Lampiran Nomor
: Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan. : P.06/VI-SET/2005
Tanggal
: 3 Agustus 2005
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN PENAWARAN DALAM PELELANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) DENGAN KEGIATAN RESTORASI EKOSISTEM DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI I.
LATAR BELAKANG Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan bahwa IUPHHK pada hutan alam atau IUPHHK pada hutan tanaman diberikan melalui penawaran dalam pelelangan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor SK.159/KptsII/2004 tentang Restorasi Ekosistem Di Kawasan Hutan Produksi diatur bahwa pelaksanaan kegiatan restorasi ekosistem dilakukan melalui mekanisme dan prosedur pemberian IUPHHK pada hutan alam. Tata cara pelaksanaan pemberian izin melalui penawaran dalam pelelangan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/MenhutII/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam Melalui Penawaran Dalam Pelelangan.
II.
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Maksud diterbitkannya petunjuk teknis ini adalah agar proses penilaian peserta yang mengajukan penawar dalam pelelangan dapat dilakukan secara obyektif dan sistematis. Adapun tujuan disusunnya petunjuk teknis ini adalah untuk : 1. Dapat dijadikan alat/instrumen untuk membentuk pengertian dan pemahaman yang sama diantara anggota panitia pelelangan dalam menjalankan tugasnya. 2. Sebagai pedoman bagi panitia pelelangan untuk memberikan penilaian terhadap penawaran terbaik dalam pelelangan IUPHHK dengan kegiatan restorasi ekosistem di kawasan hutan produksi. Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan penilaian adalah terpilihnya penawar terbaik dalam pelelangan IUPHHK dengan kegiatan restorasi ekosistem di kawasan hutan produksi berdasarkan persyaratan dan tata cara yang dipersyaratkan.
III.
PELAKSANAAN PENILAIAN 1. Panitia Pelaksana Penilaian Penilaian penawaran dalam pelelangan IUPHHK dengan kegiatan restorasi ekosistem di kawasan hutan produksi dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Penawaran sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 281/Kpts-II/2003 tanggal 15 Agustus 2003 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penawaran Dan Tim Persiapan Penawaran Dalam Pelelangan IUPHHK Pada Hutan Alam. 2. Calon …
-22. Calon Peserta Pelelangan Calon peserta penawaran dalam pelelangan IUPHHK dengan kegiatan restorasi ekosistem di kawasan hutan produksi adalah yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Melalui Penawaran Dalam Pelelangan. 3. Cara Penilaian a. Tahapan Penilaian Penilaian Penawaran dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu : 1) Tahap pertama berupa seleksi persyaratan administratif berdasarkan kelengkapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2004. Apabila salah satu persyaratan tidak terpenuhi, maka penawar dinyatakan gugur. 2) Tahap kedua adalah penilaian atas hasil tahap pertama dengan sistem nilai/scoring untuk menentukan maksimal 3 (tiga) terbaik dari penawar yang lulus dalam penilaian tahap pertama. 3) Tahap ketiga dilakukan uji kelayakan terhadap hasil penilaian tahap kedua untuk kemudian diusulkan oleh Ketua Panitia Lelang kepada Menteri Kehutanan, yang meliputi : a) Visi dan misi yang jelas dalam pemanfaatan hutan lestari b) Kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan c) Catatan prestasi, pengalaman dan pengetahuan dalam pemanfaatan hutan lestari; dan d) Memiliki Sumberdaya manusia yang cukup dan berkualitas di bidang kehutanan. b. Obyek Penilaian Penilaian dilakukan pada calon penawar yang telah mengikuti aanwijzing dan memasukkan penawaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/MenhutII/2004, disertai dengan bukti minimal sebagai berikut : 1).
Administrasi a) b)
Copy KTP untuk perorangan.
Bukti Minimal à Copy yang dilegalisir oleh pejabat yang menerbitkan.
Copy Akte pendirian koperasi/ à Copy Akte yang dilegalisir Badan Usaha yang berbentuk oleh pejabat yang PT, CV atau Firma beserta menerbit-kan. perubahan-perubahannya. - Bergerak di bidang konservasi sumber daya alam hayati - Surat Izin Usaha dari instansi yang berwenang c) Nomor …
-3c)
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
à Copy yang dilegalisir oleh pejabat yang menerbitkan.
d)
Tidak dalam kondisi pailit
à Copy surat dari pejabat yang menerbitkan
e)
Referensi Bank, yang menya- à Bukti Asli takan perusahaan mem-punyai dana cukup tersedia dalam jumlah sesuai dengan investasi yang dibutuhkan Berdomisili dan bersedia à Surat Keterangan Domisili membuka kantor cabang di dan Surat Pernyataan Propinsi dan atau Kabupaten. Bersedia membuka cabang.
f)
2).
Proposal Teknis
Bukti Minimal
A. Rencana Pemantapan Kawasan à Proposal Restorasi yang meliputi : a. Penataan batas areal kerja; b. Identifikasi lapangan, potensi hutan, dan florafauna pilihan (key species); c. Penataan areal kerja; dan d. Pengelolaan sarana prasarana. B. Rencana Teknis Restorasi à Proposal Ekosistem yang meliputi : a. Rencana Teknis Restorasi Kawasan Hutan Produksi (kawasan hutan alam produksi yang masih produktif, kawasan hutan alam produksi yang kurang produktif, kawasan hutan alam produksi yang tidak produktif); b. Rencana Habitat Flora dan Fauna Pilihan; c. Perlindungan Hutan; d. Monitoring/Evaluasi Restorasi Ekosistem; e. Rencana Pemanfaatan Pasca Restorasi. C. Rencana Pengembangan à Proposal Ekonomi yang meliputi : (1) Pengelolaan hasil hutan dan jasa lingkungan selama masa restorasi dan pasca restorasi; (2) Kesempatan Kerja; Pengembangan Kemitraan dan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan; (3) Kelembagaan …
-4(3) Kelembagaan Masyarakat; (4) Rencana Pembiayaan dan Investasi (5) Analisa ekonomi dan keuangan yang terdiri dari : (6)1. Biaya Kegiatan; (6)2. Sumber permodalan; (6)3. Proyeksi arus kas; (6)4. Proyeksi laba-rugi; (6)5. Analisis kelayakan ekonomis dan finansial; (6)6. Analisis kepekaan proyek; dan (6)7. Kontribusi terhadap pendapatan Pusat dan Daerah
c. Bobot Bobot masing-masing kriteria persyaratan teknis adalah sebagai berikut: No
1.
Kriteria Tekhnis
A.
Rencana Pemantapan Kawasan Restorasi yang meliputi : a. Penataan batas areal kerja; b. Identifikasi lapangan, potensi hutan, dan flora-fauna pilihan (key species); d. Penataan areal kerja; dan e. Pengelolaan sarana dan prasarana.
Bobot Penilaian (%) 30
2.
B. Rencana Teknis Restorasi Ekosistem yang meliputi : a. Rencana Teknis Restorasi Kawasan Hutan Produksi (kawasan hutan alam produksi yang masih produktif, kawasan hutan alam produksi yang kurang produktif, kawasan hutan alam produksi yang tidak produktif); b. Rencana Teknis Restorasi Habitat Flora dan Fauna Pilihan; c. Perlindungan Hutan; d. Monitoring/Evaluasi Restorasi Ekosistem. e. Rencana Pemanfaatan Pasca Restorasi;
40
3.
C. Rencana pengembangan ekonomi yang meliputi : a. Pengelolaan hasil hutan dan jasa lingkungan selama masa restorasi dan pasca restorasi; b. Kesempatan kerja; c. Pengembangan kemitraan dan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH); d. Kelembagaan Masyarakat;
30
e. Rencana …
-5e. Rencana Pembiayaan dan Investasi; f. Analisa Ekonomi dan Keuangan yang terdiri dari : f.1) Biaya kegiatan; f.2) Sumber permodalan; f.3) Proyeksi arus kas; f.4) Proyeksi laba-rugi; f.5) Analisis kelayakan ekonomi dan finansial; f.6) Analisis kepekaan proyek; dan f.7) Kontribusi terhadap pendapatan Pusat dan Daerah. Total Bobot
100
d. Scoring/Penilaian Kriteria penilaian aspek teknis dijabarkan lebih lanjut sebagaimana tabel berikut : BOBOT KRITERIA (%) 2
A. Rencana Pemantapan Kawasan Restorasi yang meliputi : a. Penataan batas areal kerja; b. Identifikasi lapangan, potensi hutan, dan florafauna pilihan (key species); c. Penataan areal kerja; dan d. Pengelolaan sarana prasarana. ( 30 )
BOBOT INDIKATOR (%) 3 Adanya penjelasan Rencana Pemantapan Kawasan Restorasi secara rinci.
4
NILAI Skala Intensitas 5
Rencana pemantapan kawasan
9,0
TOLOK UKUR
restorasi ekosistem disajikan baik sekali, bila secara sistematis memuat : Gambaran lengkap lapangan berdasarkan fungsi hutan dan pengakuan pihak-pihak lain terhadap proses dan hasil penataan batas areal kerja; Identifikasi lengkap tentang potensi tegakan di tiap kelas penutupan hutan, kondisi flora-fauna pilihan dan habitatnya; Rencana lengkap penataan areal kerja berupa pembagian blok/petak restorasi ekosistem berdasarkan kondisi bio-fisik kawasan; Rencana lengkap pemeliharaan, pengendalian, pengamanan, dan pembangunan sarana prasarana di dalam areal kerja agar tujuan restorasi tercapai. Rencana pemantapan Kawasan restorasi ekosistem disajikan baik, bila: Deskripsi cukup lengkap dalam identifikasi lapangan, potensi hutan, dan florafauna pilihan; Rencana penataan areal kerja cukup lengkap mencerminkan tujuan restorasi tapi kurang terpadu; Rencana cukup lengkap dalam pengelolaan sarana prasarana mendukung aktivitas restorasi.
NILAI Ttb 6
8,0
Rencana …
-6-
B. Rencana Teknis Restorasi Ekosistem yang meliputi : a. Rencana Teknis Restorasi Kawasan Hutan Produksi (kawasan hutan alam produksi yang masih produktif, kawasan hutan alam produksi yang kurang produktif, kawasan hutan alam produksi yang tidak produktif);
Adanya penjelasan Rencana Teknis Restorasi Ekosistem secara rinci.
Rencana pemantapan kawasan restorasi ekosistem disajikan sedang, bila memuat : Deskripsi minim dalam identifikasi lapangan, potensi hutan, dan florafauna pilihan; Penataan areal kerja kurang mencerminkan tujuan restorasi; Rencana pengelolaan sarana prasarana sangat kurang mendukung aktivitas restorasi.
7,0
Rencana pemantapan kawasan restorasi ekosistem disajikan cukup, bila memuat : Hanya ada mekanisme atau target saja dalam penataan batas areal kerja dan kurang jelas; Deskripsi sangat minim dalam identifikasi lapangan, potensi hutan, dan florafauna pilihan; Rencana penataan areal kerja sangat kurang mencerminkan tujuan restorasi; Rencana pengelolaan sarana prasarana kurang mendukung aktivitas restorasi.
6,0
Rencana pemantapan kawasan restorasi ekosistem disajikan kurang, bila memuat : Hanya ada mekanisme atau target saja dalam penataan batas areal kerja dan kurang baik; Deskripsi tidak baik dalam menyajikan hasil identifikasi lapangan, potensi hutan, dan flora-fauna pilihan; Penataan areal kerja tidak mencerminkan tujuan restorasi; Pengelolaan sarana prasarana tidak mendukung aktivitas restorasi.
< 6,0
Rencana Teknis Restorasi Ekosistem disajikan baik sekali, bila secara sistematis memuat : Adanya uraian rencana lengkap, jelas, dan terpadu dari rencana kegiatan teknis restorasi di tiap kelas hutan alam produksi (pengamanan hutan, pengayaan, penanaman, PUP, Inventarisasi menyeluruh, pemanfaatan hasil hutan) dengan sasaran spesifik dalam rangka restorasi ekosistem;
9,0
Terpadunya …
-7b.
c. d. e.
Rencana Teknis Restorasi Habitat Flora dan Fauna Penting; Perlindungan Hutan; Monitoring/Evaluasi Restorasi Ekosistem; Rencana Pemanfaatan Pasca Restorasi; ( 40 )
Terpadunya rencana pemulihan dan pengelolaan habitat penting flora-fauna pilihan di dalam wilayahwilayah prioritas kerja; Adanya rencana perlindungan hutan yang terpadu dan menyeluruh (perlindungan dari bahaya kebakaran, hama penyakit, perambahan hutan, illegal logging, dan perburuan liar); Adanya rencana sangat lengkap sesuai tujuan restorasi dalam rangka monitoring/evaluasi berkala terhadap capaian kegiatan restorasi (pertumbuhan tegakan, kelimpahan flora/fauna, indikator restorasi lainnya); Adanya gambaran sangat lengkap visi perusahaan dalam pemanfaatan pasca restorasi yang sangat menjamin pemulihan ekosistem, yang meliputi pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu, dan jasa lingkungan. Rencana Teknis Restorasi Ekosistem disajikan baik, bila secara sistematis memuat : Adanya uraian lengkap, jelas, tapi kurang terpadu dari rencana kegiatan teknis restorasi di tiap kelas hutan alam produksi (pengamanan hutan, pengayaan, penanaman, PUP, Inventarisasi menyeluruh, pemanfaatan hasil hutan) dengan sasaran spesifik dalam rangka restorasi ekosistem; Cukup terpadunya rencana pemulihan dan pengelolaan habitat penting flora-fauna prioritas di dalam wilayahwilayah prioritas kerja; Rencana perlindungan hutan kurang terpadu dan menyeluruh (perlindungan dari bahaya kebakaran, hama penyakit, perambahan hutan, illegal logging, dan perburuan liar); Adanya rencana cukup lengkap sesuai tujuan restorasi dalam rangka monitoring/ evaluasi berkala terhadap capaian kegiatan restorasi (pertumbuhan tegakan, kelimpahan flora/fauna, indikator restorasi lainnya);
8,0
Adanya …
-8Adanya gambaran cukup lengkap visi perusahaan dalam pemanfaatan pasca restorasi yang sangat menjamin pemulihan ekosistem, yang meliputi pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu, dan jasa lingkungan. Rencana Teknis Restorasi Ekosistem disajikan sedang, bila secara sistematis memuat : Uraian kurang lengkap, jelas, serta kurang terpadu dari rencana kegiatan teknis restorasi di tiap kelas hutan alam produksi (pengamanan hutan, pengayaan, penanaman, PUP, Inventarisasi menyeluruh, pemanfaatan hasil hutan) dengan sasaran spesifik dalam rangka restorasi ekosistem; Kurang terpadunya rencana pemulihan dan pengelolaan habitat penting flora-fauna prioritas di dalam wilayahwilayah prioritas kerja; Rencana perlindungan hutan kurang terpadu dan kurang menyeluruh (perlindungan dari bahaya kebakaran, hama penyakit, perambahan hutan, illegal logging, dan perburuan liar); Adanya rencana kurang lengkap dan kurang mencerminkan tujuan restorasi dalam rangka monitoring/evaluasi berkala terhadap capaian kegiatan restorasi (pertumbuhan tegakan, kelimpahan flora/fauna, indikator restorasi lainnya); Kurang adanya gambaran visi perusahaan dalam pemanfaatan pasca restorasi yang sangat menjamin pemulihan ekosistem, yang meliputi pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu, dan jasa lingkungan.
7,0
Rencana …
-9Rencana Teknis Restorasi Ekosistem disajikan sedang, bila secara sistematis memuat : Uraian kurang lengkap, jelas, dan tidak terpadu dari rencana kegiatan teknis restorasi di tiap kelas hutan alam produksi (pengamanan hutan, pengayaan, penanaman, PUP, Inventarisasi menyeluruh, pemanfaatan hasil hutan) dengan sasaran spesifik dalam rangka restorasi ekosistem; Kurang dan tidak terpadunya rencana pemulihan dan pengelolaan habitat penting flora-fauna prioritas di dalam wilayahwilayah prioritas kerja; Rencana perlindungan hutan sangat kurang terpadu dan tidak menyeluruh (perlindungan dari bahaya kebakaran, hama penyakit, perambahan hutan, illegal logging, dan perburuan liar); Sangat kurang lengkap rencana monitoring/ evaluasi berkala terhadap capaian kegiatan restorasi dan kurang mencerminkan tujuan restorasi (pertumbuhan tegakan, kelimpahan flora/fauna, indikator restorasi lainnya); Sangat kurang adanya gambaran visi perusahaan dalam pemanfaatan pasca restorasi yang sangat menjamin pemulihan ekosistem, yang meliputi pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu, dan jasa lingkungan.
6,0
Rencana Teknis Restorasi Ekosistem disajikan sedang, bila secara sistematis memuat : Uraian sangat kurang lengkap, jelas, dan tidak terpadu dari rencana kegiatan teknis restorasi di tiap kelas hutan alam produksi (pengamanan hutan, pengayaan, penanaman, PUP, Inventarisasi menyeluruh, pemanfaatan hasil hutan) dengan sasaran spesifik dalam rangka restorasi ekosistem; Sangat kurang dan tidak terpadunya rencana pemulihan dan pengelolaan habitat penting flora-fauna prioritas di dalam wilayahwilayah prioritas kerja;
< 6,0
Rencana …
-10Rencana perlindungan hutan tidak terpadu dan tidak menyeluruh (perlindungan dari bahaya kebakaran, hama penyakit, perambahan hutan, illegal logging, dan perburuan liar); Tidak lengkapnya rencana monitoring/ evaluasi berkala terhadap capaian kegiatan restorasi dan tidak mencerminkan tujuan restorasi (pertumbuhan tegakan, kelimpahan flora/fauna, indikator restorasi lainnya); Tidak adanya gambaran visi perusahaan dalam pemanfaatan pasca restorasi yang sangat menjamin pemulihan ekosistem, yang meliputi pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu, dan jasa lingkungan. C. Rencana pengembangan ekonomi yang meliputi : a. Pengelolaan hasil hutan dan jasa lingkungan selama masa restorasi dan pasca restorasi; b. Kesempatan kerja; c. Pengembangan kemitraan dan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH); d. Kelembagaan Masyarakat; e. Rencana Pembiayaan dan Investasi; f. Analisa Ekonomi dan Keuangan yang terdiri dari : f.1) Biaya kegiatan; f.2) Sumber permodalan; f.3) Proyeksi arus kas; f.4) Proyeksi labarugi; f.5) Analisis kelayakan ekonomi dan finansial; f.6) Analisis kepekaan proyek; dan f.7) Kontribusi terhadap pendapatan Pusat dan Daerah.
Adanya penjelasan tentang rencana pengembang an ekonomi
Rencana Teknis Restorasi Ekosistem disajikan baik sekali, bila secara sistematis memuat : Adanya rencana pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan dan jasa lingkungan sesuai ketentuan berlaku dalam rangka keberlanjutan pembiayaan restorasi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat; Adanya rencana upaya pembukaan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar; Adanya rencana pengembangan kemitraan dan PMDH dengan para pihak (LSM, kelembagaan Desa, sektor swasta, instnasi pemerintah) yang mengarah pada pelibatan masyarakat dalam restorasi ekosistem; Adanya rencana lengkap penguatan kapasitas (teknis dan administrasi) organisasi dan kelembagaan masyarakat; Adanya rencana pembiayaan dan investasi dengan sumbersumber pembiayaan yang jelas dan perkiraan dana yang memadai; Adanya analisa ekonomi dan keuangan yang jelas dan lengkap.
9,0
( 30 )
Rencana …
-11Rencana Teknis Restorasi Ekosistem disajikan baik, bila secara sistematis memuat : Adanya rencana pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan dan jasa lingkungan cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka keberlanjutan pembiayaan restorasi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat; Rencana yang cukup mengupayakan pembukaan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar; Rencana yang cukup dalam pengembangan kemitraan dan PMDH dengan para pihak (LSM, kelembagaan Desa, sektor swasta, instansi pemerintah) yang mengarah pada pelibatan masyarakat dalam restorasi ekosistem; Cukup memiliki rencana penguatan kapasitas (teknis dan administrasi) organisasi dan kelembagaan masyarakat; Adanya rencana cukup menggambarkan pembiayaan dan investasi dengan sumber-sumber pembiayaan dan perkiraan dana yang cukup memadai; Adanya analisa ekonomi dan keuangan yang cukup jelas dan cukup lengkap.
8,0
Rencana Teknis Restorasi Ekosistem disajikan sedang, bila secara sistematis memuat : Adanya rencana pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan dan jasa lingkungan yang kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka keberlanjutan pembiayaan restorasi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat; Rencana yang kurang mengupayakan pembukaan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar; Rencana yang kurang baik dalam pengembangan kemitraan dan PMDH dengan para pihak (LSM, kelembagaan Desa, sektor swasta, instnasi pemerintah) yang mengarah pada pelibatan masyarakat dalam restorasi ekosistem; Kurang memiliki rencana penguatan kapasitas (teknis dan administrasi) organisasi dan kelembagaan masyarakat;
7,0
Rencana ...
-12Rencana kurang menggambarkan pembiayaan dan investasi denga sumber-sumber pembiayaan dan perkiraan dana yang kurang memadai; Analisa ekonomi dan keuangan kurang jelas dan kurang lengkap. Rencana yang sangat kurang mengupayakan pembukaan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar; Rencana yang sangat kurang baik dalam pengembangan kemitraan dan PMDH dengan para pihak (LSM, kelembagaan Desa, sektor swasta, instansi pemerintah) yang mengarah pada pelibatan masyarakat dalam restorasi ekosistem; sangat kurang memiliki rencana penguatan kapasitas (teknis dan administrasi) organisasi dan kelembagaan masyarakat; Rencana sangat kurang menggambarkan pembiayaan dan investasi dengan sumber-sumber pembiayaan dan perkiraan dana yang kurang memadai; Analisa ekonomi dan keuangan sangat kurang jelas dan lengkap.
6,0
Rencana Teknis Restorasi Ekosistem disajikan kurang, bila secara sistematis memuat : Rencana pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan dan jasa lingkungan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka keberlanjutan pembiayaan restorasi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat; Rencana yang tidak mengupayakan pembukaan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar; Rencana yang tidak baik dalam pengembangan kemitraan dan PMDH dengan para pihak (LSM, kelembagaan Desa, sektor swasta, instansi pemerintah) yang mengarah pada pelibatan masyarakat dalam restorasi ekosistem; Tidak memiliki rencana penguatan kapasitas (teknis dan administrasi) organisasi dan kelembagaan masyarakat;
< 6,0
Rencana …
-13Rencana yang tidak menggambarkan pembiayaan dan investasi dengan sumber-sumber pembiayaan dan perkiraan dana yang tidak memadai; Analisa ekonomi dan keuangan tidak jelas dan lengkap.
e. Prosedur Penilaian Penilaian terhadap masing-masing penawar dilakukan dalam rapat Panitia Pelaksana Penawaran Dalam Pelelangan IUPHHK. Panitia memberikan nilai tertimbang dengan mengacu kepada standard nilai skala intensitas dan bobot yang tersedia. Sedangkan untuk uji kelayakan dilakukan dengan presentasi oleh penawar yang lulus pada tahap ke dua. Keputusan hasil penilaian dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Penawaran yang ditandatangani oleh seluruh Panitia. f. Perhitungan Penilaian Perhitungan penilaian terhadap masing-masing penawar adalah : Nilai Tertimbang =
Nilai Skala Intensitas X Bobot Indikator Total Bobot
Contoh : •
PT.XXX memiliki tenaga sarjana kehutanan 5 orang. Maka pada kriteria “memiliki tenaga profesional”, indikator “ jumlah permanen staff ”, PT. XXX berada pada tolok ukur” ada tenaga sarjana kehutanan tetap 4 – 5 orang” dengan nilai skala intensitas 8,0.
•
Sehingga nilai tertimbang PT. XXX = 8,0 X 40% = 3,2 100% Kriteria selanjutnya diberikan nilai dengan cara perhitungan yang sama
• •
Nilai total PT. XXX adalah penjumlahan dari nilai tertimbang semua kriteria teknis.
Hasil penilaian selanjutnya disusun dalam daftar menurut urutan jumlah nilai yang diperoleh (ranking). Format Hasil Penilaian sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4.
Nama Perusahaan
No. Berkas
Nilai Tertimbang
PT. XXX PT. ZZZ PT. KKK Dst.
IV. Penetapan …
-14IV.
PENETAPAN PENAWAR TERBAIK Berdasarkan penilaian terhadap penawaran, Panitia Pelaksana Penawaran menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri Kehutanan. Selanjutnya berdasarkan usulan Ketua Panitia, Menteri Kehutanan menetapkan Pemenang pelelangan IUPHHK dengan kegiatan restorasi ekosistem di kawasan hutan produksi.
V.
PENUTUP Petunjuk Teknis Penilaian Penawaran Dalam Pelelangan ini sebagai pedoman bagi Tim Penilai dalam menjalankan tugas untuk menilai penawaran dalam pelelangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dengan kegiatan restorasi ekosistem di kawasan hutan produksi. Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Bagian Hukum dan Humas,
DIREKTUR JENDERAL, ttd.
Hari Budianto, S.H., M.H. NIP 080057821
SUHARIYANTO NIP 080035341
