2001

PELAKSANAAN TRANSAKSI FORWARD CONTRACT DI PASAR UANG INDONESIA SETELAH DI KELUARKANNYA PBI No.3/3/PBI/2001 SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum OLEH: ILHAM P. LUBIS 040200222

DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia

Setelah Di Keluarkannya PBI

PELAKSANAAN TRANSAKSI FORWARD CONTRACT DI PASAR UANG INDONESIA SETELAH DI KELUARKANNYA PBI No.3/3/PBI/2001

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH: ILHAM P. LUBIS 040200222

DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI Disetujui oleh: Ketua Departemen Hukum Ekonomi

Prof. Dr. Bismar Nasution S.H M.H NIP. 195603291986011001

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Prof. Dr. Bismar Nasution S.H M.H NIP. 195603291986011001

Dr. Sunarmi S.H, M.Hum NIP. 196302151989032002

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2009 Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selalu kepada Tuhan Yang Maha Baik pemilik langit dan bumi yang senantiasa memberikan kasih karunia dan anugerah selama penulis hidup. Atas perkenan-Nya juga penulis dapat mengecap studi di kampus serta menyelesaikan pembuatan skripsi ini. Adalah sebuah sukacita besar dan kesempatan yang luar biasa manakala penulis dapat merampungkan pembuatan skripsi ini. Seperti kita ketahui bahwa skripsi merupakan merupakan salah satu syarat bagi Mahasiswa/i pada umumnya dan Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada khususnya guna melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat guna memperoleh titel Sarjana Hukum. Merasa tertarik dengan program studi kekhususan Perdata BW, pada akhirnya penulis memilih judul “PELAKSANAAN TRANSAKSI FORWARD CONTRACT

DI

PASAR

UANG

INDONESIA

SETELAH

DI

KELUARKANNYA PBI No.3/3/PBI/2001” untuk dituangkan dalam tulisan skripsi ini. Tak ada gading yang tak retak. Kira-kira pepatah demikianlah yang sangat cocok untuk mendeskripsikan keadaan skripsi ini yang masih sangat jauh dari kata sempurna. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan disana-sini dalam isi maupun bagian skripsi ini. Namun atas dasar sifat manusiawi yang bisa dan sering melakukan kesalahan, dengan segala hormat penulis meminta maaf. Oleh karenanya tak pelak bahwa saran, kritik, dan ide-ide baru yang konstruktif mengomentari bagian skripsi ini sangat penulis butuhkan dan Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


karenanya akan diterima dengan senang hati serta penuh bijaksana. Di atas semuanya, perkenankanlah dengan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Runtung, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof.DR. Suhaidi, SH, MH, selaku Pembantu Dekan I, Syafruddin Hasibuan, S.H.,MH.,DFM selaku Pembantu Dekan II ,Muhammad Husni, SH, M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Prof. DR Bismar Nasution S.H M.H selaku Ketua Departemen Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah berkenan membantu dan memperhatikan Mahasiswa/i Perdata 4. Bapak Prof. DR Bismar Nasution S.H M.H selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran menghadapi penulis selama menulis skripsi. Dengan segala ketulusan saya berdoa kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan sukacita yang penuh. 5. Ibu DR. Sunarmi S.H M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang banyak menuntun penulis dari awal sampai akhir pembuatan skripsi 6. Seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis ketika duduk di bangku perkuliahan.

Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


7. Seluruh Pegawai Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Akhir kata semoga penulisan skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan membuka sebuah cakrawala berpikir yang baru bagi kita semua yang membacanya.

Medan,

November 2009

Penulis


Uang

Indonesia


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI ABSTRAKSI BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ................................................................... 1 B. Perumusan Masalah .......................................................................... 5 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan .......................................................... 5 D. Keaslian Penulisan............................................................................ 6 E. Tinjauan Kepustakaan....................................................................... 6 F. Metode Penelitian ............................................................................. 8 G. Sistematika Penulisan ....................................................................... 10 BAB II :

PERJANJIAN TRANSAKSI FORWARD CONTRACT DALAM HUKUM PERBANKAN A. Pengertian Transaksi Forward contract di Indonesia ......................... 12 B. Dasar Hukum Transaksi Forward contract ........................................ 13 C. Sifat-sifat dan pelaksanaan Transaksi Forward contract .................... 23 D. Pelarangan dan pembatasan Transaksi .............................................. 26

BAB III :

PERANAN BANK INDONESIA DALAM FORWARD CONTRACT DI INDONESIA

TRANSAKSI

A. Sejarah Perkembangan Bank Indonesia ............................................. 30 B. Tujuan dan tugas Bank Indonesia ...................................................... 36 C. Peran Bank Indonesia dalam pembangunan nasional ......................... 37 Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


D. Bentuk Transaksi Forward contract di Indonesia ............................... 42 E. Sistem pemberian Transaksi Forward contract Bank Indonesia ......... 45 BAB IV:

PELAKSANAAN TRANSAKSI FORWARD CONTRACT DI PASAR UANG INDONESIA SETELAH DI KELUARKANNYA PBI NO.3/3/PBI/2001 A. Proses transaksi forward contract di pasar uang Indonesia ................ 45 B. Manfaat dari penerapan contract forward bagi perusahaan ................ 47 C. Pelaksanaan transaksi forward contract di pasar uang indonesia setelah di keluarkannya PBI No.3/3/PBI/2001................................... 49

BAB V :

KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ....................................................................................... 55 B. Saran ................................................................................................. 56

DAFTAR PUSTAKA


Uang

Indonesia


ABSTRAKSI Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar Uang Indonesia Setelah Di Keluarkannya PBI No.3/3/Pbi/2001

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh ketertarikan penulis terhadap masalah transaksi forward contract. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana perjanjian transaksi forward contract dalam hukum perbankan, peranan Bank Indonesia dalam transaksi forward contract di Indonesia dan Pelaksanaan transaksi forward contract di pasar uang Indonesia setelah di keluarkannya PBI No.3/3/PBI/2001. Adapun metode penelitian dilakukan dengan pengembilan data, dan pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari informasi berdasarkan dokumen-dokumen maupun arsip. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwaPerjanjian transaksi forward contract dalam hukum perbankan merupakan Kontrak yang dikonsep dengan baik akan sangat membantu memastikan bahwa pihak-pihak yang memiliki latar belakang budaya berbeda mencapai pemahaman bersama dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing. Semua pihak yang menjalin kontrak hadir dengan ekspektasi masing-masing, yang pada gilirannya mewarnai pemahaman mereka terhadap persyaratan-persyaratan yang dicantumkan dalam kontrak. Peranan Bank Indonesia dalam transaksi forward contract di Indonesia yakni mengalami perubahan paradigma, namun bukan berarti kebijakan dan strategi untuk mendukung transaksi forward contract menjadi berkurang tetapi disesuaikan dengan perundang-undangan baru yang berlaku. Untuk itulah, kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan dan pemberdayaan adalah dalam rangka mendorong peningkatan fungsi intermediasi perbankan serta untuk mendukung sistem perbankan yang sehat, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pelaksanaan transaksi forward contract di pasar uang Indonesia setelah di keluarkannya PBI No.3/3/PBI/2001 adalah dengan penerapan system nilai tukar mengambang bebas ini peran Bank Indonesia dalam menjaga, mengatur dan mengawasi nilai tukar mata uang relatif terbatas, yaitu melalui kebijakan-kebijakan moneter. Apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/3/PBI/2001 tersebut merupakan salah satu bentuk kontrol yang dilakukan oleh BI terhadap mata uang rupiah.


Uang

Indonesia


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Salah satu ciri dari era globalisasi yang sedang atau akan kita hadapi di masa depan, ditandai dengan adanya perdagangan bebas. Perdagangan bebas mendatang yang akan kita hadapi, diwarnai dengan semakin meningkatnya persaingan serta gejolak harga pasar yang membuat ketidakpastian usaha semakin meningkat untuk mempertahankan usahanya, maka perusahaan dituntut untuk mampu mengembangkan usaha hingga ke dunia internasional. Akibatnya perusahaan akan melakukan transaksi dengan perusahaan di luar negeri. Perdagangan dua negara tidaklah sama dengan perdagangan satu negara yang memakai satu mata uang, karena untuk perdagangan dua negara memakai dua mata uang yang sangat berbeda. Adanya transaksi dengan pasar uang yang berbeda dapat menimbulkan risiko keuangan bagi perusahaan akibat adanya perubahan pasar uang. Risiko tersebut dapat dihindari dengan melakukan transaksi tunai. Namun tidak semua transaksi yang terjadi pada perusahaan dapat dilakukan secara tunai, akibatnya akan timbul hutang dan piutang dalam mata uang asing. Tidak hanya perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan di luar negeri yang akan menghadapi risiko keuangan akibat fluktuasi nilai pasar uang Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


asing. Tetapi risiko ini juga akan dihadapi oleh para importir serta perusahaanperusahaan yang bertransaksi atau mempunyai kewajiban dan aktiva dalam bentuk pasar uang. Bahkan tidak hanya itu, perusahaan yang tidak bertransaksi dalam valuta asing pun (tidak melakukan aktivitas internasional, ekpor maupun impor ) juga akan terpengaruh oleh risiko nilai tukar. Untuk itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perusahaanperusahaan yang sering kali atau kerap bertransaksi dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan nilai tukar dan suku bunga. Kontrak forward diimplementasikan menggunakan kurs forward (forward rate). Kurs forward mewakili kurs penukaran valuta pada suatu waktu di masa depan. Jika sebuah perusahaan multinasional memperkirakan akan adanya kebutuhan atau penerimaan suatu valuta asing tertentu di masa depan, perusahaan tersebut dapat melakukan kontrak forward untuk mengunci kurs pembelian atau penjualan valuta tersebut. Strategi ini digunakan untuk berlindung dan kemungkinan valuta yang dimaksud mengalami depresiasi di kemudian hari. Periode forward yang paling umum adalah 30, 60, 90, 180, 360 hari, walaupun periode-periode lain juga tersedia. Kurs forward dari suatu valuta biasanya akan bervariasi menurut panjangnya periode forward. Dalam dunia nyata sekarang, semua perusahaan multinasional mengggunakan kontrak forward. 1

1

Badan Pembina Pasar Uang dan Modal. 1994. Kamus Khusus Pasar uang dan Modal. Jakarta: PT Kualamas Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


Beberapa alasan mengapa teknik ini lebih sering digunakan adalah adanya keluwesan yang dimiliki oleh kontrak forward ,yaitu dengan mengijinkan pembeli untuk mendapatkan valuta asing pada setiap hari selama beberapa hari sebelum periode kontrak sehingga keluwesan ini dapat membebaskan pembeli dari ketidak pastian. 2 Kontrak forward dengan bank dapat dibuat untuk setiap jumlah yang diinginkan sedangkan untuk kontrak futures dan opsi valuta, jumlah nilai kontrak dan tanggal jatuh tempo telah terstandarisasi, tidak fleksibel seperti kontrak forward. Selain itu kontrak forward memiliki jangka waktu kontrak maksimum yang relatif panjang, yaitu beberapa tahun dibanding dengan kontrak futures dan opsi valuta yang hanya memiliki waktu maksimum 12 bulan dan 9 bulan. Selain itu, di pasar forward tidak terdapat aturan formal dan universal untuk melakukan penyesuaian terhadap simpanan karena fluktuasi kurs spot mendatang yang diharapkan dan nilai kontrak forward. Di pasar forward tidak terdapat persyaratan marjin yang formal dan universal. 3 Sehingga dengan adanya keluwesan dalam menentukan nilai kontrak forward, biaya yang dikeluarkan pun relatif lebih rendah daripada teknik lain, cara mempertahankan marjin, serta tidak adanya risiko marking to market ( risiko yang disebabkan oleh variabilitas tingkat bunga dimana penyesuaian marjin dilakukan setiap hari, yang seringkali dihadapi oleh kontrak futures ), 2

M.Irsan Nasarudin dan Indera Surya 2004. Aspek Hukum Pasar Uang Indonesia. Kencana Jakarta 3 Head, John W., 2002, Seri Dasar Hukum Ekonomi 1-Pengantar Umum Hukum Ekonomi Edisi Bahasa Indonesia dan Inggris, ELIPS, Jakarta Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


membuat kontrak forward lebih sering digunakan daripada teknik hedging lainnya oleh importir, eksportir, peminjam, dan investor yang ingin secara tepat membatasi risiko valuta asing dan eksposure. Kontrak forward antara sebuah perusahaan multinasional dengan banknya dapat dibuat khusus untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan dari perusahaan tersebut. Periode-periode kontrak forward untuk 2 tahun atau lebih tersedia untuk berbagai valuta. Sejumlah bank bahkan menawarkan kontrak forward berjangka waktu 5 tahun bagi sejumlah perusahaan besar. Kontrak forward semacam ini ditujukan untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan perusahaan-perusahaan besar, nilainya biasanya lebih dari $ 1 juta. Kontrak forward jarang digunakan oleh konsumen atau perusahaan-perusahaan kecil. Periode jatuh tempo kontrak forward selama satu (1) tahun adalah diperkirakan sepanjang tahun 2002 terjadi ketidakstabilan nilai tukar mata uang asing akibat memburuknya kondisi ekonomi yang masih berkelanjutan dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2001 (tahun 2001, perusahaan bahkan menanggung rugi selisih kurs sebesar Rp. 16.429.328.545). Sehingga apabila perusahaan tidak melakukan tindakan untuk melindungi aktiva/kewajibannya dalam mata uang asing, dikhawatirkan akan memperburuk beban pendanaan perusahaan yang nantinya juga akan mempengaruhi laba perusahaan sepanjang tahun 2002. Sehingga perusahaan melakukan antisipasi dengan melakukan hedging kontrak forward selama satu (1) tahun untuk menghindari kerugian yang mungkin diderita perusahaan selama sepanjang tahun 2002 dan Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


diperkirakan pada tahun 2003 kondisi perekonomian dan nilai tukar mata uang asing telah kembali stabil. 4 Dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul “Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar Uang Indonesia Setelah Di Keluarkannya PBI No.3/3/Pbi/2001.”

B. Perumusan Masalah Adapun yang merupakan permasalah yang timbul dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana perjanjian transaksi forward contract dalam hukum perbankan? 2. Bagaimana peranan Bank Indonesia dalam transaksi forward contract di Indonesia?

3. Bagaimana Pelaksanaan transaksi forward contract di pasar uang Indonesia setelah di keluarkannya PBI No.3/3/PBI/2001?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan Penulisan Tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah : a. Untuk mengetahui perjanjian transaksi forward contract dalam hukum perbankan.

b. Untuk mengetahui peranan Bank Indonesia dalam transaksi forward contract di Indonesia.

4

M.Irsan Nasarudin dan Indera Surya. Op.cit.


Uang

Indonesia


c. Untuk mengetahui Pelaksanaan transaksi forward contract di pasar uang Indonesia setelah di keluarkannya PBI No.3/3/PBI/2001.

2. Manfaat Penulisan Adapun manfaat Penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah: a. Secara Teoritis Guna mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya mengenai Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar Uang Indonesia Setelah Di keluarkannya PBI No.3/3/Pbi/2001.

b. Secara Praktis 1) Agar masyarakat mengetahui Transaksi Forward Contract Di Pasar Uang Indonesia.

2) Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan tambahan tentang bagaimana pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar Uang Indonesia Setelah Di keluarkannya PBI No.3/3/Pbi/2001.

D. Keaslian Penulisan Adapun judul tulisan ini adalah Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar Uang Indonesia Setelah Di keluarkannya PBI No.3/3/Pbi/2001, judul

skripsi ini belum pernah ditulis, sehingga tulisan ini asli dalam hal tidak ada judul

yang sama. Dengan demikian ini keaslian

skripsi ini dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


E. Tinjauan Kepustakaan Forward Contract adalah perjanjian antara bank dan pelanggan untuk menyerahkan sejumlah mata uang tertentu dengan yang lain pada waktu tertentu di masa datang dengan kurs yang ditetapkan pada saat kontrak disepakati /saat ini. 5 Kontrak-kontrak tersebut dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan dengan transaksi-transaksi mata uang dimasa datang untuk mengurangi risiko nilai tukar mata uang. Satu pihak setuju untuk membeli, pihak lain menjual, untuk suatu harga yang telah disetujui sebelumnya.

Saat

terjadi

transaksi

forward,

belum

terjadi

pertukaran/pembayaran uang. Pembayaran dan pengiriman barang dilakukan sesuai dengan jadwal dan aturan yang telah disepakati. Spekulan-spekulan secara aktif memposisikan diri mereka terhadap risiko valas untuk memperoleh manfaat dari expected movements (pergerakan-pergerakan yang diharapkan) atas kurs valas.

Kebanyak transaksi jenis ini dilakukan melalui telepon,

telex dan faksimili (over the counter), baik secara langsung maupun melalui broker dan dealer, dan negosiasinya sering didasarkan pada harga-harga yang terbentuk dibursa berjangka. Secara prinsip forward dan futures contracts bisa dispesifikasi untuk setiap komoditi, jasa atau aset; dalam praktek (pada pasar valas forward) kontrak-kontrak tersebut hanya diperdagangkan secara kontinu untuk valas tertentu dan sebagai forward rate agreement (FRA). Sedangkan futures 5

Badan Pembina Pasar Uang dan Modal, Op.cit.


Uang

Indonesia


contracts

memperdagangkan

berbagai

komoditas,

instrumen-instrumen

keuangan dan valas. Oleh karena itu sifat paralel forward dan futures markets adalah jarang/tidak banyak. Futures contracts yang dibentuk untuk valas sama seperti/sebagaimana

FRA;

transaksi-transaksi

forward

implisitnya

bisa

dilakukan pada/dalam bank bills dan government bonds. Dalam system keuangan, pasar uang (money market) dan pasar modal (capital market) merupakan bagian dari pasar keuangan (financial market). Pasar uang adalah suatu kelompok pasar untuk instrument kredit jangka pendek, yang biasanya berkualitas tinggi diperjualbelikan.Jangka waktu instrument pasar uang biasanya jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau kurang. Pasar uang adalah pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek, karena itu pasar uang merupakan pasar likuiditas primer. Sedangkan pasarmodal berkaitan dengan surat-surat berharga yang berjangka panjang. Dana yang diperjual belikan dalam pasar modal berupa dana permanent atau semi permanent. Selain itu perbedaan pasar modal dengan pasar uang ada pada tempat pelaksanaan transaksi. Pasar modal memeliki tempat transaksi tertentu yang disebut bursa efek.Transaksi dalam pasar uang dilakukan melalui sarana telekomunikasi, sehingga pasar ini sering pula disebut sebagai pasar abstrak karena pelaksanaan transaksi tidak dilakukan di tempat tertentu seperti halnya pada pasarmodal yang melalui bursa efek. Pasar uang juga merupakan suatu bentuk pasar yang tak terorganisasi (unorganized market). Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


F. Metode Penelitian a. Sifat dan jenis penelitian Sifat penelitian ini adalah deskriptif dimana penulis berupaya untuk menggambarkan Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar Uang Indonesia Setelah Di Keluarkannya PBI No.3/3/Pbi/2001.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yakni sebuah jenis penelitian yang mencoba untuk melihat kesesuaian aturanaturan hak ditingkat normatif, yakni PBI No.3/3/Pbi/2001. b. Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa buku, jurnal, dokumen perusahaan, majalah hukum, kamus hukum dan UU/peraturan. c. Teknik pengumpulan dan analisis data Langkah pertama yang saya lakukan adalah dengan mengumpulkan bahan

hkum

terkait.

Selanjutnya

saya

mulai

membuat

klasifikasi/ketegornisasi sesuai perusahaan penelitian. Kemudian saya melakukan harmonisasi/melihat kesesuian antar pasal-pasal di dalam PBI No.3/3/Pbi/2001 setelah itu ditarik kesimpulan.

d. Jadwal penelitian Penelitian ini terdiri dari 3 tahap.


Uang

Indonesia


Tahap I, persiapan yakni dimulai dengan pemilihan judul, konsultasi akademik dengan departemen dan pembimbing. Tahap ini berlangsung dari bulan Oktober s/d November 2009. Tahap II, pengumpulan data berlangsung dari bulan November s/d Desember 2009.

G. Sistematika Penulisan Skripsi ini diuraikan dalam 5 bab, dan tiap-tiap bab berbagi atas beberapa sub-sub bab, untuk mempermudah dalam memaparkan materi dari skripsi ini yang dapat digambarkan sebagai berikut : BAB I

:

Pendahuluan, bab ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II

:

Perjanjian transaksi forward contract dalam hukum perbankan. Dalam bab ini berisi tentang Pengertian Transaksi dan Forward contract, dasar hukum transaksi forward contract, sifat-sifat dan pelaksanaan

transaksi

forward

contract,

pelarangan

dan

pembatasan transaksi. BAB III :

Peranan Bank Indonesia dalam transaksi forward contract di Indonesia. Bab ini berisikan peranan Bank Indonesia dalam


Uang

Indonesia


transaksi forward contract di Indonesia, sejarah perkembangan Bank Indonesia, tujuan dan tugas Bank Indonesia, peran Bank Indonesia dalam pembangunan Nasional, dan bentuk transaksi forward contract di Indonesia BAB IV :

Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar Uang Indonesia Setelah Di Keluarkannya PBI No.3/3/PBI/2001. Bab ini berisi tentang Proses transaksi forward contract di pasar uang Indonesia, Pelaksanaan transaksi forward contract di pasar uang indonesia setelah di keluarkannya PBI No.3/3/PBI/2001 dan Manfaat dari penerapan contract forward bagi perusahaan.

BAB V

:

Kesimpulan dan Saran. Merupakan bab penutup dari seluruh rangkaian bab-bab sebelumnya, yang berisikan kesimpulan yang dibuat berdasarkan uraian skripsi ini, yang dilengkapi dengan saran-saran.


Uang

Indonesia


BAB II PERJANJIAN TRANSAKSI FORWARD CONTRACT DALAM HUKUM PERBANKAN A. Pengertian Transaksi Forward contract di Indonesia Forward Contract (kontrak berjangka) adalah pembelian atau penjualan dari suatu jumlah tertentu dari suatu barang, surat berharga pemerintah, mata uang asing atau instrumen keuangan lainnya pada harga yang ditetapkan saat ini dengan penyerahan dan penyelesaian pada tanggal tertentu pada masa datang. Kontrak berjangka (forward Contract) ke depan merupakan kontrak yang lengkap yang berlawanan dengan kontrak opsi yang pemiliknya mempunyai pilihan untuk menyelesaikan atau tidak menyelesaikan kontrak Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


berjangka ke depan yang dapat merupakan penutupan atas penjualan dari kontrak berjangka (forward Contract). 6 Forward Contract merupakan suatu kontrak dimana salah satu pihak setuju untuk membeli komoditas dengan harga tertentu pada tanggal tertentu dimasa depan dan pihak lainnya setuju untuk melaksanakan penjualan ni. Penyerahan fisik lalu terjadi. Forward Contract dapat juga diartikan perjanjian antara dua pihak. Salah satu pihak diwajibkan (diharuskan) menyerahkan sejumlah tertentu dari aktiva tertentu pada tanggal tertentu yang akan datang dan pihak lainnya wajib membayar sesuai dengan jumlah tertentu yang disebut invoice amount yang dikenakan atas aktiva pada tanggal penyerahan. Tujuan dari kontrak adalah untuk melindungi kedua belah pihak dari fluktuasi nilai aktiva yang mungkin terjadi selama kurun waktu tertentu, yaitu sejak kontrak ditandatangani hingga penyerahan atau pembayaran dilakukan. Kontrak penyerahan kemudian (forward contract) sama dengan kontrak berjangka (futures) yakni sama-sama merupakan kesepakatan antara dua pihak untuk membeli dan menjual aktiva yang dilakukan pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang dan pada harga tertentu yang telah disepakati pada saat kontrak ditandatangani. Tetapi futures diperdagangkan di bursa yang

6

Ridwan Khairandi, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak. (Jakarta: Pascasarjana FH-UI, 2003) hlm. 81 Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


terorganisir sementara forward contract diperdagangkan diluar bursa atau over the counter market. 7 Sebagai kesepakatan pribadi antara dua pihak, forward contracts diatur secara khusus untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak, oleh karena itu disebut sifatnya adalah private (tergantung pada pribadi kedua belah pihak). Faktor lain forward contracts adalah kedua belah pihak tidak perlu menyediakan margin (uang).

B. Dasar Hukum Transaksi Forward contract Dalam

kontrak

mengandung

unsur-unsur:

pihak-pihak

yang

berkompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, persetujuan timbal balik, dan kewajiban timbal balik. Ciri kontrak yang utama adalah dia merupakan satu tulisan yang memuat persetujuan dari para pihak, lengkap dengan syarat-syarat, serta yang berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya kewajiban. Unsur-unsur kontrak seperti dirinci di atas, secara tegas memberikan gambaran yang membedakan antara kontrak dengan pernyataan sepihak.

8

Akhirnya secara singkat dapat dikatakan bahwa kontrak adalah persetujuan yang dibuat secara tertulis yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak yang membuat kontrak.

7

Warjiyo, Perry. 2004. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), Bank Indonesia. Jakarta, hlm 87 8 M. Yahya Hrp, Segi Hukum Perjanjian, Alumni 1996, Bandung, hlm 56 Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


Kontrak dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai “perjanjian”. Meskipun demikian, apa yang dalam bahasa Indonesia disebut perjanjian, dalam bahasa Inggris tidak selalu sepadan dengan contract. Istilah contract digunakan dalam kerangka hukum nasional atau internasional yang bersifat perdata. Dalam kerangka hukum internasional publik, yang kita sebut “perjanjian”, dalam bahasa Inggris seringkali disebut treaty atau kadang-kadang juga covenant. Sejauh yang dapat kita ketahui, tidak pernah ada dua pihak swasta atau lebih membuat treaty atau covenant, sebaliknya, tidak pernah terekam dua negara yang diwakili oleh pemerintah masing-masing membuat suatu contract. Perlindungan hukum terhadap hubungan antar orang atau antar perusahaan yang bersifat lintas batas negara dapat dilakukan secara publik maupun

privat.

Perlindungan

secara

publik

dilakukan

dengan

cara

memanfaatkan fasilitas perlindungan yang disediakan oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat publik, seperti peraturan perundang – undangan domestik dan perjanjian-perjanjian

internasional,

bilateral

maupun

universal,

yang

dimaksudkan demikian. Perlindungan secara privat dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan hukum yang bersifat privat, yaitu dengan cara berkontrak yang cermat. 9

9

Qirom S. Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta perkembangan, Liberty, Yogyakarta, 1995. hlm 67 Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


Dalam dunia bisnis, jenis hukum privat merupakan pilihan yang paling populer. Jenis ini digunakan secara luas oleh masyarakat bisnis yang terlibat dalam transaksi lintas batas negara. Beberapa alasan yang mengakibatkan penggunaan seperti adalah: pertama; berubahnya orientasi masyarakat dunia setelah Perang Dunia II ke arah pembangunan ekonomi global. Kedua; pesatnya pertumbuhan kebijakan, bentuk dan materi transaksi bisnis internasional. Ketiga; kurang lengkapnya materi hukum publik (sistem perundang-undangan) berkaitan dengan variasi bentuk dan materi transaksi. Sebelum menjalin kontrak dengan seseorang yang berkewarganegaraan lain, terlebih dahulu harus memahami sistem hukum yang mempengaruhi kontrak di negara tersebut. Juga harus memahami perbedaan sistem hukum di negara masing-masing. Pengetahuan ini sama pentingnya dengan mengecek latar belakang calon mitra masing-masing, karena dua alasan. Pertama, hukum di kedua negara akan menentukan aspek tertentu dalam hubungan kontraktual. Kedua, hukum di salah satu negara mungkin lebih menguntungkan dari pada di negara lain. Setelah mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang menjalin kontrak lintas negara, masyarakat internasional mulai mengadopsi sitem hukum dan peraturan yang bisa diterapkan dalam transaksi pihak-pihak yang berlokasi di negara yang berbeda. Tujuan dari pengadopsian hukum internasional yang seragam adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang melakukan transaksi lintas batas negara menjadi subjek seperangkat peraturan Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


yang sama, tidak peduli bahwa hukum yang berlaku di negaranya masingmasing berbeda. Secara umum sangatlah tidak bijaksana mendasarkan persyaratan kontrak pada hukum, bahkan hukum internasioanal sekalipun. Penerapan hukum internasional untuk menafsirkan sebuah kontrak bisa mengarah pada hasil yang tidak diduga dan tidak diinginkan. Misalnya, dalam suatu kontrak jual beli internasional, penjual gagal memenuhi batas waktu pengiriman yang ditetapkan. Kemudian pembeli menuntut penjual karena kegagalan memenuhi batas waktu pengiriman satu bulan. Di negara pembeli, kontrak tersebut mungkin dianggap tidak valid karena ada persyaratan penting yang tidak dimasukkan. Tetapi jika di pengadilan menerapkan hukum internasional, berdasarkan praktek yang biasa berjalan dalam industri tersebut mungkin akan menetapkan dua bulan sebagai waktu penyerahan yang masuk akal sehingga mungkin bisa menegakkan kontrak tersebut. Untuk menghindari hasil yang tidak menyenangkan dan di duga, ketika melakukan kontrak dengan pihak negara lain, harus didefinisikan dengan tepat hak dan kewajiban dalam kontrak tertulis. Kontrak harus menyatakan secara jelas persyaratan-persyaratannya sehingga kedua pihak akan memahami apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diterima.


Uang

Indonesia


Kontrak yang dikonsep dengan baik akan sangat membantu memastikan bahwa pihak-pihak yang memiliki latar belakang budaya berbeda mencapai pemahaman bersama dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban masingmasing. Semua pihak yang menjalin kontrak hadir dengan ekspektasi masingmasing, yang pada gilirannya mewarnai pemahaman mereka terhadap persyaratan-persyaratan yang dicantumkan dalam kontrak. Sesuatu yang masuk akal bagi satu pihak, mungkin tidak bisa diterima akal pihak lain, hal mana perlu di bicarakan bersama sehingga muncul pemahaman yang sama. Hal ini merupakan elemen penting dalam pembuatan sebuah kontrak agar bisa dijalankan dan ditegakkan. Kontrak yang mencerminkan ekspektasi budaya masing-masing pihak kemungkinan besar bisa dijalankan secara memuaskan bagi kedua pihak. Pemahaman bersama tidak sekedar berarti bahwa masing-masing pihak memahami hak dan kewajibannya sebelum membubuhkan tanda tangan, tetapi pihak-pihak tersebut harus memiliki kesepakatan yang tuntas mengenai hak dan kewajiban. Persengketaan biasanya muncul ketika salah satu pihak menafsirkan hak dan kewajiban dengan cara yang berbeda dengan pihak lain. 10 Dalam rangka pembangunan ekonomi diperlukan tabungan dalam negeri baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat. Mengingat kelangkaan sumber-sumber dana dalam negeri maka mobilisasi dana terutama

10

R. Subekti, Aneka Perjanjian, Cetakan Kesepuluh, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1996. hlm. 46 Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


dana rupiah seyogyanya ditujukan untuk keperluan pembangunan ekonomi di dalam negeri. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Efektifitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal tersebut memerlukan sistem perbankan yang sehat, yang merupakan sasaran tugas mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sistem perbankan. 11 Penerapan sistem devisa bebas di Indonesia telah mempercepat perkembangan dan integrasi pasar keuangan Indonesia dengan pasar keuangan dunia.

Perkembangan

pasar

keuangan

tercermin

pada

bertambahnya

keanekaragaman produk jasa keuangan hasil berbagai inovasi di industri keuangan dunia. Integrasi pasar keuangan antara lain terlihat pada penggunaan mata uang domestik baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pada awalnya mata uang domestik di dalam negeri digunakan pula oleh warga negara asing dan badan-badan asing, namun selanjutnya penggunaan tersebut meluas ke luar 11

Kuncoro, Mudrajad & Suhardjono, (2002), Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi, BPFE, Yogyakarta, hlm 68 Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


negeri baik oleh warga negara Indonesia dan badan-badan hukum Indonesia maupun oleh warga negara asing dan badan-badan asing. Sebagai akibat perkembangan dan integrasi pasar keuangan di atas, peningkatan transaksi rupiah antara bank dengan warga negara asing dan badan-badan asing yang terjadi dewasa ini dalam perkembangannya turut memberikan kontribusi terhadap berbagai persoalan moneter dalam negeri, khususnya tekanan terhadap nilai tukar rupiah. 12 Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan upaya untuk mengurangi tekanan yang lebih dalam atas kondisi moneter Indonesia dengan menetapkan pembatasan-pembatasan yang diperlukan. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak fluktuatif terhadap nilai rupiah, perlu dilakukan pengaturan terhadap transaksi rupiah antara bank dengan warga negara asing, badan hukum asing atau badan asing lainnya, warga negara Indonesia yang memiliki status permanen residen negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia, perwakilan negara asing dan lembaga internasional di Indonesia, dan kantor Bank atau badan hukum Indonesia di luar negeri serta pengaturan pemberian kredit valuta asing oleh bank kepada pihak-pihak tersebut. Pembatasan transaksi rupiah antara bank dengan pihak-pihak tersebut sebagai langkah kehati-hatian dalam melindungi integritas dan stabilitas sistem keuangan Indonesia pada dasarnya tidak bertentangan baik dengan ketentuan sistem devisa bebas maupun ketentuan-ketentuan internasional yang lazim berlaku. 12

Muhammad Jumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Penerbit Citra Aditya, Bandung, 1996, hlm 114 Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


Salah satu ciri dari era globalisasi yang sedang atau akan kita hadapi di masa depan, ditandai dengan adanya perdagangan bebas. Perdagangan bebas mendatang yang akan kita hadapi, diwarnai dengan semakin meningkatnya persaingan serta gejolak harga pasar yang membuat ketidakpastian usaha semakin meningkat untuk mempertahankan usahanya, maka perusahaan dituntut untuk mampu mengembangkan usaha hingga ke dunia internasional. Akibatnya perusahaan akan melakukan transaksi dengan perusahaan di luar negeri. Perdagangan dua negara tidaklah sama dengan perdagangan satu negara yang memakai satu mata uang, karena untuk perdagangan dua negara memakai dua mata uang yang sangat berbeda. Adanya transaksi dengan mata uang yang berbeda dapat menimbulkan risiko keuangan bagi perusahaan akibat adanya perubahan kurs mata uang. Risiko tersebut dapat dihindari dengan melakukan transaksi tunai. Namun tidak semua transaksi yang terjadi pada perusahaan dapat dilakukan secara tunai, akibatnya akan timbul hutang dan piutang dalam mata uang asing. Sehingga apabila terjadi perubahan nilai tukar valuta asing, perusahaan akan mengalami kerugian/keuntungan akibat perubahan tersebut. Tidak hanya perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan di luar negeri yang akan menghadapi risiko keuangan akibat fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Tetapi risiko ini juga akan dihadapi oleh para importir / eksportir serta perusahaan-perusahaan yang bertransaksi atau mempunyai kewajiban dan aktiva dalam bentuk mata uang asing. Bahkan tidak hanya itu, perusahaan yang Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


tidak bertransaksi dalam valuta asing pun (tidak melakukan aktivitas internasional, ekpor maupun impor) juga akan terpengaruh oleh risiko nilai tukar. 13 Untuk itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perusahaanperusahaan yang sering kali atau kerap bertransaksi dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan nilai tukar dan suku bunga. Diantaranya yaitu perusahaan harus melakukan peramalan pergerakan kurs valuta asing, memonitor kinerja perusahaan terhadap risiko kerugian yang ditimbulkan oleh fluktuasi valuta asing, serta merancang strategi untuk menghindari kerugian dari risiko fluktuasi valuta asing. Untuk itu sangat penting artinya bagi perusahaan melakukan tindakan lindung nilai. Hedging merupakan suatu tindakan melindungi perusahaan untuk menghindari atau mengurangi risiko kerugian atas valuta asing sebagai akibat dari terjadinya transaksi bisnis. Sehingga

perusahaan dapat melakukan

penjualan atau pembelian sejumlah mata uang, untuk menghindari risiko kerugian akibat selisih kurs yang terjadi karena adanya transaksi bisnis yang dilakukan perusahaan tersebut. 14 Hedging sangat bermanfaat bagi perusahaan yang memiliki usaha dan kerap bertransaksi yang berkaitan dengan suku bunga atau nilai tukar. Jika perusahaan mempunyai hutang dalam valuta asing dan suku bunga 13

Salim H. S. Perkembangan Hukum Kontrak Innominati di Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2003. hlm 77 14 Subekti, Jaminan Untuk Pemberian Perjanjian menurut hukum Indonesia, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999 Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


mengambang, mereka pasti akan terpengaruh. Menghadapi suku bunga yang cenderung naik dan nilai tukar berfluktuatif, kebutuhan hedging juga dirasakan semakin besar khususnya oleh perusahaan-perusahaan umum yang kerap melakukan ekspor dan impor. Hedging juga dapat mengurangi kemungkinan bangkrut, memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan kredit dari kreditor dengan lebih mudah, menjalin kerjasama yang lebih baik dengan pemasok, dan barangkali memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah (karena risiko yang dirasakan oleh pemberi pinjaman lebih rendah). Hedging juga dapat memungkinkan perusahaan untuk meramalkan pengeluaran dan penerimaan kas di masa depan dengan lebih akurat, sehingga dapat mempertinggi kualitas dari keputusan penganggaran kas. Jika perusahaan multinasional memutuskan untuk melakukan lindung nilai ( Hedging ) sebagian atau seluruh exposure transaksinya, perusahaan dapat menggunakan perangkat-perangkat hedging berupa kontrak forward. kontrak forward, instrumen pasar uang, dan opsi valuta. Salah satu teknik hedging yang banyak disukai dan digunakan oleh perusahaan multinasional yaitu hedging contract forward. Kontrak forward diimplementasikan menggunakan kurs forward (forward rate). Kurs forward mewakili kurs penukaran valuta pada suatu waktu di masa depan. Jika sebuah perusahaan multinasional memperkirakan akan adanya kebutuhan atau penerimaan suatu valuta asing tertentu di masa depan, Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


perusahaan tersebut dapat melakukan kontrak forward untuk mengunci kurs pembelian atau penjualan valuta tersebut. Strategi ini digunakan untuk berlindung dan kemungkinan valuta yang dimaksud mengalami depresiasi di kemudian hari. Periode forward yang paling umum adalah 30, 60, 90, 180, 360 hari, walaupun periode-periode lain juga tersedia. Kurs forward dari suatu valuta biasanya akan bervariasi menurut panjangnya periode forward. Dalam dunia nyata sekarang, semua perusahaan multinasional mengggunakan kontrak forward. 15

C. Sifat-sifat dan pelaksanaan Transaksi Forward contract Momentum terjadinya kontrak pada umumnya adalah ketika telah tercapai kata sepakat yang ditandai dengan penandatanganan kontrak sebagai bentuk kesepakatan oleh para pihak. Fungsi kontrak adalah demi memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Agar mereka tenang dan mengetahui dengan jelas akan hak dan kewajiban mereka. Kontrak ada 2 macam yaitu Kontrak Nominaat atau bernama dan Innominaat atau tidak bernama. Maksud dari kontrak Nominaat adalah bahwa kontrak tersebut telah dikenal dan diatur oleh KUHPerdata sedang Innominaat maksudnya adalah bahwa jenis kontrak tersebut belum dikenal dalam KUHPerdata dan pengaturannya diluar KUHPerdata. Sifat pengaturan buku III ini adalah terbuka (open) artinya dimungkinkan dilakukan suatu bentuk perjanjian lain selain yang telah diatur dalam KUHPerdata. Hal ini didasarkan 15

Head, John W., Op.Cit. 25


Uang

Indonesia


pada asas kebebasan berkontrak sehingga seiring kebutuhan hidup manusia dalam memenuhi kebutuhannya ada saja suatu bentuk kontrak/perjanjian yang belum dikenal oleh KUHPerdata. Kontrak forward contohnya adalah tentang jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, hibah dll. Sementara itu Innominaat adalah franchise, joint venture, kontrak rahim, leasing, belisewa, production sharing dll yang akan muncul sesuai perkembangan zaman dan sesuai kebutuhan manusia. Yang paling mendasar Anda ketahui lebih dulu adalah, pengertian kontrak berjangka. Kontrak berjangka adalah suatu perjanjian yang mengikat secara hukum diantara 2 pihak, untuk membeli atau menjual komoditi yang menjadi subjek Kontrak Berjangka, dalam jumlah, mutu, jenis dan tempat tertentu yang telah ditetapkan.

16

Transaksi dilakukan di Bursa Berjangka yang telah memperoleh izin usaha dari BAPPEBTI. Pembeli dan penjual Kontrak Berjangka menyetujui harga tertentu untuk komoditi yang bersangkutan, untuk penyerahan dikemudian hari. Meskipun penyerahan komoditi secara fisik dapat terjadi sebagai wujud dari pemenuhan kontrak, namun sebagian besar Kontrak Berjangka umumnya diakhiri dengan cara "off-set" sebelum kontrak jatuh waktu. "Offset" adalah melakukan transaksi (beli/jual) untuk Kontrak Berjangka yang sama, serta dalam jumlah dan untuk bulan penyerahan yang

16

Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus, Penerbit Perdana Media, Jakarta, 2004. hlm 81 Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


sama, yang berlawanan dengan posisi "terbuka" Kontrak Berjangka yang dimiliki sebelumnya (kontrak jual/beli). 17 Pasar kontrak berjangka tidak memiliki emiten dan tidak mengenal pernyataan pendaftaran. Fungsinya adalah memfasilitasi penggeseran risiko (risk shifting) dan price discovery. Karena itu fungsi utama otoritas pasar kontrak berjangka adalah menjaga integritas pasar dalam proses price discovery tersebut. Bursa efek dengan demikian menyediakan pasar sekunder yang merupakan forum jual beli efek. Sementara bursa berjangka menyediakan fasilitas transaksi kontrak berjangka yang memungkinkan para hedgers memperoleh perlindungan dari risiko fluktuasi harga. Kontrak berjangka selalu memiliki hari jatuh tempo. Jadi tak mungkin disimpan untuk jangka waktu tidak terbatas. Pada saat jatuh tempo tersebut, apabila suatu kontrak tidak ditutup dengan transaksi yang berlawanan (ofsetting transaction) maka penyerahan pisik menjadi kewajiban yang harus dipenuhi sebagai penyelesaian transaksi. Apabila penyerahan pisik tidak dimungkinkan, seperti halnya dalam perdagangan stock index futures, maka penyelesaian tunai pada hari jatuh tempo harus diatur dengan sangat rinci dan jelas. Transaksi kontrak berjangka menciptakan fasilitas financial leverage, yaitu peluang memperoleh keuntungan atau menderita kerugian dalam jumlah besar atas jumlah modal yang relatif kecil. Bagi yang berhasil, transaksi kontrak

17

M.Irsan Nasarudin dan Indera Surya, Op.Cit. 61


Uang

Indonesia


berjangka memberikan tingkat keuntungan yang sangat tinggi. Sebaliknya bagi pemain yang gagal, harus bersedia memikul risiko kerugian yang sangat tinggi pula. Dalam bahasa yang lebih makro, transaksi kontrak berjangka ditandai oleh perubahan harga yang relatif lebih cepat ketimbang transaksi saham. Kontrak Berjangka, yaitu suatu bentuk kontrak yang standar untuk membeli atau menjual komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan oleh bursa.

D. Pelarangan dan pembatasan Transaksi Adanya pelarangan dan pembatasan dalam melakukan berbagai macam transaksi tersebut dengan sendirinya berpengaruh terhadap intensitas transaksi rupiah di bank-bank asing menjadi menurun dibandingkan dengan sebelum pemberlakuan kebijakan Bank Indonesia tersebut. Disamping itu, dampak lainnya adalah semakin meningkatnya suku bunga deposito rupiah di bank-bank asing, misalnya Citibank di Singapura dari 14-15 persen menjadi 19 persen, bahkan suku bunga deposito jangka waktu satu bulan mencapai 20,7 persen. Kenaikan yang terjadi tersebut akan memukul bank-bank asing dimana sebelumnya mereka meminjam rupiah dengan suku bunga yang rendah, dan kini mereka harus membayar bunga yang lebih tinggi. Memuat peraturan bank indonesia nomor : 3/ 3 /PBI/2001 Tentang pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing oleh bank pasal 2 mengenai pelarangan dan pembatasan transaksi (1) Bank dilarang melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan: Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


a. warga negara asing; b. badan hukum asing atau badan asing lainnya; c. warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap (permanent resident) negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia; d. perwakilan negara asing dan lembaga internasional di Indonesia; e. kantor Bank/badan hukum Indonesia di luar negeri. (2) Transaksi-transaksi tertentu yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. Pemberian Kredit, cerukan, dalam rupiah dan atau valuta asing kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); b. Penempatan Dana dalam rupiah kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk transfer rupiah ke bank di luar negeri; c. Pembelian Surat-surat Berharga dalam rupiah yang diterbitkan oleh pihakpihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); d. Transaksi Antar Kantor dalam rupiah; e. Penyertaan dalam rupiah kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Bank dilarang melakukan tindakan-tindakan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ini. Pasal 3 Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


1) Bank hanya dapat melakukan Transaksi forward valuta asing terhadap rupiah dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sampai batas maksimum nominal tertentu setiap saat, baik untuk setiap transaksi individual maupun posisi (outstanding) Transaksi Derivatif per Bank. 2) Batas maksimum nominal baik untuk setiap transaksi individual maupun posisi (outstanding) Transaksi forward per Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebesar USD 3.000.000,(tiga juta US dolar) atau ekivalen dan apabila diperlukan perubahan atas batas maksimum nominal tersebut akan ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia. 3) Jenis Transaksi forward yang dibatasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. Transaksi forward jual, termasuk transaksi valuta tomorrow dan spot yang di-rollover dan disintetiskan sebagai forward jual valuta asing; b. Transaksi swap jual termasuk di dalamnya overnite swap dan tom next; dan atau c. Transaksi option untuk jual valuta asing call atau beli valuta asing put terhadap rupiah. 4) Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila dilakukan untuk keperluan lindung-nilai (hedging) dalam rangka


Uang

Indonesia


investasi di Indonesia oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). 5) Transaksi forward sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib disertai dengan

dokumen-dokumen

pendukung

kegiatan

investasi

yang

bersangkutan secara lengkap. 6) Nilai Transaksi forward sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) hanya dapat dilakukan dengan nilai maksimum sebesar nilai yang tercantum dalam dokumen pendukung. 7) Dokumen pendukung transaksi yang dipergunakan dalam rangka investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib disimpan oleh Bank guna kepentingan pemeriksaan di kemudian hari (post audit) oleh Bank Indonesia. 8) Bank dilarang melakukan tindakan-tindakan yang secara langsung atau tidak

langsung

mengakibatkan

terjadinya

pelanggaran

terhadap

ketentuan dalam Pasal 3 ini.


Uang

Indonesia


BAB III PERANAN BANK INDONESIA DALAM TRANSAKSI FORWARD CONTRACT DI INDONESIA A. Sejarah Perkembangan Bank Indonesia Perjalanan sejarah Bank Indonesia amatlah panjang dan berliku-liku, namun secara singkat dapatlah kita lihat bahwa Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, lahir pada 1 Juli 1953. Kelahiran Bank Indonesia ini didasarkan pada UU Pokok Bank Indonesia atau UU No 11 Tahun 1953, hampir delapan tahun sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lahirnya Bank Indonesia ini merupakan hasil nasionalisasi dari De Javasche Bank, sebuah bank Belanda yang pada masa kolonial diberi tugas oleh pemerintah Belanda sebagai bank sirkulasi di Hindia Belanda. Jadi, riwayatnya dulu, De Javasche Bank inilah yang menjadi cikal bakal dari lahirnya Bank Indonesia.


Uang

Indonesia


Kalau melihat dari usia De Javasche Banknya sendiri sih sudah lebih dari 172 tahun, karena didirikan pada tahun 1828 dan dahulu berfungsi sebagai bank sirkulasi selain juga melakukan kegiatan komersial. De Javasche Bank kemudian ditetapkan menjadi bank sentral pada tahun 1949 berdasarkan hasil Konperensi Meja Bundar. Namun sebagai Bank Sentral saat itu, De Javasche Bank juga tetap melakukan kegiatan komersial. Pada tahun 1953. De Javasche Bank dinasionalisasi menjadi BANK INDONESIA yang juga ditetapkan sebagai Bank Sentral. Tapi, seperti juga sebelumnya, Bank Indonesia juga tetap melakukan kegiatan komersial. Dengan peran ganda yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada masa itu tentu saja mengakibatkan perkembangan moneter yang tidak sehat bagi perkembangan perekonomian. Atas dasar keadaan tersebut, pada tahun 1968 melalui UU No 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral, peran Bank Indonesia diubah lagi dan didudukkan secara murni sebagai Bank Sentral. Hal ini berarti Bank Indonesia tidak melakukan kegiatan komersial lagi selain menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Dalam perkembangan selanjutnya, UU No. 13 Tahun 1968 dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi. Beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut dalam kenyataannya belum memberikan jaminan yang cukup untuk terselenggaranya fungsi suatu bank sentral yang independen. Penetapan status dan kedudukan Bank Indonesia Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


sebagai pembantu Pemerintah misalnya, membuka peluang terjadinya campur tangan dari pihak luar yang pada gilirannya menyebabkan kebijakan yang diambil menjadi kurang bahkan tidak efektif. Dengan latar belakang tersebut, maka pada tanggal 17 Mei 2000 lahirlah Undang-undang No. 23 Tahun 1999 sebagai pengganti UU No. 13 Tahun 1968 yang memberikan status dan kedudukan kepada Bank Indonesia sebagai suatu bank sentral yang independen dan bebas dari campur tangan pihak luar termasuk Pemerintah. Saat kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 17 Agustus 1950, struktur perekonomian Indonesia, masih didominasi oleh struktur kolonial. Meskipun saat itu struktur perbankan Indonesia boleh dikatakan merupakan komponen sarana moneter yang tidak banyak berperan dalam operasi perbankan, tetapi kondisi semacam ini menimbulkan keinginan kuat masyarakat untuk memasukkan lebih banyak unsur nasional dalam struktur ekonomi Indonesia. Bank Indonesia lahir setelah berlakunya Undang-Undang (UU) Pokok Bank Indonesia pada 1 Juli 1953. Sesuai dengan UU tersebut, BI sebagai bank sentral bertugas untuk mengawasi bank-bank. Namun demikian, aturan pelaksanaan ketentuan pengawasan tersebut baru ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 1/1955 yang menyatakan bahwa BI, atas nama Dewan Moneter, melakukan pengawasan bank terhadap semua bank yang beroperasi di Indonesia, guna kepentingan solvabilitas dan likuiditas badan-badan kredit Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


tersebut dan pemberian kredit secara sehat yang berdasarkan asas-asas kebijakan bank yang tepat. Dari pengawasan dan pemeriksaan BI, terungkap berbagai praktik yang tidak wajar yang dilakukan, seperti penyetoran modal fiktif atau bahkan praktik bank dalam bank. Untuk mengatasi kondisi perbankan itu, dikeluarkan Keputusan Dewan Moneter No. 25/1957 yang melarang bankbank untuk melakukan kegiatan di luar kegiatan perbankan. Pada November 1957, diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan (MUNAP) yang antara lain memutuskan pengambilalihan perusahaanperusahaan milik Belanda, termasuk bank. Langkah awal untuk nasionalisasi bank-bank Belanda diprakarsai oleh KSAD selaku penguasa militer yang menetapkan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan bank-bank Belanda dipercayakan kepada Badan Pengawasan Bank- Bank Belanda Pusat. Badan pengawasan tersebut didirikan pada setiap daerah yang terdapat bank cabang milik Belanda dengan nama Badan Pengawasan Bank-Bank Daerah dengan tujuan mencegah berlangsungnya run pada bank-bank Belanda sehubungan dengan tindakan nasionalisasi yang dilakukan pemerintah. Pengawasan terhadap bank-bank Belanda dilakukan secara langsung dengan cara menempatkan tim pengawas pada setiap bank. Peranan Bank Indonesia dalam pengawasan ini sangat penting karena hanya Bank Indonesia yang memiliki personel yang menguasai teknik pengawasan dan pemeriksaan bank. 18

18

Thomas Suyatno, et. Al. Dasar-dasar Perbankan, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999 Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


Kebijakan pemerintah untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda ditetapkan dalam UU No. 86/1958 yang berlaku surut hingga 3 Desember 1957. Nasionalisasi bank-bank Belanda yang merupakan bank devisa dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kerugian cadangan

devisa

negara.

Untuk

itu,

Badan

Pengawas

Bank

Pusat

mempertahankan direksi lama bank yang diawasi. Beberapa bank Belanda yang dinasionalisasi pada saat itu adalah Nationale Handelsbank yang pada 1959 menjadi Bank Umum Negara (BUNEG), Escomptobank pada 1960 diubah menjadi Bank Dagang Negara (BDN), dan Nederlandsch Handel Maatschappij N.V. (Factorij) yang pada 1957 digabungkan ke dalam Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan hasil peleburan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Bank Tani dan Nelayan (BTN). Jika bank-bank milik Belanda dinasionalisasi oleh pemerintah, maka lain halnya dengan bank-bank asing yang bukan milik Belanda. Dengan prinsip berdikari dan semangat nasionalisme yang terus menggelora, pada masa 1950-an pemerintah menyatakan penutupan beberapa bank asing (bukan Belanda), yaitu Overseas Chinese Banking Corporation, Bank of China, serta Hong Kong and Shanghai Banking Corp. berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2/1959. Kebutuhan akan lembaga keuangan yang bertindak sebagai lembaga intermediasi antara surplus unit dan defisit unit tidak dapat dilepaskan dari kehidupan suatu perekonomian. Lembaga ini terbagi atas dua jenis utama yaitu bank dan non-bank. Berbicara masalah bank/perbankan, bahasan kali ini akan Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


mengupas tentang perkembangan perbankan di Indonesia hingga tahun 1959. Selain itu, yang juga penting adalah ulasan mengenai ketentuan dalam hal pengawasan bank. Sistem perbankan pada hakekatnya merupakan bagian dari sistem keuangan yang mempunyai cakupan luas yaitu lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi, instrumen keuangan seperti saham, obligasi, surat berharga pasar uang, treasury note, dan pasar sebagai tempat perdagangan instrumen keuangan seperti bursa saham dan pasar uang antar bank. Lembaga keuangan memberikan jasa intermediasi berupa jembatan antara surplus unit dengan defisit unit dalam ekonomi, dan semua bank termasuk golongan ini. Secondary

financial

intermediation,

adalah

lembaga

keuangan

yang

memanfaatkan dana pinjaman dari lembaga keuangan lain, yang termasuk ke dalam kategori ini adalah lembaga keuangan bukan bank. 19 Jelaslah, bahwa lembaga keuangan terdiri atas bank, lembaga keuangan bukan bank, (di antaranya lembaga pembiayaan pembangunan, lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga) dan lembaga keuangan jenis lain, seperti asuransi, dana pensiun, modal ventura, dan leasing. Sejarah bank di Indonesia makin lengkap dengan dinasionalisasikannya beberapa bank Belanda di tahun 1959 hingga 1960 seperti: Nationale Handels Bank NV yang berubah menjadi Bank Umum Negara, Escomptobank berubah nama menjadi Bank Dagang Negara dan Nederlandsche Handels Maatschappij menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia. 19

Harry Waluya, Ekonomi Moneter, Uang dan Perbankan, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1999. hlm 107 Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


Kegiatan berbagai bank sebelum diberlakukan Undang-undang Pokok Bank Indonesia No.11/1953 sangat beragam. Bank-bank pemerintah umumnya masih berbenah diri, misalnya BNI pada periode ini masih aktif membantu para pengusaha pendatang baru melalui sistem importir benteng melalui fasilitas devisa, kredit bank dan subsidi pemerintah. Bank Rakyat Indonesia gencar mendorong pertumbuhan bank desa, dari 1769 buah di tahun 1951 menjadi 4640 buah tahun 1954.

20

B. Tujuan dan tugas Bank Indonesia Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan utamanya adalah agar Bank Indonesia dapat menentukan kebijakannya secara jernih, rasional dan berwawasan jangka panjang, bebas dari tarik-menarik kepentingan politik. Independensi bank sentral sekarang diadopsi oleh sebagian besar negara di dunia. Independensi akan menjadi bekal ampuh apabila diartikan dan diterapkan dengan benar. Independensi tidak berarti bahwa kebijakan Bank Indonesia boleh berjalan sendiri tanpa memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dijalankan institusi lain di tanah air. Ia tidak berarti bahwa Bank Indonesia dalam menjalankan fungsinya tidak perlu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain.

20

Munir Fuady. 2001. Hukum Perbankan Indonesia. PT. CirtraAditya Bakti Bandung. hlm

66 Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


Ia juga tidak berarti bahwa dalam urusan internal, Bank Indonesia bisa mengatur tatakerjanya, tatakelola keuangannya tanpa memperhatikan kaidahkaidah good governance dan kepatutan yang berlaku di negeri ini, dan bebas dari supervisi pihak luar. Menerjemahkan independensi secara operasional ke dalam mekanisme pengambilan keputusan kebijakan, tatakerja dan tatakelola di dalam Bank Indonesia dan forum konsultasi dengan institusi lain adalah proses yang berkelanjutan dan harus menjadi program berkelanjutan pula. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut: 1. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; 2. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; 3. mengatur dan mengawasi Bank Tugas Bank Indonesia di atas dan menggarisbawahi sejumlah langkah penting yang perlu dilakukan beberapa waktu ke depan ini. Pertama, bidang kebijakan moneter dan keuangan. Langkah penting yang perlu dituntaskan dalam waktu dekat ini adalah penyusunan landasan hukum serta protokol rinci mengenai pengambilan keputusan kebijakan moneter, perbankan dan fiskal dalam situasi krisis. Dalam keadaan krisis tidak ada waktu yang cukup untuk berdebat. Keputusan-keputusan mendasar harus diambil cepat, terkoordinasi dan dilaksanakan dengan cepat dan terkoordinasi pula. Perundangan yang ada sekarang belum dapat menampung pengambilan keputusan kebijakan dalam situasi krisis. Yang perlu segera disusun adalah suatu RUU Jaring Pengaman Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


Keuangan yang mengatur pengambilan keputusan dalam menghadapi krisis, seperti diamanatkan dalam UU Nomor 3 Tahun 2004. Bersamaan dengan RUU tersebut harus disusun mekanisme dan protokol rinci mengenai pengambilan keputusan pada tingkat pelaksanaannya. Penyusunan RUU, mekanisme dan protokol ini sudah dimulai oleh Forum Stabilitas Sektor Keuangan (FSSK) – suatu forum bersama Bank Indonesia dan Departemen Keuangan. Tugas ini harus diprioritaskan untuk diselesaikan, sebab krisis dapat terjadi sewaktuwaktu. Tanpa payung hukum, mekanisme dan protokol tersebut tidak ada pejabat yang dapat atau mau mengambil keputusan.

C. Peran Bank Indonesia dalam pembangunan nasional Sebagai

otoritas

moneter,

Bank

Indonesia

menetapkan

dan

melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Arah kebijakan didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Implementasi kebijakan moneter ini dilakukan dengan menetapkan sasaran operasional, yaitu uang primer (base money). Sebagaimana kita melakukan suatu pekerjaan, pasti kita membutuhkan alat untuk mempermudah terlaksananva Dekeriaan tersebut. Demikian pula dengan Bank Indonesia. Untuk melaksanakan tugas di bidang moneter, Bank Indonesia punya alat-alat canggih yang dikenal dengan piranti moneter, Piranti moneter tersebut adalah, Operasi Pasar Terbuka, Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


penentuan tingkat diskonto, dan penetapan cadangan wajib minimum bagi perbankan (reserve requirements). 21 Berkaitan dengan peranannya di bidang moneter ini, Bank Indonesia juga menentukan kebijakan nilai tukar, mengelola cadangan devisa, dan berperan sebagai lender of the last resort. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai lender of the last resort, Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan kepada bank yang mengalami kesulitan likuditas jangka pendek yang disebabkan oleh terjadinya mismatch dalam pengelolaan dana dengan tetap memperhatikan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU No. 23 Tahun 1999. Selain tugasnya di bidang moneter dan perbankan, tugas Bank Indonesia lain yang tidak kalah pentingnya adalah menyelenggarakan sistem pembayaran. Antara lain dengan jalan memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan kliring antar bank. Program pengembangan sistem pembayaran nasional yang telah dikembangkan, antara lain, Sistem Kliring Elektronik Jakarta (SKEJ), Penetapan Jadwal Kliring T+ 0, Bank Indonesia Layanan Informasi dan Transaksi antar Bank secara Elektronis (BI-LINE), Sistem Real Time Gross Settlement (RTGS), dan Sistem Transfer Dana dalam US dollar di Indonesia. Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan efisiensi sistem pembayaran nasional dan memperkuat sistem pengawasan (oversight) sistem pengawasan dengan mewujudkan perlindungan 21

Mishkin, Frederic S. 2008. Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan. Salemba Empat. Jakarta. hlm 84 Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


konsumen sistem pembayaran di Indonesia. Di samping itu, terkait dengan tugasnya dalam bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia merupakan satusatunya lembaga yang berwenang mengeluarkan. 22 Sesuai dengan fungsinya, dalam jangka panjang kita menginginkan Bank Indonesia sebagai lembaga yang dapat menjadi jangkar kestabilan moneter dan keuangan di tanah air, baik dalam masa normal maupun dalam masa yang kurang normal, seperti apabila terjadi gejolak atau bahkan krisis ekonomi. Berperan sebagai jangkar kestabilan ini adalah khittah atau alasan eksistensi bank sentral. 23 Namun di sejumlah negara, termasuk Indonesia, bank sentral dituntut pula untuk mendukung, dalam batas-batas yang dimungkinkan khittahnya, sasaran-sasaran pembangunan ekonomi lain. Undang-undang Bank Indonesia mengatakan bahwa dalam melaksanakan kebijakannya lembaga ini “harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian”. Bank Indonesia bukanlah pulau terpencil dalam sistem perekonomian nasional. 24 Sasaran pembangunan ekonomi lain tersebut adalah pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, yang pada dasarnya merupakan domain dari institusiinstitusi pemerintahan lain. Melaksanakan fungsi dasarnya (menjaga stabilitas) sebaik-baiknya, sambil mendukung secara pas sasaran pembangunan lain 22 23

Romli Atmasasmita, 2003. Pengantar Hukum Bisnis, Sinar Harapan. Jakarta. hlm 57 Indra darmawan, Pengantar Uang dan Perbankan, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 1999,

hlm 69 24

Sanusi Bintang & Dahlan, 2000, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, Bandung; Citra Aditya Bakti, hlm 107 Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


(pertumbuhan, pemerataan) adalah tugas yang harus dilaksanakan dengan arif oleh Bank Indonesia. Apabila timbul konflik, Bank Indonesia harus tahu mana yang diprioritaskan. Namun untungnya, konflik itu tidak selalu timbul. Dalam jangka panjang, apabila pembangunan kita artikan sebagai proses yang berkelanjutan atau sustainable, sebenarnya ketiga sasaran tersebut sejalan dan bahkan bersinergi satu sama lain. Konflik biasanya timbul karena masing-masing sasaran dilihat dari perspektif waktu yang berbeda. Marilah kita dalami sedikit apa yang kita maksud. Proses pembangunan yang berkelanjutan secara sederhana dapat dilihat sebagai proses interaksi yang saling menunjang antara stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan. Dalam suasana yang tertib, aman dan stabil masyarakat bergairah untuk berusaha dan berinovasi sehingga kegiatan ekonomi tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan sumber peningkatan manfaat yang dapat disebarkan kepada masyarakat baik melalui proses pasar maupun melalui intervensi Pemerintah. Manfaat yang tersebar di masyarakat tersebut akan makin memantapkan kestabilan suasana, yang selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan

pertumbuhan

ekonomi

selanjutnya

memungkinkan

penyebaran manfaat kepada masyarakat yang, apabila dikelola sehingga manfaat itu tersebar merata, akan makin memantapkan stabilitas. Apabila


Uang

Indonesia


proses interaksi itu terus berlanjut maka terjadi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks yang lebih luas, proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan itu merupakan bagian dari proses kemajuan bangsa, yang juga memerlukan kombinasi dan interaksi dari tiga elemen: keteraturan atau order, perubahan atau change dan keadilan atau justice. Kemajuan adalah an orderly and just change. Tentu, proses itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus dimulai, dijaga dan kadangkala dikoreksi pada setiap tahapnya agar sinergi dari stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan itu berlanjut. Ini tugas kita semua. Bank Indonesia sesuai dengan peran utamanya sebagai institusi penjaga stabilitas. Ia harus pandai-pandai menempatkan diri dan memainkan peranannya dalam proses interaksi yang saling menunjang tersebut. Dan untuk itu Bank Indonesia memiliki bekal, antara lain independensinya dalam dalam melaksanakan kebijakannya. Dalam era globalisasi, Bank Indonesia harus meningkatkan kemampuan koordinasinya dan kemampuan diplomasinya dengan bank sentral lain. Sekarang ini, banyak forum internasional yang melibatkan dan menuntut peran bank sentral. Misalnya, dalam bidang moneter, Bank Indonesia telah menandatangani Bilateral Swap Agreements (BSA) dengan sejumlah bank sentral di Asia. Fasilitas ini berguna karena memberikan peluang bagi pesertanya untuk saling meminjam dana jangka pendek secara cepat apabila Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


diperlukan, misalnya untuk menghadapi tekanan sementara di pasar devisanya. Fasilitas ini penting karena menambah fleksibilitas cadangan devisa kita. Namun mekanisme dan protokolnya harus diuji apakah dapat berjalan dengan lancar apabila nanti benar-benar dibutuhkan. 25

D. Bentuk Transaksi Forward contract di Indonesia Kontrak dapat disamaartikan dengan perjanjian, hal mendasar perbedaan pengertian kontrak dan perjanjian, yaitu kontrak merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, sedangkan perjanjian merupakan semua bentuk hubungan antara dua pihak dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu hal. Perjanjian tidak membedakan apakah perjanjian tersebut dibuat tertulis maupun tidak, sehingga kontrak dapat diartikan sebagai perjanjian secara sempit, yaitu hanya yang berbentuk tertulis. Hal ini memberikan arti bahwa kontrak dapat disamakan dengan perjanjian. Perjanjian terjadi antara kedua belah pihak yang saling berjanji, kemudian timbul kesepakatan yang mengakibatkan adanya suatu perikatan diantara kedua belah pihak tersebut. Transaksi forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwa'adah) dan

25

Widiyono, Try, Aspek Hukum Operasional Transaksi kontrak berjangka Di Indonesia. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2006. hlm 57 Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajah). Banyak permasalahan yang terjadi pada suatu Transaksi Forward contract bila tidak tersusun dengan baik, rapi dan jelas. Permasalahan tersebut akan semakin merugikan pihak yang lemah kedudukannya dalam Transaksi Forward contract tersebut bila terjadi perselisihan dan terpaksa memasuki jalur pengadilan. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan dengan seksama efek atau akibat kontrak tersebut sebelum menandatanganinya. Apakah kita telah memiliki kedudukan yang seimbang atau tidak. Mengingat pengaturan hukum kontrak yang memang tidak berubah sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, tidak ada salahnya bagi kita para praktisi, bisnis, masyarakat maupun akademis untuk mempelajari dan mengerti. Tak kalah penting pula untuk memperhatikan peratuan perundang-undangan lain yang terkait dengan kontrak yang hendak dilakukan. 26

26

Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2004, cet. 1, hlm 79 Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


BAB IV PELAKSANAAN TRANSAKSI FORWARD CONTRACT DI PASAR UANG INDONESIA SETELAH DI KELUARKANNYA PBI NO.3/3/PBI/2001 A. Proses transaksi forward contract di pasar uang Indonesia


Uang

Indonesia


Produsen, pengolah, pedagang, eksportir dan konsumen menggunakan Kontrak Berjangka (Forward contract) sebagai alat untuk melindungi dirinya dari resiko fluktuasi harga. Pasar berjangka menjanjikan kestabilan pendapatan bagi produsen karena harga komoditinya dapat diprediksi dan di”kunci” dengan baik. Di samping “hedger”, yaitu yang menggunakan Kontrak Berjangka (Forward contract) untuk mengurangi resiko, dipihak sebaliknya ada yang disebut “investor/specular” yaitu mereka yang ingin mencari keuntungan dari adanya fluktuasi harga. Investor atau spekulator biasanya membeli Kontrak Berjangka (Forward contract) pada saat harga rendah dan menjualnya pada saat harga naik, atau sebaliknya menjual Kontrak Berjangka pada saat harga diperkirakan akan mengalami penurunan dan membelinya kembali pada saat harga rendah. 27 Membaiknya arus informasi yang berhubungan dengan harga, produksi, konsumsi, volume perdagangan, dan juga perkiraan (ekspektasi) pasar, membuat pasar berjangka lebih transparan dan bersaing (competitive). Semakin banyak informasi tentang pasar diketahui orang, akan membuat mereka semakin mampu mengantisipasi pembentukan harga di pasar. Untuk menilai manfaat khusus pasar berjangka bagi ekonomi memang sulit. Namun menurut suatu hasil studi tentang pasar berjangka ternyata bahwa pendapatan (income) yang diperoleh mereka yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan

27

Sanusi Bintang & Dahlan, Op.Cit. hlm 41


Uang

Indonesia


hedging lebih stabil dibandingkan dengan mereka yang tidak menggunakannya. Meskipun mereka tidak selalu memperoleh harga tertinggi, namun mereka juga jarang memperoleh harga terendah. Bagi para penggunanya, pasar berjangka memberi kesempatan untuk menstabilkan pendapatan mereka. Didalam suatu industri yang mengedepankan persaingan, keuntungan yang diperoleh tersebut pada akhirnya akan beralih/diserap ke/oleh sektor ekonomi lainnya, yang akan membuat alokasi sumber ekonomi menjadi lebih baik. Dalam penerapan system nilai tukar mengambang bebas ini peran Bank Indonesia dalam menjaga, mengatur dan mengawasi nilai tukar mata uang relatif terbatas, yaitu melalui kebijakan-kebijakan moneter. Apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/3/PBI/2001 tersebut merupakan salah satu bentuk kontrol yang dilakukan oleh BI terhadap mata uang rupiah. Yang namanya spekulan selalu berorientasi pada motif keuntungan melalui kejeliannya melihat sinyal-sinyal suatu mata uang di pasar uang. Bukan tidak mustahil, para spekulan rupiah akan tetap mencari peluang-peluang yang bisa mereka gunakan untuk meraih keuntungan pribadi meskipun hal itu berdampak menggoyang rupiah. Meskipun para spekulan rupiah merasa dibatasi aktifitasnya dalam melakukan transaksi rupiah, maka hal itu bisa jadi mendorong munculnya peluang baru yaitu pasar illegal atau pasar gelap rupiah (rupiah black market). Spekulan rupiah dapat diibaratkan dengan seekor belut


Uang

Indonesia


yang licin, mudah berkelit, pandai mencari terobosan-terobosan baru, dan tidak akan mati meskipun terbenam dalam kubangan lumpur.

28

Yang masih tersisa dalam benak pikiran kita adalah apakah cukup puas dengan sekedar membatasi ruang gerak para spekulan rupiah, sementara factorfaktor yang menjadikan rupiah bergoyang kurang mendapat perhatian serius. Semoga kita tersadarkan untuk kembali menemukan resep yang mujarab dan komprehensif bagi penguatan rupiah

B. Manfaat dari penerapan contract forward bagi perusahaan Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, maka perdagangan yang pada awalnya dilakukan secara bertemu langsung dan bertatap muka antar para pihaknya juga mengalami perubahan. Perkembangan teknologi tersebut diantaranya adalah dengan ditemukannya teknologi internet, dimana internet merupakan suatu teknologi yang memungkinkan kita melakukan pertukaran informasi dengan siapapun dan dimanapun orang tersebut berada tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Perkembangan Forward contract menciptakan pengaruh terhadap sektor hukum yaitu dengan menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan hukum perjanjian terutama dalam kontrak forward. Perjanjian dalam Forward contract termasuk ke dalam kontrak jual valas, kontrak yang menggunakan perbankan sebagai media utamanya. Perjanjian dalam forward tidaklah berbeda sangat

28

Sugiyono, F.X. 2004. Operasi Pasar Terbuka. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK). Bank Indonesia. Jakarta Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


jauh dengan perjanjian biasa, yang membedakan hanya pada bentuk dan berlakunya. Secara umum perjanjian dalam forward terjadi karena adanya kesepakatan antar para pihak, hal ini tidak berbeda dengan perjanjian biasa. Perjanjian atau kontrak forward menggunakan media yang ada hanya form atau blanko klausul perjanjian yang dibuat salah satu pihak (merchant) yang ditulis atau dibuat dan ditampilkan dalam transaksi forward, kemudian pihak yang lain (customer) cukup menekan tombol yang disediakan untuk setuju mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut. Sehingga menimbulkan berbagai macam persoalan di dalam perjanjian secara forward mengenai sah tidaknya perjanjian tersebut ditinjau dari hukum perjanjian di Indonesia. kontrak yang terjadi dalam forward terjadi karena adanya kesepakatan, untuk menentukan kapan suatu kesepakatan kehendak terjadi dapat digunakan sebagai suatu patokan untuk menentukan keterikatan seseorang pada perjanjian tertutup sehingga perjanjian dianggap telah mulai berlaku, Kontrak forward yang dibuat haruslah memenuhi normanorma yang hidup dalam masyarakat, bedasar hasil penelitian maka ditemukan bahwa di dalam persyaratan mengadakan pendaftaran anggota sebagai syarat untuk melakukan transaksi pihak merchant (eBay) menegaskan dan mengharuskan customer untuk membaca dan memperhatikan bagian Prohibited and Restricted Items yang mana bagian tersebut berisi mengenai apa saja produk yang tidak boleh diperdagangkan. 29

29

Widiyono, Try, Op.Cit, hlm 56


Uang

Indonesia


Adanya aturan yang jelas mengenai hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan beserta sanksinya yang disebutkan oleh eBay memberikan pengertian bahwa kontrak yang terjadi dalam forward secara tidak langsung telah memenuhi syarat suatu sebab yang halal, bahwa kontrak atau perjanjian yang dilakukan antar para pihaknya mempunyai sebab yang halal sebagai dasar perjanjian.

C. Pelaksanaan transaksi forward contract di pasar uang indonesia setelah di keluarkannya PBI No.3/3/PBI/2001 Pelaksanaan kontrak forward secara konvensional dalam kenyataanya tidak mungkin terlepas dari suatu permasalahan, demikian juga halnya pelaksanaan kontrak forward. Meskipun memiliki berbagai kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan, pelaksanaannya juga tidak terlepas berbagai permasalahan.

Permasalahanpermasalahan

dalam

pelaksanaan

atau

implementasi kontrak perdagangan melalui transaksi kontrak forward diantaranya yaitu: tidak dapat dirubah isinya. Kemudian agar data yang telah dienskripsi tersebut dapat dibaca kembali maka perlu dilakukan proses deskripsi dengan menggunakan ke dua kunci tersebut. Sehingga hal ini memberikan suatu keaslian data yang disampaikan.

1. Keabsahan (validity) Bila ditinjau dari keabsahannya maka yang menjadi tolak ukurnya adalah mengenai pemenuhan syarat-syarat dari kontrak forward. Jika kontrak Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


forward telah memenuhi syarat-syarat dari suatu perjanjian maka kontrak forward dapat dikatakan terjadi dan sah menurut hukum. Kesepakatan

yang

terjadi dalam kontrak

forward

sangat erat

hubungannya dengan penerimaan atas absah dan otentik data message yang memuat kesepakatan. Hal tersebut menjadi pertimbangan karena data message dalam kontrak forward tidak tertulis asli di atas kertas, melainkan dalam wujud data record yang abstrak serta dibubuhi dengan tanda tangan elektronik yang tentunya terjadi diluar kebiasaan pelaksanaan kontrak pada umumnya. Kemudian wujud dari kontrak forward yang disertai tanda tangan digital (digital signature) tersebut menimbulkan pertanyaan sah atau tidaknya kontrak e-commerce tersebut menurut hukum yang berlaku. Digital signature adalah suatu sistem pengamanan yang menggunakan public key cryptography system. Tujuan dari suatu tandatangan dalam suatu dokumen adalah untuk memastikan otentisitas dari dokumen tersebut. Suatu digital signature sebenarnya adalah bukan suatu tanda tangan seperti yang kita kenal selama ini, ia menggunakan cara yang berbeda untuk menandai suatu dokumen atau data sehingga ia tidak hanya mengidentifikasi dari pengirim, namun ia juga memastikan keutuhan dari dokumen tersebut tidak berubah selama proses transmisi. 30

30

Hendry, Arisson Et, al, Perbankan secara Praktisi dalam mengungkapkan sistem kontrak, Muamalat Institute, Jakarta, 1999 Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


Suatu digital signature didasarkan dari isi dari pesan itu sendiri. maka keabsahan suatu kontrak yang telah dibuat diragukan. Hal ini tentu saja memberikan hambatan tersendiri bagi kontrak dalam forward. 2. Kerahasiaan (confidentiality/privacy) Kerahasiaan merupakan salah satu hal yang tidak kalah penting dalam penyusunan kontrak. Kerahasiaan yang dimaksud dalam hal ini adalah mengenai kerahasiaan data. Kerahasiaan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penyusunan kontrak. Data transaksi dalam forward merupakan data digital yang sangat berbeda dengan data dalam kontrak konvensional. Adanya kelemahan yang muncul dalam kontrak sebagai forward tentu saja berpengaruh terhadap kerahasiaan data tersebut. Dimana dengan adanya kelemahan dalam transaksi forward maka seseorang yang tidak berhak dapat melakukan pencurian data transaksi dalam forward data tersebut dapat berupa nomor kartu kredit. Sehingga hal ini tentu saja memberikan kekhawatiran tersendiri terhadap kontrak untuk melakukan transaksi dalam forward. 3. Keberadaan barang (availability) Keberadaan barang merupakan salah faktor penentu dalam transaksi forward, yang mana dengan informasi yang benar mengenai ketersedian barang tentu saja membuat kontrak menjadi yakin bagi ia untuk melakukan transaksi, namun hal tersebut menjadi tidak mungkin ketika informasi yang disampaikan


Uang

Indonesia


ternyata tidak benar, karena tidak adanya itikad baik dari pihak merchant. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap pemenuhan syarat sahnya suatu kontrak. 4. Pembuktian kecakapan para pihak Kecakapan para pihak dalam kontrak forward sulit untuk dibuktikan, karena kontrak tersebut terjadi melalui internet dalam dunia maya yang tidak memepertemukan para pihaknya secara langsung sehingga memungkinkan terjadinya penipuan. Hal ini tentu saja memberikan hambatan terhadap pemenuhan syarat sahnya suatu kontrak yang tentu saja berakibat dari keabsahan terhadap kontrak tersebut, dimana dimungkinkannnya terjadi perbedaan mengenai apa yang dinyatakan dengan keadaan sebenarnya. 5. Yurisdiksi Pelaksanaan kontrak dalam forward pada umumnya terjadi antar para pihak yang berkedudukan berlainan negara. Sementara setiap negara tentu saja mempunyai sistem hukum sendiri. Sehingga hal ini tentu saja menimbulkan suatu ketidakpastian hukum, ketika terjadi suatu sengketa antar para pihak yang berlainan negara maka akan menimbulkan hambatan dalam pemilihan hukum negara mana yang akan digunakan. Hal ini tentu saja tidak dapat diabaikan begitu saja. Karen masalah yuridiksi merupakan faktor penting dalam pembentukan kontrak. Genderang perang yang ditabuh para bankir dan pemain pasar uang di Singapura dalam menyikapi PBI No. 3/3/PBI/2001 melalui transaksi nondelivery forward (NDF) nampaknya kurang mendapat respon dari Bank Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


Indonesia. Ini terlihat dari pernyataan para petinggi BI yang tidak terlalu khawatir terhadap jenis transaksi tersebut. Salah satu alasannya adalah bahwa transaksi tersebut tak akan banyak berpengaruh terhadap nilai rupiah karena market-nya ada di luar negeri. Berlakunya PBI No. 3/3/PBI/2001 mengakibatkan transaksi forward sebagai salah satu instrumen hedging menjadi tak memungkinkan lagi. Ini berarti, tak ada lagi instrumen yang dapat memberi perlindungan bagi aktivitasaktivitas bisnis. Padahal jelas, kebutuhan akan instrumen ini akan terus ada yang antara lain dipergunakan untuk menyelesaikan transaksi forward atau swap yang sudah telanjur terjadi sebelum PBI diberlakukan. Selain itu, transaksi ini juga masih diperlukan oleh pihak perbankan untuk menyamakan posisi devisa bersih (nett open position) sebagaimana aturan Bank Indonesia. Ketiadaan sarana hedging ditengah kebutuhan hedging tersebut mau tidak mau mengakibatkan investor (terutama asing) enggan melakukan aktivitas bisnis karena tak ada sarana pelindung risiko yang bisa dimanfaatkan. Hal lain yang lebih membahayakan adalah adanya potensi yang tersembunyi menimbulkan gejolak rupiah. Sebab, kebutuhan forward sebagai sarana hedging yang tak dapat diperoleh di dalam negeri akan membuat para pelaku bisnis mempergunakan NDF sebagai instrumen hedging. Akibat harga dollar NDF di pasar Singapura yang hampir selalu melaju lebih tinggi dan cepat dibanding harga spot di Jakarta, maka pasar di dalam dan luar negeri akan saling terintegrasi melalui arbitrase. Jika hal ini terus menerus terjadi, maka rupiah Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


punya potensi untuk terus melemah. Bagaimana dengan kekhawatiran rupiah bakal dijadikan ajang spekulasi ? 31 Untuk mencegah hal tersebut, maka setiap jenis transaksi derivatif yang terjadi melalui bursa berjangka harus didasarkan pada underlying transaction.

31

Mark Akousen, Op.Cit. hlm 30


Uang

Indonesia


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 1. Perjanjian

transaksi forward contract dalam hukum perbankan

merupakan Kontrak yang dikonsep dengan baik akan sangat membantu memastikan bahwa pihak-pihak yang memiliki latar belakang budaya berbeda mencapai pemahaman bersama dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing. Semua pihak yang menjalin kontrak hadir dengan ekspektasi masing-masing, yang pada gilirannya mewarnai pemahaman mereka terhadap persyaratan-persyaratan yang dicantumkan dalam kontrak. Sesuatu yang masuk akal bagi satu pihak, mungkin tidak bisa diterima akal pihak lain, hal mana perlu di bicarakan bersama sehingga muncul pemahaman yang sama. Hal ini merupakan elemen penting dalam pembuatan sebuah kontrak agar bisa dijalankan dan ditegakkan. 2. Peranan Bank Indonesia dalam transaksi forward contract di Indonesia yakni mengalami perubahan paradigma, namun bukan berarti kebijakan dan strategi untuk mendukung transaksi forward contract menjadi berkurang tetapi disesuaikan dengan perundang-undangan baru yang Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


berlaku. Untuk itulah, kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan dan pemberdayaan adalah dalam rangka mendorong peningkatan fungsi intermediasi perbankan serta untuk mendukung sistem perbankan yang sehat, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dukungan Bank Indonesia melalui kebijakan yang bersifat demand side maupun supply side bertujuan untuk lebih meningkatkan upaya-upaya akses transaksi forward contract kepada perbankan melalui mekanisme hubungan

bisnis

yang

saling

menguntungkan

sehingga

dapat

berkesinambungan. Upaya-upaya ini diharapkan dapat membangun sinergi, karena pada dasarnya bank dan saling membutuhkan sehingga mampu menjembatani gap antara aspek kehati-hatian yang diterapkan dalam operasi perbankan dengan transaksi forward contract yang potensial namun belum bankable. 3. Pelaksanaan transaksi forward contract di pasar uang Indonesia setelah di keluarkannya PBI No.3/3/PBI/2001 adalah dengan penerapan system nilai tukar mengambang bebas ini peran Bank Indonesia dalam menjaga, mengatur dan mengawasi nilai tukar mata uang relatif terbatas, yaitu melalui kebijakan-kebijakan moneter. Apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/3/PBI/2001 tersebut merupakan salah satu bentuk kontrol yang dilakukan oleh BI terhadap mata uang rupiah.

B. Saran Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


1. Dalam hal pelaksanaan transaksi forward contract di pasar uang Indonesia kepada perusahaan hendaknya bank memberikan keringanan dalam hal perjanjian yang harus disediakan debitur sehingga pengusaha dapat menambah modalnya. 2. Pihak bank hendaknya turun kelapangan yaitu pada perusahaan untuk dapat melihat lebih jauh tentang kendala-kendala operasional transaksi forward contract di pasar uang Indonesia itu sendiri dalam hal penggunaan rupiah yang diberikan oleh Bank. 3. Kepada bank disarankan hendaknya dalam pemberian forward contract kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan para ekonomi ke bawah dan memperhatikan juga jalan keluar dari permasalahan sistem kontrak sebagai syarat mutlak pada valas oleh bank tersebut. Atau dengan kata lain bank dapat lebih melunakkan kontrak jual valas bagi para ekonomi di Indonesia.


Uang

Indonesia


DAFTAR PUSTAKA

Badan Pembina Pasar Uang dan Modal. 1994. Kamus Khusus Pasar uang dan Modal. Jakarta: PT Kualamas. Harry Waluya, Ekonomi Moneter, Uang dan Perbankan, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1999.

Head, John W., 2002, Seri Dasar Hukum Ekonomi 1-Pengantar Umum Hukum Ekonomi Edisi Bahasa Indonesia dan Inggris, ELIPS, Jakarta. Hendry, Arisson Et, al, Perbankan secara Praktisi dalam mengungkapkan sistem kontrak, Muamalat Institute, Jakarta, 1999 Indra darmawan, Pengantar Uang dan Perbankan, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 1999. Kuncoro, Mudrajad & Suhardjono, (2002), Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi, BPFE, Yogyakarta Mark Akousen, 2005, Sejarah Pemikiran Ekonomi Sang Maestro Teori-Teori Pasar Modal, Penerbit Prena Media, Jakarta M.Irsan Nasarudin dan Indera Surya 2004. Aspek Hukum Pasar Uang Indonesia. Kencana Jakarta. Mishkin, Frederic S. 2008. Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan. Salemba Empat. Jakarta. Muhammad Jumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Penerbit Citra Aditya, Bandung, 1996 Munir Fuady, 1994, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, Buku Kedua, Penerbit PT. Citra Adtya Bakti, Bandung Munir Fuady. 2001. Hukum Perbankan Indonesia. PT. CirtraAditya Bakti Bandung. Ilham P. Lubis : Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Di Pasar No.3/3/PBI/2001, 2009.

Uang

Indonesia


Romli Atmasasmita, 2003. Pengantar Hukum Bisnis, Sinar Harapan. Jakarta. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2004, cet. 1 Sugiyono, F.X. 2004. Operasi Pasar Terbuka. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK). Bank Indonesia. Jakarta. Thomas Suyatno, et. Al. Dasar-dasar Perbankan, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999 Widiyono, Try, Aspek Hukum Operasional Transaksi Kontrak Berjangka Di Indonesia. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2006. Warjiyo, Perry. 2004. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), Bank Indonesia. Jakarta. Peraturan dan Perundang-undangan 1. Peraturan Bank Indonesia No.3/3/PBI/2001 2. UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia


Uang

Indonesia



Uang

Indonesia


2001

Recommend Documents