2005

Nomor : 012/PUU-III/2005

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PANEL PEMERIKSAAN PENDAHULUAN PERKARA NOMOR 012/PUU-III/2005 MENGENAI PENGUJIAN UU NO. 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2005 TERHADAP UUD 1945

RABU, 20 APRIL 2005

JAKARTA 2005

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------

RISALAH SIDANG PANEL PEMERIKSAAN PENDAHULUAN PERKARA NOMOR 012/PUU-III/2005 MENGENAI PENGUJIAN UU NO. 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2005 TERHADAP UUD 1945 I. KETERANGAN

1. 2. 3. 4.

Hari Tanggal Waktu Tempat

5. Acara

: : : :

Rabu 20 April 2005 11.00-11.30WIB Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat : Pemeriksaan Pendahuluan

6. Susunan Panel Persidangan : 1. H. ACHMAD ROESTANDI, S. H. 2. Prof. Dr. H. M LAICA MARZUKI, S. H. 3. Dr. HARJONO, S.H., LLM 7. Panitera Pengganti

: Eddy Purwanto, S.H.

8. Pemohon

: Fathul Hadie Utsman

(Ketua) ( Anggota ) ( Anggota )

2 Risalah Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 012/PUU-III/2005 Mengenai Pengujian UU No. 36 Tahun 2004Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Apbn) Tahun Anggaran 2005 Terhadap UUD 1945, Rabu 20 April 2005

JALANNYA SIDANG SIDANG DIBUKA PUKUL 11.00 WIB 1. KETUA: H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Panel Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa Perkara 012/PUU-III/2005 dalam pengujian Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN dengan ini saya akan buka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 1X

Sebagaimana biasa, kami mohon agar supaya para Pemohon memperkenalkan diri. Silakan. 2. PEMOHON: FATHUL HADIE USTMAN Assalamalaikum wr.wb. Saya Fathul Hadie Ustman sebagai pemohon dan yang kedua sebelah saya. 3. PEMOHON: ABDUL HALIM SUBAHAR, MA Saya Abdul Halim Subahar, M.A. sebagai Pemohon. 4. KETUA: H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Jadi, Pemohonnya, sebenarnya kalau saya lihat banyak, ya? Akan tetapi, yang hadir hanya dua orang, ya? Baiklah, kita lanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk menyampaikan highlight atau ringkasan dari permohonannya. Kami persilakan untuk tidak usah dibaca seluruhnya, tetapi dibacakan atau disampaikan hal-hal yang sangat relevan saja. 5. PEMOHON: FATHUL HADIE USTMAN Saya sebagai pemohon atau kami sebagai pemohon, menganggap bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2005 adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia Pasal 31 3 Risalah Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 012/PUU-III/2005 Mengenai Pengujian UU No. 36 Tahun 2004Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Apbn) Tahun Anggaran 2005 Terhadap UUD 1945, Rabu 20 April 2005

ayat (4) yang menyatakan, bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan Nasional”. Kalau kita lihat, dalam APBN 2004 untuk tahun anggaran 2005 ini, jumlah total anggaran yang tercantum dalam Pasal 5 itu mencapai: 1. Anggaran Belanja Negara 2005 terdiri dari: a. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat. b. Anggaran Belanja untuk Pemerintah Daerah. 2. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat ditetapkan sebesar Rp. 266.222.255.000.000 3. Anggaran untuk Pemda, terdiri dari Rp. 131 triliun, Rp. 549 miliar, Rp. 54 juta, Rp661 ribu sehingga dalam ayat (4) itu, jumlahnya ada sekitar Rp300 atau Rp397 triliun, Rp769 miliar, Rp309 juta, Rp661 ribu. Kemudian, dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari APBN ini, bahwa untuk dana pendidikan di dalam lampiran pagu anggaran, berdasarkan program yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN untuk tahun 2005, Sektor Pendidikan mendapatkan alokasi dana sebagai berikut: • Program pendidikan usia dini sekitar, Rp. 375.220.000.000,• Program wajib belajar pendidikan dasar atau kita buat istilah miliar biar tidak keliru nanti untuk Program pendidikan usia dini Rp. 375.220.000,Program wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun Rp. 8.547.940.000.000,• Program pendidikan menengah Rp. 3.320.240.900.000,• Untuk program pendidikan tinggi Rp. 7.707.159.600.000,• Program pendidikan nonformal Rp. 334.396.400.000,• Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan Rp.. 2.883.325.000.000,• Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Rp.67.775.200.000,• Program penelitian dan pengembangan pendidikan Rp86.390.000.000,• Program managemen dan pelayanan pendidikan Rp360.345.000.000,• Sehingga, di luar pendidikan kedinasan, di sini ada Rp.23.578.576.000.000,• Terakhir, pendidikan kedinasan ada Rp646.967.000.000,- sehingga kalau digabung antara yang ditambah dengan pendidikan kedinasannya ada Rp.24.225.543.000.000,Kalau kita lihat jumlah anggaran ini, maka dana pendidikan di luar pendidikan kedinasan itu, hanya berkisar 6% dari dari APBN saja. Hal tersebut, tentu melanggar amanat konstitusi kita yang mengharuskan, bahwa dana pendidikan harus diprioritaskan alokasinya sekurang-kurangnya 20% dari APBN maupun APBD.


Sehingga, kalau kita hitung real-nya di sini, sekitar Rp.79.000.000.000.000,- yang harus dialokasikan untuk dana pendidikan di luar pendidikan kedinasan. Kalau kita lihat secara keseluruhan dari anggaran pendidikan ini, maka kami menilai bahwa anggaran pendidikan yang ada di APBN ini belum memenuhi amanat konstitusi yang harus diprioritaskan. Di sini, kami tekankan bahwa di situ ada kata-kata diprioritaskan minimal 20%. Kami anggap, pasal ini sudah tidak bisa ditawar lagi. Baik pemerintah, maupun DPR harus memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20%. Karena dalam kenyataannya, dalam APBN itu belum ada 20%, maka kami anggap ini bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (4) tersebut. Demikian. 6. KETUA: H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Ada tambahan tidak? Cukup? Baiklah seperti ditentukan dalam Pasal 39, kali ini merupakan pemeriksaan pendahuluan ya? Di dalam Pasal 39 ayat (1) saya bacakan sebelum, “Sebelum mulai memeriksa pokok perkara Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan”. Jadi, ini akan disampaikan nanti, apakah ini sudah lengkap atau nanti sudah jelas. Hal yang keduanya, “Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan untuk memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari”. Jadi, ini sidang pendahuluan. Sekarang, dalam rangka memberikan nasihat. Jadi kepada Saudara-saudara, agar supaya menjadi lengkap dan jelas permohonan Saudara tersebut, untuk itu kami persilakan kepada para Hakim yang terhormat untuk menyampaikan hal-hal yang kiranya perlu disampaikan untuk menyempurnakan dan lebih menjelaskan permohonan ini. Silakan, Yang Terhormat Bapak Hakim Laica. 7. HAKIM: Prof.Dr.H.M.LAICA MARZUKI , S.H. Bapak Fathul, ini Saudara punya permohonan ini, Saudara bertindak untuk diri sendiri atau mewakili pemohon-pemohon lain? 8. PEMOHON: FATHUL HADIE USTMAN Untuk diri sendiri dan mewakili yang lain. 9. HAKIM: Prof.Dr.H.M.LAICA MARZUKI , S.H. Ada surat kuasanya, Bung Fathul? 5 Risalah Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 012/PUU-III/2005 Mengenai Pengujian UU No. 36 Tahun 2004Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Apbn) Tahun Anggaran 2005 Terhadap UUD 1945, Rabu 20 April 2005

10. PEMOHON: FATHUL HADIE USTMAN Ada. 11. KETUA: H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Duduk, duduk, duduk saja. 12. HAKIM: Prof.Dr.H.M.LAICA MARZUKI , S.H. Jadi Bung Fathul, tatkala Anda mengatakan untuk diri sendiri dan mewakili delapan orang lainnya, maka delapan orang lainnya tidak perlu menandatangani permohonan. Saudara mer-refer kepada surat kuasa itu. Kemudian, tolong dilihat halaman 16 dari Anda punya amar. Itu Petitum ya, bukan potitum ya. Kemudian yang ketiga yang saya ingin sampaikan, amar yang ketiga, Saudara coba perhatikan ya, Saudara mengatakan menyatakan, bahwa “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN tahun 2005 tidak berlaku umum”. Ini tidak ada di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003. Hal itu tidak ada. Kalau sudah dinyatakan tidak mengikat secara hukum, maka berarti dengan sendirinya tidak berlaku umum. Jadi, Saudara kalau bisa saya nasihati Saudara, dihapus saja yang ketiga itu. Kemudian yang keempat, Saudara mencantumkan Petitum yang keempat ini, menyatakan, bahwa “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN tahun 2005 dibatalkan”. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang membatalkan, tetapi menyatakan suatu pasal, suatu ayat dari satu undang-undang itu tidak mengikat, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dipandang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Ini, lagi kalimat yang cukup mengganggu ini, apabila tidak direvisi sebagaimana amanat konstitusi. Tidak usah itu, dihapus saja yang ini. 13. PEMOHON: FATHUL HADIE USTMAN Terima kasih, Bapak Ketua Panelis. 14. KETUA: H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Terima kasih Bapak yang terhormat Hakim Laica. Silakan Bapak Hakim Harjono. 15. HAKIM: Dr. HARJONO, S.H, MCL. Terima kasih, Bapak Ketua. Ini Pemohon jumlahnya ada berapa orang? Sepuluh, ya? 6 Risalah Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 012/PUU-III/2005 Mengenai Pengujian UU No. 36 Tahun 2004Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Apbn) Tahun Anggaran 2005 Terhadap UUD 1945, Rabu 20 April 2005

Dari sepuluh ini, pegawai negeri semua? Pegawai negeri berapa? Saudara Fathul tadi, ini pegawai negeri atau bukan? Empat pegawai negeri? Kalau Bapak Fathul Hadie Ustman bukan Pegawai Negeri? Anda di sini disebut sebagai apa? Guru? LSM? 16. PEMOHON: FATHUL HADIE USTMAN Wali murid. 17. HAKIM: Dr. HARJONO, S.H, MCL. Wali murid? Anda di sini disebut sebagai apa? Guru? LSM Wali murid ya? Jadi, Anda sebetulnya termasuk bukan pada kawasan yang 14 itu? Bukan yang hak konstitusionalnya itu, mendapatkan gaji, upah, imbalan, jaminan sosial? Bukan itu alasan Anda? 18. PEMOHON: FATHUL HADIE USTMAN Membayarnya. 19. HAKIM: Dr. HARJONO, S.H, MCL. Membayarnya, berarti yang kedua? Harus membayar dana operasional yang tidak cukup, dan sebagainya itu? Apakah bisa dipilah-pilah, menjadi poin a, b, c, begitu ya? Bagian nama yang merupakan alasan A, mana yang beralasan B, mana yang beralasan C. Seolah-olah, pada saat itu karena Saudara Fathul Hadie Utsman pemohon pertama, Anda mendalilkan alasannya pada hak konstitusional untuk mendapatkan gaji, upah, imbalan. 20. PEMOHON: FATHUL HADIE USTMAN Halaman 13, di bagian bawah ada A, kemudian dilanjutkan pada halaman 14, ada poin B, C. 21. HAKIM: Dr. HARJONO, S.H, MCL. Hanya kemudian, kan tidak masing-masing itu punya alasan yang sama. Disebutkan saja yang beralasan B siapa, beralasan A siapa, begitu bukan? Siswa ini kan tidak menuntut persoalan gaji, upah, dan sebagainya. Anda masih menjadikan satu itu semua alasan, bukan? Oleh karena itu (...) 7 Risalah Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 012/PUU-III/2005 Mengenai Pengujian UU No. 36 Tahun 2004Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Apbn) Tahun Anggaran 2005 Terhadap UUD 1945, Rabu 20 April 2005

22. PEMOHON: ABDUL HALIM SUBAHAR, MA Sudah saya uraikan satu persatu di A, B, C. Jadi, untuk A itu siswa, B itu untuk tenaga pendidik dan kependidikan, untuk C untuk pengelolaan pendidikan. 23. HAKIM: Dr. HARJONO, S.H., MCL. Halaman berapa itu? 24. PEMOHON: ABDUL HALIM SUBAHAR, MA Halaman 13, 14, 15. 25. HAKIM: Dr. HARJONO, S.H, MCL. Ok, jadi mulai di situ, ya? Baik, saya kira kalau itu sudah ada, saya kira sudah memenuhi. Buktibukti ada, ya? Ini bahwa Anda sebagai perorangan, yang lain sebagai pegawai negeri, yang lain sebagai siswa, ada ya, buktinya? Saya kira cukup. 26. KETUA: H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Terima kasih, Bapak Hakim Harjono. Dari para Hakim tadi, telah diberikan beberapa nasihat. Nah, ini karena sifatnya nasihat, mau dituruti atau tidak, dipersilakan diikuti atau tidak. Jadi, dari tadi dapat disimpulkan, pertama mengenai legal standing. Legal standing, itu jadi sebaiknya dirinci dan dipilah. Jadi, karena di sana harus jelas sekali. Sebab kedudukannya sebagai perorangan, sebagai badan hukum, sebagai lembaga negara, dan sebagainya, itu harus jelas. Kemudian, dipilah ini yang badan hukum. Jadi, sehingga nanti memudahkan bagi pemeriksa untuk menilainya, karena ini sangat penting sekali mengenai masalah ini. Kemudian, kerugian-kerugian yang konstitusional dirinci juga, karena akan lain kerugian konstitusional, ada kelompok satu, ada kelompok dua dan sebagainya. Ini kerugian konstitusional itu adalah kerugian yang mengalir dari Undang-Undang Dasar 1945. Apa kerugian konstitusional yang diderita oleh para pemohon dengan berlakunya undang-undang ini? Hal yang kedua, posita-nya juga harus jelas. Jadi, posita-nya itu uraiannya, ini undang-undangnya, pasal ini. Ini bertentangan dengan ini. Ini analisisnya di sini apa sebabnya bertentangan itu, harus jelas pula. Kemudian, yang petitum tadi oleh yang terhormat Prof. Laica, dikemukakan bahwa petitumnya supaya mengacu kepada Pasal-pasal 56, 57, dan seterusnya. Coba dibaca kembali jangan sampai melewati atau tidak 8 Risalah Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 012/PUU-III/2005 Mengenai Pengujian UU No. 36 Tahun 2004Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Apbn) Tahun Anggaran 2005 Terhadap UUD 1945, Rabu 20 April 2005

sesuai dengan wewenang dari Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan, bahwa bunyi undang-undang atau pasal sekian itu, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Jadi kita, tidak bisa membatalkan, tidak bisa menyarankan, jadi tolong dibaca kembali. Itu mengenai petitum. Saya kira sesuai dengan ini, saya beri waktu 14 hari dan silakan Saudara nanti, Saudara Pemohon menyampaikan tidak usah waktu maksimum mungkin 2-3 hari atau 5 hari bisa disampaikan. Kemudian, kalau ada Saksi, Ahli nanti disiapkan dari sekarang dan sampaikan pada kami sebelum nanti dipanggil. Karena kita akan melihat jadi keahliannya apa? Supaya jangan sampai dia tidak ahli nanti disampaikan ke sini. Saksinya, juga statusnya sebagai apa. Jadi didaftarnya, nanti disampaikan kepada Panitera. Ada hal yang ingin disampaikan, misalnya yang kurang jelas dan lainlain? Silakan. 27. PEMOHON: FATHUL HADIE USTMAN Sudah jelas, Bapak Ketua. 28. KETUA: H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Jadi, Saudara dikasih waktu maksimum 14 hari untuk menyampaikan perbaikan itu. Demikian saya kira sudah selesai. Dengan ini sidang panel Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa Perkara Nomor 012/PUU-III/2005, dengan ini saya nyatakan ditutup. KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.30 WIB


2005

Recommend Documents