PERBANDINGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DEPARTEMEN KESEHATAN NOMOR 1575/MENKES/PER/IX/2005 DENGAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 02001/SK/KBPOM TAHUN 2001
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DEPARTEMEN KESEHATAN RI TAHUN 2009
PERBANDINGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DEPARTEMAN KESEHATAN NOMOR 1575/MENKES/PER/XI/2005 DENGAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 02001/SK/KBPOM TAHUN 2001 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan I. DASAR HUKUM 1.
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 02001/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan I. DASAR HUKUM
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1992 Nomor 100, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) ; 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); 6. Undang-UndangN omor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 7. Sterwerkende Geneesmiddelen Ordonantie, Staatsblad 194 No.419; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan lklan Pangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 131, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867); 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata K erja Kementerian Negara Republik Indonesia; 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia. II. TUGAS
1.
II.
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan. III. FUNGSI
Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. III. FUNGSI
Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina penggunaan obat rasional, farmasi komunitas dan klinik, obat publik dan perbekalan kesehatan, serta bina produksi dan distribusi alat kesehatan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang bina penggunaan obat rasional, farmasi komunitas dan klinik, obat publik dan perbekalan kesehatan, serta bina produksi dan distribusi alat kesehatan; c. penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang bina penggunaan obat rasional, farmasi komunitas dan klinik, obat publik dan perbekalan kesehatan, serta bina produksi dan distribusi alat kesehatan; d. perumusan kebijakan dan perizinan yang berkaitan dengan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal. IV. KEWENANGAN
BPOM menyelenggarakan fungsi: a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan; b. pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan; c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM; d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan; e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.
2. 3. 4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); Keputusan Presiden Nomor 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 173 tahun 2000; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen;
TUGAS
IV. KEWENANGAN BPOM mempunyai kewenangan: a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang pengawasan obat dan makanan; b. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan untuk mendukung pembangunan secara makro;
c. d.
V.
SUSUNAN ORGANISASI
Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan terdiri dari; a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Bina Penggunaan Obat Rasional; c. Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik; d. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; e. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan.
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL Tugas: Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsure di lingkungan Direktorat Jenderal. Fungsi: a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, penyediaan data dan informasi serta perizinan yang berkaitan dengan obat dan makanan; b. Pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian; c. Pengelolaan urusan keuangan; d. penyiapan bahan penataan organisasi dan jabatan fungsional; e. penyiapan bahan urusan hukum dan hubungan masyarakat; f. evaluasi dan penyusunan laporan. Sekretariat Direktorat jenderal terdiri dari; a. Bagian Program dan Informasi Tugas: Melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, penyediaan data dan informasi, serta evaluasi dan penyusunan laporan, serta perijinan yang berkaitan dengan obat dan makanan. Fungsi: a. penyusunan rencana program dan anggaran; b. pengumpulan, pengolahan dan penyediaan data dan informasi; c. perijinan yang berkaitan dengan obat dan makanan; d. evaluasi dan penyusunan laporan.
e. f. V.
Penetapan system informasi di bidang pengawasan obat dan makanan; Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan; Pemberian ijin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi; Penetapan pedoman penggunaan, konservasi, pengembangan, dan pengawasan tanaman obat. SUSUNAN ORGANISASI
BPOM terdiri dari: a. Kepala; b. Sekertariat Utama; c. Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotik, Psikotropik, dan Zat Adiktif; d. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplimen; e. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya; f. Inspektorat; g. Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional; h. Pusat Penyidikan Obat dan Makanan; i. Pusat Riset Obat dan Makanan; j. Pusat Informasi Obat dan Makanan; k. Unit Pelaksana Teknis BPOM. Kepala mempunyai tugas: a. Memimpin BPOM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPOM; c. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPOM yang menjadi tanggung jawabnya; d. Membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain. SEKRETARIAT UTAMA Tugas: Mengkoordinasi perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPOM. Fungsi: a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan, penganggaran, penyusunan laporan, pengembangan pegawai termasuk pendidikan dan pelatihan serta perumusan kebijakan teknis di lingkungan BPOM. b. Pengkoordinasi, sinkronisasi dan integrasi penyusunan peraturan perundang-undangan, kerjasama luar negeri, hubungan antar lembaga, kemasyarakatan, dan bantuan hokum yang berkaitan dengan tugas BPOM; c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga; d. Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pusat-pusat dan unit-unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM; e. Pengkoordinasi administrasi pelaksanaan tugas Deputi di lingkungan BPOM; f. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala, sesuai dengan bidang tugasnya. Sekertariat utama terdiri dari: a. Biro Perencanaan dan Keuangan Tugas: Melaksanakan koordinasi perumusan rencana strategis dan pengembangan organisasi, penyusunan program dan anggaran, keuangan serta evaluasi dan pelaporan.
• • • b.
• •
•
Subbagian Tata Usaha dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dan kearsipan serta urusan gaji. Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan. Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai, urusan mutasi pegawai serta pengisian jabatan.
• •
Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan kebendaharaan, urusan tata usaha keuangan, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi. Subbagian verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi, pembukuan, dan akuntansi.
Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat Tugas: melaksanakan penyiapan bahan urusan hukum, penataan organisasi, dan hubungan masyarakat. Fungsi: a. penyiapan bahan urusan hukum; b. penyiapan bahan penataan dan evaluasi organisasi, jabatan fungsional, serta ketatalaksanaan; c. pelaksanaan hubunganmasyarakat. • •
Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan hukum. Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan dan evaluasi organisasi, jabatan fungsional, serta ketatalaksanaan.
Bagian Rencana Strategis dan Organisasi Tugas: Melaksanakan analisis dan perumusan strategis dan pengembangan organisasi dan tata kerja di lingkungan BPOM. Fungsi; a. Pelaksanaan analisis dan perumusan rencana strategis; b. Pelaksanaan pengembangan organisasi dan tata kerja. -
•
Bagian Keuangan Tugas: Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan. Fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan anggaran; b. penyiapan bahan pembinaan kebendaharaan; c. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi. •
d.
Fungsi: a. Pelaksanaan analisis dan perumusan rencana strategis dan pengembangan organisasi; b. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran termasuk pinjaman luar negeri; c. Pelaksanaan manajemen keuangan; d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
Bagian Umum dan Kepegawaian Tugas: Melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan, gaji, rumah tangga, serta pengelolaan urusan kepegawaian. Fungsi: a. Pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan; b. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; c. Pengelolaan urusan kepegawaian. •
c.
Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, serta penyiapan bahan perizinan yang berkaitan dengan obat dan makanan. Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program.
Bagian Program dan Anggaran Tugas: Melaksanakan penyusunan program dan anggaran di lingkungan BPOM. Fungsi: a. Pelaksanaan penyusunan program jangka pendek dan jangka menengah serta petunjuk pelaksanaan dan/atau pedoman operasional pelaksanaan program. b. Pelaksanaan penyusunan anggaran serta petunjuk pelaksanaan dan/atau pedoman operasional anggaran dan penerimaan negara bukan pajak, belanja rutin dan pembangunan serta pinjaman luar negeri. -
•
Subbagian Rencana Strategis mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan data dan informasi, bahan dan kelengkapan pendukung serta melakukan analisis dan perumusan rencana strategis Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan pengembangan organisasi dan tata kerja.
Subbagian Program mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan data informasi, bahan dan kelengkapan pendukung serta melakukan penyusunan program. Subbagian Anggaran mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan data dan informasi, bahan dan kelengkapan pendukung serta melakukan penyusunan anggaran dan penerimaan negara bukan pajak, belanja rutin dan pembangunan.
Bagian Keuangan Tugas: Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi. Fungsi: a. Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan akuntansi serta penyusunan petunjuk pelaksanaan dan/atau pedoman operasional pelaksanaan perbendaharaan. b. Pelaksanaan urusan verifikasi serta penyusunan petunjuk pelaksanaan dan/atau pedoman operasional pelaksanaan verifikasi anggaran. -
-
Subbagian Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan data dan informasi, bahan dan kelengkapan pendukung serta melakukan pengelolaan keuangan, urusan perbendaharaan dan akuntansi anggaran. Subbagian Verifikasi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan data dan informasi, bahan dan kelengkapan pendukung serta melakukan urusan verifikasi anggaran.
• e.
•
Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat
Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Evaluasi dan Pelaporan Tugas: Melaksanakan Evaluasi dan pelaporan. Fungsi: a. Pelaksanaan penyusunan system dan mekanisme evaluasi serta pengolahan data dan evaluasi program. b. Pelaksanaan penyusunan system dan mekanisme pelaporan serta penyusunan laporan; c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan. -
b.
Subbagian Data dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, menyusun system dan mekanisme evaluasi serta melakukan evaluasi program. Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatusahaan dan pelayanan administrasi.
Biro Kerjasama Luar Negeri Tugas: Melaksanakan koordinasi kegiatan kerjasama internasional yang berkaitan dengan tugas BPOM Fungsi: a. Pelaksanaan kegiatan kerjasama bilateral dan multilateral; b. Pelaksanaan kegiatan kerjasam regional; c. Pelaksanaan kegiatan kerjasama organisasi internasional. •
Bagian Kerjasama Bilateral dan Multilateral Tugas: Melaksanakan kegiatan kerjasama bilateral dan multilateral. Fungsi: a. Pelaksanaan kegiatan kerjasama bilateral. b. Pelaksanaan kerjasama multilateral. -
•
Subbagian Kerjasama Bilateral mempunyai tugas melakukan kegiatan kerjasama bilateral, seperti Memorandum of Understanding, kerjasama teknis, beasiswa dan lain-lain. Subbagian Kerjasama Multilateral mempunyai tugas melakukan kegiatan kerjasama multilateral, seperti World Trade Organization, World Bank, Asian Development Bank dan lain-lain.
Bagian Kerjasama Regional Tugas: Melaksanakan kegiatan kerjasama regional. Fungsi: a. Pelaksanaan kegiatan kerjasama regional I. b. Pelaksanaan kegiatan kerjasama regional II. -
Subbagian Kerjasama Regional I mempunyai tugas melakukan kegiatan kerjasama regional I meliputi negara-negara ASEAN plus Jepang, China, dan Korea Subbagian Kerjasama Regional II mempunyai tugas melakukan kegiatan kerjasama regional II meliputi APEC, ASEM dan lain-lain.
•
Bagian Kerjasama Organisasi Internasional Tugas: Melaksanakan kegiatan kerjasama dengan organisasi internasional Fungsi: a. Pelaksanaan kerjasama dengan organisasi internasional bidang produk terapetik dan komplimen; b. Pelaksanaan kerjasama dengan organisasi internasional bidang keamanan pangan; c. Pelaksanaan kerjasama dengan organisasi internasional bidang narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya. -
c.
Subbagian Kerjasama Produk Terapetik dan Komplimen mempunyai tugas melakukan kerjasama dengan organisasi internasional bidang produk terapetik dan produk komplimen. Subbagian Kerjasama Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan kerjasama dengan organisasi internasional bidang keamanan pangan; Subbagian Kerjasama Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas melakukan kerjasama dengan organisasi internasional bidang narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Tugas: Melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, layanan pengaduan konsumen dan hubungan masyarakat. Fungsi: a. Pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; b. Pelaksanaan bantuan hukum; c. Pelaksanaan layanan pengaduan konsumen; d. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat. •
Bagian Peraturan Perundang-undangan Tugas: Melaksanakan kegiatan kerjasama bilateral dan multilateral. Fungsi: a. Pelaksanaan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan. b. Pelaksanaan dokumentasi hukum. -
•
Subbagian Perumusan Peraturan perundang-undangan mempunyai tugas melakukan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan. Subbagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan dokumentasi hukum.
Bagian Bantuan Hukum Tugas: Melaksanakan kegiatan pertimbangan hukum, layanan bantuan hukum dan penyuluhan hukum. Fungsi: a. Pelaksanaan pertimbangan hukum; b. Pelaksanaan layanan bantuan hukum; c. Pelaksanaan penyuluhan hukum. -
Subbagian Pertimbangan Hukum mempunyai tugas menyusun pertimbangan hukum. Subbagian Layanan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan layanan bantuan hukum;
•
Bagian Pengaduan Konsumen Tugas: Menyiapkan koordinasi dan melaksanakan kegiatan layanan pengaduan konsumen. Fungsi: a. Pelaksanaan layanan pengaduan konsumen; b. Pelaksanaan pengolahan data dan evaluasi layanan pengaduan konsumen; c. Pelaksanaan bimbingan layanan pengaduan konsumen. -
•
Subbagian Layanan Pengaduan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan layanan pengaduan konsumen. Subbagian Data dan Evaluasi Layanan Pengaduan Konsumen mempunyai tugas melakukan pengolahan data dan evaluasi layanan pengaduan konsumen; Subbagian Bimbingan Layanan Pengaduan Konsumen mempunyai tugas melakukan bimbingan layanan pengaduan konsumen.
Bagian Hubungan Masyarakat Tugas: Melaksanakan urusan pemberitaan, hubungan pers dan media masa serta publikasi dan dokumentasi. Fungsi: a. Pelaksanaan pengolahan dan penyajian data, public warning dan pendapat umum; b. Pelaksanaan hubungan pers dan media massa; c. Pelaksanaan publikasi dan dokumentasi. -
d.
Subbagian Penyuluhan Hukum mempunyai tugas melakukan penyuluhan hukum.
Subbagian Pemberitaan mempunyai tugas melakukan pengolahan dan penyajian berita, public warning, dan pendapat umum. Subbagian Media Massa mempunyai tugas melakukan kegiatan hubungan pers media massa; Subbagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan publikasi dan dokumentasi.
Biro Umum Tugas: Melaksanakan koordinasi urusan ketatausahaan pimpinan administrasi pegawai, pengembangan pegawai, keuangan serta perlengkapan dan kerumahtanggaan. Fungsi: a. Pelaksanaan ketatausahaan pimpinan; b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian; c. Pelaksanaan pengembangan pegawai; d. Pelaksanaan perlengkapan dan kerumahtanggaan. •
Bagian Tata Usaha Pimpinan. Tugas: Melaksanakan kegiatan ketatausahaan Kepala, Sekretaris Utama dan Deputi. Fungsi: a. Pelaksanaan tata usaha Kepala dan Keprotokolan. b. Pelaksanaan tata usaha Sekretaris Utama. c. Pelaksanaan tata usaha Deputi.
•
Bagian Administrasi Kepegawaian Tugas: Melaksanakan urusan mutasi dan kesejahteraan pegawai serta ketatausahan kepegawaian. Fungsi: a. Pelaksanaan mutasi pegawai; b. Pelaksanaan kesejahteraan pegawai; c. Pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian. -
•
Subbagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan mutasi pegawai. Subbagian Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan kesejahteraan pegawai; Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian.
Bagian Pengembangan Pegawai Tugas: Melaksanakan pengembangan pegawai. Fungsi: a. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai; b. Pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional; c. Pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai. -
•
Subbagian Tata Usaha Kepala mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Kepala dan keprotokolan. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Sekretaris Utama. Subbagian Tata Usaha Deputi mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Deputi.
Subbagian Perencanaan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai. Subbagian Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pengembangan jabtan fungsional; Subbagian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai.
Bagian Perlengkapan Rumah Tangga Tugas: Melaksanakan urusan persuratan dan kearsipan, penggajian, perlengkapan dan kerumahtanggaan. Fungsi: a. Pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan penggajian; b. Pelaksanaan urusan perlengkapan; c. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan. -
Subbagian Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan dan pembayaran gaji. Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan; Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggan.
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
DIREKTORAT BINA PENGGUNAAN OBAT RASIONAL
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PRODUK TERAPETIK DAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF
Tugas: Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, standarisasi, bimbingan teknis, dan pengendalian serta evaluasi di bidang penggunaan obat rasional. Fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penggunaan obat rasional dan obat esensial nasional; b. penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penggunaan obat rasional dan obat esensial nasional; c. pemberian bimbingan teknis dan pengendalian di bidang penggunaan obat rasional dan obat esensial nasional; d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penggunaan obat rasional dan obat esensial nasional; e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
Tugas: Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengawasan produk terapetik, narkotika, psikotriopika, dan zat adiktif. Fungsi: a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang pengawasan produk terapetik dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif; b. penyusunan rencana pengawasan produk terapetik dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif; c. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang penilaian obat dan produk biologi; d. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang penilaian alat kesehatan, produk diagnostic, dan perbekalan kesehatan rumah tangga; e. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang standarisasi produk terapetik; f. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang inspeksi dan sertifikasi produk terapetik; g. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang pengawasan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif; h. pengawasan produk terapetik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif; i. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produk terapetik dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif; j. evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan produk terapetik dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif; k. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala, sesuai dengan bidang tugasnya.
Direktorat Bina Penggunaan Obat Rasional terdiri dari: a. Subdirektorat Standarisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan Obat Rasional; Tugas: Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria, prosedur, bimbingan teknis dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang penggunaan obat rasional. Fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penggunaan obat rasional; b. penyiapan bahan penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang penggunaan obat rasional; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang penggunaan obat rasional; d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang standardisasi dan bimbingan teknis penggunaan obat rasional.
Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif terdiri dari: a. Direktorat Penilaian Obat dan produk Biologi; Tugas: Penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian obat dan produk biologi. Fungsi; a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberiaan bimbingan dan pembinaan di bidang penilaian obat baru; b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberiaan bimbingan dan pembinaan di bidang penilaian obat copy dan produk biologi; c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberiaan bimbingan dan pembinaan di bidang evaluasi produk terapetik penggunaan khusus; d. Penyusunan rencana dan program penilaian obat dan produk biologi. e. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian obat dan produk biologi; f. Evaluasi dan penyusunan laporan penilaian obat dan produk biologi; g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Deputi Bidang Pengawasan Produk
• •
Seksi Standarisasi Penggunaan Obat rasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penggunaan obat rasional. Seksi Bimbingan dan Evaluasi Penggunaan Obat Rasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang penggunaan obat rasional.
b.
Subdirektorat Promosi Penggunaan Obat Rasional; Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria, prosedur, bimbingan teknis dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang promosi penggunaan obat rasional. Fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi penggunaan obat rasional; b. penyiapan bahan serta pengumpulan dan pengolahan materi promosi penggunaan obat rasional ; c. penyiapan bahan koordinasi bimbingan teknis dan pengendalian serta administrasi pelaksanaan kerjasama di bidang promosi penggunaan obat rasional. • •
c.
Terapetik dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif •
Seksi Materi Promosi Penggunaan Obat Rasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis, serta pengumpulan dan pengolahan materi promosi penggunaan obat rasional. Seksi Kerjasama Promosi Penggunaan Obat Rasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi bimbingan teknis dan pengendalian, serta administrasi pelaksanaan kerjasama di bidang promosi penggunaan obat rasional.
• •
•
Seksi Standarisasi Obat Esensial Nasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang obat esensial nasional. Seksi Bimbingan dan Evaluasi Obat Esensial Nasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang obat esensial nasional.
d.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
e.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Seksi Penilaian Obat Baru jalur I dan III mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian Obat Baru Jalur I dan Obat Baru Jalur III. Seksi Penilaian Obat Baru Jalur II mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian Obat Baru Jalur I dan Obat Baru Jalur II. Subdirektorat Penilaian Obat Copy dan Produk Biologi; Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan penilaian obat copy dan produk biologi. Fungsi: a. Penyusunan rencana dan program penilaian obat copy dan produk biologi; b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian Obat Copy. c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian produk biologi; d. Evaluasi dan penyusunan laporan penilaian obat copy dan produk biologi; e. Pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat -
Subdirektorat Bina Obat Esensial Nasional; Tugas: Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria, prosedur, bimbingan teknis dan pengendalian serta penyiapan evaluasi di bidang obat esensial nasional. Fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang obat esensial nasional; b. penyiapan bahan penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang obat esensial nasional; c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang obat esensial nasional; d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina obat esensial nasional.
Subdirektorat Penilaian Obat Baru; Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan penilaian obat baru. Fungsi: a. Penyusunana rencana dan program penilaian obat baru; b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian Obat Baru Jalur I dan Obat Baru Jalur III; c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian Obat Baru Jalur II; d. Evaluasi dan penyusunan laporan penilaian obat baru.
-
-
•
Seksi Penilaian Obat Copy mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta pelaksanaan penilaian obat copy Seksi Penilaian Produk Biologi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta pelaksanaan penilaian produk biologi. Seksi Tata Operasional melaksanakan tata operasional di lingkungan Direktorat.
Subdirektorat Evaluasi Produk Terapetik Penggunaan Khusus. Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur,serta pelaksanaan evaluasi produk terapetik penggunaan khusus. Fungsi: a. Penyusunan rencana dan program evaluasi produk terapetik penggunaan khusus;
b. c. d. -
-
b.
Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan evaluasi produk terapetik penggunaan khusus termasuk produk uji klinik; Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan surveilan efek samping obat dan alat kesehatan; Evaluasi dan penyusunan laporan evaluasi produk terapetik penggunaan khusus. Seksi Evaluasi Produk Uji Klinik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan evaluasi produk terapetik penggunaan khusus termasuk produk uji klinik. Seksi Surveilan Efek Samping Obat dan Alat Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan surveilan efek samping obat dan alat kesehatan.
Direktorat Penilaian Alat Kesehatan, Produk Diagnostik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; Tugas: Penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian alat kesehatan, produk diagnostik dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Fungsi; a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberiaan bimbingan dan pembinaan di bidang penilaian alat kesehatan non elektromedik; b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberiaan bimbingan dan pembinaan di bidang penilaian alat kesehatan elektromedik dan produk diagnostik; c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberiaan bimbingan dan pembinaan di bidang penilaian perbekalan kesehatan rumah tangga pestisida rumah tangga; d. Penyusunan rencana dan program penilaian alat kesehatan, produk diagnostik dan perbekalan kesehatan rumah tangga; e. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian alat kesehatan, produk diagnostik dan perbekalan kesehatan rumah tangga; f. Evaluasi dan penyusunan laporan penilaian alat kesehatan, produk diagnostik dan perbekalan kesehatan rumah tangga; g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif •
Subdirektorat Penilaian Alat Kesehatan Non Elektromedik; Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan penilaian alat kesehatan non elektromedik. Fungsi: a. Penyusunan rencana dan program penilaian alat kesehatan non elektromedik; b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian alat kesehatan non elektromedik risiko rendah;
c. d. -
-
•
Seksi penilaian Alat Kesehatan Non Elektromedik Risiko Rendah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian alat kesehatan non elektromedik risiko rendah. Seksi penilaian Alat Kesehatan Non Elektromedik Risiko Tinggi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian alat kesehatan non elektromedik risiko tinggi.
Subdirektorat Penilaian Alat Kesehatan Elektromedik dan Produk Diagnostik; Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan penilaian alat kesehatan elektromedik dan produk diagnostik. Fungsi: a. Penyusunan rencana dan program penilaian alat kesehatan elektromedik dan produk diagnostik; b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian alat kesehatan; c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian produk diagnostik; d. Evaluasi dan penyusunan laporan penilaian alat kesehatan elektromedik dan produk diagnostic; e. Pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat. -
-
•
Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian alat kesehatan non elektromedik risiko tinggi; Evaluasi dan penyusunan laporan penilaian alat kesehatan non elektromedik.
Seksi Penilaian Alat Kesehatan Elektromedik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian alat kesehatan elektromedik. Seksi Penilaian Produk Diagnostik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian produk diagnostic. Seksi Tata Operasional melaksanakan tata operasional di lingkungan Direktorat.
Subdirektorat Penilaian Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Pestisida Rumah Tangga. Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan penilaian alat kesehatan perbekalan kesehatan rumah tangga dan pestisida rumah tangga. Fungsi: a. Penyusunan rencana dan program penilaian perbekalan kesehatan rumah tangga dan pestisida rumah tangga; b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman,
c. d.
-
-
c.
standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian perbekalan kesehatan rumah tangga; Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian pestisida rumah tangga; Evaluasi dan penyusunan laporan penilaian perbekalan kesehatan rumah tangga dan pestisida rumah tangga. Seksi Penilaian Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian perbekalan kesehatan rumah tangga. Seksi Penilaian Pestisida Rumah Tangga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian pestisida rumah tangga.
Direktorat Standarisasi Produk Terapetik; Tugas: Penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengaturan dan standarisasi produk terapetik. Fungsi; a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberiaan bimbingan dan pembinaan di bidang pengaturan dan standarisasi produk terapetik I; b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberiaan bimbingan dan pembinaan di bidang pengaturan dan standarisasi produk terapetik II dan perbekalan kesehatan rumah tangga; c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberiaan bimbingan industri farmasi; d. Penyusunan rencana dan program standarisasi produk terapetik; e. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang standarisasi produk terapetik; f. Evaluasi dan penyusunan laporan standarisasi produk terapetik; g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif •
Subdirektorat Standarisasi produk Terapetik I; Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan pengaturan dan standarisasi produk terapetik I. Fungsi: a. Penyusunan rencana dan program standarisasi produk terapetik I; b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standarisasi obat; c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standarisasi produk biologi; d. Evaluasi dan penyusunan laporan standarisasi Produk Terapetik I; e. Pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan direktorat.
-
-
•
Subdirektorat Standarisasi Produk Terapetik II dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan pengaturan dan standarisasi produk terapetik II dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Fungsi: a. Penyusunan rencana dan program standarisasi produk terapetik II dan perbekalan kesehatan rumah tangga; b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standarisasi alat kesehatan elektromedik; c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standarisasi alat kesehatan non elektromedik, produk diagnostik dan perbekalan kesehatan rumah tangga; d. Evaluasi dan penyusunan laporan standarisasi produk terapetik II dan perbekalan kesehatan rumah tangga. -
-
•
Seksi Standarisasi Obat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan perngaturan dan standarisasi obat. Seksi Standarisasi Produk Biologi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan perngaturan dan standarisasi produk biologi; Seksi Tata Operasional melaksanakan tata operasional di lingkungan Direktorat.
Seksi Standarisasi Alat Kesehatan Elektromedik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan perngaturan alat kesehatan elektromedik; Seksi Standarisasi Alat Kesehatan Non Elektromedik, Produk Diagnostik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan perngaturan alat kesehatan non elektromedik produk diagnostik dan perbekalan kesehatan rumah tangga.
Subdirektorat Bimbingan Industri Farmasi. Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan bimbingan industri farmasi. Fungsi: a. Penyusunan rencana dan program bimbingan industri farmasi; b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan bimbingan pengembangan industri; c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan bimbingan pengembangan ekspor; d. Evaluasi dan penyusunan laporan bimbingan industri farmasi.
-
-
d.
Seksi Bimbingan Pengembangan Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan bimbingan pengembangan industri; Seksi Bimbingan Pengembangan Ekspor mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan bimbingan pengembangan ekspor.
Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Produk Terapetik; Tugas: Penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang inspeksi sarana produksi dan distribusi produk terapetik serta sertifikasi produk terapetik, fasilitas produksi dan proses produksi. Fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberiaan bimbingan dan pembinaan di bidang inspeksi sarana produksi dan distribusi produk terapetik I termasuk pengawasan penandaan dan promosi, serta sertifikasi Produk Terapetik I, fasilitas produksi dan proses produksi; b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberiaan bimbingan dan pembinaan di bidang inspeksi sarana produksi dan distribusi produk terapetik II dan perbekalan kesehatan rumah tangga termasuk pengawasan penandaan dan promosi, serta sertifikasi Produk Terapetik II dan perbekalan kesehatan rumah tangga, fasilitas produksi dan proses produksi; c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberiaan bimbingan dan pembinaan di bidang analisis dan pemantauan harga obat; d. Penyusunan rencana dan program inspeksi dan sertifikasi produk terapetik; e. Pelaksanaan inspeksi dan sertifikasi produk terapetik; f. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang inspeksi dan sertifikasi produk terapetik; g. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang inspeksi dan sertifikasi produk terapetik; h. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif •
Subdirektorat Inspeksi dan Sertifikasi Produk Terapetik I; Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan inspeksi sarana produksi dan distribusi produk terapetik I termasuk pengawasan penandaan dan promosi, serta sertifikasi Produk Terapetik I, fasilitas produksi dan proses produksi; Fungsi: a. Penyusunan rencana dan program inspeksi dan sertifikasi produk terapetik I; b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan inspeksi sarana produksi dan distribusi produk terapetik I termasuk pengawasan penandaan dan promosi Produk Terapetik I; c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan sertifikasi Produk Terapetik I, fasilitas produksi dan proses produksi;
d. e.
Evaluasi dan penyusunan laporan inspeksi dan sertifikasi produk terapetik I; Pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan direktorat.
-
Seksi Inspeksi Produk Terapetik I mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan inspeksi sarana produksi dan distribusi, pengawasan penandaan dan promosi obat dan produk biologi. Seksi Sertifikasi Produk Terapetik I mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan sertifikasi obat dan produk biologi, fasilitas produksi dan proses produksi obat dan produk biologi. Seksi Tata Operasional melaksanakan tata operasional di lingkungan Direktorat.
-
•
Subdirektorat Inspeksi dan Sertifikasi Produk Terapetik II dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan inspeksi sarana produksi dan distribusi produk terapetik II dan perbekalan kesehatan rumah tangga dan sertifikasi Produk Terapetik II dan perbekalan kesehatan rumah tangga, fasilitas produksi dan proses produksi Produk Terapetik II dan perbekalan kesehatan rumah tangga; Fungsi: a. Penyusunan rencana dan program inspeksi dan sertifikasi Produk Terapetik II dan perbekalan kesehatan rumah tangga; b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan inspeksi sarana produksi dan distribusi, pengawasan penandaan dan promosi alat kesehatan, produk diagnostik dan perbekalan kesehatan rumah tangga; c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan sertifikasi alat kesehatan, produk diagnostik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, fasilitas produksi dan proses produksi Produk Terapetik II dan perbekalan kesehatan rumah tangga; d. Evaluasi dan penyusunan laporan inspeksi dan sertifikasi produk terapetik I Produk Terapetik II dan perbekalan kesehatan rumah tangga. -
-
Seksi Inspeksi Produk Terapetik II dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan inspeksi sarana produksi dan distribusi, pengawasan penandaan dan promosi alat kesehatan, produk diagnostik dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Seksi Sertifikasi Produk Terapetik II dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan sertifikasi alat kesehatan, produk diagnostik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, fasilitas produksi dan proses produksi alat kesehatan, produk diagnostik dan perbekalan kesehatan rumah tangga.
•
Subdirektorat Analisis dan Pemantauan Harga Obat. Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan analisis dan pemantauan harga obat; Fungsi: a. Penyusunan rencana dan program analisis dan pemantauan harga obat; b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan analisis harga obat; c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pemantauan harga obat dan pengendalian obat generik; d. Evaluasi dan penyusunan analisis dan pemantauan harga obat. -
-
e.
Seksi Analisis Harga Obat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan analisis harga obat. Seksi Pemantauan Harga Obat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pemantauan harga obat dan pengendalian obat generik.
Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; Tugas: Penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengaturan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang perizinan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang inspeksi narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengawasan rokok dan minuman beralkohol; e. Penyusunan rencana dan program pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; f. Pelaksanaan pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; g. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; h. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; i. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif •
Subdirektorat Pengaturan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif; Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar,
kriteria, dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan pengaturan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif. Fungsi: a. Penyusunan rencana dan program pengaturan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan alkohol, rokok dan zat adiktif lain; d. Evaluasi dan penyusunan laporan pengaturan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif. -
-
•
Subdirektorat Perizinan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif; Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan perizinan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif. Fungsi: a. Penyusunan rencana dan program perizinan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan perizinan narkotika. c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan perizinan psikotropika dan zat adiktif lain; d. Evaluasi dan penyusunan laporan perizinan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif; e. Pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan direktorat. -
-
•
Seksi Narkotika dan Psikotropika mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengaturan narkotika, psikotropika, dan prekursor. Seksi Alkohol, Rokok dan Zat Adiktif Lain mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengaturan alkohol, rokok dan zat adiktif lain.
Seksi Narkotika mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan perizinan narkotika. Seksi Psikotropika dan Zat Adiktif Lain mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan perizinan psikotropika dan zat adiktif lain. Seksi Tata Operasional melaksanakan tata operasional di lingkungan Direktorat.
Subdirektorat Inspeksi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar,
kriteria, dan prosedur, evaluasi serta pelaksanaan inspeksi sarana produksi dan distribusi narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lain. Fungsi: a. Penyusunan rencana dan program inspeksi narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan inspeksi narkotika. c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan inspeksi psikotropika dan zat adiktif lain; d. Evaluasi dan penyusunan laporan inspeksi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. -
-
•
Subdirektorat Pengawasan Rokok dan Minuman Beralkohol. Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi serta pelaksanaan pengawasan rokok dan penyalahgunaan minuman beralkohol. Fungsi: a. Penyusunan rencana dan program pengawasan rokok dan minuman beralkohol; b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengawasan rokok; c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengawasan penyalahgunaan minuman beralkohol; d. Evaluasi dan penyusunan laporan pengawasan rokok dan minuman beralkohol. -
-
f. DIREKTORAT BINA FARMASI KOMUNITAS DAN KLINIK Tugas: Melaksanakan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan pengendalian serta evaluasi di bidang farmasi komunitas dan klinik.
Seksi Inspeksi Narkotika mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan inspeksi narkotika dan prekursor. Seksi inspeksi Psikotropika dan Zat Adiktif Lain mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan inspeksi psikotropik,prekursor dan zat adiktif lain.
Seksi Pengawasan Rokok mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengawasan rokok. Seksi Pengawasan Minuman Beralkohol mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengawasan penyalahgunaan minuman beralkohol.
Kelompok Jabatan Fungsional.
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK, DAN PRODUK KOMPLIMEN Tugas: Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen.
Fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan farmasi komunitas, farmasi klinik, serta kerjasama profesi; b. penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pelayanan farmasi komunitas, farmasi klinik, serta kerjasama profesi; c. bimbingan teknis dan pengendalian di bidang pelayanan farmasi komunitas, farmasi klinik, serta kerjasama profesi; d. evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan farmasi komunitas, farmasi klinik, serta kerjasama profesi; e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
Fungsi: a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik, dan produk komplimen; b. Penyusunan rencana pengawasan obat tradisional, kosmetik, dan produk komplimen; c. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik; d. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang pengaturan dan standarisasi obat tradisional, kosmetik, dan produk komplimen; e. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik, dan produk komplimen; f. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang Obat Asli Indonesia; g. pengawasan obat tradisional, kosmetik, dan produk komplimen; h. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik, dan produk komplimen; i. evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan obat tradisional, kosmetik, dan produk komplimen; j. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala, sesuai dengan bidang tugasnya.
Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik terdiri dari: a. Subdirektorat Farmasi Komunitas; Tugas: Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis serta penyiapan evaluasi di bidang pelayanan farmasi komunitas. Fungsi; a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan farmasi komunitas; b. penyiapan bahan penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pelayanan farmasi komunitas; c. penyiapan bimbingan teknis di bidang pelayanan farmasi komunitas; d. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan farmasi komunitas.
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplimen terdiri dari; a. Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Kosmetik; Tugas: Penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik. Fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penilaian Produk I; b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penilaian Produk II; c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang surveilan keamanan obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik; d. Penyusunan rencana dan program penilaian obat tradisional, suplemen makanan, dan kosmetik; e. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik; f. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengawasan penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik; g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
• • b.
Seksi Standardisasi Pelayanan Farmasi Komunitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pelayanan farmasi komunitas. Seksi Bimbingan dan Evaluasi Farmasi Komunitas penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantauan dan evaluasi di bidang pelayanan Farmasi Komunitas
Subdirektorat Farmasi Klinik; Tugas: Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis serta penyiapan evaluasi di bidang pelayanan farmasi klinik. Fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan farmasi klinik; b. penyiapan bahan penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pelayanan farmasi klinik; c. penyiapan bimbingan teknis di bidang pelayanan farmasi klinik; d. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan farmasi klinik.
•
Subdirektorat Penilaian Produk I; Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi serta pelaksanaan penilaian Produk I.
• • c.
Fungsi: a. Penyusunan rencana dan program penilaian Produk I; b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian obat tradisional; c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian suplemen makanan dan nutrasetikal; d. Evaluasi dan penyusunan laporan penilaian Produk I e. Pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan direktorat.
Seksi Standardisasi Pelayanan Farmasi Klinik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pelayanan farmasi klinik. Seksi Bimbingan dan Evaluasi Farmasi Klinik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pelayanan farmasi klinik.
SubdirektoratKerjasama Profesi; Tugas: Mempunyai tugas menyiapkan koordinasi bimbingan teknis dan pengendalian, serta melakukan kerjasama profesi bidang farmasi komunitas dan farmasi klinik. Fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi bimbingan teknis dan pengendalian, serta kerjasama profesi di bidang farmasi komunitas; b. penyiapan bahan koordinasi bimbingan teknis dan pengendalian, serta kerjasama profesidi bidang farmasi klinik; c. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kerjasama di bidang farmasi komunitas dan farmasi klinik • •
Seksi Kerjasama Farmasi Komunitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi bimbingan teknis dan pengendalian, serta kerjasama profesi di bidang farmasi komunitas. SeksiKerjasama FarmasiKlinik. mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bahan koordinasi bimbingan teknis dan pengendalian, serta kerjasama profesi di bidang farmasi klinik.
d.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat
e.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Seksi Penilaian Obat Tradisional mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian obat tradisional. Seksi Penilaian Suplemen Makanan dan Nutrasetikal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian suplemen makanan dan nutrasetikal; Seksi Tata Operasional melaksanakan tata operasional di lingkungan Direktorat. Subdirektorat Penilaian Produk II; Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi serta pelaksanaan penilaian Produk II. Fungsi: a. Penyusunan rencana dan program penilaian Produk II; b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian kosmetik dan kosmesetikal; c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian kosmetik tradisional; d. Evaluasi dan penyusunan laporan penilaian Produk II. -
•
-
-
•
Seksi Penilaian Kosmetik dan Kosmetikal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian kosmetik dan kosmesetikal; Seksi Penilaian kosmetik Tradisional mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian kosmetik tradisional.
Subdirektorat Surveilan Keamanan Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Kosmetik. Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi serta pelaksanaan surveilan keamanan obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik. Fungsi: a. Penyusunan rencana dan program surveilan keamanan obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik; b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan surveilan keamanan obat tradisional dan
c. d.
-
-
b.
suplemen makanan; Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan surveilan keamanan kosmetik; Evaluasi dan penyusunan laporan surveilan keamanan obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik. Seksi Surveilan Keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan surveilan keamanan obat tradisional dan suplemen makanan; Seksi Surveilan Keamanan Kosmetik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan surveilan keamanan kosmetik.
Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplimen; Tugas: Penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian dan standarisasi obat tradisional, kosmetik, dan produk komplimen. Fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengaturan dan standarisasi Produk I; b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengaturan dan standarisasi Produk II; c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengaturan dan standarisasi sarana produksi obat tradisional, kosmetik dan produk kompleman; d. Penyusunan rencana dan program standarisasi obat tradisional, kosmetik dan produk kompleman; e. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengaturan dan standarisasi obat tradisional, kosmetik dan produk kompleman; f. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengaturan dan standarisasi obat tradisional, kosmetik dan produk kompleman; g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif •
Subdirektorat Standarisasi Produk I; Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi serta pelaksanaan pengaturan dan standarisasi produk I. Fungsi: a. Penyusunan rencana dan program standarisasi produk I; b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standarisasi obat tradisional dan suplemen makanan; c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standarisasi sediaan galenik;
d. e.
Evaluasi dan penyusunan laporan standarisasi produk I; Pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan direktorat.
-
Seksi Standarisasi Obat Tradisional dan Suplemen Makanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengaturan dan standarisasi obat tradisional dan suplemen makanan; Seksi Standarisasi Sediaan Galenik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengaturan dan standarisasi sediaan galenik; Seksi Tata Operasional melaksanakan tata operasional di lingkungan Direktorat.
-
•
Subdirektorat Standarisasi Produk II; Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi serta pelaksanaan pengaturan dan standarisasi produk II. Fungsi: a. Penyusunan rencana dan program standarisasi produk II; b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standarisasi bahan kosmetik; c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standarisasi kosmetik; d. Evaluasi dan penyusunan laporan standarisasi produk II; -
-
•
Seksi Standarisasi Bahan Kosmetik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengaturan dan standarisasi bahan kosmetik; Seksi Standarisasi Kosmetik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengaturan dan standarisasi kosmetik.
Subdirektorat Standarisasi Sarana Produksi. Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi serta pelaksanaan pengaturan dan standarisasi sarana produksi. Fungsi: a. Penyusunan rencana dan program standarisasi sarana produksi obat tradisional, kosmetik, dan produk komplimen; b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standarisasi sarana produksi obat tradisional dan suplemen makanan; c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standarisasi sarana produksi kosmetik; d. Evaluasi dan penyusunan laporan standarisasi sarana produksi obat tradisional, kosmetik, dan produk komplimen.
-
-
c.
Seksi Standarisasi Sarana Produksi Obat tradisional dan Suplemen Makanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengaturan dan standarisasi sarana produksi obat tradisional dan suplemen makanan. Seksi Standarisasi Sarana Produksi Kosmetik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengaturan dan standarisasi sarana produksi kosmetik.
Direktorat Inspeksi dan sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplimen; Tugas: Penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang inspeksi sarana produksi dan distribusi serta sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen, dan proses produksi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen. Fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang inspeksi sarana produksi dan distribusi Produk I; b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang inspeksi sarana produksi dan distribusi Produk II; c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen, dan proses produksi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen; d. Penyusunan rencana dan program inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen; e. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen; f. Evaluasi dan penyusunan laporan inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen; g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif •
Subdirektorat Inspeksi Produk I; Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi serta pelaksanaan inspeksi sarana produksi dan distribusi Produk I; Fungsi: a. Penyusunan rencana dan program inspeksi Produk I; b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan inspeksi sarana produksi dan distribusi obat tradisional dan suplemen makanan; c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penandaan dan promosi obat tradisional dan suplemen makanan;
d.
Evaluasi dan penyusunan laporan inspeksi Produk I.
-
Seksi Inspeksi Obat Tradisional dan Suplemen Makanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan inspeksi sarana produksidan sarana distribusi obat tradisional dan suplemen makanan. Seksi Pengawasan Penandaan dan Promosi Obat Tradisional dan Suplemen Makanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengawasan penandaan dan promosi obat tradisional dan suplemen makanan.
-
•
Subdirektorat Inspeksi Produk II; Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi serta pelaksanaan inspeksi sarana produksi dan distribusi Produk II; Fungsi: a. Penyusunan rencana dan program inspeksi Produk II; b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan inspeksi sarana produksi dan distribusi kosmetik; c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengawasan penandaan dan promosi kosmetik; d. Evaluasi dan penyusunan laporan inspeksi Produk II. -
-
•
Seksi Inspeksi Kosmetik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan inspeksi sarana produksi dan sarana distribusi kosmetik. Seksi Pengawasan Penandaan dan Promosi Kosmetik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengawasan penandaan dan promosi kosmetik.
Subdirektorat Sertifikasi. Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan sertifikasi obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, fasilitas produksi dan proses produksi obat tradisional, kosmetik, dan suplemen makanan. Fungsi: a. Penyusunan rencana dan program sertifikasi obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan; b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan sertifikasi obat tradisional, fasilitas produksi dan proses produksi obat tradisional. c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman,
d. e. -
-
d.
standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan sertifikasi kosmetik dan suplemen makanan, fasilitas produksi dan proses produksi kosmetik, dan suplemen makanan. Evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan; Pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan direktorat. Seksi Sertifikasi Obat tradisional mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan sertifikasi obat tradisional, fasilitas produksi dan proses produksi obat tradisional. Seksi Sertifikasi Kosmetik dan Suplemen Makanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan sertifikasi kosmetik, dan suplemen makanan, fasilitas produksi dan proses produksi kosmetik, dan suplemen makanan. Seksi Tata Operasional melaksanakan tata operasional di lingkungan Direktorat.
Direktorat Obat Asli Indonesia; Tugas: Penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan Obat Asli Indonesia. Fungsi: a. Penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang Etnofarmakognosi dan Budidaya; b. Penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang keamanan dan kemanfaatn Obat Asli Indonesia; c. Penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pemantauan dan bimbingan teknologi Obat Asli Indonesia; d. Penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pemantauan dan bimbingan industri Obat Asli Indonesia; e. Penyusunan rencana dan program pengembangan Obat Asli Indonesia; f. Evaluasi dan penyusunan laporan pengembangan Obat Asli Indonesia; g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif •
Subdirektorat Etnofarmakognosi dan Budidaya; Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan etnofarmakognosi dan budidaya. Fungsi: a. Penyusunan rencana dan program etnofarmakognosi dan budidaya; b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan inventarisasi Obat Asli Indonesia; c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengembangan agro medika dan bahan Obat Asli Indonesia; d. Evaluasi dan penyusunan laporan etnofarmakognosi dan budidaya; e. Pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan direktorat.
-
-
•
Subdirektorat Keamanan dan kemanfaatan Obat Asli Indonesia; Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang keamanan dan kemanfaatan Obat Asli Indonesia. Fungsi: a. Penyusunan rencana dan program keamanan dan kemanfaatan Obat Asli Indonesia. b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan kegiatan di bidang keamanan Obat Asli Indonesia. c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan kegiatan di bidang kemanfaatan Obat Asli Indonesia. d. Evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan di bidang keamanan dan kemanfaatan Obat Asli Indonesia. -
-
•
Seksi Inventarisasi Obat Asli Indonesia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan inventarisasi Obat Asli Indonesia Seksi Pengembangan Agro Medika dan Bahan Obat Asli Indonesia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengembangan agro medika dan bahan Obat Asli Indonesia; Seksi Tata Operasional melaksanakan tata operasional di lingkungan Direktorat.
Seksi Keamanan Obat Asli Indonesia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan kegiatan di bidang keamanan Obat Asli Indonesia. Seksi Kemanfaatan Obat Asli Indonesia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan kegiatan di bidang kemanfaatan Obat Asli Indonesia.
Subdirektorat Bimbingan Teknologi Obat Asli Indonesia; Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan bimbingan teknologi Obat Asli Indonesia. Fungsi: a. penyusunan rencana dan program bimbingan teknologi Obat Asli Indonesia. b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengembangan teknologi formulasi Obat Asli Indonesia; c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengembangan teknologi ekstrak; d. evaluasi dan penyusunan laporan bimbingan teknologi Obat Asli Indonesia.
-
-
•
Subdirektorat Bimbingan Industri Obat Asli Indonesia. Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan bimbingan industri Obat Asli Indonesia. Fungsi: a. penyusunan rencana dan program bimbingan industri Obat Asli Indonesia. b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan bimbungan di bidang potensi pasar dan ekspor obat Asli Indonesia; c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan layanan teknologi dan manajemen mutu Obat Asli Indonesia; d. evaluasi dan penyusunan laporan bimbingan Obat Asli Indonesia. -
-
e. DIREKTORAT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN Tugas: Melaksanakan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, penyediaan dan pengelolaan, serta evaluasi di bidang obat publik dan perbekalan kesehatan. Fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyediaan dan pengelolaan obat publik untuk pelayanan kesehatan dasar, serta pengadaan perbekalan kesehatan; b. penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyediaan dan pengelolaan obat publik untuk pelayanan kesehatan dasar, serta pengadaan perbekalan kesehatan; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyediaan dan pengelolaan obat publik untuk pelayanan kesehatan dasar, serta pengadaan perbekalan kesehatan: d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
Seksi Teknologi Formulasi Obat Asli Indonesia; mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengembangan teknologi formulasi Obat Asli Indonesia. Seksi Teknologi Ekstrak; mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengembangan teknologi ekstrak.
Seksi Potensi Pasar dan Ekspor Obat Asli Indonesia; mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan bimbingan di bidang potensi pasar dan ekspor Obat Asli Indonesia. Seksi Layanan Teknologi dan Manajemen Mutu Obat Asli Indonesia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan layanan teknologi dan manjemen mutu Obat Asli Indonesia.
Kelompok Jabatan Fungsional.
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA Tugas: Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya. Fungsi: a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya; b. Penyusunan rencana pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya; c. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang penilaian keamanan pangan ; d. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang standarisasi keamanan pangan; e. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang inspeksi dan sertifikasi pangan; f. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang surveilan dan penyuluhan keamanan pangan;
g. h. i. j. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan terdiri dari: a. Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; Tugas: Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, bimbingan teknis dan pengendalian, serta evaluasi di bidang penyediaan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar. Fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyediaan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar; b. penyiapan bimbingan teknis dan pengendalian di bidang penyediaan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar; c. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyediaan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar. • •
b.
Seksi Perencanaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan penyediaan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar. Seksi Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar.
Subdirektorat Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; Tugas: Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar. Fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar; b. penyiapan bahan penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar; c. penyiapan bimbingan teknis di bidang pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar. •
•
Seksi Standardisasi Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar. Seksi Bimbingan Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar.
pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya; koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya; evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya; pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala, sesuai dengan bidang tugasnya.
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya terdiri dari; a. Direktorat Penilaian Keamanan Pangan; Tugas: Penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian keamanan pangan. Fungsi: a. Penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penilaian makanan dan bahan tambahan pangan; b. Penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penilaian pangan khusus; c. Penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pemantauan dan bimbingan dan pembinaan di bidang penilaian pangan olahan tertentu; d. Penyusunan rencana dan program penilaian keamanan pangan; e. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian keamanan pangan; f. Evaluasi dan penyusunan laporan penilaian keamanan pangan; g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya •
Subdirektorat Penilaian Makanan dan Bahan Tambahan Pangan; Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan penilaian makanan dan bahan tambahan pangan. Fungsi: a. penyusunan rencana dan program penilaian makanan dan bahan tambahan pangan. b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian makanan; c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian minuman, dan bahan tambahan pangan; d. evaluasi dan penyusunan laporan penilaian makanan dan bahan tambahan pangan; e. Pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat -
c.
Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; Tugas: Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyediaan dan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar.
Seksi Penilaian Makanan; mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian makanan; Seksi Penilaian Minuman dan Bahan Tambahan Pangan (BTP) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian minuman dan bahan tambahan pangan;
Fungsi: a. penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyediaan dan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan; b. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyediaan dan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan. • •
•
Seksi Pemantauan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan kebijakan penyediaan dan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan. Seksi Evaluasi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyediaan dan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan.
d.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat
e.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Subdirektorat Penilaian Pangan Khusus; Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan penilaian pangan khusus. Fungsi: a. penyusunan rencana dan program penilaian pangan khusus. b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian pangan hasil rekayasa genetika (PHRG) dan iradiasi; c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian produk pangan fungsional; d. evaluasi dan penyusunan laporan penilaian pangan khusus. -
-
•
Seksi Penilaian Pangan Hasil Rekayasa Genetika dan Iradiasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian pangan hasil rekayasa genetika (PHRG) dan iradiasi; Seksi Penilaian Produk Pangan Fungsional mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian produk pangan fungsional.
Subdirektorat Penilaian Pangan Olahan Tertentu. Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan penilaian pangan olahan tertentu. Fungsi: a. penyusunan rencana dan program penilaian pangan olahan tertentu; b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian bayi dan balita; c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian makanan diet khusus; d. evaluasi dan penyusunan laporan penilaian pangan olahan tertentu. -
-
b.
Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat
Seksi Penilaian Makanan Bayi dan Balita mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian makanan bayi dan balita; Seksi Penilaian Makanan Diet Khusus mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian makanan diet khusus.
Direktorat Standarisasi Produk Pangan; Tugas: Penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengaturan dan standarisasi produk pangan.
Fungsi: a. Penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengaturan dan standarisasi bahan baku dan bahan tambahan pangan; b. Penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengaturan dan standarisasi pangan khusus; c. Penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pemantauan dan bimbingan dan pembinaan di bidang pengaturandan standarisasi pangan olahan; d. Penyusunan rencana dan program standarisasi produk pangan; e. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di standarisasi produk pangan; f. Evaluasi dan penyusunan laporan standarisasi produk pangan; g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya •
Subdirektorat Standarisasi Bahan Baku dan Bahan Tambahan Pangan; Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan pengaturan dan standarisasi bahan baku dan bahan tambahan pangan. Fungsi: a. penyusunan rencana dan program standarisasi bahan baku dan bahan tambahan pangan; b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standarisasi bahan baku; c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standarisasi bahan tambahan pangan; d. evaluasi dan penyusunan laporan standarisasi bahan baku dan bahan tambahan pangan. -
-
•
Seksi Standarisasi Bahan Baku mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengaturan dan standarisasi bahan baku; Seksi Standarisasi Bahan tambahan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengaturan dan standarisasi bahan tambahan pangan.
Subdirektorat Standarisasi Pangan Khusus; Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan pengaturan dan standarisasi pangan khusus. Fungsi: a. penyusunan rencana dan program standarisasi pangan khusus; b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standarisasi pangan hasil rekayasa genetika dan iradiasi; c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman,
d. -
-
•
Seksi Standarisasi Pangan Hasil Rekayasa Genetika dan Iradiasi; mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengaturan dan standarisasi pangan hasil rekayasa genetika dan iradiasi. Seksi Standarisasi Kosmetik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengaturan dan standarisasi produk pangan fungsional.
Subdirektorat Standarisasi Pangan Olahan. Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan pengaturan dan standarisasi pangan olahan. Fungsi: a. penyusunan rencana dan program standarisasi pangan olahan; b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standarisasi produk pangan; c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta penyusunan kodex pangan; d. evaluasi dan penyusunan laporan standarisasi pangan olahan; e. Pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat -
-
c.
standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standarisasi produk pangan fungsional; evaluasi dan penyusunan laporan standarisasi pangan khusus.
Seksi Standarisasi Produk Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengaturan dan standarisasi produk pangan; Seksi Standarisasi Kodex Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penyusunan kodex pangan; Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat
Direktorat Inspeksi dan sertifikasi Pangan; Tugas: Penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang inspeksi dan pengaturan pangan. Fungsi: a. Penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang inspeksi produksi dan peredaran produk pangan; b. Penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang inspeksi produk berlabel halal; c. Penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur,
d. e. f. g.
serta pelaksanaan pemantauan dan bimbingan dan pembinaan di bidang sertifikasi produk pangan, sarana produksi dan proses produksi pangan; Penyusunan rencana dan program inspeksi dan sertifikasi pangan; Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang inspeksi dan sertifikasi pangan; Evaluasi dan penyusunan laporan inspeksi dan sertifikasi pangan; Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya •
Subdirektorat Inspeksi Produksi dan Peredaran Produk Pangan; Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan inspeksi produksi dan peredaran produk pangan Fungsi: a. penyusunan rencana dan program inspeksi produksi dan peredaran produk pangan; b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan inspeksi produksi pangan; c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan inspeksi peredaran pangan, termasuk penandaan dan promosi produk pangan; d. evaluasi dan penyusunan laporan inspeksi produksi dan peredaran produk pangan. -
-
•
Seksi Inspeksi Produk Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan inspeksi produk pangan; Seksi Inspeksi Peredaran pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengawasan peredaran pangan, termasukb penandaan dan promosi produk pangan.
Subdirektorat Inspeksi Produk Berlabel Halal; Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan inspeksi produk berlabel halal. Fungsi: a. penyusunan rencana dan program inspeksi produk berlabel halal; b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan inspeksi makanan berlabel halal; c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan inspeksi minuman berlabel halal; d. evaluasi dan penyusunan laporan inspeksi produk berlabel halal; -
-
Seksi Inspeksi makanan Berlabel Halal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan inspeksi makanan berlabel halal; Seksi Inspeksi Minuman Berlabel Halal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman,
standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan inspeksi minuman berlabel halal. •
Subdirektorat Sertifikasi Pangan. Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan sertifikasi pangan. Fungsi: a. penyusunan rencana dan program sertifikasi pangan; b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan sertifikasi sarana dan proses produksi pangan; c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan sertifikasi pangan; d. evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi pangan; e. Pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat -
-
d.
Seksi Sertifikasi Sarana Produksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan sertifikasi sarana produksi dan proses produksi pangan; Seksi Sertifikasi Produk mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan sertifikasi produk pangan; Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat.
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan; Tugas: Penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang surveilan dan penanggulangan keamanan pangan. Fungsi: a. Penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang surveilan dan penanggulangan keamanan pangan; b. Penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang promosi keamanan pangan; c. Penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pemantauan dan bimbingan dan pembinaan di bidang penyuluhan makanan siap saji dan industri rumah tangga; d. Penyusunan rencana dan program surveilan dan penyuluhan keamanan pangan; e. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang surveilan dan penyuluhan keamanan pangan; f. Evaluasi dan penyusunan laporan surveilan dan penyuluhan keamanan pangan; g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
•
Subdirektorat Surveilan dan Penanggulangan Keamanan Pangan; Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan surveilan dan penanggulangan keamanan pangan. Fungsi: a. penyusunan rencana dan program surveilan dan penanggulangan keamanan pangan; b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan surveilan keamanan pangan; c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penanggulangan keamanan pangan; d. evaluasi dan penyusunan laporan surveilan dan penanggulangan keamanan pangan; e. Pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat -
-
•
Subdirektorat Promosi Keamanan Pangan; Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan promosi keamanan pangan. Fungsi: a. penyusunan rencana dan program promosi keamanan pangan; b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan komunikasi keamanan pangan; c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan kegiatan informasi dan edukasi konsumen; d. evaluasi dan penyusunan laporan promosi keamanan pangan. -
-
•
Seksi Surveilan Keamanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan surveilan keamanan pangan; Seksi Penanggulangan Keamanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penanggulangan keamanan pangan; Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat.
Seksi Komunikasi Keamanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan kegiatan komunikasi keamanan pangan; Seksi Informasi dan Edukasi Konsumen mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan kegiatan informasi dan edukasi konsumen.
Subdirektorat Penyuluhan Makanan Siap Saji dan Industri Rumah Tangga; Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar,
kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan penyuluhan makan siap saji dan industri rumah tangga. Fungsi: a. penyusunan rencana dan program siap saji dan industri rumah tangga; b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penyuluhan makan siap saji; c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penyuluhan industry rumah tangga; d. evaluasi dan penyusunan laporan penyuluhan makanan siap saji dan industry rumah tangga. -
-
e.
Seksi Penyuluhan Makanan Siap Saji mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penyuluhan makanan siap saji. Seksi Penyuluhan Industri Rumah Tangga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penyuluhan industry rumah tangga.
Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya; Tugas: Penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan produk dan bahan berbahaya. Fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang standarisasi produk dan bahan berbahaya; b. Penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengamanan produk dan bahan berbahaya; c. Penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pemantauan dan bimbingan dan pembinaan di bidang penyuluhan bahan berbahaya; d. Penyusunan rencana dan program pengawasan produk dan bahan berbahaya; e. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan produk dan bahan berbahaya; f. Evaluasi dan penyusunan laporan pengawasan produk dan bahan berbahaya; g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya •
Subdirektorat Standarisasi Produk dan Bahan Berbahaya; Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan standarisasi produk dan bahan berbahaya. Fungsi: a. penyusunan rencana dan program pengaturan dan standarisasi produk dan bahan berbahaya; b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standarisasi produk dan
c. d. -
-
•
Seksi Standarisasi Produk dan Bahan Berbahaya Kimia dan Non Kimia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengaturan dan standarisasi produk dan bahan berbahaya kimia dan non kimia; Seksi Penilaian Risiko Produk dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian risiko produk dan bahan berbahaya.
Subdirektorat Pengamanan Produk dan Bahan Berbahaya Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan kegiatan pengamanan produk dan bahan berbahaya. Fungsi: a. penyusunan rencana dan program pengamanan produk dan bahan berbahaya; b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan kegiatan listing dan pengawasan penandaan produk dan bahan berbahaya; c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan surveilan produk dan bahan berbahaya; d. evaluasi dan penyusunan laporan pengamanan produk dan bahan berbahaya. e. Pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat -
-
•
bahan berbahaya kimia dan non kimia; pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian risiko produk dan bahan berbahaya; evaluasi dan penyusunan laporan standarisasi produk dan bahan berbahaya.
Seksi Listing dan Penandaan Produk dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan kegiatan listing dan pengawasan penandaan produk dan bahan berbahaya. Seksi Surveilan Produk dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan surveilan produk dan bahan berbahaya. Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat.
Subdirektorat Penyuluhan Bahan Berbahaya. Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan bahan berbahaya. Fungsi: a. penyusunan rencana dan program penyuluhan bahan berbahaya; b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman,
c. d. -
-
f. DIREKTORAT BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN Tugas: Melaksanakan perumusan kebijakan, standarisasi, dan sertifikasi di bidang bina produksi dan distribusi alat kesehatan. Fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang produksi dan distribusi alat kesehatan diagnostik dan reagensia, serta perbekalan kesehatan rumah tangga; b. penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang produksi dan distribusi alat kesehatan diagnostik dan reagensia, serta perbekalan kesehatan rumah tangga; c. penyiapan sertifikasi di bidang produksi dan distribusi alat kesehatan diagnostik dan reagensia, serta perbekalan kesehatan rumah tangga; d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan terdiri dari: a. Subdirektorat Alat Kesehatan Elektromedik; Tugas: Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria, prosedur, sertifikasi, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi dan distribusi alat kesehatan elektromedik. Fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi dan distribusi alat kesehatan elektromedik; b. penyiapan bahan penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta sertifikasi di bidang produksi dan distribusi alat kesehatan elektromedik; c. penyiapan bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi alat kesehatan elektromedik; d. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang produksi dan distribusi alat kesehatan elektromedik. •
Seksi Alat Kesehatan Elektromedik Resiko Rendah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan sertifikasi, serta bimbingan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang produksi dan distribisi alat kesehatan elektromedik resiko rendah
standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penyuluhan bahan berbahaya terhadap institusi dan masyarakat; pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan kegiatan deiminasi informasi bahan berbahaya; evaluasi dan penyusunan laporan penyuluhan bahan berbahaya. Seksi Penyuluhan Institusi dan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan kegiatan penyuluhan bahan berbahaya terhadap institusi dan masyarakat; Seksi Desiminasi Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan kegiatan desiminasi informasi bahan berbahaya.
Kelompok Jabatan Fungsional.
INSPEKTORAT Tugas: Melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BPOM Fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan, rencana dan program pengawasan fungsional b. Pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh unsure atau unit terkait di linkungan BPOM d. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat Inspektorat terdiri dari: a. Kelompok Jabatan Fungsional b. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Inspektorat
•
b.
Subdirektorat AlatKesehatan Non Elektromedik; Tugas: Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria, prosedur, sertifikasi, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi dan distribusi alat kesehatan non elektromedik Fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi dan distribusi alat kesehatan non elektromedik; b. penyiapan bahan penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta sertifikasi di bidang produksi dan distribusi alat kesehatan non elektromedik; c. penyiapan bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi alat kesehatan non elektromedik. d. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang produksi dan distribusi alat kesehatan non elektromedik •
•
c.
SeksiAlat Kesehatan Non Elektromedik Resiko Rendah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan sertifikasi, serta bimbingan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang produksi dan distribusi alat kesehatan non elektromedik resiko rendah. Seksi Alat Kesehatan Non Elektromedik ResikoTinggi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan sertifikasi, serta bimbingan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang produksidan distribusialat kesehatan non elektromedik resiko tinggi
Subdirektorat Produk Diagnostik dan Reagensia; Tugas: Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria, prosedur, sertifikasi, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produk diagnostik dan reagensia. Fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produk diagnostik dan reagensia; b. penyiapan bahan penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang produk diagnostik dan reagensia; c. penyiapan bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan teknis di bidang diagnostik dan reagensia; d. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang diagnostik dan reagensia. • •
d.
Seksi Alat Kesehatan Elektromedik ResikoTinggi mempunyai tugas metakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,-penyusunin standard, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan sertifikasi, serta bimbingan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang produksi dan distribisi alat kesehatan elektromedik resiko tinggi.
Seksi Produk Diagnostik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan sertifikasi, serta bimbingan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang produk diagnostik. Seksi Produk Reagensia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan sertifikasi, serta bimbingan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang produk reagensia.
Subdirektorat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; Tugas: Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria, prosedur, sertifikasi, bimbingan teknis dan evaluasidi bidang produksi dan distribusi perbekalan kesehatan rumah
tangga. Fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebryakan teknis di bidang produksi dan distribusi perbekalan kesehatan rumah tangga pestisida dan nonpestisida; b. penyiapan bahan penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang produksi dan distribusi perbekalan kesehatan rumah tangga pestisida dan nonpestisida; c. penyiapan bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi perbekalan kesehatan rumah tangga pestisida dan non pestisida; d. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang produksi dan distribusi perbekalan kesehatan rumah tangga pestisida dan nonpestisida. •
•
Seksi Pestisida mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan sertifikasi, serta bimbingan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang produksi dan distribusi perbekalan kesehatan rumah tangga berkaitan dengan pestisida Seksi Non Pestisida mempunyai tugas melakukan penyiapan banan perumusan kebijakan teknis, penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan sertifikasi, serta bimbingan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang produksi dan distribusi perbekalan kesehatan rumah tangga tidak berkaitan dengan pestisida.
e.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
f.
Kelompok Jabatan Funqsional. PUSAT PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL Tugas: Melaksanakan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, alat kesehatan, obat tradisional, kosmetik, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan pembinaan mutu laboratorium pengawasan obat dan makanan. Fungsi: a. penyusunan rencana dan program pengujian obat dan makanan; b. pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, alat kesehatan, obat tradisional, kosmetika, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya; c. pembinaan mutu laboratorium Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional; d. pelaksanaan sistem rujukan pengawasan obat dan makanan; e. penyediiaan baku pembanding dan pengembangan metode analisa pengujian; f. pelatihan tenaga ahli di bidang pengujian obat dan makanan; g. evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan; h. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Pusat. Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional terdiri dari; a. Bidang Produk Terapetik dan Bahan Berbahaya; Tugas: Melaksanakan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian produk terapetik dan bahan berbahaya. Fungsi; a. penyusunan rencana dan program pengujian produk terapetik dan bahan berbahaya; b. pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu, pelatihan dan
c. d. • •
b.
•
Seksi Obat Tradisional dan Produk Komplimen mempunyai tugas melakukan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian obat tradisional dan produk komplimen. Seksi Kosmetik mempunyai tugas melakukan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian kosmetik.
Bidang Pangan; Tugas: Pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian pangan. Fungsi: a. penyusunan rencana dan program pengujian pangan; b. pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian nutrisi; c. pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian keamanan pangan; d. evaluasi dan penyusunan laporan pengujian pangan. • •
d.
Seksi Kimia Fisika Obat, Narkotika dan Psikotropika mempunyai tugas melakukan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian obat, narkotika dan psikotropika secara kimia fisika. Seksi Alat Kesehatan, Produk Diagnostik dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas melakukan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian alat kesehatan, produk diagnostik dan bahan berbahaya.
Bidang Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen; Tugas: Melaksanakan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen. Fungsi: a. penyusunan rencana dan program pengujian obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen; b. pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen; c. pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian kosmetik; d. evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen; •
c.
pengembangan metode analisa pengujian obat, narkotika dan psikotropika secara kimia fisika; pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian alat kesehatan, produk diagnostik dan bahan berbahaya; evaluasi dan penyusunan laporan pengujian produk terapetik dan bahan berbahaya.
Seksi Nutrisi mempunyai tugas melakukan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian nutrisi. Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian keamanan pangan.
Bidang Produk Biologi; Tugas: Melaksanakan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu, pelatihan dan
pengembangan metode analisa pengujian produk biologi. Fungsi: a. penyusunan rencana dan program pengujian produk biologi; b. pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian vaksin; c. pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian secara toksikologi dan farmakologi; d. evaluasi dan penyusunan laporan pengujian produk biologi • •
e.
Bidang Mikrobiologi; Tugas: Melaksanakan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian produk terapetik, kosmetik, alat kesehatan, obat tradisional dan pangan secara mikrobiologi. Fungsi: a. penyusunan rencana dan program pengujian secara mikrobiologi; b. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian potensi dan sterilitas produk terapetik dan pangan; c. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian cemaran mikroba; d. evaluasi dan penyusunan laporan pengujian secara mikrobiologi. • •
f.
Seksi Vaksin mempunyai tugas melakukan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian vaksin. Seksi Toksikologi dan Farmakologi mempunyai tugas melakukan pemeriksaan secara laboratorium, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian secara toksikologi dan farmakologi.
Seksi Potensi dan Sterilitas mempunyai tugas melakukan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian potensi dan sterilitas produk terapetik dan pangan. Seksi Cemaran Mikroba mempunyai tugas melakukan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian cemaran mikroba secara mikrobiologi.
Kelompok Jabatan Fungsional
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Pusat. PUSAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN g.
Tugas: Melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen dan makanan, serta produk sejenis lainnya. Fungsi: a. penyusunan rencana dan program penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan; b. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan; c. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.
Pusat Penyidikan Obat dan Makanan terdiri dari: a. Bidang Penyidikan Produk Terapetik dan Obat Tradisional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang produk terapetik dan obat tradisional. b. Bidang Penyidikan Makanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang makanan. c. Bidang Penyidikan Narkotika dan Psikotropika mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang narkotika dan psikotropika. d. Kelompok Jabatan Fungsional e. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Pusat. PUSAT RISET OBAT DAN MAKANAN Tugas: Melaksanakan kegiatan di bidang riset toksikologi, keamanan pangan dan produk terapetik. Fungsi: a. penyusunan rencana dan program riset obat dan makanan; b. pelaksanaan riset obat dan makanan; c. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan riset obat dan makanan. Pusat Riset Obat dan Makanan terdiri dari: a. Bidang Toksikologi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan riset toksikologi; b. Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan riset keamanan pangan. c. Bidang Produk terapetik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan riset produk terapetik. d. Kelompok Jabatan Fungsional e. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Pusat. PUSAT INFORMASI OBAT DAN MAKANAN Tugas: Melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan informasi obat, informasi keracunan dan teknologi informasi. Fungsi: a. penyusunan rencana dan program kegiatan pelayanan informasi obat dan makanan; b. pelaksanaan pelayanan informasi obat; c. pelaksanaan pelayanan informasi keracunan; d. pelaksanaan kegiatan di bidang teknologi informasi; e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pelayanan informasi obat dan makanan; f. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Pusat; Pusat Informasi Obat dan Makanan terdiri dari: a. Bidang Informasi Obat; Tugas: Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi pelayanan informasi obat. Fungsi: a. penyusunan rencana dan program pelayanan informasi obat;
b. c. d. • • b.
Subbidang Layanan Informasi Obat mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi obat. Subbidang Pengolahan Data Obat mempunyai tugas melakukan pengolahan data obat.
Bidang Informasi Keracunan; Tugas: Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi pelayanan informasi keracunan. Fungsi: a. penyusunan rencana dan program pelayanan informasi keracunan; b. pelaksanaan pelayanan informasi keracunan; c. pelaksanaan toksikovigilans; d. evaluasi dan penyusunan laporan pelayanan informasi keracunan. • •
c.
pelaksanaan pelayanan informasi obat; pelaksanaan pengolahan data obat; evaluasi dan penyusunan laporan pelayanan informasi obat.
Subbidang Layanan Informasi Keracunan mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi keracunan. Subbidang Toksikovigilans mempunyai tugas melakukan kegiatan toksikovigilans.
Bidang Teknologi Informasi; Tugas: Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi kegiatan teknologi informasi. Fungsi: a. penyusunan rencana dan program kegiatan teknologi informasi; b. pelaksanaan penyusunan dan pembakuan sistem perangkat keras dan perangkat lunak di lingkungan BPOM; c. pelaksanaan penyusunan dan pembakuan program aplikasi dan sistem data dilingkungan BPOM; d. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan teknologi informasi. • •
Subbidang Sistem Perangkat Keras dan Perangkat Lunak mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pembakuan sistem perangkat keras dan perangkat lunak di lingkungan BPOM. Subbidang Aplikasi mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pembakuan program aplikasi dan sistem data di lingkungan BPOM.
d.
Kelompok Jabatan Fungsional;
e.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Pusat.
RINCIAN ESELONISASI ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DENGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DEPARTEMEN KESEHATAN RI TAHUN 2009
RINCIAN ESELONISASI ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DENGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN JABATAN ESELON I II III Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alkes I II Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alkes III • Kepala Bagian Program dan Informasi - Kepala Subbagian Program - Kepala Subbagian Data dan Informasi - Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan III • Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian - Kepala Subbagian TataUsaha dan Gaji - Kepala Subbagian Rumah Tangga - Kepala Subbagian Kepegawaian III • Kepala Bagian Keuangan - Kepala Subbagian Anggaran - Kepala Subbagian Perbendaharaan - Kepala Subbagian Verifikasi dan Akuntansi III • Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat - Kepala Subbagian Hukum - Kepala Subbagian Organisasi - Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JABATAN IV
IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Sekretaris Utama Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan • Kepala Bagian Rencana Strategis dan Organisasi Kepala Subbagian Rencana Strategis Kepala Subbagian Organisasi • Kepala Bagian Program dan Anggaran Kepala Subbagian Program Kepala Subbagian Anggaran • Kepala Bagian Keuangan Kepala Subbagian Perbendaharaan dan Akuntansi Kepala Subbagian Verifikasi • Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kepala Subbagian Data dan Evaluasi Kepala Subbagian Pelaporan Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri • Kepala Bagian Kerjasama Bilateral dan Multilateral Kepala Subbagian Kerjasama Bilateral Kepala Subbagian Kerjasama Multilateral • Kepala Bagian Kerjasama Regional Kepala Subbagian regional I Kepala Subbagian regional II • Kepala Bagian Kerjasama Organisasi internasional Kepala Subbagian Kerjasama Produk Terapetik dan Komplimen Kepala Subbagian Kerjasama Keamanan Pangan Kepala Subbagian Kerjasama Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Bahan Berbahaya Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat • Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kepala Subbagian Perumusan Peraturan Perundang-undangan Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum • Kepala Bagian Bantuan Hukum Kepala Subbagian Pertimbangan Hukum Kepala Subbagian Layanan Bantuan Hukum Kepala Subbagian Penyuluhan Hukum • Kepala Bagian Pengaduan Konsumen Kepala Subbagian Layanan Pengaduan Konsumen Kepala Subbagian Data dan Evaluasi Layanan Pengaduan Konsumen Kepala Subbagian Bimbingan Layanan Pengaduan Konsumen • Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kepala Subbagian Pemberitaan Kepala Subbagian Media Massa
I I
ESELON II III
IV
II II III III III III
IV IV IV IV IV IV IV IV IV
II III III III
IV IV IV IV IV IV IV
II III III
III
IV IV IV IV IV IV IV IV
III
IV IV
Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional • Kepala Subdirektorat Standarisasi dan bimbingan Teknis Penggunaan Obat Rasional Kepala Seksi Standarisasi Penggunaan Obat Rasional Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Penggunaan Obat Rasional • Kepala Subdirektorat Promosi Penggunaan Obat Rasional Kepala Seksi Materi Promosi Penggunaan Obat Rasional Kepala Seksi Kerjasama Promosi Penggunaan Obat Rasional • Kepala Subdirektorat Bina Obat Esensial Nasional Kepala Seksi Standarisasi Obat Esensial Nasional Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Obat Esensial Nasional • Kepala Subbagian Tata Usaha
II III IV IV III III
IV IV IV IV IV
Kepala Subbagian Publikasi dan Dokumentasi Kepala Biro Umum • Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi • Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian Kepala Subbagian Mutasi Pegawai Kepala Subbagian Kesejahteraan Pegawai Kepala Subbagian Tata Usaha Kepegawaian • Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Kepala Subbagian Perencanaan Pegawai Kepala Subbagian Jabatan Fungsional Kepala Subbagian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan • Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan Kepala Subbagian Perlengkapan Kepala Subbagian Rumah Tangga Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Direktur Penilaian Obat dan Produk Biologi • Kepala Subdirektorat Penilaian Obat Baru Kepala Seksi Penilaian Obat Baru Jalur I dan III Kepala Seksi Penilaian Obat Baru Jalur II • Kepala Subdirektorat Penilaian Obat Copy dan Produk Biologi Kepala Seksi Penilaian Obat Copy Kepala Seksi Penilaian Produk Biologi Kepala Seksi Tata Operasional • Kepala Subdirektorat Evaluasi Produk terapetik Penggunaan Khusus Kepala Seksi Evaluasi Produk Uji Klinik Kepala Seksi Surveilan Efek Samping Obat dan Alat Kesehatan Direktur Penilaian Alat Kesehatan, Produk Diagnostik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga • Kepala Subdirektorat Penilaian Alat Kesehatan Non Elektromedik Kepala Seksi Penilaian Alat Kesehatan Non Elektromedik Risiko Rendah Kepala Seksi Penilaian Alat Kesehatan Non Elektromedik Risiko Tinggi • Kepala Subdirektorat Penilaian Alat Kesehatan Elektromedik dan Produk Diagnostik Kepala Seksi Penilaian Alat Kesehatan Elektromedik Kepala Seksi Penilaian Produk Diagnostik Kepala Seksi Tata Operasional • Kepala Subdirektorat Penilaian Perbekalan Kesehatan rumah Tangga dan pestisida Rumah Tangga Kepala Seksi Penilaian Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kepala Seksi Penilaian Pestisida Rumah Tangga Direktur Standarisasi Produk Terapetik • Kepala Subdirektorat Standarisasi Produk Terapetik I
IV
II III
III
III
III
IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV
II II III III
III
IV IV IV IV IV IV IV
II III
IV IV III
III
IV IV IV IV IV
II III
Kepala Seksi Standarisasi Obat Kepala Seksi Standarisasi Produk Biologi Kepala Seksi Tata Operasional • Kepala Subdirektorat Standarisasi Produk Terapetik II dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kepala Seksi Standarisasi Alat Kesehatan Elektromedik Kepala Seksi Standarisasi Alat Kesehatan Non Elektromedik, Produk Diagnostik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga • Kepala Subdirektorat Bimbingan Industri Farmasi Kepala Seksi Bimbingan Pengembangan Industri Kepala Seksi Bimbingan Pengembangan Ekspor Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Produk Terapetik • Kepala Subdirektorat Inspeksi dan Sertifikasi Produk Terapetik I Kepala Seksi Inspeksi Produk Terapetik I Kepala Seksi Sertifikasi Produk Terapetik I Kepala Seksi Tata Operasional • Kepala Subdirektorat Inspeksi dan Sertifikasi Produk Terapetik II dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kepala Seksi Inspeksi Produk Terapetik II dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kepala Seksi Sertifikasi Produk Terapetik II dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. • Kepala Subdirektorat Analisis dan Pemantauan Harga Obat Kepala Seksi Analisis Harga Obat Kepala Seksi Pemantauan Harga Obat. Direktur Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif • Kepala Subdirektorat Pengaturan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif Kepala Seksi Narkotika dan Psikotropika Kepala Seksi Alkohol, Rokok dan Zat Adiktif. • Kepala Subdirektorat Perijinan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif Kepala Seksi Narkotika Kepala Seksi Psikotropika dan Zat Adiktif Lain Kepala Seksi Tata Operasional • Kepala Subdirektorat Inspeksi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif Kepala Seksi Inspeksi Narkotika Kepala Seksi inspeksi Psikotropika dan Zat Adiktif Lain • Kepala Subdirektorat Pengawasan Rokok dan Minuman Beralkohol Kepala Seksi Pengawasan Rokok Kepala Seksi Pengawasan Minuman Beralkohol. Direktur Bina Farmasi Komunitas dan Klinik • Kepala Subdirektorat Farmasi Komunitas Kepala Seksi Standarisasi Pelayanan Farmasi Komunitas Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Farmasi Komunitas • Kepala Subdirektorat Farmasi Klinik Kepala Seksi Standarisasi Pelayanan Farmasi Klinik Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Farmasi Klinik • Kepala Subdirektorat Kerjasama Profesi Kepala Seksi Kerjasama Farmasi Komunitas
II III III III
IV IV IV IV IV
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisioanl, Kosmetik, dan Produk Komplimen Direktur Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik • Kepala Subdirektorat Penilaian Produk I Kepala Seksi Penilaian Obat Tradisional Kepala Seksi Penilaian Suplemen Makanan dan Nutrasetikal Kepala Seksi Tata Operasional • Kepala Subdirektorat Penilaian Produk II Kepala Seksi Penilaian Kosmetik dan Kosmetikal
IV IV IV III IV IV III IV IV
II III
III
IV IV IV IV IV
III IV IV
II III
III
III III
IV IV IV IV IV IV IV IV IV
II II III
III
IV IV IV IV
•
Kepala Seksi Kerjasama Farmasi Klinik Kepala Subbagian Tata Usaha
IV IV
Kepala Seksi Penilaian kosmetik Tradisional. Kepala Subdirektorat Surveilan Keamanan Obat tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik Kepala Seksi Surveilan Keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan Kepala Seksi Surveilan Keamanan Kosmetik. Direktur Standarisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen • Kepala Subdirektorat Standarisasi Produk I Kepala Seksi Standarisasi Obat Tradisional dan Suplemen Makanan Kepala Seksi Standarisasi Sediaan Galenik Kepala Seksi Tata Operasional • Kepala Subdirektorat Standarisasi Produk II Kepala Seksi Standarisasi Bahan Kosmetik Kepala Seksi Standarisasi Kosmetik • Kepala Subdirektorat Standarisasi Sarana Produksi Kepala Seksi Standarisasi Sarana Produksi Obat tradisional dan Suplemen Makanan Kepala Seksi Standarisasi Sarana Produksi Kosmetik Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Obat tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplimen • Kepala Subdirektorat Inspeksi Produk I Kepala Seksi Inspeksi Obat Tradisional dan Suplemen Makanan Kepala Seksi Pengawasan Penandaan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan • Kepala Subdirektorat Inspeksi Produk II Kepala Seksi Inspeksi Kosmetik Kepala Seksi Pengawasan Penandaan dan Promosi Kosmetik • Kepala Subdirektorat Sertifikasi Kepala Seksi Sertifikasi Obat tradisional Kepala Seksi Sertifikasi Kosmetik dan Suplemen Makanan Kepala Seksi Tata Operasional. Direktur Obat Asli Indonesia • Kepala Subdirektorat Etnofarmakognosi dan Budidaya Kepala Seksi Inventarisasi Obat Asli Indonesia Kepala Seksi Pengembangan Agro Medika dan Bahan Obat Asli Indonesia Kepala Seksi Tata Operasional • Kepala Subdirektorat Keamanan dan Kemanfaatan Obat Asli Indonesia Kepala Seksi Keamanan Obat Asli Indonesia Kepala Seksi Kemanfaatan Obat Asli Indonesia. • Kepala Subdirektorat Bimbingan Teknologi Obat Asli Indonesia Kepala Seksi Teknologi Formulasi Obat Asli Indonesia; Kepala Seksi Teknologi Ekstrak • Kepala Subdirektorat Bimbingan Industri Obat Asli Indonesia Kepala Seksi Potensi Pasar dan Ekspor Obat Asli Indonesia Kepala Seksi Layanan Teknologi dan Manajemen Mutu Obat Asli Indonesia •
III
IV IV IV
II III
IV
III III
IV IV IV IV IV IV
II III
IV IV III III
IV IV IV IV IV
II III
IV IV III
III
IV IV IV IV IV
III IV IV
Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan • Kepala Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Kepala Seksi Perencanaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Kepala Seksi Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan • Kepala Subdirektorat Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Kepala Seksi Standarisasi Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Kepala Seksi Bimbingan Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan • Kepala Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Kepala Seksi Pemantauan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Kepala Seksi Evaluasi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan • Kepala Subbagian Tata Usaha
II III IV IV III IV IV III IV IV IV
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Direktur Penilaian Keamanan Pangan • Kepala Subdirektorat Penilaian Makanan dan Bahan Tambahan Pangan Kepala Seksi Penilaian Makanan Kepala Seksi Penilaian Minuman dan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Kepala Seksi Tata Operasional. • Kepala Subdirektorat Penilaian Pangan Khusus Kepala Seksi Penilaian Pangan Hasil Rekayasa Genetika dan Iradiasi Kepala Seksi Penilaian Produk Pangan Fungsional • Kepala Subdirektorat Penilaian Pangan Olahan Tertentu Kepala Seksi Penilaian Makanan Bayi dan Balita Kepala Seksi Penilaian Makanan Diet Khusus Direktur Standarisasi Produk Pangan • Kepala Subdirektorat Standarisasi Bahan Baku dan Bahan Tambahan Pangan Kepala Seksi Standarisasi Bahan Baku; Kepala Seksi Standarisasi Bahan tambahan Pangan • Kepala Subdirektorat Standarisasi Pangan Khusus Kepala Seksi Standarisasi Pangan Hasil Rekayasa Genetika dan Iradiasi Kepala Seksi Standarisasi Kosmetik • Kepala Subdirektorat Standarisasi Pangan Olahan Kepala Seksi Standarisasi Produk Makanan Kepala Seksi Standarisasi Kodex Pangan Kepal Seksi Tata Operasional Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan • Kepala Subdirektorat Inspeksi Produksi dan Peredaran Produk Pangan Kepala Seksi Inspeksi Produk Pangan Kepala Seksi Inspeksi Peredaran pangan • Kepala Subdirektorat Inspeksi Produk Berlabel Halal Kepala Seksi Inspeksi makanan Berlabel Halal Kepala Seksi Inspeksi Minuman Berlabel Halal; • Kepala Subdirektorat Sertifikasi Pangan Kepala Seksi Sertifikasi Sarana Produksi Kepala Seksi Sertifikasi Produk Kepala Seksi Tata Operasional Direktur Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan • Kepala Subdirektorat Surveilan dan Penanggulangan Keamanan Pangan Kepala Seksi Surveilan Keamanan Pangan Kepala Seksi Penanggulangan Keamanan Pangan Kepala Seksi Tata Operasional • Kepala Subdirektorat Promosi Keamanan Pangan Kepala Seksi Komunikasi Keamanan Pangan Kepala Seksi Informasi dan Edukasi Konsumen
II II III IV IV IV III
IV IV
III
IV IV
II III IV IV III
IV IV
III
IV IV IV
II III IV IV III III
IV IV IV IV IV
II III IV IV IV III IV IV
•
III
Kepala Subdirektorat Penyuluhan Makanan Siap Saji dan Industri Rumah Tangga Kepala Seksi Penyuluhan Makanan Siap Saji Kepala Seksi Penyuluhan Industri Rumah Tangga Direktur Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya • Kepala Subdirektorat Standarisasi Produk dan Bahan Berbahaya Kepala Seksi Standarisasi Produk dan Bahan Berbahaya Kimia dan Non Kimia Kepala Seksi Penilaian Risiko Produk dan Bahan Berbahaya • Kepala Subdirektorat Pengamanan Produk dan Bahan Berbahaya Kepala Seksi Listing dan Penandaan Produk dan Bahan Berbahaya Kepala Seksi Surveilan Produk dan Bahan Berbahaya Kepala Seksi Tata Operasional
II III
IV III
Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan • Kepala Subdirektorat Alat Kesehatan Elektromedik Kepala Seksi Alat Kesehatan Elektromedik Resiko Rendah Kepala Seksi Alat Kesehatan Elektromedik Resiko Tinggi • Kepala Subdirektorat Alat Kesehatan Non Elektromedik Kepala Seksi Alat Kesehatan Non Elektromedik Resiko Rendah Kepala Seksi Alat Kesehatan Non Elektromedik Resiko Tinggi • Kepala Subdirektorat Produk Diagnostik dan Reagensia Kepala Seksi Produk Diagnostik Kepala Seksi Produk Reagensia • Kepala subdirektorat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kepala Seksi Pestisida Kepala Seksi Non Pestisida • Kepala Subbagian Tata Usaha
II III III III III
IV IV
IV IV IV IV
III
•
Kepala Subdirektorat Penyuluhan Bahan Berbahaya Kepala Seksi Penyuluhan Institusi dan Masyarakat Kepala Seksi Desiminasi Informasi Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat
IV IV
IV IV I IV
IV IV IV IV IV IV IV Kepala Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional • Kepala Bidang Produk Terapetik dan Bahan Berbahaya Kepala Seksi Kimia Fisika Obat, Narkotika, dan Psikotropika Kepala Seksi Alat Kesehatan, Produk Diagnostik dan Bahan Berbahaya • Kepala Bidang Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplimen Kepala Seksi Obat Tradisisonal dan Produk Komplimen Kepala Seksi Kosmetik • Kepala Bidang Pangan Kepala Seksi Nutrisi Kepala Seksi Keamanan Pangan • Kepala Bidang Produk Biologi Kepala Seksi Vaksin Kepala Seksi Toksikologi dan Farmakologi • Kepala Bidang Mikrobiologi Kepala Seksi Potensi dan Sterilitas Kepala Seksi Cemaran Mikroba
II III IV IV III III
IV IV IV IV
III III
IV IV IV IV
JUMLAH
1
5
17
42
• Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala Pusat Penyidikan Obat dan Makanan • Kepala Bidang Penyidikan Produk Terapetik dan Obat tradisional • Kepala Bidang Penyidikan Makanan • Kepala Bidang Penyidikan Narkotika dan Psikotropika • Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala Pusat Riset Obat dan Makanan • Kepala Bidang Toksikologi • Kepala Bidang Keamanan Pangan • Kepala Bidang Produk Terapetik • Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala Pusat Informasi Obat dan Makanan • Kepala Bidang Informasi Obat Kepala Subbidang Layanan Informasi Obat Kepala Subbidang Pengolahan Data Obat • Kepala Bidang Informasi Keracunan Kepala Subbidang Layanan Informasi Keracunan Kepala Subbidang Toksikovigilans • Kepala Bidang Teknologi Informasi Kepala Subbidang Sistem Perangkat Keras dan Perangkat Lunak Kepala Subbidang Aplikasi • Kepala Subbagian Tata Usaha JUMLAH
IV II III III III IV II III III III IV II III III III
IV IV IV IV IV
2
26
33
IV IV 162
