Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Nomor: SK.74/II-Peg/2005 Tanggal: 12 Juli 2005 PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) KETENTUAN PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN (DIKLATPIM) PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN BAB I PENDAHULUAN A. UMUM Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklatpim dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. PNS yang akan mengikuti Diklatpim ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan memperhatikan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang didasarkan pada peta jabatan dan standar kompetensi jabatan. Untuk menentukan keberhasilan Diklatpim perlu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satu syarat tersebut adalah seleksi calon peserta Diklatpim, yang merupakan upaya pemilihan dan identifikasi PNS yang kompeten untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu di lingkungan Departemen Kehutanan. Penetapan persyaratn calon peserta Diklatpim PNS lingkup Departemen Kehutanan berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I, II, III dan IV. Petunjuk pelaksnaan (Juklak) ketentuan peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan ini merupakan tindak lanjut kebijakan Departemen Kehutanan dalam mengimplementasikan pembinaan Diklat PNS berdasarkan PP No. 101 Tahun 2000, dan dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10308/Kpts-II/2002 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.229/MenhutII/2004 tentang Ketentuan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil lingkup Departemen Kehutanan. B. Tujuan dan Sasaran Diklat Kepemimpinan. Sesuai dengan ketentuan PP 101 Tahun 2001 Diklatpim bertujuan: a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan struktural secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansinya; b. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa; c. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat; d. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik. Sasaran Diklatpim adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan struktural. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Juklak ini meliputi: 1. PNS yang sudah menduduki jabatan struktural tertentu diprioritaskan untuk diusulkan mengikuti Diklatpim yang setingkat sepanjang sudah lulus seleksi yang dipersyaratkan.
2. Calon peserta Diklatpim Tingkat I berasal dari PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon II dan memiliki kompetensi untuk diangkat dalam jabatan struktural yang setingkat lebih tinggi. 3. Calon peserta Diklatpim Tingkat II berasal dari PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon III dan memiliki kompetensi untuk diangkat dalam jabatan struktural yang setingkat lebih tinggi. 4. Calon peserta Diklatpim Tingkat III berasal dari PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon IV dan memiliki kompetensi untuk diangkat dalam jabatan struktural yangsetingkat lebih tinggi. 5. Calon peserta Diklatpim Tingkat IV berasal dari PNS yang menduduki jabatan non struktural dan memiliki kompetensi untuk diangkat dalam jabatan struktural Eselon IV. BAB II KETENTUAN CALON PESERTA DIKLATPIM TINGKAT IV DAN DIKLATPIM TINGKAT III A. Perencanaan Diklatpim Tingkat IV dan Diklatpim Tingkat III 1. BIro Kepegawaian bersama-sama Pusdiklat Kehutanan menyusun rencana kebutuhan Diklatpim Tingkat IV dan Diklatpim Tingkat III setiap tahun; 2. Berdasarkan rencana kebutuhan tersebut Pusdiklat Kehutanan menysusun rencana pelaksanaan Diklatpim Tingkat IV dan Diklatpim Tingkat III; 3. Rencana pelaksanaan Diklatpim Tingkat IV dan Diklatpim Tingkat III memuat jumlah peserta, kebutuhan anggaran dan tempat pelaksanaan Diklat; 4.
Diklatpim Tingkat IV diperuntukkan bagi pejabat struktural eselon IV yang belum mengikuti Diklatpim Tingkat IV atau Diklat yang setingkat serta bagi pejabat non struktural yang mempunyai kompetensi untuk dipromosikan menduduki jabatan struktural eselon IV;
5. Diklatpim Tingkat III diperuntukkan bagi pejabat struktural eselon III yang belum mengikuti Diklatpim Tingkat III atau Diklat yang setingkat serta bagi pejabat struktural eselon IV yang kompeten untuk dipromosikan menduduki jabatan struktural eselon III. B. Persyaratan Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tingkat IV dan Diklatpim Tingkat III 1. Persyaratan seleksi calon peserta Diklatpim Tingkat IV adalah: a. Pangkat minimal Penata Muda (III/a); b. Usia maksimal 45 tahun; c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dan tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan PP 30 Tahun 1980; d. Nilai tiap unsur DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir minimal baik; e. Ditugaskan oleh pejabat yang berwenang. 2. Persyaratan seleksi calon peserta Diklatpim Tingkat III adalah: a. Pangkat minimal Penata (III/c); b. Usia maksimal 50 tahun; c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dan tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan PP 30 Tahun 1980;
d. Nilai tiap unsur DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir minimal baik; e. Ditugaskan oleh pejabat yang berwenang. C. Proses Seleksi Seleksi terdiri dari seleksi administratif dan seleksi akademik. Seleksi Administratif dimaksudkan untuk menilai kelengkapan persyaratan administratif calon peserta, sedangkan seleksi akademik adalah untuk melihat kemampuan intelektual. Seleksi akademik calon peserta Diklatpim Tingkat IV dan Dikaltpim Tingkat III dilakukan dengan dua cara, seleksi reguler dan seleksi khusus. 1. Seleksi calon peserta Diklatpim Tingkat IV a. Seleksi Reguler yaitu seleksi yang diadakan secara periodik dan diikuti oleh calon peserta yang menduduki jabatan struktural eselon IV dan pejabat non struktural yang mempunyai kompetensi untuk menduduki jabatan struktural eselon IV. b. Seleksi Khusus yaitu seleksi yang diperuntukkan bagi PNS yang sudah menduduki jabatan struktural eselon IV tetapi belum mengikuti atau belum lulus seleksi reguler. Seleksi akademik terdiri dari: 3. Tes kognitif (tes tertulis), meliputi: a. Manajemen dan Administrasi Perkantoran; b. Bahasa Inggris; c. Pengetahuan Substansi Kehutanan 4. Psikotes Psikotes dilakukan untuk mengidentifikasi kecenderungan psikis calon peserta Diklatpim. Salah satu metode psikotes dilakukan melalui wawancara. Substnasi wawancara meliputi 4(empat) kriteria sebagai berikut: a. Integritas Moral b. Profesional c. Team work (kerjasama) d. Leadership (kepemimpinan) D. Tata Cara Penyelenggaraan Seleksi Seleksi diselenggarakan oleh Biro Kepegawaian dengan tahapan kegiatan sebagai berikut: 1. Kepala Biro Kepegawaian menyampaikan surat kepada pejabat yang berwenang tentang pelaksanaan seleksi calon peserta Diklatpim Tingkat IV dan Diklatpim Tingkat III. 2. Pejabat yang berwenang menindaklanjuti dengan menyampaikan daftar nama PNS calon peserta seleksi Diklatpim Tingkat IV dan Diklatpim Tingkat III dari unit kerja yang bersangkutan. 3. Biro Kepegawaian memproses lebih lanjut seluruh berkas usulan seleksi calon peserta Diklatpim Tingkat IV dan Diklatpim Tingkat III yang diterima dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: .
Meneliti persyaratan calon peserta seleksi dan mengelompokkan surat usulan calon peserta seleksi dari masing-masing unit kerja lingkup Departemen Kehutanan.
a. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan seleksi serta memanggil calon peserta seleksi yang memenuhi syarat.
b. Menyusun materi seleksi, menggandakan dan menjaga kerahasiaannya; c. Soal tes tertulis untuk seleksi calon peserta Diklatpim Tk. IV disusun dengan standar kompetensi jabatan struktural eselon IVdan untuk seleksi calon peserta Diklatpim Tk. III disusun dengan standar kompetensi jabatan struktural eselon III dalam bentuk pilihan ganda; d. Jumlah soal tes tertulis masing-masing materi sebanyak 40 (3 x 40); e. Melaksanakan seleksi di kantor Pusat maupun Korwil UPT Departemen Kehutanan Propinsi seluruh Indonesia. 4. Seleksi terdiri dari dua sesi, sesi pertama tes tertulis dan sesi kedua pengisian form data critical incident. 5. Form data critical incident memuat keberhasilan PNS dalam melaksanakan tugas (high point) dan kegagalan PNS dalam melaksanakan tugas (low point) sebagai bahan untuk wawancara; 6. Wawancara dilaksanakan setelah tes tertulis oleh Tim Asesor Departemen Kehutanan; 7. Proses wawancara direkam dalam kaset dan diintegrasikan lebih lanjut oleh Tim Asesor. E. Koreksi Hasil Seleksi 1. Tes Tertulis: .
Mencantumkan nomor koreksi pada setiap lembar jawaban dan tetap mejaga kerahasiaan persamaan antara nama dan NIP peserta seleksi dan nomor koreksi;
a. Nomor koreksi dicantumkan pada bagian nama dan NIP peserta seleksi dan pada bagian lembar jawaban yang akan terpisah jika dipotong; b. Memotong lembar jawaban sedemikian rupa sehingga 2 (dua) nomor koreksi yang telah dicantumkan menjadi terpisah; c. Menyerahkan seluruh potongan lembar jawaban yang mencantumkan nama dan NIP peserta seleksi dan nomor koreksi yang dimasukkan dalam amplop tertutup dan tersegel kepada pejabat yang berwenang; d. Mengoreksi jawaban setiap soal pada setiap potongan lembar jawaban yang hanya berinisialkan nomor koreksi, sehingga diperoleh angka jumlah jawaban benar yang menunjukkan nilai seleksi, dari setiap lembar jawaban; e. Mengolah angka yang benar dari setiap lembar jawaban dengan menggunakan program komputer, sehingga diperoleh nilai setiap peserta seleksi; f.
Menetapkan nilai batas kelulusan berdasarkan jumlah kebutuhan yang disesuaikan kapasitas diklat periode yang bersangkutan, dengan batas nilai kelulusan adalah minimal sama dengan nilai tengah (median/mean).
2. Wawancara: .
Penilaian awal wawancara yang telah ditetapkan asesor, dikaji ulang tim asesor secara berkelompok dengan memutar ulang rekaman kaset hasil wawancara, selanjutnya masing-masing asesor memberikan penilaian hasil wawancara dimaksud;
a. Perbedaan penilaian masing-masing asesor diintegrasikan dalam rangka memperoleh penilaian akhir yang obyektif; b. Penetapan nilai wawancara calon peserta Diklatpim Tingkat IV dan Diklatpim Tingkat III dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut: Kategori No. 1 Disarankan Plus 2 3
4
Uraian Semua nilai empat kriteria utama minimal B Disarankan Memiliki dua nilai minimal B salah satunya nilai Integritas Moral dan tidak ada nilai K Dipertimbangkan Nilai Integritas Moral minimal B, sedangkan tiga nilai lainnya minimal C Jika nilai Integritas Moral C, tiga nilai lainnya B atau BS Memiliki dua nilai B dan dua nilai C. Salah satu nilai C adalah Integritas Moral Tidak disarankan Semua nilai empat kriteria C Ada nilai K meskipun nilai kriteria lainnya B atau BS
Keterangan
F. Kelulusan Penetapan kelulusan hasil seleksi dikelompokkan dalam kategori sebagai berikut: No. 1
Tes Tertulis Lulus
2
Tidak Lulus
Kategori Wawancara Disarankan Plus Disarankan Dipertimbangkan Tidak disarankan Disarankan Plus Disarankan Dipertimbangkan Tidak disarankan
Rekomendasi Disarankan Plus Disarankan Tidak disarankan Tidak disarankan Tidak disarankan Tidak disarankan Tidak disarankan Tidak disarankan
Peserta seleksi dinyatakan lulus apabila rekomendasinya Disarankan Plus atau Disarankan, sementara peserta seleksi dinyatakan tidak lulus apabila rekomendasinya Tidak DIsarankan. G. Penetapan Daftar Nominatif Calon Peserta Diklatpim Tingkat IV 1. Menyelenggarakan pembahasan hasil seleksi calon peserta Diklatpim Tingkat IV dan Diklatpim Tingkat III dalam rapat BAPERJAKAT sebagai Forum Rapat Tim Seleksi Peserta Diklat, sehingga dapat ditentukan dan disetujui Calon Peserta Diklat terpilih. 2. Acuan utama penetapan daftar nominatif calon peserta Diklatpim Tingkat IV dan Diklatpim Tingkat III: .
Peserta seleksi yang rekomendasinya Disarankan Plus dan Disarankan ditetapkan langsung sebagai calon peserta Diklatpim terpilih.
a. Peserta seleksi yang rekomendasinya Dipertimbangkan dan Tidak Disarankan dapat mengikuti seleksi ulang apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan. b. Masa berlaku hasil seleksi paling lama lima tahun.
3. Menyusun dan menetapkan daftar nominatif Calon peserta Diklatpim Tingkat IV dan Diklatpim Tingkat III berdasarkan hasil-hasil pembahasan BAPERJAKAT 4. Daftar nominatif tersebut disusun berdasarkan unit eselon I Departemen Kehutanan, selanjutnya Kepala Biro Kepegawaian menindaklanjutinya dengan menyampaikan hasil seleksi dimaksud kepada pejabat yang berwenang untuk diteruskan secara pribadi dan rahasia kepada para peserta seleksi Diklatpim Tingkat IV dan Diklatpim Tingkat III sebagai pengumuman hasil seleksi. H. Pemanggilan Peserta Diklatpim 1. Pemanggilan peserta Diklatpim dilakukan berdasarkan rencana penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV dan DIklatpim Tingkat III yang akan dilaksanakan oleh Pusdiklat Kehutanan dan Balai Latihan Kehutanan. 2. Selanjutnya diadakan pembahasan oleh BAPERJAKAT untuk menetapkan calon peserta yang direkomendasikan mengikuti Diklatpim. 3. Bredasarkan rekomendasi BAPERJAKAT, Kepala Biro Kepegawaian menerbitkan surat panggilan untuk mengikuti Diklatpim Tingkat IV atau Diklatpim Tingkat III yang ditujukan kepada pejabat yang berwenang untuk diteruskan kepada PNS yang bersangkutan. 4. Panggilan calon peserta Diklatpim Tingkat IV atau Diklatpim Tingkat III terdiri dari peserta utama dan peserta cadangan; 5. Peserta cadangan akan menggantikan peserta utama yang berhalangan atau mengundurkan diri sebagai peserta Diklatpim Tingkat IV atau Diklatpim Tingkat III. BAB III KETENTUAN CALON PESERTA DIKLATPIM TINGKAT II A. Perencanaan Calon Peserta Diklatpim Tingkat II 1. Biro Kepegawaian bersama-sama Pusdiklat Kehutanan menyusun rencana kebutuhan Diklatpim Tingkat II tahun yang bersangkutan. 2. Berdasarkan rencana kebutuhan Diklatpim tersebut, Biro Kepegawaian mencermati keadaan PNS Departemen Kehutanan yang sudah dinyatakan lulus seleksi calon peserta Diklatpim Tingkat II pada tahun sebelumnya dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Diklatpim Tingkat II. 3. Apabila terdapat kekurangan jumlah PNS sebagaimana dimaksud pada butir 2, Biro Kepegawaian menyelenggarakan rapat BAPERJAKAT untuk menetapkan calon peserta seleksi Diklatpim Tingkat II. B. Persyaratan Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tingkat II 1. Menduduki jabatan struktural eselon III; 2. Pangkat minimal Pembina (IV/a); 3. Usia maksimal pada saat seleksi adalag 5 (lima) tahun sebelum Batas Usia Pensiun; 4. Tidak sedang menjalani atau dalam proses pengenaan hukuman disiplin pegawai berdasarkan PP. 30 Tahun 1980; 5. Nilai setiap unsur DP3 minimal baik. C. Proses Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tingkat II 1. Seleksi calon peserta Diklatpim Tingkat II dilaksanakan oleh LAN. Seleksi meliputi seleksi administratif dan seleksi akademik. Seleksi
administratif dimaksudkan untuk menilai kelengkapan persyaratan administratif calon peserta, sedangkan seleksi akademik adalah untuk melihat kemampuan intelektual. 2. Seleksi akademik dilakukan dengan dua cara yaitu: a. Seleksi Reguler yaitu seleksi yang diadakan secara periodik dan diikuti oleh calon peserta yang menduduki jabatan struktural eselon III dan eselon II yang belum mengikuti atau belum lulus seleksi. b. Seleksi Khusus yaitu seleksi yang diperuntukkan bagi pejabat yang sudah menduduki jabatan struktural eselon II tetapi belum mengikuti atau belum lulus seleksi reguler. 3. Mencermati rencana jumlah peserta Diklatpim Tingkat II berdasarkan kebutuhan Diklatpim Tingkat II Departemen Kehutanan, sehingga dapat ditentukan informasi jumlah PNS yang diproyeksikan mengikuti Diklatpim Tingkat II. 4. Menyusun daftar nama calon peserta Diklatpim Tingkat II, berdasarkan: a. Data pejabat eselon III yang belum pernah mengikuti seleksi calon peserta Diklatpim Tingkat II; b. Data peserta seleksi periode sebelumnya yang belum dinyatakan lulus seleksi calon peserta Diklatpim Tingkat II; c. Data peserta seleksi periode sebelumnya, yang belum mengikuti Diklatpim Tingkat II; d. Menyelenggarakan rapat BAPERJAKAT untuk menentukan kriteria calon peserta seleksi Diklatpim Tingkat II dengan mengacu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10308/KPtsII/2002 jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.229/MenhutII/2004 tentang Ketentuan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil lingkup Departemen Kehutanan, agar dapat ditetapkan kriteria peserta seleksi Diklatpim Tingkat II tahun yang bersangkutan yang mengakomodir kebijakan Departemen Kehutanan sekaligus berfungsi sebagai saringan awal seleksi peserta Diklat Kebijakan dimaksud antara lain mempertimbangkan kaderisasi pejabat struktural Departemen Kehutanan, ketersediaan kapasitas Diklat, alokasi dana, batasan umur maksimal dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK); e. BAPERJAKAT merekomendasikan nama-nama PNS untuk diusulkan mengikuti seleksi calon peserta Diklatpim Tingkat II kepada LAN; f.
Biro Kepegawaian menindaklanjuti rekomendasi pada butir (e) di atas dengan menyiapkan Surat Sekretaris Jenderal tentang usulan seleksi calon peserta Diklatpim Tingkat II PNS lingkup Departemen Kehutanan kepada LAN.
5. LAN memanggil PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon peserta Diklatpim Tingkat II. 6. Berdasarkan surat panggilan LAN tersebut pada butir 3, Sekretaris Jenderal memerintahkan PNS yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi calon peserta Diklatpim Tingkat II. 7. PNS yang dinyatakan lulus seleksi calon peserta Diklatpim II, dibahas dalam rapat BAPERJAKAT untuk ditetapkan daftar nominatif calon peserta Diklatpim Tingkat II PNS lingkup Departemen Kehutanan dan diusulkan kepada LAN untuk dipanggil mengikuti Diklatpim Tingkat II.
8.
Usulan pemanggilan calon peserta Diklatpim Tingkat II disusun berdasarkan rencana kebutuhan Diklatpim Tingkat II PNS lingkup Departemen Kehutanan.
D. Pemanggilan Peserta Diklatpim Tingkat II 1. Pemanggilan peserta Diklatpim Tingkat II dilakukan LAN berdasarkan surat usulan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan. 2. Berdasarkan butir 1 di atas Sekretaris Jenderal memerintah nama-nama PNS dimaksud untuk mengikuti Diklatpim Tingkat II. BAB IV KETENTUAN CALON PESERTA DIKLATPIM TINGKAT I A. Perencanaan Calon Peserta Diklatpim Tingkat I 1. Biro Kepegawaian bersama-sama Pusdiklat Kehutanan menyusun rencana kebutuhan Diklatpim Tingkat I tahun yang bersangkutan. 2. Berdasarkan rencana kebutuhan Diklatpim tersebut Biro Kepegawaian mencermati keadaan PNS Departemen Kehutanan yang sudah dinyatakan lulus seleksi calon peserta Diklatpim Tingkat I pada tahun sebelumnya dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Diklatpim Tingkat I. 3. Apabila terdapat kekurangan jumlah PNS sebagaimana dimaksud pada buitr 2, BIro Kepegawaian menyelenggarakan rapat BAPERJAKAT untuk menetapkan PNS Departemen Kehutanan mengikuti seleksi calon peserta Diklatpim Tingkat I. B. Persyaratan Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tingkat I 1. Menduduki jabatan struktural eselon II; 2. Pangkat minimal Pembina (IV/b); 3. Usia maksimal pada saat seleksi adalag 5 (lima) tahun sebelum Batas Usia Pensiun; 4. Tidak sedang menjalani atau dalam proses pengenaan hukuman disiplin pegawai berdasarkan PP. 30 Tahun 1980; 5. Nilai setiap unsur DP3 minimal baik. C. Proses Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tingkat I 1. Seleksi calon peserta Diklatpim Tingkat I dilaksanakan oleh LAN. Seleksi meliputi seleksi administratif dan seleksi akademik. Seleksi administratif dimaksudkan untuk menilai kelengkapan persyaratan administratif calon peserta, sedangkan seleksi akademik adalah untuk melihat kemampuan akademik peserta. 2. Menyusun daftar nama calon peserta Diklatpim Tingkat I, berdasarkan: a. Data pejabat eselon II yang belum pernah mengikuti seleksi calon peserta Diklatpim Tingkat I; b. Data peserta seleksi periode sebelumnya yang belum dinyatakan lulus seleksi calon peserta Diklatpim Tingkat I; c. Peserta seleksi periode sebelumnya, yang belum mengikuti Diklatpim Tingkat I; d. Menyelenggarakan rapat BAPERJAKAT untuk menentukan kriteria calon peserta seleksi Diklatpim Tingkat I dengan mengacu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10308/KPtsII/2002 jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.229/MenhutII/2004 tentang Ketentuan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil lingkup Departemen Kehutanan,
agar dapat ditetapkan kriteria peserta seleksi Diklatpim Tingkat I tahun yang bersangkutan yang mengakomodir kebijakan Departemen Kehutanan sekaligus berfungsi sebagai saringan awal seleksi peserta Diklat Kebijakan dimaksud antara lain mempertimbangkan kaderisasi pejabat struktural Departemen Kehutanan, ketersediaan kapasitas Diklat, alokasi dana, batasan umur maksimal dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK); e. BAPERJAKAT merekomendasikan nama-nama PNS Departemen Kehutanan untuk diusulkan mengikuti seleksi calon peserta Diklatpim Tingkat I kepada LAN; f.
Biro Kepegawaian menindaklanjuti rekomendasi pada butir (e) di atas dengan menyiapkan Surat Sekretaris Jenderal tentang usulan seleksi calon peserta Diklatpim Tingkat I PNS lingkup Departemen Kehutanan kepada LAN.
3. LAN memanggil PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon peserta Diklatpim Tingkat I. 4. Berdasarkan surat panggilan LAN, Sekretaris Jenderal menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk mengikuti seleksi Diklatpim Tingkat I. 5. PNS yang dinyatakan lulus seleksi calon peserta Diklatpim I, dibahas dalam rapat BAPERJAKAT untuk ditetapkan daftar nominatif calon peserta Diklatpim Tingkat I PNS lingkup Departemen Kehutanan dan diusulkan kepada LAN untuk dipanggil mengikuti Diklatpim Tingkat I. 6. Usulan pemanggilan calon peserta Diklatpim Tingkat I disusun berdasarkan rencana kebutuhan Diklatpim Tingkat I PNS lingkup Departemen Kehutanan. D. Pemanggilan Peserta Diklatpim Tingkat I 1. Pemanggilan peserta Diklatpim Tingkat I dilakukan LAN berdasarkan surat usulan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan. 2. Berdasarkan butir 1 di atas Sekretaris Jenderal memerintah nama-nama PNS dimaksud untuk mengikuti Diklatpim Tingkat I. BAB V PENUTUP Jumlah Ketentuan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan ini disusun dan ditetapkan sebagai pedoman bagi PNS lingkup Departemen Kehutanan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Diklatpim, sehingga diharapkan seluruh proses penyaringan Diklatpim dapat dilaksanakan secara sistematik, obyektif dan transparan. Ditetapkan di: Jakarta Pada tanggal: 12 Juli 2005 SEKRETARIS JENDERAL, ttd. Ir. WAHJUDI WARDOJO, MSc. NIP. 080035208
