PROSEDUR PERJALANAN DINAS

No

PROSEDUR PERJALANAN DINAS

: APOL/P/HR/011

Tgl terbit : 1 Oktober 2013 Revisi : 000 Halaman : 1 dari 10

1. TUJUAN Prosedur ini untuk pedoman serta membantu karyawan mengurus administrasi dalam mengadakan perjalanan dinas ke luar kota atau ke luar negeri.

2. RUANG LINGKUP S0P ini digunakan untuk proses pelaksanaan perjalanan dinas karyawan yang mendapat tugas dari atasan atau perusahaan untuk melaksanakan pelatihan,seminar,studi banding karena kebutuhan perusahaan.

3. DEFINISI Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas (business trip) bagi karyawan pelaksanaannya diatur dengan aturan Perusahaan. Pengaturan perjalanan dinas ini bukan berarti memberikan karyawan pembayaran lebih dan juga Perusahaan tidak akan menerima pengeluaran dinas yang tidak beralasan. Bagi karyawan yang ditugaskan untuk melakukan perjalanan dinas diharapkan bijaksana dalam mengatur pengeluaran dan menjaga nama baik Perusahaan.

4. TANGGUNG JAWAB PA-IR MANAGER Dokumen ini merupakan tanggung jawab HR sebagai penanggung jawab secara umum untuk mentertibkan administrasi perjalanan dinas selama penugasan karyawan.

No


5. DIAGRAM ALUR

Bagan Proses Perjalanan Dinas

: APOL/P/HR/011


No


: APOL/P/HR/011


6. URAIAN 6.1.

Rencana Perjalanan Dinas (RPD)

6.1.1. Karyawan mengisi RPD melalui Media Komunikasi Arpeni (MKA) berdasarkan penugasan dari atasannya, action plan dan kegiatan pekerjaan yang telah direncanakan. 6.1.2. RPD dibuat oleh karyawan/salah satu karyawan saja (bila tercantum beberapa karyawan dalam RPD) yang akan melakukan Perjalanan Dinas. 6.1.3. RPD disetujui oleh atasan (min. manager) melalui sistem MKA. 6.1.4. Bila atasan terkait berhalangan untuk memberikan persetujuan karena sakit, ijin atau cuti sementara RPD diperlukan segera untuk disetujui, maka atasan tersebut dapat mendelegasikan otoritas persetujuan secara sistem kepada karyawan yang ditunjuk. 6.1.5. RPD yang sudah disetujui oleh atasan terkait, maka diteruskan kepada PAIR Dept. untuk diberikan persetujuan. 6.1.6. RPD dibuat sebagai dasar perhitungan BS. 6.2.

Bon Sementara (BS)

6.2.1. BS digunakan selama pelaksanaan Perjalanan Dinas dan untuk kepentingan yang berkaitan dengan kedinasan. 6.2.2. RPD dan BS dapat dicetak melalui sistem MKA setelah proses persetujuan dari atasan selesai. 6.2.3. Karyawan bersangkutan dapat mengambil uang tunai di Bagian Kasir Departemen Finance sesuai dengan BS yang telah divalidasi dan disetujui oleh karyawan yang berwenang baik melalui sistem maupun manual. 6.2.4. Karyawan Pusat hanya dapat mengambil BS di kantor pusat dan karyawan Cabang hanya dapat mengambil BS di kantor cabang masing-masing. 6.3.

Perjalanan Dinas

6.3.1. Perjalanan Dinas dilakukan sesuai dengan RPD yang telah diajukan dan disetujui oleh karyawan yang berwenang. Jika di lokasi tujuan terjadi perubahan dari RPD yang telah ditetapkan karena suatu alasan tertentu, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari karyawan yang berwenang atau atasannya (minimum manager). 6.3.2. Karyawan pelaksana Perjalanan Dinas membuat Ijin Meninggalkan Pekerjaan sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas. 6.3.3. Perusahaan menggantikan biaya-biaya yang timbul karena kedinasan tersebut dengan bukti-bukti terlampir.

No

: APOL/P/HR/011



6.3.3.1. Biaya yang timbul sekecil apapun karena kedinasan tersebut tetapi tidak memiliki bukti pendukung, maka harus mendapatkan persetujuan dan dibuatkan kuitansi atau nota pengeluaran yang ditandatangani oleh atasannya (minimum manager). 6.3.3.2. Biaya-biaya yang timbul dan tidak disertai dengan bukti-bukti pendukung, maka dianggap menjadi beban pribadi karyawan yang melakukan Perjalanan Dinas. 6.3.4. Biaya-biaya yang digantikan oleh perusahaan adalah: 6.3.4.1. Biaya administrasi perjalanan dinas luar negeri (PDLN), yaitu biaya pembuatan paspor, visa, exit permit dan kewajiban administrasi lainnya untuk kepentingan pengurusan ijin keluar wilayah Indonesia, kecuali biaya fiskal luar negeri. 6.3.4.2. Biaya transportasi, diberikan penggantian penuh berdasarkan kwitansi, terdiri dari : 6.3.4.2.1. Untuk pemesanan/pembelian tiket transportasi (kereta api/pesawat) dilakukan oleh karyawan yang ditunjuk perusahaan. 6.3.4.2.2. Dalam hal terjadi pembatalan/penundaan terhadap tiket yang telah dipesan

(issued)

yang

merupakan

kesalahan/kelalaian

dari

karyawan pelaksana Perjalanan Dinas, maka atas segala denda atau sanksi yang timbul merupakan tanggung jawab karyawan yang bersangkutan (kecuali keadaan luar biasa). 6.3.4.2.3. Khusus Perjalanan Dinas keluar wilayah JABODETABEK, dimana kendaraan kantor tidak tersedia. Atas kehendak karyawan yang melakukan Perjalanan Dinas dapat menggunakan kendaraan pribadi yang sudah disetujui oleh PA-IR Dept., maka perusahaan akan menggantikan biaya perjalanan per kilometer

sesuai pemakaian

sebesar yang tercantum dalam Lampiran SOP ini dan resiko yang timbul atas kendaraan tersebut menjadi tanggungan perusahaan. 6.3.4.2.4. Biaya transportasi rumah ke terminal/airport dan sebaliknya, dengan batasan tertentu yang diatur oleh perusahaan. 6.3.4.2.5. Biaya transportasi selama di lokasi tujuan yang berhubungan dengan dinas. 6.3.4.2.6. Biaya airport tax, asuransi wajib dan administrasi lain yang berhubungan dengan dinas. 6.3.4.3. Biaya penginapan 6.3.4.3.1. Golongan Staff sampai Assistant Manager wajib menginap di mess/wisma yang dimiliki unit bisnis yang ada di daerah tujuan

No


: APOL/P/HR/011


Perjalanan Dinas. Apabila tidak memungkinkan maka dapat menginap di hotel dengan batasan seperti tercantum pada Lampiran SOP ini. 6.3.4.3.2. Penggantian biaya penginapan/hotel tidak termasuk mini bar (rokok, makanan & minuman ringan, dan minuman keras), telepon kamar, atau fasilitas lainnya yang dapat menimbulkan biaya tambahan dan tidak tergabung dalam servis kamar. 6.3.4.3.3. Perjalanan dinas dalam negeri (PDDN) yang dilakukan lebih dari 2 (dua) minggu secara terus-menerus harus menggunakan fasilitas kos/kontrak kamar sesuai dengan Lampiran SOP ini. 6.3.4.3.4. Laundry pakaian (satu stel pakaian setiap hari, termasuk pakaian dalam) karyawan yang melakukan Perjalanan Dinas digantikan perusahaan jika waktu Perjalanan Dinas dilakukan lebih dari 2 (dua) hari berturut-turut. 6.3.4.3.5. Karyawan yang melakukan Perjalanan Dinas lebih dari 1 (satu) orang (dalam tim), maka satu kamar harus ditempati oleh 2 (dua) orang, kecuali berbeda jenis kelamin atau untuk golongan Manager ke atas. 6.3.4.4. Biaya Makan dan Minum 6.3.4.4.1. Biaya makan dan minum meliputi makan pagi (jika tidak termasuk dalam servis kamar hotel), makan siang dan makan malam. 6.3.4.4.2. Perusahaan menggantikan biaya makan dan minum yang termasuk ke dalam uang saku Perjalanan Dinas, khusus untuk golongan Staff sampai dengan Manager. 6.3.4.5. Uang Saku 6.3.4.5.1. Untuk menggantikan biaya makan & minum serta mencukupi keperluan-keperluan

kecil

lainnya

selama

Perjalanan

Dinas

sehubungan dengan kebutuhan pribadi seperti perlengkapan mandi (pasta gigi, sabun, dll), obat-obatan, makanan & minuman ringan dan lain sebagainya, perusahaan memberikan uang saku secara lumpsum yang besarnya telah diatur dalam Lampiran SOP ini. 6.3.4.5.2. Maksimum besarnya uang saku dihitung harian adalah sampai hari ke-20 (dua puluh), bila melebihi 20 (dua puluh) hari dalam satu kali perjalanan dinas maka: 6.3.4.5.2.1.

Hari ke 21 (dua puluh satu) sampai hari ke 30 (tiga puluh)

tidak dihitung harian lagi, maka total uang saku yang diterima adalah 20x uang saku harian.

No

PROSEDUR PERJALANAN DINAS 6.3.4.5.2.2.

: APOL/P/HR/011


Pada hari ke-31 (tiga puluh satu), uang saku dihitung

kembali dari hari pertama sampai dengan hari ke-20 (dua puluh) bulan kedua, dan seterusnya. 6.3.4.5.3. Uang saku diberikan berdasarkan lamanya waktu Perjalanan Dinas yaitu sejak karyawan meninggalkan kota asal, sampai dengan kembalinya di kota asal dan setelah jam 12 siang. 6.3.4.5.4. Karyawan yang pada hari keberangkatan Perjalanan Dinas dari kantor maka mendapatkan uang saku tanpa uang makan per kehadiran. 6.3.4.6. Jika dalam Perjalanan Dinas terdapat entertainment dengan pihak eksternal perusahaan, yang berkaitan dengan tujuan kedinasannya tersebut, maka harus mendapat persetujuan dari atasannya (minimum manager). Ketentuan entertainment pada saat Perjalanan Dinas merujuk pada SOP Entertainment. 6.3.5. Dalam hal seseorang karyawan melakukan Perjalanan Dinas bersama-sama dengan atasannya maka ia diperkenankan menikmati fasilitas transportasi dan/atau hotel yang sama dengan atasannya, apabila karyawan tersebut menurut atasannya berfungsi sebagai pendamping tugas bagi atasannya. 6.4.

Laporan Hasil Perjalanan Dinas (LHPD)

6.4.1. Karyawan dapat membuat LHPD secara tertulis, mencakup tugas-tugas atau hasil-hasil yang telah dicapai selama Perjalanan Dinas. 6.4.2. Format LHPD disesuaikan dengan fungsi dan kepentingan masing-masing bagian atau departemen. 6.4.3. LHPD ditujukan kepada atasannya serta karyawan lain yang berhubungan dengan tujuan kedinasan tersebut. 6.4.4. LHPD dibuat dan diberikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah kembali dari Perjalanan Dinas. 6.5.

Laporan Biaya Perjalanan Dinas (LBPD)

6.5.1. Karyawan yang membuat RPD bertanggung jawab untuk membuat sendiri LBPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah kembali dari lokasi dinas. 6.5.2. Karyawan membuat LBPD dalam sistem MKA beserta voucher pengeluaran sesuai dengan bukti-bukti pengeluaran yang ada dan yang digantikan oleh perusahaan. 6.5.3. Bila karyawan melakukan PDLN ke beberapa negara sekaligus dan melakukan jual beli mata uang asing di luar negeri, maka karyawan harus menyertakan

No


: APOL/P/HR/011


bukti jual beli tersebut dan mencantumkannya sebagai bukti pada voucher pengeluaran dan LBPD. 6.5.4. Karyawan mencetak LBPD dan voucher pengeluaran melalui sistem MKA. 6.5.5. Karyawan mengajukan voucher pengeluaran Perjalanan Dinas beserta LBPD dengan melampirkan

bukti-bukti pengeluaran kepada atasan (minimal

manager) untuk dimintakan persetujuan. 6.6.

Verifikasi Data

6.6.1. Karyawan yang berwenang di Departemen HRD & GA, Accounting dan Finance melakukan verifikasi data LBPD terhadap bukti-bukti pendukung dan ketentuan yang terdapat dalam SOP ini. 6.6.2. Jika dalam verifikasi data terdapat ketidaksesuaian, maka departemen tersebut berhak mengembalikan dan mengkonfirmasi LBPD yang dibuat kepada karyawan yang melakukan Perjalanan Dinas. 6.6.3. Setelah verifikasi data dilakukan, diperiksa dan disetujui oleh tiap-tiap Departemen HRD & GA, Accounting dan Finance, maka voucher pengeluaran Perjalanan Dinas dan LBPD dapat ditandatangani oleh karyawan yang berwenang untuk proses selanjutnya. 6.6.4. Validasi dari verifikasi data LBPD dan voucher dilakukan dalam sistem MKA. 6.7.

Pertanggungjawaban Dinas

6.7.1. Karyawan dapat mempertanggungjawabkan kelebihan/kekurangan dari selisih antara aktual dengan BS yang dikeluarkan oleh/kepada Departemen Finance bagian Kasir. 6.7.2. Bila karyawan melakukan PDLN dengan menggunakan mata uang asing, maka pengembalian sisa BS tersebut harus dalam mata uang asing. Apabila terdapat kekurangan mata uang asing tersebut maka dapat diganti dengan Rupiah atau mata uang asing lainnya yang disepakati dan berdasarkan kurs yang ditetapkan melalui Departemen Finance pada saat pengembalian. 6.7.3. Pengembalian sisa BS dalam mata uang asing harus dalam satuan bulat terkecil (misalnya 1 US$, 1 S$, 1 HK dan lain-lain) dan tidak diterima dalam bentuk uang logam.

7. REFERENSI 7.1.

SK No. 93/SKEP/HRD/APOL/VII/2012

No


8. DOKUMENT TERKAIT 8.1. 8.2.

Lampiran Surat tugas perjalanan dinas

: APOL/P/HR/011


No

: APOL/P/HR/011



BIAYA TRANSPORTASI GOLONGAN JABATAN Direksi Manager - Sr. Manager Supervisor - Asst. Manager Jr. Staff - Sr. Staff

KELAS Bisnis Ekonomi Ekonomi Eksekutif / Ekonomi

PDDN Pesawat Udara Pesawat Udara Pesawat Udara Kereta Api / Pesawat Udara dinas luar pulau

PDLN Pesawat Udara Pesawat Udara Pesawat Udara Pesawat Udara

PDDN dengan menggunakan kendaraan pribadi, maka penggantian biaya adalah: Golongan Jabatan Direksi Sr. Manager - Manager

Biaya Aktual Rp. 1.300,- /km

BIAYA PENGINAPAN Golongan Jabatan Direksi Manager - Sr. Manager Staff - Asst. Manager

PDDN / PDLN Aktual Bintang 4 Bintang 3

Tipe Kamar Standar Standar Standar

BIAYA KOS / KONTRAK KAMAR Golongan Jabatan Manager - Sr. Manager Supervisor - Asst Manager Staff

Biaya per Bulan 1.500.000 1.000.000 750.000

UANG SAKU Golongan Jabatan Sr. Manager – Direksi - Expatriat Manager - Sr. Manager Supervisor - Asst. Manager Staff

Keterangan Biaya Makan Uang Saku Uang Saku Uang Saku Uang Saku

PDDN (IDR) Aktual 0 400.000 300.000 250.000

PDLN (USD) Aktual 0 70 60 50

PROSEDUR PERJALANAN DINAS

Recommend Documents