PUTUSAN Nomor : 222 K/TUN/2005
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara : HANDOYO
LAYMANTO,
Warganegara
Indonesia,
pekerjaan Swasta, alamat Jalan Raya Darmo No.147-149 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Soetanto Hadisuseno, SH., 2. Eko Hadi Purnomo, SH., 3. Djoko Slamet Riyadi, SH., Advokat dan Konsultan Hukum SOETANTO HADISUSENO, SH. dan REKAN, berkantor di Surabaya, Komplek Graha Indah Blok A-1, Jalan Gayung Kebonsari No.46, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2005, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Tebanding; melawan: 1. WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya No.1 Surabaya ; 2. KEPALA DINAS POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURABAYA,
berkedudukan di Jalan Jaksa Agung
Suprapto No.6 Surabaya, Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Pembanding ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi sebagai Tergugat-Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil : Bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari Stasiun Pengisian Bahan
Bakar ………
2
Bakar Umum (SPBU) No.54.0127, terletak di Jalan Sulawesi, Surabaya, yang mana dalam usaha tersebut dilengkapi dengan perijinan sebagai berikut : a. Surat
Ijin
Mendirikan
Bangunan
(IMB)
Nomor
: 1881/234-91/
402.5.09/1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengawasan Bangunan Pemkot Surabaya tertanggal 24 Agustus 1998 ; b. Surat Ijin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor : 530.08/ 201/402.1.03/2000 yang dikeluarkan oleh Walikota Surabaya, tertanggal 2 Agustus 2000 ; c. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 1670/KP/13-1/PDM/ XI/85 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur tertanggal 2 Desember 1985 ; d. Surat Ijin Pemakaian Tanah Sempadan Nomor : 593.108/66/402.5.08/ 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Surabaya tertanggal 23 Juli 1997 ; Surat-surat tersebut di atas sama sekali belum ada pencabutan dari instansi yang
pembatalan atau
berwenang maka demi hukum surat-surat
tersebut sampai saat ini adalah sah menurut hukum ; Bahwa sarana-sarana pendukung dan sifatnya sangat vital dalam pengoperasian SPBU adalah berupa : a. Tangki-tangki yang tertanam dalam tanah untuk penyimpanan bahan bakar ; b. Dispenser atau alat pompa bahan bakar ; c. Tenaga kerja ; Bahwa salah satu sarana yang sangat vital dalam pengoperasian SPBU yaitu berupa tangi-tangki tempat penyimpanan bahan bakar milik Penggugat yang tertanam di dalam tanah tersebut pada hari Jum’at, tanggal 2 Januari 2004 oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bernama J. Soedjono dengan Pangkat Penata Muda Tingkat I NP. 510054574, telah dilakukan penyegelan atas perintah Tergugat II (Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota
Surabaya) ……..
3
Surabaya) berdasarkan Surat Perintahnya Nomor : 300/009/402.4.21/2004 tertanggal 2 Januari 2004, tentang perintah melakukan penyegelan terhadap SPBU di Ruang Terbuka Hijau Wilayah Kota Surabaya ; Bahwa Tergugat II (Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya) di dalam mengeluarkan Surat Perintah Nomor : 300/009/402.4.21/ 2004 tertanggal 2 Januari 2004 berdasarkan Surat Perintah Tergugat I (Walikota Surabaya) Nomor : 800/05/436.1.2/2004 tertanggal 2 Januari 2004 tentang Perintah Melakukan Penyegelan terhadap SPBU di Ruang Terbuka Hijau Wilayah Kota Surabaya ; Bahwa Surat Perintah Penyegelan terhadap SPBU di Ruang Terbuka Hijau Wilayah Kota Surabaya yang dilakukan oleh Tergugat I (Walikota Surabaya) dan Tergugat II (Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya) baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 2 Januari 2004, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 ; Bahwa penyegelan yang dilakukan oleh Tergugat II (Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya) terhadap tangki-tangki tempat penyimpanan bahan bakar milik Penggugat pada hakekatnya sama dengan melakukan penyitaan, oleh karena tanpa ada ijin dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka dengan demikian penyegelan tersebut adalah tidak sah menurut hukum ; Bahwa di dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan Perda Nomor : 7 Tahun 2002 tentang RTH (Ruang Terbuka Hijau) sudah ditentukan tugas dan wewenang PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) secara terperinci di dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2), ternyata dalam ketentuan tersebut tidak ada kewenangan dari Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan penyegelan. Demikian juga dasar Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan penyegelan terhadap SPBU milik Penggugat adalah Pasal 14 ayat (1) sampai
dengan ……..
4
dengan ayat (3) Perda Nomor : 7 Tahun 2002 dimana dalam pasal tersebut tidak disebutkan pula secara tegas dan jelas masalah penyegelan ; Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Nomor : 800/05/436.1.2/2004 tertanggal 2 Januari 2004 oleh Tergugat I (Walikota Surabaya) dan Surat Nomor : 300/009/402.4.21/2004 tanggal 2 Januari 2004 oleh Tergugat II (Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya) serta ditindak lanjuti dengan penyegelan pada tanggal itu juga, maka telah jelas dan nyata perbuatan Tergugat I (Walikota Surabaya) dan Tergugat II (Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya) merupakan perbuatan sewenang-wenang (de tournement de puvoir), melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik dan melanggar hukum administrasi negara. Dengan demikian terdapat alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang No.5 Tahun 1986 ; Bahwa atas tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat II (Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya) yaitu melakukan penyegelan terhadap tangki SPBU milik Penggugat, maka pada tanggal 5 januari 2004 Penggugat mengajukan gugatan pra peradilan terhadap Tergugat II di Pengadilan Negeri Surabaya. Bahwa dalam putusan sela yang dibacakan pada tanggal 4 Februari 2004 menyatakan Hakim Pra Peradilan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara pra peradilan tersebut ; Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menerbitkan Surat Nomor ; 800/05/436.1.2/2004 tertanggal 2 Januari 2004 Nomor : 300/009/402.4.21/2004 tertanggal 2 Januari 2004 serta ditindak lanjuti dengan penyegelan pada tanggal tersebut adalah merupakan keputusan yang bersifat sewenang-wenang, melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik serta melawan hukum administrasi negara, maka Penggugat mohon Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan menyatakan tidak sah atau batal demi hukum serta memerintahkan Tergugat I (Walikota Surabaya) dan
Tergugat II …….
5
Tergugat II (Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya) untuk mencabut kembali surat dan/atau keputusan tersebut serta melepaskan atau mengangkat penyegelan terhadap tangki milik Penggugat ; Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I (Walikota Surabaya) dan Tergugat II (Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya) yang telah menerbitkan Surat Nomor : 800/05/436.1.2/2004 tertanggal 2 Januari 2004 Nomor : 300/009/402.4.21/2004 tertanggal 2 Januari 2004 serta ditindak lanjuti dengan penyegelan pada tanggal tersebut sangatlah merugikan Penggugat, maka adalah wajar menurut hukum apabila Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menunda pelaksanaan surat Tergugat I (Walikota Surabaya) dan Tergugat II (Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya) tersebut disertai untuk segera melepas atau mengangkat penyegelan terhadap tangki SPBU milik Penggugat ; Adapun alasan Penggugat mohon penundaan sebagai berikut : a. SPBU milik Penggugat lokasinya ditengah kota, sehingga keberadaannya untuk memecah arus kendaraan dan menghindari kemacetan lalu lintas, dengan menutup SPBU tersebut akan mengganggu pelayanan masyarakat luas terhadap kebutuhan BBM ; b. Bahwa antara Penggugat dengan PT. Pertamina masih terikat “Surat Perjanjian Penunjukkan Pengelolaan dan Penggunaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU), yang saat ini masih berlaku dan akan berakhir pada bulan Nopember 2004 ; c. Bahwa pendirian SPBU membutuhkan Investasi yang sangat besar yaitu untuk : - Bangunan fisik Rp.1.200.000.000,Dispenser sebanyak 7 buah a. Rp.100.000.000,- = Rp.700.000.000,- ; Disamping itu pendapatan itu bersih yang diterima oleh Penggugat per bulan sebesar Rp.60.000.000,- hingga Rp.70.000.000,- ; d. Bahwa karyawan Penggugat sebanyak 33 orang yang sangat membutuhkan biaya hidup, pendidikan dan lain sebagainya bagi keluarganya, apabila
SPBU ……..
6
SPBU tersebut di tutup akan menimbulkan PHK terhadap karyawan dan akan menambah permasalahan sosial bagi Pemerintah Kota Surabaya ; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon putusan sebagai berikut : PENUNDAAN : - Mohon penundaan atas pelaksanaan Surat Tergugat I (Walikota Surabaya) Surat Nomor ; 800/05/436.1.2/2004 tertanggal 2 Januari 2004 dan Surat Tergugat II (Kepala Dinas Polisi Pamong Praja
Pemerintah Kota
Surabaya) Nomor : 300/009/402.4.21/2004 tertanggal 2 Januari 2004 serta memerintahkan Tergugat I (Walikota Surabaya) dan Tergugat II (Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya) agar segera dan seketika untuk melepaskan atau mengangkat penyegelan terhadap tangki SPBU milik Penggugat, sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde) ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal atau tidak sah : - Surat Tergugat I (Walikota Surabaya) Surat Nomor : 800/05/ 436.1.2/2004 tertanggal 2 Januari 2004 ; - Surat Tergugat II (Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya) Nomor : 300/009/402.4.21/2004 tertanggal 2 Januari 2004 ; 3. Mewajibkan Tergugat I (Walikota Surabaya) dan Tergugat II (Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya) untuk mencabut kembali
Surat Tergugat I Nomor : 800/05/ 436.1.2/2004 tertanggal 2
Januari 2004 tentang Surat Perintah Penyegelan SPBU di Ruang Terbuka Hijau Wilayah Kota Surabaya dan Surat Tergugat II (Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya) Nomor : 300/009/402.4.21/ 2004 tertanggal 2 Januari 2004, tentang Surat Perintah Penyegelan SPBU di Ruang Terbuka Hijau Wilayah Kota Surabaya ; 4. Menghukum Tergugat I (Walikota Surabaya) dan Tergugat II (Kepala
Dinas ……..
7
Dinas Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : Eksepsi Tergugat I : Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang didalilkan oleh Penggugat adalah Surat Perintah Tergugat I kepada Tergugat II tanggal 2 Januari 2004 Nomor : 800/05/436.1.2/2004 tentang perintah penertiban terhadap SPBU yang berada dilokasi jalur hijau milik/yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya (bukti T.1-1) dan surat perintah Tergugat II kepada Sdr. Soedjono dan Sdr. J. Soja tanggal 2 Januari 2004 Nomor : 300/009/ 402.4.21/2004 (bukti T.1-2) ; Bahwa Surat perintah Tergugat I tanggal 2 Januari 2004 Nomor : 800/05/436.1.2/2004 tentang perintah penertiban terhadap SPBU yang berada dilokasi jalur hijau milik/yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang ditujukan kepada Tergugat II bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986, karena : a. Tidak dapat dikatakan sebagai suatu penetapan tertulis yang bersifat final, oleh karena surat tersebut : Memerlukan proses administrasi lebih lanjut untuk melaksanakan penertiban atas bangunan SPBU agar tanah tempat bangunan SPBU berdiri dapat dikembalikan sesuai dengan fungsinya, yakni masih diperlukan surat perintah dari Tergugat II kepada stafnya dan pelaksanaan penyegelan terhadap bangunan SPBU tersebut sebagai saksi administrasi ; b. Tidak menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, karena surat tersebut belum bersifat final sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a ; Bahwa gugatan Penggugat error in persoon, karena surat Tergugat I bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang mendasarkan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986, maka sangat keliru dan salah memasukkan Tergugat I sebagai para pihak dalam gugatan Penggugat ; Bahwa …….
8
Bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan permohonan penundaan sangat tidak beralasan, karena selain pelaksanaan obyek sengketa Tergugat I dan Tergugat II telah selesai dilaksanakan, alasan permohonan penundaan hanya mengada-ada, oleh karena secara yuridis dan fakta Tergugat I sudah lama memberi peringatan sebanyak 3 kali (bukti T.1-3, 4
dan 5) dan
peringatan ketiga dilaksanakan sesuai surat Tergugat I pada tanggal 22 Desember 2003 No.541/5226/436.4.3/2003 tentang peringatan ke III pembongkaran/pemindahan SPBU di lokasi jalur hijau ; Eksepsi Tergugat II : Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Tergugat I Nomor ; 800/05/436.1.2/2004 tertanggal 2 Januari 2004 (bukti TII1) dan Surat Tergugat II Nomor : 300/009/402.4.21/2004 tertanggal 2 Januari 2004 (bukti T.II-2) ; Bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, maka surat Tergugat II tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, karena : a. Syarat dari Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual belum terpenuhi dalam surat Tergugat II, sehingga belum dapat menimbulkan akibat hukum secara langsung bagi Penggugat ; b. Surat Tergugat II merupakan kebijakan internal antara Tergugat II yang ditujukan kepada stafnya, sehingga surat tersebut belum memiliki arti bagi hukum administrasi ; Bahwa merupakan bukti yang sangat nyata surat Tergugat II tidak merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena surat Tergugat II tidak menyebutkan nama Penggugat sebagai pihak yang tertera dalam putusan tersebut, melainkan
surat ………
9
surat Tergugat II No.300/009/402.4.21/2004 tangal 2 Januari 2004 adalah Surat Perintah Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya kepada stafnya ; Bahwa gugatan Penggugat yang berkaitan dengan permohonan penundaan tidak beralasan, karena selain pelaksanaan obyek sengketa Tergugat I dan Tergugat II telah selesai dilaksanakan, alasan permohonan penundaan hanya mengada-ada, karena secara yuridis dan fakta, Tergugat I sudah lama memberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu : a. Surat Walikota Surabaya No.540/2256/402.1.2/2003 tanggal 31 Desember 2002 perihal Peringatan Pembongkaran/Pemindahan SPBU dilokasi jalur hijau ; b. Surat Walikota Surabaya No.540/3319/402.1.2/2003 tanggal 15 Juli 2002 perihal Peringatan Pembongkaran/Pemindahan SPBU dilokasi jalur hijau ; c. Surat Walikota Surabaya No.541/5226/402.4.3/2003 tanggal 23 Desember 2003 perihal Peringatan ke III Pembongkaran/Pemindahan SPBU dilokasi jalur hijau ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 23/G.TUN/2004/PTUN.SBY. tanggal 17 Juni 2004 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : I.
Dalam Penundaan : - Menolak permohonan penundaan terhadap pelaksanaan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan II ;
II.
Dalam Eksepsi : - Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I dan II tidak diterima ;
III. Dalam Pokok Sengketa/Perkara : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal Surat Perintah Nomor :
800/05/436.1.2/2004
tanggal 2 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Tergugat I Walikota
Surabaya ……..
10
Surabaya dan Surat Perintah Nomor : 300/009/402.4.21/2004 tanggal 2 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Tergugat II Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya ; 3. Mewajibkan Tergugat I dan II untuk mencabut obyek sengketa seperti yang dimaksud pada amar putusan angka 2 tersebut di atas ; 4. Menghukum Tergugat I dan II membayar biaya perkara sebesar Rp.194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) secara tanggung renteng ; Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II/ Pembanding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan putusannya No.123/B.TUN/2004/ PT.TUN. tanggal 3 Desember 2004 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : - Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding ; - Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 23/G.TUN/2004/PTUN-SBY. Tanggal 17 Juni 2004 yang dimohonkan banding ; MENGADILI SENDIRI : - Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ; - Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 4 Maret 2005 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Maret 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.23 Srt.G.TUN/2004/PTUN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, kemudian disusul
permohonan mana
oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 28 Maret 2005 ; Bahwa …….
11
Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II/Pembanding
yang pada
tanggal 29 Maret 2005 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 12 April 2005 ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam UndangUndang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : - Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex factie pada halaman 7 sampai dengan 8 yang menyatakan : “bahwa setelah mempelajari kedua obyek gugatan/sengketa tersebut Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa kedua surat tersebut merupakan perintah atasan kepada bawahan yang bersifat intern yang berlaku dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab di lingkungan kerja Para Tergugat/Pembanding dan bukan ditujukan kepada pihak luar dalam hal ini pihak Penggugat/Terbanding, sehingga dengan demikian tidak menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga, dalam hal ini terhadap Penggugat/ Terbanding. Dengan demikian obyek gugatan tersebut bukan merupakan atau memenuhi syarat sebagaimana Keputusan Tata Usaha Negara seperti dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara” ; - Bahwa pertimbangan hukum Judex factie salah dalam menerapkan hukum, karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : a. Surat Perintah No.800/05/436.1.2/2004 tanggal 2 Januari 2004 yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi I yang berisi tentang perintah kepada Termohon Kasasi II untuk melaksanakan penertiban terhadap SPBU
milik ……..
12
milik Pemohon Kasasi dengan melakukan tindakan penyegelan/ penghentian kegiatan usaha secara paksa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya No.7 Tahun 2002 tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau bersama-sama instansi terkait terhadap SPBU yang berada dilokasi jalur hijau ; b. Surat Perintah No.300/009/402.4.21/2004 tanggal 2 Januari 2004 yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi II yang berisi perintah kepada Soejono dan J. Soja staf Sub Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya untuk melakukan penyegelan terhadap SPBU milik Pemohon Kasasi di Jalan Sulawesi – Raya Gubeng Surabaya ; - Bahwa Surat Perintah obyek sengketa a quo merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara berangkai dan masing-masing surat perintah tersebut sudah memenuhi unsur final dan telah menimbulkan akibat hukum sebagaimana dimaksud dengan pengertian final menurut penjelasan otentik dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 “Sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan” ; Bahwa oleh karena obyek sengketa
yang dikeluarkan oleh Termohon
Kasasi I tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, dengan demikian sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, secara gramatikal yang dimaksud dengan definitif adalah sudah pasti dan tidak dapat diubah ; - Bahwa tanpa adanya surat perintah obyek sengketa I
dari Termohon
Kasasi I tersebut, tidak mungkin Termohon Kasasi II dapat menerbitkan surat perintah obyek sengketa II untuk melaksanakan perintah Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II perlu menerbitkan surat perintah kepada Staf Sub Dinas Penyidikan dan Penindakan Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya untuk melakukan tindakan penyegelan SPBU milik Pemohon Kasasi tersebut ; - Bahwa ……..
13
- Bahwa dengan demikian masing-masing surat perintah obyek sengketa a quo
merupakan Keputusan Tata usaha Negara yang definitif dan
menimbulkan akibat hukum bagi Pemohon Kasasi, karena dengan dilakukannya penyegelan tersebut mengakibatkan perubahan keadaan hukum yang telah ada yaitu ditutupnya SPBU milik Pemohon Kasasi di Jalan Sulawesi – Jalan Raya Gubeng Surabaya, sehingga Pemohon Kasasi tidak dapat lagi melanjutkan usahanya mengelola SPBU, oleh karena itu penyegelan tersebut sangat merugikan kepentingan Pemohon Kasasi ; - Bahwa dari segi bentuk formal maupun isi dari obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Termonon Kasasi I dan II adalah telah memenuhi unsurunsur Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo UndangUndang No.9 Tahun 2004, dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur tersebut, maka dapat dijadikan obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara ; Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : - Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, lagi pula mengenai obyek sengketa berupa Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Walikota Surabaya/Tergugat I Nomor : 800/05/436.1.2/2004 tanggal 2 Januari 2004 dan obyek sengketa berupa Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya/Tergugat II Nomor : 300/009/402.4.21/2004 tanggal 2 Januari 2004 adalah bersifat intern dan bersifat umum, bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004, oleh karenanya
bukan merupakan
obyek sengketa Tata Usaha Negara ; Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang, maka permohonan
kasasi ………
14
kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HANDOYO LAYMANTO harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ; Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : HANDOYO LAYMANTO tersebut ; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis,
tanggal 6 Juli 2006 oleh
Prof. Dr. Paulus E.
Lotulung, SH., Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Imam Soebechi, SH. MH.,
dan Titi Nurmala
Siagian, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Karim Manap, SH., Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;
Hakim-Hakim Anggota :
Ketua:
ttd.
ttd.
H. Imam Soebechi, SH. MH.
Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.
ttd. Titi Nurmala Siagian, SH. MH. Panitera-Pengganti : ttd. A. Karim Manap, SH. Biaya- ……..
15
Biaya-biaya : 1. M e t e r a i……………
Rp.
6.000,-
2. R e d a k s i……………
Rp.
1.000,-
3.Administrasi……….…..
Rp.493.000,-
Jumlah
:
Rp.500.000,-
Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG RI. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara
( ASHADI, SH ) NIP. : 220 000 754
