2005

PUTUSAN NOMOR : 80 K/TUN/2005 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH

A GUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara : DARMAWANSYAH, bertempat tinggal di Pulau Pisang III No. 247, Perumnas Way Kandis Tanjung Senang Bandar Lampung Wates Kedung Sari Pengasih RT. 01, RW. 02 No. 58 Kecamatan Wates Kulon Progo Yogyakarta, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Melawan BADAN

PERTIMBANGAN

KEPEGAWAIAN

(BAPEK),

berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo No. 12 Cililitan Jakarta Timur, TermohonDARMAWANSYAH, Kasasi dahulu Tergugat ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat

telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai

Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil : Bahwa putusan Tergugat No. 141/KPTS/BAPEK/2003 tanggal 25 April 2003 yang amar selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam gugatan dan putusan tersebut telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 18 Desember 2003, sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 22 Desember 2003, dengan demikian maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini masih dalam tenggang waktu 90

hari sebagaimana

ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Bahwa …….

2

Bahwa putusan Tergugat tersebut adalah merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ; Bahwa surat keputusan tersebut merupakan keputusan banding administratif yang diselesaikan melalui upaya administratif dalam pasal 48 jo pasal 51 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ; Bahwa Penggugat adalah Pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan Bandar Lampung sejak tanggal 1 Maret 1981 sampai dengan tanggal 25 April 2003 dengan pangkat Pengatur Tk. I golongan II/d ; Bahwa setelah menerima Surat Keputusan No. 141/KPTS/BAPEK/2003 tanggal 25 April 2003, Penggugat mengajukan keberatan kepada Bupati Bandar Lampung dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 1 ayat (b) dan pasal 16 ; Bahwa ternyata keberatan Penggugat tersebut tidak mendapat tanggapan dari Tergugat,

dengan

demikian

maka

berarti

Tergugat

telah

melanggar

prosedur

sebagaimana telah diatur dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 ; Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan tersebut diatas telah merugikan Penggugat, karena tindakan yang dituduhkan kepada penggugat dilakukan Penggugat dalam rangka melindungi dirinya dari pengeroyokan yang dilakukan oleh keluarga A. Sarwani ; Bahwa tingkat hukuman disiplin berat diatur dalam pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980. Adapun tujuan dijatuhkannya hukuman adalah untuk pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan untuk memperbiki kelakuannya sehingga dapat meningkatkan prestasinya dalam mengabdi kepada Negara dan masyarakat ;

bahwa …….

3

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka sebelum hukuman dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan. Hal ini juga diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 23/SE/1980 pada angka romawi V ; Bahwa tindakan Tergugat menjatuhkan hukuman melalui Surat Keputusan No. 141/KPTS/BAPEK/2003 tanggal 25 April 2003 dengan dalil Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf c, w, x dan c serta pasal 3 ayat (1) a adalah merupakan tindakan yang keliru ; Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah dan rumah dengan berdasarkan Sertipikat Hak Milik, namun tetangga sebelah rumah Penggugat telah mengambil tanah perbatasan dengan mematoknya seluas 1 x 22 = 22 m, sehingga hal ini menjadi masalah tahun 1983 hingga berlarut-larut ; Bahwa pada tahun 1994 terjadi pula pembongkaran rumah oleh tetangga Penggugat tersebut (A. Sarwani) beserta keluarga yang mengakibatkan Penggugat kehilangan peti besi yang berisi surat-surat penting sebagaimana disebutkan dalam gugatan ; Bahwa setiap hari Penggugat merasa dibebani pikiran dan perasaan bahwa Penggugat dimusuhi dan dirugikan oleh A. Sarwani dan keluarganya ; Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juli 1997 sekitar jam 10.00 wib, terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terancam ; Bahwa ketika itu Penggugat yang hendak pergi ke Pasar Tanjung Karang untuk membeli keperluan sehari-hari bagi Penggugat, karena isteri Penggugat telah pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi,

A. Sarwani ……..

4

A. Sarwani dan seorang anaknya yang bernama Elwason telah menghadang Penggugat di Jalan setapak di depan Mesjid Al-Furqon ; Bahwa pada saat itu Penggugat mengatakan bahwa kalau mau soal perkara antara Penggugat dengan keluarga A. Sarwani itu ada di pengadilan Negeri dan ketika mendengar perkataan Penggugat, Elwason menjadi marah dan mengamuk serta menampar Penggugat ; Bahwa ketika Penggugat mengelak dan berbalik menghadapi A. Sarwani, Penggugat berusaha membuang pisau yang ada di tangan A. Sarwani, namun karena ternyata kemudian pisau tersebut mengenai badan dari A. Sarwani ; Bahwa kemudian karena Penggugat merasa terdesak, Penggugat lari dan penggugat dilempari batu oleh Elwason dan setibanya Penggugat di rumah adik Penggugat, aparat kepolisian menjemput Penggugat untuk menyerahkan diri ; Bahwa peristiwa tersebut diatas adalah sungguh-sungguh merupakan suatu kecelakaan dan bukan kesengajaan yang dilakukan Penggugat, apalagi direncanakan terlebih dahulu sebelumnya oleh Penggugat ; Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No. 141/KPTS/ BAPEK/2003 tanggal 25 April 2003, adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) a, b dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

serta melanggar Azas-azas

Umum Pemerintahan Yang Baik dan merugikan Penggugat karena Penggugat kehilangan pekerjaannya ; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat No. 141/KPTS/ BAPEK/2003 tanggal 25 April 2003 ; 3. Memerintahklan Tergugat untuk menerbitkan lagi Surat Keputusan baru dengan

merubah ……..

5

merubah hukuman terhadap Penggugat yang lebih ringan dari hukuman semula atau memberikan hukuman kepada Penggugat dengan menurunkan pangkat setingkat lebih rendah ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 3 Agustus 2004 No. 367/G/2003/PT.TUN.JKT. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.500,(seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ditanggung oleh Negara ; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada

tanggal

19 Agustus 2004 kemudian terhadapnya oleh Penggugat

diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 September 2004 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 173/K/2004/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi

yang memuat alasan-alasan

yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 14 September 2004 ; Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 24 September 2004 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 September 2004 ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, …….

6

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : -

Bahwa

Pemohon

Kasasi/Penggugat

adalah

Pegawai

Dinas

Pertanian

dan

Peternakan Bandar Lampung sejak tanggal 1 Maret 1981 sampai dengan tanggal 25 April 2003 dengan pangkat Pengatur Tk. I golongan ruang II/d. Tindakan yang dituduhkan kepada Penggugat dilakukan Penggugat dalam rangka melindungi dirinya dari pengeroyokan yang dilakukan oleh keluarga A. Sarwani, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang atas perkara pidana No. 166/Pid.B/1997/PN.TK. tanggal 9 Maret 1998 yang menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat dengan hukuman penjara selama 10 tahun adalah merupakan putusan yang tidak adil. Bahwa putusan Termohon Kasasi/Tergugat No. 141/KPTS/BAPEK/2003 tanggal 25 April 2003, yang menguatkan Keputusan Hukuman Disiplin dari Walikota Bandar Lampung No. 888/01/25/2002 tanggal 29 Juni 2002 karena adanya kasus tersebut diatas adalah merupakan putusan yang sangat merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat ; Menimbang : Mengenai keberatan tersebut diatas : Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, seperti yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana

telah

diubah

dengan

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang

Mahkamah Agung ;

Menimbang, …….

7

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Darmawansyah harus ditolak ; Menimbang, bahwa

berdasarkan

Surat

Penetapan

Ketua Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 28 Januari 2004 No. 367/G/2003/ PT.TUN.JKT., maka Pemohon Kasasi/Penggugat dapat beracara secara cumacuma ; Memperhatikan

pasal-pasal

dari

Undang-Undang

No.

14

Tahun

1985

sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004

dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dan

ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundangundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DARMAWANSYAH tersebut ; Menghukum

Pemohon

Kasasi

untuk

membayar biaya perkara dalam

peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Nihil ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 27 Maret 2006 dengan Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Sidang,

Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Chairani A. Wani, SH., MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Chairani A. Wani, SH., MH. Hakim-Hakim Anggota tersebut,

serta …….

8

serta Matheus Samiaji, SH.MH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua:

ttd.

ttd.

Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.

Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

ttd. Chairani A. Wani, SH., MH. Panitera Pengganti : ttd. Matheus Samiaji, SH.MH.

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI. SH. NIP. 220000754