KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 391/Kpts/OT.130/6/2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN AGRIBISNIS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN MENTERI PERTANIAN, Menimbang
: bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keahlian di bidang agribisnis peternakan dan kesehatan hewan, dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Peternakan dan Kesehatan Hewan;
Mengingat
: 1. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2004; 2. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2004; 3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong; 4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 257/Kpts/-OT.140/4/2004; 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 258/Kpts/OT.140/4/2004;
Memperhatikan
: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat nomor : B/973/M.PAN/5/2004 tanggal 31 Mei 2004;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN AGRIBISNIS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN. BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1
(1)
Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut BBDA Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan (diklat) agribisnis peternakan dan kesehatan hewan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian.
(2)
BBDA Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 2
BBDA Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan diklat keahlian dan pengembangan teknik diklat di bidang agribisnis peternakan dan kesehatan hewan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBDA Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi : a. b. c. d.
penyusunan program, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan lanjutan; pelaksanaan diklat keahlian di bidang agribisnis peternakan dan kesehatan hewan; pelaksanaan diklat teknik kependidikan bagi widyaiswara, instruktur, dosen dan guru pertanian di bidang agribisnis peternakan dan kesehatan hewan; pelaksanaan pengembangan metode diklat, penyusunan rancang bangun diklat, Standar Kompetensi Kerja (SKK), paket pembelajaran, dan media diklat di bidang agribisnis peternakan dan kesehatan hewan;
e. f. g. h.
pemberian pelayanan teknik kegiatan diklat keahlian di bidang agribisnis peternakan dan kesehatan hewan; pelaksanaan kerjasama dan analisis pendayagunaan hasil diklat keahlian di bidang agribisnis peternakan dan kesehatan hewan; pengelolaan informasi dan dokumentasi hasil diklat keahlian dan pengembangan teknik diklat di bidang agribisnis peternakan dan kesehatan hewan; pengelolaan tata usaha dan rumah tangga BBDA Peternakan dan Kesehatan Hewan. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4
(1)
BBDA Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari : a. Bagian Umum; b. Bidang Program dan Evaluasi Diklat; c. Bidang Penyelenggaraan Diklat; d. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)
Bagan Struktur Organisasi BBDA Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini. Pasal 5
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan. Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan kepegawaian, surat menyurat, dan kearsipan; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan. Pasal 7 Bagian Umum terdiri dari : a. Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan. Pasal 8
(1)
Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, surat menyurat, dan kearsipan.
(2)
Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
(3)
Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan. Pasal 9
Bidang Program dan Evaluasi Diklat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi dan bimbingan lanjutan diklat keahlian di bidang agribisnis peternakan dan kesehatan hewan, dan pengelolaan pengembangan teknik diklat di bidang agribisnis peternakan dan kesehatan hewan. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Program dan Evaluasi Diklat menyelenggarakan fungsi : a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dan informasi kediklatan; b. penyusunan program dan anggaran diklat; c. penyusunan rencana pengembangan teknik diklat; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan diklat dan pengembangan teknik diklat; e. penyusunan rencana bimbingan lanjutan diklat keahlian di bidang agribisnis peternakan dan kesehatan hewan; f. pelaporan penyelenggaraan diklat dan pengembangan teknik diklat. Pasal 11 Bidang Program dan Evaluasi Diklat terdiri dari : a. Seksi Program; b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi. Pasal 12 (1)
Seksi Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi kediklatan, penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran diklat, dan penyusunan rencana pengembangan teknik diklat.
(2)
Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan diklat dan pengembangan teknik diklat, dan penyusunan rencana bimbingan lanjutan diklat keahlian di bidang agribisnis peternakan
dan kesehatan hewan, serta pelaporan penyelenggaraan diklat dan pengembangan teknik diklat. Pasal 13 Bidang Penyelenggaraan Diklat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknik kegiatan diklat keahlian dan pengembangan teknik diklat agribisnis peternakan dan kesehatan hewan, pelaksanaan kerjasama, dan analisis pendayagunaan hasil diklat, serta pengelolaan informasi dan dokumentasi hasil diklat keahlian di bidang agribisnis peternakan dan kesehatan hewan. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penyelenggaraan Diklat menyelenggarakan fungsi : a. pelayanan pelaksanaan diklat keahlian dan pengembangan teknik diklat di bidang agribisnis peternakan dan kesehatan hewan; b. pelayanan pelaksanaan diklat kependidikan bagi widyaiswara, instruktur, dosen dan guru pertanian di bidang agribisnis peternakan dan kesehatan hewan; c. pelayanan administrasi kepesertaan dan alumni diklat; d. pelaksanaan kerjasama dan analisis pendayagunaan hasil diklat; e. penyiapan informasi dan dokumentasi hasil diklat keahlian di bidang agribisnis peternakan dan kesehatan hewan; f. pelayanan teknik dan informasi agribisnis peternakan dan kesehatan hewan kepada masyarakat. Pasal 15 Bidang Penyelenggaraan Diklat terdiri dari ; a. Seksi Pelayanan Diklat; b. Seksi Kerjasama. Pasal 16 (1)
Seksi Pelayanan Diklat mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknik pelaksanaan diklat keahlian dan pengembangan teknik diklat, pelaksanaan diklat kependidikan bagi widyaiswara dan instruktur, dosen dan guru pertanian di bidang agribisnis peternakan dan kesehatan hewan, dan pelayanan administrasi kepesertaan dan alumni diklat.
(2)
Seksi Kerjasama mempunyai tugas melakukan kerjasama dan analisis pendayagunaan hasil diklat, penyiapan informasi dan dokumentasi hasil diklat, dan pelayanan teknik dan informasi di bidang agribisnis peternakan dan kesehatan hewan kepada masyarakat.
Pasal 17 (1)
(2)
Kelompok Jabatan mempunyai tugas :
Fungsional
Widyaiswara
dan
Instruktur
a.
pelaksanaan proses pendidikan, pembelajaran, dan pelatihan (dikjartih) diklat keahlian di bidang agribisnis peternakan dan kesehatan hewan;
b.
pelaksanaan dikjartih diklat teknik kependidikan bagi widyaiswara, instruktur, dosen dan guru pertanian di bidang agribisnis peternakan dan kesehatan hewan;
c.
pelaksanaan pengembangan metode diklat, penyusunan rancang bangun diklat, Standar Kompetensi Kerja (SKK), paket pembelajaran, dan media diklat di bidang agribisnis peternakan dan kesehatan hewan;
d.
pelaksanaan kegiatan fungsional lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 18
(1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Widyaiswara, Instruktur dan Jabatan Fungsional lain, yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala.
(3)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB III TATA KERJA Pasal 19
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi BBDA Peternakan dan Kesehatan Hewan maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya masingmasing. Pasal 20 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBDA Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masingmasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 21 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBDA Peternakan dan Kesehatan Hewan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 22 Setiap pimpinan satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BBDA Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing. Pasal 23 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberi petunjuk kepada bawahan. Pasal 24 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBDA Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala baik berkala atau sewaktu-waktu. Pasal 25 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Pasal 26 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala. BAB IV ESELONISASI Pasal 27 a. b. c.
Kepala adalah jabatan eselon II.b; Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.b; Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a. BAB V LOKASI Pasal 28
BBDA Peternakan dan Kesehatan Hewan berlokasi di Cinagara - Bogor, Jawa Barat.
BAB VI KETENTUAN LAIN Pasal 29 (1)
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Kesehatan Hewan menggunakan instalasi.
BBDA
Peternakan
dan
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Pasal 30
Perubahan organisasi dan tata kerja menurut keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. BAB VII
KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Sejak berlakunya keputusan ini maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 336/Kpts/OT.210/5/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Peternakan dan Kesehatan Hewan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 32 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan secara efektif sejak tanggal pelantikan untuk pertama kali pejabat Kepala BBDA Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Ditetapkan : di Jakarta pada tanggal : 9 Juni 2004 MENTERI PERTANIAN, ttd. BUNGARAN SARAGIH
Lampiran Nomor Tanggal
Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia : 391/Kpts/OT.130/6/2004 : 9 Juni 2004 STRUKTUR ORGANISASI BBDA PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEPALA BAGIAN UMUM Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha
BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI DIKLAT
Seksi Program
Subbagian Keuangan
Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
BIDANG PENYELENGGARAAN DIKLAT
Seksi Pemantauan dan Evaluasi
Seksi Pelayanan Diklat Kelompok Jabatan Fungsional
Seksi Kerjasama
