PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: SK.1321/AJ.401/DRJD/2005
TENTANG UJI-COBA RAMBU NOMOR RUTE PADA JARINGAN JALAN NASIONAL / ARTERI PRIMER DI PULAU JAWA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Menimbang :
a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan telah diatur ketentuan mengenai Buku jalan yang memuat antara lain tentang kode ruas jalan. b. bahwa kode ruas jalan dimaksud untuk memberikan panduan rute bagi pemakai jalan dalam menentukan/memilih perjalanannya c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur uji coba rambu nomor rute pada jaringan jalan nasional/arteri primer di Pulau Jawa dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); 2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437); 3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 7. Keputusan Presiden R.I. Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005; 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan jo Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2004 tentang Perubahan Kepmenhub Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu – Rambu Lalu Lintas Jalan; 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi Departemen Perhubungan
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG UJI-COBA RAMBU NOMOR RUTE PADA JARINGAN JALAN NASIONAL / ARTERI PRIMER DI PULAU JAWA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Yang dimaksud dengan pengertian dalam peraturan ini : 1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel; 2. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan;
3. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna; 4. Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. 5. Kode ruas jalan yang selanjutnya disebut nomor rute adalah kode dalam bentuk angka yang digunakan sebagai identitas dari suatu ruas jalan; 6. Rute adalah kumpulan ruas jalan yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lain secara menerus.
BAB II SISTEM PENOMORAN RUTE JALAN Pasal 2 (1) Nomor rute untuk ruas jalan Nasional dan/atau arteri primer menggunakan angka. (2) Pemberian nomor rute sebagaimana dimaksud ayat (1), mengikuti ketentuan sebagai berikut : a. ruas jalan yang sejajar/paralel dengan Pulau Jawa diberikan nomor ganjil dengan urutan ruas jalan utama dan selanjutnya menyesuaikan mulai dari atas ke bawah (Utara ke Selatan); b. ruas jalan yang melintang pulau diberikan nomor genap dengan urutan mulai dari kiri ke kanan (Barat ke Timur); (3) Nomor rute dan ruas jalan dimaksud ayat (2) sebagaimana lampiran I dan digambarkan dalam lampiran II Keputusan ini; BAB III BENTUK DAN PEMASANGAN RAMBU Bagian Pertama Bentuk, Warna dan Ukuran Pasal 3 (1) Nomor rute sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, untuk jalan Arteri non-tol divisualisasikan dalam bentuk rambu persegi enam (hexagonal) dengan garis tepi hitam, warna dasar putih serta tulisan hitam, sedangkan untuk jalan tol bentuk rambu persegi enam (hexagonal) dengan garis tepi putih, warna dasar hijau serta tulisan putih;
(2) Rambu Nomor Rute sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa rambu yang terpasang tersendiri atau rambu yang ditempelkan pada Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ); (3) Bentuk, warna dan ukuran rambu nomor rute sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana lampiran III Keputusan ini; (4) Penempatan rambu nomor rute pada Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) sebagaimana lampiran IV keputusan ini.
Bagian Kedua Pemasangan dan Pemeliharaan Pasal 4 (1) Pemasangan nomor rute jalan dan penetapan rute jalan sebagai uji coba meliputi ruas – ruas jalan nasional atau ruas jalan arteri primer di Pulau Jawa khususnya Jawa Barat dan Jawa Tengah; (2) Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memasang dan memelihara rambu nomor rute jalan yang digunakan untuk uji coba sebagaimana dimaksud ayat (1); BAB IV SOSIALISASI DAN PUBLIKASI Pasal 5 Rambu nomor rute jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan dalam Peta Angkutan Lebaran Tahun 2005/1426 H sebagai media sosialisasi dan publikasi. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS Pasal 6 Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan teknis pemberlakuan ketentuan ini.
Pasal 7 Uji coba rambu nomor rute berdasarkan peraturan ini berlaku selama 6 bulan mulai tanggal 1 bulan Oktober tahun 2005 sampai dengan tanggal 31 bulan Maret tahun 2006.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 (1) Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan analisis dan evaluasi penetapan dan pemberlakuan sistem penomoran rute jalan Nasional/Arteri Primer; (2) Pelanggaran terhadap Peraturan ini tidak dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal : 26 September 2005 DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Ttd Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc. NIP. 120 092 889 Tembusan Yth. : 1. Menteri Perhubungan (sebagai laporan); 2. Menteri Pekerjaan Umum (PU); 3. Sekjen Departemen Perhubungan; 4. Dirjen Bina Marga, Departemen PU; 5. Dirlantas Babinkam Polri; 6. Direksi PT. Jasa Marga (Persero).
Lampiran I Nomor : Tanggal :
Peraturan Direktur Perhubungan Darat SK.1321/AJ.401/DRJD/2005 26 September 2005
Jenderal
PETA NOMOR RUTE JALAN NASIONAL (ARTERI PRIMER) PULAU JAWA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Ttd Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc. NIP. 120 092 889 Lampiran I Nomor : Tanggal :
Peraturan Direktur Perhubungan Darat SK.1321/AJ.401/DRJD/2005 26 September 2005
Jenderal
TABEL NOMOR RUTE JALAN NASIONAL (ARTERI PRIMER) PULAU JAWA Jaringan jalan dengan nomor rute ganjil Nomor rute
Ruas jalan
1
Merak – Cilegon – Serang – Tangerang – Jakarta - Bekasi – Karawang – Cikampek – Pamanukan – Lohbener – Palimanan – Cirebon – Tegal – Pekalongan – Semarang – Kudus – Rembang – Tuban – Babat – Lamongan – Gresik – Surabaya – Sidoarjo – Pasuruan – Probolinggo – Situbondo – Ketapang
5
Jakarta – Depok – Bogor – Sukabumi – Cianjur – Padalarang – Bandung – Cileunyi – Nagrek – Malangbong – Rajapolah – Ancol – Ciawi – Cikoneng – Ciamis – Majenang – Wangon – Buntu – Kebumen – Purworejo – Wates – Yogyakarta – Wonosari – Pacitan – Jetis – Tenggalek – Tulungagung – Blitar – Kepanjen – Pronojiwo – Lumajang – Jatiroto – Rambipuji – Jember – Banyuwangi – Ketapang Cileunyi – Sumedang – Kadipaten – Palimanan
7
Lohbener – Indramayu – Karangampel – Cirebon
9
Ajibarang – Purwokerto – Banyumas – Klampok – Banjarnegara – Wonosobo – Temanggung – Secang
15
Yogjakarta – Klaten – Kartosuro - Solo – Sragen – Ngawi – Caruban - Nganjuk – Kertosono - Jombang – Mojokerto – Surabaya
3
Jaringan jalan dengan nomor rute genap Nomor rute 2 4 6 8 10 14 16
Ruas jalan Cilegon – Anyer – Sp. Labuan Cikampek – Purwakarta – Plered – Padalarang Tegal – Slawi – Prupuk – Bumiayu – Ajibarang – Wangon – Cilacap Purwokerto – Rawalo – Maos – Gumir Banyumas – Buntu Semarang – Ungaran – Bawen – Ambarawa – Secang – Magelang – Muntilan – Sleman – Yogyakarta Bawen – Salatiga – Boyolali – Kartosuro
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Ttd Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc. NIP. 120 092 889
Lampiran I Nomor : Tanggal :
Peraturan Direktur Perhubungan Darat SK.1321/AJ.401/DRJD/2005 26 September 2005
BENTUK, UKURAN DAN WARNA RAMBU NOMOR RUTE
1. UNTUK JALAN NASIONAL/ARTERI PRIMER :
1
25
CONTOH 1
CONTOH 2
250 mm
2. UKURAN DETAIL RAMBU DENGAN 1 (SATU) ANGKA H A
F
B E
C 150 mm
D G
250 mm
UKURAN HURUF : A = 50 mm B = 60 mm C = 60 mm D = 80 mm E = 200 mm F = 25 mm G = 300 mm H = 150 mm
Jenderal
3. UKURAN DETAIL RAMBU DENGAN 2 (DUA) ANGKA
25 A
E
C
B
D G F
UKURAN HURUF : A = 60 mm B = 65 mm C = 20 mm D = 60 mm E = 20 mm F = 200 mm G = 250 mm H = 300 mm
H
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Ttd
Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc. NIP. 120 092 889
Lampiran I Nomor : Tanggal :
Peraturan Direktur Perhubungan Darat SK.1321/AJ.401/DRJD/2005 26 September 2005
Jenderal
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Ttd Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc. NIP. 120 092 889
