PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH Oleh : Sumaryo Widyaiswara Madya, BDK Palembang
I.
Pendahuluan
Mendengar kata pindah dalam kehidupan sehari-hari memiliki dimensi makna yang beragam dan memerlukan pemikiran dan tindakan yang berbeda dari biasanya. Dikatakan memiliki dimensi makna yang beragam karena kata pindah bagi seseorang berarti yang bersangkutan itu keluar dari zona yang sangat dia kenal, dia nikmati sebelumnya ke zona lain yang barangkali kurang begitu dikenal atau sama sekali belum dikenalnya, yang mana di dalamnya mengandung unsur ketidakpastian walaupun kadar dan tingkatannya juga beragam. Menghadapi kondisi demikian setiap orang tentu saja dituntut tidak hanya kesiapan fisik semata namun juga kesiapan mental yang luar biasa. Apalagi kata pindah bagi pegawai negeri pada suatu instansi pemerintah yang biasa dikenal dengan istilah mutasi atau promosi, bisa menjadi suatu bahan perbincangan yang kurang menarik bagi yang terkena mutasi atau promosi, atau bagi pegawai negeri yang kemungkinan besar akan mengalaminya. Mutasi/promosi bagi seorang pegawai negeri bukanlah suatu keniscayaan, karena cepat atau lambat akan mengalaminya, walaupun hanya sekedar pindah jenis pekerjaan / jabatan pada satuan kerja yang sama. Namun demikian dalam tulisan ini penulis akan lebih menitikberatkan pada pindah atau mutasi/promosi bagi pejabat/pegawai negeri dalam konteks Tour of duty and tour of area atau pindah jenis pekerjaan sekaligus lokasi tempat kerja dilihat dari perspektif ekonomi dan pengaruhnya pada sisi kesiapan pejabat/pegawai negeri yang akan menjalaninya. Walaupun demikian penulis sangat menyadari bahwa membahas tentang mutasi/ promosi tidak cukup hanya dilihat dari aspek ekonomi dan dari sisi pejabat/pegawai negeri yang mengalaminya saja, tetapi sebaiknya dari dua sisi, yaitu dari sisi organisasi dan dari sisi individu bersangkutan, juga dari sisi ekonomi dan non-ekonomi, sehingga lebih konprehensif. Alasan tulisan ini yang lebih menitik beratkan pada aspek ekonomi dan dari perspektif pejabat/pegawai negeri yang dipindahkan didasarkan pada beberapa faktor, yaitu : 1. Suatu pemikiran bahwa yang namanya pejabat/pegawai negeri adalah aparatur negera, abdi negara dan abdi masyarakat. Dengan posisinya sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat mengandung konsekwensi jika negara menghendaki/ membutuhkan maka hanya satu pilihan yang ada dalam dirinya, yaitu menghormati keputusan yang telah diambil oleh pihak yang berwenang demi kepentingan negara dengan cara melaksanakan keputusan tersebut dengan penuh rasa tanggungjawab. 2.
Sebagai manusia biasa, kesadaran untuk bertindak demi kepentingan negara dengan penuh rasa tanggungjawab, tidak serta merta tumbuh subur dalam diri pribadi dari pejabat/pegawai negeri, terlebih mereka yang terkena mutasi/promosi ke wilayah kerja lain, semuanya memerlukan proses untuk 1
menjadi lebih baik dan banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kemudahan pejabat/pegawai negeri menjalankan keputusan yang telah diambil oleh pejabat yang berwenang tersebut yaitu kemudahan dari aspek ekonomi; Untuk melengkapi bahan tulisan ini, penulis telah melakukan wawancara secara lisan ke beberapa teman yang baru-baru ini mengalami mutasi atau promosi ke beberapa wilayah, baik dilingkungan BPPK maupun unit lainnya di Kementerian Keuangan. Juga ditambah dengan pengalaman yang penulis alami sendiri sebelum bertugas di BDK Palembang, mulai sebagai pelaksana di KPPN (dulu KPKN) Bandar Lampung selanjutnya promosi/mutasi ke Jakarta, Manokwari Irian Jaya, Bengkulu, dan Palembang. Sebelum membahasnya secara lebih mendalam tentang pembayaran perjalanan dinas pindah, terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian dan landasan hukum terkait dengan perjalanan dinas pindah, serta hak dan kewajiban pejabat/pegawai negeri yang dipindahkan, seperti yang telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Untuk penjelasan tetang tatacara pembayaran biaya perjalanan pindah juga akan mempedomani PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2013. Untuk lebih jelasnya dapat diikuti uraian berikut ini. II. Pengertian Perjalanan Dinas Pindah Yang dimaksud dengan perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas, adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara. Perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari : a. Perjalanan Dinas Jabatan, yaitu Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri. b. Perjalanan Dinas Pindah, yaitu Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah. Perjalanan dinas pindah dilakukan oleh Pelaksana SPD (Surat Perjalanan Dinas) berdasarkan Surat Keputusan Pindah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungi dari Surat Keputusan Pindah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang tersebut adalah menjadi dasar diterbitkannya SPD. Sesuai dengan ketentuan pada pasal 24 PMK No. 113/PMK.05 /2012, biaya perjalanan dinas pindah dibebankan pada DIPA (DAftar Isian Pelaksanaan Anggaran) satuan kerja yang menerbitkan Surat Keputusan Pindah/ mutasi. III. Ketentuan dalam Perjalanan Dinas Pindah.
2
1. Perjalanan dinas pindah dapat dilaksanakan oleh pelaksana SPD beserta keluarga yang sah. Yang dimaksud dengan keluarga yang sah terdiri dari : a. Isteri/suami yang sah b. Anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum, berumur paling tinggi 25 tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri; c. Anak kandung, anak tiri, anak angkat yang sah menurut hukum, yang berumur lebih dari 25 tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri. d. Anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum, berumur lebih dari 25 tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri; e. Selain keluarga yang sah, bagi pegawai negeri golongan IV atau pejabat eselon III diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang, yang disetarakan dengan pegawai negeri golongan I. 2. Perjalanan dinas pindah dilakukan dalam rangka 6 alasan : a. Pindah dari tempat kedudukan yang lama ke tempat / tujuan pindah; b. Pemulangan Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pension atau mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap; c. Pemulangan keluarga yang sah dari pejabat negara/ pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap; d. Pemulangan pegawai tidak tetap yang diberhentikan karena berakhir masa kerjanya dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja, atau e. Pemulangan keluarga yang sah dari pegawai tidak tetap yang meninggal dunia ditempat tugas yang terakhir ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja, atau f. Pengembalian Pejabat Negara/ Pegawai Negeri yang mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan yang ditentukan untuk diperkerjakan kembali. 3. Biaya perjalanan dinas pindah dibayarkan secara lumpsum (lumpsum= suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus), dan komponen yang dibayarkan dicantumkan dalam kolom rincian biaya biaya perjalanan dinas yang tercantum pada SPD. 4. Komponen biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pejabat negara/ pegawai negeri yang pindah dari tempat kedudukan yang lama ke tempat/ tujuan pindah, terdiri atas :. a. Biaya tranpor pegawai; b. Biaya tranpor keluarga; c. Uang harian; dan/ atau d. Biaya pengepakan dan angkutan barang;
3
5. Untuk uang harian perjalanan dinas pindah diberikan untuk pegawai yang bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga yang sah, dengan ketentuan : a. Selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan pindah/menetap yang baru; b. Paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan (transit) jika perjalanan tidak dapat dilakukan langsung; c. Sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai bersangkutan jatuh sakit dalam perjalanan dinas pindah, satu dan lain hal menurut keputusan KPA, atau d. Sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang menjalankan perjalanan dinas pindah mendapat perintah dari pejabat yang menerbitkan surat tugas untuk melakukan tugas lain untuk kepentingan negara. 6. Terhadap perjalanan dinas pindah yang dilakukan dalam rangka pindah tugas atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya perjalanan dinas; 7. Untuk perhitungan biaya pengepakan dan angkutan barang (termasuk bongkar muat dan pengudangan) didasarkan pada : a. Satuan biaya yang berlaku sesuai standar biaya; b. Volume barang sesuai ketentuan, dan c. Jarak antar tempat kedudukan dengan tempat tujuan (menurut keterangan resmi dari instansi yang berwenang). Unntuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. SATUAN VOLUME PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG GOLONGAN PELAKSANA APD URAIAN/ TUJUAN GOL. IV GOL. III GOL. II GOL. I Jumlah barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan 1. Pegawai yang berkeluarga 25 M3 20 M3 15 M3 10 M3 dengan anak 2. Pegawai yang berke luarga tanpa 15 M3 12 M3 9 M3 6 M3 anak 3. Pegawai yang tidak berkeluarga 5 M3 4 M3 3 M3 2 M3 Sumber : Lampiran VI PMK No.113/PMK.05/2012
8. Dalam hal menggunakan kendaraan angkutan darat, maka biaya pengepakan dan angkutan diberikan sebesar 50% dari satuan biaya sesuai dengan PMK, dengan ketentuan jarak sebagai berikut: a. Kurang dari 100 kilometer di Pulau Jawa dan Madura, atau b. Kurang dari 50 kilometer di luar Pulau Jawa/ Madura IV. Pelaksanaan Pembayaran Perjalanan Dinas Pindah 4
Seperti halnya pelaksanaan pembayaran perjalanan dinas pada umumnya, untuk pembayaran perjalanan dinas pindah juga harus memperhatikan prinsip-prinsip perjalanan dinas sebagaimana telah dituangkan dalam PMK.N0.113/PMK.05/2012. Prinsip-prinsip dimaksud adalah : a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga; c. efisiensi penggunaan belanja negara; dan d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas. Berdasarkan PMK No. 190/PMK.05/2012 pasal 39 ayat (3) dapat dikemukakan bahwa pembayaran tagihan kepada negara yang diajukan oleh penerima hak dilakukan dengan pembayaran LS kepada penyedia barang/jasa atau Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya. Dalam hal pembayaran dengan LS tidak dapat dilakukan, misalnya belum pasti berapa jumlah yang harus dibayarkan kepada penerima hak, maka pembayaran tagihan kepada penerima hak dilakukan dengan Uang Persediaan (UP). Selanjutnya berdasarkan ketentuan pada pasal 42 ayat3 c butir 4 disebutkan bahwa perjalanan dinas pindah dilampiri dengan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana diatur dalam PMK mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Dengan demikian mulai tahun anggaran 2012 yang lalu, maka biaya perjalanan dinas pindah mengacu pada PMK No. 113/ PMK.05/2012 tanggal 3 Juli 2012. Berdasarkan ketentuan paa pasal 34 ayat (4) PMK No.113/PMK.05/2012 disebutkan bahwa untuk Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah cukup dengan melampirkan dokumen berupa: a. Fotokopi surat keputusan pindah; b. SPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang; c. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian; d. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transpor; dan e. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang. Kuitansi penerimaan uang harian, biaya transport, dan biaya pengepakan dan angkutan barang, besarannya mengacu pada PMK standar biaya yang berlaku dengan memperhatikan Surat Keputusan Pindah pejabat/pegawai bersangkutan, dan sisa dana DIPA yang tersedia. Dengan memperhatikan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan untuk keperluan pembayaran biaya perjalanan dinas pindah yang praktis tidak ada kesulitan, dan jumlah yang harus dibayarkan sudah dapat dihitung dengan tepat, dan kemungkinan terjadinya risiko yang bersumber dari pihak pegawai yang dipindahkan, seperti kepastian tentang keberangkatannya ke tempat yang baru, maka cara pembayaran yang paling tepat adalah pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran.
5
Jika ada pertanyaan, misalnya kapan haknya berupa biaya perjalanan dinas pindah dibayarkan kepada yang bersangkutan. Hal ini perlu mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain : 1.
Jika yang pindah adalah seorang pejabat struktural, maka perlu diketahui kapan yang bersangkutan dilantik, dan dimana pelantikan dilaksanakan. Apakah di Kantor Pusat Satker bersangkutan dan dilakukan secara bersama-sama dengan pejabat yang lain, atau dilantik di tempat tujuan pindah. Jika pejabat yang bersangkutan dilantik di kantor pusat, maka proses pencairan SPM-LS Bendahara Pengeluaran untuk keperluan biaya perjalan dinas pindah tersebut dimulai sejak yang bersangkutan dilantik dan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terbitnya hak tagih kepada negara. Sehingga pada saat pejabat yang telah dilantik akan berangkat menuju ke tempat tugas yang baru, mereka sudah mempunyai bekal persiapan yang cukup. Namun jika pelantikan pejabat baru tersebut dilantik di tempat tugas yang baru, maka proses pencairan SPM-LS biaya perjalanan dinas tersebut sudah masuk ke rekening bendahara pengeluaran paling cepat 5 hari kerja sebelum pelantikan dilaksanakan. Sehingga calon pejabat yang akan dilantik tersebut memiliki bekal persiapan yang cukup untuk menuju tempat tugas yang baru guna dilantik dan melaksanakan tugas barunya.
2.
Untuk pegawai pelaksana yang dipindahkan ke tempat tugas yang baru, maka KPA/PPK/PPSPM/Bendahara Pengeluaran agar berkoordinasi dalam memproses pencairan biaya perjalanan dinas pindah yang akan dibayarkan kepada pegawai yang dipindahkan tersebut. Dengan koordinasi yang baik, maka kepada pegawai yang dipindahkan tersebut dapat dibayarkan uang perjalanan dinas pindah sebelum berangkat ke tempat tugas baru. Jika kondisisi tersebut dapat diwujudkan maka akan sangat membantu persiapan mereka menghadapi tugasnya di tempat yang baru.
3.
Alternatif lain yang bisa diberikan kepada pejabat yang telah dilantik di kantor pusatnya, maupun pejabat yang akan dilantik di tempat tugas yang baru, dan/ atau pegawai yang akan berangkat pindah tugas ke tempat yang baru, dimana mereka mengalami kesulitan biaya sehubungan dengan keberangkatannya ke tempat tugas baru, sementara biaya perjalanan dinas pindah belum dapat dibayarkan kepada mereka. Kepada mereka dapat ditawarkan untuk mengajukan permintaan uang muka gaji. Uang muka gaji tersebut sama dengan pinjaman yang harus mereka lunasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tercantum dalam SKPP (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran) sebagai hutang. Ketentuan tentang uang muka gaji adalah sebagai berikut: a. Besaran uang muka gaji, 1 x penghasilan untuk PNS bujangan (TK/0) dan 2 x penghasilan untuk PNS berkeluarga (K/…) TANPA tunjangan jabatan dan tunjangan beras kemudian dibulatkan. b. Uang muka tidak diberikan secara gratis, tetapi harus dikembalikan dengan cara mengangsur, yakni : untuk PNS bujangan maksimal 10x angsuran, dan untuk PNS berkeluarga maksimal 20 x angsuran.
6
Uang muka gaji dapat dimintakan di tempat asal atau di tempat yang dituju. Dengan pemberian fasilitas uang muka gaji kepada pejabat/ pegawai yang dipindahkan, yang mengalami kesulitan untuk persiapan keberangkatan ke tempat yang baru akan teratasi. V.
Kesimpulan Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Kepada pejabat/ pegawai yang dipindahkan tugas ke tempat yang baru, sebaiknya haknya berupa biaya perjalanan dinas pindah dapat dibayarkan sebelum yang bersangkutan berangkat ketempat tugas yang baru. Jika hal ini dapat dilakukan maka akan dapat meningkatkan loyalitas pejabat/ pegawai yang bersangkutan terhadap organisasi, sekaligus akan dapat mengurangi kesulitan yang mereka hadapi terkait dengan kepindahannya. 2. Jika karena situasi dan kondisi, kepada pejabat/ pegawai yang dipindahkan belum dapat dilakukan pembayaran biaya perjalanan dinas pindahnya, maka bagi mereka yang mengalami kesulitan keuangan sehubungan dengan keberangkatannya ke tempat tuga yang baru, dapat ditawarkan untuk mengajukan uang muka gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Daftar Pustaka 1. PMK No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap; 2. PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7
