KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 257/Kpts/OT.140/4/2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 01/Kpts/OT.210/1/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PERTANIAN SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 354/Kpts/OT.210/6/2003 MENTERI PERTANIAN, Menimbang
:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003;
Mengingat
:
1. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002; 2. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2003; 3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong; 4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
Memperhatikan
:
Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor: B/664/M.PAN/4/2004 tanggal 14 April 2004 ; MEMUTUSKAN :
392
Menetapkan
: PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 01/Kpts/OT.210/1/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PERTANIAN SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 354/Kpts/OT.210/6/2003. PASAL I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003, diubah sebagai berikut : 1.
Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 51 Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura terdiri dari :
2.
a.
Sekretariat Direktorat Jenderal;
b.
Direktorat Perbenihan;
c.
Direktorat Tanaman Buah;
d.
Direktorat Tanaman Sayuran dan Biofarmaka;
e.
Direktorat Tanaman Hias;
f.
Direktorat Perlindungan Hortikultura.”
Ketentuan Pasal 56 sampai dengan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 56 Direktorat Tanaman Buah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang tanaman buah. Pasal 57 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Direktorat Tanaman Buah menyelenggarakan fungsi :
393
a. b.
c. d. e. 3.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang produksi, mutu dan pengembangan usaha tanaman pohon, tanaman perdu, tanaman terna, tanaman merambat, dan tanaman semusim; penyiapan perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang produksi, mutu dan pengembangan usaha tanaman pohon, tanaman perdu, tanaman terna, tanaman merambat, dan tanaman semusim; bimbingan teknis di bidang produksi, mutu dan pengembangan usaha tanaman pohon, tanaman perdu, tanaman terna, tanaman merambat, dan tanaman semusim; evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang produksi, mutu dan pengembangan usaha tanaman pohon, tanaman perdu, tanaman terna, tanaman merambat, dan tanaman semusim; pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
Ketentuan Bagian Keenam dan Pasal 58 sampai dengan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Bagian Keenam Direktorat Tanaman Sayuran dan Biofarmaka Pasal 58 Direktorat Tanaman Sayuran dan Biofarmaka mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang tanaman sayuran dan biofarmaka. Pasal 59 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Direktorat Tanaman Sayuran dan Biofarmaka menyelenggarakan fungsi : a.
b.
c. d.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang produksi, mutu dan pengembangan usaha tanaman sayuran daun, sayuran tunas, sayuran buah, sayuran polong, sayuran umbi, dan tanaman biofarmaka; penyiapan perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang produksi, mutu dan pengembangan usaha tanaman sayuran daun, sayuran tunas, sayuran buah, sayuran polong, sayuran umbi, dan tanaman biofarmaka; bimbingan teknis di bidang produksi, mutu dan pengembangan usaha tanaman sayuran daun, sayuran tunas, sayuran buah, sayuran polong, sayuran umbi, dan tanaman biofarmaka; evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang produksi, mutu dan pengembangan usaha tanaman sayuran daun, sayuran tunas,
394
e. 4.
sayuran buah, sayuran polong, sayuran umbi, dan tanaman biofarmaka; pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
Ketentuan Bagian Ketujuh dan Pasal 60 sampai dengan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Bagian Ketujuh Direktorat Tanaman Hias Pasal 60 Direktorat Tanaman Hias mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang tanaman hias. Pasal 61 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Direktorat Tanaman Hias menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang produksi, mutu dan pengembangan usaha tanaman anggrek, tanaman hias bunga, tanaman hias daun, tanaman hias perdu, dan tanaman hias pohon; b. penyiapan perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang produksi, mutu dan pengembangan usaha tanaman anggrek, tanaman hias bunga, tanaman hias daun, tanaman hias perdu, dan tanaman hias pohon; c. bimbingan teknis di bidang produksi, mutu dan pengembangan usaha tanaman anggrek, tanaman hias bunga, tanaman hias daun, tanaman hias perdu, dan tanaman hias pohon; d. evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang produksi, mutu dan pengembangan usaha tanaman anggrek, tanaman hias bunga, tanaman hias daun, tanaman hias perdu, dan tanaman hias pohon; e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.”
5.
Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 63 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Direktorat Perlindungan Hortikultura menyelenggarakan fungsi : a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian hama, penyakit dan gulma tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman
395
b.
c. d.
e.
hias dan biofarmaka, serta pengamatan, peramalan dan analisis resiko; penyiapan perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang pengendalian hama, penyakit dan gulma tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman hias dan biofarmaka, serta pengamatan, peramalan dan analisis resiko; bimbingan teknis di bidang pengendalian hama, penyakit dan gulma tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman hias dan biofarmaka, serta pengamatan, peramalan dan analisis resiko; evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian hama, penyakit dan gulma tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman hias dan biofarmaka, serta pengamatan, peramalan dan analisis resiko; pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.” PASAL II
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan : di Jakarta pada tanggal : 22 April 2004 MENTERI PERTANIAN, ttd. BUNGARAN SARAGIH
396
