KEPUTUSAN DIREKSI PT PERHUTANI (PERSERO) NOMOR: 001/KPTS/DIR/2002 TENTANG PEDOMAN BERBAGI HASIL HUTAN KAYU DIREKSI PT PERHUTANI (PERSERO) Menimbang: a. Bahwa pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat merupakan sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh PT Perhutani (Persero) dengan Masyarakat Desa Hutan atau PT Perhutani (Persero) dan Masyarakat Desa Hutan dengan pihak yang berkepentingan dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional. b. Bahwa jiwa berbagi sebagaimana tersebut pada butir a.dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan rasa memiliki, meningkatkan peran dan tanggung jawab bersama antara PT Perhutani (Persero) dengan Masyarakat Desa Hutan serta pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan. c. Bahwa dalam rangka mewujudkan sebagaimana tersebut pada butir b, PT Perhutani menetapkan pengaturan berbagi hasil hutan kayu. d. Bahwa pengaturan berbagi hasil hutan kayu sebagaimana tersebut pada butir c perlu ditetapkan dengan keputusan Direksi PT Perhutani (Persero). Mengingat: a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah . b. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. c. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. d. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2001 tentang Perubahan Perum Perhutani menjadi PT Perhutani (Persero). e. Surat Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani (Selaku Pengurus Perusahaan) Nomor 136 /KPTS/Dir/2001 Tentang pengelolaan hutan bersama masyarakat.
MEMUTUSKAN : Menetapkan: Keputusan Direksi PT Perhutani (Persero) tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu sebagaimana tercantum dalam keputusan ini. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Hasil Hutan Kayu adalah hasil hasil hutan berupa semua jenis kayu tebangan dari kawasan hutan produksi yang dikelola proses Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. 2. Berbagi Hasil Hutan Kayu adalah pembagian hasil hutan kayu sebagaimana tersebut pada ayat 1antara Perusahaan dengan Kelompok Masyarakat Desa Hutan atau Perusahaan dan Kelompok masyarakat desa hutan dengan Pihak yang Berkepentingan didasarkan pada nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak. 3. Faktor produksi adalah semua unsur masukan produksi berupa lahan, tenaga kerja, teknologi dan atau modal yang dapat mendukung proses produksi sampai hutan menghasilkan keluaran produksi dalam pengelolaan sumberdaya hutan. 4. Masyarakat Desa Hutan adalah kelompok orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya. 5. Kelompok Masyarakat Desa Hutan adalah perkumpulan orang-orang desa hutan berbentuk kelompok ekonnomi, kelompok sosial maupun kelompok budaya yang tumbuh dari keswadayaan . 6. Pihak Yang Berkepentingan adalah pihak-pihak diluar Perusahaan dan Masyarakat Desa Hutan yang mempunyai perhatian dan berperan mendorong proses optimalisasi serta berkembangnya Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, yaitu Pemerintahan Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Ekonomi Masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Usaha swasta, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Donor.
1
7. 8. 9.
Perusahaan adalah Perseroan Terbatas Perhutani (Persero) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001. Kayu Perkakas adalah kayu yang peruntukannya sebagai bahan baku industri dan bahan bangunan lainnya dengan ukuran panjang dan diameter sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku. Kayu bakar adalah kayu yang tidak digunakan sebagai bahan baku industri dan bahan bangunan lainnya dengan ukuran panjang dan diameter sesuai dengan peraturan perusahan yang berlaku.
BAB II TUJUAN Pasal 2 Berbagi hasil hutan kayu bertujuan untuk : 1. Meningkatkan peran dan tanggungjawab Perusahaan dan Masyarakat Desa Hutan, dan Pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan dalam rangka keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan. 2. Meningkatkan pendapatan Perusahaan dan Masyarakat Desa Hutan secara simultan dan berkelanjutan. 3. Meningkatkan kontribusi Perusahaan terhadap Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan wilayah 4. Meningkatkan hubungan kerjasama antara Perusahaan dengan Masyarakat Desa Hutan dan dengan Pihak yang Berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya hutan. 5. Menumbuhkembangkan rasa memiliki terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan bagi Perusahaan, Masyarakat Desa Hutan dan Pihak yang Berkepentingan.
BAB III OBYEK BERBAGI Pasal 3 1. 2.
Hasil Hutan Kayu yang menjadi obyek berbagi adalah kayu perkakas dan kayu bakar dari kawasan hutan produksi yang dikelola melalui proses Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. Kayu perkakas dan kayu bakar sebagaimana tersebut pada ayat 1 adalah kayu yang berasal dari tebangan yang direncanakan meliputi tebang habis (tebangan Adan B) dan tebangan penjarangan (Tebangan E); dan tebangan force majeur meliputi tebangan tak tersangka (tebangan D) dan tebangan hutan yang dihapuskan (Tebangan C). BAB IV NILAI DAN PROPORSI BERBAGI Bagian Pertama Umum Pasal 4
1. 2. 3.
Proporsi hak Kelompok Masyarakat Desa Hutan terhadap kayu perkakas yang berasal dari proses Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat diterimakan dalam bentuk uang tunai. Proporsi hak Kelompok Masyarakat Desa Hutan terhadap kayu bakar yang berasal dari tebangan penjarangan lanjutan dan tebang habis diterimakan dalam bentuk barang berupa kayu atau uang tunai. Besarnya nilai uang sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 dihitung berdasarkan proporsi hak Kelompok Masyarakat Desa Hutan setelah dikalikan dengan Harga Jual Dasar (HJD) dengan memperhitungkan biaya eksploitasi dan biaya pemasaran.
Bagian Kedua Tebangan yang Direncanakan Pasal 5 Proporsi hak Kelompok Masyarakat Desa Hutan terhadap hasil hutan kayu jati atau kayu selain jati yang perjanjiannya kerjasamanya dilakukan pada kondisi hutan berupa tanah kosong adalah seratus persen dari hasil tebangan penjarangan pertama; sebesar-besarnya dua puluh lima persen dari setiap hasil tebangan penjarangan lanjutan; dan sebesar-besarnya dua puluh lima persen dari hasil tebang habis (Tebangan A).
2
Pasal 6 1.
2.
Proporsi hak Kelompok Masyarakat Desa Hutan terhadap hasil hutan kayu jati atau selain kayu jati dari hasil tebangan penjarangan pertama (tebangan E) yang perjanjian kerjasamanya dilakukan pada kondisi hutan berupa tegakan adalah seratus persen. Proporsi hak Kelompok Masyarakat Desa Hutan terhadap hasil hutan kayu jati atau kayu selain jati dari hasil tebangan penjarangan lanjutan (tebangan E) yang dilaksanakan pertamakali setelah perjanjian kerjasama pada kondisi hutan berupa tegakan, diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :
P = ( U – Ut ) x 25% I Keterangan: P adalah proporsi hak Kelompok Masyarakat Desa Hutan terhadap hasil tebangan penjarangan lanjutan yang pertama kali dilaksanakan (dalam persentase). U adalah umur tanaman atau tegakan pada saat tebangan penjarangan lanjutan dilaksanakan pertamakali setelah kesepakatan perjanjian kerja sama (dalam tahun). Ut adalah umur tanaman atau tegakan pada saat dilakukan kesepakatan perjanjian kerjasama (dalam tahun). I adalah interval waktu antara tebangan penjarangan yang telah dilaksanakan dengan tebangan penjarangan berikutnya . 25% adalah proporsi terbesar hak Kelompok Masyarakat Desa Hutan atas hasil tebangan penjarangan lanjutan. 3.
Proporsi hak Kelompok Masyarakat Desa Hutan terhadap hasil hutan kayu jati atau kayu selain jati dari hasil tebangan penjarangan lanjutan (Tebangan E) yang dilaksanakan setelah penjarangan sebagaimana tersebut pada pasal 6 ayat 2 adalah sebesar-besarnya dua puluh lima persen.
Pasal 7 Proporsi hak Kelompok Masyarakat Desa Hutan terhadap hasil hutan kayu jati atau kayu selain jati dari tebang habis (tebangan A dan tebangan B) yang perjanjian kerjasamanya dilakukan pada kondisi hutan berupa tegakan, diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:
Pa = ( D – Ut ) x 25% D Keterangan: Pa adalah proporsi hak Kelompok Masyarakat Desa Hutan terhadap hasil tebangan akhir (dalam persentase). D adalah umur tegakan tegakan saat pelaksanaan tebang habis (tebangan A dan tebangan B). Ut adalah umur tanaman atau tegakan pada saat dilaksanakan kesepakatan Perjanjian kerjasama (dalam tahun). 25% adalah proporsi terbesar hak Kelompok Masyarakat Desa Hutan atas hasil tebangan penjarangan lanjutan. Bagian Ketiga Tebangan Force Majeur Pasal 8 1.
2.
Proposi hak Kelompok Masyarakat Desa Hutan terhadap hasil hutan kayu jati atau kayu selain jati yang perjanjian kerjasamanya dilakukan pada kondisi hutan berupa tanah kosong atau berupa tegakan adalah sebesar-besarnya dua puluh lima persen dari hasil tebangan tak tersangka (tebangan D), setelah ditetapkan dalam Berita Acara bahwa kayu tersebut ditebang karena proses alam (bukan karena kesengajaan). Proporsi hak Kelompok Masyarakat Desa Hutan terhadap hasil hutan kayu jati atau kayu selain jati dari hasil tebangan hutan yang dihapuskan (tebangan C) yang perjanjian kerjasamanya dilakukan pada kondisi berupa tanah kosong atau berupa tegakan adalah sebesar-besarnya dua puluh lima persen.
3
BAB V KELEMBAGAAN Pasal 9 1.
2.
3. 4.
Kelompok Masyarakat Desa Hutan yang bekerjasama dengan perusahaan adalah kelompok yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Anggotanya terdiri dari warga masyarakat desa hutan diutamakan yang kehidupannya tergantung pada sumberdaya hutan; dan atau berada di bawah garis kemiskinan; dan atau mempunyai kepedulian terhadap kelestarian sumberdaya hutan; b. Memiliki stuktur organisasi, peraturan dan mekanisme kerja, rencana kerja, rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hasil berbagi secara partisipatif; c. Direkomendasikan dan diajukan oleh Lembaga Pemerintahan Desa dengan surat permohonan kerjasama kepada perusahaan; d. Bersepakat bekerjasama dengan Perusahaan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama; Kelompok yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat 1 berhak menerima hak hasil hutan kayu setelah melakukan perlindungan sumberdaya hutan yang menjadi tanggungjawabnya sekurang-kurangnya selama tiga tahun sejak dimulainya perjanjian kerjasama. Hak kelompok terhadap hasil hutan kayu sebagaimana tersebut pada ayat 2 dimuat dalam perjanjian kerjasama sebagaimana tersebut pada ayat 1 butir d. Dalam keadaan sangat khusus dengan pertimbangan aspek keamanan tegakan, Kelompok Masyarakat Desa Hutan menerima haknya sebelum tiga tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berdasarkan pertimbangan Administratur/KKPH atas persetujuan Direksi.
BAB VI MEKANISME BERBAGI Bagian Pertama Umum Pasal 10 1.
2.
Kayu yang menjadi hak Kelompok Masyarakat Desa Hutan dari tebangan penjarangan pertama diserahkan oleh Perusahaan kepada Kelompok Masyarakat Desa Hutan di lokasi tebangan dengan Berita Acara yang ditandatangani kedua belah pihak. Nilai kayu yang menjadi hak Kelompok Masyarakat Desa Hutan dari tebangan penjarangan lanjutan dan tebang habis ditetapkan setelah kayu tersebut diterima di TPK atau TPn atau TPKh dengan Berita Acara yang ditandatangani kedua belah pihak.
Bagian Kedua Pembayaran Pasal 11 1. 2. 3.
4.
Nilai kayu dalam bentuk uang tunai sebagaimana tersebut pada pasal 11 ayat 2 dibayarkan sesuai tahapan penerimaan kayu atau setelah seluruh kayu hasil tebangan diterima di TPK atau TPn atau TPKh. Pada kondisi keuangan Perusahaan tidak memungkinkan untuk memenuhi pembayaran sebagaimana tersebut pada ayat 1, nilai kayu dalam bentuk uang tunai dibayarkan setelah kayu terjual. Pembayaran sebagaimana tersebut pada ayat 1dan ayat 2 diserahkan oleh Adm/KKPH kepada pengurus Kelompok Masyarakat Desa Hutan dengan Berita Acara dan disaksikan oleh anggota kelompok dan pengurus Lembaga Pemerintahan Desa. Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara Perusahaan dengan Kelompok Masyarakat Desa Hutan.
BAB VII MONITORING DAN EVALUASI Pasal 12 1.
2.
Kegiatan monitoring dan evaluasi proses berbagi hasil hutan kayu dilaksanakan secara berkala oleh Perusahaan bersama Kelompok Masyarakat Desa Hutan dan atau Pihak yang Berkepentingan secara transparan. Kriteria, indikator, mekanisme dan waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses berbagi hasil hutan kayu ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama oleh pihak-pihak sebagaimana tersebut pada ayat 1.
4
3.
Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi dituangkan dalam buku laporan kegiatan dilampiri Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak-pihak sebagaimana tersebut pada ayat 1.
BAB VIII BIAYA Pasal 13 Biaya untuk melaksanakan proses berbagi hasil hutan kayu ditanggung bersama oleh Perusahaan, Kelompok Masyarakat Desa Hutan dan atau Pihak yang Berkepentingan
BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 14 1. 2.
Apabila dalam proses berbagi hasil hutan kayu terjadi sengketa atau perselisihan antara pihak-pihak yang bekerjasama diselesaikan melalui musyawarah. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan Negeri setempat.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di: Jakarta Tanggal: 02 Januari 2002 Direktur Utama Ir. Marsanto, MS. NIP. 080035531 Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth: 1. Menteri Kehutanan Republik Indonesia 2. Menteri Negara BUMN Republik Indonesia 3. Dewan Komisaris PT Perhutani (Persero) 4. Segenap Anggota Direksi PT Perhutani (Persero) 5. Sdr. Kepala Satuan Pengawas Intern PT Perhutani (Persero) 6. Sdr. Kepala unit I Perhutani (Persero) Jawa Tengah 7. Sdr. Kepala Unit II PT Perhutani (Persero) Jawa Timur 8. Sdr. Kepala unit III PT Perhutani (Persero) Jawa barat
Dikutip oleh: Agus Purnama Romadani (ARuPA) dari versi copyan Keputusan.
5
