MODEL PENGHITUNGAN BAGI HASIL INVESTASI BERJANGKA MUDHARABAH DI KJKS BERKAH MADANI SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)
SEKAR ASIH SAMAWI NIM : 1110046100080 KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2014 M/1435 H
i
ABSTRAK
MODEL PENGHITUNGAN BAGI HASIL INVESTASI BERJANGKA MUDHARABAH DI KJKS BERKAH MADANI, adalah skripsi hasil karya Sekar Asih Samawi, NIM 1110046100080. Pada konsentrasi Perbankan Syariah, Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam). Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014 M/1435 H. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan konsep bagi hasil investasi berjangka mudharabah menurut prinsip ekonomi syariah, menjelaskan konsep bagi hasil investasi berjangka mudharabah di KJKS Berkah Madani, menjelaskan apakah penghitungan bagi hasil investasi berjangka mudharabah KJKS Berkah Madani telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan berupa studi kasus, dengan metode analisis deskriptif. Yaitu dengan menggambarkan model penghitungan bagi hasil investasi berjangka mudharabah di KJKS Berkah Madani dan kesesuaiannya terhadap prinsip ekonomi syariah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, pertama, konsep penghitungan bagi hasil investasi berjangka mudharabah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 3 dan 15 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Koperasi Nomor 91 Tahun 2004 menggunakan akad mudharabah dan metode revenue sharing. Kedua, penerapan penghitungan bagi hasil investasi berjangka mudharabah di KJKS Berkah Madani menggunakan akad mudharabah dan metode revenue sharing. Ketiga, kesesuaian penerapan penghitungan bagi hasil investasi berjangka mudharabah di KJKS Berkah Madani terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 3 dan 15 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Koperasi Nomor 91 Tahun 2004 ditemukan persamaan akad dan rumus menghitung PYD (Pendapatan Yang Dibagihasilkan) dalam metode revenue sharing. Namun ditemukan perbedaan rumus menghitung bagi hasil, pendapatan dan equivalent rate dalam metode revenue sharing.
Kata Kunci
: Bagi Hasil, Investasi Berjangka, Mudharabah
Pembimbing : Aini Masruroh, SE.I, MM Daftar Pustaka : Tahun 1972 s/d Tahun 2014
ii
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beiring rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Model Penghitungan Bagi Hasil Investasi Berjangka Mudharabah di KJKS Berkah Madani”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan tuntunan dan petunjuk kepada umat manusia kepada kehidupan yang lebih baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) pada Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam). Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga kritik maupun saran yang bertujuan untuk perbaikan skripsi ini sangat diharapkan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Sehingga dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:
iii
1.
Bapak Dr. H. JM. Muslimin, MA. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2.
Bapak H. Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, MH. Ketua Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum.
3.
Bapak H. Abdurrauf, LC, MA. Sekretaris Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum.
4.
Ibu Aini Masruroh, SE.I, MM. Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dengan penuh ikhlas dan sabar untuk membimbing penulis, memberikan arahan, serta saran-saran yang bermanfaat dari mulai awal penelitian hingga terselesaikannya skripsi ini.
5.
Segenap dosen pengajar Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan bimbingan dan bantuannya hingga penulis mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman di bidang Perbankan Syariah.
6.
Ibu Siti Umainah sebagai Manajer Operasi KJKS Berkah Madani beserta staff yang telah meluangkan waktunya serta memberikan izin penelitian, pengambilan data serta memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7.
Rasa terimakasih tiada terhingga kepada Ayahanda H. Sedjo dan Ibunda Retno Windari yang telah memberikan dukungan moril dan materil, kesabaran, serta cintanya kepada penulis yang tak pernah habis selama saya menuntut ilmu hingga penyelesaian skripsi ini.
iv
8.
Adik-adiku tersayang Sabila, Shofie, Sari dan Farid yang selalu memberikan “warna” pada hari-hari penulis.
9.
Keluarga besar Eyang H. Soekatmoko dan (Almh.) Hj. Sumiyati yang telah memberikan doa, semangat dan dukungan yang tulus kepada penulis. Spesial terimakasih kepada Almh. Eyang Uti di hari-hari akhir hayat selalu menghibur dan menyemangati penulis hingga Eyang Uti dipanggil Sang Khalik.
10. Sahabat-sahabat terbaikku dari Konsulat Jakarta MA Al-Mukmin yang telah turut membantu mendukung penulis dalam penyusunan dan selalu siap membantu penulis dalam kesulitan. Semoga tali silaturahmi kita selalu kuat dan terjaga dengan baik. 11. Sahabat-sahabat terbaikku dari MA Al-Mukmin Surakarta, Lusi, Anis, Nelly, Rossi, Tia, Tita, Uci, Ara, Nisa, Firly, Lina, Leni, Cuwi, Twins, Coco, Nieke, Azka, Fina, Ican, Nana, Memel, Astri, Adun, Fika, Capung, Tawon, Bekti, Tutik, dan semuanya yang tidak bias penulis sebutkan satu-persatu terimakasih atas doa dan dukungannya. 12. Sahabat-sahabat terbaikku Perbankan Syariah B angkatan 2010 Della Puspita Sari dan Marlena Irena yang selalu menyenangkan, lucu dan membuat kata-kata „aneh‟ selama penulis menuntut ilmu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 13. Sahabat-sahabat terbaikku Perbankan Syariah B angkatan 2010 Fifi, Putri, Mpok, Ai, Eci, Fajri, Anggun, Amoy, Tari, Aam dan semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membimbing dan membantu selama menuntut ilmu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
v
14. Sahabat-sahabat TIM KKN Jejak 2010 yang telah menjadi keluarga baru dan bersama-sama menyukseskan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Desa BanyuwangiCigudeg, Bogor, selama satu bulan penuh. 15. Untuk Sahabat-sahabat satu angkatan Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Semoga amal dan jasa baik yang diberikan kepada penulis dapat diterima oleh Allah SWT dengan diberikan ganjaran. Aamiin.
Jakarta, 12 Juni 2014 M
Penulis
vi
DAFTAR ISI
Halaman ABSTRAK…………………………………………………………………………….i KATA PENGANTAR………………………………………………………………...ii DAFTAR ISI…………………………………………………………………………vi DAFTAR GAMBAR……………………………….……………………………...…ix DAFTAR TABEL…………………………………………………………………….x BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah……………………………………………………1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah……………………………………...6 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian…………………………………………….7 D. Kerangka Pemikiran……………………………………………………....10 E. Teknik Penulisan………………………………………………………….11 F. Sistematika Penulisan…………………………………………………….11 BAB II KAJIAN TEORI A. Koperasi Jasa Keuangan Syariah…………………………………………14 B. Konsep Bagi Hasil Investasi Berjangka………………………………….17
vii
C. Peraturan Terkait Investasi Berjangka……………………………………….37 D. Tinjauan Studi Terdahulu……………………………………………………41 BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian…………………………………………………………...46 B. Sumber dan Jenis Data…………………………………………………...47 C. Teknik Pengumpulan Data ……………………………………………….48 D. Teknik Analisis Data……………………………………………………..49 BAB IV HASIL PENELITIAN A. Gambaran Umum Objek Penelitian…………………………………..…52 B. Analisis Konsep Penghitungan Bagi Hasil Investasi Berjangka Mudharabah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 3 dan 17 tahun 2000 dan Keputusan Menteri Koperasi Nomor 91 Tahun 2004 ………………...……………..60 C. Analisis Penerapan Penghitungan Bagi Hasil Investasi Berjangka Mudharabah di KJKS BerkahMadani …………………………………..63 1. Investasi Berjangka 1 Bulan………………………………………….71 2. Investasi Berjangka 3 Bulan………………………………………….74 3. Investasi Berjangka 6 Bulan………………………………………….77 4. Investasi Berjangka 12 Bulan………………………………………...80 D. Analisis Kesesuaian Penghitungan Bagi Hasil Investasi Berjangka Mudharabah di KJKS Berkah Madani Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 3
viii
dan 17 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Koperasi Nomor 91 Tahun 2004…………………………………………………………………….....85 BAB V PENUTUPAN A. Kesimpulan……………………………………………………………….89 B. Saran………………………………………………………………………90 DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………..91 LAMPIRAN
ix
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1
Alur Kerangka Pemikiran……………………………..…………9
Gambar 2.1
Akad Mudharabah……………………………………………...19
Gambar 2.2
Deposito Berjangka Mudharabah………………………………26
Gambar 3.1
Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif dari Miles dan Hiberman (1992)…………………………………………...49
Gambar 4.1
Pertumbuhan Aktiva, PYD & Pencairan Tahun 2010-2013…..52
Gambar 4.2
Pertumbuhan Modal, Dana Pihak Ketiga & Pinjaman Tahun 2010-2013………………………………………………………53
x
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1
Nisbah dan Informasi Saldo……………………………31
Tabel 2.2
Penghitungan Bagi Hasil (Dalam Jutaan)………….......32
Tabel 2.3
Perbandingan Studi Terdahulu…………………………40
Tabel 4.1
Rasio Keuangan Tahun 2012-2013…………………….57
Tabel 4.2
Perbandingan Bagi Hasil Investasi Berjangka………….59
Tabel 4.3
Nisbah Bagi Hasil dan Equivalent Rate Tahunan pada Produk Investasi Berjangka Berkah Tahun 2013 di KJKS Berkah Madani…………………………………………62
Tabel 4.4
Jumlah Anggota dan Dana Investasi Berjangka Berkah di KJKS Berkah Madani Periode 2012-2013……………..63
Tabel 4.5
Penghitungan Setara Nisbah Bagi Hasil Bulan Januari 2013 KJKS Berkah Madani…………………………….68
Tabel 4.6
Perbandingan Bagi Hasil Investasi Berjangka KJKS Berkah Madani dengan Prinsip Ekonomi Syariah……...83
1
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah Kini, dunia perbankan di Indonesia sudah berkembang. Lembaga Keuangan Mikro (non bank) yang berbasis syariah tidak mau kalah dalam persaingan untuk meramaikan dunia perbankan di Indonesia. Lembaga Keuangan Mikro Syariah hanya melakukan transaksi yang halal, bebas riba (bunga), dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam. Lembaga Keuangan Mikro Syariah mempunyai peran yang signifikan dalam mengembangkan ekonomi masyarakat menengah kebawah sebagai sasaran utama melalui berbagai pembiayaan mikro dan penghimpunan dananya. Hal ini tidak terlepas dari kemudahan masyarakat untuk mengaksesnya. Lembaga Keuangan Mikro Syariah terdiri dari berbagai lembaga salah satunya yaitu, Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai
2
dengan pola bagi hasil (syariah). 1 Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan umat Islam yang bersifat sosial dan mengelola dana umat sesuai dengan syariat Islam. KJKS Berkah Madani merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berada di Kota Depok Propinsi Jawa Barat yang kegiatan operasionalnya dimulai pada tahun 2004. Sebagai sebuah keuangan Islam yang keberadaannya diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh umat Islam untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui produk perbankan yang disediakan. Sebagaimana layaknya suatu bank, KJKS Berkah Madani juga menyediakan fasilitas penitipan uang (penghimpunan dana/ kegiatan funding) dan pemberian pembiayaan (kegiatan finding) kepada semua sektor yang membutuhkan dana. 2 Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh lembaga Islam yang mengembangkan konsep bebas riba (bunga), selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk pengumpulan dan penyaluran dana oleh lembaga syariah. Dalam operasionalnya KJKS dalam pengambilan keuntungannya memakai sistem bagi hasil. Bagi hasil merupakan bentuk return dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap.3 Bagi hasil adalah
1
Amrullah Haris Budiyono, Pengantar Manajemen, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), h. 13. Artikel diakses pada 9 Desember 2013 dari http://ekonbisyariah.blogspot.com/2009/07/kjkslembaga-keuangan-mikro-syariah-yang.html 3 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, cet.III, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 191. 2
3
pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank. 4 Di dalam usaha tersebut
diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan
didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masingmasing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Dalam aplikasinya mekanisme penghitungan bagi hasil memiliki dua metode, yaitu: 5 1.
Bagi Hasil dengan Menggunakan Revenue Sharing Dasar penghitungan bagi hasil yang menggunakan revenue sharing adalah penghitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atau usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam revenue sharing dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.6
4
Ismail, Perbankan Syariah, cet.I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 96. Ibid., h. 98-99. 6 Ibid., h. 98. 5
4
2.
Bagi Hasil dengan Menggunakan Profit/Loss Sharing Dasar penghitungan bagi hasil dengan menggunakan profit/loss sharing merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, Bank maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha mudharib dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian. 7
Prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil di KJKS Berkah Madani pada umumnya menggunakan kontrak kerjasama pada akad musyarakah dan mudharabah. Dalam kesempatan ini penulis akan menitikberatkan sistem bagi hasil yang menggunakan akad mudharabah. Pada produk investasi berjangka mudharabah di KJKS Berkah Madani. Mudharabah adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang member modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal. 8 Adapun bentuk-bentuk mudharabah yang dilakukan dalam perbankan syariah dari penghimpunan dana adalah Tabungan Mudharabah dan Investasi Berjangka Mudharabah, tabungan mudharabah yaitu tabungan/simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai 7 8
95.
Ibid,. h. 99. Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.
5
perjanjian dengan menggunakan akad mudharabah, sedangkan investasi berjangka mudharabah adalah simpanan yang mempunyai masa tenggang waktu dan hanya bisa ditransaksi setelah batas akad waktu perjanjian yang terikat dengan menggunakan akad mudharabah. KJKS Berkah Madani memberikan imbalan atas penempatan investasi berjangka berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan pada saat pembukaan sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan. Pembayaran bagi hasil investasi berjangka dilakukan pada tanggal saat simpanan berjangka dibuka. Jangka waktu yang diberikan KJKS Berkah Madani dalam produk investasi berjangka berkah mudharabah bervariasi antara lain: jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 24 bulan. Perbedaan jangka waktu investasi berjangka tersebut merupakan perbedaan masa penyimpanan, juga akan menimbulkan perbedaan balas jasa berupa besarnnya persentase nisbah bagi hasil. Pada umumnya, semakin lama jangka waktu simpanan berjangka akan semakin tinggi persentase nisbah bagi hasil yang diberikan oleh KJKS Berkah Madani. 9 Masyarakat umum selaku pemilik dana, tentunya ingin mengetahui bagaimana tata cara penghitungan bagi hasil atas investasi berjangka mudharabah yang dimilikinya beserta manfaat dan analisis sistem bagi hasil, maka dari itu penulis mencoba menganalisis tata cara penghitungan yang digunakan oleh KJKS Berkah Madani selaku KJKS percontohan untuk studi 9
Wawancara Pribadi dengan Siti Umainah. Jakarta, 14 April 2014.
6
banding koperasi syariah di kota Depok,10 terutama pada produk investasi berjangka mudharabah. Karena Equivalent rate yang diberikan oleh KJKS Berkah Madani lebih tinggi dibandingkan Bank Syariah. Equivalent rate pada produk investasi berjangka mudharabah di KJKS Berkah Madani pada tahun 2013 bisa mencapai persentase yang tinggi yaitu mencapai 13,98%. Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis
tertarik untuk menjawab,
meneliti, mengamati, mengkaji, dan menganalisa lebih jauh dan mendalam pembahasan di atas dalam skripsi ini dengan judul: “MODEL
PENGHITUNGAN
BAGI
HASIL
INVESTASI
BERJANGKA MUDHARABAH DI KJKS BERKAH MADANI”.
B.
Pembatasan dan Perumusan Masalah Berdasarkan dengan latar belakang masalah, skripsi ini hanya akan membahas pada penghitungan bagi hasil investasi berjangka mudharabah pada KJKS Berkah Madani, dan apakah telah sesuai dengan ekonomi syariah. Adapun ruang lingkup adalah objek penelitian dalam penelitian ini, yaitu pada KJKS Berkah Madani sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia yang berbentuk KJKS (Non Bank) yang memberikan jasa keuangan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.
10
Wawancara Pribadi dengan Supriyanto. Jakarta, 16 Juli 2014.
7
Sesuai dengan judul skripsi yaitu “MODEL PENGHITUNGAN BAGI HASIL INVESTASI BERJANGKA MUDHARABAH DI KJKS BERKAH MADANI”, permasalahan yang dapat dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut: 1.
Bagaimana konsep penghitungan bagi hasil investasi berjangka mudharabah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 3 dan 15 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Koperasi Nomor 91 Tahun 2004?
2.
Bagaimana penerapan penghitungan bagi hasil investasi berjangka mudharabah di KJKS Berkah Madani?
3.
Bagaimana kesesuaian penerapan penghitungan bagi hasil investasi berjangka mudharabah di KJKS Berkah Madani terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 3 dan 15 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Koperasi Nomor 91 Tahun 2004?
C.
Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.
Tujuan Penelitian Tujuan dari penulisan skripsi ini, disamping bertujuan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta guna mendapatkan gelar sarjana Ekonomi Syariah, penulis memiliki tujuan, yaitu:
8
a.
Menjelaskan konsep pengitungan bagi hasil investasi berjangka mudharabah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 3 dan 15 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Koperasi Nomor 41 Tahun 2004.
b.
Menjelaskan penerapan penghitungan bagi hasil investasi berjangka mudharabah di KJKS Berkah Madani.
c.
Menjelaskan apakah penerapan penghitungan bagi hasil investasi berjangka mudharabah di KJKS Berkah Madani telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 3 dan 15 Tahun 2000 dan Keputusan Meteri Koperasi Nomor 91 Tahun 2000.
2.
Manfaat Penelitian Sedangkan manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pihak-pihak terkait, diantaranya adalah: a.
Bagi Akademis Dapat mengetahui dan belajar mengenai penghitungan bagi hasil investasi berjangka mudharabah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 3 dan 15 Tahun 2000, Keputusan Menteri Koperasi Nomor 91 Tahun 2004 dan di KJKS Berkah Madani. Serta diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
b.
Bagi Praktisi
9
Dapat menjadi masukan bagi pemerintah, khususnya Dewan Syariah Nasional – MUI dan Menteri Koperasi dalam model penghitungan bagi hasil investasi berjangka mudharabah. c.
Bagi Masyarakat Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas untuk mengetahui model penghitungan bagi hasil investasi berjangka mudharabah berdasarkan Fatwa DSN-MUI, Menteri Koperasi dan di KJKS Berkah Madani.
10
D.
Kerangka Pemikiran Gambar 1.1 Alur Kerangka Penelitian LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS)
BMT
KJKS
BPRS
Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang sifatnya informal. Dengan badan hukum koperasi atau kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan operasional bank dalam skala kecil (micro).
Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang sifatnya formal. Dengan badan hukum koperasi dan operasional bank dalam skala kecil (micro).
Bank Perkreditan rakyat Syariah merupakan BPR biasa yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip ekonomi (syari’at) Islam, yakni bagi hasil.
KJKS BERKAH MADANI
OPERASIONAL
Produk-produk: Produk Pembiayaan dan Produk Penghimpunan Dana
Produk Penghimpunan Dana:
Produk Pembiayaan:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. 2. 3. 4. 5.
T. Berkah Hasil T. Berkah Fitri T. Berkah Qurban T. Berkah Siswa T. Berkah Walimah T. Berkah Amanah T. Haji Berkah Talbiyah Investasi Berjangka Berkah Mudharabah
Penerapan Penghitungan Bagi Hasil Simpanan Berjangka Mudharabah di KJKJS Berkah Madani
P. Musyarakah P. Mudharabah P. Murabahah P. Ijarah
Konsep Penghitungan Bagi Hasil Investasi Berjangka Mudharabah Berdasarkan: 1. Fatwa DSN MUI No. 03 Tahun 2000 Tentang Deposito 2. Fatwa DSN MUI No. 15 Tahun 2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah 3. Kepmenkop No. 91 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah
Apakah sesuai penerapan penghitungan bagi hasil simpanan berjangka mudharabah di KJKS Berkah Madani terhadap Fatwa DSN-MUI dan Menteri Koperasi?
YA
Sumber: Diolah sendiri
TIDAK
11
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka alur kerangka penelitian dapat diuraikan sebagai berikut: 1.
Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan lembaga keuangan non bank yang dapat berupa: BMT, KJKS juga BPRS.
2.
Peneliti akan mengadakan penelitian di KJKS Berkah Madani yang beralamat di Jl. Akses UI No. 91 Depok Jawa Barat pada produk penghimpunan dana, yaitu produk investasi berjangka berkah mudharabah. Penelitian ini hanya akan membahas penerapan penghitungan bagi hasil pada produk investasi berjangka berkah mudharabah di KJKS Berkah Madani, konsep penghitungan bagi hasil investasi berjangka mudharabah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 3 dan 15 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Koperasi Nomor 91 Tahun 2004 dan kesesuaian penerapan penghitungan bagi hasil investasi berjangka mudharabah di KJKS Berkah Madani terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 3 dan 17 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Koperasi Nomor 91 Tahun 2004. Demikian teori-teori terkait yang dapat dijelaskan baik berhubungan
secara langasung maupun tidak langsung terhadap penelitian model penghitungan bagi hasil investasi berjangka mudharabah di KJKS Berkah Madani ditinjau oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 3 dan 15 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Koperasi Nomor 91 Tahun 2004.
12
E.
Teknik Penulisan Dalam teknik penulisan dan pedoman yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini disesuaikan dengan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2013”
F.
Sistematika Penulisan Untuk memberikan gambaran secara sederhana agar dapat memudahkan penulisan skripsi, maka disusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan.
BAB II : KAJIAN TEORI Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori berdasarkan tinjauan pustaka dan literatur mengenai Koperasi Jasa Keuangan Syariah, konsep bagi hasil investasi berjangka, dan peraturan terkait investasi berjangka. BAB III : METODE PENELITIAN Berisi metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber data dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penulisan.
13
BAB IV : HASIL PENELITIAN Bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, konsep penghitungan bagi hasil investasi berjangka mudharabah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 3 dan 15 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Koperasi Nomor 91 Tahun 2004, penerapan penghitungan bagi hasil investasi berjangka mudharabah di KJKS Berkah Madani, dan kesesuaian penghitungan bagi hasil investasi berjangka mudharabah di KJKS Berkah Madani terhadap Fatwa DSNMUI Nomor 3 dan 15 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Koperasi Nomor 91 Tahun 2004. BAB V : PENUTUP Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang menggunakan.
14
BAB II KAJIAN TEORI
A.
Koperasi Jasa Keuangan Syariah 1.
Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Republik
Indonesia
Nomor
91/Kep/M.KUKM/IX/2004
tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, produksi, perdagangan dan simpanan sesuai dengan pola layanan syariah. Menurut Amirullah, Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah). 11 Dengan demikian dapat kita fahami dari kedua pengertian di atas bahwasanya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah.
11
Amirullah Haris Budiyono, Pengantar Manajemen, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), h. 13.
15
2.
Landasan Hukum dan Asas Koperasi Jasa Keuangan Syariah Koperasi syariah berlandaskan kepada tiga hal diantaranya adalah: a.
Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
b.
Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan.
c.
Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dengan saling tolong menolong (ta’awun) dan saling menguatkan (takaful).12
Dengan demikian landasan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, syariah Islam dan berazaskan kekeluargaan. 3.
Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Koperasi syariah berdiri untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Membentuk koperasi memang diperlukan keberanian dan kesamaan visi dan misi di dalam intern pendiri. Mendirikan koperasi syariah akan memerlukan perencanaan yang cukup bagus agar tidak berhenti di tengah jalan.
12
Ian Ahmad Fauzi, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Berkah Madani”, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 19.
16
Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (thayib) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak riba, perjudian (maysir) serta ketidakjelasan (gharar). Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus dinyatakan sah berdasarkan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Usahausaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 13 Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah: a.
KJKS dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota koperasi;
b.
Pembentukan KJKS harus disetujui oleh rapat anggota koperasi yang bersangkutan dan ditetapkan dalam anggaran dasarnya;
c.
Modal
awal
pendirian
KJKS
sekurang-kurangnya
Rp
15.000.000 (lima belas juta rupiah) d.
13
Rencana kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
Aan Afrianti, “Strategi Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam Menekan Tingkat Non Performing Financing/NPF (Studi Kasus pada KJK Syariah Ar-Rahmah Cinere),” (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 16-17.
17
e.
Membentuk pengurus, pengawas, ahli syariah atau dewan syariah dan p6engelola.14
Dengan demikian, dalam pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah harus berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2004.
B.
Konsep Bagi Hasil Investasi Berjangka 1.
Prinsip Dasar Lembaga Keuangan Islam Lembaga keuangan Islam memiliki beberapa prinsip dasar sebagai landasan, yaitu: 15 a.
Larangan Riba
b.
Mengutamakan dan Mempromosikan Perdagangan dan Jual Beli
c.
Keadilan
d.
Kebersamaan dan Tolong Menolong
e.
Saling Mendorong untuk Meningkatkan Prestasi.
Perbedaan antara lembaga keuangan Islam dengan lembaga keuangan konvensional adalah adanya prinsip-prinsip dasar tersebut.
14
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, cet.VI, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 273. 15 Muhammad Nadratuzzaman Hosen, dkk, Dasar-dasar Ekonomi Islam (Jakarta: Pusat Komunikasi E.konomi Syariah, 2008, Cet. Pertama), h. 212-220.
18
Dalam menjalankan kegiatan usahanya lembaga keuangan Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. 2.
Operasional Menggunakan Sistem Bagi Hasil Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib).16 Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara lembaga keuangan dengan penyimpan dana, maupun antara lembaga keuangan dengan nasabah penerima dana. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha tersebut ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Lebih jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedang musyarakah hanya untuk pembiayaan.17 Dengan demikian, investasi berjangka dalam melaksanakan kegiatan operasional dan pembagian hasil usahanya menggunakan sistem
16 17
Ibid., h. 221. Ibid., h. 221-222.
19
bagi hasil. Sistem bagi hasil usaha tersebut ditetapkan dengan menggunakan nisbah. 3.
Akad Mudharabah a.
Pengertian Mudharabah Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang popular dalam produk perbankan syariah yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharabah) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. 18 Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalam ini lebih tepatnya adalah proses sseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.19 Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana shahibul maal menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan mudharib menjadi pengelola, untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh shahibul maal
18
Ahamd Rodoni, Investasi Syariah, Cet. I, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009),
19
M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 2011),
h. 35. h. 95.
20
selama kerugian itu kecurangan atau kelalaian si mudharib, si mudharib harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. 20 Mudharib adalah entrepreneur, yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau hasil atas usaha yang dilakukann. Shahibul maal sebagai pihak pemilik modal atau investor, perlu mendapat imbalan atas dana yang diinvestasikan. 21 Gambar 2.1 Akad Mudharabah Mudharib/Bank
Shahibul maal/Nasabah
Proyek Usaha
Keuntungan Pendapatan
Keterangan: (1) Mudharib dan shahibul maal melaksanakan kerjasama usaha. Bagi hasil ditetapkan sesuai dengan persentase nisbah yang telah diperjanjikan antara shahibul maal dan mudharib.
20 21
Ibid., h. 95. Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, Cet. I), h. 84.
21
(2) Shahibul maal menyerahkan modal 100%, artinya semua usaha akan dibiayai oleh modal milik shahibul maal. (3) Mudharib, sebagai pengusaha atas dasar keahliannya, akan mengelola dana investasi dalam sebuah proyek atau sebuah usaha riil. (4) Pendapatan atas hasil usaha proyek tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan. (5) Pada saat jatuh tempo perjanjian, maka modal yang telah diinvestasikan oleh shahibul maal akan dikembalikan semuanya (100%) oleh mudharib kepada shahibul maal, dan akad mudharabah telah berakhir. Dengan demikian, dalam akad mudharabah pihak bank selaku mudharib dan nasabah selaku shahibul maal, serta pembagian hasil usaha ditetapkan sesuai dengan persentase nisbah yang telah diperjanjikan antara mudharib dan shahibul maal. b.
Dasar Hukum Mudharabah Secara umum, dasar hukum syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat berikut ini. 22
22
h. 95.
M. Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 2011),
22
... …
“... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT ...” (al-Muzammil: 20)23 Yang menjadi argumen dari surat al-Muzammil: 20 adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.24 Mereka bepergian meninggalkan tempat tinggalnya untuk mencari sebagian karunia Allah baik keuntungan perniagaan atau memperoleh ilmu. Akan tetapi yang kita bahas ini adalah mengenai konsep mudharabah dalam mencari keuntungan. 25
...
“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT ...” (al-Jumu’ah: 10)26 Ayat di atas menyatakan: lalu apabila telah ditunaikan shalat, maka jika kamu mau, maka bertebarlah kamu di muka bumi untuk 23 24
Al-Qur’an Surat Al-Muzammil: 20. M. Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 2011),
h. 95. 25
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Volume 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 537. 26 Al-Qur’an Surat Al-Jumu’ah: 10
23
tujuan apapun yang dibenarkan Allah, karena karunia Allah sangat banyak dan tidak mungkin kamu dapat mengambil seluruhnya, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya jangan sampai kesungguhan kamu mencari karunia-Nya itu melengahkan kamu. Berdzikirlah dari saat ke saat dan di setiap tempat dengan hati atau bersama lidah kamu supaya kamu beruntung memperoleh apa yang kamu dambakan. 27
…
“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu ...” (al-Baqarah: 198) 28 Ayat ini menerangkan bahwasannya kita sebagai umat Islam dianjurkan mencairkan anugerah (keuntungan) dari Allah berupa rizki dari perniagaan dan usaha halal lainnya. 29 Surat al-Jumu’ah: 10 dan al-Baqarah: 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.30
27
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Volume 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2002),. h. 230. 28 Al-Qur’an Surat Al-Baqarah: 198. 29 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Volume 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2002),. h. 436. 30 M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 95.
24
Dengan demikian, ayat-ayat tersebut yang menjadikan dasar hukum kedua belah pihak dalam melaksanakan kerjasama usaha menggunakan akad mudharabah. c.
Jenis-jenis Mudharabah Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis: mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.31 (1) Mudharabah Mutlaqah Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan if’al ma syi’ta (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar. (2) Mudharabah Muqayyadah Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah/specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini
31
Ibid., h. 97.
25
seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.32 Dengan demikian, dua jenis mudharabah tersebut hanya dibedakan berdasarkan batasan-batasan tertentu oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. 4.
Penghitungan Bagi Hasil Investasi Berjangka a.
Pengertian Investasi Berjangka Investasi berjangka atau bisa disebut deposito dalam dunia perbankan. Deposito, menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS. Deposito berjangka adalah simpanan yang mempunyai masa tenggang waktu dan hanya bisa ditransaksi setelah batas waktu akad perjanjian yang terikat. Jika akad yang digunakan dalam deposito berjangka adalah akad mudharabah maka dapat disebut deposito berjangka mudharabah. Sifat deposito berjangka yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan
32
Ibid., h. 137.
26
oleh bank untuk deposito berjangka lebih tinggi dibanding tabungan (wadiah).33 Deposito berjangka merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Penarikan deposito berjangka hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, misalnya deposito berjangka diperjanjikan jangka waktunya satu bulan, maka deposito berjangka dapat dicairkan setelah satu bulan. 34 Jangka waktu deposito berjangka ini bervariasi antara lain: 35 Deposito
Jangka waktu 1 bulan.
Deposito
Jangka waktu 3 bulan.
Deposito
Jangka waktu 6 bulan.
Deposito
Jangka waktu 12 bulan.
Deposito
Jangka waktu 24 bulan.
Perbedaan jangka waktu deposito berjangka di atas merupakan perbedaan masa penyimpanan, juga akan menimbulkan perbedaan balas jasa berupa besarnya persentase nisbah bagi hasil. Pada umumnya, semakin lama jangka waktu deposito berjangka akan
33
Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, Cet. I), h. 91.
34
Ibid., h. 92. Ibid., h. 92.
35
27
semakin tinggi persentase nisbah bagi hasil yang diberikan oleh Bank.36 Bank memberikan imbalan atas penempatan deposito berjangka berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan pada saat pembukaan sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan. Pembayaran bagi hasil deposito berjangka dilakukan pada tanggal valuta, yaitu tanggal pada saat deposito berjangka dibuka. Deposito berjangka pada Bank menggunakan akad mudharabah, yang sering disebut deposito berjangka mudharabah. 37 Untuk memudahkan pemahaman, dapat dilihat pada Skema 2.2 Deposito Berjangka Mudharabah berikut ini.
36 37
Ibid., h. 92. Ibid., h. 93.
28
Gambar 2.2 Deposito Berjangka Mudharabah N
BANK SYARIAH NASABAH
Nominal Deposito
PEMBIAYAAN
PENDAPATAN
Nominal Deposito
Dengan demikian, investasi berjangka merupakan deposito. Yakni, simpanan dana dalam jumlah tertentu yang transaksinya hanya dapat dilakukan setelah batas waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak pada saat perjanjian. b.
Penghitungan Bagi Hasil Investasi Berjangka Penghitungan bagi hasil yang diterapkan KJKS berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pasal 22 ayat (3) bahwa penghitungan bagi hasil untuk
29
tabungan dan simpanan berjangka sesuai pola bagi hasil (syariah) dilakukan dengan Sistem Distribusi Pendapatan. Pasal 22 ayat (4) bahwa penetapan distribusi pendapatan diperoleh dari penghitungan saldo rata-rata perklasifikasi dana dibagi total saldo rata-rata seluruh klasifikasi dana, dikalikan dengan komponen pendapatan dikalikan nisbah bagi
hasil
masing-masing produk tabungan/simpanan
berjangka yang dibagikan. Bagi hasil merupakan bentuk return dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah. 38 Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak Bank. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasi usaha dalam bank ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak
38
Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, cet.III, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 191.
30
dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar penghitungan bagi hasil, yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan 2 metode:39 (1)
Bagi hasil dengan menggunakan revenue sharing Dasar penghitungan bagi hasil yang menggunakan revenue
sharing adalah penghitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam revenue sharing dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto. Contoh berikut untuk mempermudah penjelasan. Nisbah yang telah ditetapkan adalah 10% untuk Bank dan 90% untuk nasabah. Dalam hal bank sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal, bila bank memperoleh pendapatan Rp 10.000.000,- maka bagi hasil yang diterima oleh bank adalah Rp 10% x Rp 10.000.000,- = Rp 1.000.000’- dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah sebesar Rp 9.000.000,-. Pada umumnya bagi hasil terhadap investasi dana dari masyarakat menggunakan revenue sharing. (2)
39
Bagi hasil dengan menggunakan profit/loss sharing
Ismail, Perbankan Syariah, cet.I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 97.
31
Dasar penghitungan bagi hasil dengan menggunakan profit/loss sharing merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, bank maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha mudharib dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian. Dalam contoh tersebut, misalnya total biaya Rp 9.000.000,maka: (a)
Bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah Rp 90.000,- (90% x (Rp 10.000.000,- - Rp 9.000.000,-.))
(b)
Bagi hasil untuk bank sebesar Rp 100.000,- (10% x (10.000.000,- - 9.000.000,-). Penalti merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah
pemegang rekening deposito berjangka mudharabah apabila nasabah mencairkan deposito berjangkanya sebelum jatuh tempo. Penalti ini dibebankan karena bank telah mengestimasikan penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Bank perlu membebankan penalty (denda) kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik deposito berjangkanya sebelum jatuh tempo. Penalti tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank, akan tetapi digunakan
32
untuk dana kebajikan, yang dimanfaatkan untuk membantu pihakpihak yang membutuhkan. 40 Setelah mengetahui tahapan menghitung bagi hasil dengan menggunakan 2 metode tersebut, maka pembahasan berikutnya yaitu tentang cara menghitung bagi hasil atas deposito berjangka mudharabah. Di bawah ini dibuat ilustrasi kasus penghitungan bagi hasil untuk deposito berjangka mudharabah mutlaqah.41 Di dalam counter Bank Syariah tertulis informasi tentang nisbah sebagai berikut:42 Tabel 2.1 Nisbah dan Informasi Saldo 43 Jenis Investasi Mudharabah a. Tabungan mudharabah b. Simpanan Berjangka mudharabah mutlaqah b.1. Jangka waktu 1 bulan b.2. Jangka waktu 3 bulan b.3. Jangka waktu 6 bulan b.4. Jangka waktu 12 bulan Informasi lainnya: Saldo rata-rata giro wadiah Saldo rata-rata tabungan wadiah Saldo rata-rata tabungan mudharabah Saldo simpanan berjangka: a. Simpanan berjangka jangka waktu 1 bulan 40
Nisbah Nasabah 55% 60% 63% 65% 58%
Bank 45% 40% 37% 35% 42%
10.000.000.000 5.000.000.000 15.000.000.000 20.000.000.000
Ibid,. h. 95. Ibid., h. 100. 42 Ibid,. h. 101. 43 Ismail, Perbankan Syariah, cet.I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 10141
102.
33
b. Simpanan berjangka jangka waktu 3 bulan c. Simpanan berjangka jangka waktu 6 bulan d. Simpanan berjangka jangka waktu 12 bulan Rata-rata pembiayaan pada bulan April 2013 adalah sebesar:
25.000.000.000 15.000.000.000 10.000.000.000 100.000.000.000
Pendapatan: a. Bagi hasil b. Margin keuntungan c. Pendapatan sewa ijarah
500.000.000 300.000.000 200.000.000
Dari semua informasi tersebut, maka dapat dihitung bagi hasil untuk masing-masing investasi mudharabah dengan tahapan sebagai berikut: a. Jumlah investasi mudharabah a.1. Tabungan mudharabah 15.000.000.000 a.2. Simpanan berjangka mudharah 70.000.000.000 a.3. Total investasi mudharabah 85.000.000.000 b. Jumlah pendapatan 1.000.000.000 c. Menghitung jumlah pendapatan yang akan dibagihasilkan antara Bank dan dan Nasabah, yaitu income distribution sebagai berikut: Income Distribution = Investasi mudharabah x Pendapatan Total Penyaluran Dana = 85,000,000,000 x 1,000,000,000 100,000,000,000 = 850,000,000,-
34
Jenis Investasi Mudharabah
Tabel 2.2 Penghitungan Bagi Hasil (Dalam Jutaan) 44 Saldo rataIncome Bagi Hasil Investor rata Distribu Bagi Harian Nisbah tion Hasil
TabunganSimpanan Berjangka a. 1 bulan b. 3 bulan c. 6 bulan d. 12 bulan Total
15.000 20.000 25.000 15.000 10.000 85.000
807,55 807,56 807,56 807,56 807,56
5% 0,1% 3,1% 5% 8%
78,375 14.000 49.625 92.625 64.600 299.225
Bagi Hasil Bank Nisbah 45% 40% 37% 35% 32%
Bagi Hasil 64,125 76.000 87.875 49.875 30.400 308.275
Dari Tabel 2.1, dapat dijelaskan sebagai berikut: i.
Total Pendapatan Bank Syariah sebelum diberikannya bagi hasil adalah Rp 1.000.000.000,-
ii.
Pendapatan yang akan dibagihasilkan atau income distribution antara Bank Syariah dan Nasabah adalah sebesar Rp 850.000.000,-
iii.
Bagi hasil untuk simpanan berjangka waktu 1 bulan, dengan rumus sebagai berikut:
Saldo simpanan berjangka 1 bulan x pendapatan yang akan dibagihasilkan x nisbah = Total saldo seluruh simpanan
Rp 20.000.000.000,- x Rp 850.000.000,- x 60% = Rp 120.000.000,Rp 85.000.000.000,-
44
Ibid,. h. 102-103.
35
Bagi hasil untuk deposito berjangka mudharabah jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, dapat dihitung seperti pada perhitungan bagi hasil pada deposito berjangka mudharabah dengan jangka waktu 1 bulan. Dengan demikian, penghitungan bagi hasil investasi berjangka yang sesuai dengan syariat Islam juga memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak menggunakan metode revenue sharing. Dalam metode revenue sharing, penghitungan bagi hasil di dasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. 5.
Equivalent Rate Equivalent rate nisbah bagi hasil adalah indikasi tingkat imbalan dari suatu pananaman dana atau penghimpunan dana atau penghimpunan dana bank pelapor45. Equivalent rate juga berarti tingkat pengembalian atas investasi yang telah ditanamkan. Equivalent rate ini perannya sama dengan bunga pada bank konvensional, yaitu memberikan gambaran seberapa besar tingkat pengembalian atas investasi yang ditanam. Bedanya, bunga langsung diperjanjikan di awal kontrak sebelum investasi berjalan. Sedangkan Equivalent rate dihitung oleh pihak bank setiap akhir bulan setelah investasi yang dijalankan memberikan hasil. Jadi, nasabah dapat melihat berapa Equivalent rate bank bulan lalu untuk memberikan perkiraan berapa Equivalent rate bank pada bulan berjalan.
45
Statistik perbankan syariah Mei 2014, www.go.id, 2014.
36
Dalam penerapannya, tidak boleh menyamakan bagi hasil dengan Equivalent rate, kecuali Equivalent rate tersebut merupakan hasil masa lalu. Jadi misalnya jika suatu bank menyatakan bagi hasil bulan kemarin setara dengan 12% tetap saja tidak dapat menentukan berapa besaran bagi hasil pada bulan yang akan datang. Jika nisbah bagi hasil misalnya 60:40, hasil dari bagi hasil di masa dating kemungkinan bisa kurang bisa lebih dari 12%, semuanya tergantung dari pendapatan bank. Hal seperti ini merupakan praktek yang umum di bank syariah di Indonesia. Penyebutan Equivalent
rate
hanya
untuk
mempermudah
nasabah
dalam
memperkirakan bagi hasil saja, dan bukan bagi hasilnya. Jika Equivalent rate sama dengan bagi hasil di masa yang akan dating berarti bagi hasil tersebut sudah dipastikan di awal hal tesebut berarti riba. 46 Pada bank konvensional, bungan memiliki hubungan yang erat dengan penghimpunan tabungan. Hal ini dikarenakan nasabah pada bank konvensional cenderung menjadikan bunga sebagai faktor utama dalam menggunakan produk bank tersebut. Namun kondisi tersebut berbeda dengan bank syariah. Posisi Equivalent rate sebenarnya bisa disamakan dengan bunga, dalam arti Equivalent rate dapat dijadikan faktor utama alasan nasabah dalam menggunakan produk tabungan dan juga sebagai
46
Eliza Fitriah dan Nur S. Buchori, “Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Penghimpunan Dana Bank Syariah (Studi Kasus Pada Produk Tabungan di BPR Syariah Kota Bekasi)”, Maslahah vol.2 (Agustus2011): h. 10.
37
instrument dalam mempromosikan tingkat pengembalian seperti bunga dalam bank konvensional. 47 Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:48 Equivalent rate Setiap produk
= Bagi Hasil untuk seluruh Nasabah per produk x 100% Total Saldo Rata-rata per produk
Dengan demikian, Equivalent rate merupakan penghitunagn bagi hasil untuk nasabah dengan cara mengonversi bagi hasil untuk seluruh nasabah pada masing-masing produk DPK ke dalam bentuk persentase.
C.
Peraturan Terkait Investasi Berjangka 1.
Fatwa DSN – MUI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Deposito Investasi berjangka di KJKS sama halnya dengan dengan deposito di bank maka dari itu salah satu regulasi yang menjembatani investasi berjangka adalah Fatwa DSN-MUI No. 03 tahun 2000 tentang deposito. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito: a.
Deposito yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.
47
Mhd. Taqwa Audiansyah, “Pengaruh Equivalen Rate Terhadap Penghimpunan Tabungan Mudharabah Pada BTN Syariah Cabang”, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), h. 33. 48 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 405.
38
b.
Bahwa tidak semua kegiatan deposito dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syariah).
c.
Oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk muamalah syariah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan deposito pada bank syariah.
d.
Deposito ada dua jenis: (1) Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. (2) Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.
e.
Nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
f.
Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dan pihak lain.
g.
Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
h.
Bank menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
i.
Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
39
2.
Fatwa DSN – MUI No. 17 Tahun 2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah a.
Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (Net Revenue Sharing) maupun Bagi Untung (Profit Sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya;
b.
Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (Net Revenue Sharing);
c.
Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.
3.
Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Reublik Indonesia Nomor 91 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah: a.
Koperasi Jasa Keuangan Syariah/KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah), disebutkan dalam pasal 1 ayat (2);
40
b.
Simpanan Berjangka Mudharabah adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad mudharabah mutlaqah yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan, disebutkan dalam pasal 1 ayat (7);
c.
Pengelolaan KJKS dilakukan oleh pengurus yang bertanggungjawab kepada rapat anggota, disebutkan dalam pasal 14 ayat (1);
d.
Dalam pengelolaan KJKS dalam pengawasannya bisa diangkat atau tidak perlu diangkat sesuai dengan kebutuhan dan keputusan rapat anggota KJKS yang bersangkutan , disebutkan dalam pasal 14 ayat (1) dan (2);
e.
Apabila KJKS tidak mengangkat pengawas maka tugas pengawasan dilakukan oleh pengurus, disebutkan dalam pasal 14 ayat (3);
f.
Penghimpunan dana dalam KJKS dalam bentuk tabungan atau simpanan berjangka, disebutkan dalam pasal 22 ayat (1);
g.
Tabungan dan simpanan berjangka menggunakan prinsip wadiah dan mudharabah dengan merujuk pada Fatwa DSN MUI, disebutkan dalam pasal 22 ayat (2);
h.
Penghitungan bagi hasil untuk simpanan berjangka sesuai pola bagi hasil (syariah) dilakukan dengan sistem distribusi pendapatan, disebutkan dalam pasal 22 ayat (3);
i.
Penetapan Distribusi Pendapatan =
41
saldo rata-rata perklasifikasi dana x pendapatan x nisbah bagi hasil total saldo rata-rata seluruh klasifikasi dana
disebutkan dalam pasal 22 ayat (3); j.
KJKS selain menjalankan kegiatan pembiayaan atau tamwil, dapat menjalankan kegiatan maal, dan atau kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sodaqoh (ZIS), termasuk wakaf. Dengan demikian, peraturan di atas merupakan peraturan terkait
investasi berjangka yang menjadi landasan hukum dalam melakukan penghitungan bagi hasil investasi berjangka mudharabah, baik itu merujuk pada Fatwa DSN-MUI maupun Keputusan Menteri Koperasi.
D.
Tinjauan Studi Terdahulu Penulisan skripsi ini mengarah pada penelitian-penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan. Hasil penelitian tersebut digunakan sebagai pembanding dan acuan dalam menganalisa permasalahan yang dijabarkan dalam skripsi ini. Berikut beberapa tinjauan pustaka yang telah dilakukan sebelumnya.
42
Tabel 2.3 Perbandingan Studi Terdahulu Nama Penulis/Karya No.
Tulis/Judul/Tahun/
Perbedaan dengan
Substansi
Penulis
Fakultas/Pergurua n Tinggi 1.
Ahmad
Fokus Masalah: mengenai mekanisme Judul:
Gifari/Skripsi/Meka
distribusi bagi hasil tabungan berjangka Penghitungan Bagi
nisme
Distribusi (tabah)
pada
BMT
Al-Fath Ikmi Hasil
Bagi Hasil Tabungan Pamulang. Berjangka
Model
Investasi
Berjangka
pada Hasil Penelitian: bahwa mekanisme Mudharabah
di
BMT Al-Fath Ikmi penyaluran dananya (dalam bentuk KJKS Pamulang/2011/FSH /UIN
produk pembiayaan) menyalurkannya Madani
Syarif ke semua kalangan tetapi yang lebih Fokus
Hidayatullah
Berkah
banyak
mengajukan
Masalah:
pembiayaan mengenai
konsep
adalah pedagang, ibu rumah tangga. penghitungan Untuk mekanisme penghitungan bagi hasil
bagi
investasi
hasil yang terdapat pada tabungan berjangka berjangka
ditentukan
dengan
cara mudharabah
persentase yang sesuai dengan jangka menurut
prinsip
waktu dan nisbah bagi hasil antara ekonomi
syariah,
mitra dengan BMT.
konsep penghitungan
Ruri 2.
Siti Fokus Masalah: mengenai struktur hasil
Nurziah/Skripsi/Kes esuaian
Fatwa
investasi
kontrak murabahah pada produk Bina berjangka
Akad Usaha Rakyat di Bank BCA Syariah, mudharabah
Murabahah Ditinjau realisasi akad murabahah pada produk KJKS dari
bagi
DSN- Bina Usaha Rakyat di Bank BCA bila Madani,
di Berkah dan
43
MUI dan Peraturan dikomparasikan dengan regulasi yang kesesuaian
konsep
Terkait (Studi pada ada di Indonesia, dan penerapan akad penghitungan PT.
Bank
BCA murabahah di Bank BCA Syariah bila hasil
bagi
investasi
Syariah KCP Bina dikomparasikan dengan regulasi yang berjangka di KJKS Usaha
Rakyat ada di Indonesia.
Ciledug/2013/FSH/ UIN
Berkah
Madani
Hasil Penelitian: bawa terdapat ketidak terhadap
prinsip
Syarif sesuaian pada stuktur kontrak yang ekonomi syariah.
Hidayatullah Jakarta
dibuat
oleh
administratif
Bank
BCA.
proses
Secara Data dan Tempat
pembiayaan Penelitian:
data
murabahah di Bank BCA Syariah penghitungan sesuai dengan regulasi pada akad hasil
bagi
investasi
pembiayaan murabahah pun masih ada berjangka ketidaksesuaian keterlambatan,
terkait pihak
bank
denda mudharabah tidak menurut
menjelaskan untuk apa dana tersebut terkait dimanfaatkan.
regulasi dan
data,
metode, dan rumus penghitungan
3.
Mohammad
Zikrie Fokus
Masalah:
mengenai
konsep investasi berjangka
Ibrahim
tabungan berjangka pada BMT Al-Fath mudharabah
Rafsanjani/Skripsi/A
Ikmi Pamulang, mekanisme produk KJKS
di Berkah
kad Mutlaqah pada tabungan berjangka pada BMT Al-Fath Madani Produk
Tabungan Ikmi Pamulang, mekanisme produk Jl. Akses UI No. 9
Berjangka BMT Al- tabungan berjangka pada BMT Al-Fath Kelapa Fath Ikmi Pamulang Ikmi (Tabah)/2011/FSH/ UIN
(Tabah),
implementasi
Dua
–
akad Depok
mudharabah mutlaqah pada tabungan Telp: 021-70983911
Syarif berjangka yang terdapat di BMT Al- Fax: 021-87720325
Hidayatullah Jakarta
Fath Ikmi (Tabah) dan peranan akad Email: mudharabah mutlaqah pada produk kjks@berkahmadan
44
tabungan berjangka di BMT Al-Fath i.co.id Ikmi Pamulang (Tabah). Hasil Penelitian: bahwa produk Tabah yang diterbitkan oleh BMT Al-Fath Ikmi adalah tabungan atau investasi dengtan
menggunakan
mudharabah
prinsip
mutlaqah
yang
penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan
jangka
dikehendaki.
waktu
Disini
shahibul
yang mal
adalah mitra BMT atau mitra Tabah dan pihak BMT berperan sebagai mudharib.
4.
Rahmawati/Skripsi/ Analisis
Fokus Masalah: mengenai operasional
Produk Hasanah Card yang sesuai dengan
Hasanah Card pada prinsip
syariah,
bentuk
kerjasama
Unit Usaha Syariah antara BNI Syariah dengan Master PT. BNI (Persero), Card, proses pembagian keuntungan Tbk/2010/FSH/UIN
antara BNI Syariah dengan Master
Syarif Hidayatullah Card. Jakarta
Hasil Penelitian: bahwa Hasanah Card sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam syariah card yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Kerjasama antara BNI Syariah dengan Master Card dilakukan selama akad yang digunakan tidak menyimpang
dari
prinsip-prinsip
45
syariah.
Demikian pembahasan kajian teori mengenai Penghitungan Bagi Hasil Investasi Berjangka Mudharabah yang dijadikan penulis sebagai bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini.
46
BAB III METODE PENELITIAN
A.
Jenis Penelitian Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kasus dengan penguraian secara deskriptif analisis mengenai model penghitungan bagi hasil investasi berjangka mudharabah di KJKS Berkah Madani. Penelitian bersifat deskriptif analis yaitu metode untuk memberikan pemecahan masalah dengan mengumpulkan data lapangan, menyusun atau mengklasifikasikan, menganalisis data dan menginterpretasikan dengan tujuan memberikan gambaran sistematis, faktual, aktual, dan akurat mengenai faktafakta yang berkaitan dengan KJKS Berkah Madani.49 Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan gejala-gejala lainnya. 50 Ciri penelitian yang menggunakan tipe deskriptif dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
49 50
Winarno Suracmad, Dasar dan Tehnik Research, (Bandung: CV. Tarsito, 1972), h. 25. Soerjono Soekanto, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 10.
47
1.
Memusatkan diri pada analisa masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan pada masalah yang aktual.
2.
Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.
B.
Sumber Data dan Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari sumber-sumber otentik yang terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Data jika digolongkan menurut asal sumbernya dapat dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. 51 1. Data Primer Adapun sumber data primer yang penulis gunakan diperoleh dengan cara mengadakan penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara, yaitu dengan cara bertanya secara langsung kepada pihak KJKS Berkah Madani. 2. Data Sekunder a. Buku-buku yang berkaitan dengan KJKS, deposito, mudharabah, penghitungan bagi hasil, dasar-dasar ekonomi Islam, dan lain-lain;
51
Sanipah Faisal, Format-format Penelitian Sosial, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001, Cet. V, Ed. 1), h. 16.
48
b. Peraturan terkait, yaitu Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Deposito; c. Majalah, jurnal, surat kabar, dan media internet yang berkaitan dan ada relevansinya dengan penelitian ini.
C.
Teknik Pengumpulan Data 1.
Field Research (Penelitian Lapangan) Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lembaga yang
menjadi objek penelitian. a.
Observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pencarian dan pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan dan penelitian tentang kegiatan-kegiatan yang terjadi pada suatu lembaga atau instansi. Untuk mendapatkan data peneliti melakukan pengamatan langsung ke tempat penelitian yaitu KJKS Berkah Madani untuk mendapatkan data yang tepat.
49
b.
Wawancara, adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab. 52 Teknik pengumpulan data dengan memakai pedoman pokok wawancara agar wawancara terarah. Sehingga data-data yang diperlukan dapat membantu dalam memecahkan masalah yang akan dibahas. Penulis secara langsung melakukannya dengan pihak-pihak yang terkait dan berpengalaman dengan tujuan untuk mendapatkan data yang tepat, yaitu melakukan wawancara dengan Manajer Operasional KJKS Berkah Madani.
2. Library Research (Studi Pustaka) Studi literatur, yaitu teknik pengumpulan data yang ada dari berbagai bahan pustaka (referensi) yang relevan dalam penyusunan proposal skripsi. Data tersebut dapat diperoleh dari literatur, catatan kuliah serta tulisan lain yang berhubungan dengan penelitian. 53
D.
Teknik Analisis Data Dalam melakukan analisa data, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu
52
M. Nazir, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 193. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), h. 9. 53
50
kelas peristiwa sekarang 54, dengan tujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. 55 Setelah keabsahan data telah terpenuhi, selanjutnya melakukan analisis data. Analisis data dilakukan dengan cara: 1. Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam hal ini berupa data-data mentah dari hasil penelitian, seperti: hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan dan sebagainya. 2. Reduksi Data Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan data lain yang ditemukan di lapangan dikumpulkan dan diklasifikasikan dengan membuat catatan-catatan ringkasan, mengkode untuk menyesuaikan menurut hasil penelitian. 3. Penyajian Data (Display data) Data yang sudah dikelompokkan dan sudah disesuaikan dengan kode-kodenya, kemudian disajikan dalam bentuk tulisan deskriptif agar mudah dipahami secara keseluruhan dan juga dapat menarik kesimpulan untuk melakukan penganalisisan dan penelitian selanjutnya.
54 55
M. Nazir, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 55. Ibid,. h. 63.
51
4. Kesimpulan atau Verifikasi Hasil penelitian yang telah terkumpul dan terangkum harus diulang kembali dengan mencocokkan pada reduksi dan display data, agar kesimpulan yang telah dikaji dapat disepakati untuk ditulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar. 56 Hasil komponen-komponen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif dari Miles dan Hiberman (1992)
Pengumpulan Data Reduksi Data
Penyajian Data
Kesimpulan/Verifikasi
Dengan demikian, penelitian ini penguraiannya secara deskriptif analisis mengenai model penghitungan bagi hasil investasi berjangka mudharabah di KJKS Berkah Madani.
56
Miles & Huberman. (1992).
52
BAB IV HASIL PENELITIAN
A.
Gambaran Umum Objek Penelitian 1.
Sejarah Berdirinya KJKS BERKAH MADANI Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Berkah Madani didirikan di Jl.
Akses UI No. 9 Depok Jawa Barat pada tanggal 19 Oktober 2004. Mulai beroperasi pada tanggal 10 Februari 2005 berdasarkan Akta No. 62 dari Notaris B. Wirastuti Puntaraksma, SH. Pada awal didirikan KJKS Berkah Madani merupakan lembaga keuangan mikro syariah berbentuk BMT namun seiring berjalannya waktu supaya mempunyai badan hukum yang formal maka berkonversilah menjadi KJKS.57 KJKS Berkah Madani telah mendapat status Hukum Koperasi berdasarkan surat Keputusan Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah No. 486/BH/MENEG.I/V/2006. Tujuan didirikannya Koperasi Jasa Keuangan Syariah berkah Madani adalah meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya melalui sistem syariah dan menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, sedangkan aktivitas utamanya dalam bidang usaha adalah simpan pinjam. 57
Wawancara Pribadi dengan Supriyanto. Jakarta, 3 April 2014.
53
2.
Perkembangan KJKS Berkah Madani
Rasio
Tabel 4.1 Rasio Keuangan Tahun 2012-2013 2012
2013
CAR
31.15%
19%
FDR
69.66%
71.84%
ROA
3.80%
2.64%
ROE
18.40%
17.33%
BOPO
79.56%
83.10%
NPF
6.53%
2.61%
Sumber: Laporan Kinerja KJKS Berkah Madani Tahun 2012 dan 2013
Nilai CAR mengalami penurunan sebesar 12,5% dari tahun 2012 ke 2013. Kemampuan KJKS Berkah Madani untuk membiayai kegiatan operasinya menurun sebesar 12,5% karena ketersediaan modalnya pun menurun. Nilai FDR mengalami kenaikan sebesar 2,18% dari tahun 2012 ke 2013. Hal ini dikarenakan, meskipun pinjaman meningkat namun penghimpunan DPK meningkat juga. Nilai ROA mengalami penurunan sebesar 1,16% dari tahun 2012 ke 2013. Hal ini menunjukan bahwa kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan pengelolaan aktiva mengalami penurunan. Nilai ROE mengalami penurunan sebesar 1,07% dari tahun 2012 ke 2013. Hal ini menunjukan bahwa pengembalian atas modal untuk menghasilkan keuntungan mengalami penurunan, karena modalnya pun mengalami penurunan. Nilai
54
BOPO mengalami kenaikan sebesar 3,54% dari tahun 2012 ke 2013. Hal ini berarti KJKS pada tahun 2013 mengalami penurunan tingkat efisiensi dalam mengendalikan biaya operasi karena BOPO yang baik nilainya rendah. Nilai NPF mengalami penurunan sebesar 3,92% dari tahun 2012 ke 2013. Ini berarti tingkat kredit macet mengalami penurunan juga. Hal ini sangat baik untuk KJKS karena KJKS akan semakin untung. Dengan demikian rasio keuangan di KJKS Berkah Madani dari tahun 2012 hingga 2013 dapat kita lihat dalam tabel beserta penjelasannya. Gambar 4.1 Pertumbuhan Aktiva, PYD & Pencairan Tahun 2010-2013 (dalam bentuk jutaan)
Pertumbuhan Aktiva, PYD & Pencairan Rp. Jutaan
8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 -
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Total Aktiva
4.533
4.409
5.354
7.027
PYD
3.349
3.156
3.379
4.479
Pencairan
4.088
4.179
4.798
6.400
Pertumbuhan aktiva dari tahun 2010 sampai 2013 cenderung selalu meningkat hanya menurun di tahun 2011 menunjukan pengelolaannya baik. PYD (Pendapatan Yang Dibagihasilkan) dari tahun 2010 sampai 2013
55
cenderung selalu meningkat hanya menurun di tahun 2011 menunjukan pendapatan yang diterima besar. Pencairan dari tahun 2010 sampai 2013 selalu meningkat menunjukan pencairan atas DPK mengalami kenaikan dan tidak terjadi masalah terhadap likuiditas. Dengan demikian pertumbuhan aktiva, PYD dan pencairan di KJKS Berkah Madani dari tahun 2010 hingga 2013 dapat kita lihat dalam tabel beserta penjelasannya. Gambar 4.2 Pertumbuhan Modal, Dana Pihak Ketiga & Pinjaman Tahun 2010-2013 (dalam bentuk jutaan)
Pertumbuhan Modal, Dana Pihak Ketiga & Pinjaman Rp. Jutaan
3000 2500 2000 1500 1000 500 0
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Modal
1107
1229
1309
1258
Tabungan
896
1241
1363
1308
Investasi Bejangka
1086
1173
1278
1437
Pinjaman
1387
687
1247
2771
Pertumbuhan modal dari tahun 2010 sampai 2012 meningkat namun pada tahun 2013 menurun. Tabungan dari tahun 2010 sampai 2012 meningkat namun pada tahun 2013 menurun. Investasi berjangka dari tahun 2010 sampai 2013 meningkat, karena tabungan di tahun 2013 lebih kecil dari tahun 2012 dapat
56
disimpulkan bahwa minat anggota lebih ke investasi berjangka daripada tabungan berarti anggota percaya kepada KJKS Berkah Madani karena berani menaruh harta yang dimilikinya. Pinjaman pada tahun 2010 sampai 2011 menurun namun tahun 2012 sampai 2013 meningkat, berarti KJKS Berkah Madani mampu memberikan pinjaman kepada anggota karena ketersediaan modal dan dana pihak ketiga banyak. Dengan demikian pertumbuhan modal, dana pihak ketiga dan pinjaman di KJKS Berkah Madani dari tahun 2010 hingga 2013 dapat kita lihat dalam tabel beserta penjelasannya. 3.
Struktur Organisasi KJKS Berkah Madani Berdasarkan hasil keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) terakhir,
maka disusun pengurus yang bertanggungjawab terhadap jalannya Koperasi Jasa Keuangan Syariah Berkah Madani terdiri dari: BADAN PENGURUS Ketua Umum
: Johan Machrobi Prawira Negara
Sekretaris Umum
: Rinadi Nindiyawan
Bendahara Umum
: Yoke Paramita
DEWAN PENGAWAS SYARIAH Ketua
: Arisson Hendry
Anggota
: Muhammad Haikal
KARYAWAN Manager
: Siti Umainah
57
Administrasi & IT Support
: Supriyanto
Teller
: Anik Andri Lestari
Account Officer
: Fahruddin Ali Ahmad Fachroji Apih
4.
Aktivitas KJKS Berkah Madani a.
Kegiatan Penyaluran Dana/Pembiayaan (1) Pembiayaan Murabahah (Jual Beli), pembiayaan untuk kebutuhan pembelian barang, baik berupa barang modal, alat produksi, bahan baku, persediaan barang, maupun untuk kebutuhan barang konsumtif. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai, maupun dengan mengangsur untuk jangka waktu yang disepakati. Pada jual beli murabahah nasabah berhak mengetahui harga pokok barang serta margin keuntungan yang diperoleh KJKS. (2) Pembiayaan Mudharabah, adalah pola pembiayaan yang diberikan dimana KJKS Berkah Madani sebagai pemilik modal/shahibul modal/mudharib.
maal
dan
Pembiayaan
nasabah
sebagai
mudharabah
pengelola
dikenal
juga
sebagai pola pembiayaan bagi hasil. Hasil yang diperoleh pengelolaan modal tersebut dibagi antara KJKS Berkah Madani dan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati ketika akad.
58
(3) Pembiayaan Musyarakah, adalah pola kerjasama antara KJKS Berkah Madani dengan salah satu atau lebih mitra usaha dalam sebuah proyek/aktivitas usaha, dimana para pihak yang terlibat sama-sama berkontribusi dalam hal permodalan maupun pengelolaan usaha. Pembagian bagi hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan dibagikan kepada para pihak yang terlibat sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pada waktu akad dilakukan. (4) Pembiayaan Ijarah (Sewa), adalah pola pembiayaan dimana KJKS Berkah Madani menyewakan suatu barang/jasa untuk digunakan manfaatnya oleh nasabah dengan sejumlah imbalan yang dibayarkan nasabah kepada KJKS Berkah Madani. Pembiayaan ijarah dapat digunakan untuk sewa tempat usaha, sewa kendaraan, sewa tenaga kerja, dsb. Pembiayaan ini juga dapat digunakan untuk pembayaran biaya sekolah, rumah sakit, dokter serta jasa-jasa lainnya. b.
Kegiatan Penghimpunan Dana (1) Tabungan Berkah Hasil, Tabungan mudharabah mutlaqah yang diperuntukan bagi individu, mendapatkan bagi hasil setiap bulan yang halal dan menguntungkan.
59
(2) Tabungan Berkah Qurban, tabungan mudharabah mutlaqah sebagai persiapan dana untuk keperluan ibadah qurban. Bebas biaya administrasi bulanan. (3) Tabungan Berkah Amanah, tabungan mudharabah mutlaqah yang diperuntukan bagi lembaga/organisasi. (4) Tabungan Berkah Fitri, tabungan mudharabah mutlaqah sebagai persiapan dana untuk menghadapi hari raya Idul Fitri. Bebas biaya administrasi bulanan. (5) Tabungan Berkah Siswa, tabungan mudharabah mutlaqah yang diperuntukan bagi pelajar/mahasiswa. Bebas biaya administrasi bulanan. (6) Tabungan Berkah Walimah, tabungan mudharabah mutlaqah sebagai persiapan dana menghadapi hari pernikahan. Bebas biaya administrasi. (7) Tabungan Haji/Umrah Berkah Talbiyah, tabungan mudharabah mutlaqah sebagai persiapan dana untuk keperluan ibadah umrah dan haji. (8) Investasi Berjangka Berkah, instrument investasi anda berupa simpanan berjangka yang halal, aman, dan menguntungkan. Nasabah dapat memilih jangka waktu investasi sesuai keinginan dan dapat diperpanjang secara otomatis. Nilai investasi minimal Rp. 1.000.000,-. Jangka waktu yang
60
diberikan oleh KJKS Berkah Madani adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
B.
Analisis
Konsep
Penghitungan
Bagi
Hasil
Investasi
Berjangka
Mudharabah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 3 dan 15 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Koperasi Nomor 91 Tahun 2004 Konsep penghitungan bagihasil investasi berjangka mudharabah harus berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 3 Tahun 2000 tentang Deposito, Fatwa DSN-MUI No. 15 Tahun 2000 tentang Prinsip Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah dan Keputusan Menteri Koperasi No. 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Penghitungan bagi hasil usaha di antara pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip Profit Sharing, yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal dan biaya-biaya, dan boleh juga didasarkan pada prinsip Revenue Sharing, yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal. Bahwa kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan bagi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Namun pada umumnya dan dilihat dari segi kemaslahatan saat ini menurut Fatwa DSN-MUI No. 15 Tahun 2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil
61
Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Revenue Sharing. Menurut peraturan terkait yakni: Fatwa DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Deposito, Fatwa DSN-MUI No. 15 Tahun 2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah dan Keputusan Menteri Koperasi No. 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 4.2 Perbandingan Bagi Hasil Investasi Berjangka No.
Fatwa DSN-MUI
Keputusan Menteri Koperasi
1.
Menggunakan akad mudharabah
2.
Metode yang digunakan: Profit Metode yang digunakan: Revenue Sharing dan Revenue Sharing.
Menggunakan akad mudharabah
Sharing/Sistem
Distribusi
Pada umumnya pembagian hasil Pendapatan. usaha
dan
dilihat
dari
segi
kemaslahatan saat ini menggunakan Revenue Sharing.
3.
Rumus penghitungan bagi hasil Rumus penghitungan bagi hasil Revenue Sharing:
Revenue Sharing:
Nominal Investasi x Nisbah x PYD Total Investasi
Saldo rata-rata Perklasifikasi Dana Total Saldo Rata-rata Seluruh Klasifikasi Dana x Pendapatan x Nisbah
62
4.
Rumus
penghitungan
(Pendapatan
PYD
Yang
akan
Dibagihasilkan): Total Investasi x Pendapatan Total Penyaluran Dana
5.
Rumus pendapatan: Bagi Hasil + Margin Keuntungan + Pendapatan Sewa Ijarah
6.
Nasabah
bertindak
sebagai Nasabah
bertindak
sebagai
Shahibul Maal atau pemilik dana, Shahibul Maal atau pemilik dana, dan
LKS
bertindak
sebagai dan
Mudharib atau pengelola dana. 7.
LKS
bertindak
sebagai
Mudharib atau pengelola dana.
Pembagian hasil usaha ditetapkan Pembagian hasil usaha ditetapkan dengan menggunakan nisbah.
dengan menggunakan nisbah.
Sumber: Diolah Sendiri
Jadi, bahwa metode penghitungan bagi hasil yang digunakan untuk investasi berjangka mudharabah adalah metode revenue sharing sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan terkait, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Deposito, Fatwa DSN-MUI No. 15 Tahun 2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah dan Keputusan Menteri Koperasi No. 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
63
C.
Analisis
Konsep
Penghitungan
Bagi
Hasil
Investasi
Berjangka
Mudharabah di KJKS Berkah Madani Investasi berjangka berkah merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang ada di KJKS Berkah Madani. Investasi berjangka berkah adalah investasi dana yang menggunakan mudharabah mutlaqah yaitu mudharib tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis dimana pihak KJKS Berkah Madani sebagai mudharib (pengelola dana) dan pihak anggota sebagai shahibul mal (pemilik dana), pendapatan hasil usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dan penarikannya dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan dana tersebut dimanfaatkan secara maksimal untuk pembiayaan kepada anggota lain. Besar kecilnya bagi hasil investasi berjangka yang diterima oleh anggota dipengaruhi oleh jangka waktu dan jumlah investasi yang diinvestasikan anggota tersebut. Untuk menentukan tingkat pembagian hasilnya, KJKS akan menghitung setiap bulan atau setiap periode tertentu sesuai dengan periode penghitungan pendapatan.
Berapa
pun
tingkat
pendapatan,
itulah
yang
kemudian
didistribusikan kepada para anggota. Oleh karenanya, anggota perlu mengetahui tingkat nisbah produk masing-masing nisbah merupakan proporsi pembagian hasil yang ditetapkan dalam akad atau perjanjian.
64
Jika bagi hasil yang diperoleh anggota lebih besar atau sama dengan Rp. 240.000,- maka dikenakan pajak sebesar 10% berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (1). Penarikan pada investasi berjangka berkah tidak dapat dilakukan setiap saat tetapi berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati. Jangka waktu untuk investasi berjangka pada KJKS Berkah Madani telah ditentukan dalam waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Penarikan investasi berjangka hanya dapat diambil pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian, apabila anggota ingin mengambil investasinya sebelum jatuh tempo KJKS tidak memberikan penalty/sanksi/denda namu bagi hasil akan hangus atau dipotong pokok. Saat jatuh tempo anggota yang tidak mengambil investasi dan hasil bagi hasil yang didapatkan maka investasi tersebut akan dimasukan ke dalam rekening anggota dan diperpanjang secara otomatis oleh KJKS Berkah Madani. Waktu pendistribusian bagi hasil pada produk investasi berjangka berkah KJKS Berkah Madani akan diberikan kepada anggota pada saat sesuai dengan tanggal buka investasi dan langsung masuk ke dalam rekening anggota tersebut.
65
Tabel 4.3 Nisbah Bagi Hasil dan Equivalent rate Tahunan pada Produk Investasi Berjangka Berkah Tahun 2013 di KJKS Berkah Madani No.
Jangka Waktu
1. 2. 3. 4.
1 bulan 3 bulan 6 bulan 12 bulan
Nisbah Anggota KJKS 41 59 46 54 51 49 56 44
Equivalent rate Tahunan 10,24% 11,48% 12,73% 13,98%
Sumber: Data KJKS Berkah Madani
Tabel di atas pada investasi berjangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan merupakan pembagian pendapatan nisbah antara Anggota dan KJKS Berkah Madani ini berdasarkan dari hasil yang telah ditentukan oleh pihak KJKS Berkah Madani. Semakin lama jangka waktu yang dipilih oleh anggota maka semakin besar pula bagi hasil yang diperoleh anggota tersebut. Equivalent rate hanya untuk memberikan gambaran kepada nasabah seberapa besar tingkat pengembalian atas investasi yang ditanam. Tabel 4.4 Jumlah Anggota dan Dana Investasi Berjangka Berkah di KJKS Berkah Madani Periode 2012 – 2013 Jumlah Jumlah Dana Investasi Berjangka Tahun Jangka Waktu Anggota Berkah 1 bulan 36 orang 420.435.916 3 bulan 29 orang 345.727.547 2012 6 bulan 14 orang 287.531.009 12 bulan 24 orang 223.885.724 Total 103 orang 1.277.580.196 1 bulan 29 orang 426.538.197 2013 3 bulan 32 orang 515.600.766 6 bulan 11 orang 265.739.666
66
12 bulan Total
26 orang 98 orang
229.570.493 1.437.449.122
Sumber: Data KJKS Berkah Madani
Pada tahun 2012 jumlah keseluruhan dana investasi berjangka berkah yang dikelola oleh KJKS Berkah Madani mencapai sebesar Rp. 1.277.580.196,dan jumlah keseluruhan anggota yang berinvestasi sebanyak 103 orang. Adapun perincian dari keseluruhan jumlah dana dan anggota investasi berjangka berkah sebagai berikut: investasi berjangka berkah 1 bulan sebesar Rp. 420.435.916,- anggota yang berinvestasi pada investasi berjangka berkah 1 bulan sebanyak 36 orang. Investasi berjangka berkah 3 bulan sebesar Rp. 345.727.547,- anggota yang berinvestasi pada investasi berjangka berkah 3 bulan sebanyak 29 orang. Investasi berjangka berkah 6 bulan sebesar Rp. 287.531.009,- anggota yang berinvestasi pada investasi berjangka berkah 6 bulan sebanyak 14 orang. Investasi berjangka berkah 12 bulan sebesar Rp. 223.885.724,- anggota yang berinvestasi pada investasi berjangka berkah 12 bulan sebanyak 24 orang. Sedangkan pada tahun 2013 jumlah keseluruhan dana investasi berjangka berkah yang dikelola oleh KJKS Berkah Madani mencapai mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 1.437.449.122,- dan jumlah keseluruhan anggota yang berinvestasi mengalami penurunan yaitu sebanyak 93 orang. Adapun perincian dari keseluruhan jumlah dana dan anggota investasi berjangka berkah sebagai berikut: investasi berjangka berkah 1 bulan sebesar Rp. 426.538.197,- anggota yang berinvestasi pada investasi berjangka berkah 1
67
bulan sebanyak 29 orang. Investasi berjangka berkah 3 bulan sebesar Rp. 515.600.766,- anggota yang berinvestasi pada investasi berjangka berkah 3 bulan sebanyak 32 orang. Investasi berjangka berkah 6 bulan sebesar Rp. 265.739.666,- anggota yang berinvestasi pada investasi berjangka berkah 6 bulan sebanyak 11 orang. Investasi berjangka berkah 12 bulan sebesar Rp. 229.570.493,- anggota yang berinvestasi pada investasi berjangka berkah 12 bulan sebanyak 26 orang. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 jumlah dana dan anggota investasi berjangka berkah KJKS Berkah Madani mengalami perubahan. Pada tahun 2012 jumlah dana investasi berjangka berkah sebesar Rp. 1.277.580.196,dan jumlah anggota investasi berjangka berkah sebanyak 103 orang. Sedangkan tahun 2013 jumlah dana investasi berjangka berkah sebesar Rp. 1.437.449.122,dan jumlah anggotanya sebanyak 98 orang. Jadi pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 jumlah dana investasi berjangka berkah mengalami kenaikan sebesar Rp. 159.868.926,-. Sedangkan jumlah anggotanya pada tahun 2012 sampai 2013 mengalami penurunan sebanyak 5 orang. Untuk penghitungan bagi hasil yang terdapat pada produk investasi berjangka berkah KJKS Berkah Madani ditentukan dengan cara di bawah ini yang dipengaruhi dengan oleh pendapatan KJKS, jangka waktu dan nisbah bagi hasil antara anggota dan KJKS Berkah Madani dengan ketentuan sebagai berikut:
68
Penghitungan Bagi Hasil
= Dana yang Diinvestasikan x Equivalent rate Tahunan 12
Equivalent rate Tahunan =
Pendapatan Bagi Hasil x 365 x 100% Saldo Rata-rata Tertimbang 30
Pendapatan Bagi Hasil
= Pendapatan x Nisbah
Pendapatan
= Saldo Rata-rata Tertimbang Total Dana Pihak Ketiga
PYD
x PYD
= Total Dana Anggota x Total Pendapatan Total Pembiayaan Yang Disalurkan Dalam perumusan di atas tersebut, dana yang diinvestasikan anggota
dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan pada KJKS dikali Equivalent rate tahunan dibagi 12 bulan. Untuk menentukan Equivalent rate tahunan adalah pendapatan bagi hasil investasi berjangka (sesuai jangka waktu 1 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan dan/atau 12 bulan pada bulan tersebut) dibagi saldo rata-rata tertimbang (atau saldo rata-rata harian investasi berjangka sesuai jangka waktu 1 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan dan/atau 12 bulan pada bulan tersebut) dikali 365 hari dibagi 30 hari dikali 100%. Menentukan pendapatan bagi hasil anggota (sesuai jangka waktu 1 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan dan/atau 12 bulan pada bulan tersebut) adalah pendapatan KJKS Berkah Madani pada bulan tertentu dikali nisbah yang ditetapkan untuk anggota.
69
PYD singkatan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan berlaku untuk semua anggota dengan investasi berjangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. PYD didapatkan dari total dana anggota dibagi total pembiayaan yang disalurkan dikali total pendapatan pada bulan tersebut. Sebagai lembaga perantara keuangan, KJKS Berkah Madani menyalurkan dana dengan prioritas dana dari tabungan/investasi (simpanan) ke sektor pembiayaan. Dari hasil investasi ke pembiayaan tersebut dalam penghitungan hasil usaha dilakukan secara bulanan, karena kalau secara harian tidak memungkinkan, sebab keuntungan itu sifatnya tidak pasti, sehingga untuk mempermudah dalam penghitungannya maka diputuskan untuk penghitungan bagi hasil usaha atas pembiayaan yang disalurkan dihitung secara bulanan. Sebagai kontribusi dari dana yang telah diinvestasikan, maka KJKS Berkah Madani memberikan bagi hasil kepada anggota investasi berjangka. Penghitungan bagi hasil insvestasi berjangka kepada anggota dilakukan pada akhir bulan. Dalam penetapan waktu pendistribusian bagi hasil kepada anggota investasi berjangka di akhir bulan tersebut adalah untuk membuat keefektifan maupun efisien dalam penghitungannya disesuaikan menurut tanggal kalender yang berlaku di Indonesia.
70
Sebelum memasuki ilustrasi penghitungan atas bagi hasil investasi berjangka berkah di KJKS Berkah Madani berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini harus memahami data yang diberikan KJKS Berkah Madani, maka penulis lampirkan data penghitungan setara bagi hasil yang diberikan KJKS Berkah Madani kepada anggota sebagai berikut: Tabel 4.5 Penghitungan Setara Nisbah Bagi Hasil Bulan Januari 2013 KJKS Berkah Madani
Jenis Produk
Saldo Rata-rata Tertimbang
Pendapatan
Saldo Harian Tabungan Tabungan Berkah Hasil Tabungan Berkah Amanah Tabungan Berkah Siswa Tabungan Berkah Talbiah Tabungan Berkah Qurban Tabungan Berkah Fitri Tabungan Berkah Walimah
Porsi Penyimpanan Dana Pendapatan Nisbah Bagi Hasil
Equivale nt rate
Pendapatan
Tahunan
Porsi KJKS
906.293.230
18.595.660,93
0,36
6.694.438
8,99%
11.901.223
90.072.860
1.848.148,38
0,36
665.333
8,99%
1.182.815
100.805.876
2.068.372,38
0,36
744.614
8,99%
1.323.758
20.451.975
419.641,22
0,36
151.071
8,99%
268.570
15.213.672
312.159,76
0,23
71.797
5,74%
240.363
93.962
1.927,95
0,23
443
5,74%
1.485
554.258
11.372,46
0,23
2.616
5,74%
8.757
Investasi Berjangka 1 bulan
434.624.812
8.917.793
0,41
3.656.295
10,24%
5.261.498
3 bulan 6 bulan 12 bulan B12
389.275.609 289.893.082 50.000.000
7.987.301 5.948.134 1.025.919
0,46 0,51 0,46
3.674.159 3.033.548 471.923
11,48% 12,73% 11,48%
4.313.143 2.914.586 553.996
12 bulan N12 12 bulan N12
154.800.618 18.000.000
3.176.257 369.331
0,56 0,6
1.778.704 221.598
13,98% 14,98%
1.397.553 147.732
2.470.079.954
50.682.018,08
Total Total Pendapatan Total Dana Nasabah
63.934.171,00 2.470.079.954,0 0
21.166.539
29.515.479
71
Total Pembiayaan Yang Disalurkan PYD (Pendapatan Yang Dibagikan) Sumber: Data KJKS Berkah Madani
3.115.947.670,0 8 50.682.017,00
Di KJKS Berkah Madani pada bulan Januari tahun 2013 dalam masingmasing produk, saldo rata-rata tertimbang merupakan saldo rata-rata harian di bulan Januari tahun 2013 pada produknya. Pendapatan merupakan pendapatan KJKS Berkah Madani pada bulan Januari tahun 2013. Nisbah merupakan nisbah yang telah ditetapkan oleh KJKS untuk bagi hasil antara KJKS dengan anggota. Equivalent rate merupakan Equivalent rate pada bulan Januari tahun 2013 yang fungsinya memberikan gambaran kepada anggota seberapa besar tingkat pengembalian atas investasi yang ditanam, karena Equivalent rate berubah-ubah setiap bulannya tergantung besarnya pendapatan yang diterima oleh KJKS Berkah Madani. Pendapatan porsi KJKS merupakan pendapatan bagi hasil untuk KJKS pada bulan Januari tahun 2013. Di bawah ini penghitungan bagi hasil investasi berjangka berkah di KJKS Berkah Madani dalam bentuk ilustrasi jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan: 1.
Investasi Berjangka 1 Bulan Ibu Khonsa menginvestasikan uangnya sebesar Rp. 25.000.000,pada produk Investasi Berjangka Berkah di KJKS Berkah Madani dengan jangka waktu 1 bulan. Nisbah bagi hasil antara KJKS Berkah Madani dengan Ibu Khonsa yaitu, 59:41. Dengan Equivalent rate Tahunan
72
Investasi Berjangka KJKS Berkah Madani sebesar 10,24% pada bulan Januari tahun 2013. Maka langkah-langkah bagi hasil yang diperoleh Ibu Khonsa sebagai berikut: a.
Rumus PYD Investasi Berjangka:
Total Dana Nasabah Total Pembiayaan yang Disalurkan
x
Total Pendapatan
PYD dari Investasi Berjangka: Rp. 2.470.079.953,75 Rp. 3.115.947.670,08 b.
x
Rp. 63.934.171,-
= Rp. 50.682.017,-
Rumus Pendapatan Investasi Berjangka:
Saldo Rata-rata Tertimbang* Total Dana Pihak Ketiga*
x
PYD*
Pendapatan dari Investasi Berjangka 1 Bulan: Rp. 434.624.812,Rp. 2.470.079.954,-
x
Rp. 50.682.017
=
Rp. 8.917.793,-
Keterangan: * Saldo Rata-rata Tertimbang, merupakan saldo rata-rata harian pada investasi berjangka jangka waktu 1 bulan di bulan Januari 2013. *Total Dana Pihak Ketiga, pada bulan Januari 2013. Didapat dari total seluruh Saldo Rata-rata Tertimbang pada Produk-produk Penghimpunan Dana.
73
*PYD, merupakan Pendapatan Yang Dibagihasilkan kepada Anggota dan KJKS Berkah Madani pada bulan Januari 2013. c.
Rumus Pendapatan Bagi Hasil Investasi Berjangka:
Pendapatan*
x
Nisbah*
Pendapatan Bagi Hasil Nasabah dari Investasi Berjangka 1 Bulan: Rp. 8.917.793,-
x
0,41
=
Rp. 3.656.295,-
Keterangan: *Pendapatan, pada investasi berjangka jangka waktu 1 bulan di bulan Januari 2013. *Nisbah, yang diterima oleh Anggota pada produk investasi berjangka berkah jangka waktu 1 bulan yaitu KJKS Berkah Madani dan Ibu Khonsa dengan ratio 59:41. d.
Rumus Equivalent rate Tahunan Investasi Berjangka:
Pendapatan Bagi Hasil* x Saldo Rata-rata Tertimbang*
365 30
x
100%
Equivalent rate Tahunan dari Investasi Berjangka 1 Bulan: Rp. 3.656.295 Rp. 434.624.812
x
365 30
x
100%
=
10,24%
74
Keterangan: *Pendapatan Bagi Hasil, merupakan pendapatan bagi hasil nasabah pada investasi berjangka jangka waktu 1 bulan di bulan Januari 2013. *Saldo Rata-rata Tertimbang, merupakan saldo rata-rata harian pada investasi berjangka jangka waktu 1 bulan di bulan Januari 2013. e.
Rumus Bagi Hasil Investasi Berjangka:
Dana yang Didepositokan x Equivalent rate Tahunan 12
Bagi Hasil Investasi Berjangka 1 Bulan:
Rp. 25.000.000,- x 10,24% = Rp. 213.333,12 Jadi, bagi hasil yang diterima oleh Ibu Khonsa adalah sebesar Rp. 213.333,- dibayarkan pada saat sesuai dengan tanggal buka investasi berjangka dan langsung masuk ke dalam rekening Ibu Khonsa. 2.
Investasi Berjangka 3 Bulan Ibu Khonsa menginvestasikan uangnya sebesar Rp. 25.000.000,pada produk Investasi Berjangka Berkah di KJKS Berkah Madani dengan jangka waktu 3 bulan. Nisbah bagi hasil antara KJKS Berkah Madani dengan Ibu Khonsa yaitu, 54:46. Dengan Equivalent rate Tahunan Investasi Berjangka KJKS Berkah Madani sebesar 11,48% pada bulan
75
Januari tahun 2013. Maka langkah-langkah bagi hasil yang diperoleh Ibu Khonsa sebagai berikut: a.
Rumus PYD Investasi Berjangka:
Total Dana Nasabah Total Pembiayaan yang Disalurkan
x
Total Pendapatan
PYD dari Investasi Berjangka: Rp. 2.470.079.953,75 Rp. 3.115.947.670,08 b.
x
Rp. 63.934.171,-
= Rp. 50.682.017,-
Rumus Pendapatan Investasi Berjangka:
Saldo Rata-rata Tertimbang* Total Dana Pihak Ketiga*
x
PYD*
Pendapatan dari Investasi Berjangka 3 Bulan: Rp. 389.275.609,Rp. 2.470.079.954,-
x
Rp. 50.682.017
=
Rp. 7.987.301,-
Keterangan: * Saldo Rata-rata Tertimbang, merupakan saldo rata-rata harian pada investasi berjangka jangka waktu 3 bulan di bulan Januari 2013. *Total Dana Pihak Ketiga, pada bulan Januari 2013. Didapat dari total seluruh Saldo Rata-rata Tertimbang pada Produk-produk Penghimpunan Dana.
76
*PYD, merupakan Pendapatan Yang Dibagihasilkan kepada Anggota dan KJKS Berkah Madani pada bulan Januari 2013.
c. Rumus Pendapatan Bagi Hasil Investasi Berjangka: Pendapatan*
x
Nisbah*
Pendapatan Bagi Hasil Nasabah dari Investasi Berjangka 3 bulan: Rp. 7.987.301,-
x
0,46
=
Rp. 3.674.159,-
Keterangan: *Pendapatan, pada investasi berjangka jangka waktu 3 bulan di bulan Januari 2013. *Nisbah, yang diterima oleh Anggota pada produk investasi berjangka berkah jangka waktu 3 bulan yaitu KJKS Berkah Madani dan Ibu Khonsa dengan ratio 54:46. d.
Rumus Equivalent rate Tahunan Investasi Berjangka Berkah:
Pendapatan Bagi Hasil* x Saldo Rata-rata Tertimbang*
365 30
x
100%
Equivalent rate Tahunan dari Investasi Berjangka 3 Bulan: Rp. 3.674.169 Rp. 389.275.609
x
365 30
x
100%
=
11,48%
77
Keterangan: *Pendapatan Bagi Hasil, merupakan pendapatan bagi hasil nasabah pada investasi berjangka jangka waktu 3 bulan di bulan Januari 2013. *Saldo Rata-rata Tertimbang, merupakan saldo rata-rata harian pada investasi berjangka jangka waktu 3 bulan di bulan Januari 2013. e.
Rumus Bagi Hasil Investasi Berjangka:
Dana yang Didepositokan x Equivalent rate Tahunan 12 Bagi Hasil Investasi Berjangka 3 Bulan: Rp. 25.000.000,- x 11,48% = Rp. 239.166,12 Jadi, bagi hasil yang diterima oleh Ibu Khonsa adalah sebesar Rp. 239.166,- dibayarkan pada saat sesuai dengan tanggal buka investasi berjangka dan langsung masuk ke dalam rekening Ibu Khonsa. 3.
Investasi Berjangka 6 Bulan Ibu Khonsa menginvestasikan uangnya sebesar Rp. 25.000.000,pada produk Investasi Berjangka Berkah di KJKS Berkah Madani dengan jangka waktu 6 bulan. Nisbah bagi hasil antara KJKS Berkah Madani dengan Ibu Khonsa yaitu, 49:51. Dengan Equivalent rate Tahunan Investasi Berjangka KJKS Berkah Madani sebesar 12,73% pada bulan
78
Januari tahun 2013. Maka langkah-langkah bagi hasil yang diperoleh Ibu Khonsa sebagai berikut: a.
Rumus PYD Investasi Berjangka Berkah:
Total Dana Nasabah x Total Pembiayaan yang Disalurkan
Total Pendapatan
PYD dari Investasi Berjangka 6 Bulan: Rp. 2.470.079.953,75 Rp. 3.115.947.670,08
b.
x
Rp. 63.934.171,-
= Rp. 50.682.017,-
Rumus Pendapatan Investasi Berjangka:
Saldo Rata-rata Tertimbang* Total Dana Pihak Ketiga*
x
PYD*
Pendapatan dari Investasi Berjangka 6 Bulan: Rp. 289.893.082,Rp. 2.470.079.954,-
x
Rp. 50.682.017
=
Rp. 5.948.134,-
Keterangan: * Saldo Rata-rata Tertimbang, merupakan saldo rata-rata harian pada investasi berjangka jangka waktu 6 bulan di bulan Januari 2013. *Total Dana Pihak Ketiga, pada bulan Januari 2013. Didapat dari total seluruh Saldo Rata-rata Tertimbang pada Produk-produk Penghimpunan Dana.
79
*PYD, merupakan Pendapatan Yang Dibagihasilkan kepada Anggota dan KJKS Berkah Madani pada bulan Januari 2013. c.
Rumus Pendapatan Bagi Hasil Investasi Berjangka:
Pendapatan*
x
Nisbah*
Pendapatan Bagi Hasil Nasabah dari Investasi Berjangka 6 Bulan: Rp. 5.948.134,-
x
0,51
=
Rp. 3.033.548,-
Keterangan: *Pendapatan, pada investasi berjangka jangka waktu 6 bulan di bulan Januari 2013. *Nisbah, yang diterima oleh Anggota pada produk investasi berjangka berkah jangka waktu 6 bulan yaitu KJKS Berkah Madani dan Ibu Khonsa dengan ratio 49:51. d.
Rumus Equivalent rate Tahunan Investasi Berjangka Berkah:
Pendapatan Bagi Hasil* x Saldo Rata-rata Tertimbang*
365 30
x
100%
Equivalent rate Tahunan dari Investasi Berjangka 6 Bulan: Rp. 3.033.548 Rp. 289.893.082
x
365 30
x
100%
=
12,73%
80
Keterangan: *Pendapatan Bagi Hasil, merupakan pendapatan bagi hasil nasabah pada investasi berjangka jangka waktu 6 bulan di bulan Januari 2013. *Saldo Rata-rata Tertimbang, merupakan saldo rata-rata harian pada investasi berjangka jangka waktu 6 bulan di bulan Januari 2013. e.
Rumus Penghitungan Bagi Hasil Investasi Berjangka:
Dana yang Didepositokan x Equivalent rate Tahunan 12
Bagi Hasil Investasi Berjangka 6 Bulan:
Rp. 25.000.000,- x 12,73% = Rp. 256.208,12 Jadi, bagi hasil yang diterima oleh Ibu Khonsa adalah sebesar Rp. 256.208,- namun karena bagi hasil lebih besar dari Rp. 240.000,- menurut Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 4 ayat (1) maka dikenakan pajak 10% atas bagi hasil tersebut. Jadi, bagi hasil Ibu Khonsa sebesar Rp. 256.208 – Rp. 25.620,8 = Rp. 238.687,- dan dibayarkan pada saat sesuai dengan tanggal buka investasi berjangka dan langsung masuk ke dalam rekening Ibu Khonsa. 4.
Investasi Berjangka 12 Bulan Ibu Khonsa menginvestasikan uangnya sebesar Rp. 25.000.000,pada produk Investasi Berjangka Berkah di KJKS Berkah Madani dengan
81
jangka waktu 12 bulan. Nisbah bagi hasil antara KJKS Berkah Madani dengan Ibu Khonsa yaitu, 44:56. Dengan Equivalent rate Tahunan Investasi Berjangka KJKS Berkah Madani sebesar 13,98% pada bulan Januari tahun 2013. Maka langkah-langkah bagi hasil yang diperoleh Ibu Khonsa sebagai berikut: a.
Rumus Penghitungan PYD Investasi Berjangka Berkah:
Total Dana Nasabah Total Pembiayaan yang Disalurkan
x
Total Pendapatan
PYD dari Investasi Berjangka: Rp. 2.470.079.953,75 Rp. 3.115.947.670,08
b.
x
Rp. 63.934.171,-
= Rp. 50.682.017,-
Rumus Pendapatan Investasi Berjangka:
Saldo Rata-rata Tertimbang* Total Dana Pihak Ketiga*
x
PYD*
Pendapatan dari Investasi Berjangka 12 Bulan: Rp. 154.800.618,Rp. 2.470.079.954,Keterangan:
x
Rp. 50.682.017
=
Rp. 3.176.257,-
* Saldo Rata-rata Tertimbang, merupakan saldo rata-rata harian pada investasi berjangka jangka waktu 12 bulan di bulan Januari 2013.
82
*Total Dana Pihak Ketiga, pada bulan Januari 2013. Didapat dari total seluruh Saldo Rata-rata Tertimbang pada Produk-produk Penghimpunan Dana. *PYD, merupakan Pendapatan Yang Dibagihasilkan kepada Anggota dan KJKS Berkah Madani pada bulan Januari 2013. c.
Rumus Pendapatan Bagi Hasil Investasi Berjangka:
Pendapatan*
x
Nisbah*
Pendapatan Bagi Hasil Nasabah dari Investasi Berjangka 12 bulan Rp. 3.176.257,-
x
0,56
=
Rp. 1.778.704,-
Keterangan: *Pendapatan, pada investasi berjangka jangka waktu 12 bulan di bulan Januari 2013. *Nisbah, yang diterima oleh Anggota pada produk investasi berjangka berkah jangka waktu 12 bulan yaitu
KJKS Berkah Madani dan Ibu
Khonsa dengan ratio 44:56. d.
Rumus Equivalent rate Tahunan Investasi Berjangka:
Pendapatan Bagi Hasil* x Saldo Rata-rata Tertimbang*
365 30
x
100%
83
Equivalent rate Tahunan dari Investasi Berjangka 12 Bulan: Rp. 1.778.704 Rp. 154.800.618
x
365 30
x
100%
=
13,98%
Keterangan: *Pendapatan Bagi Hasil, merupakan pendapatan bagi hasil nasabah pada investasi berjangka jangka waktu 12 bulan di bulan Januari 2013. *Saldo Rata-rata Tertimbang, merupakan saldo rata-rata harian pada investasi berjangka jangka waktu 12 bulan di bulan Januari 2013. e.
Rumus Bagi Hasil Investasi Berjangka:
Dana yang Didepositokan x Equivalent rate Tahunan 12
Bagi Hasil Investasi Berjangka 12 Bulan:
Rp. 25.000.000,- x 13,98% = Rp. 291.250,12 Jadi, bagi hasil yang diterima oleh Ibu Khonsa adalah sebesar Rp. 291.250,- namun karena bagi hasil lebih besar dari Rp. 240.000,- menurut Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 4 ayat (1) maka dikenakan pajak 10% atas bagi hasil tersebut. Jadi, bagi hasil Ibu Khonsa sebesar Rp. 291.250 – Rp. 29.125 = Rp. 261.525,- dan dibayarkan pada saat sesuai dengan tanggal buka investasi berjangka dan langsung masuk ke dalam rekening Ibu Khonsa.
84
Menurut pengakuan KJKS Berkah Madani penghitungan bagi hasil investasi berjangka berkah menggunakan metode Bagi Hasil Pendapatan (Revenue Sharing). Besar kecilnya bagi hasil sangat ditentukan oleh pendapatan yang diterima oleh KJKS Berkah Madani. KJKS Berkah Madani dalam memudahkan penghitungan bagi hasilnya maka dihitung menggunakan Equivalent rate Tahunan namun sebelum menghitung Equivalent rate Tahunan harus menghitung PYD (Pendapatan Yang Dibagikan,
digunakan
untuk
berapa
pendapatan
yang
akan
dibagihasilkan), Pendapatan, Pendapatan Bagi Hasil (digunakan untuk berapa pendapatan bagi hasil anggota). PYD, Pendapatan, Pendapatan Bagi Hasil sangat berpengaruh atas besar kecilnya bagi hasil yang diterima anggota. Dengan demikian, jika diurutkan untuk penghitungan bagi hasil investasi berjangka berkah, yang hitung lebih awal adalah: a.
PYD (Pendapatan Yang Dibagihasilkan)
b.
Pendapatan (pendapatan KJKS Berkah Madani)
c.
Pendapatan Bagi Hasil (bagi anggota), dan
d.
Equivalent rate Tahunan.
e.
Bagi Hasil yang diterima oleh anggota.
85
D.
Analisis Kesesuaian Penghitungan Bagi Hasil Investasi Berjangka Mudharabah di KJKS Berkah Madani Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 3 dan 15 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Koperasi Nomor 91 Tahun 2004 Menurut Fatwa DSN – MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, Fatwa DSN – MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah dan Keputusan Menteri
Koperasi
No.
91/Kep/M.KUKM/IX/2004
tentang
Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah telah sesuai dengan ekonomi syariah dalam penghitungan bagi hasil investasi berjangka. Kesesuaian penghitungan bagi
hasil
investasi berjangka
berkah
mudharabah KJKS Berkah Madani terhadap prinsip ekonomi syariah dapat dilihat pada tabel berikut:
86
Tabel 4.6 Perbandingan Bagi Hasil Investasi Berjangka KJKS Berkah Madani dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 3 dan 15 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Koperasi Nomor 91 Tahun 2004 Fatwa DSN-MUI dan No.
Aspek Perbedaan
Keputusan Menteri
KJKS Berkah Madani
Koperasi 1.
Akad
Mudharabah
Mudharabah
2.
Metode
Berdasarkan Revenue
Berdasarkan Bagi Hasil
Sharing
Pendapatan (Revenue Sharing)
3.
Konsep Dasar
Bagi Hasil
Bagi Hasil
Nisbah
Nisbah
Lembaga sebagai
Lembaga sebagai Mudharib
Mudharib dan Nasabah
dan Anggota sebagai
sebagai Shahibul Maal
Shahibul Maal
Nominal Investasi x Nisbah x PYD Total Investasi
Dana yang Didepositokan x ER Tahunan 12
Total Investasi x Pendapatan Total Penyaluran Dana
Total Dana Nasabah x Total Pendapatan
Operasional 4.
Pembagian Hasil Usaha
5.
6.
Status
Penghitungan Bagi Hasil
7.
PYD (Pendapatan
Total Pembiayaan yang Disalurkan
Yang Dibagihasilkan) 8.
Pendapatan Bagi Hasil + Margin Keuntungan + Pendapatan Sewa Ijarah
9.
Equivalent rate
10.
Waktu
Saldo Rata-rata Tertimbang x PYD Total Dana Pihak Ketiga
Bagi Hasil untuk Seluruh Nasabah per Produk Total Saldo Rata-rata per Produk X 100% X 365 31
Pendapatan Bagi Hasil x 365 x 100% Rata-rata Saldo Harian 30
Dibayarkan pada tanggal
Dibayarkan pada tanggal
87
Pembagian Hasil
buka investasi
buka investasi
Usaha Sumber: Diolah Sendiri
Beberapa aspek bagi hasil investasi berjangka yang sama antara Fatwa DSN-MUI dan Keputusan Menteri Koperasi dengan KJKS Berkah Madani, diantaranya: a.
Menggunakan akad mudharabah
b.
Menggunakan metode revenue sharing
c.
Konsep dasar berupa bagi hasil
d.
Pembagian hasil usaha menggunakan nisbah
e.
Rumus penghitungan PYD (Pendapatan Yang Dibagihasilkan), sebagai berikut: Total Investasi Total Penyaluran Dana
x Pendapatan
Total investasi merupakan seluruh total dana nasabah pada lembaga tersebut. Dan total penyaluran dana merupakan total pembiayaan yang disalurkan kepada anggota. f.
Waktu pembagian hasil usaha dibayarkan pada tanggal buka investasi. Sedangkan beberapa aspek bagi hasil investasi berjangka yang berbeda
antara prinsip ekonomi syariah dengan KJKS Berkah Madani, diantaranya:
88
a.
Rumus penghitungan bagi hasil
b.
Rumus penghitungan pendapatan
c.
Rumus penghitungan Equivalent rate Dengan
demikian,
kesesuaian
penghitungan
investasi
berjangka
mudharabah di KJKS Berkah Madani dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 3 dan 15 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Koperasi Nomor 91 Tahun 2004 ditemukan adanya beberapa persamaan dan perbedaan. Beberapa aspek yang sama yaitu; akad, metode, bagi hasil, nisbah, rumus PYD dan waktu pembagian hasil usaha. Dan, beberapa aspek yang berbeda yaitu; rumus bagi hasil, rumus pendapatan, dan rumus equivalent rate.
89
BAB V PENUTUP
A.
Kesimpulan Adapun kesimpulan berdasarkan penelitian di atas diantaranya adalah sebagai berikut: 1.
Konsep penghitungan bagi hasil investasi berjangka mudharabah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 3 dan 15 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Koperasi Nomor 91 Tahun 2004 menggunakan akad mudharabah dan metode revenue sharing.
2.
Penerapan penghitungan bagi hasil investasi berjangka mudharabah di KJKS Berkah Madani menggunakan akad mudharabah dan metode revenue sharing.
3.
Kesesuaian penerapan penghitungan bagi hasil investasi berjangka mudharabah di KJKS Berkah Madani terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 3 dan 15 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Koperasi Nomor 91 Tahun 2004 ditemukan persamaan akad dan rumus menghitung PYD (Pendapatan Yang Dibagihasilkan) dalam metode revenue sharing. Namun ditemukan perbedaan rumus menghitung bagi hasil, pendapatan dan Equivalent rate dalam metode revenue sharing.
90
B.
Saran 1.
Hukum, fatwa dan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-undang yang dibuat oleh DSN – MUI maupun pemerintah hendaknya selalu dijadikan landasan sehingga dalam melakukan operasionalnya tidak keluar dari hukum yang berlaku.
2.
Para Ulama hendaknya berpartisipasi dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Investasi Berjangka yang sesuai dengan prinsip syariah.
91
DAFTAR PUSTAKA
A-Qur’an Al-Karim. Antonio, M. Syafi’i. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002. Ascarya. Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta: RajaGrafindo, 2007. Ayub, Muhammad. Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009. Buchori, Nur. S. Koperasi Syariah, cet. I . Jawa Timur: Mashun, 2009. Budiyono, Amirullo Haris. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009). Djazuli dan Yadi Janwari. Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan), cet. I. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002. Faisal, Sanipah. Format-format Penelitian Sosial, cet. V, ed. 1. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001. Hasan, M. Ali. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat). Jakarta: Rajawali Pers, 2004. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi Kedua. Jakarta: PT Intermasa, 2003. Hosen, Muhammad Nadratuzzaman, dkk. Dasar-dasar Ekonomi Islam, cet. Pertama. Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2008. Ismail. Perbankan Syariah, cet. I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. Karim, Adiwarman. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, cet. III. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004. Karim, Adiwarman. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Keempat, cet. VIII. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
92
Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, cet. VI. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002. Lathif, Ah. Azharuddin. Fiqh Muamalat. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005. Lewis, Mervyn K. dan Latifa M. Algound. Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007. Muslehuddin, Muhammad. Sistem Perbankan dalam Islam. Penejemah Aswin Simamora. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994. Nazir, M. Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998. PINBUK. Pedoman Cara Pembentukan BMT Balai-Usaha Mandiri Terpadu. Jakarta: PINBUK, t.t. Rodoni, Ahmad. Investasi Syariah, cet, I. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009. Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran, volume 14. Jakarta: Lentera Hati, 2002. SM, Makhalul Ilmi. Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah, cet. I. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2002. Soekanto, Soerjono. Metodologi Penelitian. Jakarta: UI Press, 1986. Soemitra, Andri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, cet. I. Jakarta: Kencana, 2009. Suracmad, Winarno. Dasar dan Teknik Reseacrh. Bandung: CV. Tarsito, 1972. Sutedi, Adrian. Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007. Sutinah dan Bagong Suyanto. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan, cet. IV. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008. Wijaya, Syarif. Lembaga Keuangan dan Bank. Yogyakarta: BPFE, 2000. Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.
93
----------. Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. No. 17/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah. -----------. Undang-undang Republik Indonesia. No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. ----------. Undang-undang Republik Indonesia. No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. ----------. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. No. 91 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Laporan Penelitian Afrianti, Aan. “Strategi Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam Menekan Tingkat Non Performing Financing/NPF (Studi Kasus pada KJK Syariah ArRahmah Cinere)”. Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. Audiansyah, Mhd. Taqwa. “Pengaruh Equivalen Rate Terhadap Penghimpunan Tabungan Mudharabah Pada BTN Syariah Cabang”. Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008. Buchori, Nur S. dan Eliza Fitriah, “Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Penghimpunan Dana Bank Syariah (Studi Kasus Pada Produk Tabungan di BPR Syariah Kota Bekasi)”. Jurnal Maslahah. Volume 2 (Agustus2011). Fauzi, Ian Ahmad , “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Berkah Madani”. Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011. Ma’wa, Kaffi Wanatul, “Analisis Perbandingan Antara Koperasi Simpan Pinjam Dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil”. Jurnal Hukum Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya Malang, 2013. Internet Artikel diakses pada 3 Desember 2013 http://www.dinarnuurummah.com/haluanbmt-2020-tonggak-sejarah-perkembangan-bmt/ Artikel diakses pada 3 Desember 2013 http://www.solopos.com/2013/07/21/bmtaset-bmt-capai-rp15-triliun-428705 Artikel
diakses pada 9 Desember 2013 http://bmttumang.blogspot.com/2011/06/simpanan-mudharabah-berjangkadeposito.html
94
Artikel
diakses pada 9 Desember 2013 http://ekonbisyariah.blogspot.com/2009/07/bmt-lembaga-keuangan-mikrosyariah-yang.html
Artikel
diakses pada 9 Desember 2013 http://pesantrenonline.org/index.php/ekonomi-islam/704-profil-baitulmaal-wat-tamwil-bmt-daarul-quran.html
Artikel
diakses pada 9 Desember http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariahekonomi/13/12/02/mx653g-aset-bmt-ini-mencapai-rp-950-miliar
Artikel
diakses pada 1 Februari 2014 http://www.iaeipusat.org/article/perbankan/-deposito-syariah-karakteristik-dan-dayatariknya-?language=id
Artikel
diakses pada 1 Februari 2014 http://www.inkopsyahbmt.co.id/index.php?option=com_content&view=art icle&id=128:konsep-bagi-hasil-dalam-ekonomisyariah&catid=88&Itemid=659
Artikel
diakses pada 10 Februari 2014 http://konsultasi-hukumonline.com/2013/05/penerapan-prinsip-syariah-dalam-produk-perbankansyariah/
Statistik perbankan syariah Mei 2014, www.go.id, 2014.
2013
