PT PLN (PERSERO)
KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) NOMOR : 147 .K/DIR/2006 TENTANG
PEKERJAAN UTAMA DAN PEKERJAAN PENUNJANG DI LlNGKUNGAN PT PLN (PERSERO)
DIREKSI PT PLN (PERSERO),
a. bahwa dengan memperhatikan UU Nomor 13 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiRI NomorKep-220/Men/X/2004 tanggal19 Oktober2004 tentang
Menimbang
syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lain, dipandang perlu membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan; b. bahwa alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipakai sebagai acuan untuk menetapkanjenis-jenis pekerjaan utama dan penunjang; c.
bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Direksi PT PLN (persero) tentang Pekerjaan Utama dan Pekerjaan Penunjang Di Lingkungan PT PLN (Persero).
1. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
Mengingat
2. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengal Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2005 dan Peraturan pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2006; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
5. PeraturanPemerintahRINomor45Tahun2005 tentang Pendirian,Pengurusan,Pengawasan dan Pembubaran BUMN; 6. Anggaran Dasar PT PLN (Persero); 7. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-180/M-MBU/2003 tentang Pemberhentian dan PengangkatanAnggota-AnggotaDireksi PerusahaanPerseroan(Persero) PT Perusahaan Listrik Negara; 8. Keputusan Direksi P1 PLN (persero) Nomor 001.K/030/DIR/1994 tentang Pemberlakuan Peraturan Sehubungan Dengan Pengalihan Bentuk Hukum Perusahaan; 9.
KeputusanDireksiPTPLN(Persero)Nomor062.K/010/DIR/2003 tentangOrganisasidanTata Kerja PT Perusahaan Listrik Negara (persero) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 092.K/0101D1R/2004dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 141.K/DIR/2005;
MEMUTUSKAN Menetapkan
.
KEPUTUSAN DIREKSI PLN (PERSERO) TENTANG PEKERJAAN UTAMA DAN PEKERJAAN PENUNJANG DI LlNGKUNGAN PT PLN (PERSERO). Pasal 1 Ketentuan Umum
D<118nlKeputusan ini yang dimaksud dengan :
a. Perseroan ...
2
a, Perseroan, adalah PT PLN (Persero) yang didirikan denganAkta Notaris Soetjipto, SH Nomor 169 Tahun 1994 t)eserta perubahannya; b,
Direksi, adalah Direksi PT PLN (persero);
c,
Pegawai, adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat dan diberi penghasilan menurut ketentuan yang berlaku di Perseroan;
d
Pmusahaan Lain, adalah perusahaan pemborong pekerjaan atau perusahaan penyediaan jasa pekerja;
e
Outsourcing, adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain.
Pasal 2 Usaha Perseroan (1) Usaha Perseroan, terdiri atas : a b,
Usaha penyediaan tenaga listrik; Usaha penunjang tenaga listrik.
(2) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas : a, b, c, d, p,
Penyediaan energi primer; Pembangkitan tenaga listrik; Penyaluran tenaga listrik; Distribusi tenaga listrik; Penjualan tenaga listrik.
(3) Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas : a, b, c, d,
Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan; Pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan; Pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik; Shared services, antara lain: 1) Jasa enginering; 2) Jasa pendidikan dan pelatihan; 3) Jasa dan produksi; 4) Jasa sertifikasi; 5) Jasa manajemen konstruksi; 6) Jasa penelitian dan pengembangan ketenagalistrikan; 7) Jasa konsultasi yang berhubungan dengan ketenagalistrikan.
(4) Dalam menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a sampai dengan e, Perseroan melakukan perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan serta pengembangan sarana penyediaan tenaga listrik. ([i) Selain melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perseroan dapat melakukan usaha-usaha lain dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.
Pasal 3
Alur Kegiatan Proses Pelaksanaan Pekerjaan (1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal2, perlu dibuat Alur Kegiatan Proses Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran. (2) f'enetapan Alur Kegiatan Proses Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dipakai sebagai dasar untl ik menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan Lain.
Pasal 4 Jenis Pekerjaan Utama (1) Penetapan jenis pekerjaan utama di lingkungan Perseroan, berpedoman pada Alur Kegiatan Proses Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2) Jenis ...
3
(2) ,Jenis pekerjaan utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kegiatan manajerial dan kegiatan supervisori
baik pada bidang Usaha Penyediaan tenaga listrikmaupun pada bidang Usaha Penunjang tenaga listrik. (3) Kegiatan manajerial sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), yaitu kegiatan yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab memimpin bawahan, mengkoordinasikan beberapa pekerjaan, beradaptasi dengan lingkungan bisnis, menetapkan strategi, dan membuat keputusan atau kebijakan sesuai batas kewenangan dalam usaha mencapai sasaran bisnis yang ditetapkan. (-1) Kegiatan supervisori sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), yaitu kegiatan yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab memimpin bawahan langsung untuk melaksanakan pekerjaan sejenis, serta mengambil keputusan sesuai batas kewenangan dalam usaha mencapai sasaran bisnis yang ditetapkan. (5) Segal a kegiatan yang tidak termasuk pekerjaan utama (core activities) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), adalah merupakan pekerjaan penunjang (non core activities).
Pasal 5 Penyerahan Kegiatan ke Perusahaan Lain
(1) Kegiatan Perseroan yang termasuk dalam pekerjaan utama, tidak dapat dilakukan Outsourcing. (2) Kegiatan Perseroan yang termasuk dalam pekerjaan penunjang dapat dikerjakan oleh Pegawai atau dilakukan Outsourcing. (3) Dalam hal pekerjaan penunjang dikerjakan dengan cara Outsourcing, pelaksanaan Outsourcing dapat dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja yang rnellluat kesepakatan tingkat pelayanan dan unjuk kerja (Service Level Agreement). (4) Dalalll Illelaksanakan Outsourcing sebagailllana rnernpertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
dimaksud dalam ayat (3), pejabat yang berwenang harus
a
Pekerjaan tersebut bukan kegiatan yang berkaitan dengan rahasia Perseroan atau merupakan pekerjaan esensial;
b.
Telah mempertimbangkan kompetensi yang dibutuhkan Perseroan untuk menunjang kesinambungan bisnis jangka panjang, sehingga tidak membuat Perseroan kehilangan kompetensi atau merupakan pekerjaan esensial;
c.
Telah melakukan upaya-upaya perbaikan proses kerja untuk meningkatkan pekerjaan;
d.
Telah mengoptimalisasikan
8.
Telah Illelllpertimbangkan
f
Rencana Outsourcing dan biaya yang diperlukan harus sudah dimasukkan dalam perhitungan rencana kerja dan anggaran tahunan.
efisiensi proses pelaksanaan
pemberdayaan Pegawai berdasarkan formasi jabatan dan formasi tenaga kerja; bahwa suatu pekerjaan tertentu, lebih menguntungkan jika di Outsourcing;
Pasal 6
Lain - Lain
(1) Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan usaha penyediaan tenaga listrik atau usaha penunjang tenaga listrik yang Illemiliki kandungan pelayanan sosial atau pembinaan usaha kecil dan tidak memiliki nilai ekonomi bagi Perseroan tidak termasuk kriteria pekerjaan utama. (2) Semua pelaksanaan Outsourcing sebelum diberlakukannya sesuai dengan Keputusan ini;
Keputusan ini, harus dievaluasi dan dilaksanakan
Pasal 7 ...
4
Pasal 7 ( 1) Ketentuan
lain yang bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.
(,1) f<eputusan
ini, berlaku
sejak tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Pad a tanggal
Jakarta 9 Oktober
2006
L3fi' pirar r<eoutL.:sanDireKsl :JT PLi'1 iPersero) Nomor 147 .NOIR/2006
Tanggal
9 Oktober
2006
.--
i
I
Usaha penyediaan
tenaga
listrik
:
1.
Manajemen penyediaan energi primer
1. Manajemen aset pembangkitan, terdiri atas:
2.
Manajemen lainnya, antara lain: perencanaan dan pengembangan, SDM, sistem informasi, keuangan, hukum
a. Manajemen perbaikan dan penambahan aset pembangkitan b. Manajemen operasi dan pemeliharaan pembangkitan 2. Manajemen lainnya, antara lain: perencanaan dan pengembangan, SDM, sistem informasi, keuangan, hukum
1. Manajemen aset penyaluran, terdiri atas :
1. Manajemen aset distribusi, terdiri atas : a. Manajemen perbaikan dan penambahan aset distribusi
a. Manajemen perbaikan dan penambahan aset penyaluran b. Manajemen operasi dan pemeliharaan penyaluran 2. Manajemen lainnya, antara lain: perencanaan dan pengembangan, SDM, sistem informasi, keuangan, hukum
b. Manajemen operasi dan pemeliharaan distribusi
1.
2.
Manajemen penjualan tenaga listrik Manajemen lainnya, antara lain: perencanaan dan pengembangan, SDM, sistem informasi, keuangan, hukum
2. Manajemen lainnya, antara lain: perencanaan dan pengembangan, SDM, sistem informasi, keuangan, hukum
Usaha penunjang tenaga listrik : antara lain adalah : pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan, pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan, pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik, serta shared services, yaitu : jasa enginering, jasa pendidikan dan pelatihan, jasa produksi, jasa sertifikasi, jasa manajemen konstruksi, jasa penelitian dan pengembangan ketenagalistrikan, jasa konsultasi yang berhubungan dengan ketenagalistrikan
Pekerjaan utama (core) adalah kegiatan manajerial dan supervisori pada .
- usaha penyediaan tenaga listrik; dan - usaha penunjang tenaga listrik.
Pekerjaan penunjang (supporting) adalah kegiatan non manajerial dan non supervisori pada :
- usaha
penyediaan
tenaga listrik; dan
- usaha penunjang tenaga listrik.
