2001

P U T U S A N No. 483 K/TUN/2001 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH memeriksa

perkara

Tata

Usaha

AGUNG

Negara

dalam

tingkat

kasasi

telah

memutuskan sebagai berikut dalam perkara : RYADJAJA

HASAN

ALI,

Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gajahmada No. 184, Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hadi Soeyamto, SH., Advokat, bertempat tinggal di Jalan Putri Candramidi Gang Sudihati No. 5, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2001; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding; melawan: KEPALA

KANTOR

PERTANAHAN

KOTAMADYA

PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Achmad Yani No. 1, Pontianak; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan

Pengadilan Tata Usaha

Negara Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil : Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2000 Penggugat membeli dengan perantaraan Kantor Lelang Negara Pontianak terhadap : 1. Sebuah kantor berikut tanahnya sesuai dahulu Sertifikat Hak Milik No. 167, sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1578 luas 67 M2 sebagaimana Surat Ukur No. 179/1995 tanggal 26 Desember 1995, terletak di Jalan Wolter Mongonsidi

No. 389 Kelurahan Darat Skip,

Kecamatan Pontianak Barat, Kotamadya Pontianak, dengan batasbatasnya : Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Wolter Mongonsidi; Sebelah Timur berbatasan dengan bangunan ruko No. 391; Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Sertifikat Hak Milik no. 246 sekarang Sertifikat Hak Milik No. 1577;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 483 K/TUN/2001

Sebelah Barat berbatasan dengan bangunan ruko No. 387; 2. Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya sesuai dahulu Sertifikat Hak Milik No. 223, sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1579 luas 66 M2, sebagaimana Surat Ukur No. 180/1995 tanggal 26 Desember 1995, terletak di Jalan Wolter Mongonsidi No. 387, Kelurahan Darat Skip, Kecamatan Pontianak Barat, Kotamadya Pontianak, dengan batas-batasnya ; 3. Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya sesuai dahulu Sertifikat Hak Milik No. 246, sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1577, luas 86 M2, sebagaimana Surat Ukur No. 181/1995 tanggal 26 Desember 1995, terletak di Jalan Wolter Mongonsidi No. 389 Kelurahan Darat Skip, Kecamatan Pontianak Barat, Kotamadya Pontianak, dengan batas-batasnya : Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan ruko No. 387 dan 389; Sebelah Timur berbatasan dengan bangunan ruko No. 391; Sebelah Selatan berbatasan dengan perumahan penduduk; Sebelah Barat berbatasan dengan bangunan ruko No. 385; Bahwa setelah Penggugat beli dengan perantaraan Kantor Lelang Negara Pontianak sebagaimana tersebut di atas pada tanggal 13 September 2000 Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk dapat dibalik nama ke atas nama Penggugat; Bahwa permohonan Penggugat yang diajukan pada tanggal 13 September 2000 tersebut sampai sekarang tidak ada jawaban dari Tergugat, sehingga Penggugat

mengalami

kerugian

atas

tindakan

Tergugat

yang

tidak

melaksanakan balik nama sesuai surat Kepala Kantor Lelang Negara Pontianak tanggal 8 September 2000 No. S-632/WPN.03/KL.02/2000; Bahwa berdasarkan pada Pasal 3 jo pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 secara jelas menyatakan : Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 1. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan Tata Usaha Negara; 2. Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;


3. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka setelah lewat waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan; Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari dimaksud diberikannya wewenang tersebut; c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan

sebagaimana

mempertimbangkan

semua

dimaksud kepentingan

dalam yang

ayat

1

tersangkut

setelah dengan

keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan atau tidak mengambil keputusan tersebut; Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 jo pasal 53 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 sepatutnya menurut hukum Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewajiban hukum untuk mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara atas permohonan balik nama yang Penggugat mohonkan, namun pada kenyataannya kewajiban tersebut telah tidak dilaksanakan oleh Tergugat dan oleh karenanya secara yuridis Tergugat dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan yang bersifat fiktif negatif; Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas adalah jelas kiranya tindakan Tergugat yang tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara atas permohonan balik nama yang Penggugat mohonkan sebagai tindakan yang sangat bertentangan dengan azas-azas formal, khususnya azas-azas kecermatan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik; Bahwa agar kepentingan Penggugat tidak dirugikan oleh tindakan Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini dapat kiranya melakukan pemeriksaan perkara ini dengan secara cepat;


Bahwa berdasarkan hal-hal

tersebut di atas Penggugat mohon

kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak supaya memberikan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara

dalam bentuk balik nama sesuai dengan permohonan

Penggugat; 3. Menyatakan pemeriksaan perkara ini dengan acara cepat; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam sengketa ini; Atau : Jika Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan Peradilan yang baik; Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut : 1. Bahwa secara hukum Penggugat tidaklah mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 karena Penggugat senyatanya adalah pembeli dengan perantaraan Kantor Lelang atas tanah yang masih dalam status

sengketa

di

Pengadilan

Negeri

Pontianak

berupa

gugatan

bantahan atas Lelang Eksekusi dengan No. Perkara 07/Pdt.BTH/2000/PN.PTK yang terdaftar pada tanggal 21 Agustus 2000 dan hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan tingkat banding; 2. Bahwa

secara

hukum

gugatan

Penggugat

sangat

tidak

berdasar

sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat 1 huruf e, karena gugatan Penggugat masih prematur dan belum dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. Hal ini disebabkan karena objek tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1577, 1578 dan 1579 Kelurahan Darat Skip, Kecamatan

Pontianak

Barat,

Kotamadya

Pontianak

yang

dilelang

eksekusi tersebut ternyata telah mendapatkan sanggahan dari Tri Hastutianto, SH selaku kuasa hukum Ny. Mandjuniah Heny sebagai pemegang sertifikat dengan surat tertanggal 13 September 2000 untuk tidak membalik namakan maupun menerbitkan sertifikat pengganti yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pontianak dan terlebih lagi perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan perkara pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Pontianak;


Dengan demikian jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum untuk diajukan pemeriksaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dan karenanya harus ditolak; 3. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak benar dan telah melanggar prinsip-prinsip dasar dalam beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dimana Penggugat menyatukan Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dengan Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dalam satu gugatan.

Karena

sebagaimana

dimaksud

oleh

Penggugat

dalam

positanya No. 4, 5, dan 6 mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tergugat telah mengeluarkan keputusan penolakan yang bersifat fiktif negatif, atas dasar tersebut Penggugat menggabungkan dengan Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang bersifat kongkrit dan tidak ada sama sekali alasan gugatan Penggugat yang tepat berdasarkan Pasal 53 ayat (2), karena ketentuan dimaksud baru dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan apabila ternyata Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan suatu keputusan yang bersifat kongkrit yang berakibat kepada kerugian. Oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah ditolak; 4. Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak beralasan untuk diperiksa secara cepat, karena sesuai dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya sama sekali tidak tergambar adanya kepentingan Penggugat yang mendesak dan tidak ada sama sekali alasan bersifat mendesak sehingga dalam pemeriksaan, memutus perkara harus dengan acara cepat dan justru apabila dilaksanakan suatu tindakan oleh Tergugat sesuai permohonan balik nama yang diajukan kepada Tergugat akan berakibat kepada dirugikannya salah satu pihak yang bersengketa yang sampai saat ini masih dalam upaya banding dalam Perkara No. 07/Pdt.BTH/2000/PN.PTK; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 03/G/PTUN-

PTK/2001 tanggal 12 Maret 2001 yang amarnya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI -

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA : -

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

-

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk balik nama sesuai dengan permohonan Penggugat; Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 483 K/TUN/2001

-

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, sebesar Rp. 158.500,- (seratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah); Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

dengan putusan No. 94/

B/2001/PT.TUN.JKT. tanggal 5 Juli 2001 yang amarnya sebagai berikut : -

Menerima permohonan banding dari Tergugat-Pembanding;

-

Membatalkan

Putusan

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Pontianak

No. 03/G/PTUN.PTK/2000 tanggal 12 Maret 2001 yang dimohonkan banding; Mengadili Sendiri : Dalam Eksepsi : -

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara : -

Menolak gugatan Pengggugat untuk seluruhnya;

-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 120.000,(seratus dua puluh ribu rupiah); Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

kepada

Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2001 kemudian

terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan

Surat Kuasa

permohonan

kasasi

Khusus

secara

lisan

tanggal pada

9

Januari

tanggal

2001

23

diajukan

Agustus

2001

sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 09/K/2001/03/G/ PTUN-PTK/2001 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 3 September 2001; Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 4 September

2001

telah

diberitahu

tentang

memori

kasasi

dari

Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

pada tanggal 17

September 2001; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam


undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : 1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya halaman 6 tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

No.

03/G/PTUN.PTK/2001

tanggal

12

Maret

2001,

pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut tidak menguraikan secara jelas mengenai pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang mana tidak sependapat, maka oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 94/B/2001/PT.TUN.JKT tanggal 5 Juli 2001 telah salah dalam menerapkan hukum. Sedangkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No. 03/G/PTUN.PTK/2001 tanggal 12 Maret 2001 adalah sudah tepat dan benar dalam memberikan

pertimbangan

hukum

sebagaimana

termuat

dalam

putusannya yaitu sebagai berikut : Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah penolakan Tergugat untuk mengabulkan permohonan Penggugat tersebut mempunyai dasar hukum? Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan tersebut di atas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -

Bahwa Penggugat membeli tanah dan bangunan dengan bukti alas hak berupa Sertifikat Hak Milik

No. 1578, 1577 dan 1579 atas

nama Ny. Mandjuniah Heny dari hasil lelang yang diselenggarakan pada tanggal 29 Agustus 2000 yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara Pontianak (Bukti P.5, P.6 dan T.6) dan sesuai dengan Keterangan Saksi Suparno dari Kantor Lelang Pontianak; -

Bahwa dasar pelelangan yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara adalah untuk melaksanakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak

tanggal

12

Juli

2000

No.

07/2000/eks

jo

No.

09/PDT.G/2000/PN.PTK; Menimbang, bahwa dari Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 09/PDT.G/2000/PN.PTK tanggal 11 Mei 2000 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Bukti P.10) telah dilakukan perlawanan dan bantahan yang masing-masing telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak (Bukti P.11, P.12, P.13, dan T.2);


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat, bahwa pelaksanaan penjualan lelang yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara Pontianak yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2000 adalah sah menurut hukum, sehingga dalam hal ini pembeli lelang adalah pembeli yang sah dan harus mendapat perlindungan hukum, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang diterbitkan pada Tahun 1977 dalam Perkara No. 314 K/TUN/1996 hal 446 yang pertimbangan hukumnya bahwa pembeli tanah melalui lelang eksekusi Pengadilan yang dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara harus mendapat perlindungan hukum meskipun pada saat lelang berlangsung sertifikat tanah yang dijual lelang tersebut masih dikuasai oleh pihak ke tiga, oleh karena itu Pengadilan mengambil over atas pertimbangan Mahkamah Agung; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik No. 1578, 1577 dan 1579 yang oleh Tergugat tidak dijawab/ditanggapi dan ini merupakan penolakan (Keputusan Fiktif Negatif) Tergugat maka penolakan Tergugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum; 2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya halaman 6 dan 7 yang mempertimbangkan sehingga Tergugat menolak untuk balik nama karena tanah tersebut masih dalam sengketa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi

Tata

Usaha

Negara

Jakarta

tersebut

adalah

pertimbangan yang asal-asalan yang sama sekali tidak berdasarkan hukum, karena tanah yang dibeli oleh Penggugat adalah berdasarkan lelang yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara Pontianak adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 09/PDT.G/2000/PN.PTK. tanggal 11 Mei 2000 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi jelas tanah tersebut bukan dalam proses perkara dan bukan pula dalam sengketa, hanya tanah tersebut merupakan jaminan dalam perkara yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan adapun perlawanan dan bantahan bukanlah merupakan alasan untuk menghapus atau meniadakan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 09/PDT.G/2000/-PN.PTK. tanggal 11 Mei 2000 yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut harus dibatalkan, karena tidak menerapkan hukum sama sekali;


3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya halaman 7 yang mempertimbangkan oleh karena itu penjualan lelang yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara Pontianak yang dilaksanakan pada tanggal

29 Agustus 2000

tidak sah sehingga pembeli lelang tidak mendapat perlindungan hukum, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut adalah pertimbangan yang sesat karena tidak tunduk dan tidak mematuhi Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 314 K/TUN/1996 tanggal 29 Juli 1998 yang merupakan Keputusan Tetap Mahkamah Agung, maka hal ini telah jelas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah mengingkari adanya Keputusan Tetap Mahkamah Agung, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

tersebut

harus

dibatalkan,

karena

tidak

bersandar

pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Bahwa Kantor Lelang Negara Pontianak yang melaksanakan lelang pada tanggal 29 Agustus 2000 belum satu putusanpun yang menyatakan lelang yang dilaksanakannya pada tanggal 29 Agustus 2000 tidak sah. Maka pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut adalah pendapat yang salah dan ngawur yang tidak bersandar pada hukum yang berlaku; 5. Bahwa kalau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang mempertimbangkan dengan berpedoman pada surat Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung tanggal 22 Pebruari 2001 No. W11.D1.HT.01.10-260 (Bukti T.21) adalah pertimbangan yang sangat keliru dalam menerapkan hukum, berarti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mematuhi Keputusan Tetap Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya No. 314 K/TUN/1996 tanggal 29 Juli 1998 yang berbunyi : Pembeli tanah lelang eksekusi Pengadilan yang dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara harus mendapat perlindungan hukum, karena itu penguasaan sertifikat atas tanah tersebut oleh pihak lain tidak sah dan sertifikat hak miliknya harus dinyatakan batal demi hukum; Yurisprudensi Mahkamah Agung Cetakan 1997 : Tim Majelis

: H. German Hoediarto, SH; Ny. Hj. Emi Aminah Achdiat, SH; H. Toton Suprapto, SH;


Sedangkan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam memutus perkara ini telah mengambil over Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 314 K/TUN/1996 tanggal 29 Juli 1998 dengan demikian berarti pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tunduk dan taat untuk mematuhi bunyi : Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 314 K/TUN/1996 tanggal 29 Juli 1998, maka oleh karena itu Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

dalam

memutus perkara ini jelas dengan pertimbangan hukumnya telah menerapkan hukum yang berlaku; 6. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 314 K/TUN/1996 tanggal 29 Juli 1998 adalah merupakan Keputusan Tetap Mahkamah Agung yang tidak dapat dibantah atau dikesampingkan begitu saja oleh Para Hakim, maka dalam hal ini berarti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak tunduk dan tidak taat mematuhi Keputusan Tetap Mahkamah Agung No. 314 K/TUN/1996 tanggal 29 Juli 1998, maka oleh karena itu jelas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mendidik Hakim bawahannya; 7. Bahwa Surat Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung tanggal 22 Pebruari 2001 No. W11.D1.HT.01.10-260 (Bukti T.21) bukanlah merupakan satu keputusan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membatalkan suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 09/PDT.G/2000/PN.PTK tanggal 11 Mei 2000 untuk melakukan eksekusi atas sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak dalam Putusan No. 09/PDT.G/2000/PN.PTK tanggal 11 Mei 2000 tersebut, maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah berpedoman pada surat Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut, adalah pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut harus dibatalkan; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : mengenai alasan-alasan ke 1,2,3,4,5 dan 7 : Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie dalam putusannya sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 483 K/TUN/2001

mengenai alasan ke 6 : Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itu tidak mengenai apa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevant); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : RYADJAJA HASAN ALI tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI : Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

RYADJAJA

HASAN ALI tersebut ; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung

pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2007 oleh

SIAGIAN, SH.,MH. Hakim Agung

TITI NURMALA

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Agung sebagai Ketua Majelis, H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH. dan PROF. DR. H. AHMAD SUKARDJA, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. KARIM MANAP, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota : Ttd/H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.

Ketua: Ttd/TITI NURMALA SIAGIAN, SH.,MH.

Ttd/PROF. DR. H. AHMAD SUKARDJA, SH.

Panitera Pengganti : Ttd/A. KARIM MANAP, SH.MH.


Biaya-biaya : 1. M e t e r a i ……………...

Rp.

6.000,-

2. R e d a k s i ……………..

Rp.

1.000,-

3. Administrasi kasasi ……..

Rp. 193.000,-

Jumlah …………………..

Rp. 200.000,-

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH. NIP. : 220000754


2001

Recommend Documents