2005

Eksekusi Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana Kehutanan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-III/2005 Execution of The Crime of Forestry Confiscated After The Constitutional Court Decision No. 021 / PUU-III / 2005 Eddy Rifai, Rakhmat Triyono Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung, Mahasiswa PPS Magister Hukum Universitas Lampung Email: [email protected]

Naskah diterima: 10/02/2015 revisi: 10/03/2015 disetujui: 20/03/2015

Abstrak Penelitian mengkaji perspektif eksekusi putusan pengadilan terhadap barang rampasan dari tindak pidana di bidang kehutanan. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan terhadap barang rampasan negara dari tindak pidana dibidang kehutanan, yang amar putusannya menyatakan barang dirampas untuk negara tidak dapat dilakukan ekseskusi yaitu berupa pelelangan, karena peraturan perundang-undangan melarang lelang hasil hutan yang diperoleh dari kejahatan di hutan lindung.Perspektif eksekusi putusan pengadilan terhadap barang rampasan hasil tindak pidana dibidang kehutanan adalah dengan hakim menggunakan terobosan berdasarkan hukum progresif, yaitu pengadilan memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi “Barang bukti dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan sosial”. Kata Kunci: Eksekusi, Putusan Pengadilan, Tindak Pidana Kehutanan

Eksekusi Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana Kehutanan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-III/2005 Execution of The Crime of Forestry Confiscated After The Constitutional Court Decision No. 021/PUU-III/2005

Abstract This study examines the execution of the judgment against the spoils of crime in forestry. Research using normative juridical approach and empirical jurisdiction. Execution of judgments against the state spoils of criminal offenses in the ield of forestry, the injunction decision declared goods coniscated for the state not to do execution the form of an auction, because of legislation prohibiting the sale of forest products obtained from crime in protected forests. Perspective execution of court decisions to loot the proceeds of crime in the ield of forestry is to judge using breakthrough progressive law, the court ruled that the injunction which reads “Evidence coniscated to the state and used for social purposes”. Keywords: Execution, Court Decisions, Forestry Crime

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Tujuanpenyelenggaraanhukum acara pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-UndangHukum Acara Pidana (KUHAP) adalah untuk mencapai dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material (substantial truth) yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu peristiwa pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.1 KUHAP menentukan bahwa apabila putusan hakim merupakan pemidanaan maka putusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disertai pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.2 Putusan pemidanaan berdasarkan Pasal 183 KUHAP baru dapat dijatuhkan hakim apabila terdapat: (i) dua alat bukti yang sah dan (ii) hakim memperoleh keyakinan.3 Menurut Luhut M.P. Pangaribuan4 bukti yang ditemukan hakim dari sudut konsep KUHAP dapat disebut sebagai “bukti yang sempurna” karena sebagai dasar untuk menyatakan kesalahan dan menjatuhkan hukuman.5 Berdasarkan ketentuandi atas menunjukkan bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem ini merupakan perpaduan antara sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (conviction 1 2 3

4

5

Lihat Penjelasan Umum KUHAP Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Luhut M.P. Pangaribuan,Lay Judges dan Hakim Ad Hoc. Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia, 2009, h. 109. Dalam KUHAP, selain “bukti yang sempurna” terdapat juga bentuk “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”. Bukti permulaan yang cukup itu padanannya adalah probable cause (dalam literatur adalah klausula untuk melakukan penangkapan). Bukti yang cukup padanannya adalah probable cause dan reasonablesness (dalam literatur adalah klausula untuk melakukan penahanan).

44

Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015


intime) dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wettelijke). Dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini, tidak cukup keterbuktian itu hanya didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang saja, akan tetapi juga bersamaan dengan itu harus ada keyakinan hakim.6Dengan demikian untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa menurut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, harus dipenuhi dua komponen: (1) pembuktian harus dilakukan atas ketentuan, cara-cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang; (2) keyakinan hakim juga harus didasarkan atas atas ketentuan, cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.7Pada persidangan tahap pembuktian penuntut umum dibebani untuk mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 KUHAP.Pengajuan alat bukti oleh penuntut umum dimaksudkan untuk meneguhkan dan membuktikan dakwaannya.Sebaliknya terdakwa/penasehat hukum diberi kesempatan pula untuk mengajukan alat-alat bukti yang sama untuk melemahkan dakwaan penuntut umum terhadap dirinya. Di samping alat bukti, penuntut umum juga mengajukan barang bukti di persidangan. Menurut Andi Hamzah8“barang bukti dalam perkara pidana ialah barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya rumah yang dibeli dari uang negara hasil korupsi”.Barang bukti tidak hanya diperoleh penyidik dari tindakan penggeledahan, tetapi dapat juga diperoleh dari pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP), diserahkan sendiri secara langsung oleh saksi pelapor atau tersangka pelaku tindak pidana, diambil dari pihak ketiga dan dapat pula berupa temuan dan selanjutnya terhadap benda sita itu dapat menahannya untuk sementara waktu guna kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan.Tindakan tersebut dalam KUHAP disebut dengan penyitaan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “inbesilagneming”.9 Ketentuan tentang penyitaan diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP10 serta dalam Bab V Bagian Keempat dan sebagian dalam Bab XIV KUHAP. M. Yahya 6

7 8 9 10

Elfi Marjuni, Peran Pengadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, Makalah, Yogyakarta: Fakultas Hukum UMY, 2012, h. 9. Lihatjuga. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 253-259. Pasal 184 ayat (1) KUHAP: Alat bukti yang sah ialah:a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk e. keterangan terdakwa. Andi Hamzah, 1986. Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 100. Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti dalam Proses Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 1988, h. 69. Pasal 1 angka 16 KUHAP: Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.


45


Harahap11 menyatakan bahwa yang dimaksud penyitaan dalam KUHAP adalah “upaya paksa yang dilakukan penyidik untuk mengambil atau merampas sesuatu barang bukti tertentu dari seorang tersangka, pemegang atau penyimpan. Tetapi perampasan yang dilakukan dibenarkan oleh hukum dan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan. Setelah barangnya diambil atau dirampas, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya.” Dalam Pasal 94 Ned. Sv ditentukan bahwa yang dapat disita selain yang berguna untuk mencari kebenaran (pembuktian) juga benda-benda yang dapat diputus untuk dirampas, dirusakkan atau dimusnahkan.12Barang bukti dalam perkara pidana setelah proses peradilannya selesai, maka akan dilakukan eksekusi sesuai dengan bunyi amar putusan pengadilan yang tercantum dalam vonis sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP.13 Barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan atau tetap disita untuk barang bukti perkara lain. Terhadap putusan pengadilan yang amarnya menyatakan barang bukti dirampas untuk negara, eksekusinya melalui proses pelelangan yang hasilnya akan disetor ke kas negara.14 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Nomor 41 Tahun 1999) menentukan beberapa tindak pidana dibidang kehutanan, antara lain: 1. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5). 2. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5). 3. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7). Ketentuan Pasal 78 ayat (15) UU No. 41/1999 menyatakan: “Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat 11 12 13

14

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, 2000,h. 102. J.M. van Bemmelen, Strafvordering, Leerbook van het Ned. Strafprocessrecht.S-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1950, h. 198. Pasal 46 ayat (2) KUHAP: Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut diperlukan sebagai barang bukti perkara lain. Barang sitaan untuk keperluan proses peradilan pidana disebut dengan benda sitaan (PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010). Benda sitaan menjadi bagian pemasukan non-pajak dalam PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, yaitu: (1) Penerimaan dari penjualan barang rampasan; (2) Penerimaan dari penjualan hasil sitaan/rampasan; (3) Penerimaan dari ganti rugi dan tindak pidana korupsi; (4) Penerimaan biaya perkara; (5) Penerimaan lain-lain, berupa uang temuan,hasil lelang barang temuan dan hasil penjualan barang; (6) bukti yang tidak diambil oleh yang berhak; (7) Penerimaan denda.

46



angkutnya yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara”. Tetapi dalam prakteknya, terdapat ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.48/ Menhut-II/2006 tanggal 12 Juni 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan yang menyatakan: “Hasil hutan temuan, sitaan dan atau rampasan yang tidak dapat dilelang meliputi satwa dan atau tumbuhan liar dan hasil hutan yang berasal dari hutan konservasi dan atau hasil hutan kayu yang berasal dari hutan lindung”. Berdasarkan ketentuan di atas terhadap barang bukti yang berasal dari hutan lindung tidak bisa dilelang. Padahal pada Pengadilan Negeri Liwa terdapat 2 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)15, yaitu Perkara No. 96/Pid.B/2010/PN.LW dengan barang bukti balok dan papan kayu yang telah dinilai oleh appraisal seharga Rp699.840,00 dan Perkara No. 115/Pid.B/2010/PN.LW dengan barang bukti balok olahan yang telah dinilai oleh appraisal seharga Rp544.990,00yang dalam amar putusan menyatakan barang bukti dirampas untuk negara. Dengan adanya ketentuan yang melarang pelelangan barang bukti tersebut, maka barang yang mempunyai nilai ekonomi tidak dapat menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Bahkan seiring dengan berjalannya waktu barang tersebut nilai ekonominya semakin merosot atau rusak sehingga menjadi barang yang tidak berguna.Tidak dapat dilakukannya eksekusi menjadi tunggakan jaksa dalam penyelesaian pekerjaannya. B. Permasalahan Berdasarkan uraian di atas masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan terhadap barang rampasan hasil tindak pidana kehutanan? (2) Bagaimana perspektif eksekusi putusan pengadilan terhadap barang rampasan hasil tindak pidana kehutanan? C. Metode Penelitian 1. Tipe Penelitian dan Jenis Penelitian Tipe penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan dan menguraikan tentang persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi barang rampasan hasil tindak pidana kehutanan dan perspektif eksekusi barang rampasan hasil tindak pidana kehutanan. 15

Terhadap terdakwanya telah dijatuhi pemidanaan, baik terdakwa maupun penuntut umum menerima putusan dan tidak mengajukan banding.


47


Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian, sedangkan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktek dan mengenai pelaksanaannya. Dalam kaitan dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan adalah: a. Pendekatan perundang-undangan ( statute approach), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kehutanan seperti UUNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP; UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan beberapa peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan objek penelitian. b. Pendekatan konsep (conceptual approach) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang: eksekusi, barang rampasan, dan tindak pidana kehutanan. Dengan adanya konsep yang jelas maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu. 2. Sumber dan Jenis Data Sumber data berasal dari dua sumber yaitu data lapangan dan data kepustakaan, sedangkan jenis data berupa data primer dan data sekunder: a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan, baik melalui pengamatan atau wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan penelitian ini. b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literaturliteratur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder tersebut meliputi: 1) Bahan hukum primer yaitu: UUNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP; UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2) Bahan hukum sekunder yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan dan Surat Keputusan Menteri, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan eksekusi dan barang rampasan.

48



3) Bahan hukum tersier yaitu karya-karya ilmiah, bahan seminar, dan hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. 3. Penentuan Populasi dan Sampel Dalam penelitian ini, populasi terdiri darijaksa kejaksaan negeri, pegawai/ petugas lelang, pengacara/penasehat hukum, dan teoritisi/akademisi. Untuk menentukan sampel dari populasi di atas digunakan metode proportional purposive sampling yang berarti bahwa dalam menentukan sampel disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan proporsi masing-masing sampel yang dianggap telah mewakili populasi terhadap masalah yang hendak diteliti/ dibahas. Sesuai dengan metode penentuan sampel dari populasi yang akan diteliti sebagaimana tersebut di atas maka sampel dalam membahas penelitian ini adalah: 1 orang jaksa Kejaksaan Negeri Sukadana; 1 orangpegawai/petugas lelang; 1 orang pengacara/penasehat hukum; dan 1 orang teoritisi/akademisi. 4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data Dalam pengumpulan data penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut: Untuk memperoleh data sekunder,dilakukan dengan serangkaian kegiatan dokumenter dengan cara membaca, mengutip buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Untuk memperoleh data primer, dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan di wilayah hukumKejaksaan Negeri Liwa, dengan menggunakan metode wawancara. Dalam metode wawancara materi-materi yang akan ditanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian-uraian. 1. 2.

Setelah data tersebut terkumpul, pengolahan data dilakukan dengan cara: Editing, dalam hal ini data yang masuk akan diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansi dengan penelitian. Evaluating, yaitu memeriksa dan meneliti data untuk dapat diberikan penilaian apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan digunakan untuk penelitian.


49


5. Analisis Data Untuk menganalisis data yang telah terkumpul penulis menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk melukiskan kenyataankenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasanpenjelasan, dari analisis tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan secara induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang membahas secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

PEMBAHASAN A. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan terhadap Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana Kehutanan Eksekusi yang dapat mengakibatkan lelang pada dasarnya merupakan barang bukti berupa barang hasil temuan, barang sitaan dan selanjutnya dapat menjadi barang rampasan negara dalam kaitan dengan perkara pidana. Barang sitaan yang dieksekusi lelang Kejaksaan adalah barang-barang sitaan yang merupakan barang bukti dalam perkara pidana, karena pertimbangan sifatnya yang cepat rusak, busuk, berbahaya atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi, maka dapat dilelang mendahului putusan pengadilan berdasarkan Pasal 45 ayat (1) KUHAP. Terhadap barang sitaan yang dijadikan barang bukti, maka Kejaksaan Negeri yang menangani perkara memohon izin kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat perkara berlangsung untuk melelang barang sitaan dan uang hasil lelang digunakan sebagai bukti dalam persidangan. Menurut responden Riyo Saputra,16 jaksa pada Kejaksaan Negeri Liwa, barang sitaan yang digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana dapat menjadi barang rampasan Kejaksaan, jika terdapat beberapa unsur yang dipenuhi oleh hakim untuk dapat merampas suatu barang, yaitu barang sitaan itu kepunyaan si terpidana yang diperoleh dari tindak pidana atau yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, suatu barang sitaan dapat menjadi barang rampasan apabila barang tersebut merupakan barang kepunyaan pelaku, sedangkan jika barang sitaan walaupun digunakan oleh terpidana untuk melakukan tindak pidana atau merupakan hasil dari tindak pidana akan tetapi barang tersebut bukanlah milik terpidana maka terhadap barang tersebut tidak 16

Riyo Saputra, jaksa selaku Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Liwa, wawancara tanggal 14 Desember 2012.

50



dapat dirampas tetapi hanya sebagai barang bukti dan harus dikembalikan kepada yang berhak. Keterangan responden di atas berlaku untuk tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan yang tidak mengatur ketentuan lain mengenai barang bukti, sedangkan terhadap beberapa peraturan perundangundangan seperti UU Kehutanan, UU Narkotika dan UU Perikanan menentukan semua barang bukti dalam perkara tindak pidana dirampas untuk negara/ dimusnahkan. Ketentuan ini bahkan didukung oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor Perkara 021/PUU-III/200517 menolak permohonan pemilik barang (mobil truk) yang dikredit secara leasing/iducia, sehingga barang tersebut masih milik inance, dimana mobil truk digunakan untuk melakukan tindak pidana kehutanan dan dijatuhi putusan pengadilan barang dirampas untuk negara. Tetapi dalam putusan itu terdapat dissenting opinion, yang menyatakan bahwa kepemilikan barang dilindungi oleh Pasal 39 KUHAP, terhadap pemilik barang bukti yang tidak terbukti mengadakan “permufakat jahat” dengan pelaku tindak pidana, maka seharusnya barang bukti dikembalikan kepada yang berhak/pemiliknya. Eksekusi putusan pengadilan terhadap barang rampasan hasil tindak pidana mengacu pada Keputusan Jaksa Agung R.I. No. KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan yang menentukan: Barang rampasan adalah barang bukti yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dinyatakan dirampas untuk negara (Pasal 1); Penyelesaian barang rampasan dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara atau digunakan bagi kepentingan negara, kepentingan sosial atau dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi (Pasal 3); Tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 4);Barang rampasan yang telah diputus oleh pengadilan dilimpahkan penanganannya kepada bidang yang berwenang menyelesaikan barang rampasan sesegara mungkin setelah putuan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan menyertakan salinan vonis atau extract vonis dan pendapat hukum. Setelah menerima barang rampasan, bidang yang berwenang menyelesaikan barang rampasan mengajukan permohonan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan (Pasal 5); 17

Putusan MK No. 021/PUU-III/2005 tanggal 28 Februari 2006.

http://www.mk.go.id/diunduh 28 Desember 2012.


51


Menurut responden jaksa, permohonan izin untuk menjual barang rampasan dilampirkan dokumen atau surat-surat sebagai berikut: 1. Turunan putusan pengadilan atau extract vonis yang membuktikan bahwa barang bukti dimaksud telah dinyatakan dirampas untuk negara. 2. Pertelaan yang jelas dari barang-barang yang akan dilelang tersebut (macamnya, jenisnya, jumlahnya, karat-karatnya, berat dan sebagainya) dalam satu daftar. 3. Kondisi dari barang rampasan oleh instansi yang ada kaitannya dengan barang rampasan tersebut, seelah melakukan penelitian di tempat. 4. Perkiraan harga dasar yang wajar dari instansi berwenang yang didasarkan pada kondisi barang rampasan tersebut. Pemohon lelang sebagaimana dimaksud, mengajukan permohonan kepada Kepala KP2LN setempat untuk dilaksanakan pelelangan. Pelelangan hasil hutan temuan dilakukan oleh Kepala Instansi yang menangani bidang kehutanan setempat, sedangkan untuk pelelangan hasil hutan sitaan menurut Pasal 6 Peraturan Menteri KehutananNo. P.48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan dilakukan sebagai berikut: 1. Jika perkara pada tingkat penyidikan atau penuntutan, hasil hutan tersebut dijual lelang oleh penyidik atau penuntut umum dengan persetujuan dan disaksikan oleh pihak tersangka/kuasa hukumnya. 2. Dalam hal persetujuan dan kesaksian pihak tersangka/kuasa hukumnya sebagaimana dimaksud pada huru a tidak dapat dilaksanakan, makaproses lelang tetap dilaksanakan. 3. Jika perkara pada tingkat pengadilan, hasil hutan tersebut dijual lelang oleh penuntut umum dengan atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan pihak terdakwa/kuasa hukumnya. 4. Jika perkara telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta dinyatakan hasil hutan dirampas untuk negara, maka hasil hutan dijual lelang oleh jaksa pelaksana putusan. Selanjutnya barang rampasan yang telah diterbitkan Keputusan Iain Lelang barang rampasan, segera dilaksanakan pelelangannya dengan perantaraan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Dengan telah dilaksanakan lelang barang rampasan, maka hasil penjualan lelang barang rampasan segera disetor ke Kas Negara dan pelaksanaan penjualan lelang barang rampasan segera dilaporkan kepada JaksaAgung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan.

52



Tetapi menurut responden jaksa, pelaksanaanekekusi putusan pengadilan barang rampasan dalam tindak pidana di bidang kehutanan tidak dapat dilaksanakan, sebagai contoh adalah: putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yaitu Perkara No. 96/Pid.B/2010/PN.LW dengan barang bukti balok dan papan kayu yang telah dinilai oleh appraisal seharga Rp699.840,00 dan Perkara No. 115/Pid.B/2010/PN.LW dengan barang bukti balok olahan yang telah dinilai oleh appraisal seharga Rp544.990,00 yang dalam amar putusan menyatakan barang bukti dirampas untuk negara. Menurut Santoso,18 responden petugas/pegawai lelang KP2LN, barang rampasan yang berupa kayu, baik yang sudah diolah maupun diolah yang berasal dari hutan lindung tidak dapat dilakukan lelang, berdasarkan Peraturan Menteri No.P.48/Menhut-II/2006. Oleh karena adanya penolakan dari KP2LN, maka menurut responden jaksa apabila Kejaksaan tidak melakukan esekusi adalah salah, karena kayu mempuntai nilai ekonomis dan menjadi tunggakan pekerjaan yang belum diselesaikan jaksa dan bahkan dapat menjadi temuan BPK (Badan Permeriksa Keuangan). Menurut Gunawan Raka,19 responden pengacara/penasehat hukum menyatakan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan barang rampasan hasil tindak pidana di bidang kehutanan tidak dapat dilaksanakan karena terdapat adanya peraturan perundang-undangan yang melarangnya. Tetapi menurut Sanusi Husin,20 responden teoritisi/akademisi menyatakan pelaksanaan eksekusi harusnya dapat dilaksanakan karena Peraturan Menteri yang melarang eksekusi adalah peraturan yang derajatnya lebih rendari pada UU Nomor 41Tahun 1999 dan KUHAP.Jadi jaksa tetap dapat menggunakan dasar hukum UU Nomor 41 Tahun 1999 dan KUHAP untuk melakukan pelelangan barang rampasan dari tindak pidana di bidang kehutanan sesuai dengan bunyi amar putusan pengadilan. Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan terhadap barang rampasan negara dari tindak pidana di bidang kehutanan, yang amar putusannya menyatakan barang dirampas untuk negara tidak dapat dilakukan ekseskusi yaitu berupa pelelangan, karena peraturan perundang-undangan melarang lelang hasil hutan yang diperoleh dari kejahatan di hutan lindung. 18 19 20

Santoso adalah pegawai/petugas lelang pada KP2LN Bandar Lampung, wawancara tanggal 17 Desember 2012. Gunawan Raka, SH, pengacara di Bandar Lampung, wawancara tanggal 27 Desember 2012. Prof. Dr. Sanusi Husin, SH, MH, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum USBRJ, wawancara tanggal 28 Desember 2012.


53


B. Perspektif Eksekusi Putusan Pengadilan terhadap Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana Kehutanan Beberapa yurisprudensi terkait dengan barang bukti menyatakan: status barang bukti dan persoalan kepada siapa barang bukti harus dikembalikan adalah termasuk kebijaksanaan judex factie kecuali kalau ditentukan lain oleh undangundang (Putusan Mahkamah Agung No. 100 K/Kr/1974 tanggal 6 Mei 1975). Apakah diserahkan kepada pihak yang paling berhak (saksi korban atau pihak ketiga) dilampirkan dalam berkas perkara yang terpisah atau dirampas untuk negara. UU Nomor 7 Tahun 1955 dan Pasal 39 KUHAP perampasan tidaklah diharuskan (Putusan Mahkamah Agung No. 22 K/Kr/1964 tanggal 22 Desember 1964). Tetapibarang bukti yang terdiri dari barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi harus dirampas untuk negara (Putusan Mahkamah Agung No. 20 K/Kr/1976 tanggal 1 Juli 1978). Putusan pengadilan tentang status barang bukti merupakan wewenang judex factie majelis hakim (Putusan Mahkamah Agung No. 107 K/Kr/1977 tanggal 16 Oktober 1978). Dalam hal terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka semua barang bukti harus dikembalikan kepada terdakwa (Putusan Mahkamah Agung No. 87 K/Kr/1970 tanggal 3 Maret 1972).21 Putusan MK No. 021/PUU-III/200522 yang menolak permohonan pemilik barang yang tidak terlibat kejahatan dalam dissenting opinion menyatakan bahwa apakah barang bukti merupakan milik terpidana atau milik orang lain yang digunakan terpidana untuk melakukan kejahatan harus dilihat dari legal construction kepemilikan barang tersebut. MK juga menyatakan bahwa penjatuhan pidana apakah barang akan dikembalikan pada pemilik, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan atau tetap disita untuk perkara lain diserahkan pada kebijaksanaan judex factie. Jadi hakim yang akan memutuskan mengenai status barang bukti tersebut. Terhadap adanya barang rampasan hasil tindak pidana di bidang kehutanan yang dibiarkan rusak dan hancur sehingga tidak mempunyai nilai ekonomis adalah sangat disayangkan, maka dengan menggunakan legal construction yang ditentukan dalam putusan MK No. 21/PUU-III/2005 dan Pasal 3 Keputusan Jaksa Agung R.I. No. KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan yang menyatakan: “Penyelesaian barang rampasan dilakukan dengan cara dijual lelang 21 22

Musri Nauli, 13 Agustus 2010, Barang Bukti, Alat Bukti dan Pembuktian. http://www.musri.wordpress.com/ diakses tanggal 26 Desember 2012. Putusan MK, loc. cit.

54



melalui Kantor Lelang Negara atau digunakan bagi kepentingan negara, kepentingan sosial atau dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi”, maka perspektif eksekusi putusan pengadilan barang rampasan hasil tindak pidana di bidang kehutanan adalah sebagai berikut: 1. Kejaksaan Negeri meminta penetapan pengadilan untuk menambah amar putusan pengadilan tentang status barang bukti yaitu “barang dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan sosial”. 2. Putusan pengadilan negeri pada waktu yang akan datang dalam amarnya dapat membuat putusan yang berbunyi “barang dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan sosial” Oleh karena KUHAP memberikan kebijaksanaan tentang status barang bukti yang diserahkan pada judex factie, maka dengan amar putusan pengadilan di atas, eksekusi putusan pengadilan terhadap barang rampasan hasil tindak pidana di bidang kehutanan dapat dilaksanakan oleh jaksa dengan menyerahkan balok atau papan dari hasil kejahatan di hutan lindung untuk pembangunan sekolah, rumah-rumah ibadah, dan lain-lain yang sangat membutuhkan material-material tersebut, sehingga nilai ekonomis dari barang tetap dapat dimanfaatkan. Berdasarkan uraian di atas, perspektif eksekusi putusan pengadilan terhadap barang rampasan hasil tindak pidana dibidang kehutanan adalah dengan hakim menggunakan terobosan berdasarkan hukum progresif23, yaitu memutuskan dengan amar putusan pengadilan yang berbunyi “Barang bukti dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan sosial”.

PENUTUP A. Kesimpulan 1. Pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan terhadap barang rampasan negara dari tindak pidana di bidang kehutanan, yang amar putusannya menyatakan barang dirampas untuk negara tidak dapat dilakukan ekseskusi yaitu berupa pelelangan, karena peraturan perundang-undangan melarang lelang hasil hutan yang diperoleh dari kejahatan di hutan lindung. 23

Lihat Satjipto Rahardjo,

Hukum Progresif. Jakarta: Penerbit KOMPAS, 2007, h. 12.


55


2.

Perspektif eksekusi putusan pengadilan terhadap barang rampasan hasil tindak pidana di bidang kehutanan adalah dengan hakim menggunakan terobosan berdasarkan hukum progresif, yaitu pengadilan memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi “Barang bukti dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan sosial”.

B. Saran 1.

Perlu diadakan penyempurnaan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pelelangan Barang Sitaan agar tidak mencantumkan larangan melelang barang-barang hasil kejahatan dari hutan lindung.

2.

Hakim harus berani melakukan terobosan hukum dengan membuat putusan berdasarkan hukum progresif.

DAFTAR PUSTAKA Andi Hamzah, 1986,Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia. _____, 2011, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Graika. Eli Marjuni, 2012, Peran Pengadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, Makalah, Yogyakarta: Fakultas Hukum UMY, h. 9. J.M. van Bemmelen, 1950,Strafvordering, Leerbook van het Ned. Strafprocessrecht. S-Gravenhage: Martinus Nijhoff. Luhut M.P. Pangaribuan, 2009,Lay Judges dan Hakim Ad Hoc. Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia. M. Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Graika. Musri Nauli, Barang Bukti, Alat Bukti dan Pembuktian. http://www.musri. wordpress.com/, diunduh pada 13 Agustus 2010. Ratna Nurul Aiah, 1988, Barang Bukti dalam Proses Pidana, Jakarta: Sinar Graika. Satjipto Rahardjo, 2008, Hukum Progesif. Jakarta: Penerbit KOMPAS.

56


2005

Recommend Documents