PRAKARSA PENERAPAN OPEN SOURCE DI KOTA PEKALONGAN : FILOSOFI, STRATEGI, KEBIJAKAN DAN TAHAPAN MIGRASI KE FOSS DI KOTA PEKALONGAN, 2008 -2011 Oleh Walikota Pekalongan dr. H. M. Basyir Ahmad Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Seminar Forum Komunikasi, Koordinasi, Kolaborasi, dan Kerjasama Komunitas Relawan TIK (FK5T) Bogor, 5 Juli 2011
Sekilas Kota Pekalongan Penduduk Luas Wilayah Wilayah SOTK PDRB IPM APBD PNS Kemiskinan
: 276.156 jiwa : + 45 km2. : 4 Kecamatan; 47 Kel. : 9 Dinas; 10 Lemtek; 9 Bagian. : Rp. 3,47 Triliun. : 2005 : 71,9 ; 2009: 74,01 (No. 5 Jateng) Rata-Rata Jateng: 71,6 : + Rp. 432 Miliar. : + 4.300 orang. : 2008 : 10,29 %; 2009 : 8,56 %
(Survey Susenas BPS) : Nasional : 2008: 15,42% : 2009: 14,15%. : Jateng : 2008 : 19,23 %; 2009: 17,72%.
Deklarasi Indonesia, Go Open Source! ●
IGOS Ke-1, 30 Juni 2004
●
5 Kementerian ➔
Menristek,
➔
Depkominfo,
➔
Depkum HAM,
➔
MenPAN,
➔
Depdiknas
●
●
IGOS Ke-2, 27 Mei 2008 18 Kementerian, LPND, dan Kepolisian ➔
(1) Depkominfo, (2) Menristek, (3) Setneg, (4) Meneg BUMN, (5) Meneg PAN, (6) Bappenas, (7) Depkop UKM, (8) Dephub, (9) Depdiknas, (10) Depperin, (11) Depsos, (12) Depag, (13) Dephut, (14) Depkeu, (15) Depdagri, (16) Depkum HAM, (17) Depdag, (18) Kepolisian
PENTAHAPAN MIGRASI FOSS DI KOTA PEKALONGAN ●
TAHAP I (2008 : 2010) ●
●
●
Penuntasan Migrasi FOSS : (1) Aplikasi Perkantoran; dan (2) Sistem Operasi, pada semua SDN, SMPN, SMAN, SMKN dan Kelurahan (Non SKPD) – > 174 unit Kerja, + 1.000 Komputer ( Juli 2011 telah selesai 75 %.
Tahap III (2011) ●
●
Penuntasan Migrasi Sistem Operasi / Operating Sistem (OS) Ke FOSS / Linuk-Ubuntu untuk semua Komputer Administrasi Perkantoran pada SKPD:
Tahap II (2011) ●
●
Penuntasan Migrasi FOSS Aplikasi Perkantoran SKPD : (1) Olah Kata; (2) Olah Angka; (3) Olah Presentasi.
Migrasi Sistem Operasi (OS) dan Aplikasi Khusus SIMKEUDA ke FOSS. --- Target selesai Sebelum Desember 2011.
SEKILAS MIGRASI FOSS DI KOTA PEKALONGAN ●
MULAI : 2008
●
TUNTAS : 2010
●
Pencanangan : Juni 2008.
●
●
Mitra Pusat :
●
●
–
KemenKominfo;
–
BPPT;
–
Kem.Ristek;
–
Asosiasi Open Source.
STRATEGI MIGRASI FOSS (Filosofi, Kebijakan, Program, Implementasi)
●
Mitra Lokal: –
Perguruan Tinggi;
–
SMK;
–
Komunitas/ Pegiat Open Source.
●
Deklarasi 29 Des 2010 Semua SKPD & Semua Komputer beralih ke FOSS (Aplikasi Perkantoran) Telah diverifikasi teknis oleh: (1) KemKominfo RI; (2) Pusat Audit Teknologi BPPT; (3) Kemenpan RI; (5) Pusat TIK BPPT. Komputer Non FOSS, tersisa komputer SIM Pusat (Hanya berjalan pada Software Berbayar & Berkode Tertutup), Al. SIAK Depdagri; SIM Keuangan BPKP, dll.
SASARAN / TARGET MIGRASI: Organisasi / Lembaga
2008-2010: SKPD / organisasi Inti Pemda (33 Unit Kerja)
9 Dinas Daerah
11 Lembaga Teknis (Badan / Kantor)
9 Bagian Setda.
4 Kecamatan.
2011 : Non SKPD (174 Unit Kerja; + 1.000 Unit Komputer)
47 Kelurahan.
7 SMA/ SMK N
17 SMP N
99 SD N
4 UPTD
TARGET MIGRASI: Hardware SKPD JUMLAH KOMPUTER 33 SKPD = 717 unit, dgn Kategori:
Menurut jenisnya :
Desktop / PC
: 511 unit
Laptop/Notebook
: 173 unit
Server
: 33 Unit
Menurut Fungsi:
Administrasi Perkantoran
Non Administrasi Perkantoran: 180 unit.
Catatan
: 21 Unit rusak.
Target Migrasi Aplikasi Perkantoran (Open Office) : 668 Unit
: 516 unit
Non Target : 10 legal: 6 Unit aplikasi khusus; 33 unit hardware tidak supoort.
Target Migrasi Sistem Operasi FOSS (Linuk-Ubuntu) : 372 unit
Non Target : 160 sudah legal; 126 Aplikasi Khusus; 59 Unit hardware tidak support.
CAPAIAN TEKNIS MIGRASI ●
Semua komputer di semua SKPD telah 100 % migrasi ke FOSS menggunakan Aplikasi Perkantoran Open Office (Des 2010). ●
Migrasi Sistem Operasi : 372 unit
●
Migrasi Aplikasi Perkantoran : 668 Unit
●
●
Migrasi Uninstal / Penghapusan Aplikasi Perkantoran Ilegal : 659 Unit.
Lembaga Non SKPD (Kelurahan & Sekolah), dari 4 kecamatan telah selesai 3 Kecamatan (Barat; Selatan; Utara). Kondisi Awal Jul 2011. - Masih kurang 1 Kecamatan.
TAHAPAN MIGRASI SIMDA KEUANGAN BERBASIS FOSS Pembentukan Technical Support Team
Setting dan Konfigurasi Aplikasi Evaluasi dan Identifikasi Gap Aplikasi Modifikasi dan Penyesuaian Aplikasi
Acceptance Test
Pelatihan Penggunaan
Implementasi dan Maintenance Aplikasi
MIGRASI SIMDA KEUANGAN BERBASIS FOSS Big Bang Implementation Migrasi SIMKEUDA BPKP Ke SIMKOTA Batik Keuangan Daerah Berbasis F/OSS
RENCANA 2012 1.Integrasi Aplikasi SIMKEUDA dengan : ●
Aplikasi SIM Aset Daerah
●
Aplikasi Pendapatan Daerah
●
Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
●
Aplikasi Penggajian dan Aplikasi Kepegawaian
2.Pembangunan Data Center
EFISIENSI MIGRASI FOSS ●
●
●
Tahun 2010 ●
Migrasi Sistem Operasi : 372 unit
●
Migrasi Aplikasi Perkantoran : 668 Unit
●
PENGHEMATAN + Rp3.6 Milyar
Tahun 2011 ●
Migrasi Sistem Operasi : + 1.000 unit
●
Migrasi Aplikasi Perkantoran : + 1.000 unit
●
PENGHEMATAN + Rp6.2 Milyar
TOTAL PENGHEMATAN + Rp9.8 Milyar
9 (SEMBILAN) STRATEGI KUNCI MIGRASI KE SOFTWARE TIDAK BERBAYAR DAN BERKODE TERBUKA (Free Open Source Software) DI KOTA PEKALONGAN
Strategi 1: Landasan Filosofis
Memberi landasan filosofis yang sesuai kearifan Lokal. ➢
➢
➢
➢
➢
Manajemen 'Barokah' - > bekerja dengan alat “Resmi, legal, & Halal”. -> Aturan Negara & Aturan Agama. Migrasi wujud ' SPIRIT PEMBELAJARAN' terus menerus menghadapi perubahan –> menuju Organisasi Pembelajar. Implementasi Migrasi ad. “UJI LEADERSHIP' kepala SKPD, bukan masalah teknis TIK semata. Migrasi adalah wujud 'EFISIENSI, KEMANDIRIAN dan KEMUDAHAN PENGEMBANGAN' teknologi. Memberi Teladan Kepatuhan Hukum kepada masyarakat (Menghindari Tuntutan Diskriminasi Penegakan UU 19/2002)
Strategi 2: Keteladanan Organisasi Atasan
Migrasi dimulai dari 'JANTUNG / PUSAT BIROKRASI PEMDA' yaitu: (1) Sekretariat Daerah; (2) Bappeda; (3)DPPKAD; (4) Inspektorat. Setelah 'Pusat Birokrasi' selesai baru kemudian melebar ke SKPD-SKPD Lain (Dinas, kantor, Lemtek , Kecamatan, dll) SKPD / Organisasi Inti Pemda Tuntas dulu (2010), baru melangkah ke Organisasi non SKPD (Kelurahan, SD, SMP, SMA/SMK, UPT : 2011)
Strategi 3: SUSUN KERANGKA LEGAL
Melengkapi Dasar Hukum Pusat dengan Hukum Daerah.
Dasar Hukum Pusat: 1. UU 19/2002 : Hak Cipta. 2. SE. Menkominfo No. 05/SE/M.Kominfo/10/2005 ttg Kewajiban Pemakaian & Pemanfaatan Penggunaan Legal Software Open Source / Proprietary di Lingkungan Instansi Pemerintah. 3. SE. Menpan No. SE/01/M.PAN/3/2009 ttg Pemanfaatan Perangkat Lunak legal dan Open Source Software. 4. SE. Menristek No. 030/M/IV/2009 ttg Tindak Lanjut Migrasi Open Source di Instansi Pemerintah.
MENYUSUN KERANGKA LEGAL DAERAH 1.
Perwal 46/2010 ttg Rencana Strategis TIK Kota Pekalongan 2009-2013.
2.
Perwal 9 / 2010 ttg Panduan Umum Tata Kelola TIK Pemkot Pekalongan.
3.
Perwal No. 12A/ 2010 ttg Migrasi Perangkat Lunak Legal Berbasis Free Open Source Software.
4.
Kepwal No. 020/024 Th 2010 ttg Kewajiban Pemakaian & Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan FOSS di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
5.
KepWal No. 020/26 th 2010 ttg Pembentukan Tim Migrasi Perangkat Lunak Legal Berbasis FOSS Pemkot Pekalongan.
6.
dll
Strategi 4: KEBIJAKAN MIGRASI YANG JELAS
(tujuan, obyek & waktu)
Pokok-Pokok Kebijakan Migrasi Kota Pekalongan: 1. Tujuan migrasi adalah satu paket: (1) Efisiensi, (2) Legalitas, (3) Kemandirian, dan (4) kemudahan pengembangan teknologi. – > bukan hanya legalitas. 2. Prinsip dasar migrasi ke legal software adalah menggunakan metode PENGEMBANGAN SDM BERBASIS FOSS (Spirit Pembelajaran) , bukan migrasi melalui PEMBELIAN SOFTWARE BERBAYAR & BERKODE TERTUTUP. 3. Migrasi melalui pembelian perangkat Lunak Berbayar & Berkode Terbuka hanya untuk Aplikasi Khusus, dengan ijin tertulis Walikota, melalui Tim TIK Pemkot Pekalongan.
PokokPokok Kebijakan Migrasi (Lanjutan) 4. Batas akhir migrasi Aplikasi Perkantoran ke FOSS: Desember 2010 untuk SKPD; dan Akhir Tahun 2011 untuk Non SKPD. 5. Aplikasi / SIM khusus yang sudah terlanjur dibangun dengan Sistem Berbayar & Berkode Tertutup (Non FOSS) & tidak terkait langsung dengan SIM Sejenis di Pusat, dimigrasikan ke FOSS paling lambat 2012. 6. Pembangunan Modul / SIM Baru Wajib langsung menggunakan Software Tidak Berbayar & Berkode Terbuka / FOSS. 7. Aplikasi/SIM khusus dari Pusat / Provinsi berbasis Software Berbayar & Berkode Tertutup (Non FOSS), akan dimigrasikan mengikuti Kebijakan Pem. Pusat / Provinsi.
PAKTA INTEGRITAS
Strategi 5: MEMBANGUN KEMITRAAN
Migrasi FOSS sesuatu yang baru, butuh kemitraan strategis untuk solusi keterbatasan (Jumlah SDM, Kompetensi, dll) Bag. PDE , hanya 17 orang, dengan tenaga berbasis TIK 5 orang. Mitra Pusat: (1) Kem. Kominfo; (2) Kem. Ristek; (3) BPPT; (4) Asosiasi Open Source. Mitra Lokal : (1) Perguruan Tinggi; (2) SMK-SMK; (3) Komunitas / Pegiat Open Source; (4) Lembaga Pendidikan Komputer/ Kursus. Membentuk Dewan TIK Kota Pekalongan dari Kalangan Stakeholder (Akademisi, Komunitas, Lembaga Pendidikan, Dunia Usaha, Pers, dll) Tahun 2011: Migrasi Sekolah & Kelurahan dimitrakan dengan SMK / Perguruan Tinggi:
Wilayah Kec. Pekl. Barat : SMKN 2 (selesai April 2011)
Wilah Kec. Pekl. Selatan : SMK Syafii Akrom (selesai Mei 2011)
Wilayah Kec. Pekl. Utara : SMK Muhamadiyah
Wilayah Kec. Pekl. Timur : STMIK Widya Pratama.
KEMITRAAN
Strategi 6: MEMBANGUN SISTEM PENGAMANAN MIGRASI
1. Membentuk Tim Monev Teknis & Tim Penegak Kepatuhan Migrasi Legal Software & FOSS (SK Walikota: Inspektorat; Satpol PP; Kantor Kepegawaian Daerah; Bagian PDE) 2. Penyelenggaraan FeedBack Forum Migrasi / TIK secara rutin:
ICT Executive Forum : Rakor wlaikota dan Kepala SKPD 3 bulanan. ICT Technical Forum : rakor Tim Teknis, 2 bulanan.
3. Pembentukan Tim TIK pada semua SKPD, dan ditunjuk 1 orang sebagai Koordinator TIK SKPD. 4. Fasilitasi dan Pendampingan Teknis paska Migrasi.
ICT FORUM
Strategi 7: DATABASE YANG JELAS & KOMPREHENSIF
1. Migrasi perlu database TIK SKPD (Hardware, Software, Fungsi, SDM TIK, Peralatan Pendukung, dll) beserta spesifikasi teknis-nya. - > untuk menyusun strategi implementasi migrasi yang tepat. 2. LABELISASI (STIKERISASI) semua sarana TIK SKPD beserta identitas penanggungjawab pejabat struktural terendah atas setiap komputer – > bertanggungjawab apabila ditemukan instalasi kembali software ilegal. 3. Database di Update setiap 6 Bulan sekali.
LABELISASI
Strategi 8: PENYIAPAN SDM (Teknis & Non Teknis)
Pelatihan Teknis Open Source
Disediakan BLC (Broadband Learning Center / Lab.) di Bagian PDE untuk pelatihan. Semua SKPD dan Masyarakat boleh mendaftar pelatihan kapan saja (maks 15 org per hari, @ 2-3 Jam Per Hari).
Non Teknis : Setiap Pejabat Struktural membuat Pakta Integritas, yang berisi:
Kesediaan menggunakan software Legal. Kesediaan untuk melakukan migrasi ke software Legal dan FOSS. Kesanggupan tidak akan menginstal kembali Software Ilegal (Bajakan).
PELATIHAN SDM
Strategi 9: eLEADERSHIP
Visi TIK yang 'Jelas & Kuat' : - > Keyakinan & Komitmen menjadikan TIK sebagai faktor : PEMUNGKIN (Enabler); PENGUBAH (Transformers); PEMERCEPAT (Accelerator); & PENDORONG INOVASI (Innovator) Pembangunan Daerah. Pesan / Kebijakan Migrasi yang “Jelas & Konsisten” Mendengar “Suara/Informasi Yang Benar” - > bertanya kepada “ ahlinya” (KemKominfo RI; Kemeristek; BPPT; Asosiasi Open Source; Komunitas Open Source) – >untuk membangun optimisme & melawan “Pesimisme” terhadap FOSS. Migrasi di SKPD adalah Masalah 'Uji Leadership' bukan masalah Teknis. Dukungan terus-menerus Pimpinan kepada Tim teknis Migrasi.
PENTAHAPAN & MILESTONES MIGRASI FOSS KOTA PEKALONGAN
PENTAHAPAN MIGRASI FOSS
TAHAP I : REGULER – INISIASI & PEMBELAJARAN
Waktu : Agustus 2008 sd Agustus 2010
Hasil/Output : 35 % dari seluruh target.
Pendekatan : Persuasif, migrasi diserahkan ke SKPD, Percontohan Komputer di setiap SKPD, Double Booting. Agenda Pokok: Pelatihan SDM, Penyusunan Kebijakan/Regulasi; Pembentukan Tim Migrasi; Pengembangan Jaringan, Sosialisasi, Penetapan Distro, dll.
TAHAP II : PERCEPATAN
Waktu : Okt 2010 s.d Des 2010
Hasil / Output : menuntaskan 65 % sisa target.
Pendeakatan : Fasilitasi Terstruktur; Pendampingan; Monev Tim Penegak Kepatuhan; Kejelasan Target Waktu.
MILESTONE MIGRASI (Tahap I : Reguler)
Pembentukan Igos Center di Kota Pekalongan (Juni 2008 : Fasilitasi Kemenristek) Deklarasi Gerakan Migrasi Legal Software (Juni 2008) Launching Unit Kerja Percontohan Migrasi FOSS: Bagian PDE & SMKN 2 (Juni 2008) Pelatihan Migrasi (Juni 2008) : KemKominfo; Kem. Ristek; BPPT) Penetapan Distro Linux Ubuntu sebagai Standar FOSS Pemkot Pekalongan (Mei-Juni 2008: Keputusan Walikota) Migrasi FOSS 100 Komputer, Fasilitasi Kem.Kominfo (Des 2009) Walikota Pekalongan menerima Penghargaan dari Yayasan Penggerak Linux Indonesia (Des 2009)
MILESTONE MIGRASI lanjutan 2
Pelatihan FOSS untuk SKPD & LPM (Fasilitasi Kem.Kominfo); Des 2009
Pembentukan Help Desk Migrasi (Des 2009)
TOT Migrasi FOSS (Mei 2010). Fasilitasi BPPT
TOT Open Source (Mei 2010). Fasilitasi Kemenristek.
MoU Pemodelan Migrasi Pemkot dengan Kemenristek (Mei 2009) Pelatihan administratir FOSS dan Pengguna Open Source (Sept. 2010) . Fasilitasi Kemenristek.
MILESTONE MIGRASI – Tahap Percepatan
Pencanangan Percepatan: 10 Okt 2010 “Road Show” sosialisasi percepatan migrasi ke semua SKPD (13 Okt – 13 Nop 2010) Assessment kondisi & kebutuhan migrasi SKPD (13 – 20 Okt 2010)
Pelatihan Aplikasi Perkantoran Berbasis FOSS (15-22 Nop. 2010)
Implementasi Migrasi (Okt – Nop 2010)
Back Up Data
Penyelesaian aspek teknis (koneksi printer, dll)
Instalasi FOSS
Penanaman Template Naskah Dinas Pemkot Pekalongan
Uninstal Software Ilegal.
MILESTONE MIGRASI – Tahap Percepatan lanjutan 2
Pendampingan Implementasi (Okt – Des 2010) Monev : Tim Monev & Tim Penegak Kepatuhan (Nop _ Des 2010) Verifikasi dari Tim Pemerintah Pusat (22-23 Des 2010) Deklarasi SKPD Tuntas Migrasi Aplikasi Perkantoran FOSS (29 Des 2010)
KENDALA & HARAPAN MIGRASI FOSS KOTA PEKALONGAN
KENDALA
SIM / APLIKASI yang integral / terpadu dari Pemerintah Pusat masih menggunakan SOFTWARE BERBAYAR DAN BERKODE TERTUTUP (Misal. SIAK KTP Kemendagri; Pelaporan Kesehatan Depkes, dll. Fasilitasi SIM / APLIKASI mandiri Pemda (Tidak Terintegrasi ke Pusat) oleh instansi Pusat, juga menggunakan SOFTWARE BERBAYAR & BERKODE TERTUTUP. Misal. SIMDA KEUANGAN DAERAH dari BPKP. – > ketika mau dimigrasi ke FOSS secara mandiri oleh Pemda, tidak diberikan KODE PROGRAMnya (Source Code). Kelambatan Migrasi, lebih pada faktor 'KEMAUAN BELAJAR HAL BARU' dibanding faktor 'TIDAK MAMPU'.
HARAPAN
Agar ada dukungan teknis berkelanjutan untuk kelanjutan Migrasi (Software Non Administrasi Perkantoran: Pemetaan, Disain Teknis Konstruksi, dll). Agar dilakukan verifikasi secara periodik oleh Pem. Pusat tentang Kepatuhan & Capaian Migrasi. Agar ada standar verifikasi dan Pelaporan yang baku tentang implementasi Migrasi. Dasar hukum yang lebih kuat dari Pusat untuk mendorong Migrasi FOSS.
TERIMA KASIH SEMOGA BERMANFAAT
