PERATURAN TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN MEKANISME PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN) (PMK NO. NO 113/PMK.05/2012 113/PMK 05/2012 DAN PMK NO NO. 190/PMK.05/2012) 190/PMK 05/2012)
PENGERTIAN 1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar Tempat Kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. 2. Perjalanan l Dinas Jabatan b adalah d l h Perjalanan l Dinas melewati l b batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri. negeri 3. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah. pindah
Aturan Lama
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI SELANJUTNYA DISEBUT PERJALANAN DINAS ADALAH PERJALANAN KE LUAR TEMPAT KEDUDUKAN BAIK PERORANGAN MAUPUN SECARA BERSAMA YANG JARAKNYA SEKURANG‐ SEKURANG KURANGNYA 5 (LIMA) KILOMETER DARI BATAS KOTA, YANG DILAKUKAN DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN NEGARA ATAS PERINTAH PEJABAT YANG BERWENANG, TERMASUK PERJALANAN DARI TEMPAT KEDUDUKAN KE TEMPAT MENINGGALKAN INDONESIA UNTUK BERTOLAK KE LUAR NEGERI DAN DARI TEMPAT TIBA DI INDONESIA DARI LUAR NEGERI KE TEMPAT YANG DITUJU DI DALAM NEGERI.
PENGERTIAN 4. Surat Perjalanan Dinas, selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan PPK dalam rangka pelaksanaan Perjalanan j Dinas Pejabat j Negara, g Pegawai g Negeri, g Pegawai g Tidak Tetap, dan Pihak Lain. 5. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas. Dinas 6. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi.
Aturan Lama
¾ Surat Perintah Perjalanan Dinas, selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan Perjalanan Dinas. ¾ Pejabat yang Berwenang adalah PA/KPA atau pejabat yang diberi wewenang oleh PA/KPA di lingkungan K/L. K/L ¾ Kota ‐ (tidak didefinisikan)
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS 1. Mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada APBN. 2. Perjalanan Dinas, meliputi: a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan b. Perjalanan j Dinas Pindah. 3. Pegawai Negeri, meliputi: a. Pegawai Negeri Sipil; b Calon Pegawai Negeri Sipil; b. Calon Pegawai Negeri Sipil; c. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan d. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Aturan At Lama
¾ Pengaturan Perjalanan Dinas Jabatan dan Perjalanan Dinas Pindah secara terpisah ¾ Pegawai Negeri belum memuat Calon Pegawai Negeri Sipil
PRINSIP PERJALANAN DINAS a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; l i t h b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan p pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga; p j g / g ; c. efisiensi penggunaan belanja negara; dan d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan P j l Perjalanan Di Dinas d pembebanan dan b b bi biaya P j l Perjalanan Dinas.
Aturan Lama
¾Prinsip‐prinsip ¾Prinsip prinsip Perjalanan Dinas belum diatur Perjalanan Dinas belum diatur
PERJALANAN DINAS JABATAN......(1) 1. Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan menjadi: a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas Kota; dan b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota. 2. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota , terdiri atas: a Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan a. yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
PERJALANAN DINAS JABATAN......(2) Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka: a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya; c. Pengumandahan (detasering); d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan; e. mengikuti pendidikan dan pelatihan
PERJALANAN DINAS JABATAN......(3) SURAT TUGAS 1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas. 2) SSurat Tugas dimaksud diterbitkan oleh: T di k d di bi k l h a. kepala satker untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada satuan kerja; b. atasan langsung kepala satker untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh kepala satker 3) Kewenangan penerbitan Surat Tugas dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk 4) Permohonan surat tugas untuk perjalanan dinas diajukan ke Kepala Balai/KPA (dibuat rangkap 2) Kepala Balai/KPA (dibuat rangkap 2) 5) Setelah surat permohonan mendapat persetujuan dari Kepala Balai/KPA >> SPD dikeluarkan dan ditandatangani PPK.
PERJALANAN DINAS JABATAN......(4) SURAT TUGAS DAN SPD 4) Surat Tugas paling sedikit mencantumkan : a Pemberi tugas; a. Pemberi tugas; b. Pelaksana tugas; c. Waktu pelaksanaan tugas; dan d. Tempat pelaksanaan tugas. 5) Surat Tugas menjadi dasar penerbitan SPD oleh PPK. 6) Dalam penerbitan SPD, PPK berwenang untuk Dalam penerbitan SPD PPK berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transpor yang digunakan untuk melaksanakan P j l Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan dengan Di J b b k d memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.
Format SPD Halaman 1 (Lampiran I PMK)
Pada Keterangan lainlain dicantumkan Pada Keterangan lain lain dicantumkan Nomor dan tanggal Surat Tugas
Format SPD Halaman 2 (Lampiran I PMK)
Untuk PDJ yang biayanya dibebankan pada DIPA Pelaksana SPD ditandatangani oleh Kepala Satker atau Pejabat yang ditunjuk pada instansi Pelaksana SPD
Untuk PDJ yang biayanya dibebankan pada DIPA Satker Penyelenggara tidak perlu Penyelenggara, tidak perlu ditandatangani oleh Kepala Satker atau Pejabat yang ditunjuk atau Atasan Pelaksana SPD
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN.....(1)
1) Perjalanan Perjalanan Dinas Jabatan Dinas Jabatan terdiri atas komponen‐komponen sebagai berikut: a uang harian (sdh mencakup uang a. (sdh mencakup uang makan, transport lokal, uang saku); b biaya transpor (tiket, retribusi b. (tiket retribusi diterminal/bandara); c biaya penginapan; c. d. sewa kendaraan dalam Kota (sdh termasuk supir BBM pajak) termasuk supir, BBM, pajak)
Format Rincian Biaya Perjadin (Lampiran II PMK)
STRUKTUR PERJALANAN DINAS JABATAN
Perjalanan Dinas Jabatan Melewati Batas Kota Batas Kota Perjalanan Dinas Jabatan
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Lebih dari 8 Jam ota eb da 8 Ja Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota sampai dengan 8 Jam
biaya yang diberikan dijelaskan dalam bentuk tabel
¾ Untuk daerah yang sulit transportasi ; atau ¾ Untuk pelaksanaan tugasnya memerlukan tugasnya memerlukan waktu lebih dari 8 jam.
Uang Harian
Biaya Pengina pan
Biaya Transpor Pegawai
√
√
√
√ 1)
√ 1)
√ 1)
c. PDJ ddalam l rangka k ddetasering. t i
√
√ 2)
√ 3)
d. PDJ untuk menempuh ujian dinas / ujian jabatan.
√
√
√
e. PDJ untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.
√
√
√
√ 4)
√ 5)
√
Jenis Perjalanan Dinas Jabatan (PDJ) MELEWATI BATAS KOTA a PDJ dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat a. pada jabatan b. PDJ untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.
f. PDJ untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
Jumlah Hari Dibayarkan Sesuai Penugasan Sesuai Penugasan 2 hari Maks 2 hari Sesuai Penugasan
Keterangan: √ 1) : Ri Rincian i biaya bi P Perjalanan j l Di Dinas JJabatan b t untuk t k mengikuti ik ti kkegiatan i t rapat,t seminar, i d dan sejenisnya di atur dalam PMK No. 113/2012. √ 2) : Biaya Penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa pengumandahan ((Detasering) g) dalam hal tidak tersedia rumah dinas. √ 3) : Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan. √ 4) : Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan. √ 5) : Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan. kepulangan
Jenis Perjalanan Dinas Jabatan (PDJ) DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM a. PDJ dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan b. PDJ untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.
Uang Haria n
Biaya Pengina pn
Biaya Transpor Pegawai
Jumlah Hari yg Dibayarkan
√
√
√
Sesuai Penugasan
√ 1)
√ 1)
√ 1)
Sesuai Penugasan
√ 2)
√ 3)
c. PDJ dalam rangka detasering.
√
d. PDJ untuk menempuh ujian dinas /ujian jabatan.
√
√
√
2 hari
e. PDJ untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.
√
√
√
Maksimal 2 hari
√ 4)
√ 5)
√
Sesuai Penugasan
f. PDJ untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
TINGKATAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
No
Pejabat Negara
Tingkat Biaya Perjalanan Dinas
Moda Transpotasi Pesawat Udara
Kapal Laut
Kereta Api/ Bus
Lainnya
1.
Ketua/Wakil Ketua dan Anggota pada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Badan Pemeriksa Keuangan, Daerah, Keuangan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Menteri, Wakil Menteri, pejabat setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, Bupati, Bupati Walikota Walikota, Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua/ Anggota Komisi, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Lainnya yang setar
A
Bisnis
VIP / Kelas I A
Spesial / Eksekutif
Sesuai Kenyataan
2.
Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II, dan Pejabat Lainnya yang setara
B
Ekonomi
Kelas I B
Eksekutif
Sesuai Kenyataan
3.
Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, III PNS Golongan II dan I
C
Ekonomi
Kelas II A
Eksekutif
Sesuai Kenyataan
Lama : 6 tingkatan
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN ... D l Dalam R gk Mengikuti Rangka M gik ti R Rapat, t S Seminar, i d dan S Sejenisnya j i 1) Dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung di oleh l h panitia i i penyelenggara; l 2) Apabila tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud pada DIPA satuan kerja Pelaksana SPD. 3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar,, dan sejenisnya. j y
RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA ( / / J ) I. DI DALAM KANTOR (RUANG RAPAT/AULIA/SERBAGUNA DAN SEJENISNYA) Komponen Biaya Perjalanan Dinas I. MELEWATI BATAS KOTA 1 Peserta 1. 2. Panitia/Operator 3. Narasumber II. DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM 1 Peserta 1. 2. Panitia/Operator 3. Narasumber III. DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 JAM 1. Peserta 2. Panitia/Operator 3. Narasumber
Uang Saku Rapat
Uang Harian
Uang Transpor Pegawai
Biaya Penginapan
-
√ -
√ 1) √ 1)
√ √
√ 2) -
-
√ 3) √ 3)
√ 4) √ 4)
-
-
-
-
1.
√ 1)
Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transpor kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transpor kepulangan.
2.
√ 2)
Uang Saku Rapat diberikan untuk rapat di luar jam kerja sesuai ketentuan yang diatur dalam standar biaya.
3.
√ 3)
4.
√ 4)
Uang Transpor Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan p biaya y transpor p kegiatan g dalam kota yyangg dibayarkan y secara lumsum sesuai standar biaya. y berupa Biaya Penginapan diberikan apabila terdapat kesulitan transportasi sehingga memerlukan waktu untuk menginap.
5.
Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin serta tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama
RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA II. DI LUAR KANTOR PENYELENGGARA (HOTEL/TEMPAT LAIN) Uang Saku Paket Fullboard
Uang Saku Paket Fullday/Halfday
Uang Transpor Pegawai
Biaya Penginapan
Uang Harian 1)
I. MELEWATI BATAS KOTA 1. Peserta 2. Panitia/Operator 3. Narasumber
√ 3) √ 3) -
-
√2 √2 √2
√ √ √
√ √ √
II. DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM 1 Peserta 1. 2. Panitia/Operator 3. Narasumber
√ 3)) √ 3) -
√ 3)) √ 3) -
√ √ √
√ 4)) √ 4) √ 4)
√ √ √
-
-
√ √ √
-
-
Komponen Biaya Perjalanan Dinas
III. DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 JAM 1 Peserta 1. 2. Panitia/Operator 3. Narasumber 1
√ 1)
Uang Harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
2
√ 2)
3
√ 3)
Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transpor kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transpor kepulangan. Uang Saku Fullboard/Fullday/Halfday diberikan sesuai dengan paket rapat, seminar, dan sejenisnya yang diatur dalam Standar Biaya.
4
√ 4)
5
Uang Saku Fullboard/Fullday/Halfday mengikuti ketentuan yang diatur dalam Standar Biaya.
6
Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin.
Biaya Penginapan diberikan apabila memerlukan waktu untuk menginap 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN...
Dalam Rangka Mengikuti Rapat, Seminar, dan Sejenisnya
5) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama‐sama untuk melaksanakan suatu kegiatan g rapat, p , seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/ penginapan yang sama. 6) Dalam D l h l biaya hal bi penginapan i pada hotel/penginapan d h l/ i yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan /p g p sebagaimana g diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud. dimaksud
SATUAN BIAYA UANG HARIAN TERTUANG DALAM PMK NO. 37/PMK.02/2012 / / No.
Provinsi
Satuan
Biaya TA. 2013 (Rp)
1
Aceh
OH
360.000
2
Sumut
OH
370.000 370 000
3
Riau
OH
360.000
4
Jambi
OH
370.000
5
Sumbar
OH
360.000
6
Sumsel
OH
360.000
7
Lampung a pu g
OH O
380.000 380 000
8
Bengkulu
OH
370.000
9
Banten
OH
360.000
10
J b Jabar
OH
430 000 430.000
11
DKI. Jakarta
OH
530.000
12
Jateng
OH
370.000
13
Jatim
OH
410.000
14
DI. Yogyakarta
OH
420.000
No.
Provinsi
Satuan
Biaya TA. 2013 (Rp)
15
Bali
OH
480.000
16
NTB
OH
440.000
17
NTT
OH
420.000
18
Kalbar
OH
370.000 370 000
19
Kalteng
OH
360.000
20
Kalsel
OH
370.000
21
Kaltim
OH
430.000
22
Sulut
OH
370.000
23
Gorontalo
OH
370.000
24
Sulbar
OH
360.000
25
Sulsel
OH
430.000
26
Sulteng
OH
370 000 370.000
27
Sultra
OH
380.000
28
Papua Barat
OH
480.000
29
Papua
OH
580.000
30
Maluku
OH
360.000
SATUAN BIAYA UANG HARIAN FULL BOARD, HALF DAY/FULLDAY (dalam Rupiah) Provinsi
Satuan
Fullboard luar kota l k t
FULLBOARD DLM KOTA
HALFDAY/FULLDAY DLM KOTA
BANTEN
OH
120.000
100.000
85.000
JABAR
OH
150.000
125.000
105.000
DKI. JAKARTA
OH
180.000
150.000
130.000
JAWA TENGAH
OH
130.000
110.000
95.000
D I YOGYAKARTA D.I.
OH
140 000 140.000
115 000 115.000
100 000 100.000
JAWA TIMUR
OH
140.000
115.000
100.000
Dst..
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN ..... Tambahan dan Kelebihan Hari 1) Dalam hal jumlah hari PDJ melebihi jumlah hari yang ditetapkan p dalam Surat Tugas/SPD dan g / tidak disebabkan oleh kesalahan/ kelalaian Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian. 2) Tambahan uang harian dapat diajukan kepada PPK untuk PPK untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa: a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/ K Kepala l Bandara/Penyedia B d /P di Jasa J T Transportasi i Lainnya; L i b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas. 3) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah 3) Dalam hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan representasi dan sewa kendaraan dalam Kota yang telah Kota yang telah diterimanya kepada PPK.
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA satuan kerja berkenaan. 2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan. dilaksanakan 3) Pada akhir tahun anggaran, menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai yang mengatur mengenai langkah langkah‐langkah langkah menghadapi akhir tahun anggaran.
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS Mekanisme Pembayaran 1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme k i UP d / UP dan/atau mekanisme k i P b Pembayaran L Langsung (LS). y biaya y Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS j g 2)) Pembayaran dilakukan melalui: a. Perikatan dengan penyedia jasa; b. Bendahara Pengeluaran; atau g ; c. Pelaksana SPD. 3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan perikatan dengan pihak penyedia jasa meliputi penyedia jasa meliputi : a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan b Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti b. dalam rangka mengikuti rapat, rapat seminar dan sejenisnya.
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS Mekanisme UP 1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh Bendahara Pengeluaran. Pelaksana SPD Pengeluaran 2) Pemberian uang muka tersebut berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari p g PPK dengan g melampirkan: p a. Surat Tugas atau surat keputusan pindah; b. Fotokopi SPD; c. Kuitansi tanda terima uang muka; dan d. Rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS Mekanisme Melalui Penyedia Jasa 1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan, penyedia jasa transportasi, dan transportasi dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan. 2)) Penetapan p p penyedia y jjasa tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah. 3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS Mekanisme Melalui Penyedia Jasa 1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu. 2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan p jjasa transportasi p atau tarif p penginapan/ g p / hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel. 3) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/ perjanjian. 4) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, pihak ketiga mengajukan tagihan kepada PPK.
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas 1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan. 2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas, disertai dengan: a. Surat Tugas yang sah yang sah dari atasan Pelaksana SPD; b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas; c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya; d. Daftar Pengeluaran Riil e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan k d kendaraan; dan d f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas 1.
PPK melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara P Pengeluaran. l
2.
PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya‐biaya yang tercantum dalam Daftar Pengeluaran Riil.
3.
PPK mengesahkan Bukti Pengeluaran Riil dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat P Permintaan P Pencairan D Dana (SPM/ SP2D) (SPM/ SP2D) LS Perjalanan Dinas. LS P l D Pihakpihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas g y ( p), / j rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.
MEKANISME PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN APBN Proses SPPSPP-SPM SPM--SP2D
Tata cara pengajuan tagihan kepada PPK, pengujian surat permintaan pembayaran, dan penerbitan surat perintah membayar oleh Pejabat Penanda Tangan SPM, dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mengikuti Peraturan Menteri Keuangan No. 190/ PMK.05/2012 yang mengatur tentang tata cara pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
MENYELESAIKAN TAGIHAN NEGARA DENGAN PEMBUATAN KOMITMEN
g gg gg p Pelaksanaan kegiatan dan p penggunaan anggaran pada DIPA yyangg mengakibatkan pengeluaran negara, dilakukan melalui pembuatan komitmen.
Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentuk: « «
Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa; dan/atau Penetapan keputusan
P b t k it l l i penetapan t k t Pembuatan komitmen melalui keputusan yangg mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk:
« « «
pelaksanaan belanja pegawai pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelola; pelaksanaan kegiatan swakelola, termasuk pembayaran honorarium kegiatan; atau
Bukti perjanjian/kontrak Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan Berita Acara Pembayaran Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran; Jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan d dalam l p peraturan p perundangan d g tentangg p pengadaan g d b barang/jasa g/j /j p pemerintah i h Dokumen lain yang dipersyaratkan.
Surat S t Keputusan K t Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas Daftar penerima pembayaran; dan/atau Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan.
>>> Atas perjanjian/kontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS, PPK mencatatkan perjanjian/kontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjian/kontrak tersebut ke KPPN
Penerbitan SPP LS : Belanja Pegawai Honorarium Langganan Daya dan Jasa Perjalanan e ja a a Dinas as Pengadaan Tanah
Dilengkapi dengan: 1. perjalanan dinas jabatan yang sudah dilaksanakan, dilampiri: a. a Daftar nominatif perjalanan dinas; dan b. Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. 2. perjalanan dinas jabatan yang belum dilaksanakan, dilampiri daftar nominatif perjalanan dinas. 3. Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ditandatangani oleh PPK yang memuat paling kurang informasi mengenai pihak yang melaksanakan perjalanan dinas (nama, pangkat/golongan) tujuan, pangkat/golongan), tujuan tanggal keberangkatan, keberangkatan lama perjalanan dinas, dan biaya yang diperlukan untuk masing-masing pejabat.
SPP-LS untuk pembayaran belanja pegawai diterbitkan oleh PPK dan di ik kepada k d PPSPM paling li lambat l b 4 (empat) ( ) hari h i kerja k j setelah l h disampaikan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar. SPP-LS SPP LS untuk pembayaran gaji induk/bulanan diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat tanggal 5 sebelum bulan pembayaran. Dalam hal tanggal 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hari libur atau hari yang dinyatakan libur, penyampaian SPP-LS kepada PPSPM dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal 5. SPP-LS untuk pembayaran non belanja pegawai diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah d k dokumen pendukung d k dit i diterima secara lengkap l k d dan b benar d i penerima dari i hak.
1.
UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS.
2 2.
UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving).
3.
Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/ penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) k kecuali li untuk t k pembayaran b h honorarium i d dan perjalanan j l di dinas.
4.
Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP yang pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP g / palingg banyak p y sebesar ada p Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
5.
UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran: Belanja Barang; Belanja Modal; dan Belanja Lain Lain-lain lain.
6.
Bendahara Pengeluaran melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA.
7.
Penggantian UP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
8.
Setiap BPP mengajukan penggantian UP melalui Bendahara P Pengeluaran, l apabila bil UP yang dik dikelolanya l l telah t l h dipergunakan di k paling li sedikit 50% (lima puluh persen).
Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA, 2 (dua) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan belum dilakukan pengajuan penggantian UP. UP 1 (satu) bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan,, p belum dilakukan pengajuan p g j penggantian UP, Kepala KPPN memotong UP sebesar 25 (dua puluh lima persen). 25% 1 (satu) bulan berikutnya jika belum dilakukan pengajuan penggantian UP, Kepala KPPN memotong UP sebesar 50% (lima puluh persen).
Pemotongan dana UP dilakukan dengan cara: memperhitungkan potongan UP dlm SPM dan/atau menyetorkan ke Kas Negara.
Ilustrasi : UP: 100 Juta 10 Januari S.D 10 Maret belum ajukan GUP
Kepala KPPN menyampaikan Surat S.D 10 April belum ajukan GUPÆ UP dipotong 25%
Pemotongan pada SPM GUP atau disetor Setelah dipotong/disetor UP pengajuan UP, GUP berikutnya diawasi
S.D 10 Mei belum ajukan GUPÆ UP dipotong 50%
KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP Pemberian UP diberikan paling banyak: a. b.
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah); Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
c.
Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah); atau
d.
Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah).
Persetujuan perubahan besaran UP dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
1.
2. 3.
4.
Persetujuan TUP dilakukan oleh Kepala KPPN dengan disertai: « Rincian Rencana Pengguna TUP; dan « Surat Pernyataan dari KPA bahwa TUP digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 bulan sejak SP2D diterbitkan, dan tidak digunakan untuk kegiatan yg harus dilaksanakan dengan pembayaran LS. Kepala KPPN melakukan penilaian atas pengajuan TUP meliputi: KPA dapat mengajukan permintaan TUP untuk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan dengan pertimbangan kegiatan yang akan dilaksanakan memerlukan waktu melebihi 1 (satu) bulan. TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap.
5.
Bila 1 bulan (sesuai waktu pertanggungjawab UP) belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP, TUP maka Kepala KPPN menyampaikan surat teguran TP kepada KPA.
6.
Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu pengajuan pertanggungjawaban TUP. (SPMPTUP)
1.
2.
3.
Jangka waktu penerbitan: SPP-UP/TUP SPP UP/TUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja; SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja; SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja; dan SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja. Dalam hal PPSPM menolak/mengembalikan SPP karena dokumen pendukung tagihan tidak lengkap dan benar, benar maka PPSPM harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan/pengembalian tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya SPP. SPP Seluruh bukti pengeluaran sebagai dasar pengujian dan penerbitan SPM disimpan oleh PPSPM, menjadi bahan pemeriksaan bagi aparat pemeriksa internal dan eksternal.
5.
6.
7 7.
Penerbitan SPM oleh PPSPM dilakukan melalui sistem aplikasi oleh Jenderal lik i yang disediakan di di k l h Direktorat Di k J d l Perbendaharaan. SPM yang diterbitkan melalui sistem aplikasi SPM tersebut memuat Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM dari penerbit SPM yang sah. Dalam penerbitan SPM melalui sistem aplikasi, aplikasi PPSPM bertanggung jawab atas: a. keamanan data pada aplikasi SPM; b. kebenaran SPM dan kesesuaian antara data p pada SPM dengan data pada ADK SPM; dan c. penggunaan Personal Identification Number (PIN) pada ADK SPM.
1. PPSPM menyampaikan SPM dalam rangkap 2 (dua) beserta ADK SPM kepada KPPN. 2. Penyampaian SPM-UP, SPM-TUP, dan SPM-LS diatur sebagai berikut: a. SPM-UP dilampiri surat pernyataan dari KPA yang dibuat sesuai format; b. S b SPM-TUP U d dilampiri a p su surat at pe persetujuan setujua pe pemberian be a TUP U da dari Kepala epa a KPPN;; atau c. SPM-LS dilampiri Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti setor lainnya, dan/atau daftar nominatif untuk yang lebih dari 1 (satu) penerima. 3. Penyampaian SPM atas beban pinjaman/hibah luar negeri, disamping mengacu pada angka 1 dan 2 juga disertai dengan Faktur Pajak. 4. Khusus untuk penyampaian SPM-LS dalam rangka pembayaran jaminan uang muka atas perjanjian/kontrak, juga dilampiri dengan: a. Asli surat jaminan uang muka; b. Asli surat kuasa bematerai cukup dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan uang muka; dan c. A li konfirmasi Asli k fi i ttertulis t li d darii pimpinan i i penerbit bit jaminan j i uang muka k sesuaii Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
5. PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan. 6. SPM-LS untuk pembayaran gaji induk disampaikan kepada KPPN paling lambat tanggal 15 1 sebelum bulan pembayaran.
SPM yang di diajukan j k kke KPPN digunakan g sebagai g dasar penerbitan SP2D. Dalam pencairan anggaran belanja negara, g , KPPN melakukan PENELITIAN DAN PENGUJIAN penelitian dan pengujianSPM atasOLEH SPM KPPN yang disampaikan oleh PPSPM. PPSPM
KPPN menerbitkan SP2D setelah penelitian dan pengujian telah memen memenuhi hi ssyarat. arat KPPN tidak dapat menerbitkan SP2D apabila Satker belum mengirimkan: a. Data perjanjian/kontrak beserta ADK untuk pembayaran melalui SPM-LS kepada pihak ketiga; atau b Daftar perubahan data pegawai beserta ADK b. Penyelesaian SP2D dilakukan dengan prosedur standar operasional i l dan d norma waktu k yang ditetapkan di k oleh l h Direktur Di k Jenderal Perbendaharaan. Dalam hal hasil penelitian dan pengujian tidak memenuhi syarat, Kepala KPPN mengembalikan SPM beserta dokumen pendukung secara tertulis.
TERIMAKASIH
