Pejabat Satuan Kerja (Satker) 2.1.1 Penerbitan Surat Edaran (SE) Menteri PU - Diterbitkan : tiap akhir tahun - Isi :
a. Kepmen PU No.192/ KPTS/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tentang Tugas dan Tanggung Jawab
9 Pelaksanaan Program dan Anggaran Departemen PU 9 Kompetensi teknis dan Persyaratan Administrasi Pejabat
Atasan Kepada Satker, Atasan Langsung Kepala Satker, Pejabat Inti Satker,
Inti Satker 9 Mekanisme Pengusulan
Penanggung Jawab Unit Akuntansi dan Struktur Organisasi Satker di Lingkungan Departemen PU tahun 2006 b. Permen Keu No. 134/ PMK.06/2005 pasal 4 ayat (2) c. Perdirjen Perbendaharaan No.66/PB/2005 pasal 2 ayat (1) dan (2) d. UU No.1/2004 pasal 4 ayat (2), pasal 10 ayat (1) dan (2) e. UU No. 17/2003 pasal
2.1.2 Usulan Pejabat Inti Satker - Pengusul : Unit Organisasi/Unit Eselon I - Disampaikan ke : Menteri PU c.q Sekretaris Jenderal 2.1.3 Penetapan Pejabat Inti Satker - Pejabat Inti Satker - Penetapan : oleh Sekjen a.n PU atas usul Pejabata Eselon I
2
Uraian
Peraturan Terkait
2.1.4 Penetapan Pembantu - Pembantu Pejabat Inti Satker 9 Penanggung jawab Unit Akuntansi 9 Para Asisten sesuai bidang 9 Staf 9 Pemegang Uang Muka (PUM), bila diperlukan 2.2 Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 2.2.1 Penyusunan dan Penetapan Petunjuk Operasi Kegiatan (POK) - Penyusunan POK disusun oleh Kepala Satker - Waktu Penyusunan Segera setelah DPA diterbitkan dan disetujui serta ditetapkan oleh Pejabat Eselon I 2.2.2 Perubahan POK - Dapat dilakukan sepanjang tidak merubah struktur MAK dalam DIPA 3. Mekanisme Pembayaran 3.1 Jenis Pembayaran 3.1.1 Pembayaran melalui UP a. Permen Keu No.134/ 3.1.1.1Pengertian UP PMK.06/2005 pasal 1 Uang Persediaan (UP) adalah uang muka angka 9 kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan b. Perdirjen Perbendahakepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membayar kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung 3.1.1.2Penggunaan UP 5211 : Belanja Barang Operasional 5212 5221 5231 5241
: : : :
Belanja Barang Non Operasional Belanja Keperluan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan
raan No.66/PB/2005 pasal 1 angka 14
Perdirjen Perbendaharaan No.66/PB/2005 pasal 7 ayat (7) huruf a
5811 : Belanja Lain-lain
3
Uraian 3.1.1.3Besaran UP a. Pagu s/d 900 juta - UP = ½ dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP - Mekanisme UP = Rp. 900 juta b. Pagu > Rp. 900 juta s/d 2,4 milyar - UP = 1/18 dari pagu DIPA menurut
Peraturan Terkait a. Permen Keu No.134/ PMK.06/2005 pasal 10 ayat (2) b. Perdirjen Perbendaharaan No.66/PB/2005 pasal 7 ayat (7) huruf c
klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP - Maksimal UP = Rp. 100 juta c. Pagu > Rp. 2,4 milyar - UP = 1/24 dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP - Maksimal UP = Rp. 200 juta 3.1.1.4Pengisian Kembali UP Bilamana UP telah dipergunakan
Perdirjen Perbendahara-
sekurang-kurangnya 75% dari dana UP yang diterima
an No.66/PB/2005 pasal 6 ayat (3)
3.1.1.5Pemegang Uang Muka (PUM) a. Penunjukan PUM Untuk membantu pengelolaan uang persediaan kepala Satker dapat
Perdirjen Perbendaharaan No.66/PB/2005 pasal 6 ayat (2)
menunjuk PUM yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran b. Jumlah PUM Bendahara pengeluaran dapat membagi UP kepada beberapa PUM c. Pengisian kembali UP bagi PUM Apabila diantara PUM telah merealisasikan penggunaan UP nya sekurangkurangnya 75%, Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat yang ditunjuk
Perdirjen Perbendaharaan No.66/PB/2005 pasal 6 ayat (3) Perdirjen Perbendaharaan No.66/PB/2005 pasal 6 ayat (2)
dapat mengajukan SPM-GUP bagi PUM
4
Uraian
Peraturan Terkait
berkenan tanpa menunggu realisasi PUM lainnya yang belum mencapai 75% 3.1.1.6Tambahan Uang Persediaan (UP) Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75%, sedangkan satker memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, satker dapat mengajukan TUP)
a. Permen Keu No.134/ PMK.06/2005 pasal 10 ayat (4) dan (5) b. Perdirjen Perbendaharaan No.66/PB/2005 pasal 7 ayat 7 huruf f
3.1.2 Pembayaran Langsung (LS) Pembayaran Langgsung (LS) dilakukan untuk keperluan pembayaran yang pelaksanaannya dilakukan oleh rekanan /pihak ketiga dan atau atas pembayaran dalam rangka pengadaan barang/ jasa yang nilainya ditetapkan oleh Menteri Keuangan 3.2 Mekanisme Pembayaran 3.2.1 Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 3.2.1.1Proses Pengajuan SPP a. SPP diterbitkan oleh Kepala Satker atau Pejabat Pembuat Komitmen yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan b. SPP disampaikan ke Pejabat Penguji dan Penerbit SPM 3.2.1.2Format SPP Format SPP sebagaimana pada lampiran 1 Perdirjen Perbendaharaan No.66/PB/ 2005
Perdirjen Perbendaharaan No.66/PB/2005 lampiran 1
3.2.1.3Kelengkapan/Persyaratan SPP a. SPP-UP (Uang Persediaan) 1) Kelengkapan SPP Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/pejabat
Perdirjen Perbendaharaan No.66/PB/2005 pasal 4 angka 1
5
Uraian
Peraturan Terkait
yang ditunjuk, menyatakan bahwa UP tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan harus dengan LS 2) Persyaratan SPP-UP - Permohonan yang diisi oleh Bendahara - Daftar Rincian Penggunaan UP kebutuhan 1 (satu) bulan - Surat Pernyataan KPA bahwa UP tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan harus LS - Saldo Bilyet Bank b. SPP-TUP (Tambahan Uang Persediaan) 1) Rincian rencana penggunaan dana TUP dari Kuasa PA/pejabat yang ditunjuk
Perdirjen Perbendaharaan No.66/PB/2005 pasal 4 angka 2
2) Surat Pernyataan dari Kuasa PA/ pejabat yang ditunjuk bahwa : - Dana TUP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D - Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetor ke Rekening Kas Negara - Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung (LS) 3) Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir c. SPP-GUP (Ganti Uang Persediaan)
Perdirjen Perbendahara-
6
Uraian 1) Kwitansi/tanda bukti pembayaran 2) Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB) 3) Surat Setoran Pajak (SSP) yang dilegalisir oleh Kuasa PA/pejabat yang ditunjuk d. SPP-TUP (Tambahan Uang Persediaan) 1) Rincian rencana penggunaan dana TUP dari Kuasa PA/pejabat yang ditunjuk 2) Surat Pernyataan dari Kuasa PA/
Peraturan Terkait an No.66/PB/2005 pasal 4 angka 3
Perdirjen Perbendaharaan No.66/PB/2005 pasal 4 angka 2
pejabat yang ditunjuk bahwa : - Dana TUP tersebut digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan sejak diterbitkan SP2D - Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan ke Rekening Kas Negara - Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung 3) Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir e. SPP-GUP (Ganti Uang Persediaan) 1) Kwitansi/tanda bukti pembayaran 2) Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB) 3) Surat Setoran Pajak (SSP) yang dilegalisir oleh Kuasa PA/pejabat yang ditunjuk f. SPP Untuk Pengadaan Tanah 1) Ketentuan Umum Pembayaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksana
Perdirjen Perbendaharaan No.66/PB/2005 pasal 4 angka 3
Perdirjen Perbendaharaan No.66/PB/2005 pasal 4 angka 4
7
Uraian
Peraturan Terkait
kan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS). Apabila tidak mungkin dilaksanakan melakui mekanisme LS dapat dilakukan melalui UP/TUP 2) SPP-LS Untuk Tanah - Persetujuan Panitia Pengadaan Tanah untuk tanah yang luasnya
Perdirjen Perbendaharaan No.66/PB/2005 pasal 4 angka 4 huruf a
lebih dari 1 (satu) hektar di kabupaten/kota - Fotocopy bukti kepemilikan tanah -
Kwitansi SPPT PBB tahun transaksi Surat persetujuan harga Pernyataan dari penjual bahwa
tanah tersebut tidak dalam sengketa/tidak dalam agunan - Pelepasan/penyerahan hak atas tanah/akte jual beli dihadapan PPAT - SPP PPh final atas pelepasan hak - Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan) 3) SPP-UP/TUP untuk tanah - Daftar nominatif pemilik tanah yang ditandatangani kuasa PA, untuk tanah dengan luas kurang
Perdirjen Perbendaharaan No.66/PB/2005 pasal 4 angka 4 huruf b
dari 1 (satu) hektar - Daftar nominatif pemilih tanah dan besaran harga tanah yang ditandatangani kuasa PA dan diketahui oleh Panitia Pengadaan (PPT), untuk pengadaan tanah dengan luas lebih dari 1 (satu( hektar dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah (PPT)
8
Uraian
Peraturan Terkait
di Kabupaten/Kota - Ijin dispensasi dari Kantor Pusat Ditjen PBN/Kanwil Ditjen PBN dan besaran uangnya harus mendapat dispensasi UP/TUP, untuk pengadaan tanah melalui UP/TUP g. SPP-LS (Langsung) Dilengkapi dengan 1) SPP – LS untuk Belanja Pegawai - Kwitansi - Daftar Belanja Pegawai (honor tetap/tidak tetap) - Surat Setoran Pajak (SSP) 2) SPP-LS Pembayaran gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji/gaji terusan/uang duka wafat/tewas Dilengkapi dengan : - Daftar gaji induk/gaji susulan/ kekurangan gaji/gaji terusan/
Perdirjen Perbendaharaan No.66/PB/2005 pasal 4 angka 5
Perdirjen Perbendaharaan No.66/PB/2005 pasal 4 angka 5 huruf a
uang duka wafat/tewas - SK CPNS - SK PNS - SK Kenaikan Pangkat -
SK Jabatan Kenaikan gaji berkala Surat pernyataan pelantikan Surat pernyataan masih
menduduki jabatan - Surat pernyataan melaksanakan tugas - Daftar Keluarga (KP4) -
Fotocopy Surat Nikah Fotocopy akte kelahiran SKPP Daftar potongan sewa rumah dinas
9
Uraian
Peraturan Terkait
- Surat keterangan masih sekolah/ kuliah - Surat pindah - Surat kematian - SSP PPh pasal 21 Kelengkapan dokumen diatas digunakan sesuai peruntukannya 3) SPP-LS Pembayaran Lembur Dilengkapi dengan : - Daftar pembayaran, perhitungan lembur yang ditandatangani Kuasa PA/pejabat yang ditunjuk
Perdirjen Perbendaharaan No.66/PB/2005 pasal 4 angka 5 huruf b
dan Bendahara Satker/SKS - Surat perintah kerja lembur - Surat hadir kerja - Daftar hadir lembur - SSP PPh pasal 21 4) SPP-LS Pembayaran Honor/Vakasi Dilengkapi dengan : - Surat Keputusan pemberian
Perdirjen Perbendaharaan No.66/PB/2005 pasal 4 angka 5 huruf c
honor/vakasi - Daftar pembayaran perhitungan honor/vakasi ditandatangani kuasa PA/pejabat yang ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran - SSP PPh pasal 21 h. SSP-LS Non Belanja Pegawai 1) SPP-LS Pembayaran pengadaan barang/jasa Dilengkapi dengan : - Surat Permintaan Penawaran - Surat Penawaran Harga
Perdirjen Perbendaharaan No.66/PB/2005 pasal 4 angka 6 huruf a
- Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga - Usulan Penetapan Calon Pemenag Penyedia Barang/Jasa - Surat Penetapan Pemenang
10
Uraian
Peraturan Terkait
- Surat Perintah Kerja/Kontrak yang mencantumkan nomor rekening rekanan - Surat Perintah Mulai Kerja - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan - Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa - Berita Acara Pembayaran - Kwitansi yang disetujui Pengguna Anggaran/pejabat yang ditunjuk - Faktur Pajak beserta SSP - Jaminan Bank (untuk pekerjaan yang dilaksanakan dengan Kontrak) 2) SPP-LS Pembayaran Biaya Langganan Daya/Jasa - Bukti tagihan Daya dan Jasa (kwitansi dan daftar) - Nomor rekening pihak ketiga (PLN, PAM, Telkom) 3) SPP-LS Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas - SPPD Belum Rampung
Perdirjen Perbendaharaan pasal 4 angka 6 huruf b
Perdirjen Perbendaharaan No.66/PB/2005 pasal 4 angka 6 huruf c
9 Daftar Nominatif Pejabat yang akan melakukan perjalanan dinas yang berisi antara lain: ¾ ¾ ¾ ¾
Nama Pangkat Golongan Tujuan
¾ Tanggal keberangkatan ¾ Lama perjalanan dinas ¾ Biaya yang diperlukan untuk masing-masing pejabat
11
Uraian
Peraturan Terkait
9 Kwitansi Rekapitulasi Daftar Nominatif dan kwitansi rekapitulasi ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PK) dan Bendahara 9 Setelah SP2D diterbitkan Pengambilan uang ke Bendahara yang dilengkapi : ¾ Kwitansi asli ¾ Daftar Rincian Perjalanan Dinas 9 Lembar SPPD yang telah ditandatangani Pejabat yang berwenang diserahkan ke Bendahara untuk disimpan sebagai bukti pertanggung jawaban - SPPD Rampung 9 Surat Perintah Tugas (SPT) 9 Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas 9 Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) 9 Kwitansi 9 Daftar Nominatif 9 Kwitansi Rekapitulasi i. SPP untuk PNBP 1) Ketentuan umum
Perdirjen Perbendaharaan No.66/PB/2005 pasal
- UP/TUP untuK PNBP diajukan terpisah dari UP/TUP lainnya 2) Besaran UP-PNBP - 20% dari pagu dana PNBP
4 angka 7 huruf a
- Maksimal sebesar Rp. 500 juta 3) Kelengkapan/lampiran - Daftar Realisasi Pendapatan dan Penggunaan DIPA (PNBP) tahun
4 angka 7 huruf b
Perdirjen Perbendaharaan No.66/PB/2005 pasal
anggaran sebelumnya
12
Uraian
Peraturan Terkait
4) TUP-PNBP Bila UP tidak mencukupi dapat mengajukan TUP sebesar kebutuhan riil satu bulan dengan memperhatikan maksimum pencairan (MP) 5) Formula Maksimal Pencairan (MP) MP = (PPP x JS) – JPS MP = maksimum pencairan dana PPP = proporsi pagu pengeluaran terhadap pendapatan JS = jumlah setoran
Perdirjen Perbendaharaan No.66/PB/2005 pasal 4 angka 7 huruf c
JPS = jumlah pencairan dana sebelumnya sampai dengan SPM (Surat Perintah Membayar) terakhir yang diterbitkan 3.2.2 Pengujian SPP dan Penerbitan SPM 3.2.2.1Penerimaan dan Pengujian SPP
a. Perdirjen
a. Penerimaan SPP oleh petugas penerima SPP b. Pemeriksaan kelengkapan SPP c. Pengisian check list kelengkapan SPP
Perbendaharaan No.66/PB/2005 pasal 5 angka 1 b. Kepmen PU No.192/
d. Pencatatan dalam buku pengawasan penerimaan SPP e. Pembuatan/penandatanganan tanda terima SPP
KPTS/M/2006 lampiran I huruf A angka 5, angka 6 dan huruf romawi II angka 7
f. Penyampaian SPP kepada pejabat penerbit SPM (pasal 5 angka 3) 3.2.2.2Pengujian SPP oleh Pejabat Penerbit SPM a. Pemeriksaan secara rinci dokumen SPP mencakup - Dokumen pendukung SPP - Ketersediaan/kecukupan pagu DIPA - Kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja dicapai
a. Perdirjen Perbendaharaan No.66/PB/2005 pasal 5 angka 2 b. Kepmen PU No.192/ KPTS/M/2006 lampiran I huruf A angka 5, angka 6 dan huruf
13
Uraian dengan indikator keluaran - Kebenaran atas hak tagih yang menyangkut : ¾ Pihak yang ditunjuk menerima
Peraturan Terkait romawi II angka 7
pembayaran (nama orang/ perusahaan, alamat, nomor rekening, nama bank, NPWP) ¾ Nilai tagihan (kesesuaian/ kelayakannya dengan prestasi kerja sesuai spesifikasi teknis tercantum dalam kontrak) - Pencapaian tujuan/sasaran kegiatan sesuai indikator keluaran tercantum dalam DIPA dan/atau kontrak b. Keputusan hasil pengujian SPP - Pengembalian SPP ¾ Bilamana SPP tidak memenuhi persyaratan ¾ Selambat-lambatnya 2 hari kerja sejak SPP diterima 3.2.2.3Penerbitan SPM Penerbitan SPM dalam rangkap 6 dengan distribusi - Lembar ke 1 dan ke 2 : KPPN - Lembar ke 3 : penerbit SPM
a. Perdirjen Perbendaharaan No.66/PB/2005 pasal 5 angka 3
- Lembar ke 4 : unit akuntansi - Lembar ke 5: bendahara pengeluaran - Lembar ke 6 : pejabat pembuat komitmen
b. Kepmen PU No.192/ KPTS/M/2006 huruf A angka 5, huruf B angka 6 dan huruf romawi II angka 7
3.2.3 Penerbitan SP2D 3.2.3.1Proses Penerbitan SP2D a. Penyampaian SPM ke KPPN - Penyampaian SPM ke KPPN - Pengujian substansi atas SPM,
Perdirjen Perbendaharaan No.66/PB/2006 pasal 8, 9 dan 11
mencakup pengujian
14
Uraian
Peraturan Terkait
¾ Kebenaran perhitungan tagihan ¾ Ketersediaan dana DIPA ¾ Dokumen sebagai dasar penagihan, meliputi : o o o o
Ringkasan kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) Surat Keputusan Daftar Nominatif Perjalanan
Dinas ¾ Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTB) ¾ Faktur pajak dan SSP nya - Pengujian Formal atas SPM mencakup : ¾ Kesesuaian tanda tangan SPM dengan spesimen ¾ Penulisan jumlah uang dalam angka dan huruf ¾ Tidak ada cacat dalam penulisan 3.2.3.2Lampiran/Dokumen pendukung SPM a. SPM-LS Belanja Pegawai - Daftar gaji/gaji susulan/ kekurangan gaji/lembur/hono dan vakasi yang ditandatangani Kuasa PA dan Bendahara Pengeluaran
Perdirjen Perbendaharaan No.66/PB/2006 pasal 9 angka 2
- Surat Keputusan Pegawai bila ada perubahan pada daftar gaji - Surat keputusan Pemberian honor/ vakasi dan SPK lembur - Surat Setoran Pajak (SSP) b. SPM-LS Non Belanja Pegawai - Resume Kontrak/SPK/daftar nominatif perjalanan dinas - SPTB - Faktur pajak dan SSP c. Pembayaran TUP (Tambahan Uang
15
Uraian
Peraturan Terkait
Persediaan) - Rincian rencana penggunaan dana - Surat dispensasi kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk TUP diatas Rp. 200 juta - Surat pernyataan Kuasa PA/pejabat yang ditunjuk yang menyatakan ¾ Dana TUP untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D ¾ Sisa dana TUP akan disetor ke Rekening Kas Negara ¾ Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayar secara LS d. Pembayaran GUP (Ganti Uang Persediaan) - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) - Faktur pajak dan SSP
16
