PT PLN (PERSERO)
KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) NOMOR: 310.KIDIR/2009 TENTANG
PROGRAM PENSIUN DINI
DIREKSI PT PLN (PERSERO)
Menimbang
a. bahwa sumber daya manusia yang merupakan unsur utama dalam Perseroan perlu diupayakan secara optimal pemanfatannya, agar sesuai dengan tuntutan bisnis perusahaan yang semakin besar, dengan harapan semua Pegawai dapat mengikuti perkembangan Perseroan sesuai dengan kompetensi masing-masing; b. bahwa bagi Pegawai yang dalam mengikuti perkembangan Perseroan tersebut ternyata lebih tepat jika dioptimalkan kemampuannyadi luar Perseroan, maka pegawai difasilitasi melalui Program Pensiun Dini yang sebagian substansinya merupakan substansi dalam Program Masa Persiapan Pensiun sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 193.KIDIR/2007 tentang Program Masa Persiapan Pensiun beserta perubahannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tentang Program Pensiun Dini.
Mengingat
1. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; 2. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 3. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2006; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi perusahaan Perseroan (persero); 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara; 7. Anggaran Dasar PT PLN (persero); 8. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-252/MBU/2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara; 9. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 001.KI030/DIR/1994 tentang Pemberlakukan Peraturan Sehubungan Dengan Pengalihan Bentuk Hukum Perusahaan; 10.Keputusan Direksi PT PLN (persero) Nomor 096.KIDIR/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero); 11.Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 032.KIDIR/2009 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi (MSDM-BK); 12.Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 304.KIDIR/2009 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT PLN (Persero).
.$
~.~
2
MEMUTUSKAN :
Menetapkan .
KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG PROGRAM PENSIUN DIN!. Pasal 1 Ketentuan Umum
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
a. Perseroan, adalah PT (persero) Perusahaan Listrik Negara; b. Direksi, adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang terdiri dari Seorang Direktur Utama sebagai pimpinan dengan beberapa Direktur sebagai anggota, dalam batasan yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan; c.
Pegawai, adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat, bekerja, dan diberi penghargaan/imbaljasa menurut ketentuan yang berlaku di Perseroan;
d. Pensiun Dini, selanjutnya disebut sebagai Pensiun Dini, adalah pensiun yang diajukan oleh Pegawai sebelum mencapai Usia Pensiun Normal dengan memperoleh hak-hak kepegawaian terte[1tu; e. Usia Pensiun Normal, adalah usia 56 (lima puluh enam) tahun; f.
Masa Kerja, adalah waktu yang dijalani oleh Pegawai selama melaksanakan karya nyata di Perseroan yang dihitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai pegawai, termasuk saat berstatus sebagai Tenaga Harian atau Calon Pegawai/Pegawai Dalam Masa Percobaan;
g. Manfaat Pensiun, adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada Peserta Dana Pensiun PLN pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PLN; h. Manfaat Pensiun Normal, adalah Manfaat Pensiun yang diberikan kepada Peserta Dana Pensiun PLN pada saat genap Usia Pensiun Normal atau setelahnya. Pasal 2 Persyaratan dan Hak-hak Pensiun Dini
(1) Pensiun Dini wajib dilakukan oleh seluruh Pegawai yang mempunyai kriteria talenta Sangat Perlu Perhatian atau Perlu Perhatian pada 3 semester dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. (2) Khusus Pegawai berusia 50 sampai dengan 54 tahun yangberminat mengajukan Pensiun Dini, namun tidak diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat melaksanakan Pensiun Dini dengan mendapatkan rekomendasi dari Atasan Langsung, paling rendah pada jenjang Manajemen Dasar, yang menyatakan bahwa tidak keberatan terhadap permohonan Pensiun Dini Pegawai yang bersangkutan. (3) Pensiun Dini tidak diberlakukan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) yang sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin pegawai atau sedang menjalani hukuman disiplin atau sedang dalam masa Ikatan Dinas. (4) Pegawai berusia 50 sampai dengan 54 tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) yang melaksanakan Pensiun Dini, diberikan hak-hak sebagai berikut: a. Uang Kompensasi Pensiun Dini yang dibayarkan pada saat pegawai melaksanakan Pensiun Dini, ditetapkan dengan rumus perhitungan sebagai berikut :
UKPD= Tarif Grade x SMK x KPD Keterangan
:
UKPD= Uang Kompensasi Pensiun Dini; Tarif Grade = Tarif Grade sesuai skala grade terakhir sebelum menjalani Pensiun Dini; SMK = sisa masa kerja (dalam bulan), dengan ketetapan jika lebih dari 15 hari dianggap 1 bulan;
$~'~
3
KPD = koefisien Pensiun Dini yang ditetapkan sebagai berikut : i} Untuk Pegawai yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku : KPD = 1,0 dan UKPD maksimal 50 kali Tarif Grade. ii} Untuk Pegawai yang mengajukan Pensiun Dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan sesuai kriteria talenta terakhir pegawai : - Perlu Penyesuaian/Kandidat Potensial, KPD = 0,6; - Potensial/Optimal, KPD = 0,4; - Sangat Potensial/Sangat Optimal, KPD = 0,3;
-
Luar Biasa, KPD = 0,2.
b. Penghargaan Pensiun diberikan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan ketentuan masa kerja untuk menghitung besaran uang pelepasan adalah masa kerja sampai dengan saat menjalani Pensiun Dini, dan dibayarkan pada saat yang bersangkutan melaksanakan Pensiun Dini; c. Pemeliharaan kesehatan yang berlaku bagi pensiunan; d. Pembekalan pensiun, yang harus dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah Pensiun Dini; e. Biaya perjalanan dinas pensiun, yang pelaksanaan pemberiannya mengacu pada ketentuan perjalanan pensiun; f.
Manfaat Pensiun Dipercepat bagi Pegawai yang menjadi peserta program pensiun di Dana Pensiun PLN.
(5) pegawai yang diwajibkan melaksanakan Pensiun Dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), namun belum mencapai usia 50 tahun, diberikan hak-hak sebagai berikut: a. Uang Kompensasi Pensiun Dini (UKPD) bagi Pegawai dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, yang dibayarkan pada saat Pegawai melaksanakan Pensiun Dini, dengan ketetapan sebagai berikut: 1} Masa kerja 11 - 15 tahun, maka UKPD sebesar 15 kali Tarif Grade; 2}
Masa kerja 16 - 20 tahun, maka UKPD sebesar 20 kali Tarif Grade;
3} Masa kerja 21 - 25 tahun, maka UKPD sebesar 25 kali Tarif Grade; 4} Masa kerja lebih dari 25 tahun, maka UKPD sebesar 30 kali Tarif Grade. b. Penghargaan Pensiun sesuai ketentuan yang berlaku, dengan ketentuan masa kerja untuk menghitung besaran uang pelepasan adalah masa kerja sampai dengan saat menjalani Pensiun Dini, dan dibayarkan pada saat yang bersangkutan melaksanakan Pensiun Dini; c. Manfaat Pensiun Dipercepat bagi Pegawai yang menjadi peserta program pensiun di Dana Pensiun PLN. d. Pegawai yang memiliki masa kerja 16 tahun atau lebih, mendapatkan tambahan haksebagai berikut: 1} Pemeliharaan kesehatan bagi pensiunan sesuai ketentuan yang berlaku; 2} Pembekalan pensiun, yang harus dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah Pensiun Dini; 3} Biaya perjalanan dinas pensiun, yang pelaksanaan pemberiannya mengacu pada ketentuan perjalanan pensiun. Pasal 3 Prosedur Pensiun Dini
(1) Bagi Pegawai yang dikenai kewajiban melaksanakan Pensiun Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka Bidang Kepegawaian wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pegawai yang bersangkutan, dengan menggunakan format sesuai lampiran 1, untuk dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal surat pemberitahuan. (2) Bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), mengajukan permohonan untuk melaksanakan Pensiun Dini kepada Pejabat Yang Berwenang, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal permohonan pelaksanaan Pensiun Dini, dengan menggunakan format sesuai lampiran 2.
;{!
4
(3) Pejabat Yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah : a. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum untuk Pegawai yang menduduki : 1) 2) 3) 4) 5)
Jenjang Jabatan Manajemen Atas; Jenjang Jabatan Manajemen Menengah; Jenjang Jabatan Manajemen Dasar Unit Pelaksana; Jenjang Jabatan Fungsionall; Jenjang Jabatan Fungsionaili.
b. Deputi Direktur Pengembangan SDM dan Talenta, untuk Pegawai yang menduduki : 1) Jenjang Jabatan Menajemen Dasar ke bawah di lingkungan PT PLN (Persero) Kantor Pusat; 2) Jenjang Jabatan Fungsionallil ke bawah di lingkungan PT PLN (persero) Kantor Pusat. c. General Manager, untuk Pegawai yang menduduki : 1) Jenjang Jabatan Manajemen Dasar ke bawah di lingkungan Unit yang bersangkutan, kecuali yang menjadi wewenang Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum; 2) Jenjang Jabatan Fungsionallll ke bawah di lingkungan Unit yang bersangkutan. (4) Pejabat Yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus sudah memberikan jawaban permohonan Pensiun Dini pegawai, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal surat permohonan Pensiun Dini, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a. rekomendasi Atasan langsung Pegawai, paling rendah pada jenjang Manajemen Dasar, atas permohonan Pensiun Dini, dengan menggunakanformat sesuai lampiran 3; dan b. anggaran untuk Program Pensiun Dini yang tersedia. (5) Dalam hal permohonan Pensiun Dini dikabulkan oleh Pejabat Yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka Keputusan Pemberhentian Pegawai karena melaksanakan Pensiun Dini sudah harus disampaikan kepada Pegawai yang bersangkutan, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal permohonan pelaksanaan Pensiun Dini. (6) pegawai yang telah menerima surat pemberitahuan pelaksanaan Pensiun Dini sebagaimana dimaksud ayat (1), atau Pegawai yang telah menerima surat jawaban atas permohonan pelaksanaan Pensiun Dini sebagaimana dimaksud ayat (4), wajib bekerja seperti biasa sampai tanggal pelaksanaan Pensiun Dini. Pasal 4 Kewajiban Sebelum Melaksanakan Pensiun Dini
pegawai sebelum melaksanakan Pensiun Dini, diwajibkan untuk : a. Melunasi pinjaman dinas kepada Perseroan secara sekaligus, jika ada; b. Mengembalikan inventaris/fasilitas Perseroan,jika ada. Pasal 5 Status Pegawai yang Melaksanakan Pensiun Dini
(1) Pegawai yang menjalani program Pensiun Dini diberhentikan sebagai pegawai sejak tanggal pelaksanaan Pensiun Dini, dan berstatus sebagai pensiunan Pegawai; (2) pegawai yang melaksanakan Pensiun Dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh hak-hak sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai yang berhenti bekerja karena pensiun, dengan rincian sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat (4) dan (5).
) ,.
5
Pasal 6 Ketentuan Peralihan
Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Pegawai yang telah melaksanakan MPP berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 193.K/DIR/200?,diatur sebagai berikut: a. Pegawai yang sedang melaksanakan MPP tersebut dan berstatus sebagai Mantan Pegawai dalam masa tunggu untuk mendapatkan Manfaat Pensiun Normal, diperlakukan sama dengan Pegawai yang telah berhenti bekerja atau pensiunan Pegawai; b. Mantan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak diberikan hak-hak kepegawaian, kecuali pemeliharaan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pensiunan; c.
Mantan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat memilih pembayaran Manfaat Pensiun Dipercepat dengan ketentuan masa kerja yang dipakai sebagai masa kerja untuk menghitung besaran Manfaat Pensiun adalah masa kerja sampai dengan yang bersangkutan mengajukan Manfaat Pensiun Dipercepat;
d. Mantan pegawai yang mengajukan Manfaat Pensiun Dipercepat sebagaimana dimaksud dalam huruf c, diberhentikan sebagai Pegawai untuk keperluan pengurusan Manfaat Pensiun terhitung sejak akhir bulan permohonan Manfaat Pensiun Dipercepat disetujui; e. Apabila Mantan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf d telah terlanjur membayar luran Peserta sampai dengan Usia Pensiun Normal, maka pengembalian luran Peserta tersebut dilakukan oleh Perseroan kepada pegawai yang bersangkutan, yang diperhitungkan sebagai luran Pemberi Kerja Perseroan ke Dana Pensiun PLN pada bulan berikutnya. Pasal? Penutup
Dengan diberlakukan Keputusan ini, ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku. Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal: 31 Desember
2009
DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM,
Y D. ERNINGPRAJA
f
~ ,.
Lampiran 1 Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 310.K/DIR/2009 Tanggal
:
31 Desember 2009
FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENSIUN DINI
Dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Pegawai dalam mengikuti perkembangan Perseroan, dan mengingat kebutuhan Perseroan untuk mengupayakan pemberdayaan Pegawai secara optimal, maka sebagai implementasi dari Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 310.K/DIR/2009 tentang Program Pensiun Dini yang diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2010, dengan ini kami sampaikan bahwa kepada Pegawai berikut : Nama
.................................................................................................................
Nomor Induk Pegawai
.................................................................................................................
Grade
.................................................................................................................
Difasilitasi untuk mengikuti Program Pensiun Dini yang sifatnya wajib. Dan untuk selanjutnya, kepada Pegawai agar dapat menyelesaikan kewajiban-kewajiban sebelum pelaksanaan Pensiun Dini, yang akan diberlakukan selambat-Iambatnya3 bulan dari tanggal surat ini.
Demikian kami sampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
,
.
Pejabat Yang Berwenang,
(
..
.
.
..
.
.
..
..
.
.
.
.
.
.
..
.
..
. ..
.
.
..
.
.
. ..
)
~
tJ
~.
Lampiran 2 Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nemer: 310.KIDIR/2009 Tanggal
:
31 Desember 2009
FORMAT SURAT PERMOHONAN PELAKSANAAN PROGRAM PENSIUN DINI
Saya yang bertandatangan di bawah ini : Nama
.
Nomor Induk Pegawai :
.
Grade
.
Alamat
..,
. ..................................................................................
Sehubungan dengan adanya
penawaran Program Pensiun Dini berdasarkan
Keputusan Direksi
PT PLN (Persero) No. 310.KIDIR/2009 yang diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2010, dengan ini saya mengajukan
permohonan
untuk
melaksanakan
Program
Pensiun
Dini,
terhitung
mulai
bulan
. Dengan alasan sebagai berikut : 1. .............................................................................................................................................................................
2.
............................................
3.
................................... dst.
. Pemohon,
( . . .. . . . . .. . .. . . .. .. . .. .. . . .. . .. . ... )
}
j
,
Lampiran 3 Keputusan Direksi PT PLN (persero)
Nemer: Tanggal
310.KIDIR/2009 31 Desember 2009
:
FORMAT SURAT REKOMENDASI PELAKSANAAN PROGRAM PENSIUN DINI
Saya yang bertandatangan di bawah ini :
.
Nama ,
Nomor Induk Pegawai .
.
.
Jabatan
Menyatakan tidak keberatan atas pengajuan permohonan pelaksanaan Pensiun Dini atas Pegawai berikut : Nama
:
,...............................................................................
Nomor Induk Pegawai :
............................................................................................
Grade
............................................................................................
.
Jabatan
Dengan alasan sebagai berikut : 1.
.............................................
2. ............................................................................................................................................................................. 3.
,
,....................
dst
.. .. .. .. .. . . . . .. .., . . . .. .. . . .. .. . .. . . . .. . . .. . .. . .
(Atasan*),
( .. .. . .. . . . . .. . . . . .. .. . . . . .. . . .. . . .. )
Keterangan : * Atasan langsung Pegawai, paling rendah pad a jenjang Manajemen Dasar.
v1
J
"
