KETENTUAN PERPAJAKAN A. PPh Pasal 21 a. Digunakan untuk membayar Master Trainer, Assesor, Nara Sumber 1)
Pasal 9 ,tariff PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD sebagaimana dimaksudd alam Pasal3, adalah sebagai berikut : a) Sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara dan Pensiunannya; b) Sebesar 5% (limapersen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya; c) Sebesar 15% (limabelas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah danperwira Tinggi, danPensiunannya.
b. Apabila Master Trainer, Assesor, Nara Sumber tersebut bukan merupakan PNS maka berdasarkan -Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana telah diubah dengan PER57/PJ/2009 trainer tersebut termasuk dalam kelompok bukan pegawai yang atas penghasilannya dipotong PPh Pasal 21 dengan ketentuan sebagai berikut : Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b, tariff berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan sebesar 5 % dari jumlah bruto honor. c. Biaya perjalanan dinas berupa biaya perjalanan, akomodasi dan perdiem tidak dilakukan pemotongan PPH Pasal 21 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010)
B. PPh Pasal 22 Atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No 224/PMK.11/2011
besarnya PPh pasal 22 yang dipungut sebesar 1.5 % dari dari harga pembelian tidak termasuk PPn; Jenis pengeluaran yang dimungkinkan : Belanja barang barang terkait pelaksanaan Training, seperti pengadaan bahan ajar (modul), alat tulis dan barang barang lainnya. Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah pecah C. PPh Pasal 21 dan atau PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi non PNS (wajib pajak Orang Pribadi sebagai Trainer non PNS): a.
Penghasilan
Kena
Pajak
bagi
yang
menerima
penghasilan
yang
bersifat
berkesinambungan yaitu lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender PPh Pasal 21 dihitung atas jumlah kumulatif dalam satu tahun kalender dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP perbulan sepanjang yang bersangkutan memiliki NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu pemotong PPh Pasal 21 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya; b. 50% dari jumlah penghasilan bruto bagi yang menerima penghasilan yang tidak berkesinambungan
D. Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan PPnBM PPN dan PPnBM yang terutang atas impor serta penyerahan Barang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri tidak
dipungut
(Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor
239/KMK.04/1996
tentang
Pelaksanaan PP Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPn dan PPnBMdan PPh dalam Rangka pelaksanaan pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan
hibah
atau
dana
pinjaman
luar
negeri
setelah
diubah
dengan
KMK
No.486/KMK.04/2000). “Semua ketentuan Perpajakan terkait kegiatan ProDEP berdasarkan Tax Letter atas Grant Agreement Kegiatan Professional Development for Education Personnel yang diterbitkan oleh Direktorat Peraturan Perpajakan II Kementerian Keuangan Nomor S-972/PJ.03/2013 tanggal 31 Oktober 2013”
-
