KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH P R O VI N S I N A N G G R O E A C E H D A R U S SA L A M NOMOR : 7 / DPRD / 2004 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN DPRD PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM PERIODE 2004-2009 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Menimbang : a.
bahwa un tu k ke lancaran pe la ksan aan tu ga s-tu ga s DPRD Pro vinsi Nanggroe Aceh Darussalam Periode 2004 – 2009, perlu segera dilaksanakan pemilihan Pimpinan DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Periode 2004 – 2009 yang definitif;
b.
bahwa untuk kelancaran pemilihan Pimpinan DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Tata Cara Pemilihan Pimpinan DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Periode 2004-2009 sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (6) Undangundang Nomor 22 Tahun 2003;
c.
bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan seputusan DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor: 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103); 2.
Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
Memperhatikan :
4.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
5.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
6.
Undang-undang 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, clan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
7.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan clan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah clan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417).
Laporan hasil kerja Panitia Khusus DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 dan pendapat-pendapat't yang berkembang dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 12 dan 13 Oktober 2004.
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN DPRD PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM PERIODS 2004-2009
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1.
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam;
2. Pimpinan DPRD adalah Ketua clan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 3.
Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam periode 2004 -2009 yang telah diresmikan dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4.
Fraksi-fraksi DPRD adalah kelompok anggota DPRD yang memenuhi syarat untuk membentuk Fraksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5.
Fraksi Utuh adalah Kelompok anggota DPRD dari,Partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya lima kursi di DPRD;
6.
Fraksi Gabungan adalah Fraksi yang terdiri dari atas gabungan anggota DPRD dari partai politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk Fraksi tersendiri;
7.
Pimpinan Sementara DPRD adalah Ketua sementara dan Wakil Ketua Sementara DPRD yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak di DPRD;
8. Rapat Paripurna DPRD adalah Rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD, sebagai forum tertinggi dalam pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD; 9.
Pemilihan Pimpinan DPRD adalah Rangkaian proses pengajuan, pemilihan clan penetapan hasil pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 11. Panitia Teknis pemilihan adalah Panitia pelaksana Pemilihan Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri dari unsur Fraksi dan Sekretariat DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
B A B
I I
PENGAJUAN CALON PIMPINAN DPRD Pasal 2 (1) Fraksi DPRD yang berhak mengajukan Calon Pimpinan DPRD adalah Fraksi yang memiliki jumlah anggota Fraksi yang terbesar berdasarkan urutan besarnya anggota disesuaikan dengan unsur Pimpinan DPRD. (2) Fraksi sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak mengajukan satu orang Calon
Pimpinan DPRD. (3) Apabila jumlah anggota Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) pada urutan terakhir terdapat lebih dari satu Fraksi yang mempunyai jumlah anggota sama, Fraksi yang berhak mengajukan Calon Pimpinan DPRD ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak hasil pemilihan umum. (4) Pengajuan Calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Fraksi dan disampaikan secara tertulis oleh masingmasing Fraksi DPRD kepada Pimpinan Sementara DPRD.
BAB III PENETAPAN CALON PIMPINAN DPRD Pasal 3 (1) Pimpinan Sementara DPRD menetapkan Calon-calon Pimpinan DPRD dengan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD, yang urutannya didasarkan pada urutan fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Apabila Calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meninggal dunia atau berhalangan tetap, Fraksi yang mengajukannya menggantikan dengan calon yang lain dan mengajukan kepada Pimpinan Sementara menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4) B A B
I V
PEMILIHAN PIMPINAN DPRD Pasal 4 (1) Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (2) Sebelum dibuka Rapat Paripurna Pemilihan Pimpinan DPRD, setiap Anggota DPRD berkewajiban menanda tangani daftar hadir. (3) Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh sekurarang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD. (4) Apabila anggota DPRD yang hadir belum memenuhi korum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rapat ditunda paling lama satu jam dengan dibuat berita acara penundaan dan di tanda tangani oleh Pimpinan Sementara dan Sekretaris DPRD. (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga memenuhi korum, Rapat ditunda paling lama satu jam dengan dibuat berita acara penundaan yang di tanda tangani oleh Pimpinan Sementara dan Sekretaris DPRD.
Pasal 5 (1) Setelah penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) korum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tidak tercapai, Rapat Paripurna Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota DPRD, (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlaksana Rapat Paripurna Pemilihan Pimpinan DPRD ditunda selama 3 (tiga) hari dan dibuat Berita Acara Penundaan yang di tanda tangani oleh Pimpinan Sementara dan Sekretaris DPRD. (3) Setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) korum sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) tidak tercapai Rapat Paripurna Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan tanpa terikat pada korum sebagaimana dimaksud pada ayat (1). B A B
V
TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN DPRD Pasal 6
(1) Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan untuk memilih ketua dan Wakil-wakil Ketua dari Calon yang telah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD (2) Panitia Teknis pemilihan menyiapkan surat suara yang berisi nomor dan nama calon
pimpinan serta kolom pemberian suara yang bentuknya seperti pada lampiran Keputusan ini. (3) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandai tangani oleh Pimpinan Sementara DPRD dan di cap dengan Stempel DPRD. (4) Tertib acara rapat Paripurna pemilihan Pimpinan DPRD ditetapkan oleh Pimpinan Sementara DPRD setelah mendengar pertimbangan Fraksi-fraksi
Pasal 7 (1) Sebelum dilaksanakan pemilihan, Ketua Panitia Teknis memperlihatkan kepada peserta Rapat Paripurna bahwa Kotak surat suara dalam keadaan kosong, selanjutnya mengunci kembali. (2) Surat suara yang dipergunakan sebanyak 69 (enam puluh Sembilan) lembar dan cadangan sebanyak 7 (tujuh) lembar. (3) Ketua Panitia Teknis Pemilihan, mengeluarkan surat suara dalam amplop dan menghitung jumlah surat suara. (4) Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh Ketua Panitia Teknis Pemilihan, melalui pemanggilan sesuai dengan nomor urut daftar hadir kecuali Pimpinan Sementara dan Panitia Teknis Pemilihan pada urutan terakhir.
Pasal 8
(1) Pemberian suara dilaksanakan dalam bilik suara yang telah ditentukan. (2) Setiap pemilih berhak memilih satu nama Calon dari nama-nama calon yang telah
ditetapkan. (3) Pemberian suara dilakukan dengan membubuhi tanda silang (X), pada kolom pemberian suara, dengan spidol warna hitam yang telah disediakan. (4) Setelah surat suara diisi, pemilih memasukkan surat suara tersebut dalam keadaan terlipat ke dalam kotak suara yang telah disediakan. (5) Pemilih yang keliru mengisi surat suara, dapat meminta surat suara yang lain setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Ketua Panitia Teknis.
(6) Surat suara yang diisi salah atau dianggap salah oleh yang bersangkutan hanya dapat diganti satu kali untuk diisi kembali secara benar. (7) Surat suara dinyatakan batal atau tidak sah apabila tanda silang (X) diberikan
kepada lebih dari satu nama calon atau sama sekali tidak memberikan tanda silang dan atau membubuhi tulisan-tulisan lainnya. Pasal 9
(1) Kotak suara dibuka oleh Ketua Panitia Teknis dan mengeluarkan semua surat suara, kemudian memperlihatkan kepada peserta Rapat Paripurna DPRD bahwa kotak suara dalam keadaan kosong dan menghitung surat suara. (2) Panitia Teknis menghitung surat suara yang harus sesuai dengan daftar hadir
anggota DPRD yang telah melakukan pemberian suara. B A B
V I
PENGHITUNGAN SURAT SUARA PEMILIHAN PIMPINAN DPRD Pasal 10 (1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Teknis, dengan disaksikan oleh wakilwakil dari setiap Fraksi DPRD. (2) Calon Pimpinan DPRD yang memperoleh suara terbanyak secara berurutan sesuai dengan kebutuhan jumlah unsur Pimpinan DPRD ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD. (3) Apabila pada urutan pertama Calon Pimpinan DPRD terdapat lebih dari satu orang yang memperoleh suara yang sama, maka untuk menentukan ketua DPRD dilakukan pemilihan ulang terhadap Calon Pimpinan DPRD yang memperoleh suara yang sama, sehingga Calon yang mendapatkan suara terbanyak pertama menjadi Ketua DPRD dan terbanyak kedua menjadi Wakil Ketua DPRD.
Pasal 11 (1) Pemilihan ulang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) dilaksanakan paling lambat dua jam setelah hasil penghitungan suara diumumkan. (2) Apabila hasil pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada urutan pertama terdapat lebih dari satu orang yang mendapat suara yang sama dilakukan pemilihan ulang terhadap calon yang memperoleh suara yang sama paling lambat dua jam setelah hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan. (3) Apabila hasil pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata pada urutan pertama terdapat lebih dari satu orang yang memperoleh suara yang sama, maka untuk memutuskan siapa yang berhak menjadi calon Ketua DPRD atau para Wakil Ketua DPRD dilakukan melalui musyawarah antara Pimpinan Sementara dengan Ketua-ketua Fraksi. (4) Apabila Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kata sepakat maka penentuan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD ditetapkan dengan undian, yang tata caranya diatur oleh Panitia Teknis Pemilihan. BAB VII HASIL PEMILIHAN PIMPINAN DPRD Pasal 12 (1) Hasil pemilihan Calon Pimpinan DPRD ditetapkan dalam Keputusan DPRD dan dibacakan oleh Sekretaris DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD. (2) Setelah Calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, Pimpinan Sementara DPRD memberikan kata sambutan. (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mendapatkan peresmian dan pengangkatan Pimpinan DPRD melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas Hama Presiden Republik Indonesia. BAB VIII TATA PAKAIAN Pasal 13 (1) Setiap anggota DPRD dalam menghadiri rapat Paripurna pemilihan Pimpinan DPRD berkewajiban menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) bagi pria dan busana muslimah bagi wanita. (2) Para Panitia Teknis Pemilihan Pimpinan DPRD menggunakan Pakaian Sipil Harian (PSH) dan para undangan menggunakan pakaian yang disesuaikan dengan hari kerja.
BAB IX PENUTUP Pasal 14 (1) Dengan ditetapkannya Keputusan ini, semua ketentuan tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan DPRD yang tidak sesuai dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku. (2) Materi keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Tata Tertib DPRD. (3) Hal-hal lain yang belum diatur, atau belum cukup diatur dalam keputusan ini, sepanjang menyangkut dengan teknis dan administrasi, diatur oleh Panitia Teknis Pemilihan.
Pasal 15 Keputusan ini mulai berlaku pads tanggal ditetapkan.
Ditetapkan
di Banda Aceh
Pada Tanggal
13 Oktober 2004 M 28 Syakban 1425 H
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM KETUA SEMENTARA
(H. JAUHARUDDIN HARMAY, S.Sos. M.Si.)
lampiran II
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 7 / DPRD/ 2004 Tanggal : 13 Oktober /2004
TATA CARA PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN PIMPINAN DPRD PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM PERIODS 2004 – 2009 ............................................................................................................................................... NO
1
NAMA CALON
2
KOLOM PERHITUNGAN SUARA
JUMLAH SUARA
3
1
2 3
4
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSAM KETUA SENTARA
(H. JAUHARUDDIN HARMAY, S.Sos. M.Si.)
