2006 AN.TERPIDANA D

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT DI ATAS TANAH REGISTER 40 PASCA PUTUSAN PIDANA NO.2642 K/PID/2006 AN.TERPIDANA D.L SITORUS TESIS Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh : Jujur Halasan Bakara O87011058 /M

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010

Universitas Sumatera Utara

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT DI ATAS TANAH REGISTER 40 PASCA PUTUSAN PIDANA NO.2642 K/PID/2006 AN.TERPIDANA D.L SITORUS

TESIS Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh :

Jujur Halasan Bakara O87011058 /M.Kn

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010


Judul Tesis

: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT DI ATAS TANAH REGISTER 40 PASCA PUTUSAN PIDANA NO. 2642/K/PID/2006 AN. TERPIDANA D.L SITORUS

Nama Mahasiswa : Jujur Halasan Bakara Nomor Pokok : 087011058 Program Studi : Kenotariatan

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Muhammad Abduh, S.H) Ketua

(Prof. Dr. MuhammadYamin, S.H, MS,CN) Anggota

Ketua Program Studi

(Prof.Dr. Muhammad Yamin, S.H,MS,CN)

(Prof. Dr.Runtung, S.H, Mhum) Anggota

Dekan

(Prof.Dr. Runtung, S.H,MHum)

Tanggal Lulus : 18 Agustus 2010


Telah diuji pada

Tanggal 18 Agustus 2010

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: Prof. Muhammad Abduh, S.H

Anggota

: 1. Prof. Dr. Muhammad Yamin, S.H, MS,CN 2. Prof. Dr. Runtung, S.H, M.Hum 3. Dr. T. Keizerina Devi Azwar, S.H, CN, MHum 4. Syafruddin Hasibuan, S.H, M.H


ABSTRAK Penyebab terjadinya sengketa pertanahan antara masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan di atas tanah register 40 dengan beberapa faktor antara lain : dengan penyitaan yang dilakukan Kejaksaan Agung sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal 22 November 2005 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No. 548/ PEN.PID/2005/PN.PSP tertanggal 25 Oktober 2005, gugatan perlawanan masyarakat adat terhadap Kejaksaan Agung, Darianus Lungguk Sitorus dan Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan, pencabutan ijin Prinsip Hak Pengelolaan Perkebunan di dalam kawasan hutan Register 40 Padang Lawas kepada KPKS secara sepihak yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan upaya penyelesaian terhadap hak atas tanah masyarakat adat di atas tanah Register 40 dengan adanya tiga putusan (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara). Ketiga putusan ini menunjukkan inkonsistensi dalam penegakkan hukum. Konstitusi secara tegas telah menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat adat agar dalam penyelesaian Hak atas Masyarakat Adat diatas Tanah Register 40 dapat dilakukan dengan cara negara menunjukkan secara konkret dalam kebijakannya dan tindakannya untuk selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat adat Undang-undang yang mengatur tentang konflik pertanahan akan datang, diharapkan bersesuaian dengan konsep bekerjanya hukum sebagai suatu sistem agar Pemerintah menyadari benar-benar perlu diatur hak atas tanah seperti hak milik, hak masyarakat hukum adat terhadap hak ulayatnya dan lain-lain Pemerintah Pusat dan Daerah dapat mewujudkan kesamaan persepsi mengenai hak ulayat dengan melakukan penelitian dan penyusunan monografi desa (sejarah asal-usul desa, ciri-ciri khas dan gambaran masyarakat hukum adat) sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 tahun 1999 dalam hierarki perundang-undangan menjadi setingkat undang-undang atau setidak-tidaknya dalam bentuk Peraturan Pemerintah kerena menyangkut hak-hak warga negara. . Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Atas Tanah, Masyarakat Adat.


ABSTRACT The causal factor of the land lawsuit between the custom people and the plantation company on the land registry 40 such as : the confiscation by Attorney General in accordance with the confiscation official report dated on 22 November 2005 in connection with the decision of Chairperson of State Court of Padang Sidimpuan No. 548/PEN.PID/2005/PN.PSP dated on 25 October 2005, the claim of custom people to the Attorney General, Darianus Lungguk Sitorus and Cooperation of Oil Palm Plantation of Bukit Harapan, dispossession on principal permit on right of plantation operation in the forestry area on registry 40 Padang lawas to KPKS in one side by the Forestry Minister. Based on the results of research indicates the settlement effort on the right on land for the custom people on the land registry 40 by three vonnis or verdict (Crime, Civil and State administration). These three verdicts indicate inconsistency in the law enforcement. Constitution guarantee and protect the right of custom people in order the settlement of the right of the custom people on the land registry 40 will be conducted by the state take a policy concretely and take side to the interest of the custom society. The Rule that regulate the land affairs conflict will based on the application of law concept as one of system in order tovernment aware that the right on land must be regulated such as the ownership right, the right of custom people to the clan land, etc. Central and local government must realize the similar perception about the clan land by do a survey and arrangement of rural monograph (the origin of village, specific characteristics and general depiction of the custom law) based on the regulation of Agrarian Minister No. 5 of 1999 in the hierarchy of law in a same level to act or in the form of government regulation because related to the right of citizen. Keywords : Law Protection, Right on Clan Land of custom law


KATA PENGANTAR Puji Tuhan, penulis sampaikan kepada Tuhan Allah karena hanya dengan berkatnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Di Atas Tanah Register 40 Pasca Putusan Pidana No.2642 An. Terpidana D.L Sitorus. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (MKn) Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dorongan moril berupa masukan dan saran, sehingga penulisan tesis dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Muhammad Abduh, S.H, Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, S.H, M.S CN, Bapak Prof. Dr. Runtung S.H, M.Hum selaku Komisi Pembimbing dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini. Kemudian juga, semua pihak yang telah berkenan memberi masukan dan arahan yang kostruktif dalam penulisan tesis ini sejak tahap kolokium, seminar hasil sampai pada tahap ujian tertutup sehingga penulisan tesis ini menjadi lebih sempurna dan terarah. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Syahril Pasaribu, DTMH., MSc (CTM)., SpA(K)., selaku Rektor Universitas Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana Magister Kenotariatan (MKn) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.


2. Bapak Prof. Dr. Runtung, S.H M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Yamin, S.H, MS,CN selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Kenotariatan (MKn) dan Ibu Dr. Tengku. Keizerina Devi Azwar, S.H, M.Hum, CN beserta para seluruh staf atas bantuan, kesempatan dan fasilitas yang diberikan, sehingga dapat diselesaikan studi pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan (MKn) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak dan Ibu Guru Besar serta Dosen Pengajar pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan (MKn) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu kepada Penulis khususnya bidang Kenotariatan. 5. Para pegawai/ karyawan pada Program Studi Ketua Program Pascasarjana Magister Kenotariatan (MKn) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang selalu membantu kelancaran dalam hal menejemen administrasi yang dibutuhkan. 6. Teman-teman seangkatan 2008 dan terkhusus buat Abi Jumroh Harahap, M.Yusrizal,

Dana Ginting, Enrico Simatupang, Boy Lumban Tobing,

Samanto Tarigan, Irma Yulia, Kelvina Sevialora, Maria Barus, Rizki Hadiyati Putri, Godang Siregar, Lenny Marlina, Ika Fitri, Saraswati, Tengku Ade Gunawan, Tengku Marwiaty Okta Hamid, Dame Silitonga, Putri A.R, Elis Syahputra, Deski Arianto, Lia Jauhara, Adisty, Fitri Zakiyah, Saidina Ali, Gelora, Natalia Pesta Sianturi, Thayeb Ramadhan, Veronika Tampubolon, Nizarli, Oktoveri Purba, Winston’09 (Reguler Khusus), Julita Sagala, Gomgom Sibagriang,AMd.


Sungguh rasanya suatu kebanggaan tersendiri dalam kesempatan ini penulis juga turut menghaturkan sembah sujud dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah melahirkan, mengasuh, mendidik dan membesarkan penulis yang telah memberikan doa dan perhatian yang cukup besar selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan pada Program Ketua Program Pascasarjana Magister Kenotariatan (MKn) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Teristimewa penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada orang tua penulis ayahanda tercinta S.Bakara dan Ibunda tercinta S.Hutasoit yang selama ini telah memberikan doa, kasih sayang dan dukungan baik moril dan materil untuk keberhasilan studi penulis serta rekan-rekan seangkatan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberi sumbang saran, ide dan pendapatnya sehingga membuat warna tersendiri dalam tesis pada di Program Pascasarjana Magister Kenotariatan (MKn) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulis berharap semoga semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat karunia dari Tuhan Allah, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, kesejahteraan dan rezeki yang melimpah kepada kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, namun tak ada salahnya jika penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, terutama para pemerhati hukum perdata pada umumnya dan ilmu kenotariatan pada khususnya. Medan, 18 Agustus 2010 Penulis

Jujur Halasan Bakara


RIWAYAT HIDUP

Nama

: Jujur Halasan Bakara

Tempat/ Tanggal Lahir

: P.Siantar/ 03 Pebruari 1980

Agama

: Kristen

Jenis Kelamin

: Laki-Laki

Nama Orang Tua

: 1. Saudin Bakara 2. Solida Hutasoit

Pendidikan : 1. SD Negeri No.024183 Binjai, Tamat Tahun 1992 2. SMP Negeri 1 Binjai, Tamat Tahun 1995 3. SMU Swasta Santo Thomas 4 Binjai, Tamat Tahun 1998 4. Perguruan Tinggi/ S1 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tamat Tahun 2004 5. Perguruan Tinggi/ S2 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tamat Tahun 2010


DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ...................................................................................................... i ABSTRACT .................................................................................................... ii KATA PENGANTAR .................................................................................... iii RIWAYAT HIDUP ........................................................................................ iv DAFTAR ISI ................................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1 A. B. C. D. E. F. G.

Latar Belakang ................................................................................ Perumusan Masalah Tujuan Penelitian............................................................................. Manfaat Penelititan.......................................................................... Keaslian Penelitian .......................................................................... Kerangka Teori dan Konsepsional ................................................... Metode Penelitian............................................................................ 1. Jenis dan Sifat Penelitian ....................................... 2. Pengumpulan Data................................................. 3. Bahan Hukum........................................................ 4. Analisis Data ......................................................... BAB II FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADI SENGKETA PERTANAHAN ANTARA MASYARAKAT ADAT DENGAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN DIATAS TANAH REGISTER 40 A. Deskripsi Luhat Simangambat ............................................................... B. Sejarah Terjadinya Sengketa Pertanahan Diatas Tanah Register 40 ........ 1. Hak Masyarakat Adat Atas Tanah .............................................. 2. Lahirnya Register 40 .................................................................. 3. Perjanjian Kerja Sama Tokoh-Tokoh Adat Eks Dewan Negri Luat Simangambat dengan Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan....................................................... C. Penyebab Terjadi Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Adat Dengan Perusahaan Perkebunan Di Atas Tanah Register 40................... BAB III UPAYA PENYELESAIAN PENGADILAN A. Penyelesaian Melalui Proses Pidana....................................................... B. Penyelesaian Melalui Proses PTUN ....................................................... C. Penyelesaian Melalui Proses Perdata...................................................... D. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dominan Dalam Penerapan Sanksi Pemidanaan Peraturan Perundang-undangan Terhadap Penyelesaian Konflik Pertanahan ........................................................... 1. Faktor Substansi Hukum ............................................................

1 18 18 19 19 21 33 34 34 36

37 41 47

52 54 57 71 74

81


2. Faktor Aparat Pelaksana............................................................. 3. Faktor Budaya Hukum Masyarakat ............................................ BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT YANG BERADA DALAM REGISTER 40 PASCA PUTUSAN PERKARA PIDANA NO.2642K/PID/2006 AN TERPIDANDA DL.SITORUS A. Hak Ulayat............................................................................................. B. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertivikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Sistem UU PA ................................................ 1. Terjadinya Hak Milik Menurut Hukum Adat...................................... 2. Hak Milik .......................................................................................... 3. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah .................................................... 4. Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah ............................................... BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan............................................................................................ Saran ..................................................................................................... DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................

82 84

86 99 99 103 106 109 117 118 120


2006 AN.TERPIDANA D

Recommend Documents