Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir, 5 – 6 Agustus 2009
KETENTUAN KESELAMATAN DEKOMISIONG REAKTOR NUKLIR1 Dewi Prima Meiliasari, Zulfiandri, dan Taruniyati Handayani Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir Badan Pengawas Tenaga Nuklir ABSTRAK. KETENTUAN KESELAMATAN DEKOMISIONING REAKTOR NUKLIR. Pada saat ini semua reaktor di Indonesia telah memasuki tahap operasi. Reaktor Kartini yang mulai dioperasikan tahun 1979, RSG GA Siwabessy di Serpong tahun 1987, dan reaktor Triga 2000 di Bandung, yang telah ditingkatkan dayanya menjadi 2 MW tahun 2000, cepat atau lambat akan memasuki tahap pemadaman permanen, sebelum akhirnya memasuki tahap dekomisioning. Untuk melaksanakan dekomisioning, pengusaha instalasi nuklir (PIN) harus memiliki izin dekomisioning. Izin dekomisioning didapatkan setelah Kepala BAPETEN menyetujui permohonan izin dekomisioning yang disampaikan PIN dengan disertai dokumen pendukung teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BAPETEN No. 4 Tahun 2009 tentang Dekomisioning Reaktor Nuklir. Peraturan tersebut mengatur semua tahapan dekomisioning untuk reaktor nuklir, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, sampai penyelesaian dekomisioning. Peraturan tersebut juga memberikan panduan bagi PIN untuk menyusun program dekomisioning. Dengan mematuhi Peraturan tersebut, diharapkan PIN dan pihakpihak lain mampu menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dan masyarakat, serta melindungi lingkungan hidup di sekitarnya. Kata Kunci: dekomisioning, reaktor nuklir, dan keselamatan ABSTRACT SAFETY REQUIREMENTS FOR DECOMMISSIONING OF NUCLEAR REACTORS. All nonpower reactors in Indonesia have entered an operation phase. Reactor Kartini, which started its operation in 1979, RSG GA SIWABESSY in Serpong in 1987, and reactor Triga 2000 in Bandung, which was upgraded into 2 MW in 2000, will eventually enter the phase of permanent shutdown, before finally entering the decommissioning phase. To conduct the decommissioning activities, an operating organization shall have a decommissioning license. The decommissioning license is obtained after BAPETEN approves the decommissioning application letter submitted by the operating organization, along with the technical supporting documents, as stated in BAPETEN Chairman Regulation No. 4 of 2009 on the Decommissioning of Nuclear Reactors. The Regulation has stipulated all stages of decommissioning, from the planning, implementation, to completion of decommissioning. The Regulation also provides the guidance for operating organizations to establish a decommissioning program. By following this Regulation, it is expected that operating organizations and related parties can ensure the safety and health of the workers and public, and the protection of the environment. Keywords: decommissioning, nuclear reactors, and safety 11
Disampaikan pada Seminar Keselamatan Nuklir, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Jakarta, 56 Agustus 2009. 176
Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir, 5 – 6 Agustus 2009
itu BAPETEN mengeluarkan Peraturan
BAB I PENDAHULUAN
Kepala BAPETEN No. 4 Tahun 2009
Latar Belakang
tentang Dekomisioning Reaktor Nuklir,
Pada saat ini semua reaktor di
sebagai ketentuan keselamatan yang
Indonesia telah memasuki tahap operasi.
harus dipenuhi pengusaha instalasi nuklir
Reaktor Kartini yang mulai dioperasikan
(PIN) dan pihakpihak lain yang terkait
tahun 1979 berdaya 100 KW memiliki
dalam melaksanakan dekomisioning
fasilitas reaktor jenis Triga Mark II yang
reaktor nuklir.
berfungsi untuk penelitian, pelatihan dan
Masalah
produksi isotop. Demikian juga RSG GA
Halhal yang harus diperhatikan
Siwabessy di Serpong yang mulai
terkait dengan kegiatan dekomisioning
dioperasikan tahun 1987, mempunyai
adalah:
daya 30 MW dan merupakan reaktor riset
1.
jenis MTR (Material Testing Reactor)
adakah peraturan khusus mengenai dekomisioning reaktor nuklir;
yang berfungsi untuk penelitian, produksi
2.
isotop, uji material dan pelatihan. Reaktor
bila reaktor berhenti beroperasi dan akan dekomisioning, apakah yang
yang lain adalah reaktor Triga 2000 di
harus dilakukan oleh PIN;
Bandung, yang telah ditingkatkan
3.
dayanya menjadi 2 MW pada tahun 2000,
hal apa sajakah yang harus dipenuhi oleh PIN dalam mengajukan
berfungsi untuk produksi isotop. Reaktor
permohonan izin dekomisioning;
reaktor tersebut cepat atau lambat akan
4.
memasuki tahap pemadaman permanen,
tahapantahapan apakah yang harus dilalui PIN dalam mendapatkan izin
sebelum akhirnya memasuki tahap
dekomisioning.
dekomisioning.
BAB II METODOLOGI
Tujuan Penulisan BAPETEN sebagai badan
Makalah ini disusun dengan
pengawas, berwenang untuk melakukan
metode deskriptif melalui studi pustaka
pengawasan terhadap proses dan kegiatan
dengan tahapan langkah meliputi
dekomisioning di instalasi nuklir, agar
pengumpulan literatur standar dan
selalu terjamin keselamatan bagi para
peraturan perundangundangan yang
pekerja, masyarakat dan perlindungan
terkait,
terhadap lingkungan hidup. Oleh karena 177
pengumpulan
informasi
Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir, 5 – 6 Agustus 2009
pendukung, analisis, serta penyusunan
dekontaminasi, dan pengamanan
laporan.
akhir. Definisi dekomisioning dalam
BAB III
UndangUndang Ketenaganukliran dan
TEORI
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Yang dimaksud dengan Dekomisioning
tentang Perizinan Reaktor Nuklir tidak
dalam Pasal 1 angka 14 UndangUndang
berlaku untuk dekomisioning instalasi
No. 10 Tahun 1997 tentang
nuklir non reaktor (INNR), definisi
Ketenaganukliran adalah
dekomisioning untuk instalasi nuklir non reaktor, didefinisikan tersendiri dalam
Suatu kegiatan untuk menghentikan
Pasal 1 angka 8 Peraturan Kepala
beroperasinya reaktor nuklir secara
BAPETEN No.11 Tahun 2007 tentang
tetap, antara lain, dilakukan
Ketentuan Keselamatan Instalasi Nuklir
pemindahan bahan bakar nuklir dari
Non Reaktor, yang berbunyi:
teras reaktor, pembongkaran komponen reaktor, dekontaminasi,
Dekomisioning INNR adalah kegiatan
dan pengamanan akhir.
untuk menghentikan beroperasinya INNR secara tetap, antara lain
Definisi yang sama juga
dilakukan pemindahan bahan nuklir,
tercantum dalam Pasal 1 angka 12
pengukuran paparan radiasi dan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
tingkat kontaminasi, dekontaminasi,
No.43 Tahun 2006 tentang Perizinan
pembongkaran komponen, dan
Reaktor Nuklir,
pengamanan akhir.
Dekomisioning adalah suatu kegiatan
Namun istilah penghentian
untuk menghentikan beroperasinya
beroperasi secara tetap yang dipakai
reaktor nuklir secara tetap, antara
untuk instalasi nuklir dengan istilah yang
lain dilakukan pemindahan bahan
dipakai fasilitas radiasi dan zat radioaktif
bakar nuklir dari teras reaktor nuklir,
berbeda. Hal ini terlihat dalam Pasal 1
pembongkaran komponen reaktor,
angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.29 Tahun 2008 tentang
178
Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir, 5 – 6 Agustus 2009
Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi
Izin dekomisioning didapatkan
Pengion Dan Bahan Nuklir yang
apabila PIN mengajukan permohonan
menggunakan istilah penutupan,
izin dekomisioning kepada Kepala BAPETEN dengan melampirkan
Penutupan adalah proses penghentian
dokumen persyaratan administrasi dan
kegiatan Pemanfaatan zat radioaktif
dokumen persyaratan teknis.2 Dokumen
secara permanen.
persyaratan teknis yang diajukan pada saat melakukan permohonan izin
Perbedaan istilah di atas karena untuk
definisi
Peraturan Kepala BAPETEN No.4 Tahun
dekomisioning dalam UndangUndang
2009 tentang Dekomisioning Reaktor
No.10
tentang
Nuklir, yang akan dibahas lebih jauh di
Definisi
dalam makalah ini.
mengantisipasi Tahun
1997
Ketenaganukliran.
dekomisioning diatur lebih khusus dalam
dekomisioning hanya mencakup
BAB IV
penghentian beroperasinya reaktor nuklir,
PEMBAHASAN
sedangkan untuk fasilitas zat radioaktif
Peraturan Kepala BAPETEN
tidak disebutkan.
No.4 Tahun 2009 tentang Dekomisioning
Dalam Pasal 6 Peraturan
Reaktor Nuklir mengatur semua tahapan
Pemerintah Republik Indonesia No.43
dekomisioning mulai dari tahap
Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor
perencanaan,
Nuklir dijelaskan bahwa:
pelaksanaan
dan
penyelesaian dekomisioning. Peraturan Kepala BAPETEN ini terdiri atas 45
Badan Pelaksana, Badan Usaha Milik
(empat puluh lima) pasal, 8 (delapan)
Negara, koperasi, dan/atau badan
bab, yaitu Bab I tentang Ketentuan
swasta yang akan melaksanakan
Umum, Bab II mengenai Tujuan dan
pembangunan, pengoperasian, dan
Ruang Lingkup, Bab III mengatur
dekomisioning reaktor nuklir
tentang Perencanaan Dekomisioning, Bab
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
IV mengatur tentang Pelaksanaan
wajib memiliki izin dari Kepala BAPETEN.
2
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.
43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir Pasal 24 ayat (2).
179
Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir, 5 – 6 Agustus 2009
Dekomisioning, Bab V mengatur tentang
pertimbangan sebagaimana dimaksud
Penyelesaian Dekomisioning, Bab VI
dalam Pasal 5 Peraturan Kepala
mengatur tentang Laporan dan
BAPETEN No.4 Tahun 2009 tentang
Dokumentasi, Bab VII mengenai
Dekomisioning Reaktor Nuklir.
Ketentuan Peralihan, Bab VIII mengenai
Program dekomisioning yang
Ketentuan Penutup. Dan terdiri dari 6
sudah ditetapkan PIN diserahkan kepada
(enam) lampiran, yaitu Lampiran I
Kepala BAPETEN untuk mendapatkan
mengenai Format dan Isi Program
persetujuan. Program dekomisioning
Dekomisioning, Lampiran II berisi
memuat:
Format dan Isi Rencana Survei
a. uraian instalasi;
Karakterisasi, Lampiran III mengenai
b. struktur organisasi pelaksana
Format dan Isi Laporan Survei
dekomisioning dan jadwal kegiatan
Karakterisasi, Lampiran IV mengenai
yang merupakan bagian dari
Laporan Survei Radiasi Akhir, Lampiran
manajemen dekomisioning;
V mengenai Pertimbangan untuk
c. metode atau opsi dekomisioning;
menentukan Teknik dan Strategi
d. rencana survei karakterisasi atau
Dekontaminasi dan Pembongkaran,
ringkasannya;
Lampiran VI mengenai Laporan
e. perkiraan biaya dekomisioning;
Pelaksanaan Kegiatan.
f. analisis atau kajian keselamatan; g. kajian lingkungan atau ringkasannya;
Perencanaan Dekomisioning
h. program proteksi radiasi;
PIN harus menyusun rencana
i. program keamanan nuklir dan
dekomisioning dalam laporan analisis
seifgard;
keselamatan (LAK) pendahuluan, dan
j. program kesiapsiagaan nuklir;
menyusun
k. rencana
ringkasan
program
dekomisioning dalam LAK akhir.
penanganan
limbah
radioaktif;
Program dekomisioning juga harus
l. kegiatan dekomisioning;
disusun secara tersendiri pada tahap
m. surveilan dan perawatan; dan
operasi. Kaji ulang (review) dan
n. survei radiasi akhir.
pemutakhiran program dekomisioning harus dilakukan PIN secara berkala setiap
Opsi dekomisioning meliputi
lima tahun selama tahap operasi dengan
pembongkaran segera (immediate
180
Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir, 5 – 6 Agustus 2009
dismantling), pembongkaran tunda
Pelaksanaan Dekomisioning
(deferred dismantling), penguburan (entombment),
dan
PIN wajib melaksanakan
kombinasi
dekomisioning sesuai dengan program
pembongkaran segera, pembongkaran
dekomisioning yang telah disetujui
tunda, dan/atau penguburan.
Kepala
Sejak penyusunan rencana dekomisioning,
PIN
tetap mengungkung zat radioaktif agar tidak lepas ke lingkungan.
dari perencanaan dekomisioning, sampai
Selama kegiatan dekomisioning
dengan survei radiasi akhir, termasuk
berlangsung, program dekomisioning
biaya penyimpanan limbah radioaktif
dapat direvisi disesuaikan dengan data
hasil dekomisioning, dan biaya tambahan
terbaru yang didapatkan pada saat
untuk kualifikasi personil, surveilan dan
melakukan dekomisioning.
perawatan, dan pengamanan reaktor
PIN
nuklir apabila PIN memilih
bertanggung
jawab
membentuk organisasi dekomisioning
pembongkaran tunda dalam opsi
dengan struktur organisasi paling sedikit
dekomisioning. PIN menyiapkan jaminan
terdiri atas kelompok proteksi radiasi,
finansial berdasarkan perkiraan biaya dan
spesialis dekomisioning, petugas
menyerahkannya kepada Kepala
dekomisioning, dan unit jaminan mutu.
BAPETEN pada saat mengajukan izin
Tugas, wewenang dan tanggung jawab
komisioning.
masingmasing
PIN harus melakukan analisis
Apabila
PIN wajib melaksanakan upaya untuk
meliputi biaya seluruh kegiatan mulai
berdasarkan
setelah reaktor tidak dioperasikan lagi,
untuk melakukan dekomisioning,
BAPETEN.
dekomisioning belum dilaksanakan
harus
memperkirakan biaya yang diperlukan
keselamatan
kelompok
wajib
ditetapkan PIN.
opsi
Struktur organisasi dekomisioning
dekomisioning yang dipilih dan hasil
yang dibentuk PIN harus menjamin
perkiraan karakterisasi. PIN wajib mulai
bahwa fungsi audit jaminan mutu terpisah
memindahkan bahan bakar nuklir dari
dari kelompok organisasi yang
teras reaktor paling lama 2 (dua) tahun
bertanggung jawab langsung dalam
setelah izin dekomisioning diterbitkan.
melaksanakan dekomisioning. Organisasi dekomisioning yang dibentuk PIN dapat melimpahkan
181
tanggung
jawab
Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir, 5 – 6 Agustus 2009
pelaksanaan dekomisioning kepada
j. melaksanakan dekontaminasi dan
organisasi lain. PIN
pembongkaran. juga
berkewajiban
membentuk panitia keselamatan yang
Survei karakterisasi dilaksanakan
terpisah dari organisasi dekomisioning.
paling lama setelah semua bahan bakar
Panitia keselamatan dapat berasal dari
nuklir dipindahkan dari teras, dan laporan
panitia keselamatan yang dibentuk pada
hasil survei karakterisasi diserahkan oleh
tahap operasi.
PIN kepada Kepala BAPETEN.
PIN
selama
kegiatan
Pemindahan bahan bakar nuklir dari
dekomisioning wajib menerapkan:
tapak dilaksanakan dengan cara
a. budaya keselamatan;
pengalihan ke Badan Tenaga Nuklir
b. melakukan survei karakterisasi;
Nasional atau pengiriman kembali ke
c. memindahkan bahan bakar nuklir
negara asal, yang wajib dilakukan paling
baik segar maupun bekas dari
lama sebelum kegiatan pembongkaran
instalasi;
instalasi dilakukan. Penanganan limbah
d. melaksanakan program proteksi
radioaktif harus dioptimalkan untuk
radiasi;
memperkecil penyebaran kontaminasi
e. melaksanakan survei radiasi baik di
dan pembentukan limbah sekunder.
dalam maupun di luar tapak;
Dalam hal pembebasan limbah
f. menangani limbah radioaktif yang
dari pengawasan BAPETEN, seperti
ditimbulkan selama kegiatan
menggunakan ulang atau mendaur ulang
dekomisioning sesuai rencana
bahan, peralatan dan/atau gedung, PIN
pengelolaan limbah radioaktif;
harus menggunakan tingkat klierens yang
g. menerapkan program jaminan mutu;
sesuai. Apabila pembongkaran tunda
h. menerapkan program kesiapsiagaan
dipilih sebagai opsi dekomisioning, PIN
nuklir
untuk
mengantisipasi
harus melakukan upaya mengungkung
terjadinya kedaruratan akibat
zat radioaktif, melaksanakan perawatan
kecelakaan radiasi atau kecelakaan
dan surveilan terhadap SSK, dan
konvensional;
memberi informasi kepada Kepala
i. melaksanakan pengamanan terhadap
BAPETEN mengenai waktu pelaksanaan
reaktor nuklir; dan
kegiatan pembongkaran.
182
Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir, 5 – 6 Agustus 2009
perkakas dan komponen, termasuk
Penyelesaian Dekomisioning Pada
tahap
informasi mengenai pemasok, dan berat,
penyelesaian
ukuran dan jenis bahan yang dipakai
dekomisioning, PIN wajib melaksanakan
dalam konstruksi. Sedangkan informasi
penanganan limbah radioaktif dan
yang harus tersedia pada tahap operasi
melaksanakan survei radiasi akhir.
adalah LAK, manual teknis, prosedur
Limbah radioaktif tersebut wajib
operasi dan perawatan, laporan kejadian
diserahkan kepada Badan Tenaga Nuklir Nasional.
Setelah
operasi terantisipasi, batasan dan kondisi
kegiatan
operasi, modifikasi desain dan gambar
dekomisioning selesai dilakukan, PIN dapat
mengajukan
gambar yang diperbaharui.
pernyataan
pembebasan dari Kepala BAPETEN
BAB V
dengan dengan melampirkan dokumen
KESIMPULAN
pelaksanaan kegiatan dekomisioning
PIN dalam melaksanakan
yang mencakup hasil pelaksanaan
dekomisioning reaktor nuklir harus
penanganan limbah radioaktif dan hasil
menjamin keselamatan dan kesehatan
pelaksanaan survei radiasi akhir,
pekerja dan masyarakat serta melindungi
termasuk hasil pengujian paparan radiasi
lingkungan hidup. Untuk itu dalam
dan kontaminasi zat radioaktif di dalam
melaksanakan dekomisioning, PIN harus
dan di luar tapak.
mengajukan
dekomisioning
Laporan dan Dokumentasi
permohonan
kepada
izin
Kepala
BAPETEN. Permohonan izin tersebut
Selama umur reaktor, PIN harus
perlu disertai dengan dokumen
menyediakan informasi yang terkait
administrasi dan teknis. Dokumen teknis
dengan dekomisioning reaktor nuklir
tersebut diatur dalam Peraturan Kepala
dalam bentuk laporan dan dokumentasi.
BAPETEN No.4 Tahun 2009 tentang
Informasi yang harus tersedia pada tahap
Dekomisioning Reaktor Nuklir. Tahap
desain dan konstruksi yaitu gambar
tahap yang akan dilalui PIN dalam
terbangun yang lengkap, fotofoto
melaksanakan dekomisioning diatur
mengenai konstruksi yang terperinci,
dalam Peraturan Kepala BAPETEN No.4
rekaman pengadaan yang menyebutkan
Tahun 2009 tentang Dekomisioning
jenis dan jumlah bahan yang dipakai
Reaktor Nuklir, yaitu tahap perencanaan
selama konstruksi, dan spesifikasi
dekomisioning, 183
pelaksanaan
Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir, 5 – 6 Agustus 2009
dekomisioning, dan penyelesaian
3. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun
dekomisioning, bahwa PIN dapat
2008 tentang Perizinan Sumber
meminta pernyataan pembebasan dari
Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir. 4. Peraturan Kepala BAPETEN No.11
Kepala BAPETEN. Dengan mematuhi Peraturan
Tahun 2007 Tentang Ketentuan
Kepala BAPETEN No.4 Tahun 2009
Keselamatan Instalasi Nuklir Non
tentang Dekomisioning Reaktor Nuklir,
Reaktor.
diharapkan PIN dan pihakpihak lain
5. Peraturan Kepala BAPETEN No.4
mampu menjamin keselamatan dan
Tahun 2009 Tentang Dekomisioning
kesehatan pekerja dan masyarakat, serta
Reaktor Nuklir. 6. Decommissioning of Research
melindungi lingkungan hidup di
Reactors, ANSI/ANS15, 1994.
sekitarnya.
7. Decommissioning of Nuclear Power Plants and Research Reactors, IAEA,
DAFTAR PUSTAKA
Safety Guide No. WSG2.1, 1999. 1. Undangundang No. 10 Tahun 1997
8. Standard Format and Content for
tentang Ketenaganukliran.
Safety Related Decommissioning
2. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun
Documents, IAEA, SRS No.45.
2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir.
184