BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam Pasal 11 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah”. Pajak terbukti memiliki pengaruh dalam penerimaan negara. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia selalu menaikkan target penerimaan dari sektor pajak dari tahun ke tahun. Pemerintah senantiasa melakukan perbaikan dan penyempurnaan peraturan-peraturan perpajakan atau yang biasa disebut sebagai reformasi pajak, yang merupakan salah satu upaya penting yang dilakukan untuk mencapai target penerimaan pajak. Akan tetapi, pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah masih belum optimal, data dari www.fiskal.depkeu.go.id yyang ang dipublikasikan salah satunya oleh data litbang OkeZone, menunjukkan tabel realiasi penerimaan pajak dalam empat tahun terakhir yang belum mencapai target sebagai berikut : Tabel.1.1.Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (dalam trilyun)
Tahun
2011
2012
Target 879 1.016 Realisasi 874 981 Pencapaian 99,4% 96,6% Sumber : Data Litbang OkeZone, Maret 2015
2013
2014
1.148 1.077 93,8%
1.246 1.143 91,7%
Pemerintah menyatakan terdapat banyak kendala dalam melakukan pemungutan pajak, salah satu penyebab utama target pajak tidak tercapai adalah faktor kepatuhan wajib pajak, termasuk pengusaha yang telah memiliki badan
1 http://digilib.mercubuana.ac.id/
2
usaha (Tempo.co, Jakarta, 2015).
Para pemilik usaha senantiasa berupaya
untuk mengurangi beban pajak. Ketidaksenangan membayar pajak ini dipengaruhi oleh sifat pajak yang tidak memberikan kontra prestasi secara langsung terhadap pembayar pajak. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak inilah yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoidance). Menurut Xynas (2011) dalam Budiman dan Setiono (2012), menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan usaha rekayasa transaksi perpajakan (tax tax affair affair) untuk mengurangi hutang pajak yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan atau Lawful), berbeda dengan penggelapan pajak ((Tax Lawful Tax Evasion) yang merupakan legal (Lawful), usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (Unlawful (Unlawful). Tujuan perusahaan melakukan aktivitas penghindaran pajak, adalah untuk mencapai keuntungan yang diperoleh berupa penghematan pajak sehingga jumlah kas yang dinikmati pemilik atau pemegang saham dalam perusahaan menjadi lebih besar (Chen et al., 2010 dalam Hidayanti, 2013 dalam Winarsih, Prasetyono dan Syam Kusufi, 2014). Persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik, di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara lain, karakter eksekutif, mekanisme good corporate governance, dan ukuran perusahaan. Eksekutif adalah pimpinan perusahaan (CEO, CFO, dan top executive yang lain) yang biasanya bertugas untuk mengambil setiap keputusan. Karakter
http://digilib.mercubuana.ac.id/
3
eksekutif atau perilaku pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan bisa bersifat risk-taking atau bersifat risk-averse tercermin pada besar-kecilnya risiko perusahaan (corporate risk) yang ada. Eksekutif yang memiliki karakter risk taker adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis, lebih berani memanfaatkan peluang yang ada sekalipun peluang tersebut memiliki risiko yang cukup tinggi termasuk lebih berani dalam melakukan aktivitas penghindaran pajak (tax avoidance), sedangkan eksekutif yang memiliki karakter risk averse adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai risiko sehingga dalam mengambil keputusan bisnis, eksekutif ini akan lebih memilih keputusan bisnis yang tidak mengakibatkan risiko besar dengan mempertimbangkan setiap peluang yang ada dan memilih peluang bisnis yang tidak akan menimbulkan risiko yang tinggi (MacCrimon & Wehrung, 1990; Lewellan, 2003 dalam Carolina, Natalia dan Debbianita, 2014). Terkait dengan hal tersebut, telah dilakukan penelitian sebelumnya, antara lain penelitian tentang pengaruh individu eksekutif terhadap penghindaran pajak tax avoidance) perusahaan (Dyreng at al., 2010 dalam Budiman dan Setiono, (tax 2012 dalam Dewi dan Jati, 2014). Penelitian tersebut ditujukan untuk menguji apakah individu Top Executive memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan, hasilnya diperoleh bahwa pimpinan perusahaan (Executive) secara individu memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan. Namun penelitian ini hanya mengidentifikasi pengaruh pimpinan perusahaan secara individu terhadap penghindaran pajak, belum memberikan
http://digilib.mercubuana.ac.id/
4
jawaban tentang individu dengan karakter atau perilaku yang seperti apa yang memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Good Corporate Governance (GCG) merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008 dalam Maharani dan Suardana, 2014). Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa mekanisme good corporate governance belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Proksi dari mekanisme good corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosentase komisaris independen dan kompetensi komite audit. Prosentase komisaris independen, adalah perbandingan jumlah anggota komisaris independen terhadap total anggota dewan komisaris, dan kompetensi komite audit adalah perbandingan jumlah komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan akutansi dengan total angota komite audit. Penelitian mengenai pengaruh mekanisme GCG yang diproksikan dengan prosentase komisaris independen dan kompetensi komite audit terhadap aktivitas penghindaran pajak, telah banyak dilakukan, namun hasil penelitian yang ada sangatlah bervariasi. Penelitian yang dilakukan Winata (2014), Winarsih, Prasetyono dan Syam Kusufi (2014), menunjukkan bahwa prosentase komisaris independen yang merupakan proksi dari GCG, berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) yang menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen yang merupakan proksi dari tata kelola perusahaan, tidak berpengaruh terhadap tax
http://digilib.mercubuana.ac.id/
5
avoidance. Selanjutnya adalah penelitian Maharani dan Suardana (2014), menunjukkan bahwa komite audit yang merupakan proksi dari GCG, berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, sedangkan Swingly dan Sukartha (2015), Winarsih, Prasetyono dan Syam Kusufi (2014) menunjukkan bahwa komite audit yang merupakan proksi dari GCG, tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance. Selanjutnya adalah ukuran perusahaan, yang juga menjadi salah satu faktor penentu dalam pengambilan tindakan tax avoidance. Ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, log size, dan sebagainya. Menurut Rego (2003) dalam Darmawan dan Sukartha (2014), semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks dan perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar untuk melakukan pengelolaan pajak. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan tax avoidance dari setiap transaksi. Penelitian mengenai hubungan antara penghindaran pajak (tax avoidance) dan ukuran perusahaan, telah banyak dilakukan, namun hasil penelitian yang ada sangatlah bervariasi, seperti yang telah dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015), Darmawan dan Sukartha (2014) hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak di suatu perusahaan, berbeda dengan hasil penelitian Dewi dan Jati (2014) yang
http://digilib.mercubuana.ac.id/
6
menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak di suatu perusahaan. Penelitian ini dimotivasi dengan maraknya kasus penghindaran pajak perusahaan manufaktur sektor real estate and property. Pada periode 2011-2012 terjadi booming real estate and property, namun penerimaan negara dari pajak real estate and property tak mengalami peningkatan. Berdasarkan uji silang data Real Estate Indonesia (REI) ada potensi pajak penghasilan (PPh) dari real estate and property sekitar tiga puluh triliun Rupiah, angka tersebut belum termasuk PPN, namun kenyataanya, setoran pajak dari sektor ini hanya sekitar sembilan triliun Rupiah. Oleh karena itulah sektor real estate and property merupakan salah satu sektor yang akan diperiksa secara lebih intensif oleh Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan Indonesia untuk meningkatkan pemasukan pajak (analysadaily.com, Januari 2014) Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan melakukan penelitian ini untuk menemukan bukti-bukti empiris mengenai pengaruh sifat risk taker eksekutif, prosentase komisaris independen, kompetensi komite audit dan ukuran perusahaan terhadap perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur sektor real estate and property, dengan judul KARAKTER
EKSEKUTIF,
MEKANISME
GCG
“PENGARUH
DAN
UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK” (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Real Estate and Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014).
http://digilib.mercubuana.ac.id/
7
B. Rumusan Masalah Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah eksekutif yang memiliki karakter risk taker berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan ? 2. Apakah mekanisme GCG yang diproksikan dengan prosentase komisaris independen berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan? 3. Apakah mekanisme GCG yang diproksikan dengan kompetensi komite audit berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan? 4. Apakah ukuran perusahaan (Firm Size) berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan ? C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian 1. Tujuan Penelitian : Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh karakter eksekutif, prosentase komisaris independen, kompetensi komite audit dan ukuran perusahaan terhadap perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. 2. Kontribusi Penelitian: a. Kontribusi Praktik Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam hubungan karakter eksekutif, prosentase komisaris independen, kompetensi komite audit dan ukuran perusahaan terhadap
http://digilib.mercubuana.ac.id/
8
penghindaran pajak, selain harapan bahwa dapat dijadikan sebagai masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, menambah pustaka di bidang keuangan dan dijadikan pedoman bagi penelitian berikutnya. Bagi Peneliti sendiri, penelitian ini merupakan sarana untuk memperluas pengetahuan dan pendalaman ilmu yang dipelajari selama berkuliah di Universitas Mercu Buana, khususnya yang berhubungan dengan penelitian ini b. Kontribusi Kebijakan Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi terutama bagi eksekutif perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait penghindaran pajak dan memberikan masukan bagi kebijakan pemerintah atas mekanisme GCG perusahaan maupun kebijakan dalam perpajakan yang dapat mengurangi praktik penghindaran pajak perusahaan.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
