KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2 / 2004 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN KOTA/KABUPATEN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang
:
bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut pasal 13,19,24,dan 27 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2001 tentang Dewan Kota / Kabupaten, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Kota/Kabupaten dengan Keputusan Gubernur.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukkan Kabupaten Administarasi Kepulauan Seribu Propinsi DKI Jakarta; 5. Peraturan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2001 tentang Dewan Kota/Kabupaten; 6. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 69 Tahun 2003 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kota/Kabupaten; 7. Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 73 Tahun 2003 tentang Pengaturan Biaya Penyelenggaraan Dewan Kota/Kbupaten; 8. Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 2618 Tahun 2003 tentang Penetapan Anggota Dewan Kota/Kabupaten Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN KOTA/KABUPATEN DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 2. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 3. Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi adalah Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 4. Walikotamadya/Bupati adalah Walikotamadya/Bupati di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 5. Dewan Kota/Kabupaten adalah Lembaga Konsultatif dan merupakan mitra kerja Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2 1) Dewan Kota/Kabupaten sebagai Lembaga Konsultatif yang memberikan pertimbanganpertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan operasional kepada walikotamadya/Bupati. 2) Dewan Kota/Kabupaten sebagai mitra kerja Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
Bagian Kedua Susunan Pasal 3 1) Dewan Kota/Kabupaten terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah ditetapkan secara administratif dengan keputusan Gubernur. 2) Dewan Kota/Kabupaten terdiri daro pimpinan dan anggota.
BAB III TUGAS, HAK DAN WEWENANG SERTA KEWAJIBAN Bagian Pertama Tugas Pasal 4 Dewan Kota/ Kabupaten mempunyai tugas : a. Menampung dan menyalurkan Kotamadya/Kabupaten Administrasi ;
aspirasi
masyarakat
kepada
Pemerintah
b. Memberikan masukan kepada Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi ;
c. Membantu menjelaskan kebijakan Pemerintah daerah kepada masyarakat ; d. Ikut mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi.
Bagian Kedua Hak dan wewenang Anggota Dewan Kota/kabupaten Pasal 5
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam pasal 4, Dewan Kota/kabupaten mempunyai hak dan wewenang : a. Mengajukan pertanyaan ; b. Mengajukan pernyataan pendapat ; c. Mengajukan usul.
Pasal 6 Hak dan wewenang anggota Dewan Kota/Kabupaten diatur dalam tata tertib yang ditetapkan oleh Dewan Kota/Kabupaten bersama Walikotamadya/Bupati.
Bagian Ketiga Kewajiban Pasal 7 Dalam menjalankan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dewan Kota/Kabupaten mempunyai kewajiban : a. Menegakkan nilai-nilai demokrasi Kotamadya/Kabupaten Administrasi ; b. Mendorong partisipasi masyarakat Kotamadya/Kabupaten Administrasi ;
dalam
dalam
penyelenggaraan
penyelenggaraan
pemerintahan
pemerintah
c. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan membentu memperbaiki masalah-masalah Pemerintahan Kotamadya/Kabupaten Administrasi.
Pasal 8
1) Setiap anggota Dewan Kota wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) anggota Dewan Kota/Kabupaten berkewajiban mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam tata tertib.
BAB IV TATA CARA PENGGUNAAN HAK-HAK Bagian Pertama Hak Mengajukan Pertanyaan Pasal 9 1) Hak mengajukan pertanyaan mengenai sesuatu permasalahan tertentu disampaikan kepada pimpinan Dewan Kota/Kabupaten secara tertulis, singkat dan jelas disertai nama dan tanda tangan ; 2) Pimpinan Dewan Kota/Kabupaten memusyawarahkan Kota/Kabupaten tentang bentuk dan isi pertanyaan ;
dengan
anggota
Dewan
3) Setelah dibicarakan dalam rapat Pleno, Pimpinan Dewan Kota/Kabupaten meneruskan pertanyaan dimaksud pada ayat ( 1 ) kepada Walikotamadya/Bupati. 4) Jawaban Walikotamadya/Bupati, atas pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) disampaikan pada acara rapat kerja.
Bagian Kedua Hak Mengajukan Pernyataan Pendapat Pasal 10 1) Setiap Anggota Dewan Kota/Kabupaten dapat mengajukan materi pernyataan pendapat atas pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan kepada pimpinan Dewan Kota/Kabupaten, dan selanjutnya materi tersebut dibahas dalam pleno; 2) Dalam rapat Pleno Dewan Kota/Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para pengusul diberikan kesempatan memberikan penjelasan atas pernyataan pendapatnya;
3) Hasil pembahasan tersebut disampaikan kepada Walikotamadya/Bupati secara singkat jelas dan ditandatangani oleh pimpinan Dewan Kota/Kabupaten; 4) Atas pernyataan pendapat tersebut Walikotamadya/Bupati wajib menanggapinya secara tertulis atau lisan.
Bagian Ketiga Hak Mengajukan Usul Pasal 11
1) Anggota Dewan Kota/Kabupaten dapat mengajukan usul perubahan dan perbaikan kebijakan operasional kepada Walikotamadya/Bupati; 2) Usul perubahan tersebut pada pasal (1) disampaikan kepada Pimpinan Dewan Kota/Kabupaten secara tertulis, singkat dan jelas untuk dibicarakan dalam rapat Pleno; 3) Hasil rapat Pleno diusulkan dan diajukan untuk dibahas dalam rapat kerja dengan Walikotamadya/Bupati; 4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan penyusunan rencana program dilaksanakan dalam rangka usul perubahan atas usul perbaikan kebijakan operasional; 5) Dalam pemberian usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diadakan tanya jawab.
BAB V PIMPINAN SEMENTARA DEWAN KOTA/KABUPATEN Pasal 12 1) Selama Pimpinan Dewan Kota/Kabupaten belum terbentuk, rapat-rapat untuk sementara waktu dipimpin oleh Anggota Dewan Kota/Kabupaten yang tertua usianya, sesama Anggota Dewan Kota/Kabupaten yang termuda usianya, yang disebut pimpinan sementara Dewan Kota/Kabupaten. 2) Dalam hak Anggota Dewan Kota/Kabupaten yang tertua atau yang termuda usianya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sebagai penggantinya adalah Anggota Dewan Kota/Kabupaten yang tertua dan atau Anggota Dewan Kota/Kabupaten yang termuda usianya diantara yang hadir.
BAB VI WAKTU DAN TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN DEWAN KOTA/KABUPATEN Pasal 13 1) Pemilihan Pimpinan Dewan Kota/Kabupaten dilaksanakan setelah diresmikan dan diambil sumpah Anggota Dewan Kota/Kabupaten. 2) Tata cara pemilihan Pimpinan Dewan Kota/Kabupaten mengikuti ketentuan sebagai berikut. a. Pemilihan Pimpinan Anggota Dewan Kota/Kabupaten dilaksanakan dalan rapat Pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota Dewan Kota/Kabupaten; b. Apabila jumlah Anggota Dewan Kota/Kabupaten yang hadir belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a, pimpinan rapat dapat menuinda rapat paling lama 1 jam; c. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum juga tercapai rapat Pleno diundur 1 jam lagi dan selanjutnya pemilihan Pimpinan Dewan Kota/Kabupaten tetap dilaksanakan; d. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kota/Kabupaten sedapat mungkin dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat; e. Apabila dalam musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana pada huruf d, maka pemilihan Pimpinan Dewan Kota/Kabupaten dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, satu Anggota Dewan Kota/Kabupaten dengan satu suara; f. Apabila dalam pengambilan suara sebagaimana pada huruf e terdapat jelas perolehan suara yang sama maka dilakukan pemilihan ulang untuk menentukan Ketua dengan Wakil Ketua; g. Calon terpilih yang mendapat dukungan suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Dewan Kota/Kabupaten sedangkan satu calon lainnya ditetapkan sebagai Wakil Ketua berdasarkan perolehan suaranya.
Pasal 14 Setelah pimpinan Dewan Kota/Kabupaten terpilih maka pimpinan sementara Dewan Kota/Kabupaten menyerahkan jabatan pimpinan kepada pimpinan Dewan Kota/Kabupaten terpilih dalam rapat Pleno.
Pasal 15 Apabila terjadi kekosongan pada jabatan pimpinan Dewan Kota/Kabupaten, maka secepatnya diadakan pengisian jabatan melalui pemilihan kembali sebagaimana pasal 12 ayat (2).
BAB VII RAPAT-RAPAT DEWAN KOTA/KABUPATEN Bagian Pertama Jenis-jenis rapat Pasal 16
Jenis-jenis rapat Dewan Kota/Kabupaten adalah : a. Rapat Pleno; b. Rapat Kerja; c. Rapat Dengar Pendapat.
Pasal 17 Rapat Pleno adalah rapat lingkup Dewan Kota/Kabupaten yang diselenggarakan secara khusus untuk menetapkan kebijakan tertentu. Pasal 18 Rapat Kerja adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Kota/Kabupaten dengan pihak/Instansi Pemerintah membahas suatu masalah tertentu secara proporsional sesuai dengan kebutuhannya. Pasal 19 Rapat dengar Pendapat adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Kota/Kabupaten dengan pihak tertentu/masyarakat guna memperoleh bahan masukan secara proporsional sesuai dengan urgensinya.
Bagian Kedua Waktu Rapat Pasal 20 Waktu-waktu rapat Dewan Kota/Kabupaten terdiri dari : a. Rapat yang dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Kamis dimuali pukul 08.00-16.00 WIB; b. Khusus rapat yang dilaksanakan pada hari Jumat dimulai pukul 19.00 sampai selesai. Pasal 21 1) Rapat Pleno dapat dilaksanakan oleh Pimpinan Dewan Kota/Kabupaten sesuai dengan kebutuhan untuk menetapkan kebijakan tertentu yang bersifat internal. 2) Rapat kerja dilaksanakan oleh Pimpinan Dewan Kota/Kabupaten membahas suatu masalah tertentu yang berhubungan dengan implementasi kebijaksanaan operasional Kotamadya/Kabupaten minimal 6 bulan sekali. 3) Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan Dewan Kota/Kabupaten disesuiakan dengan kebutuhan dengan pihak tertentu/masyarakat untuk memperoleh bahan masukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhannya.
Bagian Ketiga Risalah, Catatan, Rapat dan Laporan Pasal 22 1) Untuk setiap Rapat Pleno, Rapat Kerja, dan Rapat Dengar Pendapat dibuat risalah resmi oleh sekretaris rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Dewan Kota/Kabupaten atau Pimpinan Rapat. 2) Risalah merupakan catatan Rapat Pleno, Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat secara lengkap memuat jalannya pembicaraan, pokok-pokok pembicaraan termasuk kesimpulan dan keputusan rapat dalam hal rapat mengambil keputusan serta dilengkapi dengan kategori mengenai : a. b. c. d. e. f. g.
Jenis rapat; Hari dan tanggal rapat; Tempat rapat; Acara rapat; Pemimpin rapat; Jumlah dan anggota yang hadir; Undangan yang hadi
3) Risalah rapat yang disamp[aikan sebagai laporan kepada Wlikotamadya/Bupati dan Walikotamadya/Bupati menjadi perhatian dan menjadi pertimbangan terhadap pelaksanaan kebijakan operasional yang dilaksanakan di Kotamadya/Kabupaten Administrasi
BAB VIII PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 23 Tata cara dan proses pengambilan keputusan ditetapkan dalam Tata Tertib Dewan Kota/Kabupaten. Pasal 24 Produk Dewan Kota/Kabupaten berbentuk Keputusan Dewan Kota/Kabupaten. BAB IX KEUANGAN Pasal 25 1) Dewan Kota/Kabupaten dalam melaksanakan fungsinya disediakan pembiayaan yang dianggarkan dalam APBD pada pos masing-masing Kotamadya/Kabupaten. 2) Jenis dan biaya kegiatan Dewan Kota/Kabupaten ditetapkan sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang Keuangan Dewan Kota/Kabupeten.
BAB X SEKRETARIAT DEWAN KOTA/KABUPATEN Pasal 26 1) Sekretariat Dewan Kota/Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Kota/Kabupaten merupakan unsur staf yang membantu Dewan Kota/Kabupaten dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya. 2) Sekretariat Dewan Kota/Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
BAB XI PENUTUP Pasal 27 Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam Tata Tertib Dewan Kota/Kabupaten. Pasal 28 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 5 Januari 2004 GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
SUTIYOSO
Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 13 Januari 2004 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
H.RITOLA TAMAYA NIP.140091657
LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2004 NOMOR 4
