MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI Nomor: 71 /Kp/M/V/2004 TENTANG BUKU PEDOMAN RISET UNGGULAN BIDANG KEMASYARAKATAN DAN KEMANUSIAAN (RUKK)
KEPUTUSAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI Menimbang
: a. bahwa Program Riset Unggulan Kemasyarakatan dan Kemanusiaan (RUKK) dimulai pada tahun 2000 sebagai salah satu upaya untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi perkembangan Ilmuilmu Sosial dan Kemasyarakatan di Indonesia ; b. bahwa program ini dibuat sebagai arahan untuk menjembatani kesenjangan perkembangan Ilmu-ilmu Sosial dan Kemanusiaan dengan cabang ilmu-ilmu lainnya;
Menigingat
: 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sinas P3 IPTEK); 2. Keputusan Presiden Nomor : 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor : 47 Tahun 2003 3. Keputusan Menegristek Nomor: 02/M/Kp/II/2000 tentang JAKSTRA IPTEKNAS 2000-2004 ; 4. Keputusan Menegristek Nomor: 28/M/Kp/V/2000 tentang PUNAS RISTEK 2001-2005.
Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG BUKU
PEDOMAN
RISET
UNGGULAN
BIDANG
KEMASYARAKATAN DAN KEMANUSIAAN (RUKK).
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
1
PERTAMA
:
Buku
Pedoman
Riset
Unggulan
Bidang
Kemasyarakatan
dan
Kemanusiaan (RUKK) ini, disusun dengan tujuan untuk menyediakan piranti panduan dan informasi serta rambu-rambu bagi para pengaju proposal, panel pakar serta pelaksana program RUKK. KEDUA
:
Buku ini , menekankan pada pentingnya peran ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai pendukung pembangunan nasional yang bertumpu pada pembangunan ekonomi dan didukung oleh kemapanan sistem sosial politik yang dapat diterima segenap unsur bangsa, dan menjabarkan prioritas Ristek berdasarkan bidang termasuk bidang Kemasyarakatan dan Kemanusiaan;
KETIGA
:
Buku Pedoman
Riset Unggulan Bidang Kemasyarakatan dan
Kemanusiaan (RUKK) terdiri dari 5 (lima) bagian yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini, yaitu: Lampiran I
: Pedoman Riset Unggulan Bidang
Kemasyarakatan
dan Kemanusiaan (RUKK)
KEEMPAT
:
Lampiran II
: Panduan untuk Pengajuan Proposal
Lampiran III
: Panduan untuk Tim Penilai
Lampiran IV
: Panduan untuk Monitoring dan Evaluasi
Lampiran V
: Panduan untuk Penyelenggaraan Program RUKK
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di
: Jakarta
Pada tanggal : 28 Mei 2004 Menteri Riset dan Teknologi M. Hatta Rajasa
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
2
LAMPIRAN I NOMOR
: 71 /M/Kp/V/2004
TANGGAL : 28 MEI 2004
PEDOMAN RISET UNGGULAN BIDANG KEMASYARAKATAN DAN KEMANUSIAAN (RUKK) I.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Program Riset Unggulan Kemasyarakatan dan Kemanusiaan (RUKK) dimulai pada tahun 2000, sebagai salah satu upaya untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi perkembangan Ilmu-ilmu Sosial dan Kemanusiaan di Indonesia Program ini diarahkan untuk menjembatani kesenjangan perkembangan Ilmu-ilmu Sosial dan Kemanusiaan dengan cabang ilmu-limu lainnya. Peraturan perundang-undangan yang mendasari pentingnya pengembangan program ini adalah : 1.
UU Nomor: 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan teknologi (Sinas P3 IPTEK);
2.
Keputusan MENEGRISTEK Nomor: 02/M/Kp/II/2000 tentang JAKSTRA IPTEKNAS 2000-2004 yang menekankan pentingnya peran ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penukung pembangunan nasional yang bertumpu pada pembangunan ekonomi dan didukung oleh kemapanan system sosial politik yang dapat diterima oleh segenap unsur bangsa;
3.
Keputusan MENEGRISTEK Nomor: 28/M/Kp/V/2000 tentang PUNAS RISTEK 2001-2005 yang merupakan jabaran dari JAKSTRA IPTEKNAS. Didalam PUNAS RISTEK dicantumkan prioritas RISTEK berdasarkan bidang, termsuk di dalamnya bidang KEMASYARAKATAN DAN KEMANUSIAAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
3
B. POKOK-POKOK PERMASALAHAN 1. Mengentaskan bangsa dari krisis nasional 2.
Mengembangkan Iptek dalam rangka membangun manusia dan masyarakat Indonesia
3.
Pengembangan bidang teori dan Konsep-konsep baru
4.
Perubahan Kemasyarakatan (societal change) yang terjadi akhir-akhir ini.
C. PENGERTIAN 1.
Riset Unggulan : Riset yang dilaksanakan memiliki mutu ilmiah yang tinggi. Alur pemikiran mengenai latar belakang, masalah penelitian,metodologi dan analisis serta hasil penelotian harus memiliki kontribusi positif bagi pengembangan Ilmu-ilmu Kemasyarakatan dan Kemanusiaan (IKK)
2.
Aplikatif / Praktis : penelitian yang akan dilakukan berjangka pendek, ada intervensi dan kepentingan tertentu. Hasil analisanya mempunyai signifikasi praktis bagi Perumusan / Analisis / Kelayakan / Telaah implementasi / pemantauan suatu Kebijakan.
3.
Pengembangan Ilmu : Penelitian yang akan dilakukan merupakan Pengembangan Teori, Konsepkonsep dan Metodologi IISK;
4.
Bidang Ilmu Kemasyarakatan dan Kemanusiaan : antara lain mencakup : Sosiologi, Antropologi, Hukum, Politik, Filsafat, Sastra, Agama, Sejarah, Bahasa,Dan Ekonomi.
5.
Panel Pakar :
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
4
Para pakar yang diberi tugas menilai dan menyeleksi proposal, dan memiliki keahlian dalam satu atau lebih disiplin ilmu Kemasyarakatan dan Kemanusiaan. 6.
Peer Reviewer : Para pakar yang memiliki keahlian khusus dalam permasalahan dan atau metodologi yang berkaitan dengan satu proposal tertentu. Dalam seleksi, mereka diminta untuk memberikan saran sebelum panel pakar mengambil keputusan.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
5
LAMPIRAN II NOMOR
: 71 /M/Kp/V/2004
TANGGAL : 28 MEI 2004
PADUAN UNTUK PENGAJU PROPOSAL A.
SISTEMATIKA PANDUAN UNTUK PENGAJU PROPOSAL PENGANTAR BAB
I
Bidang-Bidang RUKK
BAB
II
RUKK A ( Terapan) 1. Tujuan, Sasaran dan Luaran 2. Tema dan Ruang Lingkup 3. Penilaian
BAB
III
RUKK B (PENGEMBANGAN ILMU) 1. Tujuan, Sasaran dan Luaran 2. Tema dan Ruang Lingkup 3. Penilaian
BAB
IV
PENELITI, PENDANAAN DAN HAK ATAS HASIL RISET
BAB
V
PROSES SELEKSI
BAB
VI
PROPOSAL BAB I BIDANG-BIDANG RUKK Pasal 1
(1)
RUKK mempunyai dua bidang, yaitu : 1. Bidang Terapan (RUKK-A) 2. Bidang Pengembangan Ilmu (RUKK-B)
(2)
Syarat pengajuan Proposal, yaitu : 1. Proposal yang diajukan harus dicantumkan dengan jelas bidang yang dipilih, di halaman muka (Judul);
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
6
2. Tanpa pencantuman pilihan bidang, proposal yang diajukan tidak akan disertakan dalam penilaian. BAB II RUKK-A (TERAPAN) Bagian 1 TUJUAN, SASARAN DAN LUARAN Pasal 2 (1). Tujuan RUKK-A (Terapan), yaitu : 1.
Menemukan Solusi/pemecahan suatu masalah tertentu dalam bidang kehidupan masyarakat atau bagi pengambilan suatu kebijakan yang menyangkut kepentingan publik;
2.
Menghasilkan temuan-temuan yang memberikan manfaat sosial bagi penyadaran dan pemberdayaan masyarakat;
3.
menghasilkan temuan-temuan yang bermanfaat untuk perubahan sosial (struktur masyarakat) dan pembaharuan budaya : (nilai-nilai dan Mentalitas).
(2)
Sasaran RUKK-A (Terapan) , yaitu : 1.
Memberikan alternatif strategi pemecahan masalah suatu masalah tertentu dalam bidang kehidupan masyarakat atau bagi pengambilan suatu kebijakan yang menyangkut kepentingan publik;
2.
Bentuk/cara-cara penyadaran dan pemberdayaan masyarakat;
3.
mengidentifikasi pola-pola hubungan sosial, kelembagaan, struktur kekuasaan dan nilai-nilai serta mentalitas baru ( antara lain penemuan dan pengembangan modal sosial (sosial capital) untuk memperkaya khasanah budaya).
(3)
Luaran RUKK-A (Terapan), yaitu : 1.
Alternatif Kebijakan Strategis untuk menyelesaikan krisis nasional dan atau bagi pengambilan sesuatu kebijakan yang menyangkut kepentingan public, utamanya yang berkaitan dengan Ketahanan Pangan;
2.
Bentuk/cara-cara penyadaran dan pemberdayaan masyarakat;
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
7
3..
Mengindentifikasi pola-pola hubungan sosial, kelembagaan, struktur kekuasaan dan nilai-nilai serta mentalitas baru (antara lain penemuan dan pengembangan modal sosial (social capital) untuk memperkaya khasanah budaya). Bagian 2 TEMA DAN RUANG LINGKUP (A) Pasal 3
Ketentuan Tema RUKK-A terdiri atas : 1.
Penentuan tema dan ruang lingkup dilakukan oleh tim kecil, yang terdiri dari unsurunsur pimpinan KRT dan 3-4 orang panel pakar termasuk anggota DRN;
2.
Pemilihan tema utama didasarkan pada : a. Fokus kebijakan, prioritas ristek yang dibuat oleh Kementerian Riset dan Teknologi; b. PUNAS RISTEK; c.
3.
Masukan dari PANELPAKAR IISK;
Proposal yang sesuai dengan Fokus kebijakan diberi porsi yang lebih besar dari proposal lainnya, misalnya 70:30. CONTOH TEMA (A) Pasal 4
(1)
Mempunyai fungsi dimensi sosial budaya dalam ketahanan pangan, yaitu sebagai : 1.
Kerangka sosial budaya yang merupakan wadah dalam memaknai pangan bagi kehidupan manusia;
2.
Pangan bukan sekedar memenuhi kebutuhan dasar manusia, tetapi lebih dari itu merupakan ekspresi simbolik dari ekstitensi manusia.
(2)
Fungsi Tema kemasyarakatan lainnya (30%), yaitu : tema-tema yang berkaitan dengan Krisis nasional dan dampaknya bagi masyarakat Indonesia.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
8
CONTOH TEMA DAN RUANG LINGKUP (A) Pasal 5 (1)
Prioritas Contoh Tema dan Ruang Lingkup (A), yaitu : 1.
Sebagai manfaat praktis bagi pemecahan suatu masalah tertentu dalam bidang kehidupan masyarakat atau bagi pengambilan suatu kebijakan yang menyangkut kepentingan public;
2. (2)
(3)
Bermanfaat sosial bagi penyadaran dan pemberdayaan masyarakat.
Ruang Lingkup (A), yaitu : 1.
Bidang-bidang IISK;
2.
Lintas Bidang IISK.
Contoh Ruang Lingkup (A), yaitu : 1.
faktor-faktor sosial budaya yang mempengaruhi produksi pangan di daerah x;
2.
faktor-faktor sosial budaya yang mempengaruhi ketahanan pangan;
3.
pengaruh timbale balik antara ekonomi=politik dengan ketahanan pangan. Bagian 3 PENILAIAN Pasal 6
(1)
Unsur dan Bobot Penilaian (RUKK – A), yaitu : NO. UNSUR YANG DINILAI 1. Memenuhi persyaratan ilmiah (Signifikansi penelitian, Pustaka
BOBOT 30
2.
Acuan, Rumusan masalah dan Metode pemecahannya) Memiliki kemampuan untuk pembaharuan dan mamajukan
20
3.
Ilmu Kemasyarakatan dan kemanusiaan yang actual Hasil riset mempunyai keunggulan untuk menyelesaikan
50
masalah kemasyarakatan dan kemanusiaan yang aktual
(2)
Penilaian atas Unsur dan Bobot Penilaian (RUKK-A), yaitu : 1.
Didalam proses seleksi, setiap unsure diberi nilai 1 s.d 10;
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
9
2.
Setiap proposal akan dinyatakan layak diusulkan untuk dibiayai apabila : a. penjumlahan hasil perkalian antara bobot dari setiap unsur dengan nilai yang diberikan hasilnya lebih besar atau sama dengan 600; b. sekurang-kurangnya 2 penilai memberikan nilai lebih besar atau sama dengan 600; c. tidak ada nilai yang lebih kecil dari atau sama dengan 3.
BAB III RUKK-B (PENGEMBANGAN ILMU) Bagian 4 TUJUAN, SASARAN DAN LUARAN Pasal 7 (1). Tujuan RUKK-B (Pengembangan Ilmu), yaitu : 1.
Memacu kajian kritis Ilmu-ilmu Sosial Kemanusiaan secara konseptual-teoritik;
2.
Menghasilkan studi-studi unggulan yang dilandasi cara berpikir kritis dan independent seirama dengan tingkat perkembangan mutakhir masalah-masalah keilmuan;
3.
Meningkatkan kemampuan kreatif dan inventif ILMIAH (invention) dan atau pembaharuan metodologi Ilmu-ilmu Sosia; dan Kemanusiaan.
(2)
Sasaran RUKK-B (Pengembangan Ilmu) , yaitu : 1.
Konstruksi teoritik yang orisinal dan memiliki kemampuan untuk memahami dan menjelaskan
berbagai
fenomena
kemasyarakatan
dan
kemanusiaan
yang
berkembang; 2.
Pemetaan dan penemu-kenalan berbagai lokomotif perubahan serta mekanisme konseptual yang berkerja dalam menggerakkan berbagai komponen dalam kehidupan masyarakat;
3.
Penemuan dan pengembangan modal sosial (social capital) untuk memperkaya khasanah konseptual teoritik.
(3)
Luaran RUKK-B (Pengembangan Ilmu), yaitu :
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
10
1.
Karya konstruksi teoritik dan metodologi yang dipublikasikan baik dalam Jurnal Nasional dan atau Jurnal Internasional;
2.
Peta dan penjelasan masalah-masalah kemasyarakatan dan kemanusiaan dari berbagai komponen dan wilayah di Indonesia;
3..
Sejumlah parameter kemasyarakatan dan kemanusiaan, khususnya dalam pemaksaan. Bagian 5 TEMA DAN RUANG LINGKUP (B) Pasal 8
Ketentuan Tema RUKK-B terdiri atas : 1.
Tema dan Ruang lingkup bebas;
2.
Proposal yang diajukan disarankan agar : a.
bersifat Pengembangan Ide-Ide baru yang kritis dalam bidang keilmuan;
b.
memberi konstribusi bagi pembaharuan dan atau pengembangan serta verifikasi teori dan konsep-konsep baru serta metodologi IISK;
c.
memberi manfaat akademik bagi pengembangan teori-teori dan kajian-kajian ilmiah yang mutakhir (sesuai dengan state-of-the-arts dalam bidang ilmu tertentu). Bagian 6 PENILAIAN Pasal 9
(1)
Unsur dan Bobot Penilaian (RUKK – B), yaitu : NO. UNSUR YANG DINILAI 1. Menawarkan ide-ide baru baik secara teoritik maupun
BOBOT 50
metodologis dalam memaknai secara kritis kecendrungan 2. 3. (2)
perkembangan Ilmu Sosial dan Kemanusiaan. Memiliki bagunan konseptual yang kuat dan jelas. Memenuhi persyaratan ilmiah
30 20
Penilaian atas Unsur dan Bobot Penilaian (RUKK-B), yaitu : 1.
Didalam proses seleksi, setiap unsure diberi nilai 1 s.d 10;
2.
Setiap proposal akan dinyatakan layak diusulkan untuk dibiayai apabila :
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
11
a. penjumlahan hasil perkalian antara bobot dari setiap unsur dengan nilai yang diberikan hasilnya lebih besar atau sama dengan 600; b. sekurang-kurangnya 2 penilai memberikan nilai lebih besar atau sama dengan 600; c. tidak ada nilai yang lebih kecil dari atau sama dengan 3.
BAB IV PENELITI, PEMBIAYAAN DAN HAK ATAS HASIL RISET Pasal 10 Syarat-syarat menjadi Peneliti RUKK, yaitu : 1.
Riset Unggulan Bidang Ilmu Kemasyarakatan dan Kemanusiaan ini bersifat kompetitif terbuka untuk semua peneliti Indonesia, baik dari kalangan Lembaga Pemerintah, Universitas Negeri / Swasta maupun Lembaga Swadaya Masyarakat;
2.
Memiliki gelar kesarjanaan minimal S1 dalam salah satu cabang Ilmu-ilmu Sosial atau Humaniora;
3.
Setiap riset dilaksanakan oleh seorang Peneliti Utama dan paling banyak 2 orang Peneliti lainnya, serta dibantu oleh paling banyak 3 orang Pembantu Peneliti dengan bidang keahlian yang saling mendukung;
4.
Peneliti utama yang sudah menjadi Peneliti Utama di program riset unggulan lainnya (RUT, RUK, RUTI) pada periode yang sama tidak diperkenankan menjadi peneliti utama di program RUKK, tetapi diperkenankan sebagai anggota tim peneliti;
5.
Program RUKK tidak dapat digunalkan untuk membiayai tesis S2 dan atau disertasi S3;
6.
Apabila dikemudian hari diketahui bahwa dana penelitian RUKK digunakan untuk tesis S2 atau disertasi S3 maka pendanaan riset tahap selanjutnya akan dihentikan dan tim peneliti wajib mengembalikan dana yang telah diberikan kepada Pimpro yang selanjutnya akan mengembalikan ke Negara. Pasal 11
(1)
Program Pembiayaan RUKK didasarkan pada :
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
12
1.
Program Riset Unggulan Bidang Ilmu Kemasyarakatan dan Kemanusiaan terdiri dari kegiatan-kegiatan riset yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 2 sampai 3 tahun;
2.
Hasil riset pada tahun yang bersangkutan dan rencana kegiatan untuk tahun berikutnya akan dievaluasi dan dibahas secara rinci setiap tahun;
3.
Bagi riset yang dinilai tidak layak untuk dilanjutkan baik dari segi kelayakan bangunan konseptual yang telah dihasilkan, komitmen pelaksanaan riset atau masalah lainnya, dapat dipertimbangkan untuk dihentikan.
4.
Komponen biaya dalam program Riset Unggulan Bidang Ilmu Kemasyarakatan dan Kemanusiaan adalah gaji dan Upah, Bahan, Perjalanan dan lain-lain pengeluaran (periksa lampiran).
5.
Pada setiap awal tahun anggaran, Sekretariat Proyek akan memeberitahukan kepastian dana yang dapat diberikan oleh Pemerintah melalui mekanisme anggaran pembangunan (DIP), kepada Peneliti Utama dan Lembaga Penanggung jawab.
6.
Pembayaran dana dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, terdiri atas : a. Tahap I sebesar 30% dari nilai kontrak Dibayarkan setelah ditandatanganinya Surat perjanjian oleh kedua belah pihak, dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan; b.
Tahap II sebesar 50% dari nilai kontrak Dibayarkan setelah laporan kemajuan tahap I dinyatakan diterima oleh Tim Evaluasi RUKK;
c.
Tahap III sebesar 20% dari nilai kontrak Tidak dibayarkan dan akan dikembalikan ke Negara bagi peserta yang dinyatakan gagal,
7.
Pengelola RUKK, yaitu : Pimpinan Proyek dan Bendaharawan Proyek
(2)
Pemberitahuan kepastian dana yang diberikan oleh Pemerintah oleh Sekretariat Proyek melalui mekanisme anggaran pembangunan (DIP), kepada Peneliti Utama dan Lembaga Penanggung jawab ini mencakup : 1.
Jumlah dana yang diberikan Pemerintah untuk tahun berjalan.
2.Permintaan penyusunan Kerangka acuan Ristek untuk tahun berjalan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) bulan, sebanyak 10 kopi.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
13
3.Nama lembaga dan Penanggung Jawab kegiatan RUKK (bukan Peneliti Utama) sebagai penandatangan kontrak riset. 4.
Nama Bendahara Penerima dan bank Penerima beserta Nomor rekening yang digunakan. BAB V SELEKSI Pasal 12
Tugas Tim seleksi RUKK, yaitu : 1.
Tim seleksi yang akan menilai usulan riset terdiri dari panel pakar yang dibentuk oleh Kementerian Riset dan Teknologi dengan melibatkan DRN;
2.
Setiap usulan riset paling sedikit harus dinilai oleh tiga anggota panel. Dalam menilai proposal, Panel pakar dapat saja, bila dianggap perlu, memanfaatkan Peer Reviewer;
3.
Hasil telaahan Peer Reviewer menjadi bahan pertimbangan guna pengambilan keputusan oleh Panel Pakar. Dalam melaksanakan tugasnya, Peer Reviewer menggunakan acuan penelaahan sesuai dengan format yang telah ditentukan. Pasal 13
Proses dan Jadwal Seleksi, yaitu : 1.
Setiap usulan riset yang masuk akan diseleksi secara bertahap oleh suatu Panel Pakar yang berasal dari berbagai disiplin ilmu social, ilmu humaniora dan/atau ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan tema program ini;
2.
Untuk menjamin kejujuran dan keadilan (fairness) penilaian, identitas peneliti akan dirahasiakan di dalam proses seleksi;
3.
Keputusan Panel Pakar bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
4.
Seminggu setelah tanggal batas waktu penerimaan proposal, koordinator teknis RUKK bersama sekretariatRUKK akan mengklarifikasikan proposal berdasarkan bidang ilmu. Atas dasar klassifikasi ini, ditentukan jumlah dan anggota panel pakar sesuai dengan bidang-bidang ilmu dari proposal yang masuk pada tahun berjalan;
5.
Dari seluruh usulan riset yang masuk, pada tahap pertama Panel Pakar akan memilih maksimal 100 proposal yang potensial untuk didanai;
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
14
6.
Setelah memperoleh masukan dari peer reviewer, dalam seleksi tahap kedua Panel pakar akan menentukan 30 proposal yang dianggap layak untuk didanai oleh program ini;
7.
Proses seleksi Riset unggulan Bidang Ilmu Kemasyarakatan dan kemanusiaan dilaksanakan dengan berpedoman pada jadwal sebagai berikut : A.
Bagan Proses dan Jadwal Seleksi RUKK (1)
PROSES DAN JADWAL SELEKSI RUKK (1) AWAL APRIL
PROPOSAL DITERIMA
AKHIR
AWAL JUNI
RAPAT PANEL I
DITOLAK
PEER REVIEW
JUNI M.I-IV
RAPAT PANEL II
MID JULI
AKHIR JULI
B.
PENGUMUMAN DI MEDIA MASA
DITOLAK
DIUSULKAN UNTUK DIBIAYAI
Bagan Proses dan Jadwal Seleksi RUKK (2)
PROSES DAN JADWAL SELEKSI RUKK (2) PEMBERITAHUAN
AGUSTUS
PENERIMAAN/PENOLAKAN
SEP-OCT
SARAN UNTUK PERBAIKAN RD
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
15
NOV-JAN
PERBAIKAN DISAIN RISET
PENANDATANGAN
PEBRUARI
8.
KONTRAK
Proposal sudah harus diterima Kementerian Riset dan Teknologi c.q. Lembaga Pengelola/Sekretariat RUKK, selambat-lambatnya tanggal 31 Mei Tahun …..
9.
Rapat Panel I menyeleksi proposal yang
masuk dan akan menghasilkan 3 (tiga)
kategori, yaitu : a. Proposal diterima; b. Proposal diteruskan kepada Peer Reviewer; c. Proposal ditolak. Pasal 14 Proses seleksi RUKK, yaitu : 1.
Rapat Panel II memanfaatkan masukan dari Peer Reviewer. Proposal hasil seleksi Panel terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu : a. Proposal diterima ( diusulkan untuk dibiayai ); b. Proposal ditolak ( tidak diusulkan untuk dibiayai );
2.
Hasil rapat panel dengan penjelasannya akan disampaikan kepada pengusul oleh Kantor Menteri Riset dan Teknologi;
3.
Pengusul yang diterima proposalnya diharuskan menyusun desain riset untuk pelaksanaan risetnya secara rinci untuk mendapatkan tanggapan dan persetujuan dari Panelis yang berkenaan (jika diperlukan dapat dilaksanakan pertemuan) BAB VI PROPOSAL Bagian 7 SISTEMATIKA PROPOSAL Pasal 15
Proposal RUKK yang diajukan berisi : 1.
JUDUL RISET
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
16
2.
ABSTARK
3.
Pendahuluan
4.
Signifikasi penelitian
5.
Telaah kepustakaan
6.
Permasalahan penelitian yang diikuti dengan PERUMUSAN MASALAH dan pertanyaan penelitian (Research questions)
7.
kerangka teoritis (theoretical framework)
8.
Tujuan Penelitian
9.
Metodologi
10.
Pustaka Acuan
11.
JADWAL KEGIATAN
12.
BIAYA DAN RINCIAN BIAYA
13.
RIWAYAT HIDUP LENGKAP TIM PENELITI ( disampaikan terpisah dari research proposal). PETUNJUK PENYUSUNAN PROPOSAL Pasal 16
Petunjuk Umum penyusunan proposal, terdiri atas : 1.
Proposal harus disusun secara seksama mengikuti petujuk penyusunan proposal Riset Unggulan Bidang Kemasyarakatan dan Kemanusiaan;
2.
Penyimpangan dari petunjuk akan dapat mempengaruhi penilaian proposal. Pasal 17
Petunjuk Penulisan penyusunan proposal, terdiri atas : 1.
Proposal ditulis sesuai dengan format yang telah disediakan
2.
Diketik dengan huruf (Font) Temes New Roman, ukuran 12, spasi 1 1/2
3.
Diketik pada kerta ukuran A4
4.
(295 X 210 mm), dengan margin kiri 3 cm: Kanan 2,5 cm; atas 2,5 cm; dan bawah 3 cm. Pasal 18
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
17
Penjelasan Isi dan Sistematika penyusunan proposal, terdiri atas : I.
SAMPUL DEPAN (LAMPIRAN)
II.
JUDUL RISET
III.
ABSTRAK Tuliskan secara singkat-komprehensif signifikasi konseptual dari usulan riset, yang diikuti dengan penyajian latar belakang permasalahan, tujuan, dan kegunaan hasil riset bagi pembaharuan, pemaknaan kritis, dan pembumian perkembangan kemasyarakatan dan kemanusiaan serta metodologi yang akan digunakan untuk membedah riset ini.
IV. PENDAHULUAN Jelaskan alur piker pemilihan topik dan area riset yang mencakup :
V.
•
Latar belakang
•
Ruang Lingkup dan batas-batas Riset
•
Asumsi yang digunakan
•
Tujuan Umum Riset
TELAAH KEPUSTAKAAN Disyaratkan agar menyampaikan pula tinjauan kepustakaan (lterature review) dalam bidang yang dikaji atas riset-riset terdahulu yang ditelusuri. Hubungan antara hasil tinjauan kepustakaan dengan kerangka konseptual yang dikembangkan perlu diperlihatkan dengan jelas.
VI. KERANGKA KONSEPTUAL 1. Kemukakan kerangka teoritis yang dipakai dan deskripsikan hubungan antara masalah yang diteliti dengan kerangka tersebut serta hubungannya dengan penelitian terdahulu; 2. Perlu diperlihatkan hubungan antara variable dengan factor yang saling terkait (cohesive). VII. METODOLOGI 1.
Pendekatan yang dipakai
2.
Konsep dan definisi kerja
3.
Sumber dan teknik pengumpulan data
4.
Teknik analisa data
5.
Permasalahan dan limitasi data
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
18
6.
Populasi dan sample
7.
Penentuan daerah riset.
VIII. JADWAL KEGIATAN IX. BIAYA DAN RINCIAN BIAYA (lihat BAB IV Pasal 10 dan 11) X.
DATA TIM PENELITI ( lihat BAB V Pasal 12, 13 dan 14) Harus disampaikan dalam bundel terpisah dari proposal riset, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari proposal riset. DISAIN RISET Pasal 19
1.
Disain Riset akan disempurnakan setelah Proposal Diterima (lihat Proses dan Jadwal Seleksi, pasal 13 BAB V)
2.
Hal yang perlu diperhatikan dalan Disain Riset, yaitu : •
Penjelasan secara operasional pendekatan dan strategi yang akan diambil untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan riset dan pencapaian tujuan riset
•
Penjelasan secara rinci dan berturutan tahapan riset yang akan dilakukan dan kaitan antara tahapan satu dengan lainnya.
Hal ini untuk memudahkan pemantauan baik bagi peneliti maupun panel pakar sebagai evaluatornya. LAMPIRAN :
PENGAJUAN PROPOSAL BAGIAN II BAB VI
A.
BIDANG : RUKK A/B *) (PILIH SALAH SATU)
•
B.
JUDUL RISET
JADWAL KEGIATAN TAHUN 200… KEGIATAN/
NO
PENANGGUNG
BULAN
JAWAB
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
19
2
• C.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Peneliti I (Utama), II, III, Tidak menyebutkan nama
PEDOMAN RINCIAN BIAYA RISET UNGGULAN BIDANG KEMASYARAKATAN DAN KEMANUSIAAN
GAJI DAN UPAH (…%)
BIAYA
UNTUK 44 MINGGU (10 BULAN) MAKSIMUM 3 ORANG PENELITI*) 30 Jam x Rp 11.000,00 x 44 1 orang 15 Jam x Rp 11.000,00 x 44 2 orang Maksimum 3 Orang pembantu peneliti BAHAN (…%) MAKS. 10 % DARI TOTAL PERJALANAN; MAKS. 20 % DARI TOTAL LAIN-LAIN (…%) (MAKSIMUM 10 % DARI TOTAL) BIAYA TOTAL**) *)
75.000.000,00
Peneliti utama min. 20 jam, maks. 30 jam/minggu Peneliti lainnya min. 10 jam, maks. 15 jam/minggu Pembantu peneliti maks. 20 jam/minggu
**) Biaya total maks. Untuk 1 thn : Rp. 75.000.000,00 D.
ANGGARAN BIAYA DAN PENTAHAPAN
URAIAN GAJI DAN UPAH BAHAN PERJALANAN LAIN-LAIN JUMLAH TOTAL E.
THN I
THN II
THN III
JUMLAH
RINCIAN ANGGARAN TAHUN 200… (TAHUN I) 1. Gaji dan Upah
NO
PELAKSANA
JUMLAH
JUMLAH
HONOR /
PELAKSANA
JAM /
JAM
BIAYA
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
20
MINGGU 1. 2.
PENELITI TEKNISI
11.000 6.000 JUMLAH BIAYA
2. Bahan (Termasuk Atk) NO
NAMA BAHAN
VOLUME
BIAYA SATUAN
BIAYA
BIAYA SATUAN
BIAYA
JUMLAH BIAYA
3. Perjalanan NO
KOTA/TEMPAT TUJUAN
VOLUME
JUMLAH BIAYA 4. NO
LAIN-LAIN (ADMINISTRASI, PUBLIKASI DAN OPERASIONAL) URAIAN KEGIATAN
VOLUME
BIAYA SATUAN
BIAYA
JUMLAH BIAYA 5. NO
JUMLAH ANGGRAN TAHUN 2004 (TAHUN I) URAIAN KEGIATAN
VOLUME
BIAYA SATUAN
BIAYA
JUMLAH BIAYA KET. Usulan biaya Tahun II dan III tidak perlu perincian Gunakan lembar tambahan bila diperlukan F.
DATA PELAKSANAAN RUUK (DISAMPAIKAN TERPISAH DARI PROPOSAL RISET) JUDUL RISET Peneliti utama
:
NIP (Jika PNS)
:
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
21
Jenis Kelamin
:
Lama Riset
:
Tahun mulai Riset
:
2003
Total Biaya Riset
:
Rp.
Tahun I (2003)
:
Rp.
Tahun II (2004)
:
Rp.
Tahun III (2005)
:
Rp. ……….., ……… 2002 Peneliti Utama/
Pimpinan Lembaga
Penanggung Jawab
Penyelenggaraan Riset
Riset
Dekan/Kapuslit/Kapuslitbang*)
NIP/NRP
*)
pejabat yang berwenang (eselon II) Mengetahui, Pimpinan Unit Penyelenggara Riset
G.
RIWAYAT HIDUP (CV) TIM PENELITI (DISAMPAIKAN TERISAH DARI PROPOSAL RISET) 1. Biodata Peneliti Utama Peneliti Utama
:
(Nama Lengkap dan gelar) NIP (Jika PNS)
:
Kantor/Unit Kerja
:
Alamat Kantor / unit kerja
: Kode pos:
Telepon/faxs/E-mail
:
Lembaga Penyelenggara Riset: (Lembaga penanggung Jawab) Alamat Lembaga
: Kode pos:
Telepon/Faks/E-mail
:
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
22
2. Biodata Peneliti Utama dan Peneliti lainnya (mengemukakan hal-hal yang berkaitan langsung dengan riset) Nama Lengkap
:
NIP (Jika PNS)
:
Tempat/Tgl Lahir
:
Jenis Kelamin
:
Bidang Keahlian
:
Pendidikan (S1 ke atas) NO
TEMPAT PENDIDIKAN KOTA/NEGARA
TAHUN LULUS
BIDANG STUDI
3. Judul Riset NO
JUDUL RISET
Tahun
(Sebutkan maks. 4 riset yang dianggap paling baik dalam 5 thn terakhir, dan jika mungkin yang relevan dengan usulan riset, termasuk paten yang dimiliki atau usulan paten yang telah diajukan, baik paten maupun paten sederhana)
4. Pengalaman Riset NO
KARYA ILMIAH
TENAGA PENELITI maksimum 3 (tiga ) orang, terdiri atas : 1.
Tenaga Peneliti
NO a. b.
Nama lengkap
a.
Gelar kesarjanaan
a.
P/W
a. Unit
Bidang Keahlian b.
Pendidikan akhir b.
Alokasi waktu
kerja
dan Tugas dalam
(S1/S2/S3
(jam/minggu)
b. Lembaga
Riset 1.
a)
a)
a)
a)
2.
b) a)
b) a)
b) a)
b) a)
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
23
b) 2. NO
b)
b)
b)
Tenaga Pembantu Peneliti a. Nama lengkap
a. Gelar kesarjanaan
c.
c.
Bidang Keahlian Tugas
dan
a.
P/W
a. Unit kerja
Pendidikan akhir c. Alokasi waktu b. Lembaga (SLA/S1/S2/S3
(jam/minggu)
dalam
Riset 1.
a)
a)
a)
a)
2.
b) a)
b) a)
b) a)
b) a)
b)
b)
b)
b)
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
24
LAMPIRAN III NOMOR
: 71 /M/Kp/V/2004
TANGGAL : 28 MEI 2004 PADUAN UNTUK TIM PENILAI RUKK Pasal 1 Tim Penilai RUKK, yaitu : 1.
Tim Penilai RUKK terdiri dari sejumlah pakar yang memiliki keahlian dalam satu atau lebih disiplin ilmu Sosial dan Kemanusiaan;
2.
Penunjukan tim penilai dilakukan dengan Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi berdasarkan usulan dari Penanggung Jawab Program/Ketua Panel pakar RUUK;
3.
Dalam melaksanakan tugasnya, tim penilai akan dikelompokkan berdasarkan bidang ilmu, dimana masing-masing kelompok akan diketuai oleh seorang pakar yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu terebut;
4.
Jumlah kelompok bidang ilmu dan anggota tim penilai dari suatu bidang ilmu ditentukan oleh banyaknya proposal yang masuk dari bidang ilmu tersebut;
5.
Tim Penilai bekerja secara ad hoc, sesuai dengan proses dan jadwal seleksi sebagaimana tertera dalam Lampiran II BAB V Buku Pedoman ini;
6.
Dalam melakukan Seleksi, Monitoring dan Evaluasi, Tim Penilai akan menggunakan Panduan yang telah disiapkan oleh Pengelola/Sekretariat RUKK. Pasal 2
Tugas-tugas Utama Tim Penilai RUKK, yaitu : 1.
Menyeleksi Proposal RUKK sesuai dengan Bidang Ilmunya;
2.
Melakukan monitoring dan memberikan masukan/saran-saran perbaikan atas kegiatan riset yang sedang berjalan;
3.
Mengevaluasi hasil kegiatan riset pada akhir tahun berjalan;
4.
Membuat rekomendasi untuk menentukan dilanjutkan/tidaknya kegiatan riset.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
25
LAMPIRAN IV NOMOR
: 71 /M/Kp/V/2004
TANGGAL : 28 MEI 2004
PANDUAN UNTUK MONITORING DAN EVALUASI RUKK Bagian 1 MONITORING / PEMANTAUAN Pasal 1 Tugas dan Tanggung Jawab RUKK, yaitu : (1)
Monitoring / Pemantauan melaksanakan kegiatan yang ditujukan untuk memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan ristek;
(2)
Penanggung jawab RUKK akan menunjuk panel pakar yang berkesesuaian dengan bidang ilmu/topic riset untuk menjadi timpemantau;
(3)
hal-hal yang harus dilakukan oleh Tim Pemantau antara lain adalah : a. melihat kesesuaian antara yang telah dilakukan dengan rencana yang dibuat oleh tim peneliti sebelumnya; b. membahas problem yang dihadapi peneliti di lapangan dan memberikan alternatif / kemungkinan solusinya;
(4)
Pemantauan dilakukan setidak-tidaknya sekali dalam satu tahun, pada bulan ke enam tahun berjalan;
(5)
Tim pemantau terdiri dari setidak-tidaknya : a. 1 orang panel pakar bidang berkenaan b. 1 orang penanggung jawab / coordinator program dari KRT c. 1 orang anggota tim manajemen / secretariat RUKK;
(6)
Panel pakar akan memantau substansi riset, dan tim manajemen akan memantau teknisadministratif;
(7)
Pemantauan dilaksanakan di kota-kota dimana Lembaga Penanggung Jawab berada. Jika memungkinkan, baik dari segi waktu dan dana, maka pemantauan juga akan dilakukan langsung ke lokasi penelitian;
(8)
Tim Peneliti harus segera membuat perbaikan laporan sesuai dengan saran/masukan dari tim pemantau sebelum Seminar Evaluasi akhir Tahun berjalan.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
26
Pasal 2 Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Tim Pemantau RUKK, yaitu : 1.
Perkembangan/kemajuan
pelaksanaan
penelitian,
sebagaimana
dijanjikan
atau
direncanakan di awal tahun, yang dapat dilihat dari riset disain masing-masing penelitian; 2.
Jika terjadi penyimpangan dalam hal-hal substantif seperti : tujuan, sasaran perumusan masalah dan pendekatan serta metodologinya, tim pemantau perlu mendiskusikan hal ini dengan tim peneliti, dan memberikan jalan keluar/alternatif pemecahan masalah;
3.
Hasil kegiatan berupa : laporan sementara, publikasi, paper dalam seminar, yang ditulis sebagai hasil dari kegiatan penelitian RUKK;
4.
Penunjang riset : a. kerjasama antar tim peneliti yang terlibat didalamnya; b. kerjasama antar tim peneliti dengan lembaga penanggung jawab;
5.
Pendanaan/administrasi keuangan;
6.
Log Book (catatan penelitian) Pasal 3
Dokumen yang perlu dibawa dalam pemantauan RUKK, yaitu : 1.
Proposal awal
2.
Riset disain tahun berjalan
3.
Komentar-komentar panelis dalam seleksi proposal, riset disain, seminar evaluasi dan kunjungan (monev) sebelumnya. Pasal 4
Tanggung Jawab Tim pemantau RUKK, yaitu : (1)
membuat laporan kegiatan pemantauan yang berisi ; a. hasil diskusi dengan tim peneliti; b. evaluasi awal berdasarkan pemantauan progress-report; c. rekomendasi tindak lanjut;
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
27
(2)
menyerahkan hasil tersebut kepada coordinator RUKK, yang selanjutnya akan merangkum hasil pemantauan dari berbagai daerah dan menyampaikannya kepada anggota panel lainnya melalui secretariat. Bagian 2 EVALUASI AKHIR TAHUN BERJALAN Pasal 5
Evaluasi Akhir Tahun Berjalan, yaitu : 1.
Evaluasi dilakukan dengan menyelenggarakan Seminar Evaluasi Tahunan, yang dilaksanakan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan kegiatan berakhir (Bulan Oktober);
2.
Evaluasi substansi kegiatan dilakukan oleh Panrl pakar sesuai dengan bidang ilmu, sedangkan evaluasi teknis administrasi dilakukan oleh Pimpro dan Benpro bersama tim pengelola RUKK. Pasal 6
Tujuan melaksanakan Evaluasi Akhir Tahun Berjalan, yaitu : 1.
Melihat kemajuan dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan riset dengan rencana yang telah disusun sebelumnya (dinyatakan dalam Kerangka Acuan Riset);
2.
Menentukan kemungkinan pelaksanaan kegiatan riset dilanjutkan atau dihentikan untuk tahun berikutnya;
3.
Menentukan biaya yang diperlukan bila penelitian dapat dilanjutkan;
4.
Mendapatkan masukan untuk perbaikan program RUKK Pasal 7
Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Tim Peneliti RUKK, yaitu : 1.
Peneliti Utama menyampaikan 10 kopi Laporan riset dengan lampiran usulan biaya yang diperlukan untuk tahun berikutnya, selambat-lambatnya satu minggu sebelum kegiatan seminar berlangsung;
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
28
2. Peneliti Utama menyiapkan seluruh dokumen presentasi, mempresentasikan sendiri di depan panel pakar dan peserta seminar, bahwa penunjukan wakil untuk mempresentasikan hasil penelitian harus dilakukan dengan sepengetahuan/ijin Koordinator Program RUKKKRT; 3. Manajemen proyek menanggung biaya konsumsi selama pelaksanaan seminar berlangsung, sedangkan biaya akomodasi dan transportasi akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara; 4. Koordinator Program bersama Tim Pengelola Program RUKK menghubungi dan meminta kesediaan paneli berkenan, serta menyiapkan dokumen penilaian yang dipergunakan; 5. Dokumen-dokumen/format-format Kerta Kerja, dan lain sebagainya dapat. Bagian 3 EVALUASI AKHIR KEGIATAN Pasal 8 Laporan Akhir Peneliti RUKK, yaitu : 1.
Peneliti Utama yang dinyatakan telah selesai melaksanakan kegiatan riset, diharuskan menyusun dan menyampaikan Laporan Akhir Riset, yang meliputi kegiatan dan hasil riset secara keseluruhan, dari awal tahun pertama samapai akhir tahun riset;
2.
Laporan Akhir disampaikan selambat-lambatnya bulan Maret tahun berikutnya, sebanyak 5 kopi;
3.
Seminar Laporan akhir dilakukan dengan mengundang berbagai kalangan, pada bulan Mei;
4.
Publikasi atas hasil riset direkomendasikan paneli bagi topic-topik yang dianggap sangat layak untuk dipublikasikan;
5.
Bagi yang berhasil mempublikasikan di Jurnal Nasional/Internasional, disediakan insentif sebesar Rp. ……..
Bagian 4 MATRIKS PEMANTAUAN DAN EVALUASI RUKK TAHUN ….
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
29
Pasal 9 I.
PENELITI UTAMA JUDUL RISET : 1. KEMAJUAN RISET : SASARAN
REALISASI
MASALAH
PEMECAHAN
KETERANGAN
MASALAH
2. HASIL : YANG DINILAI
URAIAN/JUDUL
KETERANGAN/
PUBLIKASI/MAKALAH
TEMPAT PUBLIKASI
CERAMAH :
PUBLIKASI ILMIAH
3. LAIN-LAIN : a. PENUNJANG RISET URAIAN
TAHUN BERJALAN (200…) RENCANA REALISASI MASALAH
USULAN PEMECAH MASALAH
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
30
TENAGA PELAKSANA
BAHAN / ALAT
DANA
b. LOG BOOK :
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
31
LAMPIRAN V NOMOR
: 71 /M/Kp/V/2004
TANGGAL : 28 MEI 2004 PANDUAN UNTUK PENYELENGGARAAN PROGRAM RUKK Bagian 1 STRUKTUR ORGANISASI Pasal 1 (1)
ORGANISASI PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM INSENTIF
Menristek
Deputi
Tim Pengarah (SC)
Ass. Deputi
Koordinator Teknis
Ketua Panel Pakar
Pimpinan Proyek
TU
(2)
TU
TU
TU
Pengelola Sekretariat RUKK
Ketua Kel. Bid. Ilmu
Ketua Kel. Bid. Ilmu
Ketua Kel. Bid. Ilmu
ORGANISASI PENYELENGGARAAN PROGRAM RUKK
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
32
Menristek
Tim Pengarah (SC)
Ketua Panel Pakar
Koordinator Teknis
Pimpro
TU
TU
TU
Pengelola Sekretariat RUKK
Ketua Kel. Bid. Ilmu
Ketua Kel. Bid. Ilmu
Ketua Kel. Bid. Ilmu
Bagian 2 PENYELENGGARA PROGRAM pasal 2 Penyelenggara Program RUKK terdiri dari : 1.
Tim pengarah;
2.
Ketua Panel Pakar;
3.
Koordinator Teknis;
4.
Pemimpin proyek (PIMPRO);
5.
Pengelola/Sekretariat RUKK.
Pasal 3
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
33
(1)
Tim Pengarah (SC) Program RUKK, yaitu : a. para Deputi dan Staf Ahli Kementerian Riset dan Teknologi di bidang terkait, b. Sekjen DRN, c. Wakil dari LPND Ristek yang ditunjuk sebagai Pengelola Program, dan d.
(2)
Assisten deputi Urusan Perkembangan Ilmu-ilmu Sosial dan Kemanusiaan;
Tim Pengarah diketuai oleh Deputi Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan dan teknologi (DEPUTI I), yang dalam tugas sehari-harinya juga bertindak sebagai Penanggung-jawab Program. Wakil Ketua Tim Pengarah adalah : a. Wakil dari Lembaga Pengelola, setingkat Eselon I b. Sekretaris Tim Pengarah adalah Assisten Deputi Urusan Perkembangan Ilmu-ilmu Sosial dan Kemanusiaan;
(3)
Tim Pengarah bertemu sekurang-kurangnya tiga kali dalam setahun, yakni pada awal, pertengahan dan akhir tahun kegiatan;
(4)
Tugas dan fungsi Tim Pengarah adalah menggariskan Kebijakan Pokok Program RUKK, memonitor dan mengevaluasi relevansi Program RUKK dengan Kebijakan kementerian Riset dan teknologi. Pasal 4
Tugas Ketua Tim Pengarah Program RUKK, yaitu : 1.
Memberi pengarahan tentang penyusunan rencana kerja, mekanisme pelaksanaan dan anggaran, kepada Koordinator Teknis dan Pimpro;
2.
Mensinergikan pelaksanaan program dengan program-program sejenis;
3.
mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga yang mempunyai kesesuaian tugas, fungsi maupun kemampuan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka mengoptimalkan pengelolaannya;
4.
Memonitor kegiatan Program RUKK baik substantive maupun teknis administratif;
5.
Melaporkan kepada Menteri tentang pelaksanaan kegiatan;
6.
Menandatangani hasil seleksi Proposal dan Evaluasi Akhir sesuai dengan berita acara yang dibuat oleh Ketua Panel Pakar Pasal 5
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
34
Tugas Ketua Panel Pakar Program RUKK, yaitu : Ketua Panel Pakar Program RUKK adalah salah seorang Deputi (Eselon I) di Kementerian Riset dan Teknologi yang memiliki keahlian dalam satu atau lebih disiplin Ilmu Sosial dan Kemanusiaan. Pasal 6 Tugas-tugas Ketua Panel Pakar, yaitu : 1.
Memberikan masukan kepada Penanggung Jawab program RUKK tentang nama anggota Panel pakar yang sesuai dengan bidang ilmu dari Proposal yang akan diseleksi dan dievaluasi;
2.
Mengetuai tim penilai dalam seleksi proposal dan evaluasi;
3.
Melaporkan berita acara hasil seleksi dan evaluasi kepada Penanggung Jawab program RUKK. Pasal 7
Koordinator Teknis Program RUKK merupakan Asisten Deputi Urusan Ilmu-ilmu Sosial dan kemanusiaan Kementerian Riset dan Teknologi. Pasal 8 Tugas-tugas Koordinator Teknis, yaitu : 1.
Menyusun rencana kerja, mekanisme pelaksanaan dan anggaran serta mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas harian Program RUKK sesuai dengan arahan Ketua Tim Pengarah (SC);
2.
mengkomunikasikan masukan-masukan dari Ketua Panel Pakar kepada Pengelola / Sekretariat dan Pimpinan proyek;
3.
Melaporkan kegiatan=kegiatan harian (day to day activities) kepada Penanggung Jawab program
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
35
Pasal 9 Pengelola/Sekretariat Program RUKK 1.
Pengelola / Sekretariat Program RUKK adalah Lembaga Penelitian Non Departemen (LPND) Ristek yang mempunyai core competence di bidang Ilmu-ilmu Sosial dan Kemanusiaan;
2.
Penunjukan LPND sebagai Pengelola / Sekretariat didasarkan atas SK Menteri Riset dan Teknologi;
3.
Kepala LPND selanjutnya menunjuk jajarannya yang akan bertugas sebagai Penanggung jawab Pengelola / Sekretariat Program RUKK. Pasal 10
Tugas-tugas Pengelola/Sekretariat Program RUKK, yaitu : 1.
Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan proses seleksi, monitoring dan evaluasi Program RUKK, Termasuk di dalam kegiatan ini antara lain, yaitu : a. penyusunan TOR dan pembahasan dananya; b. penyelenggaraan seleksi, monitoring dan evaluasi serta rapat-rapat Panel Pakar; c. penyebarluasan informasi termasuk Buku Panduan telah disiapkan oleh Koordinator Program;
2.
3.
Bersama Pimpro dan Benpro menyiapkan dokumen-dokumen berupa : •
Kontrak riset,
•
SK Menristek (Penunjukan panel Pakar, Penelitian yang dibiayai, dll.),
•
Surat Pemberitahuan Hasil seleksi dan hasil Evaluasi;
Lain-lain kegiatan kesekretariatan. Pasal 11
Pemimpin Proyek RUKK adalah 1. Pemimpin Proyek (Pimpro) RUKK adalah salah satu seorang Kepala Bidang yang berada di bawah Asisten deputi Urusan perkembangan Ilmu-limu Sosial dan Kemanusiaan; 2. Penunjukan Pimpro didasarkan atas SK menteri Riset dan Teknologi;
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
36
3. Tugas dan tanggung jawab Pimpro RUKK mengikuti aturan sebagaimana ditetapkan dalam Keppres No.17 dan Keppres No. 18; 4. Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpro dibantu oleh seorang Bendahara Proyek (Benpro) dan staf administrasi; 5. Dibawah koordinasi Koordinator Teknis, Pimpro dan Benpro bersama Pengelola Program menyusun rencana kerja dan mekanisme pelaksanaan dan anggaran sesuai peraturan yang berlaku; 6. Selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana ditetapkan dalam Keppres No. 17 dan Keppres No. 18, Pimpinan Proyek RUKK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Menyiapkan dokumen-dokumen seperti : -
kontrak riset;
-
SK Menristek (Penunjukan Panel Pakar, Penelitian yang dibiayai, dll.)
b. Surat Pemberitahuan Hasil Seleksi dan hasil Evaluasi, yaitu : -
Bersama Benpro dan Sekretariat RUKK, menhevaluasi usulan anggaran penelitian yang diajukan oleh timpeneliti, dan memonitor kesesuaian penggunaannya.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
37