LAPORAN PERJALANAN DINAS - PENGENDALIAN LANGSUNG

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN

KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT WILAYAH-2

LAPORAN PERJALANAN DINAS - PENGENDALIAN LANGSUNG

Periode Triwulan IV 2012 : 1 Oktober - 31 Desember 2012

I. PENDAHULUAN 1. Cakupan Lokasi Dampingan & Perjalanan Dinas. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2012 mencakup 10.923 kelurahan yang tersebar di 268 kota/kabupaten di 33 provinsi, serta terbagi atas 2 wilayah. Dampingan di Wilayah-2 terdiri dari 6.121 kelurahan yang tersebar di 157 kota/kabupaten di 19 provinsi. Dalam periode triwulan-4 tahun 2012 : 1 Oktober - 31 Desember 2012, Tim KMP-2 telah melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pengendalian langsung terhadap implementasi program. Tim melaksanakan perjalanan kunjungan di 24 kota/kabupaten yang tersebar di 18 provinsi lokasi PNPM Mandiri Perkotaan wilayah-2; diantara kota/kabupaten tersebut, Tim telah melakukan supervisi & monitoring di 51 kelurahan atau 0,8% dari total kelurahan lokasi dampingan. 2. Perjalanan dinas/kunjungan lapang ke lokasi dampingan; baik di tingkat kelurahan maupun kota/ kabupaten - merupakan bagian dari pola pengendalian langsung yang dilakukan dalam bentuk : Supervisi (uji petik), Monitoring, dan Capacity Building. Selama kunjungan di masing-masing kelurahan dilakukan pengumpulan data dan informasi melalui : i). wawancara dan diskusi bersama anggota BKM, KSM, warga masyarakat, aparat kelurahan, dan sebagainya, ii). pemeriksaan dokumen/arsip dan pengambilan data sekunder dari PJM Pronangkis, Pembukuan Sekretariat BKM, Pembukuan UPK, proposal kegiatan, laporan pertanggungjawaban kegiatan, dan sebagainya, dan iii). observasi dan pemeriksaan kondisi lapang terhadap : hasil kegiatan tridaya, papan proyek, papan informasi, dan lainya. Dari seluruh informasi & data yang terkumpul dipetakan menjadi beberapa aspek/bidang, yaitu : Siklus Tunjauan Partisipatif, Pinjaman Bergulir, Manajemen Keuangan, PLPBK, Kelembagaan BKM, dan Isu Umum Siklus Masyarakat. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, KMP merumuskan rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan ke depan. Disamping itu, Tim juga melakukan kunjungan di tingkat kota/kabupaten dalam rangka pengambangan kapasitas dan keperluan khusus. 1

II. PERKEMBANGAN UMUM PROGRAM 1. Kegiatan Siklus Masyarakat. Periode akhir tahun merupakan akhir pelaksanaan kegiatan siklus masyarakat dalam periode tahunan. Hingga akhir Desember tahun 2012, pelaksanaan kegiatan siklus masyarakat seharusnya semua kegiatan siklus masyarakat di semua kelurahan lokasi sasaran (Tahun-2, Tahun-3, Tahun-4) sudah selesai 100%; termasuk RWT (Rembug Warga Tahunan). Merujuk pada sata SIM Quick Status per 3 Januari 2013 menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan siklus tingkat masyarakat mengalami keterlambatan. Di Wilayah-2 yang mencakup lokasi 6.121 kelurahan, pelaksanaan kegiatan siklus masyarakat Tahun-2, Tahun-3, dan Tahun-4 mengalami keterlambatan 5% - 83%. Sedangkan pelaksanaan kegiatan siklus Tahun-4, khususnya di 2.063 kelurahan mengalami keterlambatan 3% - 75%. 2. Kegiatan Tingkat Kota/Kabupaten. Penilaian daya dukung Pemda dilakukan dengan menggunakan instrumen Asesmen Perkembangan Kota (APK). Hingga Desember 2012, dari 157 kota/kabupaten sudah ada 152 kota/kabupaten melakukan APK; dengan hasil 25 kota kategori Awal, 82 Sinergi, 42 Mandiri, dan 3 kota Keberlanjutan. Sampai dengan Desember 2012 sudah ada 3 provinsi yang menyampaikan hasil pelaksanaan penggunaan SIM Kemitraan, yaitu : Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. 3. Pencapaian KPI. Pencapaian kinerja program sesuai indikator kinerja utama (key performance indicator) yang meliputi 14 indikator, sebanyak 8 indikator diantaranya tercapai sesuai target (standar), sedangkan 6 indikator lainnya di bawah standar (Tidak Tercapai). Secara umum, indiaktor terkait partisipasi masyarakat dan kelembagaan masyarakat (kaum miskin, kaum perempuan, penduduk dewasa, lembaga BKM, KSM, dll.) menunjukkan capaian di atas target (status Tercapai), disisi lain capaian indikator terkait pinjaman bergulir (LAR, PAR, CCr, ROI) di bawah target (Tidak Target).

III. SUPERVISI (UJI PETIK) A. Siklus Tinjauan Partisipatif 1.

Persiapan. Persiapan untuk kegiatan siklus dalam kondisi sebagai berikut : a). Pendamping (tim Korkot) memiliki perencanaan kegiatan siklus 2012, merujuk pada surat OC terkait penyelesaian siklus 2012 dan penegasan Pemilu basis LKM; b). Pembekalan kepada Pokja tidak dilakukan secara khusus, Pokja memang mendapat pemahaman pada saat sosialisasi, namun tidak cukup untuk memahami tata cara pelaksanaan tinjauan, cara penggunaan instrument, dll. Peran panitia/Pokja dalam fasilitasi kegiatan tinjauan masih kurang (dipastikan akan bermasalah juga dalam hal penyusunan laporan tinjauan); dan c). Pokja dan LKM kurang memahami alur besaran kegiatan tinjauan partisipatif, tinjauan internal dilaksanakan tetapi outputnya kurang maksimal. Tinjauan eksternal dan lokakarya hasil tinjauan belum dilaksanakan. Direkomendasikan kepada Tim OC/OSP Provinsi dan Tim Korkot agar : a). Melakukan penguatan kepada Faskel harus menghasilkan : teknis pelaksanaan, pelaku yg harus terlibat, media bantu yg dibutuhkan, dan pemahaman terhadap instrument; b.) Coaching tim faskel kepada Pokja harus memampukan Pokja memfasilitasi kegiatan tinjauan, outputnya pemahaman terhadap tatacara melakukan tinjauan, memahami instrument, list peserta yg 2

diundang, dan penyusunan alat bantu (format, dll); dan c). Perbaikan administrasi pengelolaan arsip di LKM, dokumen LKM yang ada di Fasilitator supaya dapat segera dikembalikan ke LKM. 2. Proses Kegiatan. a). Tingkat pelibatan masyarakat dalam kegiatan tinjauan partisipatif cukup baik dgn melibatkan unsur KSM dan masyarakat; b). Tahapan kegiatan siklus Tinjauan Partisipatif sudah dilakukan semua; c). Partisipasi perempuan cukup tinggi di desa Luhu Kordinator dan UP-UP di dominasi oleh perempuan, bahkan Lurah/Kepala Desa Luhu (perempuan) merupakan karier yang dicapai oleh/dari pilihan masyarakat yang diawali sebagai pengurus BKM, termasuk staff/aparat desanya kebanyakan perempuan yang juga sebagai pengurus BKM; d). Hasil Diskusi dengan Tim PP pemahaman terhadap substansi Siklus Tinjauan Partisipatif sudah dikuasai, selalu didampingi oleh Faskel; e). Secara umum pelaksanaan kegiatan siklus tinjauan partisipatif kurang optimal, pemahaman Pokja dan LKM terhadap alur kegiatan, tata cara pelaksanaan dan output tidak maksimal. Kegiatan tinjauan keuangan, eksternal dan lokakarya hasil tinjauan partisif belum dilaksanakan; f). Pelibatan masyarakat luas dalam kegiatan tinjauan masih belum cukup (khususnya di Kel/Desa Holtekam); g). Faskel kurang disiplin dalam pengelolaan data siklus lapangan, kedepan berdampak pada hasil kegiatan yang difasilitasi mengingat BKM bisa jadi mengikuti contoh yang tidak baik (tidak displin/beresiko hilang/ tercecer); dan h). Adanya keterlambatan dalam fasilitasi pelaksanaan siklus, sehingga berdampak pada penjadwalan kegiatan selanjutnya. Direkomendasikan kepada Tim OC/OSP Provinsi dan Tim Korkot agar : a). Mendorong Tim Faskel untuk fasilitasi agar kegiatan siklus masyarakat menjadi bagian program kerja masyarakat (LKM) sehingga waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan menjadi bahan bersama antara pendamping dan masyarakat sehingga siklus dapat berjalan sesuai schedul; b). Segera dilakukan re-sceduling untuk penyelesaian siklus 2012. Sistem delivery capacity building perlu dimodifikasi/ dibenah; c). Mengingatkan kepada tim PP dan pengurus BKM penting dokumen siklus dalam program; dan d). Teguran kepada tim Fasilitator dan tim Korkot dalam pengendalian data base dan arus data SIM. 3. Hasil Kegiatan. a). Status Perkembangan kegiatan siklus sudah terekam dalam aplikasi SIM (QS, PM, dan BLM); b). Tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan PNPM-MP di wilayah ini cukup tinggi sesuai dengan indicator KPI pada data SIM dan dilihat langsung saat kunjungan di kelurahan; c). Tingkat kemandirian organisasi BKM/LKM hasil kegiatan tinjauan partisipatif cukup bagus, bahkan mampu mempertahankan soliditas antar anggota BKM; d). Hasil pemeriksaan dokumen pelaksanaan kegiatan siklus Tinjauan Partisipatif meliputi daftar hadir, catatan proses, susunan Tim PP, dll. semua lengkap; e). Hasil cross check antara profil kelurahan yang ada di database SIM Online dengan kegiatan riil di lapangan sesuai dengan data SIM; f). Tidak ada dokumen-dokumen hasil kegiatan tinjauan di secretariat LKM; dan g). Keterlambatan penyerahan dokumen siklus oleh tim faskel ke Asmandat korkot untuk dilakukan input data sim (dokumen profil SIM PM maupun dokumen profil SIM BLM) berakibat pada keterlambatan inputing pada aplikasi SIM selain itu juga beresiko terhadap dokumentasi sumber data (tercecer). 3

Direkomendasikan kepada Tim Korkot dan Tim Faskel agar : a). BKM harus segera menyelesaikan laporan hasil tinjauan partisipatif; b). Peneguran kepada tim faskel untuk lebih disiplin dalam pengelolaan dan inputing data SIM; dan c). Mengingatkan kepada tim PP dan pengurus BKM dalam penanganan dan pelaporan data siklus lapangan (TP, RWT, dll.).

B. Manajemen Keuangan 1. Audit Pembukuan Keuangan. Beberapa temuan terkait dengan hal antara lain: a). Masyarakat mengetahui bahwa atas kegiatan dan laporan keuangan BKM harus dilakukan audit, untuk tahun 2011 hasil audit sudah keluar opininya; b). Audit LKM Tahun Buku 2011 telah dilakukan; c). Audit Keuangan LKM oleh KAP dilakukan setiap tahun; d). Audit Keuangan LKM oleh KAP tidak dilengkapi SPK (surat perjanjian kerjasama) antara LKM/BKM dengan Auditor, ruang lingkup audit (tidak keseluruhan dana LKM) dan management letter; dan e). Bukti kas keluar pembayaran audit tidak ditandatangani oleh auditor/KAP. Direkomendasikan kepada Tim OC/OSP Provinsi dan Tim Korkot agar : a). OSP Provinsi / Korkot fasilitasi pelaksanaan Audit TB 2012 mengacu pada Pedoman Teknis Audit Independent dan memastikan bukti pembayaran dari LKM dari Auditor sebagai bukti transaksi; dan b). Harus ada bukti Pembayaran Audit diterima oleh Auditor. 2. Pembukuan Seketariat BKM/LKM. a). Untuk Sekretariat hasil pengukuran kinerja sesuai dengan SIM namun untuk UPK tidak akurat karena ada penundaan catat dan cash on hand melebihi Rp. 1 Juta dalam tempo 2 kali hari kerja; b). Pembukuan lengkap dan cukup rapi penatakerjaannya; c). RAPB LKM tahun 2012 belum menjadi alat pengendalian keuangan LKM secara efektif. Hal ini ditandakan dengan pengarsipan RAPB yang kurang baik; d). Sebagian format pembukuan sekretariat menggunakan format lama dan buku bantu pelatihan masyarakat belum tersedia, belum membuat buku laporan rencana dan realisasi dana PLPBK (LS-2) padahal dana PLPB tahap-1 sudah cair; e). Pengukuran Kinerja pembukuan Sekretariat dilakukan rutin setiap bulan oleh fasilitator ekonomi namun format yang digunakan adalah format template untuk pelaporan melalui SIM MK. Hasil pengukuran kinerja tersebut tidak pernah dibahas dengan LKM sehingga LKM tidak mendapat pembelajaran atas hasil pengukuran kinerja tersebut; f). RAPB LKM tahun 2012 belum menjadi alat pengendalian keuangan LKM secara efektif. Hal ini ditandakan sampai bulan oktober 2012 alokasi BOP Rp. 0,- padahal masih ada kegiatan tinjauan partisipatif dan RWT yang belum dilakukan. RAPB tidak bisa dilihat, pengarsipan yang kurang baik; g). Update pembukuan sekretariat dan UPK sampai November 2012 padahal ada uang masuk pelatihan masyarakat (Rp. 7,4 juta) dan pencairan ke-3 KSM (Rp. 8 juta) pada bulan Desember 2012. (Kel. Lalodati, Kota Kendari); h). Masih ada bukti pembelian dari toko belum didukung nota/kwitansi; g). Buku bantu pelatihan masyarakat belum disediakan; h). Lembar pengukuran kinerja menggunakan form upload data bukan form yang disediakan untuk penilaian kinerja oleh fasilitator; 4

i). Masih ditemukan penundaan catat di sekretariat; uang cash di tangan melebihi Rp. 1 juta dalam tempo 2 X 2 hari kerja ( Rp. 12.000.000); j). Pembelian Komputer dan inventaris lainnya dibuku langsung sebagai biaya Direkomendasikan kepada Tim OC/OSP Provinsi dan Tim Korkot agar : a). Memastikan LKM menyusun RAPB tahun 2013 dan efektif sebagai alat pengendalian keuangan LKM serta pembahasan RAPB LKM menjadi bahan diskusi dalam rapat rutin LKM dan sekretaris menjadi pengendali RAPB berdasarkan laporan pemasukan dan pengeluaran LKM (Buku LS-1); b). Memastikan seluruh pembukuan sekretariat tahun buku 2013 telah menggunakan format terbaru sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan keuangan LKM, termasuk buku bantu pelatihan telah disipkan terlebih dahulu walaupun dana pelatihan belum diterima oleh LKM dan disusunnya laporan LS-2 (Kel. Laloeha) untuk pengendalian dana PLPBK;c). Memastikan ada penguatan dalam menyusun RAPB tahun 2013 dan efektif sebagai alat pengendalian keuangan LKM (operasional LKM); d). Pembukuan dilakukan tepat waktu dan tidak ada penundaan cata; f). pendamping melakukan pemeriksaan terhadap seluruh bukti dan memastikan ada nota/kuitansi dari toko untuk belanja barang;g). Memastikan LKM menyusun RAPB tahun 2013 dan efektif sebagai alat pengendalian keuangan LKM (operasional LKM) dan Pembahasan RAPB LKM menjadi bahan diskusi dalam rapat rutin LKM dan sekretaris menjadi pengendali RAPB berdasarkan laporan pemasukan dan pengeluaran LKM (Buku LS-1; h). Menydiakan buku bantu pelatihan dan menjadikan pengendali alokasi dana pelatihan masyarakat; i). Memberikan pemahaman kepada Sekretariat atas pentingnya pencatatan tepat waktu dan pendamping setiap melakukan kunjungan wajib melakukan cash opname sekretaris dan UPK serta memastikan cash on hand tidak melebihi Rp. 1.500.000 dalam tempo 2 kali hari kerja; j). Pencatatan transaksi keuangan Sekretariat mapun UPK dilaksanakan sesuai tanggal terjadinya transaksi; dan k). Inventaris kantor dibuku pada pos inventaris disusutkan tiap bulan dan dicatat pada register inventaris. 3. Pembukuan UPK BKM/LKM a). Dana pinjaman ke KSM benar-benar digunakan untuk usaha. b). KSM penerima manfaat dana bergulir adalah warga miskin (PS-2). c). Pembukuan lengkap dan cukup rapi penatakerjaannya d). Terdapat dana parkir di rekening UPK sejak Agustus 2010 hingga saat ini (sebesar +/- Rp. 109.108.270,-) ini terjadi karena besarnya tunggakan KSM ekonomi yang belum bisa difasilitasi. (Kasus Kel. Luhu, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo). e). Ekonomi bergulir mengalami tingkat penunggakan cukup tinggi, sehingga sejak Agustus 2010 untuk sementara pinjaman bergulir distop. (Kasus Kel. Luhu, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo). f). Jumlah pencadangan resiko antara kolektibilitas dan neraca tidak sama indikasinya adalah kesalahan dalam mencatat angsuran KSM dan penyusunan laporan kolektibilitas. g). Akurasi data Kelurahan Laloeha : ada kesamaan data selama 3 bulan berturut-turut (september - nopember 2012) h). Pengukuran Kinerja pembukuan UPK dilakukan rutin setiap bulan oleh fasilitator ekonomi namun format yang digunakan adalah format template untuk pelaporan melalui SIM MK. Hasil pengukuran kinerja tersebut tidak pernah dibahas dengan LKM sehingga LKM tidak mendapat pembelajaran atas hasil pengukuran kinerja tersebut. i). Hasil pengukuran kinerja untuk UPK tidak akurat karena ada penundaan catat dan cash on hand melebihi Rp. 1 Juta dalam tempo 2 kali hari kerja j). Masih ditemukan penundaan catat di UPK; yaitu angsuran dari KSM Rp. 2.850.000 dari 7 KSM.

5

Direkomendasikan kepada Tim OC/OSP Provinsi dan Tim Korkot agar : a). Segera dilakukan evaluasi atas tindak penanganan yang telah disepakati/ dilaksanakan selama ini dengan mengacu pada ketentuan dan kebijakan program maupun ketentuan menejerial dana . b). Meminta petunjuk penanganan dan kebijakan kepada KMW/KMP dan Pemda terkait pengelolaan dana yang terkumpul serta penanganan kemacetan yang selama ini terjadi. c). Kepada tim faskel lebih intensive dalam menggali dan mengenali serta fasilitasi program sesuai dengan potensi dan masalah yang dalam pengembangan program kedepan d). Perlu adanya perbaikan terhadap pelaksanaan evaluasi kinerja TA dan pelaku (pemahaman bersama atas evkin dan penyampaian hasil dengan membandingkan antara proses input dan capaian). e). Faskel Ekonomi melakukan perbaikan data dan askot MK melakukan verifikasi kemudian melakukan upload kembali (timpa data) melalui SIM MK dengan terlebih dahulu, TL OSP 8 Provinsi Kendari berkirim surat ke KMP untuk pembukaan aplikasi SIM MK (khusus di Kelurahan Laloeha). f). Untuk memastikan kesamaan format diseluruh wilayah dampingan, diperlukan verifikasi format pembukuan UPK oleh OSP (TA MK) dan Askot MK terhadap master format pembukuan yang akan dijilid per buku dan pertahun oleh LKM tahun 2013. Faskel Ekonomi memberikan klarifikasi atas perbedaan tersebut dan melakukan penelusuran pinjaman melalui kartu pinjaman, register pinjaman dan kolektibilitas g). Memberikan pemahaman kepada UPK atas pentingnya pencatatan tepat waktu dan pendamping setiap melakukan kunjungan wajib melakukan cash opname sekretaris dan UPK serta memastikan cash on hand tidak melebihi Rp. 1.500.000 dalam tempo 2 kali hari kerja.

4.

Manajemen Pembukuan (Sekretariat & UPK)

a). Koordinasi tim pendamping dengan PPK, Perangkat kelurahan dan forum BKM cukup bagus b). Pengendalian pencairan dan pemanfaatan dana BLM melalui prosedur yang ketat dan dipahami oleh seluruh pendamping dan BKM. c). LKM mempunyai tempat yang cukup layak untuk melayani masyarakat, tertata organisasi dan perangkatnya d). Petugas (sekretaris dan UPK) cukup mampu melaksanakan tugasnya mencatat dan melaporkan keuangan secara rutin e). Petugas LKM (sekretaris dan UPK) tidak dibuatkan SK oleh LKM yang mengatur hak dan kewajiban petugas, seperti : masa tugas, besaran insentif. f). UPK 1 orang dan kesulitan dalam berbagi tugas dalam mengelola dana bergulir. BKM lain memiliki personil UPK 2 orang. Badan Pengawas 3 orang. g). Petugas LKM (sekretaris dan UPK) tidak dibuatkan SK oleh LKM yang mengatur hak dan kewajiban petugas, seperti : masa tugas, besaran insentif. Direkomendasikan kepada Tim OC/OSP Provinsi dan Tim Korkot agar melakukan penguatan kelembagaan dengan mengedepankan pembelajaran keorganisasian LKM sehingga jelas hak dan kewajiban LKM sebagai board of trusty dan Sekretaris sebagai petugas kesekretariatan dan UPK sebagai unit teknis pengelola dana bergulir.

C. Bidang Keuangan Mikro 1. Kinerja Pinjaman Bergulir. Beberapa temuan terkait dengan hal antara lain: a). Pengelolaan pinjaman bergulir cukup baik dengan tingkat pengembalian mencapai 96%. 6

b). BKM berdiri sejak tahun 1999 dengan modal pinjaman bergulir Rp. 60 juta berkembang sampai saat ini pinjaman di masyarakat di luar UPP1 sebesar Rp.161 juta seluruhnya lancar kecuali pinjaman UPP1 (macet) Rp. 92 juta. c). Banyak penerima manfaat pinjaman bergulir bukan KK miskin dan di luar PS-2. Dana RLF di berikan dengan orientasi pada yang mampu membayar bukan pada data PS. d). Pinjaman bergulir mencapai Rp 5. juta per anggota KSM e). Untuk kegiatan pinjaman bergulir progresnya tidak bagus dan penunggakan yang yang cukup tinggi sehingga sejak tahun 2008 tidak aktif, f). Insentif Sekretaris BKM dan UP2 menjadi beban UPK g). Dalam pinjaman lain-lain terdiri dari: • Pinjaman Non KK miskin dengan bunga 3% per bulan (pelimpahan dari UPK lama) dalam kondisi tidak lancar. • Pinjaman BKM (untuk pembentukan BKM lama dan baru) dicicil setiap bulan Direkomendasikan kepada Tim OC/OSP Provinsi dan Tim Korkot agar : a). Kegiatan pinjaman bergulir agar memperhatikan warga miskin yang tercantum dalam PS-2 sebagai prioritas utama; b). Dilakukan strategi penanganan dan prioritas tindak lanjut dari tim khusus; c). Atas dana yang ada, kegiatan ekonomi bergulir harus lebih ditingkatkan pengendaliannya; d). Tim Fasilitator harus turut serta terjun bersama tim khsusus dan BKM memfasilitasi permaslahan penunggakan (kredit macet); e). Tim Korkot lebih intens dalam pengendalian tim faskel dalam memetakan permasalahan strategi pendampingan secara terintegrasi antar tim dan pihak-pihak lain guna terbentuknya strategi program. 2. Cadangan Resiko. Cadangan Resiko pinjaman belum dibentuk. Direkomendasikan kepada Tim Korkot dan Tim Faskel untuk fasilitasi kepada BKM agar cadangan resiko pinjaman segera dibentuk secara setiap bulan dengan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Data & Administrasi. a). Administrasi dan pembukuan UPK dipeliharakerjakan dengan tertib dan rapih b). Data-data peminjam yang menunggak tidak lengkap diserah terimakan oleh pengurus BKM lama ke pengurus BKM yang baru c). Nomor Register KK miskin tidak dicantumkan dalam proposal (PB.01). d). Form pengajuan pinjaman, rekomendasi dan putusan pinjaman (PB 02) tidak dibuat. e). RAB UPK dan BKM digabung. Direkomendasikan kepada Tim Korkot dan Tim Faskel agar : a). Guna melacak dan menindaklanjuti penunggakan pinjaman bergulir harus dilakukan pertemuan intens antara pengurus BKM eksisting dengan pengurus sebelumnya (dibentuk tim khusus; b). Penunggak UPP1 dan peminjam perempuan agar disi di Template SIM MK on line. a). Proposal pinjaman agar dilengkapi PB.01, PB.02 dan PB 03 serta aturan main KSM; c). Diadakan pemisahan antara RAB BKM dan UPK karena berbeda sumber pembiayaan dan penggunaannya; d). UPK hanya membiayai kegiatan operasional UPK, yang berkaitan dengan UPL dan UPS serta Sekretariat agar dihentikan pembiayaan dari UPK; e). Pinjaman hanya diberikan untuk KK miskisn, untuk itu agar dihentikan pinjaman kepada non KK miskin dan yang masih berada di masyarakat segera ditarik kembali untuk selanjutnya disalurkan kepada KK miskin.

7

D. Kegiatan Sosial 1. Penguatan kapasitas masyarakat. Temuan-temuan terkait hal ini antara lain : a). Pelatihan masyarakat untuk kegiatan sosial bekerjasama dan bantuan dana dari Bappermas Kota Surabaya b). Pelatihan-pelatihan sector dari dinas-dinas sesuai kebutuhan masyarakat seperti Pelatihan daur ulang sampah yang telah dilaksanakan kelurahan Caile (Lokasi PLPBK) bekerjasama dengan Kantor KLH. c). Pelatihan-pelatihan lain yang menunjang peningkatan income KSM yang mengakses dana ekonomi produktif dari UPK; seperti pelatihan ketrampilan menjahit, pertanian, pertukangan, dsb. d). kegiatan sosial di Renta tahun 2012 yang didanai dari BLM hanya untuk kegiatan pengembangan kapasitas, walaupun di PJM Pronangkisnya ada pembelian alat untuk nelayan dan penggilingan padi. Direkomendasi agar difasilitasi Pelatihan keterampilan bekerjasama SKPD (Kantor KLH) adalah wujud dari follow up terhadap penguatan kelembagaan masyarakat dan replikasi pengembangan kapasitas, mengikuti replikasi program setara PAKET yang telah dilaksanakan tiap tahun. 2. Perencanaan Kegiatan. Kegiatan sosial di Renta tahun 2012 yang didanai dari BLM hanya untuk kegiatan pengembangan kapasitas, walaupun di PJM Pronangkis ada pembelian alat untuk nelayan dan penggilingan padi. Direkomendasikan agar pengendalian kelembagaan kinerja BKM yang diindikasikan dengan pengelolaan data dan informasi tingkat perkembangan organisasi BKM belum dipegang oleh Korkot, sehingga menyulitkan pemantauan kinerja masing-masing BKM; agar OSP Prov mendistribusikan up dating data tersebut kepada seluruh Korkot.

E. Neighborhood Development (PLPBK) 1. Bentuk Kegiatan. Hasil pembangunan kegiatan PLPBK cukup baik. Good practise dalam hal konsep perencanaan kawasan untuk kawasan perkotaan kecil : kegiatan kandang sapi komunal bisa memperbaiki mutu kesehatan lingkungan permukiman, Pengembangan kandang sapi komunal, pupuk kandang, komposter, Pengembangan minawisata, budidaya ikan dan pengolahan sampah baik. Selesai dilakukan penataan kawasan ini hendaknya juga diukur dampaknya terhadap perbaikan kesehatan, pendidikan dan peningkatan income penduduk setempat. Pengukuran capaian tersebut dapat bekerjasama dengan SKPD-SKPD terkait. 2. Pemakaian Lahan. Mekanisme pemakaian lahan, aturan sewa tanah kas desa belum jelas. Rekomendasi : agar difasilitasi untuk melakukan kesepakatan dalam menentukan mekanisme penggunaan lahan. 3. Operasi Pemeliharaan. Operasional dan pemeliharaan tidak berjalan dengan baik dan pemeliharaan kegiatan infrastruktur (jalan) kurang efektif. Untuk itu agar difasilitasi terkait dengan : a). Refleksi pada arti swadaya dalam kegiatan fisik; b). Perlu perbaikan mekanisme kegiatan O&P; c). Melakukan kesepakatan dalam menentukan mekanisme pemeliharaan dan operasional bangunan; dan d). Mengefektifkan dan memelihara infrastruktur, seperti pemeliharaan jalan, dsb. 4. Penerima Manfaat. Manfaat program untuk warga miskin, namun masih juga ditemukan penerima manfaat tidak termasuk dalam daftar PS-2. Oleh karenanya, direkomendasikan agar memastikan warga miskin terlibat dalam setiap aktifitas kegiatan PLPBK dan memahami hasil - hasil perencanaan partisipatif serta Tim Teknis terlibat aktif dalam kegiatan PLPBK. 4.

Kemitraan. 8

Kemitraan dengan Pemda kurang terbangun untuk melaksanakan RTPLP dan Kemitraan dengan Pemda kurang terbangun untuk kerberlanjutan kegiatan. Rekomendasi untuk Tim Korkot agar a). Kemitraan dengan pemda kurang terbangun untuk melaksanakan RTPLP, perlu masukan siklus di tingkat kota; dan b). Ekpose dan merumuskan tindak lanjut ke depan dengan pemda untuk menjamin keberlanjutan dan replikasi (integrasi dalam forum konsultasi ke pemda dalam pendampingan kota).

E. Kelembagaan Masyarakat (BKM) 1. Integrasi PJM Pronangkis. BKM telah mengintegrasikan PJM Pronangkis ke dalam mekanisme perencanaan daerah melalui Musrenbang Integrasi. Pemda telah menyambutnya dengan melaksanakan Musrenbang untuk mempertajam perencanaan; dengan agenda : a). membahas integrasi PJM BKM-BKM dalam musrenbang kecamatan lengkap dengan skala prioritasnya dan b). perencanaan daerah versi SKPD-SKPD. Forum tersebut merupakan follow up dari rekomendasi untuk mengakomodasi usulan-usulan masyarakat yang ada dalam PJM Pronangkis dan usulanusulan dari program lain. 2. Dokumen & Arsip a). Beberapa dokumen lengkap seperti, AD, Hasil audit, PJM Pronangkis, Hasil RWT tahun 2011, Renta, Daftar warga miskin, b). Penempelan di dinding : struktur organisasi BKM, visi dan misi, aturan dan mekanisme pinjaman bergulir c). Renta tahun 2013 dan rencana Kerja BKM masih belum ada d). belum adanya data base warga miskin yang sudah mendapatkan intervensi program apa saja (hasil tinjauan partisipatif) e). beberapa dokumen kegiatan , masih dikerjakan oleh Fasilitator f). masih kurangnya data warga miskin atau kegiatan yang telah dimitrakan dengan pihak lain g). belum ada peta tematik persoalan warga miskin, infrastruktur, kantong kemiskinan, dll, baik di PJM Pronangkis maupun di sekretariat BKM Direkomendasikan agar a). Tim Fasilitator segera memfasilitasi penyusunan renta Tahun 2013 dan penyusunan rencana kerja BKM, b). BKM harus memiliki daftar relawan serta melibatkan terus relawan dalam setiap kegiatan, c). BKM harus melakukan identifikasi daftar warga miskin yang sudah menerima manfaat apa saja dari program PNPM Mandiri Perkotaan maupun kemitraan, d). fasilitator mulai memberikan kepercayaan kepada BKM dan UP untuk membuat laporan hasil kegiatan, dan e). Tim Fasilitator dan KMW harus memastikan adanya peta tematik di setiap Desa/Kelurahan yang dipasang disekteratiat BKM dan PJM Pronangkis

3. Pemahaman dan komitmen a). b). c). d). e). f).

pemahaman beberapa angggota BKM terhadap program cukup baik nilai kerelawanan yang tinggi masih dimiliki anggota BKM rasa optimis anggota BKM untuk terus membangun kemitraan pasca 2014 dengan tanpa BLM dari pusat Relawan tidak banyak dilibatkan dalam kegiatan BKM Masih lemahnya sosialisasi hasil kegiatan di masyarakat masyarakat tidak banyak mengetahui hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BKM

Rekomendasi untuk Korkot dan Tim Fasilitator harus mengendalikan terjadinya kegiatan sosialisasi program kepada masyarakat, baik melalui pertemuan warga maupun media lainnya. Untuk BKM wajib mensosialisasikan kegiatan BKM pada seluruh lapisan masyarakat, minimal penyebaran laporan hasil kegiatan dikalangan RT & RW. 9

4. Kemitraan a). Telah terjadinya kemitraan dengan berbagai pihak, diantaranya : Dinas Pertanian pengadaan pembelian gabah dengan penggilingan padi (sejumlah Rp. 175.000.000) Dinas Perikanan : tambak ikan (sejumlah Rp. 500.000.000) Perguruan tinggi : pengadaan perlombaan Dinas Kesehatan : Pengadaan Poskesdes Dinas Kebersihan : pelatihan dan pembuatan kompos (senilai Rp. 50.000.000) b). Belum adanya kejelasan mengenai pembagian hasil keuntungan dari kegiatan kemitraan (Penggilingan padi). Rekomendasi : a). Tim faslitator harus memfasilitasi BKM untuk mengeluarkan keputusan mengenai pembagian keuntungan dari panitia kemitraan serta menegaskan kepemilikan aset hasil kemitraan b). Melakukan identifikasi warga miskin yang sudah mendapatkan intervensi dari kegiatan kemitraan

IV. MONITORING A. Pelaksanaan Siklus Masyarakat 1. Persiapan Kegiatan. Temuan-temuan terkait dengan aspek ini adalah : a). Dilakukan coaching tinjauan partisipatif kepada masyaraklat sebelum kegiatan siklus dimulai. b). Hasil Diskusi dengan Tim PP pemahaman terhadap substansi Siklus Tinjauan Partisipatif sudah dikuasai karena dalam melaksanakan kegiatan tersebut selalu didampingi oleh Faskel terkait. c). Laporan hasil pelaksanaan tinjauan partisipatif masih belum selesai d). substansi tinjauan partisipatif belum dipahami secara utuh oleh seluruh anggota BKM Direkomendasi kepada KMW dan Tim Fasilitator agar melakukan coaching penguatan kepada seluruh anggota BKM dan panitia tinjauan partisipatif; dan kepada Fasilitator agar mulai memberikan kepercayaan kepada BKM dan UP untuk membuat laporan hasil kegiatan. 2. Proses Kegiatan. Temuan-temuan terkait dengan aspek ini adalah : a). Pemilu LKM tingkat basis dilakukan di tingkat RT agar dapat dicapai pemilih Pemilu basis minimal 30%. b). Pemilu ulang dilaksanakan tahun 2012 berdasarkan data SIM diikuti >30% penduduk dewasa c). Anggota BKM dan panitia pemilihan BKM mengetahui bahwa BKM setiap 3 tahun harus mengadakan pemilihan ulang. d). Anggota BKM dan Panitia Pemilihan BKM mengetahui dalam kegiatan PNPM Perkotaan ada siklus yang harus dilalui secara bertahap. e). Panitia pemilihan BKM terdiri dari 3 Pokja yaitu: Pokja Pemilihan, Pokja Pemantau, dan Pokja AD, panitia masih belum tahu persis tugas masing-masing pokja tersebut. f). Tahapan kegiatan siklus Tinjauan Partisipatif sudah dilakukan semua, kegiatan terakhir yang sudah dilakukan adalah persiapan Rembug Warga Tahunan (RWT). g). Pelaksanaan siklus dilaksanakan sesuai waktunya h). Pada pemilihan BKM periode sebelumnya, seluruh lokasi yang dikunjungi belum memenuhi capaian KPI yang seharusnya sebesar 30% pemilih dewasa, hanya 4%. Berdasarkan daftar hadir pemilu ulang peserta bpemilu BKM dihadiri <30% penduduk dewasa. i). Panitia pemilihan BKM yang dikunjungi seluruhnya tidak mengetahui KPI 30% untuk pemilih dewasa yang terlibat dalam Pemilu BKM di tingkat basis. 10

j). Pemilihan BKM tingkat basis dilakukan dengan menggunakan even pertemuan rutin RT. Direkomendasikan agar : a). Fasilitator dan Panitia pemilihan BKM harus melakukan pengendalian pencapaian jumlah keterlibatan penduduk dewasa dengan target minimal 30%; b). Fasilitator agar memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada Panitia pemilihan BKM agar mereka mengetahui KPI 30% pemilih dewasa terlibat dalam Pemilu BKM di tingkat basis; c). Panitia pemilihan BKM agar menjelaskan secara tegas mengenai kriteria pemimpin yang baik menurut hasil diskusi kepemimpinan masyarakat; d). Agar pemanfaatan BLM tepat sasaran, maka seluruh kelurahan agar memiliki Peta dasar, peta jaringan infrastruktur, dan peta sebaran KK Miskin yang pembuatannya dilakukan oleh BKM bersama relawan dengan dibantu tim fasilitator; dan e). Melakukan penelitian ulang atas daftar hadir dan apabila ternyata peserta pemilu BKM < 30% agar dilakukan pemilu ulang Untuk menjadi perrhatian apabila pemilih dalam pemilu BKM <30% BLM tidak dicairkan. 3. Hasil Kegiatan. Temuan-temuan terkait dengan aspek ini adalah : a). Hasil dari cross check antara profil kelurahan yang ada di database SIM Online dengan kegiatan riil di lapangan sesuai dengan data SIM. b). Sesuai dengan data SIM, kegiatan RWT belum terinput/belum di laporkan oleh Faskel. c). Keterlambatan laporan/input data SIM (siklus RWT) rawan terhadap tercecernya dokumen RWT d). Semua data hasil kegiatan PS sampai dengan pemilu BKM belum terinput/belum di laporkan oleh Faskel. Rekomendasi untuk Tim Korkot agar fasilitasi dan melakukan tindakan: a). BKM harus segera menyelesaikan laporan hasil tinjauan partisipatif' b). Peneguran kepada tim faskel untuk lebih disiplin dalam pengelolaan dan inputing data SIM; dan c). Mengingatkan kepada tim PP dan pengurus BKM dalam penanganan dan pelaporan data siklus lapangan (TP, RWT, dll.)

B. Safeguard Pembangunan Infrastruktur 1. Penggunaan Kayu. Sebagian besar kegiatan infrastruktur dalam PJM pronangkis adalah pembangunan jalan gang dengan menggunakan bahan dari kayu, namun belum ada dokumen yang legal mengenai keberadaan kayu tersebut. Direkomendasi agar Tim Fasilitator harus memastikan kayu yang digunakan adalah legal dengan membuktikan bukti surat resmi.

V. CAPACITY BUILDING A. Lokakarya Replikasi PLPBK 1. Pemerintah Kabupaten Tabalong sangat peduli dan aktif dalam pengawalan kegiatan PLPBK di Kab. Tabalong (1 lokasi pilot 2008 dan 2 lokasi 2009) dan melakukan replikasi kegiatan PLPBK di kelurahan lain. Pemda Kab. Tabalong menjadikan kegiatan PLPBK sebagai model penanganan masalah lingkungan yang dihadapi Kab. Tabalong dengan dana yang berasal dari APBD 2. Kesiapan. Persiapan tim untuk mengawal kegiatan PLPBK masih belum lengkap. Rekomendasi : dibutuhkan penyiapan tim baik personil maupun kapasitas yang memadai pada saat kegiatan PLPBK akan direplikasi.

11

3. Penghendalian. Pengendalian kegiatan PLPBK belum jelas pola dan pihak yang akan melaksanakannya. Agar dilakukan penyiapan model pengendalian khusus untuk lokasi replikasi PLPBK oleh tim Pemda yang dikordinir oleh Tim Korkot.

B. EGM (Expert Group Meeting) PLPBK 1. Dilaksanakan di Bogor (Jawa Barat) pada Oktober 2012. Kegiatan EGM PLPBK ke-1 ini fokus pada sosialisasi dan pemahaman isi pedoman dan petunjuk teknis PLPBK 2012, kepada TA Urban Planner OC/OSP serta membahas langkah-langkah untuk mewujudkan keterpaduan sub tim/USK dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan bersama. Secara umum peserta mulai memahami substansi PLPBK. Untuk mewujudkan keterpaduan sub tim/USK masih perlu didukung dengan pelaksanaan kegiatan KBIK secara intensif, agar substansi PLPBK dapat dipahami seluruh pelaku OC/OSP. C. EGM (Expert Group Meeting) Monev & PPM 1. EGM Monev & PPM ini dilaksanakan di Bogor (Jawa Barat) dengan tujuan untuk diperolehnya strategi dan kerangka taktis dalam melakukan pengendalian implementasi PNPM Mandiri Perkotaan, khususnya dalam semester-2 tahun 2012. 2.

Strategi & Kerangka Taktis Pengendalian Siklus Masyarakat.

a). Pengendalian siklus masyarakat ada 4 poin besar yang menjadi perhatian khusus, yaitu : i). Peta Masalah, ii). Strategi Pengendalian, iii). Alat Kendali, dan iv). Pembagian peran. b). Fasilitator masih terkotak-kotak sesuai keahliannya, harus dipahami antara kerja profesional dengan kerja tim. c). Di tingkat Korkot perlu penjabaran tugas yang jelas, dan Askot CD harus memberi coaching kepada tim Faskel yang akan melakukan siklus masyarakat. d). Sesering mungkin melakukan diskusi internal diantara tim, sehingga pemahaman akan program dan kinerja tim akan optimal e). Di tingkat OSP, proses KBIK didanai oleh manajemen dan temanya sudah ditentukan, sehingga roh KBIK menjadi bias.

3.

Strategi & Kerangka Taktis Pengendalian Korkot

a). Dalam pengendalian Korkot ada 2 poin besar yang menjadi perhatian khusus, yaitu : Strategi dan Fakta Internal, dan Strategi dan Fakta External. b). Strategi dan Fakta Internal, ada 3 isu yang dibahas yaitu : i). Isu Manajerial, ii). Isu Fasilitasi, dan iii). Isu Kapasitas. Sedangkan Strategi dan Fakta External, juga ada 3 isu yang dibahas, yaitu : i). Isu Dukungan Manajemen, ii). Isu Dukungan OC/OSP, dan iii). Isu Pemerintah Kota dan Kabupaten c). Agar kapasitas Korkot ditingkatkan, seperti kemampuan advokasi dan konsep kerja yang masih lemah. OC/ OSP agar memastikan semua Korkot mempunyai rencana kerja.

4.

Strategi & Kerangka Taktis Pengendalian PPM 12

a). Pengendalian PPM, dimana dalam pengendalian PPM ada 6 isu strategis menjadi perhatian khusus, yaitu : i).PPM masih dianggap sebatas untuk menampung masalah; ii). Banyak masyarakat yang belum memanfaatkan media-media tersedia (masih didominasi media tatap langsung); iii). Sistem PPM belum terbangun dengan baik di tingkat masyarakat dan Pemda; iv). PPM belum dijadikan salah satu instrumen dalam pengendalian pelaksanaan dan pemanfaatan serta keberlanjutan program oleh semua pihak; v). Tindaklanjut penanganan masalah , khususnya Penyalahgunaan Dana berlarut penyelesaiannya; dan vi). Penanganan Masalah yang kurang terukur dan sistematis. b). Perlunya penguatan sistem dimasyarakat, sehingga masyarakat mengetahui dan memahami fungsi PPM c). Rumusan-rumusannya masih normatif, mohon ada terobosan-terobosan aplikatif yang riil dilapangan 5. Kesepakatan EGM a). Menjamin pelaksanaan siklus masyarakat 2012 sesuai dengan kategori tahun siklusnya b). Memfasilitasi sistem pengendalian siklus masyarakat di tingkat Korkot c). Melakukan pengendalian kualitas siklus masyarakat d). Monitoring implementasi kerja pengendalian di tingkat Korkot e). Mengendalikan kegiatan monitoring / supervisi di tingkat Korkot f). Monitoring kelengkapan dan waktu entry serta validasi data SIM PPM g). Bersama TA KP mendorong Korkot dalam membangun koordinasi dengan Pokja PPM TKPKD Kota/Kab. Dalam penyelesaian masalah pengaduan di masyarakat h). Memastikan dilakukan evaluasi kinerja personil triwulanan sesuai kewajiban masing-masing (OC dan Korkot) i). RKTL akan di review dan progresnya dilaporkan ke KMP setiap bulan D. Wilayah Indonesia Timur 1. Kunjungan khusus ke wilayah Indonesia bagian timur dalam rangka pengembangan kapasitas dilakaukan di provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat pada tanggal 6 s/d 15 September 2012. Pelaksanaan bimbingan dan pengembangan kapasitas secara langsung kepada pelaku di lapangan tim pusat, yang terdiri dari : Advisory, Tim KMP dan Asisten/Staf PPKL-2. 2. Kualitas Perencanaan. Secara umum dokumen proposal KSM sudah ada, namun kualitas dokumen tersebut masih kurang baik, karena masih ditemukan adanya: (a). beberapa format/blanko kosong yang terdapat dalam dokumen proposal, tetapi sudah ditandatangani, (b). Berita acara kesepakatan penetapan harga satuan bahan tidak sesuai/berbeda dengan hasil survey harga, (c). Lembar data survey harga tidak dicantumkan nama toko/pemasok, (d) Data penerima manfaat / prosentasi KK miskin belum terisi. Direkomendasikan Kepada fastek/askot infra agar segera memfasilitasi UPL/KSM untuk memperbaiki / melengkapi dokumen proposal yang masih terdapat kekurangan seperti data volume lahan yang dihibahkan, penerima manfaat (jumlah KK penerima manfaat) volume kegiatan yang masih belum menggunakan satuan meter/unit; 3. Verifikasi dokumen Proposal, secara umum verifikasi dokumen proposal kegiatan lingkungan belum dilakukan secara benar sesuai petunjuk teknis yang ada, sehingga kualitas dokumen proposal masih rendah indikasinya banyak terdapat form2 proposal yang belum terisi/ kosong tetapi sudah ditandatangan (seperti : data penerima manfaat, daftar kuantitas pekerjaan, data lahan, BA penetapan harga hasil survey dll). 13

Direkomendasikan kepada ascot infras dan fastek untuk melakukan verifikasi seluruh dokumen proposal dan dibuat berita acara verifikasinya. 4. Kualitas Infrastruktur. Secara umum kualitas hasil pembangunan infrastruktur sudah cukup baik, namun demikian masih ditemukan beberapa kekurangan seperti, hasil pelaksanaan pembanguan prasarana rumah tidak layak huni atau RTLH (kasus Desa Wayame Kec Teluk Ambon Kota Ambon dan Kelurahan Bhayangkara Kec. Jayapura Utara) yang pemasangan konstruksi kudan-kudanya tidak memenuhi standar teknis; Direkomendasikan kepada tim fasilitator dan ascot infrastruktur meningkatkan pendampingan kepada masyarakat dan memberikan petunjuk teknis konstruksi bangunan; 5. Pemeliharaan Prasarana. Kesiapan masyarakat untuk keberlanjutan prasarana belum dipersiapkan atau belum dibentuk tim O&P sehingga prasarana yang sudah dibangun tidak terpelihara dengan baik, seperti pembangunan prasarana air bersih di Kelurahan Bhayangkara Kec. Jayapura Utara; Direkomendasikan Tim fasilitator agar memberikan coaching/pelatihan kepada UPL/KSM tentang pentingnya pemeliharaan prasarana dan teknis pemeliharaan; 6. Sertifikasi, Pelaksanaan kegiatan sertifikasi belum dilaksanakan secara benar, terindikasi dari kegiatan infrastruktur yang sudah selesai 100 % belum dibuat Berita acara pemeriksaan pekerjaan (BAP2) dan Surat pernyataan penyelesaian pekerjaan (SP3). Direkomendasikan kepada ascot infrastruktur dan fasilitator teknik untuk segera melaksanakan sertifikasi bersama dengan UPL. 7. Pendampingan. Kualitas pendampingan dan pengendalian proses perencanaan (penyusunan proposal) dan pelaksanaan pembanguan infrastruktur oleh tim faskel/fastek, askot infra masih lemah, sehingga berdampak pada kualitas hasil perenanaan teknis (proposal) dan hasil pembangunan fisik masih kurang baik. Direkomendasikan kepada tim faskel/fastek, askot infra, Korkot dan KMW lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembanguan infrastruktur baik, untuk menjamin dan memastikan prasarana yang dibangun berkualitas baik /memenuhi spesifikasi teknik; Data SIM Infrastruktur. Secara umum realisasi kegiatan infrastruktur sudah dilaporkan / di upload ke data 8. SIM offline KMP, namun demikian masih terdapat perbedaan antara data realisasi (LPJ) KSM dengan data SIM Infrastruktur yang sudah di upload, perbedaan tersebut terjadi pada nilai swadaya, volume kegiatan, nama/jenis kegiatan, penggunaan satuan kegiatan. Direkomendasikan kepada Fasilitator teknik bersama askot infrastruktur agar mengecek kembali dan memperbaiki data SIM infra yang terdapat perbedaan dengan data realisasi kegiatan (LPJ) selanjutnya hasil perbaikan tersebut diserahkan asmandat kota untuk dientri ulang ke data SIM offline; 9. Buku Pedoman. Distribusi Pedoman/Petunjuk Teknis Pembangunan infrastruktur dari KMW kepada Korkot dan Tim Faskel tidak berjalan dengan baik, hal itu terindikasi bahwa tim faskel/askot infastruktur tidak seluruhnya memiliki buku-buku petunjuk teknis infrastruktur. Direkomendasikan kepada KMW agar memastikan kembali adanya buku-buku petunjuk teknis infrastruktur berupa sofe copy atau hard copy kepada tim faskel dan askot infrastruktur.

---eof

14

DAFTAR LOKASI SASARAN PERJALANAN DINAS / KUNJUNGAN LAPANG KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT Periode : Triwulan IV, Oktober - Desember 2012 OC/OSP 0SP-5

PROVINSI 1. Jawa Tengah

KOTA / KBUPATEN

KETERANGAN

1. Kota Semarang

5 kelurahan

2. Kab. Pekalongan

--

1. Kota Yogyakarta

Sasaran OSP

2. Kab. Sleman

2 kelurahan

3. Kab. Kulonprogo

1 kelurahan

1. Jawa Timur

1. Kota Surabaya

5 kelurahan

2. Kalimantan Selatan

2. Kota Banjarmasin

6 kelurahan

3. Kalimantan Timur

3. Kota Balikpapan

3 kelurahan

1. Nusa Tenggara Barat

1. Kota Mataram

5 kelurahan

2. Kab. Lombok Barat

4 kelurahan

1. Sulawesi Selatan

1. Kota Makassar

8 kelurahan

2. Gorontalo

2. Kab. Gorontalo

4 kelurahan

3. Sulawesi Tengah

3. Kota Kendari

4 kelurahan

4. Sulawesi Utara

4. Kota Manado

4 kelurahan

OC-9

1. Papua

1. Kota Jayapura

2 kelurahan

Wil-1

1. Jawa Barat

2. Kab. Bogor

Kegiatan EGM

2. DI Yogyakarta

OSP-6

OC-7

OSP-8

15