BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN DENDA PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH MENURUT FATWA DSN-MUI NO 17/DSN MUI/IX/2000 DI KJKS MADANI KOTA PEKALONGAN
A. Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah di KJKS Madani Kota Pekalongan Kegiatan atau aktivitas KJKS Madani adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Salah satu bentuk penyaluran dana yaitu akad pembiayaan, dengan bentuk pembiayan akan memperoleh bagi hasil atau margin. Pembiayaan seperti itu tentunya tidak akan lepas dari permasalahan risiko-risiko yang timbul mulai dari ketidakmauan nasabah membayar hutang, menunda-nunda pembayaran sampai pembiayaan bermasalah. pembiayaan bermasalah merupakan persoalan yang penting dalam menyalurkan pembiayaan, yang mana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan yang telah disepakati pada awal akad pembiayaan. Hal ini akan mengakibatkan perputaran dana dalam pembiayaaan menjadi bermasalah, dalam arti KJKS Madani tidak dapat memaksimalkan penyaluran pembiayaan pada debit maupun investasi lain yang akhirnya akan mengakibatkan rendahnya tingkat likuiditas. Pembiayaan bermasalah di KJKS Madani selalu dilihat dan diukur dari kolektibilitas pembiayaan seperti berikut:
68
69
a.
Pembiayaan lancar atau golongan I, dimana kewajiban-kewajiban secara lancar dipenuhi oleh nasabah dan tidak terjadi penunggakan secara berturut-turut 3 bulan.
b.
Pembiayaan dalam perhatian khusus atau golongan II, dimana nasabah mulai mengalami tunggakan angsuran yang belum melampaui 93 hari. Untuk mengatasi nasabah yang masuk dalam golongan ini KJKS Madani melakukan strategi dengan mendatangi nasabah dan menanyakan hal yang membuat nasabah mengalami keterlambatan dalam pembayaran.
c.
Pembiayaan kurang lancar atau golongan III, dimana nasabah mengalami permasalahan dalam pembiayaan dan terdapat tunggakan yang belum melampaui 186 hari.
d.
Pembiayaan diragukan atau golongan IV, dimana nasabah mengalami tunggakan yang belum melampaui 279 hari, terjadi penarikan tabungan yang bersifat permanen dan terjadi wanprestasi. Nasabah yang masuk dalam golongan III dan IV KJKS Madani melakukan strategi dengan memberikan surat resmi angsuran.
e.
Pembiayaan macet atau golongan V, tingkat ini merupakan tingkat puncak, dimana nasabah sudah dipastikan tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada pihak KJKS Madani Kota Pakalongan, dan tunggakan sudah melampaui 280 hari. Apabila pembiayaan mulai bermasalah, Strategi yang dilakukan untuk
menangani pembiayaan bermasalah di KJKS Madani yaitu pada saat tunggakan pertama pada nasabah maka pihak BMT Marhamah melakukan
70
silaturrahim dan menanyakan permasalahannya, tunggakan kedua melakukan tingkat penagihan dan tunggakan ketiga pengeluaran surat resmi angsuran, apabila selanjutnya masih belum bisa mengangsur maka pihak KJKS Maani melakukan dengan cara 3R (Rescheduling, Reconditioning, Restructuring) kepada nasabah yang mengalami kemacetan dalam hal ini yang masuk dalam golongan V. a.
Rescheduling (Penjadwalan Kembali) KJKS Madani dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaaan yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali pembiayaan atau jangka waktu, baik termasuk besarnya jumlah angsuran maupun tidak. Tindakan rescheduling diberikan pihak KJKS Madani kepada nasabah yang masih menunjukkan itikad baik untuk meunasi kewajibannya. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak nasabah pembiayaan tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun bagi hasil dalam jadwal baru yang telah disepakati bersama, sebagai berikut: 1) Jadwal angsuran bulanan diubah menjadi angsuran triwulan sehingga seluruh pelunasan pokok pinjaman menjadi lebih panjang 2) Besarnya angsuran pokok pinjaman diperkecil dengan jangka waktu yang sama sehingga pelunasan pokok pinjaman secara keseluruhan lebih lama,
71
3) Kombinasi perubahan jangka waktu (misalnya dari bulanan menjadi triwulan) dan juga besarnya tiap angsuran pokok (misalnya dari Rp. 500.00,-/ angsuran menjadi
Rp. 250.000,-/
angsuran) yang pada akhirnya akan menyebabkan perpanjangan waktu pelunasan pokok pinjaman. b.
Reconditioning (Persyaratan Kembali) Upaya penyelamatan pembiayaan yang dilakukan pihak KJKS Madani Kota Pekalongan dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian pembiayaan, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu pembiayaan saja, namun perubahan tersebut tanpa memperhatikan tambahan pembayaran. Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil usaha. Nasabah tetap mempunyai kewajiban membayar pokok pinjaman hingga lunas. Tindakan reconditioning dapat dibentuk kepada nasabah yang masih mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya.
c.
Resrtucturing (Penataan Kembali) Upaya penyelamatan yang dilakukan pihak KJKS Madani Kota Pekalongan dengan melakukan penilaian kemampuan nasabah membayar kembali pembiayaan. Dari hasil penelitian penanganan terhadap pembiayaan bermasalah di
KJKS Madani Kota Pekalongan dapat disimpulkan bahwa penanganan pembiayaaan bermasalah sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No 7/DSN/MUI/IX/2000.
72
B. Analisis Pelaksanaan Denda pada Pembiayaan Bermasalah di KJKS Madani menurut Fatwa MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 Setiap perusahaan tentu menghendaki keberhasilan atas program yang sedang dijalankan. Demikian halnya dengan KJKS Madani Kota Pekalongan, program yang sedang dijalankan oleh KJKS Madani Kota Pekalongan adalah pelaksanaan denda pada pembiayaan bermasalah, di mana pelaksanaan denda dikenakan kepada seluruh nasabah KJKS Madani sebesar 3%. Dalam masyarakat ada kencenderungan malas membayar angsuran, baik mampu maupun tidak
mampu.
Nasabah
mampu terkadang
menunda-nunda
pembayaran pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, nasabah tidak mampu juga terkadang lalai menundanunda pembayaran, dalam hal ini lembaga keuangan meminta kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut syariat Islam, oleh karena itu, DSN-MUI perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut syariat Islam untuk menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam pembayaran dan pelunasan hutang pembiayaan maka DSN-MUI mengeluarkan fatwa No. 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Fatwanya sebagai berikut:
73
1.
Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2.
Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi.
3.
Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4.
Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5.
Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6.
Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. Denda yang dikenakan di KJKS Madani Kota Pekalongan menurut
bapak Musyafa selaku manager di KJKS Madani Kota Pekalongan mulai dari golongan dalam perhatian khusus sampai golongan diragukan yang mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran. denda dikenakan kepada seluruh nasabah. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran akan didenda dan nasabah tidak mampu yang mengalami keterlambatan tanpa ada konfirmasi, pihak KJKS Madani tetap memberikan denda. karena nasabah tersebut dianggap lalai.
74
KJKS Madani tidak akan memberikan sanksi denda kepada nasabah yang mengalami force majeur atau sebelum terlambat membayar angsuran nasabah memberikan konfirmasi terlebih dahulu sebelum jatuh tempo pembayaran, dan mempunyai itikad baik untuk membayar lagi angsuran setelah nasabah tersebut mampu. Nasabah yang terlambat membayar tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu sampai lewat 1 minggu dan tidak mempunyai itikad yang baik maka pihak KJKS Madani akan memberikan sanksi denda, dana yang diperoleh dari hasil denda akan diperuntukkan untuk dana sosial seperti Zakat, Infaq dan shodaqah yang akan disalurkan kepada fakir miskin yang ada disekitar KJKS Madani kota Pekalongan. Faktor yang mendukung pelaksanaan denda, yaitu: 1.
Kerjasama yang baik dengan nasabah
2.
Trannsparansi perhitungan denda dan kegunaan dana hasil denda. Pelaksanaan denda bertujuan agar nasabah lebih disiplin dan tidak lalai
dalam melakukan pembayaran. Ketentuan mengenai sanksi denda yang diterapkan oleh KJKS Madani sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No.17/ DSN-MUI/ IX/ 2000, dimana denda dikenakan kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, nasabah yang terlambat membayar dikarenakan force majeur tidak dikenakan denda.
