Lampiran 1 Perbandingan Struktur, Klasifikasi dan Pos-pos Akun Antara Kepmendagri 29/2002 dengan PP 24/2005 1.1
PERBANDINGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN: STRUKTUR APBD DAN KLASIFIKASI APBD Pembahasan Kepmendagri 29/2002 PP 24/2005 Struktur APBD
Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, Sama, dan Anggaran Pembiayaan. Pendapatan
Klasifikasi Pendapatan
Asli
Daerah,
namun
ada
penyajian
Laporan
Realisasi
Anggaran pada lembar muka Anggaran Belanja. Dana Pada prinsipnya sama, yaitu Pendapatan Asli Daerah,
Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemda lain, serta Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
Yang Sah. Klasifikasi Belanja Berdasarkan Jenis: Dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Belanja Administrasi Umum dan Belanja
1. Belanja Operasi
dan
masing
terdiri dari Belanja Pegawai, (terdiri
Belanja
Barang
Perjalanan
Pemeliharaan,
masing- Diringkas menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang
Operasi
dan
Dinas,
dari
Belanja
Barang
dan
Jasa,
Belanja
Jasa,
Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan), dan Bunga.
dan
Belanja
Pemeliharaan. 2. Belanja Modal
Disajikan dalam satu akun gabungan.
Dirinci sesuai dengan klasifikasi aset tetap di neraca, yaitu Belanja modal tanah, Belanja modal gedung dan
46 Evaluasi strategi penerapan..., Chairul Iman, FE UI, 2008
bangunan, Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, Belanja modal aset tetap lainnya, dan Belanja aset lainnya. 3. Belanja Bagi Hasil
Belanja
yang
dibayarkan
kepada Diklasifikasi ke dalam salah satu jenis belanja, yaitu
bawahan/desa/lembaga Hibah,
dan Bantuan
pemerintah
Keuangan
sosial/organisasi profesi.
Subsidi,
Bantuan
Sosial,
dan
Transfer,
tergantung substansi yang dimaksud.
Disebut juga Belanja Tak Tersangka, Pengembalian pendapatan dirinci menjadi pengembalian 4. Belanja Tak Terduga
mencakup
pengembalian
pendapatan recurring, nonrecurring pada periode penerimaan
tahun lalu namun tidak dirinci jenis pendapatan,
dan
nonrecurring
pada
periode
sebelumnya.
pengembaliannya. Klasifikasi Belanja
Berdasarkan pengguna anggaran (satuan Sama, disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan
Berdasarkan Organisasi
kerja perangkat daerah).
(CaLK). Seharusnya dirinci lebih lanjut menjadi Sub Fungsi dan Sub-sub Fungsi. Di Pemerintah Pusat, rincian baru
Klasifikasi Belanja Berdasarkan Fungsi
sampai Sub Fungsi sebagaimana diatur dalam PP
N/A
21/2004
Tentang
Rencana
Kerja
dan
Anggaran
Kementrian/Lembaga. Di Pemda, belum ada ketentuan lebih lanjut tentang rincian fungsi pemerintahan. Klasifikasi Pembiayaan
Sama.
Sama.
47 Evaluasi strategi penerapan..., Chairul Iman, FE UI, 2008
1.2
PERBANDINGAN POS-POS NERACA Pembahasan Kepmendagri 29/2002 Struktur Neraca
Menggunakan
istilah
PP 24/2005
lancar
dan Pada dasarnya sama dengan sedikit perbedaan terjadi
nonlancar.
dalam penggunaan istilah dan klasifikasi ekuitas.
Pos Aset Kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. 1. Aset Lancar
Biaya
termasuk
untuk yang dibayarkan kepada pihak ketiga, dimana hingga
uang
dipertanggungjawabkan ditangan
Dimuka Sama, namun Belanja Dibayar Dimuka merupakan uang
Dibayar
para
berada tanggal neraca belum diterima prestasi kerja, yang
yang
pemegang
atau berupa barang/jasa dari pihak ketiga yang bersangkutan.
kas
Bendahara Pengeluaran.
2. Investasi Jangka Panjang
Diklasifikasikan menjadi investasi dalam saham dan investasi dalam obligasi; penilaian berdasarkan harga perolehan.
Dibedakan
menjadi
investasi
nonpermanen
dan
permanen; penilaian berdasarkan aturan yang berbeda untuk setiap investasi (metode biaya, ekuitas dan metode nilai bersih).
Perbedaan pada rincian aset tetap dengan Klasifikasi
lebih
sederhana,
Konstruksi
Dalam
klasifikasi lebih lengkap, Konstruksi Pengerjaan disajikan dalam kelompok Aset Tetap, 3. Aset Tetap
Dalam
Pengerjaan
disajikan
dalam diakui pada harga perolehan dan dilakukan depresiasi.
kelompok Aset Lain-lain, diakui pada Jika depresiasi belum bisa dilakukan, diungkapkan pada harga perolehan dan dilakukan depresiasi. CaLK.
48 Evaluasi strategi penerapan..., Chairul Iman, FE UI, 2008
4. Dana Cadangan
Disajikan
dalam
Neraca
sebesar
akumulasi nilai dana cadangan. Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Aset
5. Aset Lainnya
Tak Berwujud Lainnya, diakui pada harga perolehan.
Pos Kewajiban Pos Ekuitas 1.3
Kewajiban Jangka Pendek (lancar) dan Jangka Panjang (nonlancar). N/A
Sama.
Aset Tak Berwujud Lainnya, diakui pada harga perolehan.
Sama. Pendekatan self-balancing group of accounts.
PERBANDINGAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS Pembahasan Kepmendagri 29/2002
PP 24/2005
Disebut Laporan Aliran Kas, klasifikasi Mengklasifikasikan arus kas masuk dan keluar dari Struktur Laporan
arus kas dari aktivitas Operasi, Investasi aktivitas Aset Nonkeuangan dan Pembiayaan. Pendapatan
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi
Operasi
Operasi,
Investasi
Aset
Nonkeuangan,
Pembiayaan, dan Nonanggaran. dari Pada dasarnya sama, namun ada sumber pendapatan
berasal
Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan yang tidak termasuk pendapatan dari operasi, yaitu yang Transfer dari pusat maupun daerah, berasal dari penjualan aset tetap secara tunai maupun Pendapatan Dana Darurat, dan Lain-lain angsuran (diklasifikasikan arus kas masuk dari aktivitas investasi).
Pendapatan yang Sah. Arus Kas Keluar dari
Diklasifikasikan
ke
dalam
Belanja Sama, namun mencakup belanja pegawai, belanja
Aktivitas Operasi
Administrasi Umum, Belanja Operasi dan barang, subsidi, bunga, hibah, bantuan sosial, belanja
49 Evaluasi strategi penerapan..., Chairul Iman, FE UI, 2008
Pemeliharaan, Belanja Bagi Hasil dan tak terduga dan belanja bagi hasil. Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Tersangka. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Nonkeuangan
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
Termasuk arus kas untuk perolehan atau penjualan aset tetap maupun penyertaan Arus kas dari perolehan atau penjualan aset tetap. modal. Penerimaan
pajak
tahun
lalu
dan Dibedakan berdasarkan recurring, nonrecurring pada
pembayaran utang pajak/biaya tahun lalu periode
diterima/dibayar,
dan
nonrecurring
pada
periode tahun lalu.
tidak dibedakan.
Penerimaan kas untuk Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), juga menyajikan pengeluaran kas untuk penyetoran PFK Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran
kepada pihak yang berhak. Yang termasuk dalam PFK
Belum diatur.
antara lain pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang harus disetor kepada pihak ketiga yang berhak.
Menggunakan saldo kas awal dan akhir. Sama, namun saldo kas akhir selain berupa kas di Kas Saldo Kas
Saldo kas akhir berupa kas di Kas daerha, juga mencakup saldo kas di Bendahara Pengeluaran, dan saldo kas di Bendahara Penerimaan.
Daerah.
50 Evaluasi strategi penerapan..., Chairul Iman, FE UI, 2008
