2004

P U T U S A N No. 61 K/TUN/2004 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH memeriksa

perkara

Tata

Usaha

AGUNG

Negara

dalam

tingkat

kasasi

telah

memutuskan sebagai berikut dalam perkara : GENERAL MANAGER PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK & GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA ) UNIT PENGOLAHAN

IV

CILACAP,

berkedudukan

Jalan

MT.

Haryono No. 77, Cilacap, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Agus Cahyono, SH., dkk,

semuanya Pekerja

Pertamina Unit Pengolahan IV, Cilacap, berkantor di Jalan MT. Haryono No. 77, Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK-061/E14000/2003-SO tanggal

25 Pebruari

2003; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding; melawan: NY. SRI HARYANI alias NY. SUHADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komperta Gunung Simping (GS) No. 290 RT. 04 RW. X, Kelurahan Gunung Simping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan

Pengadilan Tata Usaha

Negara Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil : Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Sdr. Suhadi, Pekerjaan Pegawai Pertamina Unit Pengolahan IV Cilacap dengan Nomor Pegawai : 483598, Jabatan Inspektur Corotion dan NDT ENG PEM PT. EPT, yang telah dinikahinya dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama, Kecamatan Cilacap pada tanggal 9 Juni 1978 (Bukti P-1); Bahwa hasil buah perkawinan antara Penggugat dengan Sdr. Suhadi telah lahir/dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing diberi nama:

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 61 K/TUN/2004

a. Ari Pusparini, perempuan, lahir di Cilacap tanggal 2 Pebruari 1979, pendidikan lulus sarjana dari UNS (Bukti P-2); b. Lina Yuliana, perempuan lahir di Cilacap tanggal 9 Juni 1981, pendidikan mahasiswa IPB (Bukti P-3); Bahwa Penggugat dengan Sdr. Suhadi dan kedua putrinya bersamasama tinggal dan menetap di Perumahan Dinas Pertamina, beralamat di Komperta Gunung Simping (GS) No. 290, Rt. 04, Rw. X, Kelurahan Gunung Simping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dan sejak tanggal 1 Januari 1999 telah resmi dan tercatat sebagai penduduk warga

Rt. 04,

Rw. X, sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), (Bukti P-5 dan P-6); Bahwa

Penggugat

telah

digugat

oleh

Sdr.

Suhadi,

Pekerjaan

PT. EPT/PERTAMINA Unit Pengolahan IV Cilacap, bertempat tinggal di Jalan Progo Rt. 03, Rw. IX, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah untuk di ceraikan sebagai istri sah melalui Pengadilan Agama Cilacap dan permohonannya di daftar dengan Nomor Register Perkara 1978/Pdt.G/2000/PA.CLP, tertanggal 5 September 2000; Bahwa untuk diterimanya Permohonan gugatan perceraian oleh Pengadilan Agama Cilacap yang telah di ajukan oleh Sdr. Suhadi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil atau yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil terlebih dahulu “Wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat”, dan ternyata Sdr. Suhadi telah memperoleh izin melakukan perceraian

dan

Tergugat

selaku

Pejabat

dengan

menerbitkan

Surat

Keputusan Pemberian Izin Mengurus Perceraian No. Kpts 052/E4000/-2000S8, tertanggal 12 Juli 2000, dan oleh karenanya permohonan gugatan perceraian Sdr. Suhadi oleh Pengadilan Agama Cilacap dapat diterima; Bahwa

Surat

Keputusan

Pemberian

Izin

Mengurus

Perceraian

No. Kpts 052/E4000/2000-S8, tertanggal 12 Juli 2000 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah yang menjadi obyek sengketa diajukannya gugatan ini oleh Penggugat dan surat a quo yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang akibatnya merugikan bagi Penggugat sehingga telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 (Bukti P-7); Bahwa surat yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana pada angka 6

di

atas

dalam

pelaksanaannya

gugatan

tidak

ini,

pembuatannya

sebagaimana

yang

telah

serta

prosedur

ditentukan

dalam

peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang itu, dalam hal ini semestinya mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, tentang Izin

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 61 K/TUN/2004

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Juga mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Izin Perkawinan dan Perceraian dalam hal ini diatur sesuai Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 08/SE/1983 juga Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, tentang Izin

dan

Perceraian

Pegawai

Negeri

Sipil,

juga

Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, secara utuh, murni dan konsekuen; Bahwa Penggugat dapat mengatakan sekalipun di dalam konsideran surat yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi obyek sengketa ini di dalam

kalimat

“Mengingat”

dan

dalam

kalimat

“Memperhatikan”

mencantumkan peraturan perundang-undangan, tetapi tidak sepenuhnya dilaksanakan dan diterapkan dengan kata lain “hanya formalitas saja” hal ini dapat dibuktikan bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Izin Mengurus

Perceraian No. Kpts 052/E4000/2000-S8,

tertanggal 12 Juli 2000, tidak berusaha lebih dulu merukunkan kembali suami isteri (saudara Suhadi dan Penggugat) secara langsung untuk diberi nasehat, hal ini jelas bertentangan dengan pasal 6 ayat 3

Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) No. 10 Tahun 1983 jo. Surat Edaran Kepala BAKN

No. 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983, dengan demikian

Tergugat telah melanggar Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 (a)

Undang-Undang

Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa Tergugat pada saat mengeluarkan surat keputusan tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat, selain apa yang telah dikemukakan Penggugat pada angka 8 di atas dalam gugatan ini, “semestinya dan seyogyanya” sekalipun surat keputusan tersebut diberikan hanya untuk pegawai dalam hal ini Sdr. Suhadi, tetapi karena menyangkut juga kepentingan Penggugat oleh karenanya Penggugat pun seyogyanya diberi

tahu

tentang

itu,

Penggugat

merasa

bahwa

Tergugat

dalam

mengambil keputusannya hanya didasarkan pada adanya laporan-laporan tertulis dan laporan lisan secra sepihak, sehingga keputusan yang diterbitkan Tergugat merupakan keputusan yang berat sebelah dan tidak adil, hanya demi memenuhi kepentingan pegawai dengan kata lain dari Tergugat telah mempergunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, hal ini jelas telah melanggar Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat 2 (b);

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 61 K/TUN/2004

Bahwa Penggugat mengetahui Surat Keputusan Pemberian Izin Mengurus Perceraian No. Kpts 052/E4000/2000-S8, tertanggal 12 Juli 2000, yang asli yaitu pada tanggal 11 Nopember 2002, sehingga diajukannya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang masih dalam tenggang waktu 90 hari dan karenanya memenuhi unsur pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986; Bahwa Penggugat mempunyai keyakinan bahwa Surat Keputusan Tegugat (vide bukti P-7) adalah cacat hukum dikarenakan Surat Keputusan Izin

dimaksud

diperuntukkan

bagi

Pegawai

Negeri

Sipil

atau

yang

dipersamakan yang posisinya atau kedudukannya dalam perceraian tersebut sebagai Tergugat (bilamana saudara Suhadi digugat cerai oleh istrinya), sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala BAKN No. 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 angka rumawi tiga (III) angka 10, terbukti Surat Keputusan Tergugat didasarkan kepada 2 pertimbangan a dan b (vide Bukti P-7), dengan demikian ada kesalahan penerapan hukum, semestinya prosedur yang di gunakan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam pasal 6 dan 7 PPRI No. 10 Tahun 1983 dan Petunjuk Pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam SE Kepala BAKN No. 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 angka rumawi tiga (III) angka 16 dengan mempertimbangkan dan memperhatikan angka 13, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3 dan 2 huruf (f); Bahwa dalam Surat Keputusan a quo yang diterbitkan Tergugat dalam konsideran

pada

kalimat

“Membaca”

tidak

mencantumkan

tanggal

permohonan dari Sdr. Suhadi dan menulis alamat tempat tinggal Sdr. Suhadi di Komperta Gunung Simping No. 290 akan tetapi dalam konsideran pada kalimat “Menimbang” : a. Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Sdr. Suhadi untuk melakukan gugatan cerai terhadap istrinya dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; justru menurut Penggugat alasan yang dijadikan pertimbangan oleh Tergugat sangat tidak masuk akal dan sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena bertentangan dengan Surat Edaran Kepala BAKN No. 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 angka rumawi tiga (III) angka 2 huruf (f) : “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

harapan untuk hidup rukun lagi dalam

rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala

Desa

yang

disahkan

oleh

Pejabat

yang

berwajib

serendah-rendahnya Camat”;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 61 K/TUN/2004

Dalam hal ini Sdr. Suhadi beralamat di Komperta Gunung Simping No. 290 berada di wilayah/bertempat kedudukan di RT. 04 RW. X Kelurahan Gunung Simping (Vide Bukti P-4 dan Bukti P-6), tetapi alasan-alasan, keteranganketerangan, serta bukti-bukti yang diajukan Sdr. Suhadi kepada Tergugat yaitu dari RT. 03 RW. IX dan Kelurahan Donan, dengan demikian pertimbangan Tergugat sangat tidak masuk akal dan sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; Bahwa selain dari apa yang dikemukakan pada angka 12 di atas dalam gugatan ini “tidak masuk akal” lainnya menurut Penggugat, bahwa Sdr. Suhadi beserta Penggugat melaksanakan Cuti Tahunan dari mulai tanggal 25 Juni 1999 s/d tanggal 30 Juni 1999 (Bukti P-8), terkandung maksud hubungan suami istri antara Sdr. Suhadi dengan Penggugat “Harmonis”, oleh karena itu Tergugat semestinya harus mengesampingkan alasan-alasan, bukti-bukti, pernyataan-pernyataan yang diajukan Sdr. Suhadi atas peristiwa sebelum tanggal 25 Juni 1999, karena tidak masuk akal; Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 yang merupakan perubahan atas Pasal 5 ayat 2 PP No. 10 Tahun 1983, menyatakan bahwa “Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai

Negeri

perceraian,

dan

pertimbangan

Sipil atau

dan

dalam beristri

lingkungannya, lebih

merukunkannya

dari

baik

seorang,

kepada

untuk wajib

pejabat

melakukan memberikan

melalui

saluran

hierarki...”; kalimat “Atasan wajib memberikan pertimbangan” perlu digaris bawahi jo dalam penjelasan Pasal tersebut bahwa pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan itu mempunyai dasar yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberi keterangan yang meyakinkan, dalam perkara ini Penggugat yakin bahwa Tergugat selain tidak berusaha merukunkan kembali sebagaimana di atas gugatan ini juga dalam menerima pertimbangan dari atasan sdr. Suhadi (secara hierarki) tidak transparan, obyektif dan tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat, jadi jelas tindakan dalam memberikan pertimbangannya adalah sewenangwenang. Seharusnya tidak sampai pada pengembilan keputusan tersebut, hal ini jelas telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara; Bahwa Penggugat pernah dipanggil oleh atasan Sdr. Suhadi dengan Surat No. S178/EPT-SDM/2000 tertanggal 14 Maret 2000 melalui Kepala PEM III untuk menghadap di Kantor HIK/SDM hari Jumat 17 Maret 2000 pukul 10.00 WIB (Bukti P.9), dikarenakan surat panggilan baru diterima

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 61 K/TUN/2004

Penggugat hari Jum’at 17 Maret 2000 lebih kurang Pk. 07.30, karena ada kepentingan

lain

yang

tidak

mungkin

ditangguhkan

Penggugat

pada

Pk. 08.00 memberitahukan tidak dapat memenuhi panggilan tersebut, dan pada tanggal 21 Maret 2000 Penggugat dapat hadir (Bukti P-10). Penggugat sama sekali tidak mengetahui maksud dipanggilnya oleh atasan Sdr. Suhadi dan tidak ada pemberitahuan bahwasanya Sdr. Suhadi telah menyampaikan surat permintaan izin untuk melakukan perceraian serta alasan-alasan yang mendasarinya (tidak diperlihatkan dan atau dibacakan), tidak ada kesan upaya merukunkan kembali dan terkesan mendakwa Penggugat, saat itu Sdr.

Suhadi

tidak

turut

dihadirkan,

hal

ini

jelas

tidak

sesuai

atau

bertentangan dengan SE Kepala BAKN No. 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 angka rumawi tiga (III) angka 6; Bahwa selain surat panggilan kepada Penggugat sebagaimana di atas gugatan ini, Penggugat dipanggil berikutnya (Bukti P-11), tetapi Penggugat baru bisa hadir sesudah jam istirahat siang lebih kurang Pk. 13.30 tanpa dihadiri Sdr. Suhadi, disinipun atasan tersebut tidak mau memperlihatkan dan atau membacakan permohonan izin perceraian maupun alasan-alasannya,

Penggugat

pertanyaan

disampaikan

yang

mengesankan atasan

Sdr.

pertanyaan Suhadi

maupun

menunjukkan

keberpihakan kepada bawahannya dan menyatakan bahwa Sdr. Suhadi “Tetap

tidak

Penggugat

sanggup

hidup

menyampaikan

bersama

“tidak

mau

lagi

dengan

adanya

Penggugat”

perceraian,

dan

dan pada

panggilan berikutnya hari Kamis, 20 April 2000 (Bukti P-12) tidak ada upaya untuk merukunkan kembali dari atasan Sdr. Suhadi, setelah itu tidak pernah ada panggilan lagi baik oleh atasan maupun Pejabat (Tergugat) dari Sdr. Suhadi; Bahwa sekalipun Penggugat mengetahui permohonan izin untuk melakukan perceraian yang diajukan oleh Sdr. Suhadi tertanggal 1 Maret 2000 bukan dari atasan Sdr. Suhadi maupun Pejabat (Tergugat), tetapi dari pihak lain dan diketahui Penggugat setelah adanya gugatan di Pengadilan Agama Cilacap dan izin mengurus perceraian yang dibuat Tergugat telah diberikan kepada Sdr. Suhadi, jelas ini hanya didasarkan pada pertimbangan sepihak yang sewenang-wenang, hal ini dapat Penggugat buktikan bahwa “selambat-lambatnya atasan memberikan pertimbangan kepada pejabat secara

hierarki

dalam

waktu

3 bulan”, berarti

tanggal

1 Mei

2000

permohonan Sdr. Suhadi itu harus sudah disampaikan dengan segala pertimbangannya kepada Pejabat. Apabila hal ini mengacu dan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 5 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 berarti

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 61 K/TUN/2004

pada kurun waktu tersebut pertimbangan atasan yang disampaikan kepada Pejabat (Tergugat) hanya sebatas Surat Permintaan Izin untuk melakukan perceraian dan lampirannya berupa alasan-alasan sepihak Sdr. Suhadi tertanggal 1 Maret 2000, apabila memperhatikan Pasal 7 ayat 1 PP No. 10 Tahun 1983, bahwa “izin untuk bercerai dapat diberikan oleh pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangundangan

dan

ketentuan-ketentuan

dalam

Peraturan

Pemerintah

ini”,

sedangkan dalam Pasal 7 ayat 3 menyatakan bahwa “izin bercerai tidak dapat diberikan oleh Pejabat apabila : a. Bertentangan dengan ajaran/Peraturan Agama yang dianut PNS yang bersangkutan; b. Tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1; c. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/ atau d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; Jelas kalau demikian masih ada kewajiban lain yang harus dilakukan oleh Pejabat (Tergugat) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1, 2 dan 3 PP No. 10 Tahun 1983, dan kenyataannya Tergugat tidak meminta keterangan tambahan dari Penggugat sebagai istri Sdr. Suhadi, tetapi hanya meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan (justru menurut Penggugat tidak masuk akal sebagaimana telah dikemukakan diatas), juga tidak ada usaha terlebih dahulu dari Tergugat merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan (Sdr. Suhadi dan Penggugat) dengan cara memanggil secara langsung untuk diberi nasehat, jelas tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Pasal 6 ayat 2 dan 3 juga Pasal 7 ayat 1 dan 3, kalau sudah demikian seharusnya Tergugat tidak sampai memberikan izin pengurusan perceraian kepada Sdr. Suhadi. Jadi dengan demikian sudahlah tepat gugatan Penggugat, karena sudah memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa sebagaimana dikemukakan di atas pada gugatan ini dengan telah diterimanya permohonan gugatan perceraian yang diajukan oleh Sdr. Suhadi ke Pengadilan Agama Cilacap, jelas menimbulkan kerugian moril (menanggung beban yang berat bagi Penggugat, baik di lingkungan tempat tinggal maupun di tempat Sdr. Suhadi bekerja) juga permohonan perceraian tersebut sudah pasti akan dikabulkan (dimenangkan) karena alasan-alasan perceraian,

bukti-bukti

yang

diajukan

sama

dengan

diajukan kepada

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 61 K/TUN/2004

Tergugat selaku Pejabat yang telah menerbitkan Keputusan memberikan izin mengurus perceraian oleh Sdr. Suhadi; Bahwa Penggugat tetap mengusahakan dan mengupayakan baik sendiri maupun melalui pihak lain atau instansi yang terkait meminta kepada Tergugat

untuk

meninjau

kembali

dan

mencabut

Surat

Keputusan

Pemberian Izin untuk mengurus perceraian No. Kpts-052/E4000/2000/S8 tertanggal 12 Juli 2000 melalui upaya sebagai berikut : a. Meminta penjelasan dari Bapak Drs. Nurchosin Susilo, selaku Ketua RW.IX, Kelurahan Donan mengenai status Sdr. Suhadi, sebagaimana Surat Pernyataan yang ditanda tangani tanggal 15 September 2000 (Bukti P-13); b. Atas dasar laporan Penggugat tanggal 17 September 2000 kepada Ketua RT. 04 RW. X maka pada tanggal 21 September 2000 Ketua RT. 04 dengan diketahui oleh Ketua RW. X Kelurahan Gunung Simping menyampaikan kepada atasan Sdr. Suhadi yang intinya permohonan untuk meninjau kembali Permohonan Izin Perceraiannya Sdr. Suhadi (Bukti P-14); c. Meminta Surat Keterangan kepada RT. 04 RW. X Kelurahan Simping, mengenai status kependudukannya Sdr. Suhadi, bahwa dalam Surat Keterangan tersebut menerangkan bahwa Sdr. Suhadi belum pernah meminta surat pindah maupun surat-surat untuk kepentingan lainnya (Bukti P-15); d. Menanggapi adanya pengaduan dari Penggugat ke Sekretariat Kelurahan Donan, maka Sekretaris Kelurahan Donan melalui Suratnya No. 045.2/ 1991/2000 tanggal 13 Oktober 2000 yang diajukan kepada Tergugat untuk meninjau kembali alasan keputusan pemberian izin mengurus perceraian yang diberikan kepada Sdr. Suhadi (Bukti P-16) dari kesemua upaya tersebut tidak pernah ada tanggapan dari Tergugat; Bahwa Tergugat setelah menerbitkan Surat Keputusan No. Kpts-052/E4000/2000/S8 tertanggal 12 Juli 2000 tentang Keputusan pemerian izin mengurus

perceraian,

menerbitkan

kembali

ternyata Surat

pada

No.

tanggal

1

April

R.142/E4000/2001-SO

2001

Tergugat

yang

intinya

menyatakan bahwa “Surat Keputusan Pemberian Izin untuk mengurus perceraian No. Kpts-052/E4000/2000/S8 yang telah diberikan kepada Sdr. Suhadi selaku Pemohon telah sesuai dengan prosedur yang berlaku”, menurut Penggugat dengan diterbitkannya Surat No. R.142/E4000/2001-SO tanggal 11 April 2001, menunjukkan bahwa Tergugat masih belum yakin terhadap keputusannya yang sudah final tetapi entah atas permohonan/

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 61 K/TUN/2004

permintaan dari siapa dan pihak mana yang akhirnya Tergugat menerbitkan Surat termaksud. Dengan demikian jelas Tergugat menunjukkan sikap memaksakan kehendak yang hanya memenuhi kepentingan dan keinginan Sdrr. Suhadi sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat; Bahwa kerugian bagi Penggugat sebagaimana di atas gugatan ini, Penggugat ada kaitan perkawinan dengan Sdr. Suhadi tetapi Penggugat oleh Tergugat tidak diminta konfirmasi/tidak diberitahu terlebih dahulu tentang hal itu dan surat tersebut telah dijadikan dasar pertimbangan dan penambahan keyakinan bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara No. 1978/ Pdt.G/2000/PA.CLP di Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 30 April 2001

telah

memutuskan

mengabulkan

permohonan

Sdr.

Suhadi

menceraikan istrinya (Penggugat) dan pada upaya hukum banding di Pengadilan

Tinggi

Semarang

Keputusannya

menguatkan

Keputusan

Pengadilan Agama Cilacap, dan saat ini masih menunggu putusan Kasasi dari Mahkamah Agung. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Tergugat No. Kpts-052/E4000/2000/S8 tanggal 12 Juli 2000 dan terhadap Surat Tergugat dan terhadap Surat Tergugat No. R.142/E4000/2001-SO tanggal 11 April 2001; Bahwa

dengan

demikian

telah

terbukti

bahwa

Tergugat

telah

melanggar Pasal 53 ayat 2 huruf a, b dan c dan oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa perkara ini menyatakan dalam putusannya tidak sah atau batal terhadap surat yang diterbitkan Tergugat yaitu Surat Keputusan No. Kpts-052/E4000/2000/S8 tanggal 12 Juli 2000 dan terhadap Surat Tergugat dan

Surat

No. R.142/E4000/2001-SO tanggal 11 April 2001 dan memerintahkan Tergugat untuk segera menerbitkan Surat Pencabutan atasan pemberian izin mengurus perceraian atas nama Sdr. Suhadi yaitu dengan mencabut Surat No. Kpts-052/E4000/2000/S8 tanggal 12 Juli 2000 dan Surat pencabutan atas Surat No. R.142/E4000/2001-SO tanggal 11 April 2001; Bahwa berdasarkan hal-hal

tersebut di atas Penggugat mohon

kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang supaya memberikan putusan sebagai berikut : Dalam Pokok Perkara : 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tergugat No. Kpts-052/-E4000/2000/S8 tanggal 12 Juli 2000 dan Surat Tergugat No. R.142/-E4000/2001-SO tanggal 11 April 2001;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 61 K/TUN/2004

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat No. Kpts-052/E4000/2000/S8 tanggal 12 Juli 2000 dan Surat No. R.142/-E4000/2001SO tanggal 11 April 2001; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon keputusan yang seadiladilanya. Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut : Gugatan gugur (daluwarsa). Bahwa gugatan Penggugat diajukan dalam rentang waktu yang melebihi syarat yang ditentukan dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga gugatan ini seharusnya dinyatakan ditolak/tidak diterima karena bertentangan dengan Pasal 55 dan Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 04/G/TUN/2003/PTUN.Smg. tanggal 24 April 2003 yang amarnya sebagai berikut : Dalam Eksepsi : Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima; Dalam Pokok Perkara : -

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

-

Menyatakan batal Surat No. Kpts-052/-E4000/2000/S8 tanggal 12 Juli 2000, tentang Keputusan Pemberian Izin Mengurus Perceraian atas nama Suhadi yang diterbitkan oleh Tergugat;

-

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat No. Kpts-052/E4000/2000/S8 tanggal 12 Juli 2000 tentang Keputusan Pemberian Izin Pengurus Perceraian atas nama Suhadi;

-

Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

-

Menolak gugatan untuk selebihnya; Menimbang,

bahwa

dalam

tingkat

banding

atas

permohonan

Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan No. 89/B.TUN/2003/PT.TUN.SBY. tanggal 6 Agustus 2003;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 61 K/TUN/2004

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 3 September 2003 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Pebruari 2003 diajukan permohonan

kasasi

secara

lisan

pada

tanggal

9

September

2003

sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 04.Srt.G.TUN/ 2003/PTUN.SMG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 19 September 2003; Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 23 September 2003 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 3 Oktober 2003; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : 1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara; 2. Bahwa

pertimbangan

Hakim

yang

didasarkan

pada

Peraturan

Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 6 ayat 2 dan 3 adalah tidak tepat karena di dalam PP No. 45 Tahun 1990 hanyalah terdiri dari 2 Pasal yaitu Pasal 1 dan 2. Pasal 1 PP No. 45 Tahun 1990 isinya adalah mengubah beberapa ketentuan dalam PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS yaitu 6 ketentuan Pasal 11 dihapuskan. Dengan demikian, terbukti bahwa Hakim di dalam mengabulkan suatu putusan telah mendasarkan pada ketentuan yang telah dihapuskan, yang berakibat

salah

dalam

penerapan

hukum

sedangkan

bila

Hakim

mendasarkan pada Pasal 6 ayat 2 dan 3 PP No. 10 Tahun 1983 (dalam putusan Hakim hanya mendasarkan pada Pasal 6 ayat 2 dan 3 PP No. 45 Tahun 1990) maka syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 dan 3 PP No. 10 Tahun 1983 sudah Perusahaan (Pertamina) penuhi semua.

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 61 K/TUN/2004

Perusahaan (Pertamina) telah berusaha merukunkan Suhadi dengan istrinya (Sri Hariani), namun tidak berhasil (Bukti T-10 s/d 18). Dan keterangan dari orang-orang yang mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga Suhadi dengan Sri Haryani (Bukti T-5 s/d T-9). Juga sudah disampaikan oleh Perusahaan (Pertamina) kepada Hakim, namun Hakim tidak mempertimbangkan hal itu. 3. Bahwa perkawinan bukanlah sesuatu yang dapat dipaksakan. Dan dari bukti-bukti yang ada juga telah mencerminkan bahwa antara Suhadi dan Sri Haryani sudah tidak mungkin untuk hidup rukun kembali. Karena telah memenuhi syarat untuk melakukan perceraian sesuai PP No. 10 Tahun 1983 dan PP No. 45 Tahun 1990 serta aturan main yang ada di Perusahaan (Pertamina) maka Surat Izin untuk melakukan perceraian dikeluarkan oleh perusahaan (Pertamina) sebab Surat Izin Perceraian tidak diberikan kepada Suhadi, Pertamina (Perusahaan) juga rawan gugatan Tata Usaha Negara dari Suhadi yang mengajukan izin untuk bercerai karena ada bukti-bukti tertulis tentang ketidak harmonisan rumah tangga Suhadi dan Sri Haryani, dan usaha Pertamina untuk merukunkan mereka juga tidak berhasil; 4. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pengakuan sebagai alat bukti dalam memeriksa dan memutus perkara. Bahwa sesuai dengan hukum pembuktian, adanya pengakuan merupakan suatu bukti yang sempurna, sehingga Majelis tidak boleh mengesampingkan pengakuanpengakuan yang diajukan dari Penggugat, sebagaimana tercantum dalam posita di atas; Bahwa pada pokoknya Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sudah tahu adanya izin kawin pada saat berperkara dalam Pengadilan Agama sesuai

dengan

September

Perkara

2000.

No.

Sehingga

1978/Pdt.G/2000/PA.CLP. Penggugat/Termohon

tanggal

Kasasi

5

harus

dianggap sudah tahu adanya izin kawin sejak tanggal 5 September 2000, atau setidak-tidaknya tanggal 30 April 2001, yaitu sejak dibacakannya putusan cerai antara Suhadi dengan Penggugat/Termohon Kasasi. Bahkan secara jelas dapat dilihat bahwa Sri Haryani sejak tanggal 18 September 2000 benar-benar sudah mengetahui Surat Keputusan Ijin Perceraian

secara

langsung

terbukti

Sri

Haryani

pada

tanggal

18 September 2000 mengirim Surat kepada Manajer SDM; Bahwa meskipun bukan merupakan subyek langsung sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 Bab V angka 3, namun demikian karena kehadirannya dalam persidangan

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 61 K/TUN/2004

Perkara No. 1978/Pdt.G/2000/PA.CLP. tanggal 5 September 2000, maka secara material Penggugat telah mengetahui adanya ijin perceraian selambat-lambatnya

tanggal

30

April

2001

yaitu

pada

waktu

di

putuskannya perkara di Pengadilan Agama Cilacap yang mengabulkan permohonan Sdr. Suhadi menceraikan Sri Haryani. Bahkan secara langsung Sri Haryani sudah mengetahui Surat Ijin Perceraian yang diberikan oleh Perusahaan kepada Suhadi sejak tanggal 18 September 2000, Sri Haryani mengirim Surat kepada Manajer SDM supaya meninjau kembali Surat Ijin Perceraian yang diberikan kepada Suhadi. Dengan demikian maka terbukti pengajuan gugatan sudah lewat waktu sebagaimana di persyaratkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 55 dan Surat Edaran Mahkmah Agung No. 2 Tahun 1991 Bab V angka 3. Berdasarkan hal tersebut di atas maka jelaslah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan Majelis

Hakim

Pengadilan

dalam

Tata

Usaha

Negara

Semarang

telah

salah

menerapkan Hukum khususnya dalam hal meneliti tanggal-tanggal bukti yang ada; 5. Bahwa apabila Suhadi adalah benar-benar karyawan PT. Elnusa Petro Teknik maka yang bersangkutan untuk bercerai tidak perlu ijin dari atasannya karena PT. Elnusa Petro Teknik adalah Perusahaan Swasta sehingga yang bersangkutan untuk bercerai dapat memproses langsung ke Pengadilan Agama; Meskipun demikian karena yang bersangkutan masih tetap sebagai karyawan Pertamina yang diperbantukan di PT. Elnusa Petro Teknik, maka untuk bercerai yang bersangkutan tetap harus mendapat ijin dari atasannya dan prosedur perceraian di Pertamina adalah sesuai yang telah dilakukan oleh Perusahaan (Pertamina) terhadap permohonan yang diajukan oleh Suhadi; Seharusnya Hakim mempertimbangkan aturan main/peraturan yang ada di suatu perusahaan (Pertamina), sejak dikeluarkannya PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990, prosedur pemberian ijin untuk bercerai di Pertamina adalah sesuai yang telah dilakukan kepada Suhadi sehingga Hakim seharusnya menghormati aturan main yang ada di suatu perusahan dan jangan hanya secara sepihak menyatakan bahwa prosedur yang dilakukan Pertamina adalah keliru.

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 61 K/TUN/2004

Kalau prosedur pemberian ijin perceraian yang diberikan kepada Suhadi oleh Perusahaan (Pertamina) dikatakan keliru oleh Hakim, efeknya adalah berarti sejak Tahun 1983 sampai dengan Tahun 2003 (sejak diterbitkannya PP No. 10 Tahun 1983 sampai dengan sekarang) semua prosedur pemberian ijin perceraian yang diberikan oleh Pertamina selama ini adalah keliru. Padahal Pertamina telah memberikan buktibukti tertulis tentang aturan main yang ada di Pertamina bahkan Tata Kerja Organisasi

(TKO) dan petunjuk pelaksanaan permohonan ijin

mengurus perceraian juga sudah Pertamina sampaikan ke Hakim, tapi Hakim sama sekali tidak mau mempertimbangkan hal tersebut; Bahkan dalam Pasal 5 PP No. 10 Tahun 1983 dan PP No. 45 Tahun 1990 pada intinya juga mengatakan bahwa permintaan ijin cerai dan proses pemberian ijin cerai dilakukan melalui saluran hierarki. Jadi sangat tidak adil bila Hakim mengesampingkan aturan main yang ada di suatu Perusahaan (Pertamina) yang dibuat berdasarkan pada aturan main yang dikeluarkan oleh Pemerintah; 6. Bahwa sebagai informasi proses perceraian antara Suhadi dengan Sri Haryani (istri dari Suhadi) juga telah sampai ke Mahkamah Agung yang mana dalam putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama disebutkan bahwa antara mereka tidak ada keharmonisan lagi dan diputuskan untuk bercerai. Bahkan sejak Tahun 1998 sampai dengan Tahun 2003 ini (sudah 5 tahun) Suhadi dengan Sri Haryani sudah pisah rumah. Suhadi tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Progo Cilacap dan Sri Haryani (istri dari Suhadi) tinggal di Gunung Simping Cilacap; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : mengenai alasan ke 4 : Menimbang, bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan karena Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukumnya dengan pertimbangan sebagai berikut : - Bahwa Surat Keputusan Tergugat No. Kpts.052/E4000/2000-S8 tanggal 12 Juli 2000 (obyek gugatan) adalah merupakan kelengkapan syarat bagi Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan perceraian (vide PP No. 10 Tahun 1983); - Bahwa perceraian antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Suhadi dalam perkara No. 1978/Pdt.G/2000/PA.CLP. diputus tanggal 30 April 2001 dan dihadiri oleh Termohon Kasasi/Penggugat dengan demikian Termohon Kasasi/Penggugat sudah mengetahui keputusan obyek sengketa tersebut Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 61 K/TUN/2004

setidak-tidaknya pada tanggal 30 April 2001, sedangkan gugatan dalam perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

tanggal

6

Penggugat/Termohon

Februari

Kasasi

2003,

tersebut

oleh

telah

karenanya

lewat

waktu

gugatan 90

hari

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tanpa mempertimbangkan alasan lainnya terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi GENERAL MANAGER PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK & GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA ) UNIT PENGOLAHAN IV CILACAP tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 89/B.TUN/2003/PT.TUN.SBY tanggal 6 Agustus 2003 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 04/G.TUN/2003/PTUN.SMG. tanggal 24 April 2003 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Penggugat sebagai pihak yang kalah, dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI : Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : GENERAL MANAGER PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK & GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA ) UNIT PENGOLAHAN IV CILACAP tersebut ; Membatalkan

putusan

Pengadilan

Tinggi

Tata

Usaha

Negara

Surabaya No. 89/B.TUN/2003/PT.TUN.SBY tanggal 6 Agustus 2003 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 04/G.TUN/2003/PTUN.SMG. tanggal 24 April 2003; MENGADILI SENDIRI Dalam Eksepsi : -

Menerima Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara : -

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

-

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 61 K/TUN/2004

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung

pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2007 oleh

SIAGIAN, SH.,MH. Hakim Agung

TITI NURMALA

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Agung sebagai Ketua Majelis, H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH. dan PROF. DR. MUCHSAN, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

dibantu oleh A. KARIM

MANAP, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua:

Ttd/H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.

Ttd/TITI NURMALA SIAGIAN, SH.,MH.

Ttd/PROF. DR. MUCHSAN, SH.

Panitera Pengganti : Ttd/A. KARIM MANAP, SH.MH.

Biaya-biaya : 1. M e t e r a i ……………...

Rp.

6.000,-

2. R e d a k s i ……………..

Rp.

1.000,-

3. Administrasi kasasi ……..

Rp. 493.000,-

Jumlah …………………..

Rp. 500.000,-

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH. NIP. : 220000754

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 61 K/TUN/2004