MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 397/Kpts-II/2005 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KEPADA PT. MITRA PERDANA PALANGKA ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS + 56.000 (LIMA PULUH ENAM RIBU) HEKTAR DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MENTERI KEHUTANAN, Membaca
:
1. Surat Direktur Utama PT. Mitra Perdana Palangka Nomor 10/DIRUT/MPP/I/2004 tanggal 19 Januari 2004 Perihal Permohonan Mengikuti Pelelangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam di Provinsi Kalimantan Tengah; 2. Akta Nomor 01 tanggal 2 Oktober 1999 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Mitra Pedana Palangka, yang dibuat di hadapan R.A. Setiyo Hidayati, SH. Notaris di Palangka Raya, dan telah disahkan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor C- 1529.HT.01.01.TH.2002 tanggal 25 Juni 2002, beserta Akta perubahannya Nomor 36 tanggal 15 Januari 2003, yang dibuat di hadapan Ny. Machrani Moertolo S, SH. Notaris di Jakarta.
Menimbang
:
a. bahwa hutan produksi sebagai sumber daya alam yang mempunyai potensi ekonomi, perlu dimanfaatkan secara optimal dan lestari bagi kepentingan pembangunan ekonomi nasional; b. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam hutan produksi tersebut butir a, berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor SK. 104/Menhut-VI/2004 tanggal 13 April 2004, PT. Mitra Perdana Palangka telah ditetapkan sebagai pemenang penawaran dalam pelelangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atas areal hutan produksi seluas ± 56.000 (lima puluh enam ribu) hektar di kelompok hutan Sungai Busang – Sungai Bohongi, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah; c. bahwa berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Nomor S.43/MenhutVI/Rhs/2004 tanggal 14 Desember 2004 kepada PT. Mitra Perdana Palangka diberikan persetujuan prinsip pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atas areal hutan produksi seluas ± 56.000 (lima puluh enam ribu) hektar yang terletak di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah; d. bahwa berdasarkan surat kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor S.115/VIISET/RHS/2005 tanggal 18 Juli 2005, areal dimaksud butir c seluruhnya dapat diusahakan sebagai areal IUPHHK pada Hutan Alam; e. bahwa PT. Mitra Perdana Palangka telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga kepadanya dapat diberikan izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atas areal hutan produksi seluas ± 56.000 (lima puluh enam ribu) hektar yang terletak di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah; f. bahwa...
f.
Mengingat
:
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pemberian IUPHHK pada Hutan Alam kepada PT. Mitra Perdana Palangka atas areal hutan produksi seluas ± 56.000 (lima puluh enam ribu) hektar di Provinsi Kalimantan Tengah.
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri; 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan; 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 jis. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; 17. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 19. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; 20. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 602/Kpts-II/1998 jo Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 622/Kpts-II/1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hutan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan; 21. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4795/Kpts-II/2002 tentang kriteria dan indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari pada Unit Pengelolaan; 22. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8171/Kpts-II/2002 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam pada Hutan Produksi yang Dapat Diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam; 23. Keputusan...
23. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/Kpts-II/2002 jis Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10031/Kpts-II/2002 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 59/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Izin Pemungutan Hasil Hutan, dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan; 24. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 33/Kpts-II/2003 jis. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2004 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.58/Menhut-II/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Alam atau Hak Pengusahaan Tanaman yang Telah Mendapat Persetujuan Prinsip Berdasarkan Permohonan; 25. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 16/Kpts-II/2004 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan, dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam. 26. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 124/Kpts-II/2003 jis Nomor SK.445/Kpts-II/2004 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan; 27. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2005 tentang Penatausahaan Hasil Hutan; 28. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 128/Kpts-II/2003 jis Nomor 446/KptsII/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Dana Reboisasi; 29. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 149/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kelangsungan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam; 30. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 150/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penyerahan dan Penerimaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Sebelum Jangka Waktu Izin Berakhir; 31. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 208/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam di Unit Manajemen Dalam Rangka Pengelolaan Hutan Secara Lestari; 32. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 428/Kpts-II/2003 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.401/Menhut-II/2004 tentang Izin Peralatan untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu; 33. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 149/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kelangsungan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam; 34. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi 35. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 jis Nomor P.17/Menhut-II/2005 dan Nomor P.35/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen; Memperhatikan :
1. Rekomendasi Bupati Murung Raya Nomor 510-12/400/EK tanggal 7 Oktober 2003 2. Rekomendasi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 602/1556/Dishut tanggal 6 November 2003. MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERTAMA
: (1) Memberikan IUPHHK pada hutan Alam kepada PT. Mitra Perdana Palangka atas areal hutan produksi seluas ± 56.000 (lima puluh enam ribu) hektar, yang terletak di kelompok hutan Sungai Busang - Sungai Bohongi, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana terlukis pada peta lampiran keputusan ini. (2) Areal...
(2) Areal kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seluas ± 43.312 (empat puluh tiga ribu tiga ratus dua belas) hektar, sisanya merupakan kawasan lindung dengan kelerengan > 40% seluas ± 2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh ) hektar, dan kawasan perlindungan setempat berupa sempadan sungai, areal perlindungan plasma nutfah, kebun benih dan lain-lain, tidak boleh diekploitasi, namun pengawasan dan pengamanannya menjadi tanggung jawab perusahaan; (3) Kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai, mata air, pelestarian plasma nutfah, pengungsian satwa liar, dan lain-lain) harus dikelola sebagai kawasan konservasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. KEDUA
:
Letak dan luas definitif areal kerja IUPHHK pada Hutan Alam tersebut Amar KESATU ditetapkan oleh Departemen Kehutanan setelah dilaksanakan pengukuran dan penataan batas di lapangan.
KETIGA
:
PT. Mitra Perdana Palangka sebagai pemegang IUPHHK pada Hutan Alam berhak: a. Melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang tertuang dalam keputusan ini dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya. b. diberikan Jatah Produksi hasil hutan kayu tahunan:
KEEMPAT
:
Etat luas maksimum
= 1.237 hektar/tahun
Etat jumlah batang maksimum
= 11.034 batang/tahun
Etat volume maksimum
= 51.600 m3/tahun.
PT. Mitra Perdana Palangka sebagai pemegang IUPHHK pada hutan alam harus memenuhi kewajiban sebagai berikut: 1. Membuat dan Menyerahkan: a. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) pada hutan alam untuk seluruh areal kerja selama jangka waktu berlakunya izin, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak izin diterbitkan; b. Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKL UPHHK) pada hutan alam 3 (tiga) bulan sejak RKUPHHK disahkan, c.
Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK) pada hutan alam sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum RKT tahun berjalan;
2. Melakukan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) sesuai lokasi dan jenis tanaman yang dikembangkan. 3. Melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Melakukan penatausahaan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi kehutanan yang berlaku (PSAK 32). 5. Menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri primer hasil hutan. 6. Melakukan kegiatan secara nyata dan bersungguh-sungguh dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak izin diterbitkan. 7. Menggunakan peralatan kerja yang jumlah dan atau jenisnya sesuai dengan izin. 8. Melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu sesuai ketentuan yang berlaku. 9. Melakukan kerjasama dengan Koperasi masyarakat setempat paling lambat 1 (satu) sejak izin diterbitkan. Kerjasama dapat berupa penyertaan saham atau kerjasama dalam usaha pada segmen kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam. 10. Melaksanakan...
10. Melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dengan kemampuan sendiri, meliputi kegiatan-kegiatan pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu sesuai Rencana Kerja (RK), Rencana Kerja Lima Tahun (RKL), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), IUPHHK pada Hutan Alam yang disahkan, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11. Melaksanakan penataan batas areal kerjanya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan, diselesaikan dalam waktu 3(tiga) tahun dan selanjutnya ditetapkan areal kerjan definitif. 12. Melaksanakan permudaan secara alami atau buatan dan pemeliharaan hutan. 13. Membuat dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku. 14. Melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya dari gangguan keamanan. 15. Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas hasil hutan kayu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 16. Mempekerjakan tenaga profesional di bidang kehutanan, dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. 17. Membantu pengembangan sosial budaya dan ekonomi (kesejahteraan) masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar areal kerjanya. 18. Memperlancar petugas yang mengadakan bimbingan, pengawasan dan penelitian. 19. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dan peraturan perundangan yang berlaku. KELIMA
:
(1) IUPHHK pada hutan alam ini tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri Kehutanan; (2) Pemegang IUPHHK pada hutan alam dialarang mengontrakkan atau menyerahkan seluruh kegiatan usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Kehutanan.
KEENAM
:
(1) IUPHHK pada hutan alam tidak merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan; (2) Areal hutan yang dibebani IUPHHK pada hutan alam ini, tidak dapat dijadikan jaminan atau dijaminkan kepada pihak lain.
KETUJUH
:
(1) Apabila di dalam areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan
alam terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut dikeluarkan dari areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam.
(2) Apabila lahan tersebut pada butir 1 (satu) dikehendaki untuk dijadikan areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam, maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. Mitra Perdana Palangka dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. KEDELAPAN
:
(1) Minimal setiap 3 (tiga) tahun izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam ini diadakan penilaian untuk mengetahui kemampuan pengelolaannya sesuai ketentuan yang berlaku; (2) Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KESEMBILAN...
KESEMBILAN
:
Sebelum IUPHHK pada Hutan Alam ini diserahkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, PT Mitra Perdana Palangka wajib membayar lunas Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Alam yang terhutang sesuai dengan ketentuan yang peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KESEPULUH
:
Dalam hal PT Mitra Perdana Palangka sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak dapat membayar lunas Iuran Usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada Amar KESEMBILAN, maka IUPHHK pada Hutan Alam ini tidak dapat diserahkan dan ditarik kembali.
KESEBELAS
:
Keputusan ini dan lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
KEDUABELAS
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 45 (empat puluh lima) tahun, kecuali apabila diserahkan kembali oleh pemegang izin yang bersangkutan atau dicabut oleh Menteri Kehutanan.
Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 23 Nopember 2005 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Ttd. Suparno, SH. NIP.080068472
MENTERI KEHUTANAN,
Ttd. H.M.S.KABAN, SE, M.Si
Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Dalam Negeri; Menteri Keuangan; Menteri Pertanian; Menteri Perdagangan; Menteri Perindustrian; Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Menteri Energid an Sumberdaya Mineral; Kepala Badan Pertanahan Nasional Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan; Gubernur Kalimantan Tengah; Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah; Bupati Murung Raya; Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Murung Raya; Direktur Utama PT. Mitra Perdana Palangka. Lampiran....
