Keputusan Direksi No. 111/KPTS/2004 Tgl. 19 Juli 2004 Tentang Pedoman Pengumpulan Tol
KEPUTUSAN DIREKSI PT JASA MARGA (PERSERO) DIREKSI PT JASA MARGA (PERSERO) NOMOR :113/KPTS/2004 TENTANG PERATURAN DISIPLIN KARYAWAN DIREKSI PT JASA MARGA (PERSERO)
Menimbang
: a. Bahwa dalam rangka lebih memperjelas pengaturan dan peningkatan penegakan disiplin Karyawan serta Pembinaan Karyawan, maka di pandang perlu menyempurnaKan Peraturan Disiplin Karyawan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: 08/KPTS/2001 tanggal 25 Januari; b. Bahwa hal sebagaimana tersebut butir a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Direksi.
Mengingat
:1.
Anggaran Dasar sebagaimana terakhir telah diumumkan dalam Tambahan Nomor 7650 dari Berita Negara Republik Indonesia Nomor 104 tanggal 29 desember 1998,
dan
ralat Akta
Perubahan
Anggaran
Dasar
yang
-
diumumkarn dalam Tambahari Nomor 7650 c dari Berita Negara Republik lndonesia Nomor 72 tanggal 7 September 1999; 2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 331/KMK.05/2001 tanggal 23 Mei 2001 Jo. Keputusan Menteri Pendayagunaan BUMN RI Nomor Kep-073/M-PBUMN/1998 tanggal 1 Oktober 1998, tentang Pemberhentian don Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga serta Surat dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor S-458/MBU/2003 tentang Pelaksanaan tugas anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga tanggal 1 Oktober 2003 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan; 4. Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor: 08/KPTS/2001 tanggal 25 Januari 2001 tentang Peraturan Disiplin Karyawan.
Memperhatikan: Kesepakatan Kerja Bersama 2003 - 2005 antara PT Jasa Marga (Persero) dengan Serikat Karyawan Jasa Marga.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: KEPUTUSAN DIREKSI PT JASA MARGA (PERSERO)TENTANG PERATURAN DISIPLIN KARYAWAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian
Dalam Keputusan Direksi ini yang dimaksud dengan :
a. Perusahaan adalah PT Jasa Marga (Persero); b. Direksi adalah Direksi Perusahaan; c. Karyawan adalah orang yang terikat hubungan kerja dengan Perusahaan dan telah memenuhi syarat syarat yang ditentukan dan diangkat oleh Pimpinan Perusahaan serta diberikan imbalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. Peraturan Disiplin Karyawan adalah peraturan perusahaan yang mengatur Kewajiban, Larangan, dan Hukuman Disiplin bagi Karyawan e. Kewajiban adalah perbuatan (sikap, tingkah laku dun tindakan Karyawan) yang ditetapkan Perusahaan yarig wajib ditaati dan dipatuhi oleh Karyawan derni untuk kebaikan Karyawan yang bersangkutan dan Perusahaan; f. Larangan adalah perbuatan (sikap, tingkah laku dan tindakan Karyawan) yang ditetapkan Perusahaan yang dilarang dilakukan oleh Karyawan karena dapat berakibat buruk terhadap Karyawan yang bersangkutan atau orang lain maupun Perusahaan; g. Hukuman Disiplin adalah Sanksi yang bersifat administratif yang dijatuhkan kepada Karyawan yang melakukan Pelanggaran Disiplin; h. Sanksi adalah tindakan penghukuman yang dijatuhkan kepada Karyawan yang melakukan Pelanggaran disiplin; i.
Ancaman Sanksi adalah pedoman penjatuhan sanksi ringan atau berat yang dapat dijatuhkan pada Karyawan sesuai dengnn tingkat Pelanggaran Disiplin dan proses pembuktian Peianggaran Disiplin;
j.
Tingkat Pelanggaran Disiplin adalah koridor bobot pelanggaran yang terdiri dari Pelanggaran Disiplin ringan dan berat.
k. Proses pembuktian Pelanggaran Disiplin adalah sistem atau mekanisme tata cara pembuktian dan penjatuhan sanksi atas pelanggaran disiplin; l.
Pelanggaran Disiplin adalah setiap Ucapan, Tulisan atau Perbuatan Karyawan yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Karyawan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
m. Ucapan adalah satiap kata-kata yang diucapkan di hadapan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman dan alat komunikasi lainnya; n. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk Tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan dan lain-lain yang serupa dengan itu; o. Perbuatan adalah setiap sikap, tingkah laku, dan tindaakan Karyawan;
p. Pejabat Yang Berwenang Menghukum adalah Pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin ; q. Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum adalah atasan langsung dari pejabat Yang Berwenang Menghukum; r.
Peraturan Kerja adalah peraturan yang ditetapKan oleh Pejabat yang Berwenang atau pemegang jabatan lainnya yang berwenang mengenai pelaksanaan pekerjaan atau yang ada hubungannya dengan pekerjaan.
s. Dewan Pertimbangan Disiplin Karyawan adalah dewan yang bertugas memberikan telaahan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum atas pelanggaran disiplin yang telah dilakukan oleh Karyawan dan kepada Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum atas keberatan Hukuman Disiplin yang diajukan Karyawan. t.
Jabatan Struktural adalah Karyawan yang menduduki Jabatan Manajerial sesuai dengan struktur organisasi Kantor Pusat/Kantor Cabang/Kantor Proyek.
u. Serikat Karyawan adalah organisasi Serikat Karyawan Jasa Marga yang beranggotakan Karyawan Perusahaan ycng diakui oleh Perusahaan dan terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja.
Pasal 2 Azas, Maksud dan Tujuan
(1)
Azas Peraturan Disiplin Karyawan sebagai alat Penibinaan disiplin, Penegakkan aturan. Disiplin, Pemahaman Hak dan Kewajiban serta penetapan Sanksi yang setimpal dengan Pelanggarannya.
(2)
Maksud Peraturan Disiplin Karyawan sebagai pedoman bagi seIuruh Karyawan dalam bersikap, bertindak serta berperilaku didalam dan diiuar Perusahaan serta sebagai dasar bagi Pejabat Yang Berwenang dalarn memproses Pelanggaran Disiplin.
(3)
Tujuan Peraturan Disiplin Karyawan untuk memelihara, mendidik, dan memperbaiki disiplin Karyawan dalam mencapai efisiensi dan produktifitas Perusahaan.
Pasal 3 Ruang Lingkup
Ruang Lingkup Peraturan Disiplin Karyawan meliputi : 1. Kewajiban dan larangan 2. Hukuman Disiplin 3. Proses Penjatuhan Hukurnan Disiplin
Pasal 4 Kewajiban
Setiap Karyawan diwajibkan: 1.
Mentaati jam kerja;
2.
Berpakaian rapi selama jam kerja dan wajib mernakai pakaian dinas yang telah ditentukan serta mengikuti sepenuhnya ketentuan ketentuan penggunaan pakaian dinas beserta kelengkapannya,
3.
Bersikap, bertindak dan berperilaku simpatik, sopan santun terhadap sesama Karyawan, pelanggan maupun masyarakat;
4.
Bersikap dan bertindak profesional dalam bekerja;
5.
Mengutamakan keperrtingan Perusahaan di atas kepentingan golongan atau diri sendiri;
6.
Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat, Perusahaan dan Karyawan;
7.
Mengangkat dan menaati sumpah atau ianji Karyawan dan sumpah atau janji jabatan berdasarkan ketentuan Perusahaan yang berlaku;
8.
Menyimpan rahasia Perusahaan dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
9.
Menggunakan dan memelihara barang-barang milik dan atau barang-barang yang berada dibawah penguasaan Perusahaan dengcn sebaik-baiknya;
10.
Segera melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui hal-hal yang dapat membahayakan Perusahaan, terutama dibidang keamanan, keuangan dan material;
11.
Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Perusahaan baik yang langsung menyangkut tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;
12.
Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Kerja yang telah ditentukan dengan penuh pengabdian, kasadaran dan tanggung jawab;
13.
Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Perusahaan;
14.
Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan diantara sesama Karyawan;
15.
Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
16.
Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada pelanggan dan atau masyarakat menurut bidang tugasnya masing-mnsing;
17.
Bertindak dan bersikap tegas, adil serta bijaksana terhadap bawahan dalam pelaksanaan tugasnya;
18.
Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas dan mendorong bawahan untuk meningkatkon prestasi serta memberi kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier;
19.
Menjadi dan memberi contoh serta teladan yang baik terhadap bawahan dala m pelaksanaan tugasnya;
20.
Saling menghormati antara sesama pemeluk agama yang diakui Negara Kesatuan Republik Indonesia;
21.
Menjadi teladan sebagal warga negara yang baik dalam masyarakat;
22.
Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan Perusahaan yang berlaku;
23.
Merasa ikut memiliki Perusahaan dan bertanggung jawab atas kelangsungannya dengan berusaha untuk turut memajukan, mengamankan dan menjaga nama baik Perusahaan;
24.
Selalu peka terhadap perkembangan, keluhan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa jalan tol;
25.
Memproses dan menyelesaikan dengan segera apabila menerima laporan menyangkut Pelanggaran Disiplin Karyawan
26.
Melaporkan secara tertulis kepada Perusahaan apabila terjadi perubahan status dan susunan keluarga paling lambat satu bulan sejak terjadinya perubahan tersebut;
27.
Setiap Karyawan yang menduduki Jabatan Struktural waiib membuat Sasaran Kerja dan penilaian prestasi Karyawan yang menjadi bawahannya, sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal5 Larangan Setiap Karyawan dilarang : 1.
Meninggalkan kantor pada jam kerja tanpa izin atau sepengetahuan atasan Karyawan yqng bersangkutan
2.
Mencampuri tugas atau pekerjaan yang bukan menjadi tugasnya, sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain maupun Perusahaan serta dapat menimbulkan konflik;
3.
Melalaikan pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya;
4.
Menolak melaksanakan pekerjaan kedinasan dari Pejabat atau atasan, kecuali apabila diketahui bahwa perintah Pejabat atau atasan yang dimaksud : a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Membahayakan atau merugikan Perusahaan 5.
Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat, Perusahaan dan atau Karyawan;
6.
Menyalahgunakan wewenang atau jabatan
7.
Menjadi Karyawan atau bekerja untuk Perusahaan Iain tanpa izin tertulis dari Direksi;
8.
Melakukan Perbuatan yang bersifat teknik tanpa hak terhadap peralatan dan kelengkapan operasional tol dan atau peralatan keria lainnya sehingga menyebabkan kerugian Perusahaan dan atau pernakai jalan tol
9.
Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap atasan, bawahannya, dan atau sesama rekan kerja atau orang lain di dalam maupun di Iuar lingkungan kerjanya;
10.
Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau merugikan Perusahaan;
11.
Bertindak sewenang-wenang terhadap atasan, bawahan, sesama Karyawan dilingkungan kerjanya.
12.
Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
13.
Menghalangi berjalannya tugas pekerjaan;
14.
Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk merapatkan pekerjaan atau pesanan dari Perusahaan dengan maksud mendapat keuntungan pribadi;
15.
Membawa, menyimpan dan menggunakan senjata tajam atau senjata api di dalam lingkungan Perusahaan tanpa hak atau izin;
16.
Membuat, membawa atau mengedarkan atau menyebarkan dan menempelkan selebaran atau surat-surat ke dalam dan ke luar Lingkungan Perusahaan tanpa izin pejabat yang berwenang;
17.
Melakukan Perbuatan yang berakibat pada pemborosan keuangan dan atau kerugian Perusahaan;
18.
Dengan sengaja atau kecerobohan merusak, merugikan atau membiarkan diri atau teman sekerja dalam keadaan bahaya;
19.
Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik dan atau yang berada dibawah penguasaan Perusahaan;
20.
Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menggandakan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik dan atau yang berada dibawah penguasaan Perusahaan secara tidak sah;
21.
Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntunqan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan;
22.
Mencemarkan nama baik Perusahaan serta menjatuhkan kepercayaan publik atau pelanggan sebagai akibat perbuatan : a. Melakukan pungutan secara tidak sah dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau pihak lain sehingga merugikan masyarakat dan Perusahaan; b. Menyalahgunakan bukti tanda transaksi; c. Menghalangi, menghambat dan/atau membuat tidak lancarnya pelaksanaan tugas operasional. d. Melakukan permainan atau pertaruhan dalam bentuk perjudian di dalam maupun diluar lingkungan Perusahaan e. Meminum minuman keras, obat terlarang yang memabukkan di dalam atau diluar lingkungan Perusahaan; f.
Melakukan perzinahan;
g. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu kerukunan rumuh tangga Karyawan sendiri, sesama Karyawan atau orang lain; h. Membawa dan memperdagangkan barang terlarang di dalam lingkungan Perusahaan maupun diluar
Perusahaan 23.
Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Perusahaan yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
24.
Melakukan perkelahian dengan sesama Pejabat atau Karyawan di dalam atau diluar lingkungan Perusahaan atau dengan pihak luar didalam lingkungan Perusahaan;
25.
Melakukan tindak pidana didalam dan atau diluar lingkungan Perusahaan;
26.
Melakukan penganiayaan, menghina secara kasar atau mengancam Direksi atau keluarga Direksi, Pejabat atau keluarga Pejabat, Karyawan atau keluarga Karyawan;
27.
Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Perusahaan atau kepentingan Negara;
28.
Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah.
BAB II HUKUMAN DISIPLIN Pasal 6 Tingkat-Tingkat Pelanggaran Disiplin
Sesuai bobot pelanggarannya, maka Pelanggaran Disiplin dibagi kedalam tingkatan sebagai berikut: (1)
Pelanggaran Disiplin tingkat I : 1. Mangkir 1 (satu) dan atau 2(dua) hari kerja tanpa keterangan yang sah 2. Terlambat masuk kerja dan atau meninggalkan pekerjaan melebihi 60 jarn / bulan; 3. Tidak mentaati ketentuan penggunaan pakaian dinas beserta kelengkapannya; 4. Bersikap, bertindak dan berperilaku tidak simpatik serta tidak sopan terhadap sesama Karyawan, pelanggan maupun masyarakat; 5. Menunjukan sikap dan tindakan yang tidak profesional dalam bekerja; 6. Tidak menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik; 7. Tidak melaporkan secara tertulis kepada Perusahaan apabila terjadi perubahan status dan susunan keluarga paling lambat satu bulan sejak terjadinya perubahan tersebut; 8. Mencampuri tugas atau pekerjaan yang bukan menjadi tugasnya, sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain maupun Perusahaan serta dapat menimbulkan konflik; 9. Pejabat Struktural tidak rnembuat sasaran kerja dan penilaian kepada bawahannya.
(2)
Pelanggaran Disiplin Tingkat II : 1.
Melakukan pengulangan pelanggaran disiplin tingkat I
2.
Mangkir selama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan yang sah
3.
Melalaikan pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya yang mengakibatkan kerugian Perusahaan;
4.
Menolak melaksanakan pekerjaan kedinasan dari Pejabat atau atasan kecuali apabila diketahui bahwa perintah Pejabat atau atasan yang dimaksud : a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku b. Membahayakan atau merugikan Perusahaan
5.
Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan rnartabat, Perusahaan dan atau Karyawan;
6.
Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap atasan, bawahannya, dan atau sesama rekan kerja atau orang lain didalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
7.
Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan, atau sesama karyawan di lingkungan kerjanya.
8.
Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi
atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani; 9.
Menghalangi berjalannya tugas pekerjaan;
10. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan dari Perusahaan dengan maksud mendapat keuntungan pribadi atau kelompok; 11. Membuat, membawa atau rnengedarkan atau menyebarkan dan menempelkan selebaran atau surat-surat ke dalam dan ke luar lingkungan Perusahaan tanpa izin pejabat yang berwenang; 12. Memberikan pelayanan tidak baik kepada pelanggan dan atau masyarakat menurut bidang tugasnya masingmasing 13. Tidak bertindak dan bersikap tegas, adil dan bijaksana terhadap bawahan dalam pelaksanaan tugasnya.
(3)
Pelanggaran Disiplin Tingkat III : 1.
Melakukan pengulangan perbuatan pelanggaran disiplin tingkat I dan atau tingkat IIl;
2.
Mangkir selama 4 (empat) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan yang sah
3.
Menolak tugas kedinasan serta tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Kerja yang telah ditentukan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
4.
Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan diri sendiri, orang lain, kelompok atau golongan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan.
5.
Mencemarkan nama baik Perusahaan serta menghilangkan kepercayaan publik atau pelanggan sebagai akibat perbuatan : a. Melakukan pungutan secara tidak sah dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri, orang lain, kelompok atau golongan sehingga merugikan masyarakat dan Perusahaan; b. Menyalahgunakan bukti tanda transaksi; c. Menghalangi, menghambat dan/atau membuat tidak lancarnya pelaksanaan tugas operasional. d. Membawa dan memperdagangkan barang terlarang di dalam lingkungan Perusahaan maupun di luar Perusahaan
6.
Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Perusahaan yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
7.
Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, kelompok atau golongan;
8.
Melakukan perkelahian dengan sesama Pejabat atau Karyawan di dalam atau di luar lingkungan Perusahaan atau dengan pihak luar didalam lingkungan Perusahaan;
9.
Menjadi Karyawan atau bekerja untuk Perusahaan lain tanpa izin tertulis dari Direksi
10. Menyalahgunakan wewenang atau jabatan untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, kelompok atau golongan; 11. Melakukan Perbuatan yang bersifat teknik tanpa hak terhadap peralatan dan kelengkapan operasional tol dan atau peralatan kerja lainnya sehingga menyebabkan kerugian Perusahaan dan atau pemakai jalan tol; 12. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja yang dapat merimbulkan benturan kepentingan dan/atau merugikan Perusahaan.
(4)
Pelanggaran Disiplin Tingkat IV : 1.
Melakukan pengulangan perbuatan pelanggaran disiplin tingkat I, II dan atau tingkat III;
2.
Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang atau uang milik Perusahaan;
3.
Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Perusahaan;
4.
Mabuk, meminum-minuman keras yang memabukkan, menyimpan, memakai, dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
5.
Melakukan perbuatan asusila atau melakukan perjudian di lingkungan kerja;
6.
Menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi ternan sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja;
7.
Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
8.
Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan;
9.
Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
10.
Membongkar atau membocorkan rahasia Perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau
11.
Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan Perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
12.
Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik dan atau yang berada di bawah penguasaan Perusahaan;
13.
Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menggandakan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik dan atau yang berada dibawah penguasaan Perusahaan secara tidak sah;
14.
Membawa, menyimpan dan menggunakan senjata tajam, senjata api atau bahan peledak di dalam lingkungan Perusahaan tanpa hak atau izin;
15.
Mangkir selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
16.
Melakukan tindak pidana di dalam dan atau di luar lingkungan Perusahaari. Pasal 7 Tingkat dan Bentuk Hukuman Disiplin
(1)
Tingkat Hukuman Disiplin terdiri dari : a. Hukuman Disiplin Ringan; b. Hukuman Disiplin Sedang; c. Hukuman Disiplin Berat.
(2)
Bentuk Hukuman Disiplin Ringan berupa Surat Peringatan Pertama
(3)
Bentuk Hukuman Disiplin Sedang terdiri dari : a. Surat Peringatan Kedua; b. Surat Peringatan Ketiga.
(4)
Bentuk Hukuman Disiplin Berat berupa Pemutusan Hubungan Kerja.
(5)
Jangka waktu berlakunya hukuman disiplin sebagaimana dirnaksud ayat (2) can (3) Pasal ini adalah 6 (enam) bulan.
Pasal 8 Ancaman Sanksi
(1)
Kepada Karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, diberikan hukuman disiplin dengan ancaman sanksi sebagai berikut :
a.
Pelanggaran Disiplin Tingkat I, diancam Hukuman Disiplin Ringan dengan sanksi berupa pemberian Surat Peringatan pertama;
b.
Pelanggaran Disiplin Tingkat II, diancam Hukuman Disiplin Sedang dengan sanksi berupa pemberian Surat Peringatan ke dua;
c.
Pelanggaran Disiplin Tingkat III, diancam Hukuman Disiplin Sedang dengan sanksi berupa pemberian Surat Peringatan ke tiga;
d.
Pelanggaran Disiplin Tingkat IV, diancam Hukurnan Disiplin Berat dengan sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja.
(2)
Terhadap karyawan yang melakukan pengulangan Perbuatan dan atau Pelanggaran Disiplin lainnya yang diancam dengan hukuman disiplin sama atau lebih berat, sebelum melewati jangka waktu 6 (enam) bulan sebagairnana dimaksud ayat (1) huruf a, b dan c Pasal ini, dikenakan hukuman disiplin yang lebih berat.
(3)
Tanpa mengurangi ancaman sanksi sebagaimana ayat (1), pengenaan hukuman disiplin terhadap pelaku, harus menggali dan mempertimbangkan unsur motif, akibat yang ditimbulkan dan pertimbangan rasa keadilan pejabat yang Berwenang Menghukum sehingga suatu perbuatan Pelanggaran Disiplin, dapat diancam hukuman yang lebih ringan maupun lebih berat dari ancaman hukumannya.
Pasal9 Karyawan Yang Sedang Dalarn Proses Pemeriksaan Pihak Berwajib
(1)
Dalam hal Karyawan ditahan oleh pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan Perusahaan maka Perusahaan tidak wajib membayar penghasilan, tetapi wajib memberikari bantuan kepada keluarga Karyawan yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut :
(2)
a.
Untuk 1 orang tanggungan
: 25% (dua puluh lima perseratus) dari penghasilan;
b.
Untuk 2 orang tanggungan
: 35% (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan;
c.
Untuk 3 orang tanggungan
: 45% (ernpat puluh lima perseratus) dari penghasilan;
d.
Untuk 4 orang tanggungan atau lebih : 50% (lirna puluh perseratus) dari penghasilan.
Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam) bu lan takwin terhitung sejak hari pertama Karyawan ditahan oleh pihak yang berwajib.
(3)
Selain bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Perusahaan dapat memberikan bantuan hukum kepada Karyawan yang sedang dalam proses pemeriksaan oleh pihak berwajib.
(4)
Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana sehagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)
Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidara sebelum masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini berakhir dan Karyawan dinyatakan tidak bersalah, maka Perusahaan mempekerjakan Karyawan kernbali, tetapi apabiia dari Peraturan Disiplin Karyawan tersebut terbukti telah melakukan Pelanggaran Disiplin, maka Karyawan yang bersangkutan dapat dikenakan Hukuman Disiplin.
(6)
Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan Karyawan dinyatakan bersalah, maka Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Karyawan yang bersangkutan.
(7)
Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) Pasal ini dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
(8)
Karyawan yang telah diperiksa oleh pihak yang berwajib dan mendapatkan putusan bebas, tetapi dari segi administrasi Karyawan tersebut telah melakukan Pelanggaran Disiplin, maka Karyawan yang bersangkutan tetap dapat dikenakan Hukuman Disiplin.
(9)
Karyawan yang sedang diproses oleh pihak yang berwajib atau pihak pengadilan, maka pejabat yang mengelola sumber daya manusia pada unit kerja yang terkait, wajib memonitor secara seksama proses penanganannya.
(10)
Proses monitoring sebagairnana dimaksud ayat (9) Pasal ini dapat dilakukan secara resmi dengan mengirim surat kepada pihak yang berwajib atau pihak pangadilan tentang perkembangan penanganannya atau konsultasi langsung dan dilaporkan secara berkala setiap bulan kepada Pejabat Yang Berwenang Menghukum.
Pasal 10 Laporan Perusahaan Kepada Pihak Yang Berwajib Atas Tindakan Pelanggaran Disiplin Karyawan
(1)
Perusahaan akan melaporkan Karyawan yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berat yang berkaitan dengan tindak pidana kepada pihak yang berwajib,
(2)
Tata cara pelaporan, hak dan kewajiban Karyawan yang dilaporkan Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur kemudian dalam Keputus an Direksi tersendiri.
Pasal 11 Tindakan Sela
(1)
Tindakan Sela adalah sualu tindakan yang bersifat sementara sebelum ditetapkan keputusan Hukuman Disiplin atau selarna menjalani proses pemeriksaan;
(2)
Tindakan sela dapat dijatuhkan kepada Karyawan yang diduga rnelakukan Pelanggaran Disiplin berat atau yang sifat pelanggarannya berkaitan dengan proses peradilan.
Pasal 12 Bentuk Tindakan Sela (1) (2)
Bentuk tindakan sela berupa skorsing dan non aktif Tujuan tindakan sela adalah: (a) Untuk kepentingan peradiIan dan Perusahaan; (b) Terciptanya ketertiban dilingkungun kerja; (c) Menjamin kejernihan pemeriksaan yang sedang diselenggarakan; (d) Menunggu penetapan Hukuman Disiplin;
Pasal 13 Skorsing
(1)
Skorsing adalah pembebasan sementara Karyawan dari tugas pekerjaan karena Karyawan tersebut sedang dalam proses pemeriksaan oleh pihak yang berwaiib yang berakibat tidak dapat melaksanakan tugasnya;
(2)
Jangka waktu skorsing sebagaimana dimaksud ayat (1) selama 3 bulan dan dapat diperpanjang apabila proses pemeriksaan belum selesai;
(3)
Bagi Karyawan yang sedang menjalani masa skorsing, penghasilan yang dibayarkan pada yang bersangkutan adalah 75% dari penghasilan yang seharusnya diterirna untuk jangka waktu paling lama 6 bulan sedangkan hak-hak lainnya tetap diberikan kepada Karyawan yang bersangkutan.
(4)
Karyawan yang menjalani Skorsing, namun tidak ditahan pihak yang berwajib tetap harus hadir di Kantor.
Pasal 14 Non Aktif
(1)
Non akiif adalah pembebasan sementara Karyawan dari tugas pekerjaan yang dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan intern Perusahaan karena Karyawan yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran disiplin berat.
(2)
Jangka waktu penonaktifan untuk kepentingan pemeriksaan intern Perusahaan dibatasi paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja dan tidak dapat diperpanjang.
(3)
Karyawan yang menjalani status non aktif yang perkaranya belum mendapat putusan Hukuman Disiplin dari Pejabat Yang Berwenang Menghukum, tetap harus hadir di Kantor.
(4)
Selama menjalani penonaktifan, Karyawan yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar 75% dari penghasilan yang seharusnya diterima sampai dengan. Pejabat yang Berwenang Menghukum mengeluarkan keputusan atau paling lama 6 bulan.
Pasal 15 Dewan Pertimbangan Disiplin Karyawan
(1)
Dalam rangka memenuhi rasa keadilan Karyawan, maka Perusahaan membentuk Dewan Pertimbangan Disiplin Karyawan yang beranggotakan 5 (lima) orang Karyawan dengan jabatan serendah-rendahnya Kepala Sub bagian.
(2)
Dewan Pertimbangan Disiplin Karyawan bertugas untuk memberikan telaahan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pejabat, yang berwenang menghukum atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Karyawan serta atas keberatan yang diajukan oleh Karyawan terhadap Hukuman Disiplin yang diancam hukuman Pemutusan Hubungan Kerja;
(3)
Dewan Pertimbangan Disiplin Karyawan terdiri dari Dewan Pertirnbangan Disiplin Karyawan Tingkat I dan Tingkat II.
(4)
Dewan Pertimbangan Disiplin Karyawan Tingkat II yang berkedudukan di Kantor Cabang bertugas untuk memberikan telaahan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang menghukum atas pelanggaran disiplin yang diancam Hukuman Disiplin berat berupa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Karyawan kantor Cabang Golongan VII don VIII.
(5)
Dewan Pertimbangan Disiplin Karyawan Tingkat II yang berkedudukan di Kantor Pusat bertugas untuk memberikan telaahan, pertimbangnn dan rekornendasi kepada Pejabat yang berwenang menghukum atas pelanggaran disiplin yang diancam Hukuman Disiplin berat berupa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Karyawan Kantor Pusat/Proyek dan Karyawan Kantor Cabang Golongan II s.d VI.
(6)
Dewan Pertimbangan Disiplin Karyawan TingKat I berkedudukan di Kantor Pusat bertugas untuk memberikan telaahan, pertimbangan dan rekomendasi atas keberatan yang diajukan oleh Karyawan yang terkena Hukuman Disiplin berupa Pemutuusan Hubungan Kerja.
(7)
Khusus untuk anggota Dewan Pertimbangan Disiplin Karyawan Tingkat I, jabatan serendah-rendahnya Kepala Biro/Divisi/Satuan/ Unit.
(8)
Dewan Pertimbangan Disiplin Karyawan dapat menghadirkan Serikat Kerja Karyawan, apabila dipandang perlu.
(9)
Dewan Pertimbangan Disiplin Karyawan wajib memberikan kesempatan kepada Karyawan yang diduga melakukan pelanggaran disiplin yang diancam Hukuman Pemutusan Hubungan Kerja untuk melakukan pembelaan diri dengan didampingi Serikat Karyawan;
(10)
Pembentukan Dewan Pertimbangan Disiplin Karyawan dan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Disiplin Karyawan akan ditetapkan dalam Surat keputusan tersendiri.
Pasal 16 Pembelaan Diri Karyawan
Karyawan yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin yang diancam Hukuman berat berhak melakukan pembelaan diri dihadapan Dewan Pertimbangan Disiplin Karyawan dengan didampingi wakil dari Serikat Karyawan.
Pasal 17 Penetapan Hukuman Disiplin
(1)
Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Karyawan, yang melakukan Pelanggaran Disiplin tidak harus dimulai dari tingkat dan jenis Hukuman Disiplin Ringan.
(2)
Untuk menetapkan Hukuman Disiplin, Pejabat Yang Berwenang Menghukum harus mempertimbangkan unsur yang mernberatkan, unsure yang meringankan, unsur yang dapat menghapus Hukuman Disiplin, efektifitas penjatuhan hukumannya dan besarnya kerugian Perusahaan;
(3)
Keputusan Hukuman Disiplin dituangkan dalam Surat Keputusan sebagaimana contoh terlampir;
(4)
Dalam keputusan Hukuman Disiplin harus disebutkan pelanggaran yang dilakukan karyawan;
(5)
Seorang Karyawan tidak dapat dikenakan 2(dua) jenis Hukuman Disiplin untuk satu Pelanggaran Disiplin.
(6)
Apabila dari hasil pemeriksaan terbukti adanya beberapa pelanggaran, terhadap Karyawan yang bersangkutan hanya dikenakan satu jenis atau tingkat Hukuman Disiplin yang ancaman hukumannya paling berat.
(7)
Dalam hal akan dilakukan penetapan putusan hukurnan disiplin berupa pernutusan hubungan kerja oleh Pejabat Yang Berwenang menghukum hrarus melalui perundingan dalam pertemuan bipartit antara Pihak Manajemen dan Serikat Karyawan.
(8)
Perundingan antara Pihak Manaiemen dan Serikat Karyawan sebagaimana dimaksud ayat (7) Pasal ini, apabila
terjadi kesepakatan kedua belah pihak dapat langsung ditetapkan surat keputusan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Karyawan yang telah terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin. (9)
Dalam
hal
tidak
terjadi
Kesepakatan
antara
Pihak
Manajemen
dan
Serikat
Karyawan
mengenai Pemutusan Hubungan Kerja, maka akan diteruskan ke Lembaga Tripartit.
Pasal 18 Berlakunya Keputusan Disiplin
Berlakunya keputusan Hukuman Disiplin adalah sejak tanggal efektif diberlakukan. Pasal 19 Keberatan Atas Penetapan Hukuman Disiplin
(1)
Karyawan yang mendapatkan sanksi hukuman disiplin dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang rrienghukum.
(2)
Keberatan atas penetapan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Karyawan tersebut menerima Surat Keputusan.
(3)
Apabila setelah 14 hari kerja sejak tanggal Karyawan menerima keputusan disiplin tidak mengajukan keberatan, maka Karyawan yang bersangkutan dianggap telah menerima keputusan tersebut.
(4)
Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukurn yang menerima surat keberatan tentang penjatuhan Hukuman Disiplin, wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Karyawan yang bersangkutan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum menerirna surat keberatan itu.
(5)
Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum dapat memperkuat atau mengubah Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukurn.
(6)
Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak Alasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum menerima surat keberatan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini tidak menetapkan keputusan alas keberatan tersebut, maka keberatan yang diajukan oleh Karyawan dianggap diterima, dan kepada Karyawan tersebut harus dilakukan rehabilitasi.
(7)
Penguatan atau perubahan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), ditetapkan dengan Surat Keputusan Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum;
(8)
Terhadap keputusan Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebagaimana yang tersebut dalam ayat (7) tidak dapat diajukan keberatan.
(9)
Karyawan yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Pemutusan Hubungan Kerja karena adanya putusan pidana dari Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat mengajukan keberatan.
Pasal 20 Peninjauan Kembali dan Rehabilitasi
(1)
Karyawan yang telah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Pemutusan hubungan Kerja dan telah dikukuhkan oleh Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (7) dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Direktur Utama, apabila ada alasan-alasan atau data baru, kecuali yang diberhentikan karena putusan pidana dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2)
Permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali dan diajukan secara tertulis yang memuat alasan secara lengkap dalarn waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Karyawan menerima surat keputusan Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum.
(3)
Karyawan yang telah dijatuhi Hukuman Disiplin karena melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Karyawan dan mengajukan keberatan atau melakukan upaya hukum ke Pengadilan serta dikemudian hari dinyatakan terbukti tidak bersalah, maka Perusahaan harus membuat surat peninjauan kembali dan rehabilitasi bagi Karyawan yang bersangkutan, dan hak-haknya dikembalikan kepada Karyawan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan Perusahaan yang berlaku selama periode penundaan haknya.
(4)
Karyawan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dapat menuntu t apapun, kepada Perusahaan, kecuali apabila proses pemeriksaan terhadap yang bersangkutan tidak sesuai dengan prosedur Perusahaan yang berlaku.
BAB III PROSES PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN Pasal 21 Pejabat Yang Berwenang Menghukum
(1)
Pejabat yang berwerang menjatuhkan Hukuman Disiplin adalah Direksi;
(2)
Direksi mendelegasikan wewenang penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat di lingkungan Unit Organisasi atau Unit Kerja masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
Pasal 22 Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin
(1)
Setiap jenis pelanggaran harus dimulai dengan proses pemeriksaan.
(2)
Proses pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Disiplin Tingkat I, II, dan III dilakukan oleh atasan langsung dengan jabatan serendah-rendahnya Kepala Gerbang tol atau Tim Pemeriksa yang ditunjuk oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum.
(3)
Proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Disiplin Tingkat IV, dilakukan pemeriksaan awal oleh atasan Iangsung dengan jabatan serendah-rendahnya Kepala Gerbang Tol, dan pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang ditunjuk oleh Pejabat Yang Berwenung Menghukum.
(4)
Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini, harus mamiliki jabatan minimal sama dari Karyawan yang diperiksa dan diutamakan yang telah memiliki Sertifikat Pemeriksa.
(5)
Jumlah anggota Tim Pemeriksa sekurang-kurangnya terdiri dari 2(dua) orang Pemeriksa.
(6)
Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan khusus dalam pemeriksaan Ianjutan terperiksa dapat didampingi oleh Serikat Karyawan Jasa Marga.
(7)
Hasil pemeriksaan dirnuat dalam bentuk berkas Berita Acara Pemeriksaan dan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebagai bahan penyelesaian perkara selanjutnya;
Pasal 23 Jangka Waktu Proses Penetapan Hukuman Disiplin
(1)
Hasil pemeriksaan awal harus sudah diselesaikan dalam jangka waktu selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pelanggaran disiplin terjadi.
(2)
Hasil Pemeriksaan Ianjutan harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak Tim Pemeriksa menerima tugas dari Pejabat Yang Berwenang Menghukum. (3)
Dewan Pertimbangan Disiplin Karyawan, harus sudah menyampaikan hasil telaahan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pejabat Yang Berwenang Menghukum dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya berkas secara lengkap dari Pejabat Yang Berwenang Menghukum.
(4)
Pejabat Yang Berwenang Menghukum harus sudah menetapkan Keputusan Hukuman Disiplin paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak Pelanggaran Disiplin terjadi.
(5)
Dalam hal proses penyelesaian Hukuman Disiplin melibatkan lembaga Ketenagakerjaan, maka jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini tidak berlaku.
(6)
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini terlampaui, maka apabila ada hakhak Karyawan yang tertunda dikembalikan haknya, dan proses penanganan hukurnan disiplin tetap dilanjutkan.
(7)
Kepada Karyawan yang bertanggung jawab atas Pemeriksaan Awal, Pemeriksaan Lanjutan, Anggota Dewan Pertimbangan Disiplin Karyawan serta Karyawan yang bertanggung jawab terhadap berkas perkara yang nyata-nyata melalaikan tugas kewajibannya dikenakan hukuman disiplin.
Pasal 24 Dalam melakukan pemeriksaan, Pejabat Yang Berwerang Menghukum dapat mendengar atau meminta keterangan dari pihak lain apabila dipandang perlu. Pasal 25 (1)
Karyawan yang diperiksa wajib hadir memenuhi panggilan guna kepentingan pemeriksaan;
(2)
Apabila Karyawan yang diperiksa tidak memenuhi panggilan pemeriksaan karena alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka pemeriksaan tetap dilaksanakan secara in absentia.
(3)
Dengan tidak mengesampingkan hak ingkarnya, Karyawan yang menjalani pemeriksaan wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan.
(4)
Dalam hal Karyawan yang menjalani pemeriksaan menolak menandatangani Berita Acara Perneriksaan, maka pemeriksa wajib membuat surat pernyataan jabatan hasil pemeriksaan.
(5)
Surat pernyataan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini adalah Surat pernyataan yang dibuat oleh Perneriksa dalarn menangani kasus pelanggaran disiplin, yang berisi pernyataan Pemeriksa bahwa terperiksa menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan. Pasal 26
(1)
Atasan Karyawan yang mengetahui, melihat, mendengar dan membiarkan adanya dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh bawahannya, tetapi tidak melakukan upaya pembinaan, dapat dikenakan Sanksi Hukurnan Disiplin.
(2)
Karyawan yang melihat, mendengar adanya indikasi terjadinya pelanggaran Disiplin harus melaporkan kepada Kepala Unit Kerjanya dengan tembusan Dewan Pertimbangan Disiplin Karyawan.
(3)
Bagi Karyawan yang melaporkan adanya indikasi pelanggaran disiplin akan dilindungi dan dirahasiakan identitasnya oleh Perusahaan kecuali apabila laporan tersebut palsu
Pasal 27 Pedoman Pemeriksaan dan Prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin Pedoman Pemeriksaan dan Prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin diatur dalam lampiran II Keputusan ini.
BAB.IV KETENTUAN LAIN - LAIN Pasal28 Penghentian Pemeriksaan (1)
Karyawan Perusahaan yang meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun pada waktu menjalani Hukuman Disiplin, kasusnya dianggap selesai;
(2)
Karyawan ynng telah mencapai batas usia pensiun dalam proses suatu kasus, apabila Perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian Perusahaan, maka kerugian tersebut harus tetap diselesaikan, sedangkan bagi Karyawan yang meninggal dunia, maka kerugian Perusahaan yang ditimbulkannya dapat diusulkan untuk dihapuskan.
Pasal 29
Karyawan yang sedang menjalani hukuman dan atau dalam proses penjatuhan Hukuman Disiplin tidak dapat diberikan kesempatan untuk : a)
Promosi jabatan
b)
Perpanjangan kontrak KKWT;
c)
Program Pendidikan dan Pelatihan.
Pasal 30 (1)
Peraturan Disiplin Karyawan ini tidak mengurangi berlakunya peraturan perundangundangan yang berlaku;
(2)
Formulir Surat Keputusan Hukuman Disiplin Karyawan dan ketentuan-ketentuan lain dalam Peraturan Disiplin Karyawan ini, tercantum dalam, lampiran II Keputusan ini.
Pasal 31 Penggantian Kerugian Perusahaan
(1)
Hukuman Disiplin yang dijatuhkan tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan ganti rugi kepada Karyawan.
(2)
Berat ringannya Hukuman Disiplin tidak mengurangi Kewajiban Karyawan untuk mengembalikan kerugian Perusahaan yang ditimbulkannya.
Pasal 32
(1)
Direksi atau Kepala Cabang dapat menetapkan besarnya ganti rugi yang dibebankan kepada Karyawan.
(2)
Besarnya kerugian dan Kewajiban pengembaliannya harus dicantumkan dalam keputusan Hukuman Disiplin.
Pasal 33 Ketentuan Peralihan
(1)
Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Keputusan ini dan sedang dijalani oleh Karyawan yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
(2)
Karyawan yang sedang dalam proses pemeriksaan dianggap telat, memenuhi ketentuan ini.
Pasal 34 Penutup
(1)
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor: 08/KPTS/2001 tanggal 25 Januari 2001 tentang Peraturan Disiplin Karyawan dinyatakan tidak berlaku.
(2)
Surat Edaran Direksi No.20/SE-DIR/2002 tonggal 24 Juni 2002 'Tentang Penempatan karyawan yang mengalami sanksi Hukurnan Disiplin berupa Penurunan Kelas jabatan satu tingkat dinyatakan tidak berlaku.
(3)
Ketentuan-ketentuan lah yang bertentangan dengan Paraturan Disiplin Karyawan ini dinyatakan tidak berlaku.
(4)
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal :
Juli 2004
DIREKSI PT JASA MARGA (PERSERO)
Ir. SYARIFUDDIN ALAMBAI, M.T. Direktur Utama PEDOMANPERMEIKSAANPELANGGARANDISIPLIN DANPROSEDURPENJATUHANHUKUMANDISIPLIN
I.
PEDOMAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN
A.
UMUM
1.
Pemeriksaan dapat dilakukan dalarn hal: a)
Adanya laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari pihak-pihak terkait tentang adanya pelanggaran ketentuan disiplin Perusahaan.
b)
Tidak terpenuhinya kewajiban yang harus dilakukan dan atau larangan yang harus dipatuhi Karyawan, sehingga menyakibatkan kerugian Perusahaan dan atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
c) 2.
Terdapat petunjuk adanya pelanggaran atas ketentuan disiplin karyawan.
Pemeriksaan, dilakukan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan keterangan guna membuktikan ada atau tidaknya Pelanggaran Disiplin yang. dilakukan oleh Karyawan.
B.
RUANG UNGKUP
Ruang lingkup kegiatan pemeriksaan meliputi teknik, taktik, metode pemeriksaan dan tata cara pemeriksaan.
C.
BATASAN PENGERTIAN
1.
Pemeriksaan
: Adalah segala usaha dan kegiatan untuk memperoleh keterangan secara
langsung dari Obyek Pemeriksaan yang berkaitan dengon dugaan adanya Pelanggarari Disiplin. 2.
Pemeriksa
: Adalah Karyawan di lingkungan Perusahaan yang diangkat sebagai
pemeriksa oleh Pelabat yang Berwenang Menghukum dan diberi wewenang melakukan Pemeriksaan. 3.
Obyek Pemeriksaan
: Adalah setiap Karyawan dan atau pihak lain yang terkait hubungan kerja dengan
Perusahaan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran. disiplin.
4.
Alat bukti yang sah
: a.
Peturjuk, yang berasal dari informasi baik, secara lisan maupun tertulis, misalnya: Lisan : Pengaduan lisan terhudap rasa ketidakadilan dari perlakuan yang diterima, yang dihubungkan dengan peraturan yang berlaku. Tertulis : Surat Pembaca, Surat Tanpa Identitas Pengirim, dll.
b. Surat-surat, meliputi surat biasa, akta otentik, akta dibawah tangan, Surat- surat berharga. c. Saksi-saksi, yang bersumber dari : Internal Perusahaan, misalnya karyawan, Pejabat dan pihak-pihak lain yang ada keterkaitan dengan kedinasan. Eksternal Perusahaan : Pihak lain diluar kedinasan, misalnya pelanggan, anggota masyarakat, kontraktor, atau konsultan yang terkait dengan pekerjaan perusahaan. d. Pengakuan adalah ucapan yang diberikan oleh tersangka sewaktu diadakan perneriksaan dan dituliskan dalam berita acara pemeriksaan. Proses pengakuan biasanya memerlukan waktu lama, oleh karena itu sebaiknya objek pemeriksaan pada sampai dengan sesuai urutan.
D.
TUGAS DAN WEWENANG PEMERIKSA 1.
Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan atau bukti-bukti dokumen-dokumen sehubungan dengan adanya informasi dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Karyawan yang bersangkutan.
2.
Meminta informasi atau keterangan dari berbagai pihak atas keberadaan diri Karyawan yang bersangkutan.
3.
Melakukan wawancara dan atau konfrmasii dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan obyek yang akan diperiksa.
4.
Memasuki tempat kediaman/rumah, kantor, atau tempat yang diduga atau patut diduga yang ada kaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan yang bersangkutan.
5.
Memotret dan atau merekam melalui media audio visual terhadap barang atau apa saja yang diduga sebagai bukti yang ada kaitannya dengan tindakan pelanggaran.
6.
Melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu demi kelancaran tugas pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
E.
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PEMERIKSAAN
Pemeriksaan yang dilakukan harus memperhatikan unsur kemampuan/kompetensi pelaksana pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan. Pelaksana pemeriksa dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menghukum, petugas/Pejabat lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang menghukum. 1.
Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan terhindar dari suara-suara yang dapat mengganggu ketenangan jalannya pemeriksaan.
2.
Proses pemeriksaan harus memperhatikan kondisi kesehatan, Karyawan yang diperiksa.
3.
Hal-hal yang harus diungkapkan secara jelas dalam pemeriksaan : a. Uraian perbuatan yang menjadi pokok permasalahan b. Unsur melawan hukum dari perbuatan tersebut yang merupakan Pelanggaran Disiplin. c. Saat perbuatan, dengan penggambaran yang jelas akan diketahui bagaimana bisa terjadi perbuatan
tersebut dan apakah ada/tidaknya unsur kelalaian dari Karyawan yang bersangkutan. d. Tempat dilakukannya Pelanggaran Displin e. Cara melakukan perbuatan, apakah dengan alat/teknis atau dengan cara manu aI, sendiri, arahan/petunjuk orang lain atau meniru pelanggaran yang dilakukan orang lain. f. Kedudukan pelaku perbuatan, apakah sebagai karyawan biasa atau pejabat. g. Motivasi perbuatan, dengan menitikberatkan pada pribadi pelakunya. Hal ini dimaksudkan sebagai unsur pertimbangan dalam melaksanakan penindakan. h. Penyebab teriadinya perbuatan pelanggaran, apakah karena kelemahan pengawasan (manusia dan atau sistemnya), mekanisme kerja, sruktur organisasi, atau hal-hal lain. i.
4.
Riwayat pekerjaan/kepegawaian.
Penuangan hasil pemeriksaan dapat berupa a. Surat Pernyataan Surat pernyataan ditandatangani oleh Karyawan yang diperiksa, Pemeriksa dan Saksi di atas kertas bermaterai cukup. Surat pernyataan ini harus dapat menggambarkan secara jelas perbuatan serta unsur melawan hukumnya dari perbuatan karyawan tersebut. b. BAP (Berita Acara Pemeriksaan)
BAP harus memuat hal-hal yang harus diungkap dalam proses pemeriksaan.
BAP ditandatangani oleh Karyawan yang diperiksa dan Perneriksa.
Pada kasus Pelanggaran Disiplin yang mudah pambuktiannya, penuangan pemeriksaan dalam BAP tidak mutlak harus digunakan.
Apabila karyawan yarig diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP, rnaka pemeriksa membuat catatan dalam BAP bahwa karyawan yang diperiksa tidak bersedia menandatangani serta alasanalasannya.
5.
Dalam pengembangan pemeriksaan, pemeriksa harus dapat mengungkapkan peranan, bobot keterlibatan dan tanggung jawab pelaku, pihak yang menyuruh melakukan, pihak yang turut serta melakukan, pihak yang membujuk atau menggerakan orang lain untuk melakukan dan pihak yang membantu terlaksananya suatu pelanggaran.
6.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya kerugian Perusahaan, maka pemeriksa harus dapat mernbuktikan besarnya kerugian Perusahaan tersebut.
7.
Setelah proses pemeriksaan dilakukan, maka bedasarkan hasil pemeriksaan tersebut Pejabat yang berwenang selanjutnya dapat mengambil Iangkah-langkah penindakan setempat yaitu membebaskan pegawai untu k sementaraa waktu dari tugasnya (non aktif atau skorsing).
8.
Atas dasar pertimbangan tertentu atau jika tidak terpenuhinya unsur-unsur pemeriksaan, pejabat yang berwenang rnenghukum dapat menghentikan/memerintahkan penghentian pemeriksaan.
9.
Perintah penghentian pemeriksaan harus dibuat dalam suatu keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
10.
Penghentian pemeriksaan berdasarkan pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud butir 8 adalah dalam hal: a. Pelaku meninggal dunia saat dilakukannya pemeriksaan, atau b. Pelaku telah memasuki batas usia pensiun yaitu 56 tahun.
11.
Penghentian pemeriksaan karena tidak terpenuhinya unsur-unsur pemeriksaan yakni a. Tidak didapatkan bukti-bukti atas perbuatan pelanggaran disiplin,
b. Tidak didapatkan saksi-saksi yang berkaitan dengan perbuatan pelanggaran disiplin, c. Tidak adanya informasi pendukung lainnya yang berkaitan dengan perbuatan pelanggaran disiplin yang dituduhkan. 12.
Teknik, taktik dan rnetode pemeriksaan yang dipergunakan harus memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan yang berlaku umum.
13.
Bila dipandang perlu dalam melaksanakan pemeriksaan, pemeriksa dapat meminta bantuan : a. Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Instansi lain yang ada hubungannya dengon obyek yang diperiksa; c. RT/RW dan masyarakat sekitarnya; d. Instansi lain yang diperlukan.
14.
Dalam hal obyek pemeriksaan tidak menghadiri pemeriksaan atau tidak ada ditempat maka : a. Pemeriksaan ditunda untuk diulang pada kesampatan lain; b. Sebagai upaya pengamanan, maka sebelum pemeriksaan ditunda pemeriksa dapat memerintahkan untuk mengamankan catatan atau dokumen lainnya yang ada hubungannya dengan pelanggaran disiplin Karyawan; c.
Apabila pada saat dilanjutkan pemeriksaan kembali, obyek pemeriksaan tidak juga ada di tempat atau tidak hadir, maka pemeriksaan kemball ditunda;
d. Apabila sampai 3(tiga) kali yang bersangkutan tidak juga hadir, maka Pemeriksa membuat Berita Acara Pemeriksaan inabsentia dan yang bersangkutan; e. Apabila pihak yang diperiksa berada ditempat, tetapi menolak atau menghambat pemeriksaan, maka
yang
bersangkutan
wajib
menandatangani
surat
pernyataan
menolak dilakukan
pemeriksaan; f. Apabila yang bersangkutan menolak menandatangani Berita Acara Penolakan dilakukan pemeriksaan, maka Pemeriksa membuat Berita Acara tentang penolakan tersebut yang ditandatangani oleh Pemeriksa. F.
NORMA PEMERIKSAAN YANG MENYANGKUT PEMERIKSA : 1.
Pemeriksa harus memiliki Surat Perintah Pemeriksaan dari Pejabat yang Berwenang.
2.
Pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis atau lisan tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada obyek pemeriksaan.
3.
Pemeriksa memperlihatkan surat perintah pemeriksaan kepada obyek pemeriksaan saat pemeriksaan dilakukan.
4.
Pemeriksa sebelum melakukan pemeriksaan menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada obyek pemeriksaan.
5.
Pemeriksa wajib membuat laporan hasil pemer iksaan.
6.
Pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang didapat, diketahui atau didengar dalam pelaksanaan pemeriksaan.
7.
Pemeriksa tidak diwajibkan menggunakan pakaian seragam dinas dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menjaga independensi.
G.
USULAN HUKUMAN DISIPLIN / PENGAJUAN BERKAS
1.
Berkas-berkas yang perlu disiapkan dalam pembetulan hukuman disiplin antara lain : a.
Berita Acara Pemeriksaan (tersangka, saksi ahli, saksi)
b.
Surat-Surat Pernyataan, bila dipandang perlu
c.
Surat Keterangan Saksi
d.
Surat-surat bukti penunjang lainnya (track record karyawan), bila dipandang perlu
Data konduite yang meliputi masa kerja, integritas dan loyalitas.
Penggambaran oleh pejabaat mengenal perilaku sebelum dan sesudah kasus (sadar, acuh tak acuh, frustasl atau bisa konfrontatif)
Bio data penunjang : Keadaan keluarga, kondisi keuangan, penyakit, hobby
e.
Tindakan sela yang telah diambil berupa non aktif atau skorsing.
f.
Unsur pemberat dan atau peringan.
g.
Surat usulan penjatuhan hukuman disiplin.
2.
Dalam pengusulan / penetapan hukuman disiplin harus memperhatikan:
a.
Unsur yang memberatkan antara lain :
1)
Pelanggaran disiplin yang dilakukan mengakibatkan merosot atau hilangnya kepercayaan masyarakat atau pemakal jalan tol.
2)
Pelanggaran disiplin mengakibatkan kerusakan atau kerugian Perusahaan yang relative besar, baik berupa uang maupun dalam bentuk lainnya.
3)
Pelanggaran disiplin dilakukan oleh calon karyawan.
4)
Pelanggaran disiplin dilakukan dengan sengaja dan menyadari akan akibat yang akan ditimbulkan.
5)
Pelanggaran disiplin dilakukan dengan menggunakan alat, bahan-bahan serta keadaan sedemikian rupa, sehingga perbuatan maupun akibat serta kerugian yang ditimbulkannya tidak mudah diketahui.
6)
Tidak ada tanda-tanda penyesalan dan kesadaran diri setelah pelanggaran disiplin diketahui, yang tercermin dari tidak berusaha membantu pemeriksaan yang dilakukan, baik pelanggaran tersebut dilakukan sendiri maupun bersama orang lain yang terlibat.
7)
Pelanggaran disiplin dilakukan karen a untuk kepentingan pribadi untuk mernperkaya diri sendiri atau hal-hal lain yang melatar belakangi perbuatan pelanggaran disiplin tersebut yang bukan disebabkan suatu keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak dan tidak terelakan lagi.
8)
Pelanggaran disiplin dilakukan oleh Pejabat, sehingga dapat menjadi telaaan buruk bagi bawahannya, antara lain :
Melaksanakan sendiri pelanggaran disiplin
Turut serta bersama-sama dengan bawahannya atau Karyawan lain melakukan Pelanggaran Disiplin.
Menghasut untuk dilakukannya suatu pelanggaran disiplin
Menganjurkan untuk dilakukannya suatu pelanggaran disiplin
Menjadi otak dengan merencanakan sendiri atau bersama-sama dengan bawahannya atau karyawan lain.
9)
Pelanggaran disiplin dilakukan secara berkelompok, baik bersama -sama maupun pembagian tugas, yang merupakan rangkaian pada satu Unit kerja atau beberapa unit kerja.
10)
Terjadi pengulangan pelanggaran disiplin yang mempunyai bobot dan tingkatan yang sama atau lebih
berat pada pelanggaran disiplin yang telah dilakukan sebelumnya. 11)
Pelanggaran disiplin tidak mempunyai bobot dan tingkatan yang sama, tetapi dilakukan lebih dari satu kali, setiap kali pula dikenakan hukuman disiplin.
12)
b.
Mempersulit jalannya pemeriksaan.
Unsur-unsur yang meringankan antara lain : 1)
Pelanggaran disiplin dilakukan semata-mata untuk rnernpertahankan diri/ kehormatannya atau keluarga dari pihak lain.
2)
Pelanggaran disiplin dilakukan karena adanya perintah atasan, yang tidak diketahui bahwa perintah itu tanpa kewenangan.
3)
Pelanggaran disiplin karena perintah atasan yang diketahui berwenang, tetapi tidak berani menolak atau melaporkan kepada Atasan yang lebih tinggi, karena takut akibat yang akan menimpa diri atau keluarganya.
4)
Pelanggaran disiplin tersebut belum dilakukan secara sempurna atau belum selesai, karena kesadaran sendiri melaporkan kepada atasan.
5)
Tidak sengaja memberikan bantuan sehingga terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan Karyawan lain atau orang lain.
6)
Karena kelalaian ringan berupa tidak disadarinya hal yang seharusnya dilakukan
dari bagian
pekerjaan, sehingga dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran. 7)
Karena kelalaian berat berupa tidak dijalaninya bagian dari pekerjaan yang seharusnya dilakukan dan tidak dibayangkan akan berakibat timbulnya pelanggaran disiplin.
c.
Efektivitas penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan bahwa setiap hukuman disiplin yang dijatuhkan harus memperhatikan tujuan peraturan disiplin sebagai alat pembinaan.
d.
Unsur yang dapat menghapuskan hukuman disiplin apabila pelanggaran disiplin dilakukan dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh karyawan yang bersangkutan karena menderita sakit jiwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh penguji kesehatan tersendiri, khususnya oleh psikiater.
3.
REFERENSI DASAR PEMERIKSAAN a. Kesepakatan Kerja Bersama b. Peraturan Disiplin Karyawan c. KUHAP d. Peraturan lainnyan yang terkait
II.
PROSEDUR PENJATUHAN HUKUMAN DISlPLIN
A.
PROSEDUR PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN RINGAN DAN SEDANG
(1)
Pejabat yang Berwenang Menghukum/Atasan langsung yang mengetahui atau menerima laporan adanya indikasi Pelanggaran Disiplin, wajib melakukan pemeriksaan awal dengan langkah-langkah sebagai berikut : a. Menghimpun dan mengamankan bukti-bukti pelanggaran b. Meminta keterangan dari tersangka dan para Saksi
(2)
Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap karyawan, pemeriksa terlebih dahulu harus menyampaikan surat panggilan pemeriksaan disertai uraian singkat dugaan, pelanggaran disiplin yang dilakukannya.
(3)
Apabila dipandang perlu, Pejabat Yang Berwenang Menghukum dapat mendengar atau meminta keterangan dari orang lain yang ada kaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan Karyawan.
(4)
Apabila Karyawan yang bersangkutan dapat membuktikaan bahwa ia tidak melakukan pelanggaran disiplin, maka proses penjantuhan hukuman disiplin dihentikan.
(5)
Apabila Karyawan yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka pejabat yang Berwenang Menghukum berhak menjatuhkan Hukuman Disiplin dengan memperhatikan secara seksama Pelanggaran Disiplin yang dilakukannya.
(6)
Dalam surat putusan Hukuman Disipilin, harus disebutkan dengan jelas Pelanggaran Disiplin yang dilakukan Karyawan yang bersangkutan.
(7)
Penyampaian Hukuman Disiplin dilakukan dengan surat secara tertutup.
B.
PROSEDUR PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERAT
1.
Pemeriksaan Awal Pejabat yang Berwenang Menghukum/Atasan langsung yang mengetahui atau menerima laporan adanya indikasi Pelanggaran Disiplin, wajib melakukan pemeriksaan awaI dengan langkah-langkah sebagai berikut:
2.
a.
Menghimpun dan mengamankan bukti-bukti pelanggaran
b.
Meminta keterangan dari tersangka dan para Saksi
Pemeriksaan Lanjutan (1)
Pejabat yang Berwenang Menghukum/Atasan langsung kemudian melaporkan dugaan Pelanggaran Disiplin tersebut kepada Pejabat Struktural setingkat Kepala Divisi/Cabang/Pemimpin Proyek yang dilakukan secara hirarki.
(2)
Pejabat setingkat Kepala Divisi/Cabang/Pemimpin Proyek meminta bantuan kepada unit kerja yang menangani pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan guna mendapatkan keterangan yang Iebih komprehensif dari tersangka dan Saksi serta mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung terjadinya pelanggaran.
(3)
Sebelum melakukan pemeriksaan, pemeriksa harus menyampaikan surat panggilan pemeriksaan disertai uraian singkat dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukannya.
(4)
Apabila dipandang perlu, Pemeriksa dapat mendengar atau meminta keterangan dari orang lain yang ada kaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan tersangka.
(5)
Jumlah pemeriksa sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang.
(6)
Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka atau saksi.
(7)
Sebelum menandatangani BAP, tersangka/saksi harus diberi kesempatan membaca hasil pemeriksaan.
(8)
Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh tersangka/saksi yang diperiksa dan pemeriksa.
(9)
Dalam hal tersangka menolak menandatangani BAP, maka pemeriksa membuat catatan dalam BAP bahwa karyawan yang diperiksa tidak barsedia. menandatangani BAP serta alasan-alasannya.
(10)
Dalam hal Tersangka atau Saksi tidak hadir dalam pemeriksaan setelah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali, pemeriksa memuat Berita Acara Pemeriksaan (In Absentia).
(11)
Selama menjalani pemeriksaan, Karyawan yang diduga melakukan Pelanggaran disiplin dapat didampingi oleh wakil dan Serikat Kerja Jasa Marga (SKJM) yang bertugas memonitor jalannya pemeriksaan dan mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai pelanggaran yang terjadi.
(12)
Apabila dipandang perlu, Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat menonaktifkan Karyawan yang sedang diperiksa demi kelancaran jalannya pemeriksaan.
3.
Forum Evaluasi (1) Berita Acara Pemeriksaan yang telat dibuat kemudian disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang Menghukum yang menugaskan melakukan pemeriksaan. (2) Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud angka (1), Selanjulnya menugaskan Dewan Pertimbangan Disiplin Karyawan Tingkat II melalui Unit Kerja yang menangani SDM/Kepegawaian untuk ditelaah dan dikaji dalam Rapat Forum Evaluasi Dewan Pertimbangan Disiplin Karyawan. (3) Dewan Pertimbangan Disiplin Karyawan II yang terdiri dari lima pejabat dengan jabatan serendahrendahnya Kepala Sub Bagian ini dapat pula mengundang pula Serikat Kerja Jasa Marga. (4) Setelah mengkaji berkas-berkas yang diajukan pemeriksa, Dewan Pertimbangan Disiplin Karyawan II kemudian dapat mendengarkan pembelaan diri dari karyawan yang diduga melakukan pelanggaran, apabila dipandang perlu. (5) Pembelaan diri ini dibahas kembali bersama hasil pemeriksaan dan selanjutnva menjadi bahanbahan pertimbangan dan rekomendasi bagi Pejabat Yang Berwenang Menghukum untuk menjatuhkan Hukuman. (6) Hasil dari Rapat Forum Evaluasi Dewan Pertimbangan Disiplin Karyawan ini dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh pejabat yang hadir. (7) Berita Acara ini kemudian diajukan kepada Pejabat Yang Berwenang Menghukum dan menjadi bahan pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin. (8) Dalam surat putusan Hukuman Disiplin, harus disebutkan dengan jelas Pelanggaran Disiplin yang dilakukan Karyawan yang bersangkutan. (9) Penyampaian Hukuman Disiplin dilakukan dengan surat secara tertutup.
FORUM BIPARTIT (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin Berat berupa pemutusan hubungan kerja adalah Direksi atau Kepala Cabang. (2) Hasil pemeriksaan Pelanggaran Disiplin yang diancam sanksi pemutusan hubungan kerja dibahas oleh Dewan Pertimbangan Disiplin Karyawan yang berada di kantor Pusat dan Kantor Cabang sebagai forum yang bertugas memberikan masukan dan usulan kepada Direksi atau Kepala Cabang sebelum menjatuhkan hukuman disiplin. (3)
Direksi atau Kepala Cabang kemudian mengundang Serikat Karyawan Jasa Marga untuk dilakukan pertemuan Forum Bipartit.
(4) Hasil
pertemuan
Forum
Bipartit
kemudian
dituangkan
dalam
form
Kesepakatan
yang
ditandatangani oleh kedua belah pihak yang dijadikan dasar apabila sepakat untuk menjatuhkan hukuman Pemutusan Hubungan Kerja. (5) Apabila tidak tercapai kata sepakat, maka berkas kasus tersebut diajukan kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah oleh Unit Keria yang menangani Bidang SDM atau Kepegawaian untuk dicari kesepakatan dan keputusan.
DIREKSI PT JASA MARGA (PERSERO)
Ir. SYARIFUDDIN ALAMBAI, M.T. Direktur Utama
