2005

P U T U S A N No. 555 K/TUN/2005 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : WALIKOTAMADYA JAKARTA BARAT, berkedudukan di Jalan Raya Kembangan No. 2 Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : M. KOHARUDDIN, SH., dkk., Ka. Sub. Bag. Dokumentasi Hukum dan Pelaporan pada Kantor Walikotamadya Jakarta Barat, berkantor di Jalan Raya Kembangan No. 2 Jakarta Barat, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

melawan TAMARA MANIK, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Raya No. 1, RT. 003/RW. 09, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh anak kandungnya : ALBOIN SIHAR P. SINAGA, bertempat tinggal di Jalan PTB No. 12 RT. 003/RW. 09, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi

dahulu

sebagai Penggugat telah menggugat sekarang

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil : Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Perintah Bongkar No. 2684/1.758.2 tanggal 13 Juli 2004 ; Bahwa obyek gugatan adalah penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Walikotamadya Jakarta Barat selaku Pejabat/Badan Tata Usaha Negara, yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang bersifat : konkrit artinya tidak abstrak yakni Surat Perintah Bongkar, individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara ditujukan kepada individu yaitu Tamaria Manik, final artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah definitive dan karenanya menimbulkan akibat hukum yakni merugikan Penggugat. Sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 1, butir 3, obyek gugatan telah memenuhi unsure keputusan yang dapat digugat di Pengadilan

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 555 K/TUN/2005

Tata Usaha Negara, yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; Bahwa obyek gugatan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final tersebut yaitu Surat Perintah Bongkar bertanggal 13 Juli 2004 diterima Penggugat 14 Juli 2004. Dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 layak diterima ; Bahwa di dalam surat Tergugat dinyatakan bahwa Penggugat telah mendirikan bangunan tanpa ijin (IMB) yang didirikan di atas lokasi tanah Sertifikat Hak Milik No. 276 milik pihak lain yang terletak di Jalan PTB. Raya Cengkareng Indah, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kodya Jakarta Barat, milik Sdr. D.M. Panjaitan, untuk itu Tergugat telah memerintahkan Penggugat membongkar bangunan dan ancaman tindakan penerbitan ; Bahwa sebagai dasar hukum dan pertimbangan keputusan Tergugat termuat dalam Surat Peringatan I dari Tergugat yang telah dibantah Penggugat secara surat tertulis, antara lain : a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) ; b. Undang-Undang No. 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Penguasaan Tanah Tanpa Ijin dari Pemilik, yang berhak atau kuasanya ; c. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ; d. Undang-Undang No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Negara RI Jakarta ; e. Perda No. 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ; f. Perda DKI Jkt. No. 7 Tahun 1991 tentang Pembangunan Dalam Wilayah DKI Jakarta ; g. Surat Keputusan KDKI Jakarta No. 1068 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penertiban

Kegiatan

Membangun

dan

Menggunakan

Bangunan di DKI Jakarta ; Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 51 PRP Tahun 1960, Penerbitan Surat Perintah Bongkar oleh Tergugat ditinjau dari substansi maupun procedural penerbitannya adalah tidak benar dan cacat yuridis, karena bangunan Penggugat berdiri di atas tanah milik Penggugat sendiri berdasarkan tanda bukti hak yang sah berlaku, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 273/Kapuk (dahulu rawa Buaya) Gambar Situasi No. 3628/1974 tanggal 17 Desember 1974. Dengan demikian peraturan-peraturan yang digunakan Tergugat sebagai

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 555 K/TUN/2005

landasan diterbitkannya Surat Perintah Bongkar tersebut tidak dapat diterapkan menjerat pada diri Penggugat ; Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik No. 273 tersebut diperoleh Penggugat dengan Akta Jual Beli No. 10/1983 di Notaris PPAT Soebagyo Ronoatmojo, SH. tanggal 21 Pebruari 1983. Tanah tersebut terletak di Jalan PTB Raya, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat seluas 2.782 m2 tanah Penggugat tersebut belum pernah diputuskan tidak berlaku lagi, atau dicabut atau dinyatakan batal, karena itu keputusan Tergugat telah merugikan Penggugat ; Bahwa ukuran, luas, letak dan batas fisik tanah Sertifikat Hak Milik No. 273 jelas sebagaimana tertera dalam gambar Situasi, pengukuran teknis dan hasil ukur 1974, 1985, 1999, 2001, 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria/Pertanahan yang berwenang. Tanah terletak di sisi sebelah Barat jalan Desa

kampong

Pedongkelan,

sekarang

dikenal

sebagai

Jalan

PTB

Pedongkelan Raya (Cengkareng Indah), dengan batas-batas sebagai berikut : - Utara

: Sertifikat Hak Milik No. 267 ;

- Barat

: Sawah seluas 383 m2 jadi Jalan Anggrek Raya II ;

- Selatan

: Sertifikat Hak Milik No. 276 ;

- Timur

: Jalan Desa Kampung Pedongkelan (PTB Raya) ;

Bahwa

demi

menghindari

gangguan

tindakan

pihak

yang

tak

bertanggung jawab untuk pengamanan dan penguasaan fisik terhadap tanah milik sendiri, sesuai pula ketentuan pertanahan dan fungsi tanah, Penggugat sebagai pemilik tanah lazimnya mendirikan pagar tanda pembatas sesuai Kesepakatan Bersama tanggal 24 Oktober 2002 tidak ada yang dirugikan dan saran Kasi PPT BPNJB, dan bangunan rumah sesuai peruntukan untuk tempat tinggal Penggugat, akan tetapi Tergugat secara sepihak dan sewenang-wenang telah menerbitkan Surat Perintah Bongkar atas bangunan Penggugat dengan suatu alasan bahwa tanah tempat beridirinya bangunan Penggugat milik Sdr. D.M. Panjaitan dan alasan bangunan tanpa ijin, padahal seperti menjadi rahasia umum terhadap bangunan di sekitar milik Penggugat tidak semua juga telah mempunyai ijin, maka terhadap bangunan milik Penggugat tidak dapat diterapkan perda DKI-Jkt. No. 7 Tahun 1991 ; Bahwa demi kepentingan umum Penggugat tidak menuntut ganti rugi atas tanah hak milik Sertifikat Hak Milik No. 273 sebagian yang menjadi Jalan Anggrek Raya dan Jalan Angrek II, seluas masing-masing 33,3 x 10 = 333 m2 dan 5 x 10 = 50 m2 total luas 383 m2 ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 555 K/TUN/2005

Bahwa Penggugat menempati tanah dan rumah di tanah Penggugat Sertifikat Hak Milik No. 273 adalah atas sepengetahuan Walikota Jakarta Barat sesuai Nota Dinas tanggal 3 Januari 1983, pindah dari rumah tanah Sertifikat Hak Milik No. 271 milik Penggugat sendiri yang letaknya berseberangan jalan PTB Pedongkelan karena terpakai kepentingan umum Cengkareng Drain ; Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat perintah Bongkar tersebut jelas merupakan tindakan sewenang-wenang, karena : a. Tergugat tidak mengakomodir bukti fakta hak kepemilikan dan hal-hal yang relevan dengan penerbitan keputusan, yang telah disampaikan oleh Penggugat sebelum obyek gugatan terbit, antara lain Tanda Bukti Hak Sertifikat Hak Milik, Surat Kesepakatan di lapangan yang dibuat tertulis, Surat Permohonan Pengukuran Pengembalian batas oleh pemilik 2 Sertifikat Hak Milik, pernyataan dalam forum, Keterangan Rencana Kota, Saran dari rapat Instansi Teknis Jakarta barat, Surat Kasudin Penataan Pengawsan bangunan (P2B) Jakarta Barat, Kesimpulan Rapat Dinas Teknis Propinsi, Surat BPN Pusat dan Hasil Ukur BPN-JB ; b. Tergugat tidak meneliti kewenangan resume rapat intern yang memvonis hak milik Penggugat yang kemudian dijadikan dasar keputusan ; c. Tergugat tidak mempertimbangkan semua kepentingan pihak yang terkait, terutama kepentingan Penggugat sebagai pemilik tanah Sertifikat Hak Milik yang sah dan berketetapan ; d. Tergugat tidak memberi jawaban atas surat pengaduan mohon perlindungan yang disampaikan Penggugat atas penguasaan areal tanah Sertifikat Hak Milik No. 273 oleh pihak batas dan Tahar, tetapi tidak demikian halnya terhadap pengaduan pihak lain ; e. Tergugat tidak menunggu kejelasan deklaratif dan konstitutif dari instansi berwenang pertanahan atas masalah pokok yaitu pengembalian batas tanah Sertifikat Hak Milik No. 273 dan No. 276 (1974) dan Sertifikat Hak Milik Ganda/Tumpang Tindih Sertifikat Hak Milik No. 3446 (2003) walau Tergugat telah mendapat tembusan surat Badan Pertanahan Nasional ; f. Tergugat seharusnya secara koordinatif mendorong kedua belah pihak dan disertai instansi berwenang untuk mencari solusi adil atas hak masingmasing, yaitu pengembalian hak Sertifikat Hak Milik No. 273 dan No. 276 (1974) dan peninjauan syarat-syarat teknis yuridis Sertifikat Hak Milik No. 3446 (2003) yang bermasalah ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 555 K/TUN/2005

g. Tergugat mencari-cari dalih penerbitan bangunan tanpa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lain-lain yang menunjukkan tiadanya keseimbangan antara sanksi dan penyebabnya ; Apabila Tergugat memperhatikan hal-hal yang Penggugat sampaikan di atas dan menjiwai sumber hukum yang tidak tertulis terutama Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) seharusnya tidak sampai pada penerbitan obyek gugatan ; Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Perintah Bongkar obyek gugatan dan tindakan lainnya apalagi tindakan pembongkaran paksa yang diancam dalam keputusan Tergugat tersebut terhadap bangunan milik Penggugat, selama proses pemeriksaan berlangsung sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini ; Bahwa karena Penggugat sudah lanjut usia (pensiun guru 80 tahun, suami 86 tahun), ingin segera mendapat kepastian hukum dalam sengketa ini, maka dengan mendasarkan kepada ketentuan pasal 98 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 9 Tahun 2004, maka jelas terhadap kepentingan mendesak yakni faktor usia dan kepastian hukum, Penggugat mohon pemeriksaan perkara ini dipercepat ; Bahwa berdasarkan segala apa yang Penggugat uraiakan di atas justru pihak tergugat telah melanggar Undang-Undang No. 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya, sebagai bukti adalah : Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut : “Penguasa daerah dapat mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah yang bukan perkebunan dan bukan hutan tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah yang ada di daerahnya masing-masing pada suatu waktu” ; Pasal 3 ayat (2) menyatakan : “Penyelesaian tersebut pada ayat (1) Pasal ini diadakan dengan memperhatikan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan” ; Bahwa

mengacu

pada

pasal

tersebut

ternyata

mempertimbangkan fakta walau tidak ber- IMB

Tergugat

tidak

tetapi Penggugat tetap

memperhatikan peruntukan penggunaan tanah yang bersangkutan yang faktanya adalah milik Penggugat dan juga dipergunakan oleh Penggugat sesuai dengan

fungsinya.

Keputusan

Tergugat

yang

mengancam

bongkar

bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku ; Bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas tindakan Tergugat telah terpenuhi unsure sebagaimana dinyatakan dalam Pasasl 53 ayat (2) a, b

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 555 K/TUN/2005

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Bahwa di samping melakukan tindakan yang secara eksplisit tercantum dalam Pasal 53 ayat (2) a, b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sebagai dasar gugatan. Keputusan Tergugat yang sepihak telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dibuat oleh Negara yang berasaskan hukum (Rechtsstaat & The Rule Of Law State) yaitu asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas kecermatan, asas keseimbangan dan asas lain yang relevan ; Bahwa karena keadaan darurat (Noodtoestand) keadaan yang memaksa dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi pada diri Penggugat, sangatlah beralasan untuk menunda keputusan Tergugat a quo ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut : DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN : -

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Perintah Bongkar selama pemeriksaan perkara ini beralangsung sampai pada putusan berkekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; 2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Surat Perintah Bongkar No. 2684/1.758.2 tanggal 13 Juli 2004 ; 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tergugat yaitu : Surat Perintah Bongkar No. 2684/1.758.2 tanggal 13 Juli 2004 ; 4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut : Bahwa

Penggugat

di dalam dalilnya

menyatakan bahwa

dasar

kepemilikan dari Penggugat atas lokasi tanah yang menjadi obyek perkara adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 273/Kapuk (dahulu Rawa Buaya) dimana Sertifikat Hak Milik No. 273/Kapuk tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat, oleh karenanya untuk lebih jelasnya permasalahan dalam perkara a quo maka

seharusnya

Kantor

Pertanahan

Jakarta

Barat

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 555 K/TUN/2005

diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo. Namun secara fakta hukum ternyata Kantor Pertanahan

Jakarta Barat tidak diikutsertakan sebagai

Tergugat dalam perkara a quo ; Bahwa sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1975 No. 437/Sip/1973 yang merupakan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijk Verklaard) ; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 112/G.TUN/2004/ PTUN.JKT. tanggal 27 Oktober 2004 yang amarnya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : -

Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; 2. Menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Jakarta Barat tanggal 13 Juli 2004 No. 2684/1.758.2 tentang Pembongkaran Bangunan Tanpa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ; 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha

Negara

tanggal

13

Juli

2004

No.

2684/1.758.2

tentang

Pembongkaran Bangunan Tanpa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ; 4. Menyatakan

Penetapan

No.

112/G.TUN/2004/PTUN-JKT.

tanggal

1

September 2004 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tetap dipertahankan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 289.000,(dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No. 32/B/2005/PT.TUN.JKT. tanggal 25 April 2005 ; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 Juni 2005 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 555 K/TUN/2005

tanggal 5 Juli 2005 sebagaimana ternyata Akta permohonan kasasi No. 075/KAS-2005/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 19 Juli 2005 ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Walikotamadya Jakarta Barat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta barulah tanggal 5 Juli 2005, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi i.c. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 32/B/2005/PT.TUN.JKT. tanggal 25 April 2005 telah terjadi pada tanggal 17 Juni 2005 dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampuai tenggang waktu yang ditetapkan dalam pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Bahwa walaupun dalam memori kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat menyatakan pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 32/B/2005/PT.TUN.JKT. tanggal 25 April 2005 baru diterimanya pada tanggal 22 Juni 2005, namun hal tersebut tidak dikuatkan dengan adanya bukti tertulis, sehingga tidak dapat dipertimbangkan ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah

diubah dan

ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI Menyatakan

permohonan

kasasi

dari

Pemohon

Kasasi

:

WALIKOTAMADYA JAKARTA BARAT tersebut tidak dapat diterima ; Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 17 Desember 2007 oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 555 K/TUN/2005

sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. dan H. Imam Soebechi, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Matheus Samiaji, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua:

ttd.

ttd.

Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.

Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

ttd. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Biaya – Biaya :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i ………………… Rp.

6.000,-

2. R e d a k s i ……………….. Rp.

1.000,-

ttd. Matheus Samiaji, SH., MH.

3. Administrasi ……………….. Rp. 493.000,Jumlah

=

Rp. 500.000,==========

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH. NIP. 220000754

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 555 K/TUN/2005