2005

P U T U S A N No. 552 K/TUN/2005 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : SOEKMANA SOMA, bertempat tinggal di Bogor Baru Blok D-3 No. 19 RT. 007/RW. 001, Kelurahan Tegal Lega, Kecamatan Kota Bogor Tengah,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I/Pemban-

ding I ;

melawan MENTERI

DALAM

NEGERI

REPUBLIK

INDONESIA,

berkedudukan di Jalan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ; dan 1. H. HERMAN SURIAWIDJAYA, bertempat tinggal di Komplek Cipaku Indah RT. 001/006, Kelurahan Cipaku, Kecamatan Kota Bogor Selatan ; 2. ROCKY FRANS SUBUN, SH., bertempat tinggal di Jalan Cidangiang RT. 002/008, Kelurahan Tegal Lega, Kecamatan Kota Bogor Tengah ; 3. UNITARIO HARDJANTO, bertempat tinggal di Danau Bogor Raya Blok A 3/7 RT. 001/RW. 0013, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Kota Bogor Timur, para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat II, III, IV/Pembanding II, III, IV ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi

dahulu

Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi Tergugat di muka persidangan Pengadilan

sebagai para dahulu sebagai

Tata Usaha Negara Jakarta

pada pokoknya atas dalil-dalil : Bahwa dalam posita dan petitum gugatan ini telah ada perbaikan dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 8 Juni 2004, sewaktu diajukannya gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari yang terhitung sejak saat ditetapkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (sesuai pasal 55 Undang-

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 552 K/TUN/2005

Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004) ; Bahwa dalam Pilkada Kota Bogor telah digelar berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 95 Tahun 2003 yaitu tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; Bahwa ketentuan dalam melaksanakan Pilkada Kota Bogor telah mengacu kepada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor No. 40/2003 tertanggal 30 Oktober 2003 tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor dalam masa jabatan periode 2004-2009 ; Bahwa mengingat berdasarkan Keputusan DPRD Kota Bogor No. 45/2004 tertanggal 14 Januari 2004 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bogor dalam masa jabatan periode 20042009, yaitu Sdr. Drs. H. Diani Boediarto sebagai Walikota Bogor dan Sdr. H.M. Sahid sebagai Wakil Walikota Bogor ; Bahwa mengingat Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 No. 101) jo. Peraturan Pemerintah No. 151/2000 tentang Tata Cara Pemilihan Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 No. 269, Tambahan lembaran Negara RI No. 4069) ; Bahwa berdasarkan kepada ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 22/1999, DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota. Sedangkan wewenang Pemerintah sesuai ketentuan dalam pasal 40 ayat (3) Undang-Undang No. 22/1999 mempunyai wewenang mengesahkan hasil pemilihan yang telah dilaksanakan oleh DPRD. Namun sebagaimana diatur dalam pasal 20 Undang-Undang No. 22/1999 berikut penjelasannya, bahwa Gubernur mempunyai kewenangan untuk tidak mengijinkan Pelaksanaan Pemilihan

sebelum

seluruh

Dokumen

Pemilihan

dapat

kelengkapan

persyaratan

dipertanggungjawabkan

Administrasi

dan

keabsahannya.

Dan

berdasarkan Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri RI yang ditujukan kepada Para Gubernur di seluruh Indonesia, dalam surat edarannya No. 121/269/SJ. Tanggal 9 Pebruari 2004, perihal Kelengkapan Persyaratan dan Dokumen Administrasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang


bermasalah, jangan serta merta diajukan dulu kepada Pemerintah sepanjang persyaratan administrasi tersebut masih bermasalah ; Bahwa para Penggugat adalah warga masyarakat Kota Bogor asli sebagai Komite Bersama Penyelamat Kota Bogor, yang dalam hal ini merasa kepentingannya telah dirugikan oleh adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri RI yang telah mengeluarkan Keputusan Pengesahan Pengangkatan Walikota Bogor dan Wakil Walikota Bogor yaitu : a. Keputusan Menteri dalam Negeri RI No. 131.32-347 tahun 2004, tanggal 30 Maret 2004 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bogor Propinsi Jawa barat terhadap Sdr. Drs. H. Diani Budiarto, masa jabatan 2004-2009 selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak saat Pelantikan sebagai Kepala Daerah Kota Bogor di Jawa Barat sesuai peraturan perundangundangan ; b. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 132.32-348 Tahun 2004 tanggal 30 Maret 2004 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Bogor Propinsi Jawa Barat terhadap Sdr. H. Mochamad Sahid, masa jabatan 2004-2009 selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak saat Pelantikan sebagai Wakil Kepala Daerah Kota Bogor di Jawa Barat sesuai peraturan perundang-undangan ; Bahwa Keputusan tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang

berlaku,

serta

Keputusan

tersebut

telah

bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus ditarik kembali dan dinyatakan batal atau tidak sah. Sebagaimana tertuang dalam pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ; Bahwa Penggugat I merasa kepentingannya dirugikan karena Penggugat I adalah sebagai peserta dalam pemilihan Calon Wakil Walikota Tahun 20042009, semua persyaratan dalam Peraturan Tata Tertib yang dikeluarkan oleh Keputusan DPRD Kota Bogor No. 40/2003 tertanggal 30 Oktober 2003 telah dipenuhi namun Penggugat I tidak menerima dan sangat berkeberatan dengan adanya keputusan Tergugat tersebut, karena Penggugat I kepentingannya telah dirugikan dalam Tata Tertib Administrasi oleh pihak lain yaitu oleh Sdr. H.M. Sahid yang sama-sama sebagai peserta calon Wakil Walikota dengan menggunakan ijasah yang tidak terdaftar di Depdikbud DKI Jakarta ; Bahwa

Penggugat

II

merasa

kepentingannya

dirugikan

karena

Penggugat II adalah sebagai Ketua Umum Porbes Kota Bogor dan sebagai


Kelompok Komite Bersama Penyelamat Kota Bogor, yang dalam hal ini kepentingannya menolak serta tidak menerima dan sangat berkeberatan sebagai salah seorang warga Kota Bogor dan merasa dirugikan karena dipimpin oleh seorang Kepala Daerah berdasarkan keputusan yang dalam persyaratan administrasi telah menggunakan ijasah yang tidak terdaftar di Kanwil Depdikbud DKI Jakarta ; Bahwa

Penggugat

III

merasa

kepentingannya

dirugikan

karena

Penggugat III sebagai ketua Gapenta Kota Bogor dan sebagai Kelompok Komite Bersama Penyelamat Kota Bogor, yang dalam hal ini kepentingannya menolak serta tidak menerima dan sangat berkeberatan sebagai salah seorang warga Kota Bogor, dan merasa dirugikan karena dipimpin oleh seorang Kepala Daerah berdasarkan keputusan yang dalam persyaratan administrasi telah menggunakan ijasah yang tidak terdaftar di Kanwil Depdikbud DKI Jakarta ; Bahwa

Penggugat

IV

merasa

kepentingannya

dirugikan

karena

Penggugat IV Ketua Umum LSM H. Rysentre Kota Bogor yang dalam hal ini kepentingannya menolak serta tidak menerima dan sangat berkeberatan sebagai salah seorang warga Kota Bogor, dan merasa dirugikan karena dipimpin oleh seorang Kepala Daerah berdasarkan keputusan yang dalam persyaratan administrasi telah menggunakan ijasah yang tidak terdaftar di Kanwil Depsikbud DKI Jakarta ; Bahwa kaitannya dengan para Penggugat dalam perkara tersebut merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yaitu bahwa para Penggugat tidak mau menerima dan merasa berkeberatan sebagai warga Kota Bogor asli yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang berpasangan dengan Wakil Kepala Daerah dalam memperoleh jabatannya dimaksud telah menggunakan ijasah SKYBS/STTB SMA No. seri : 01.OB of P 403 006464 Tahun 1997 atas nama Moch. Sahid, yang tidak pernah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kanwil Depdikbud DKI Propinsi DKI Jakarta, dimana ijasah tersebut

telah

dipergunakan

sebagai

persyaratan

administrasi

untuk

memperoleh jabatan sebagai Wakil Walikota Bogor, maka jelas dalam hal ini telah bertentangan dengan pasal 2 sub d Peraturan Pemerintah No. 151/2000 tentang Pendidikan sekurang-kurangnya SLA atau sederajat yang dibuktikan dengan ijasah pendidikan formal ; Bahwa para Penggugat adalah sebagai Kelompok Komite Bersama Penyelamat Kota Bogor, yang terdiri dari para Tokoh Elemen Masyarakat Kota Bogor Jawa Barat. Yang kesemuanya adalah bertindak untuk diri sendiri dalam kelompoknya, menggugat Menteri Dalam Negeri RI dalam perkara sengketa


Tata Usaha Negara, mengenai untuk dibatalkannya terhadap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat karena terdapat cacat hukum dalam persyaratan administrasinya sehingga tidak sah ; Bahwa Menteri Dalam Negeri RI dalam perkara ini sebagai Tergugat adalah selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan keputusan berupa : -

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.32-347 Tahun 2004 tanggal 30 Maret

2004

tentang

Pengesahan

Pemberhentian

dan

Pengesahan

Pengangkatan Walikota Bogor Propinsi Jawa Barat, memutuskan dan mengesahkan Pengangkatan Drs. H. Diani Budiarto sebagai Walikota Bogor masa jabatan 2004-2009 (bukti P-1) ; -


2004

tentang

Memutuskan,

Menetapkan

dan

Mengesahkan

Pengangkatan Sdr. H. Moch. Sahid sebagai Wakil Walikota Bogor masa jabatan 2004-2009 (bukti P-2 ; Bahwa kedua surat pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota ditandatangani oleh Tergugat dan petikan yang sah sesuai dengan aslinya telah ditandatangani oleh atas nama Sekretaris Jenderal Kepala Pusat Kajian Hukum Departemen Dalam Negeri, yang mana surat-surat tersebut harus dapat dipertanggung jawabakan oleh Tergugat, karena tidak sah dan harus ditarik kembali serta dibatalkan ; Bahwa keputusan Tergugat bersifat konkrit, individual dan final, yang telah menimbulkan akibat hukum bagi para Penggugat. Bahwa kedua keputusan yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat adalah keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum bagi para Penggugat sebagai para Ketua dan Tokoh warga masyarakat dari kelompok Komite Bersama Penyelamat Kota Bogor. Hal mana perbuatan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yakni : -

Konkrit : bahwa kedua surat keputusan tersebut ada dalam bentuk tertulis yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yakni oleh Menteri Dalam Negeri RI, dalam hal ini Tergugat ;

-

Individual : bahwa kedua surat keputusan tersebut yang ditujukan kepada atas nama perorangan, yaitu kepada atas nama Sdr. Drs. H. Diani Budiarto sebagai Walikota Bogor, dan kepada atas nama Sdr. H. Mochamad Sahid sebagai Wakil Walikota secara pasangan tetap ;


-

Final : bahwa kedua surat keputusan tersebut tidak perlu persetujuan dari instansi atasan atau instansi terkait lainnya, yang artinya sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum disebabkan adanya keputusan yang memberikan beschiking/penetapan kepada Drs. H. Diani Budiarto dan kepada Sdr. Mochamad Sahid. Sehingga atas terjadinya penetapan keputusan tersebut para Penggugat sebagai Komite Bersama Penyelamat

Kota

Bogor

merasa

keberatan

dan

merasa

dirugikan

dikarenakan si penerima keputusan tersebut terdapat cacat hukum sewaktu dalam pengajuan proses persyaratan administrasi dalam Peraturan Tata Tertib sebagai Calon Pilihan Kepala Daerah ; Bahwa yang menjadikan dasar terdapatnya cacat hukum adalah Sdr. H. Mochamad Sahid dalam mengajukan persyaratan administrasi dalam peraturan tata tertib untuk menjadi calon Wakil Walikota Bogor periode 2004-2009, telah melampirkan ijasah persamaan SMU yang tidak dibenarkan menurut hukum, sebagaimana telah diterangkan oleh Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Jakarta Sub Dinas Pendidikan SMU DKI Jakarta dengan Nomor Ujian 3301851 bukan atas nama Mochmad Sahid, berdasarkan hal tersebut di atas foto copy SKYBS/STTB SMA dengan Nomor seri : 01.OB-of.P.403 006464 Tahun 1997 atas nama Mochamad Sahid tidak dikeluarkan oleh Kanwil Depdikbud DKI Jakarta (bukti P-3) ; Bahwa ijasah yang tidak benar tersebut digunakan oleh Sdr. Mochamad Sahid dalam ijasahnya Nomor : 01.OB-of.P.403 006464 tertanggal 3 Juni 1997, berdasarkan hasil ujian persamaan SMU Tingkat Atas dengan nomor ujian 3301851 atas nama Mochamad Sahid (bukti P-4), sebetulnya ijasah tersebut bukan milik Sdr. Mochamad Sahid melainkan kepunyaan atas nama Jainal Hasyim (bukti P-5) ; Bahwa setelah diadakan penelitian terhadap Instansi Depdikbud DKI Jakarta dan Depdikbud DKI Jakarta yang telah menerangkan dalam suratnya No. 164/1.851.3 tertanggal 23 Januari 2004, yang menerangkan bahwa nomor ujian 3301851 bukan atas nama Mochmad Sahid dan kanwil Depdikbud DKI Jakarta tidak mengeluarkan SKYBS/STTB SMA Nomor seri : 01.OB-of.P.403 006464 Tahun 1997 kepada atas nama Mochamad Sahid (bukti P-3). Maka dengan dasar keterangan dari Depdikbud tersebut di atas, fraksi-fraksi yang telah menandatangani hasil pemilihan Walikota/Wakil Walikota Bogor periode 2004-2009, telah menyatakan pencabutan kembali atas tanda tangannya (bukti P-6 A sampai dengan P-6 G) ;


Bahwa Sdr. Mochamad Sahid telah melampirkan daftar riwayat hidup bakal Calon Walikota/Wakil Walikota Bogor masa jabatan 2004-2009 antara lain : Dalam identitas pribadi telah mencantumkan nama lengkap H. Mochmad Sahid, SE. dan dalam riwayat hidup Pendidikan SD selesai tahun 1959 di Blora, SMP selesai tahun 1960-1964 di Bogor, SMU/Persamaan selesai tahun 1997 di Jakarta dan Akademi selesai tahun 2003 di Jakarta (bukti P-7). Sedangkan keabsahan ijasahnya dari Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Jakarta telah menerangkan bahwa STIE I/BMI tidak terdapat atas nama Mochamad Sahid, sebagaimana diterangkan dalam suratnya tertanggal 12 Pebruari 2004 (bukti P8) ; Bahwa berdasarkan surat keputusan DPRD Kota Bogor No. 40 Tahun 2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Peraturan Tata tertib pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Masa Jabatan tahun 2004-2009 (bukti P-9), dalam pasal 2 Point 4 berbunyi : Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau yang sederajat, serta dibuktikan dengan ijasah formal. Lalu bagaimana terhadap penyaringan administrasi bakal calon yang terdapat cacat hukum karena menggunakan ijasah yang tidak terdaftar di Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sebagaimana dituangkan dalam pasal 13 ayat (1) mengenai Penyaringan Keabsahan Administrasi ; Bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan menjadi pasangan calon, dimana pasangan calon harus memberikan pernyataan kesepakatan/persetujuan antara pasangan bakal calon, dan apabila tidak terdapat kesepakatan antara bakal calon, maka pasangan bakal calon dimaksud dinyatakan gugur. Hal ini ditegaskan dalam pasal 16 Peraturan Tata Tertib No. 40/2003 tertanggal 30 Oktober 2003. Kemudian dalam pasal 17 berbunyi sebagai berikut : a. Pasangan calon yang telah ditetapkan dengan keputusan DPRD tidak dibenarkan mengundurkan diri, kecuali salah satu dari pasangan tersebut berhalangan tetap atau meninggal dunia ; b. Jika yang bersangkutan memilih untuk tetap mengundurkan diri sebagai pasangan calon, maka secara administrative dianggap tidak mengundurkan diri ; c. Jika pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terpilih, maka hasil pemilihannya dinyatakan batal ; Maka berdasarkan hal tersebut di atas Wakil Walikota terbukti bersalah, maka harus mengundurkan diri atau setidak-tidaknya dibatalkan. Dan jika Wakil Walikota mengundurkan diri atau dibatalkan keputusannya, maka menurut pasal


17 (3) Peraturan Tata Tertib Nomor : 40/2003 tertanggal 30 Oktober 2003 pasangan calon terpilih kedua-duanya dari hasil pemilihannya harus dibatalkan, karena sistim pemilihannya tersebut adalah sistim pasangan bukan sistim perorangan (individu). Dan menurut pasal 33 ayat (1) Peraturan Tata Tertib Nomor : 40/2003 tertanggal 30 Oktober 2003 jika pengaduan masyarakat terbukti dan nyata-nyata terkait dengan calon terpilih, maka hasil pemilihan pasangan calon dinyatakan batal ; Bahwa Tergugat telah mengirimkan surat kepada seluruh para Gubernur di seluruh Indonesia, dalam suratnya No. 121/169/SJ. tertanggal 9 Pebruari 2004, perihal kelengkapan persyaratan dan dokumen Administrasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang antara lain dalam point 4 berbunyi sebagai berikut : Berdasarkan hal-hal tersebut dan untuk menjaga tegaknya demokrasi dan peraturan perundang-undangan, maka bagi proses Pemilihan Bupati dan Walikota yang sudah dilaksanakan oleh DPRD, jangan serta merta

diajukan

dulu kepada Pemerintah sepanjang persyaratan

administrasi masih bermasalah, tetapi agar terlebih dahulu diselesaikan di daerah secara tuntas (bukti P-10). Tetapi mengapa Tergugat secara tergesagesa telah mengeluarkan surat keputusannya, sedangkan permasalahannya belum dituntaskan ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka keputusan Tergugat a quo merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sesuai dengan dalam pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 ; Bahwa berdasarkan gugatan dari para Penggugat adalah karena Tergugat dalam menerbitkan surat keputusannya secara nyata telah melakukan suatu tindakan penyalahgunaan wewenang (Detournement De Pouvoir), dan tindakan

sewenang-wenang

(Willekeur).

Sehingga

tindakannya

telah

menimbulkan kerugian terhadap kepentingan para Penggugat, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan batal dan tidak sah terhadap keputusan Tergugat dimaksud sebagaimana ditegaskan dalam pasal 53 ayat (1) dan (2) sub a dan b Undang-Undng No. 9 Tahun 2004 karena telah menimbulkan kerugian terhadap kepentingan para Penggugat ; Bahwa Tergugat juga tidak meneliti secara cermat atas fakta-fakta yang melandasi penerbitan surat keputusannya, padahal keputusan a quo adalah merupakan beschiking yang semestinya sebelumnya diteliti lebih dahulu atas gejolak yang timbul di masyarakat. Maka dengan demikian secara nyata


Tergugat telah melanggar asas kecermatan yang merupakan bagian dari AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur/The Principles Of Good Governance) ; Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan keputusan No. 131.32-347 tahun 2004 tertanggal 30 Maret 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Bogor Propinsi Jawa Barat, memutuskan dan mengesahkan Pengangkatan Drs. H. Diani Budiarto sebagai Walikota Bogor masa jabatan 2004-2009 (bukti P-1) dan keputusan No. 132.32-348 Tahun 2004 tertanggal 30 Maret 2004 tentang Memutuskan, Menetapkan dan Mengesahkan Pengangkatan Sdr. H. Mochmad Sahid sebagai Wakil Walikota Bogor masa jabatan 2004-2009 (bukti P-2) adalah merupakan perbuatan Tergugat yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Tergugat tidak melakukan penelitian lebih dahulu sehingga tindakan Tergugat merupakan tindakan yang melanggar hukum (vide Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, dan telah menimbulkan kerugian terhadap kepentingan para Penggugat ; Bahwa tindakan Tergugat tidak mempertimbangkan sama sekali atas keputusannya, dengan tanpa adanya penelitian-penelitian terhadap elemenelemen yang terkait yakni tanpa adanya penelitian yang secermat-cermatnya terhadap data-data yuridis atas asal usul riwayat bakal calon Pimpinan Kepala Daerah tersebut, maka dengan demikian tampak jelaslah bahwa Tergugat telah bertindak

sewenang-wenang

bertentangan

dengan

Asas-Asas

Umum

Pemerintahan Yang Baik (pasal 53 ayat (2) sub b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ; Bahwa Tergugat telah melanggar asas kecermatan yang merupakan bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene Beginselen Van Behorlijk Bestuur/The Principles Of Good Governance), karena tindakan Tergugat sebelum menerbitkan surat keputusan kepada atas nama Mochamad Sahid adalah suatu hal yang sangat keliru karena tidak adanya konfirmasi dan penelitian data secara yuridis mengenai status hukum persyaratan administrasi Sdr. Mochamad Sahid. Maka Nampak jelas oleh karena penerbitan keputusan Tergugat kepada atas nama Mochamad Sahid dalam tata cara persyaratan administrasinya terdapat cacat hukum, maka menurut hukum haruslah dibatalkan karena tidak sah ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya cukup beralasan untuk membatalkan pasangan keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat berupa :


-


2004

tentang

Pengesahan

Pemberhentian

dan

Pengesahan

Pengangkatan Walikota Bogor Propinsi Jawa Barat, memutuskan dan mengesahkan Pengangkatan Drs. H. Diani Budiarto sebagai Walikota Bogor masa jabatan 2004-2009 (bukti P-1) ; -

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132.32-348 Tahun 2004 tanggal 30 Maret 2004 tentang

Memutuskan, Menetapkan dan Mengesahkan

Pengangkatan Sdr. H. Mochamad Sahid sebagai Wakil Walikota Bogor masa jabatan 2004-2009 (bukti P-2) ; Karena keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan pasal 20 UndangUndang No. 22 Tahun 1999 jo. Peraturan Tata Tertib dalam pasal 17 No. 40 Tahun 2003 tertanggal 30 Oktober 2003 serta melanggar pasal 2 sub d Peraturan Pemerintah No. 151/2000 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini atau setidak-tidaknya harus dibatalkan demi hukum (Nietig) ; Bahwa demi efektifitas dari gugatan ini, maka Penggugat mohon diterbitkan penetapan penundaan pelaksanaan lebih lanjut terhadap keputusan Tergugat, yang tujuannya dikarenakan terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, serta untuk menjaga citra Pemerintah di mata masyarakat tetap dipandang baik menjujung tinggi hukum sebagaimana dimungkinkan oleh pasal 67 ayat (2) dan (4) Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut : DALAM PENUNDAAN : -

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut pasangan Walikota dan Wakil Walikota Bogor terhadap : -

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.32-347 Tahun 2004 tanggal 30 Maret 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Bogor Propinsi Jawa Barat, memutuskan dan mengesahkan Pengangkatan Drs. H. Diani Budiarto sebagai Walikota Bogor masa jabatan 2004-2009 ;

-

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132.32-348 Tahun 2004 tanggal 30 Maret 2004 tentang

Memutuskan, Menetapkan dan Mengesahkan


Pengangkatan Sdr. H. Mochamad Sahid sebagai Wakil Walikota Bogor masa jabatan 2004-2009 ; Sampai adanya putusan dalam perkara ini, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; 2. Menyatakan pasangan Walikota dan Wakil Walikota (pasangan Drs. H. Diani Budiarto dan H. Mochamad Sahid) periode 2004-2009. berdasarkan Peraturan Tata Tertib pasal 17 sub 3 No. 40/2003 harus dinyatakan batal ; 3. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara berupa : -

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.32-347 Tahun 2004 tertanggal 30 Maret 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Bogor Propinsi Jawa Barat, memutuskan dan mengesahkan Pengangkatan Drs. H. Diani Budiarto sebagai Walikota Bogor masa jabatan 2004-2009 ;

-

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132.32-348 Tahun 2004 tertanggal 30 Maret 2004 tentang Memutuskan, Menetapkan dan Mengesahkan Pengangkatan Sdr. H. Mochamad Sahid sebagai Wakil Walikota Bogor masa jabatan 2004-2009 ;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan : -

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.32-347 Tahun 2004 tertanggal 30 Maret 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Bogor Propinsi Jawa Barat, memutuskan dan mengesahkan Pengangkatan Drs. H. Diani Budiarto sebagai Walikota Bogor masa jabatan 2004-2009 ;

-

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132.32-348 Tahun 2004 tertanggal 30 Maret 2004 tentang Memutuskan, Menetapkan dan Mengesahkan Pengangkatan Sdr. H. Mochamad Sahid sebagai Wakil Walikota Bogor masa jabatan 2004-2009 ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut : Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam eksepsi ini ; Bahwa berkaitan dengan argumentasi/dalil hukum pada angka 3 di atas, maka


substansi daripada gugatan para Penggugat a quo telah masuk dalam lingkup Peradilan Umum yang nota bene mempunyai tugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama sebagaimana diatur dalam pasal 50 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berkompeten untuk memeriksa dan mengadili gugatan para Penggugat yang dalam gugatannya menguraikan suatu peristiwa pidana atau dengan kata lain Majelis Hakim tidak dapat menilai bukti sepihak yang didasarkan hanya pada keterangan dari Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Jakarta Sub Dinas Pendidikan SMU DKI Jakarta yang menyangkut ijasah Sdr. Mochamad Sahid. Di dalam surat Ketua Muda Mahkamah Agung urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara No. 62/Td.TUN/IV/2003 tanggal 4 April 2003 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara se Indonesia perihal Check-list bagi Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara diuraikan bahwa “kalau Hakim mengetahui perihal wewenang absolute, maka ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa tersebut”. Adapun kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah bersifat administrative yang artinya hanya berwenang menilai apakah keputusan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat (obyek gugatan) a quo tersebut sudah sesuai prosedur dan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 151 tahun 2000 tentang tata cara pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selanjutnya dalam gugatannya para Penggugat mengatasnamakan dirinya sebagai Kelompok Komite Bersama penyelamat Kota Bogor yang nota bene merupakan bagian dari kelompok masyarakat. Tergugat berpendapat bahwa gugatan yang mengatasnamakan kelompok masyarakat identik dengan gugatan kelompok masyarakat, a quo seharusnya gugatan ini diajukan ke Pengadilan negari (Peradilan Umum) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Class Action. Sesuai dengan surat Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara No. 62/Td.TUN/IV/2003 tanggal 4 April 2003 perihal Check-List bagi pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara antara lain menyebutkan kalau hakim mengetahui perihal wewenang absolute, maka ia


karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa tersebut. Berkaitan dengan argumentasi tersebut di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; Bahwa para Penggugat tidak berkepentingan karena para Penggugat yang tergabung dalam Kelompok Komite Bersama Penyelamat Kota Bogor sangat tidak tepat untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara kepada pihak Tergugat dengan alasan keberadaan para Penggugat dalam a quo ini jelas sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang ……. dst ……”. Dengan demikian berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tersebut mengandung prinsip hanya seseorang atau badan hukum perdata yang berasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk membuktikan adanya kepentingan para Penggugat yang dirugikan merupakan syarat mutlak yang harus diperhatikan untuk dapat atau tidaknya para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium “Poin D Interest, Point D Action” (ada kepentingan, maka ada gugatan). Adapun arti dari kepentingan diartikan sebagai kepentingan individu yang harus dilindungi oleh hukum yang memenuhi unsure-unsur : a. Para Penggugat yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan sendiri ; b. Kepentingan para Penggugat bersifat pribadi ; c. Kepentingan itu harus bersifat langsung ; d. Kepentingan itu secara obyektif tertentu sifatnya ; Dengan

demikian

jelaslah

bahwa

pengertian

kepentingan

itu

harus

menunjukkan kepada suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu kepentingan/nilai yang memenuhi keempat unsur tersebut. Disamping itu harus dipenuhi pula kepentingan untuk berproses, yaitu apa yang hendak dicapai dengan adanya gugatan yang diajukan oleh para Penggugat. Pencantuman nama Kelompok Komite Bersama penyelamat Kota Bogor merupakan indikasi bahwa gugatan ini mengatas namakan gugatan kelompok masyarakat (class action) yang nota bene harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam


Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Class Action, kemudian yang juga perlu Majelis Hakim pertimbangkan bahwa Kelompok Komite Bersama penyelamat Kota Bogor merupakan suatu Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat yang tidak terdaftar pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa Daerah Kota Bogor yang nota bene bertentangan dengan

Undang-Undang

No.

8

Tahun

10985

tentang

Organisasi

Kemasyarakatan, sehingga legalitas dari kelompok dimaksud sangat diragukan dan merupakan bukti rekayasa politik yang dilakukan oleh para Penggugat dihadapan Majelis Hakim ; Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelaslah tidak terdapat kepentingan para Penggugat yang mengatas namakan Kelompok Komite Bersama Penyelamat Kota Bogor seperti yang diuraikan di atas yang secara langsung dirugikan oleh Tergugat, sehingga dalil para Penggugat dalam surat gugatannya pada hal. 2 butir 3 haruslah ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; Bahwa gugatan tidak jelas/kabur (Obscuur Libelum) karena dalam gugatan para Penggugat pada hal. 1 dan 2 telah mencampuradukkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok yang dalam hal ini dibuktikan dari status Penggugat II yaitu sebagai Ketua Umum Porbes Kota Bogor, Penggugat III sebagai ketua Gapenta Kota Bogor dan Penggugat IV sebagai Ketua Umum LSM H’rysentre Kota Bogor sedangkan Penggugat I adalah kapasitasnya sebagai salah satu bakal calon Wakil Walikota Bogor masa jabatan 2004-2009 yang kesemuanya tergabung dalam Kelompok Komite Bersama Penyelamat Kota Bogor. Dalam ketentuan pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara garis besar hanya mengatur kepentingan seseorang secara pribadi maupun Badan Hukum Perdata yang kepentingannya dirugikan oleh keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tanpa mengatur tuntutan atau gugatan yang mengatas namakan kelompok ataupun komite sebagaimana a quo. Perlu para Penggugat ketahui bahwa kepentingan yang diatur oleh ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 hanyalah bersifat pribadi bukan kelompok, jika dikaitkan dengan tuntutan oleh kelompok masyarakat maka aturan mainnya terdapat di dalam peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Class Action dimana surat gugatan kelompok harus memuat : a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok ; b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota satu persatu ;


c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan ; d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan rinci ; e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda ; f. Tuntutan atau petitum tentang ganti kerugian harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu mempelancar pendistribusian ganti kerugian ; Berdasarkan uraian tersebut pada huruf a sampai dengan f di atas, maka hal yang menjadi dasar gugatan para Penggugat yang mengatasnamakan dirinya sebagai Komite Bersama Penyelamat Kota Bogor sangat tidak jelas atau keliru karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Berkaitan dengan argumentasi/dalil hukum tersebut di atas, maka Pencantuman Komite Bersama Penyelamat Kota Bogor a quo oleh para Penggugat tidak berdasarkan atas hukum sehingga sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; Bahwa dengan gugatan para Penggugat antara fundamentum petendi dengan petitum tidak saling berhubungan satu sama lain sebagaimana diharuskan dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini terbukti bahwa hal. 7 dan 8 dalam gugatannya, para Penggugat menguraikan suatu peristiwa pidana antara lain mengenai adanya keterangan dari Depdikbud DKI Jakarta yang menyatakan bahwa Kanwil Depdikbud DKI Jakarta tidak mengeluarkan SKYBS/STTB SMA Nomor seri : 01.OB of 403 006464 tahun 1997 atas nama Mochamad Sahid, sedangkan dalam petitum (hal yang menjadi tuntutan para Penggugat) pada hal. 12 butir 3 dan 4 menuntut kepada Majelis Hakim agar menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara berupa keputusan Tergugat (obyek gugatan) a quo dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tergugat (obyek gugatan) a quo ; Berdasarkan argumentasi tersebut pada huruf a dan b di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan para


Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ; Bahwa gugatan para Penggugat premature, karena gugatan para Penggugat pada hal. 7 butir 14 menyatakan “bahwa ijasah tidak benar tersebut digunakan oleh Sdr. Mochamad Sahid …….dst……..”. pernyataan para Penggugat tersebut sangatlah menyesatkan karena secara langsung para Penggugat telah melakukan justifikasi yang tidak bertanggung jawab dan hal ini jelas sangat bertentangan dengan pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap” atau lebih dikenal dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocent). Adapun asas hukum yang terkandung dalam pasal 8 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman adalah bersifat universal dan secara jelas asas inipun dimuat dalam ketentuan hukum materiil ataupun formil hukum pidana Indonesia. Lebih lanjut Tergugat menegaskan bahwa makna dari ketentuan pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut cukup jelas yaitu bahwa sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka setiap orang (in casu tidak terkecuali Sdr. H. Mochamad Sahid, Wakil Walikota Bogor periode 2004-2009) wajib dianggap tidak bersalah, atau dengan kata lain para Penggugat tidak dapat melakukan justifikasi terhadap

tuduhan

perbuatan

pidana.

Adapun

yang

berwenang

untuk

memutuskan bahwa ijasah persamaan SMU Sdr. H. Mochamad Sahid mengandung cacat hukum (palsu) adalah Peradilan Umum bukan Peradilan Tata Usaha Negara dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde). Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka pernyataan para Penggugat dalam gugatannya pada hal. 7 butir 14 sangatlah menyesatkan dan tidak berdasarkan atas hukum sehingga dengan demikian sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 061/G.TUN/2004/PTUNJKT. tanggal 9 Agustus 2004 yang amarnya sebagai berikut : I. DALAM EKSEPSI : -

Menolak eksepsi Tergugat ;


II. DALAM POKOK PERKARA : -

Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ;

-

Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para

Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No. 212/B/2004/PT.TUN.JKT. tanggal 25 Januari 2005 ; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I/Pembanding I pada tanggal 15 April 2005 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I/Pembanding I diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Mei 2005 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan kasasi No. 045/KAS-2005/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana dikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 16 Mei 2005 ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Soekmana Soma diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta barulah tanggal 2 Mei 2005, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi i.c. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 212/B/2004/PT.TUN.JKT. tanggal 25 Januari 2005 telah terjadi pada tanggal 19 April 2005 dengan

demikian

penerimaan permohonan

kasasi

tersebut telah melampuai tenggang waktu yang ditetapkan dalam pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Bahwa walaupun dalam memori kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat I menyatakan pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 212/B/2004/PT.TUN.JKT. tanggal 25 Januari 2005 baru diterimanya pada tanggal 15 April 2005, namun hal tersebut tidak dikuatkan dengan adanya bukti tertulis, sehingga tidak dapat dipertimbangkan ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah

diubah dan


ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SOEKMANA SOMA tersebut tidak dapat diterima ; Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 17 Desember 2007 oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. dan H. Imam Soebechi, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Matheus Samiaji, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua:

ttd.

ttd.

Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.

Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

ttd. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Biaya – Biaya :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i ………………… Rp.

6.000,-

2. R e d a k s i ……………….. Rp.

1.000,-

ttd. Matheus Samiaji, SH., MH.

3. Administrasi ……………….. Rp. 493.000,Jumlah

=

Rp. 500.000,==========

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH. NIP. 220000754


2005

Recommend Documents