Syarat DEBITOR Pailit (Psl 2 (1) UU 37/2004) Debitor yang mempunyai dua atau lebih
Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
Heri Hartanto - FH UNS
1
Permohonan Pailit dapat diajukan oleh: (Pasal 2 UU K-PKPU)
Debitor sendiri Salah satu Kreditornya, atau lebih Jaksa Bank Indonesia Jika debitornya Bank Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Jika debitornya perusahaaan efek (Penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, manager Investasi) Menteri Keuangan Jika debitornya BUMN, Asuransi dan Reasuransi.
Kepailitan diajukan oleh Debitor
Orang Debitor Badan Hukum
Jika Debitor adalah orang dan sudah menikah, maka kepailitan diajukan HARUS dengan persetujuan suami/istri debitor pailit
Jika Debitor adalah PT. Pasal 104 (1) UU 40/2007 ttg PT : “Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” RUPS harus dihadiri oleh ¾ dari jumlah
saham, dan disetujui oleh ¾ jumlah suara yg hadir.(Psl 89 (1) UU PT)
Jaksa Pengajuan Kepailitan oleh Jaksa didasari alasan untuk kepentingan umum. Kepentingan Umum : kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan masyarakat luas.
Contoh alasan Kepentingan Umum - Debitor melarikan diri - Debitor menggelapkan sebagian dari hartanya - Debitor mempunyai utang kepada BUMN dan badan
usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat - Debitor tidak beritikat baik atau tidak kooperatif dlm menyelesaikan masalah utang-piutang yg telah jatuh waktu - Dalam hal lainnya menurut kejaksaan menurut kepentingan umum
Permasalahan : Bagaimana jika permohonan pailit diajukan oleh
Debitor yg sengaja utang kanan-kiri dengan maksut tidak membayar, lalu mengajukan pailit atas dirinya sendiri. Apakah permohonan spt itu diterima atau tidak? Kepailitan diajukan oleh Kreditor yg berteman baik dgn Debitor dan membuat kolusi dgn cara mengajukan pailit thdp org/PT dgn alasan yg lemah, shg permohonan pailit ditolak. Permohonan ini diajukan agar kreditor lain tdk mengajukan pailit thdp debitor.
Permohonan pernyataan pailit diajukan
melalui Panitera Pengadilan Niaga (scr Tertulis oleh Kuasa Hukum) Panitera mendaftar dan menerbitkan tanda terima Dlm 1 x24 jam Panitera harus menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Dlm 2 x 24 jam sudah ditetapkan hari sidang
Panggilan Sidang Penggilan Sidang dgn surat kilat tercatat
nimimal 7 hari sebelum sidang (pls 8 (2) UU K-PKPU). Jika Permohonan pailit diajukan oleh Kreditor/BI/BAPPEPAM/Men Keu Hakim WAJIB memanggil Debitor. Jika permohonan pailit diajukan oleh Debitor, Hakim DAPAT memanggil Kreditor jika ada keraguan syarat pailit telah terpenuhi (Psl 8 (1) UU K –PKPU).
ISI DAN SISTEMATIKA PERMOHONAN PAILIT 1. 2. 3. 4. 5.
Tempat & tanggal permohonan diajukan Pengadilan Niaga yg berwenang Identitas Pemohon dan Kuasa Hukumnya Identitas Termohon Alasan permohonan pailit (posita) : 1. 2. 3. 4. 5.
Uraian fakta yg sederhana Permohonan sita jaminan Permohonan provisi Usulan pengangkatan kurator Usualan pengangkatan Hakim Pengawas
6. Tuntutan (petitum) : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Mengabulkan seluruh permohonan pemohon Menyatakan Termohon dlm keadaan pailit Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan Mengabulkan tuntutan provisi Mengangkat dan menunjuk Kurator Menetapkan hakim pengawas Membebankan biaya perkara
7. Tanda tangan kuasa hukum
SITA JAMINAN Selama Pailit belum diputus, Pemohon
(kreditor/Jaksa/BI/Men Keu/Bapepam) dapat mengajukan sita jaminan thdp sebagian atau seluruh harta debitor. Sita Jaminan tindakan pengamanan. Syarat dikabulkannya permohonan sita Jaminan = perkara perdata.
Ada uang jaminan yg dianggap wajar.
Pengertian Kepailitan (Pasal 1 angka 1 UU 37/2004)
Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas
Heri Hartanto - FH UNS
14
PERMOHONAN PROVISI Putusan sementara yang berisi tindakan sementara
diluar pokok perkara menunggu sampai Putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Selama permohonan pailit belum di putus, Kreditor/BI/Jaksa/Bapepam/Men Keu dapat mengajukan permohonan provisi untuk menunjuk kurator sementara Tujuannya :
Mengawasi pengelolaan usaha debitor Mengawasi pembayaran kpd kreditor, pengalihan dan penggabungan kekayaan debitor
PROSES PERSIDANGAN 1.
Pengajuan permohonan
2.
Diajukan scr Tertulis oleh Kuasa Hukum/Advokat melalui Panitera Pengadilan Dlm waktu 2 hari, permohonan HARUS sudah diajukan kepada Ketua Pengadilan
Penetapan hari sidang
Dlm waktu 3 hari, Majelis Harus sudah menetapkan hari Sidang Sidang pertama dilaksanakan paling lambat 20 hari sejak pendaftaran Sidang pertama dapat ditunda paling lama 25 hari sejak pendaftaran
3. Panggilan Sidang Penggilan Sidang dgn surat kilat tercatat nimimal 7 hari sebelum sidang (pls 8 (2) UU KPKPU). Jika Permohonan pailit diajukan oleh Kreditor/BI/BAPPEPAM/Men Keu Hakim WAJIB memanggil Debitor. Jika permohonan pailit diajukan oleh Debitor, Hakim DAPAT memanggil Kreditor jika ada keraguan syarat pailit telah terpenuhi (Psl 8 (1) UU K –PKPU).
4. Pembacaan Permohonan
Sebelum dibacakan, Pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonannya Batasan perubahan permohonan
Tidak boleh merubah pokok perkara (peristiwa yg menjadi dasar tuntutan) Tidak boleh menambah tuntutan
5. Tanggapan Termohon
Termohon dapat mengajukan Tanggapan atas permohonan pailit. Tanggapan dapat berisi EKSEPSI, dan/atau JAWABAN POKOK PERKARA.
Pembuktian Pemohon 7. Pembuktian Termohon 8. Kesimpulan 9. Putusan Hakim 6.
Hakim harus menjatuhjan Putusan dlm waktu 60 hari sejak permohonan didaftarkan Dlm waktu 3 hari sejak putusan, salinan putusan harus disampaikan pada Kurator, Hakim Pengawas, debitor pailit dan Pemohon/Kreditor.
Proses Pemeriksaan Perkara Pailit
JAWABAN TERMOHON PAILIT
- EKSEPSI - KONPENSI - REKONPENSI ?
EKSEPSI Tanggapan/bantahan termohon diluar pokok
perkara :
Permohonan prematur Error in persona Obscurlibel Pembuktiannya tidak sederhana Permohonan pailit diajukan oleh pihak yg tidak memiliki kepentingan langsung Declinatoir : relatif maupun absolut Disqualificatoir Exceptio ad emplimity contractus
KONPENSI Jawaban menyangkut pokok perkara Dapat berisi bantahan maupun pengakuan
Termohon tidak memiliki utang pd Pemohon Termohon hanya memiliki 1 kreditor Utangnya tidak dapat ditagih Utang termohon telah dilunasi Sita yang diajukan tidak beralasan
Rekonpensi Gugat balik UU K-PKPU tidak mengatur ttg gugatan
rekonpensi Dapatkah Rekonpensi diajukan dlm perkara
Kepalitan?
Pembuktian Sederhana Pembuktian secara Summir Yang yang dibuktikan scr sederhana : adanya
fakta 2 / lebih kreditor, fakta ada utang yang telah jatoh tempo dan dapat ditagi tetapi belum dibayar. Dalih perbedaan besar utang tdk menghalangi dijatuhkannya putusan pailit
Pasal 8 (4) UU K-PKPU Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.
Sederhana : terbukti dengan sederhana : Debitor punya 2/lebih kreditor Tidak membayar lunas, salah 1 utang debitor
telah jatuh waktu & dapat ditagih Pebuktian sederhana sumir (proses peradilan yg pendek) tanpa pembuktia terperinci Dibuktikan peristiwa kpd Hakim
KELEMAHAN UU K-PKPU Tidak ada definisi/batasan yg dimaksut
dengan sederhana muncul penafsiran /perbedaan pendapat ttg batasan sederhana MA dlm rakernas 2002 : “pemeriksaan perkara permohonan kepailitan tidak mengenal adanya Rekonpensi, Replik, duplik dan kesimpulan (spt halnya dlm Perkara perdata) Hakim terikat dengan kekuatan alat bukti
Alat bukti : Prinsip Hukum Acara di Pengadilan Niaga
adalah Hukum Acara Perdata, alat bukti : 164 HIR
Surat Saksi Persangkaan Pengakuan Sumpah
PUTUSAN PAILIT Perkara kepailitan diperiksa & diputus dlm
sidang Hakim Majelis Diputus dalam waktu 60 hari sejak pengajuan permohonan Dibacakan dlm sidang yg terbuka untuk umum Putusan bersifat Uitvoerbaar bij Vooraad
SISTEMATIKA PUTUSAN PAILIT Nomor Putusan Kepala Putusan/irah-irah : Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” Identitas Pemohon &kuasa Hukumnya, Identitas Termohon dan Kuasa Hukumnya. Tentang Duduk Perkara Pertimbangan Hukum Amar Ttd Majelis Hakim dan Penitera
Disenting Opinion Salah 1 hakim memiliki pendapat yg berbeda Hakim yg tdk sependapat dgn isi Putusan,
tetap dicantumkan pertimbangan hukumnya dalam putusan dlm bentuk lampiran putusan
Hakim Ad Hoc Seorang ahli (bukan Hakim karir) yg diangkat
berdasar Keppres atas usul MA untuk menjadi Hakim Pengadilan Niaga Pengertian AHLI : memiliki disiplin ilmu dan berpengalaman dibidang hukum minimal 10 thn. Hakim Ad Hoc dapat berkedudukan sbg Hakim Anggota
UPAYA HUKUM BIASA Upaya Hukum thdp Putusan Pailit : KASASI Diajukan 8 hari sejak putusan pailit Wajib mengajukan memori kasasi pada hari
menyatakan kasasi Yang dapat mengajukan Debitor, Kreditor Pemohon, Kreditor lain, BI,BAPEPAM,JAKSA, MENKEU.
ALASAN KASASI 1. HAKIM TIDAK BERWENANG / HAKIM
MELAMPAUI BATAS WEWENANG 2. HAKIM SALAH MENERAPKAN HUKUM 3. HAKIM LALAI MEMENUHI SYARATSYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERAT PER-UU-AN YG MENGANCAM KELALAIAN ITU DENGAN BATALNYA PUTUSAN
UPAYA HUKUM LUAR BIASA Thpd putusan yg telah berkekuatan hukum
tetap dapat diajukan Peninjauan Kembali (PK) PK diajukan dgn alasan :
Setelah di Putus ditemukan bukti baru yg menentukan, waktu pemeriksaan sudah ada tp belum ditemukan (harus sudah diajukan dlm 180 hari) Dlm Putusan pailit terdapat kekeliruan yg nyata (harus sudah diajukan dlm 30 hari)
Publikasi Kepailitan Pasal 15 (4) UU K PKPU 5 hari setelah putusan pailit diterima oleh Kurator, harus mengumunkan di Berita Negara & 2 surat kabar harian yg berisi : a. nama, alamat, dan pekerjaan Debitor; b. nama Hakim Pengawas; c. nama, alamat, dan pekerjaan Kurator; d. nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia Kreditor sementara, apabila telah ditunjuk; dan e. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor. 39 Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS)
AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT Kepalitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur
pd saat putusan diucapkan dan harta yg diperoleh selama proses kepailitan berlangsung Debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya Semua perikatan yg dibuat setelah putusan pailit tdk lagi dibayar dr harta pailit, kecuali perikatan yg menguntungkan harta pailit
40 Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS)
AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT…
Tuntutan mengenai hak dan kewajiban
menyangkut harta pailit harus diajukan kepada kurator Putusan pailit berakibat segala penetapan pelaksanaan putusan pengadilan thdp harta debitor pailit yg telah dimulai kepalitan, harus dihentikan& tdk ada lagi putusan yg dpt dieksekusi termasuk menyandera debitor. 41 Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS)
Apabila Debitor Pailit ditahan (gizeling),
harus dibebaskan. Penyitaan yg telah dilakukan manjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas memerintahkan percoretan, KECUALI PENYITAAN DALAM PERKARA PIDANA ( psl. 39(2) KUHAP) 42 Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS)
