2. PERSYARATAN UNTUK PENGKAJIAN KESELAMATAN DALAM PROSES PERIJINAN REAKTOR RISET
KRITERIA DAN TANGGUNG-JAWAB PENGKAJIAN 201. Untuk suatu reaktor riset yang akan dibangun (atau mengalami suatu modifikasi yang signifikan), jaminan yang cukup atas keselamatan fasilitas harus diberikan ke populasi di sekitar lokasi di mana fasilitas beroperasi. Jaminan ini datang dari pemerintah, yang memastikan bahwa suatu undangundang yang tepat dan dasar pengaturan untuk mengevaluasi implikasi keselamatan dari proyek telah tersedia. Dasar pengaturan ini harus mencakup penetapan suatu badan pengatur yang mandiri. Dokumen IAEA berjudul The Code on Safety of Nuclear Research Reactors: Design (Safety Series No. 35-S1), dan The Code on the Safety of Nuclear Research Reactors: Operation (Safety Series No. 35-S2) menetapkan persyaratan umum suatu kerangka dari sistem yang diperlukan untuk memastikan keselamatan yang dimaksud, termasuk proses perijinan1. 202. Badan pengatur harus secara efektif tidak terikat pada organisasi pengoperasi. Untuk dapat efektif, badan pengatur harus dilengkapi dengan kedudukan, otoritas yang sah berdasarkan undang-undang dan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan bahwa badan pengatur dapat memenuhi tanggung jawab dan fungsinya. Kedudukan kuat tersebut pada umumnya meliputi kemampuan untuk mengatur proyek reaktor riset melalui pemberian lisensi dan pemeriksaan terhadap kinerja dan kebersesuaian. 203. Tujuan dari badan pengatur adalah untuk memastikan bahwa masyarakat, lingkungan dan staf pengoperasi dilindungi dari akibat yang tidak baik yang mungkin timbul dari suatu proyek reaktor riset tersebut. Untuk memenuhi ini, badan pengatur harus menetapkan kebijakan keselamatan, prinsip, panduan, kriteria dan peraturan sebagai dasar tindakan pengaturan yang dilaksanakan. Badan pengatur juga harus melakukan tinjauan ulang dan pengkajian terhadap informasi keselamatan yang disampaikan oleh pemohon lisensi, serta mengurus peraturan yang relevan (misalnya dengan mengeluarkan, mengamandir atau menarik kembali lisensi atau kondisi pemberian lisensi), termasuk menyelesaikan pemenuhan inspeksi dan audit, mengambil tindakan penegakan dan menyediakan informasi bagi badan lain atau bagi publik, jika diperlukan. 204. Sekalipun ada tanggung jawab pada badan pengatur seperti di atas, tanggung jawab untuk keselamatan fasilitas dan untuk menunjukkan tingkat keselamatan yang memadai harus tetap terletak di tangan organisasi pengoperasi, bukan badan pengatur. Panduan lebih lanjut tentang pengembangan badan pengatur untuk instalasi daya nuklir telah disiapkan dalam bentuk Safety Series No. 50-C-G (Rev. 1), Code on the Safety of 1
Panduan lebih lanjut tentang pengembangan badan pengatur untuk instalasi daya nuklir telah diberikan dalam Safety Series No. 50-C-G (Rev.1), Code on the Safety of Nuclear Power Plants: Governmental Organization. Panduan tersebut dapat diadaptasi untuk reaktor riset.
5
Nuclear Power Plants: Governmental Organization. Panduan ini harus diadaptasi untuk aplikasi ke reaktor riset. 205. Salah satu cara organisasi pengoperasi menunjukkan bahwa fasilitas telah memenuhi tingkat keselamatan yang cukup adalah melalui informasi di dalam LAK. Informasi tersebut juga menjadi dasar yang utama untuk keputusan pengaturan atas perijinan fasilitas nuklir dan persyaratan pemeriksaan fasilitas. 206. Proses perijinan mungkin bervariasi diantara negara anggota, tetapi dalam semua kasus, proses tersebut mengikuti langkah-langkah yang dibahas di bagian ini. Pengendalian atas keselamatan nuklir dilaksanakan terutama melalui pengeluaran lisensi yang memberi hak, di dalam tahapan-tahapan, pengembangan proyek reaktor riset pada pemegang lisensi. Oleh karena itu, tugas utama dari badan pengatur adalah untuk menentukan ya atau tidaknya persetujuan aplikasi untuk suatu lisensi atas dasar penilaian dan tinjauan ulang terhadap proposal yang diajukan oleh organisasi pengoperasi. 207. Isi dari proposal dapat bervariasi antar negara anggota, tergantung pada sistem perundang-undangan dan sistem pengaturan masing-masing negara. Bagaimanapun, persyaratan dan prinsip umum perlu mengikuti panduan yang disusun oleh IAEA di dokumen Safety Guide ini2, Mengingat fakta bahwa kedalaman tentang segala informasi yang disiapkan dalam bentuk pendukung dari suatu aplikasi lisensi harus setaraf dengan risiko potensial fasilitas dalam pembahasan dan langkah tertentu dalam proses perijinan. 208. Langkah-Langkah yang utama dari proses perijinan tersebut harus meliputi peraturan tentang: -
Tapak; Desain dan konstruksi; Komisioning; Operasi, termasuk pemanfaatan dan modifikasi3; Dekomisioning.
209. Perijinan adalah suatu proses yang berkelanjutan, mulai dari langkahlangkah perencanaan lokasi dan studi kelayakan dan berkelanjutan sampai mencakup dekomisioning fasilitas reaktor tersebut. Sementara langkahlangkah perijinan dan prosedur berbeda antar negara anggota, tindakan perijinan formal yang pertama adalah persetujuan terhadap konsep keselamatan dan desain dan pemberian lisensi konstruksi. Dalam beberapa hal, hanya satu lisensi (lisensi tunggal) dikeluarkan untuk satu proyek, tetapi beberapa kondisi melekat pada pemberian lisensi tersebut untuk mengendalikan tahap-tahap kegiatan yang berurutan. Walaupun adanya perbedaan di berbagai negara, pengemukaan keselamatan nuklir secara 2
Untuk panduan lebih lanjut topik ini dapat dilihat pada Safety Standard No. 50-C-G (Rev. 1) dan Safety Guides 50-SGG2, 50-SG-G3 dan 50-SG-G8. 3 Meskipun pemanfaatan dan modifikasi reaktor riset adalah proses yang mencakup kegiatan yang umumnya termasuk dalam operasi (Safety Series No. 35-S2, par. 1201-1210 dan 1301-1305), keduanya dapat dipertimbangkan sebagai tahap terpisah dalam suatu proses perijinan karena implikasi keselamatannya mengharuskan kegiatan tinjauan ulang dan pengkajian yang berulang semasa hidup reaktor (lihat par. 233-236 Safety Guides ini)
6
rinci, termasuk analisis keselamatan yang memadai, harus disampaikan oleh organisasi pengoperasi, dan harus ditinjau ulang dan dikaji oleh badan pengatur sebelum badan pengatur memberikan otorisasi kelanjutan proyek pada langkah berikutnya.
Organisasi Pengoperasi 210. Organisasi pengoperasi mempunyai keseluruhan tanggung jawab untuk memastikan keselamatan pada semua tahap kegiatan proyek (yang tertera pada par. 208) sepanjang hidup fasilitas tersebut. Pemenuhan persyaratan yang dikenakan oleh badan pengatur haruslah tidak membebaskan organisasi pengoperasi dari keharusan fundamental untuk memastikan perlindungan personil di fasilitas, masyarakat dan lingkungan. Organisasi pengoperasi harus mempertunjukkan kepada badan pengatur bahwa tanggung jawab ini akan dilaksanakan. 211. Organisasi pengoperasi harus menyerahkan informasi yang diminta kepada badan pengatur dalam waktu yang tepat. Hal itu adalah tanggung jawab dari organisasi pengoperasi untuk mengatur dengan penjual (vendors) untuk memastikan ketersediaan informasi tersebut. Hal itu juga menjadi tanggung jawab dari organisasi pengoperasi untuk menyediakan informasi baru dan perubahan informasi yang disampaikan sebelumnya kepada badan pengatur. 212. Format dan isi dari dokumen yang disampaikan oleh organisasi pengoperasi untuk mendukung suatu aplikasi lisensi harus didasarkan pada informasi yang diperkenalkan di Safety Guide ini. Bagaimanapun, badan pengatur dapat meminta informasi tambahan, tergantung pada praktek pengaturan di negara anggota itu. 213. Tinjauan ulang dan pengkajian informasi oleh badan pengatur adalah suatu proses yang berlanjut. Bagian-bagian dalam LAK atau dokumen lain harus disampaikan pada badan pengatur pada tahap awal, sesuai dengan agenda program yang disepakati (lihat par. 222). Pendekatan ini akan mengijinkan suatu prosedur persetujuan dan penilaian yang sistematis dan akan mencegah keterlambatan yang tak perlu di proses perijinan.
Badan Pengatur 214. Badan pengatur harus bertanggung jawab terutama untuk menentukan bahwa reaktor riset yang diusulkan dapat diletakkan, dibangun, dikommisioning, dioperasikan, digunakan, didekomisioning dan dimodifikasi tanpa menimbulkan risiko radiologis bagi personil lokasi, masyarakat dan lingkungan. Dalam hubungan dengan ini, badan pengatur harus: (a). Memperoleh pemahaman dari desain reaktor, konsep keselamatan yang menjadi daLAK desain, program jaminan kualitas dan prinsip operasi yang diusulkan oleh organisasi pengoperasi.
7
(b). Melaksanakan tinjauan ulang dan pengkajian penyampaian dokumen teknis oleh organisasi pengoperasi. Tinjauan ulang dan pengkajian ini bermula dari suatu survei menyeluruh dari reaktor hingga ke tinjauan ulang dan pengkajian yang mendalam terhadap masing-masing rancangan sistem, struktur dan komponen dan perilakunya selama operasi normal, kondisi kecelakaan yang diperkirakan dan kondisi kecelakaan. (c). Mensyaratjan, jika perlu, modifikasi atas materi yang disebutkan di (a) dan (b).
215. Landasan utama untuk tinjauan ulang dan pengkajian aspek keselamatan nuklir dari reaktor yang diusulkan adalah informasi yang dimasukkan di LAK yang disampaikan oleh organisasi pengoperasi. Badan pengatur harus membuat suatu penentuan mengenai hal-hal berikut: -
-
-
Apakah organisasi pengoperasi telah menyajikan informasi cukup dan diperlukan untuk tujuan dan lingkup dari tinjauan ulang dan pengkajian (par. 401); Apakah informasi tersebut sesuai dengan atau memenuhi persyaratan dari semua aspek pengaturan dan aturan yang diterapkan; Apakah informasi tersebut akurat; ini mungkin dilaksanakan dengan cek yang mandiri terhadap desain, mencakup kalkulasi, dan dengan pemeriksaan terhadap program dan fasilitas yang ada (yaitu jaminan kualitas); Apakah solusi teknis, khususnya solusi yang merupakan terobosan baru, adalah layak dan mampu mencapai saLAKan desain keselamatan nuklir.
216. Bekerjasama dengan organisasi pengoperasi, badan pengatur harus menetapkan pada tahap awal suatu jadwal untuk penyampaian dokumen sebagai pendukung dari aplikasi lisensi (par. 222). Badan pengatur harus menyiapkan suatu program acara tinjauan ulang dan pengkajian yang sesuai dengan langkah-langkah proses perijinan (par. 402-407). Badan pengatur harus mengikuti sedekat mungkin pengembangan fasilitas reaktor, dari tahap pemilihan lokasi hingga desain, konstruksi, komisioning, operasi dan, jika diperlukan, modifikasi dari fasilitas itu.
Kriteria Penerimaan 217. Masing-masing negara anggota IAEA perlu mengembangkan cara pendekatan kriteria penerimaan mereka sendiri. Hal ini pada umumnya tergantung pada peraturan dan perundang-undangan di masing-masing negara tersebut. Dalam beberapa hal, ini dapat meliputi kriteria ataupun saLAKan keselamatan yang diberikan secara kuantitatif, sedangkan dalam kasus yang lain mungkin saja terbatas pada tujuan keberhasilan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dengan dasar hukum atau yang disetujui
8
diantara organisasi pengoperasi dan badan pengatur. Di dalam kasus yang manapun, kriteria penerimaan harus menunjukkan aplikasi prinsip untuk operasi dan desain yang aman sesuai dengan yang dimuat di IAEA Saefty Standards. Prinsip-prinsip tersebut meliputi tujuan proteksi radiasi sebagai dinyatakan di par. 202 dan 203 dari Safety Series No. 35-S1 dan 35-S2, yang mengacu pada IAEA Basic Standards for Radiation Protection and Recommendation of International Commission for Radiation Protection4. 218. Jika organisasi pengoperasi dan badan pengatur mengembangkan kriteria penerimaan untuk mencerminkan filosofi masing-masing, kumpulan kriteria penerimaan yang disetujui oleh kedua organisasi tersebut harus memuaskan badan pengatur. 219. Kriteria penerimaan harus dinyatakan baik untuk kondisi operasi normal maupun kondisi kecelakaan yang dipertimbangkan dalam desain fasilitas. Kriteria penerimaan seperti itu akan bervariasi antar negara anggota; pertimbangan yang dapat dicakup dalam kriteria tersebut adalah: (a) Kriteria radiologi, seperti: -
-
Tingkat ALARA; Dosis limit (atau target) untuk staf di fasilitas, termasuk para eksperimentalis, para pekerja di lokasi reaktor dan masyarakat umum; Batas pnglepaskan ke lingkungan; dan Kriteria risiko (di mana bisa diterapkan).
(b) Kriteria kinerja, mencakup: -
Batas kerusakan kelongsong bahan bakar; Batas kerusakan perpipaan sistem pendingin primer; Batas kerusakan sistem pengungkung; Penjagaan pendinginan teras; dan Frekwensi limit untuk kejadian operasi diperkirakan dan untuk kondisi-kondisi kecelakaan tertentu, termasuk frekuensi limit kerusakan kelongsong bahan bakar signifikan.
PERSYARATAN INFORMASI DALAM TAHAPAN PROSES PERIJINAN 220. Organisasi pengoperasi harus menyediakan bagi badan pengatur adalah semua informasi yang relevan tentang dasar pendekatam keselamatan fasilitas itu. Cara bagaimana informasi ini diminta, disiapkan dan disampaikan untuk dikajin berbeda antar negara anggota. Bagaimanapun, pada umumnya informasi dimasukkan di LAK; hal itu diuraikan secara komprehensif di Catatan Tambahan dari Safety Guides ini. Bimbingan 4
Lihat dokumen Basic Safety Standards for Radiation Protection, 1982 edition, IAEA Safety Series No. 9 dan the 1990 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, Publication 60, Pergamom Press (1991), untuk proteksi radiasi. Lihat pula Basic Safety Principles for Nuclear Power Plants, IAEA Safety Series No. 75-INSAG-3, untuk tujuan keselamatan teknis.(Lihat daftar Publikasi di akhir dokumen ini)
9
untuk persiapan dan penampilan LAK dispesifikkan di dalam Bab 3 dan bimbingan untuk penilaian dan tinjauan ulang nya disampaikan dalam Bab 4. Paragraf yang berikut menyediakan suatu ringkasan informasi yang secara normal diperlukan untuk masing-masing langkah-langkah dari proses perijinan. Permintaan berurutan tentang informasi tersebut dapat mendorong ke arah rentetan pembaharuan, dengan masing-masing versi laporan yang sesuai dengan langkah tertentu di proses perijinan, seperti digambarkan di par. 209. 221. Pembuatan dokumen LAK perlu dimulai sedini mungkin di awal proyek untuk mengijinkan perancang memperoleh manfaat yang maksimum dari analisis keselamatan, begitu juga untuk mengijinkan badan pengatur untuk mengenal lebih baik desain dan keselamatan dari reaktor itu. Jumlah informasi yang disajikan di LAK, pada masing-masing tahap, harus cukup untuk mengijinkan baik organisasi pengoperasi dan badan pengatur untuk membuat suatu keputusan atas kemamputerimaan reaktor pada tahap tersebut.
Jadwal penyampaian informasi 222. Jadwal yang menandai adanya jangka waktu tertentu untuk penyusunan masing-masing bab dalam LAK harus disiapkan. Karena persetujuan dari satu tahap pada umumnya dipersyaratkan sebelum tahap yang berikutnya dimulai, maka sangat penting bahwa LAK harus telah tersedia untuk tinjauan ulang dan pengkajian pada jadwal waktu yang telah disetujui oleh badan pengatur. Beberapa perkiraan tentang ukuran dan lingkup dari analisis harus disampaikan ke asesor. Di dalam jangka waktu tersebut, harus dialokasikan periode yang layak untuk masing-masing tahap pengkajian sedemikian sehingga masing-masing tahap dapat diselesaikan sebelum dimulainya tahap yang berikutnya (lihat par. 402 dan 403). Tapak 223. Walaupun persetujuan tapak bukanlah suatu langkah perijinan yang formal dalam beberapa negara anggota, organisasi pengoperasi harus diminta, pada tahap ini atau paling tidak sebelum menerima persetujuan untuk meneruskan konstruksi, menyediakan informasi yang cukup untuk menunjukkan kepada badan pengatur bahwa tapak yang diusulkan adalah tepat untuk jenis dan desain reactor riset yang diusulkan. Berbagai kesulitan mendaLAK yang mungkin timbul dan harus dipecahkan sepanjang urutan tahap proses perijinan harus diidentifikasi. Informasi tentang tapak sendiri dan informasi awal tentang reaktor serta interaksinya dengan tapak harus disajikan. Sebagai tambahan, suatu pernyataan awal dari potensi dampak radiology terhadap personil di lokasi, populasi di lingkungan sekitar dan dengan lingkungan harus diberikan.
10
Desain dan konstruksi 224. Untuk memperoleh lisensi konstruksi atau suatu persetujuan untuk memulai konstruksi, organisasi pengoperasi harus menyerahkan informasi yang menunjukkan bahwa desain akan menghasilkan fasilitas yang aman dan konstruksi akan mencapai tujuan desain tersebut. Informasi harus berisi suatu uraian tentang rancangan reaktor dan system proses dan keselamatan yang berhubungan, harus menyajikan hasil analisis keselamatan yang mempertunjukkan ketercukupan dari desain struktur, system dan komponen yang terkait dengan keselamatan. Informasi ini harus disampaikan dalam wujud suatu LAK, yang mungkin adalah laporan awal dan dapat diperbaharui selam proyek berjalan. 225. Aspek desain yang harus disampaikan pada badan pengatur sebelum desain diselesaikan harus diidentifikasi supaya aktivitas dapat berjalan mulus sementara reaktor sedang dalam pembangunan. Informasi harus diperbaharui dan disampaikan pada badan pengatur ketika desain rinci dan konstruksi dari reaktor berjalan. Dalam beberapa hal, versi dokumen terrevisi akan cukup; dalam kasus yang lain, lampiran teknis mungkin lebih sesuai. 226. LAK adalah dokumen yang utama yang disajikan pada tahap ini untuk tinjauan ulang dan pengkajian oleh badan pengatur, yang akan memberi otorisasi kelanjutan tahap konstruksi dan desain rinci. 227. Interaksi antara organisasi pengoperasi dan badan pengatur harus intensif pada langkah ini. Badan pengatur melaksanakan inspeksi aktivitas desain dan konstruksi untuk mengkonfirmasikan bahwa tujuan yang dinyatakan di LAK telah dipenuhi dan sistem manajemen, seperti program QA, dilaksanakan secara efektif.
Komisioning 227. Ketika aktivitas konstruksi mencapai tingkat lanjut tertentu, informasi yang dimasukkan di LAK harus diperbaharui agar organisasi pengoperasi memperoleh otorisasi untuk komisioning. Informasi yang disebut di par. 224-227 harus diperbaharui dan disampaikan pada badan pengatur. Informasi tersebut akan menjadi landasan untuk persetujuan dimulainya komisioning. 228. LAK yang diperbaharui dan diperbaiki kembali harus mencakup program komisioning dan mempertunjukkan ketercukupannya (lihat Safety Series No. 35-S2, par. 801-809). Desain akhir reactor yang sesuai dengan yang akan dibangun ('as-Built'), analisis kecelakaan yang dipostulasikan dan kemampuan dari sistem keselamatan untuk membatasi konsekuensi kecelakaan yang dipostulasikan harus juga didokumentasikan secara penuh di dalam dokumen LAK versi yang disebut di atas.
11
Operasi 229. Dalam aplikasi untuk lisensi operasi, organisasi pengoperasi harus menyerahkan semua informasi yang disebut di bagian yang terdahulu. Sebagai tambahan, badan pengoperasi juga harus menyerahkan informasi yang berhubungan secara khusus dengan operasi reaktor, seperti diminta dalam Safety Series No. 35-S2. 230. Versi akhir LAK harus disiapkan pada tahap ini. Hasil dari program komisioning harus dimasukkan dan dikaji untuk menunjukkan bahwa sasaran desain telah dicapai. 231. Dari waktu ke waktu, tinjauan ulang terhadap tindakan keselamatan dalam pengoperasian fasilitas harus dikerjakan. Untuk tinjauan ulang ini, suatu perbandingan dari LAK yang ada dengan pengalaman operasi harus dibuat, termasuk kecelakaan, informasi radiologi, modifikasi, eksperimen dan aspek lain dari operasi tersebut. Jika diperlukan, sebagai hasil tinjauan ulang tersebut, organisasi pengoperasi harus menyerah pada badan pengatur suatu permintaan untuk perubahan lisensi itu. Permintaan ini dapat mencakup revisi LAK.
Pemanfaatan dan modifikasi 232. Organisasi pengoperasi harus menyerah pada badan pengatur informasi tentang eksperimen dan modifikasi yang mungkin memberi dampak pada keselamatan reactor untuk tinjauan ulang dan pengkajian. Persyaratan penyampaian yang spesifik akan bergantung pada signifikansi keselamatan dari eksperimen dan modifikasi tersebut. Persyaratan ini diuraikan di dalam Safety Series No. 35-S2. Panduan khusus pengembangan prosedur yang sesuai untuk kendali dari eksperimen dan modifikasi disiapkan dalam bentuk Safety Series No. 35-G2. 233. Eksperimen dan modifikasi yang mempunyai arti penting pada keselamatan harus diperlakukan setara dengan prosedur yang diterapkan pada reaktornya sendiri, baik untuk desain, konstruksi, komisioning dan analisis keselamatan. Oleh karena itu, organisasi pengoperasi harus menyiapkan suatu laporan analisis keselamatan yang khusus (untuk suatu maksud) atau harus meninjau kembali bab yang sesuai dari LAK yang ada dan menyerahkannya kepada badan pengatur untuk tinjauan ulang dan penilaian. 234. Analisis keselamatan dari suatu eksperimen atau modifikasi dengan pengaruh pada aspek keselamatan yang signifikan perlu untuk dilakukan dalam tahapan-tahapan yang dapat terdiri dari: (1) (2) (3) (4) (5)
desain dan pengadaan; pembongkaran; instalasi dari modifikasi; pemasangan kembali; pengujian;
12
(6) komisioning; dan (7) validasi desain. Aspek keselamatan dari tiap tahap proyek harus diteliti. Informasi yang disampaikan pada badan pengatur dapat diatur menurut tahap dari proyek itu. 235. Badan pengatur harus meninjau ulang dan mengkaji informasi yang disampaikan terhadap criteria penerimaan yang relevan, yang disetujui oleh organisasi pengoperasi dan badan pengatur selama tahap desain. Perlu dicatat bahwa LAK menyediakan batasan-batasan dari kondisi-kondisi dan batas operasional yang telah ditunjukkan aman, dan eksperimen dan modifikasi apapun akan jatuh pada batasan-batasan ini. Komisioning dari eksperimen atau fasilitas yang dimodifikasi harus berlangsung dan menunjukkan pemenuhan sasaran yang dimuat di LAK. Sebagai Tambahan, jika perubahan LAK harus dibuat, maka diperlukan untuk menunjukkan bahwa analisis awal masih berlaku.
Dekomisioning 236. Dekomisioning suatu fasilitas reaktor riset harus memerlukan persetujuan oleh badan pengatur. Persyaratan rinci untuk hal ini dapat ditemukan di Safety Series No. 35-S2, par. 1901-1905. Dokumentasi5 harus dipesyaratkan untuk menguraikan proses dekomisioning dan untuk menunjukkan bahwa risiko radiologist yang tersisa, bila ada, di tapak yang terdahulu akan minimal, bahwa semua limbah radioaktif yang dihasilkan akan ditangani dengan baik, dan risiko manapun yang berhubungan dengan proses dekomisioning telah cukup diteliti dan dikaji. Detil lebih lanjut disiapkan dalam bentuk dokumen Safety Series lain yang relevan6. 237. Pada beberapa titik di dalam proses dekomisioning (misalnya, setelah pemindahan semua bahan bakar dari lokasi), LAK dapat tidak lagi menjadi suatu dokumen kerja yang utama. Jika diminta badan pengatur, suatu laporan dekomisioning harus disiapkan.
5
Dokumentasi ini diperlukan ketika dimulai proses dekomisioning. Pada tahap sangat awal, informasi tentang dekomisioning diminta dimasukkan dalam LAK (lihat par. A.1901-A.1903 Lampiran) 6 lihat publikasi IAEA Radioactive Waste Saefty Standards (RADWASS) Programme
13
