2. Pengesahan Risalah Sidang 18 September 2015

Rapat / Sidang Hari / Tanggal Waktu Tempat Peserta

Agenda Sidang

Catatan Sidang

Sidang SENAT AKADEMIK No: 13/RSSA/18092015 Jumat/ 02 Oktober 2015 Pukul 14.00 – 16.00 Gedung Balai Pertemuan Ilmiah ITB Jalan Dipati Ukur No. 4 Bandung Anggota SA = 22 orang (dari 34 orang) Ex-officio = 9 orang (dari 19 orang) Tidak Hadir = 22 orang (termasuk 12 orang ijin tidak hadir) Catatan: Daftar hadir ada pada lampiran 1. Pengesahan Agenda Sidang 2. Pengesahan Risalah Sidang 18 September 2015 3. Laporan Pimpinan Senat Akademik 4. Informasi dari SPM – ITB (Prof. Dr. Ichsan Setya Putra) 5. Lain-lain 1. PENGESAHAN AGENDA SIDANG Diusulkan untuk ditambahkan ke dalam agenda sidang: Informasi dari BAN PT (Ir. Dwiwahyu Sasongko, M.Sc., Ph.D.) Keputusan: Penambahan agenda sidang disetujui untuk dilaksanakan, sehingga susunan Agenda Sidang menjadi sebagai berikut: 1. Pengesahan Agenda Sidang 2. Pengesahan Risalah Sidang 18 September 2015 3. Laporan Pimpinan Senat Akademik 4. Informasi dari SPM – ITB (Prof. Ichsan Setya Putra) 5. Informasi dari BAN PT (Ir. Dwiwahyu Sasongko, M.Sc., Ph.D.) 6. Lain-lain 2. PENGESAHAN RISALAH SIDANG 18 September 2015 Ringkasan Risalah Sidang: 1. Pengesahan Agenda Sidang: Keputusan: Agenda Sidang disetujui untuk dilaksanakan 2. Pengesahan Risalah Sidang 04 September 2015 Keputusan: Risalah Sidang 04 September 2015 disetujui untuk disahkan 3. Laporan pimpinan SA ITB: 1) MWA akan mengadakan rapat pada tanggal 3 Oktober 2015, dengan agenda sebagai berikut:  Laporan Rektorat: progress penyusunan Academic Plan dan Renstra ITB  Pembahasan Prodi Sarjana Ekonomika Pembangunan  Pemilihan Anggota Kehormatan MWA Tambahan  Pengesahan SK MWA tentang Keanggotaan SA  Struktur Organisasi Pola Hubungan 3 Organ Utama ITB 2) Rapat BKSA 11 September 2015: Dengar pendapat tentang RENIP ITB 2006-2025 dengan Tim Penyusun (Prof. Haryono, Prof. Djoko Suharto, Prof. Hendra Gunawan). RENIP perlu direview tiap 5 tahun. 3) Sesuai dengan Statuta ITB, SA bertanggungjawab menyusun RENIP.

4.

5.

6.

7.

8.

Review RENIP akan segera dilaksanakan. Tim Adhoc dalam proses pembentukan, diketuai oleh Dr. Joko Siswanto 4) Penyusunan Renstra Fakultas/Sekolah agar memperhatikan RENIP ITB 2006-2025. 5) Uji Publik Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT). 6) Usulan Pengadaan dan Instalasi Sound System baru di ruang sidang BPI (Nilai Rp. 499.960.000.-). 7) Ruang kerja Komisi-komisi SA akan disiapkan di lantai 2. Dua ruang kerja yang sudah siap agar segera dapat dimanfaatkan. Informasi dari SPM – ITB (Prof. Ichsan Setya Putra) Ketua SPM – ITB Prof. Ichsan Setya Putra berhalangan hadir. Acara akan dijadwal ulang pada sidang SA berikutnya KOMISI III: Laporan Kenaikan Jabatan Ke GB Dan LK Pengantar disampaikan oleh Ketua Komisi III  Permohonan persetujuan Pleno SA ITB atas Usulan Kenaikan Pangkat/ Jabatan ke Guru Besar atas nama: Ir. Harjo Winarso M.Eng, PhD (SAPPK) Angka kredit: 990,89 Promosi dari pemberi rekomendasi diwakili oleh Prof. Tommy Firman (SAPPK). Penilaian dari FGB diwakili oleh Prof. Ross Akbar (SAPPK). Keputusan: Disetujui untuk diusulkan ke Guru Besar  Laporan Kenaikan Pangkat/ Jabatan ke Lektor Kepala atas nama: Dr. Jusak Sali Kosasih (FMIPA) Angka kredit: 564,22 Keputusan: Disetujui untuk diusulkan ke Lektor KepalaKomisi II : KOMISI II: Susunan Panitia Adhoc Kebijakan Multi Kampus Pengantar disampaikan oleh Ketua Komisi II  Dibahas usulan susunan Tim Adhoc untuk: 1) Kebijakan Multi Kampus, 2) Wakil SA di MWA, dan 3) Review RENIP ITB 2006-2025.  Tugas Tim Adhoc Review RENIP ITB 2006-2025 adalah: - Melakukan Review RENIP ITB 2006-2025 agar dapat menjadi (salah satu arahan) penyusunan RENSTRA ITB 2016-2020. - Bekerja secara paralel dengan tim penyusun RENSTRA ITB & Fakultas dalam melaksanakan evaluasi capaian dan penetapan sasaran 2016-2020 - Membuat laporan & menyarankan program penyusunan RENIP ITB 2020-2045 mulai tahun 2017 Keputusan: Penambahan Prof. Reynaldo Zoro sebagai anggota Tim Adhoc Review RENIP 2006-2025 KOMISI I: Usulan Prodi Magister Metalurgi Pengantar disampaikan oleh Ketua Komisi I  Paparan dari Tim Penyusun Proposal Pembukaan Prodi Magister Metalurgi: Kata pembuka dari Dekan FIKTM Presentasi dari Tim disampaikan oleh Prof. Sjoni Soeprijanto Keputusan: Persetujuan Usulan Prodi Magister Metalurgi akan dibahas lebih lanjut dalam rapat BKSA, dengan mengundang Dekan FIKTM dan Tim. Lain-lain Indratmo Sukarno: Mengapa program magister di ITB banyak yang nilai akreditasinya

hanya B? Reynaldo Zoro: Kualitas intake bermasalah. Apakah kita akan mengutamakan jumlah yang masuk, atau yang berkualitas? Sebaiknya diutamakan intake dari lulusan S1 ITB. Pudji Astuti: Program magister di ITB terimbas oleh syarat beasiswa LPDP, bahwa prodi harus memiliki nilai akreditasi A. Selain itu, persyaratan nilai Bahasa Inggris dan TPA juga masih menjadi kendala. Keputusan: Risalah sidang pleno 18 September 2015 disetujui dan disahkan 3. LAPORAN PIMPINAN SENAT AKADEMIK 1. MWA akan mengadakan rapat pada tanggal 3 Oktober 2015, dengan agenda sebagai berikut:  Laporan Rektorat: progress penyusunan Academic Plan dan Renstra ITB  Pembahasan Prodi Sarjana Ekonomika Pembangunan  Pemilihan Anggota Kehormatan MWA Tambahan  Pengesahan SK MWA tentang Keanggotaan SA  Struktur Organisasi Pola Hubungan 3 Organ Utama ITB (Ketua SA berhalangan hadir karena harus menjadi penguji ujian terbuka doktor prodi TL, akan diwakili oleh Sekretaris SA) 2. Kunjungan Ketua SA ITB ke Senat Akademik UGM:  58 Peraturan turunan dari Statuta  Anggaran Rumah Tangga (ART)  Usul pembentukan Forum Senat PTB-BH 3. SK Rektor No. 533e/2015 tertanggal 01 Juni 2015: Tim Persiapan Percepatan Program Profesi Insinyur. 4. SK SA dalam proses:  Penyelenggaraan Program Profesi Insinyur (K-1) 5. Rapat BKSA tanggal 25 September 2015 telah memutuskan: Usulan pembukaan program studi Magister Teknik Metalurgi dapat diterima, dengan catatan bahwa dalam waktu 3 tahun ke depan harus mampu meraih nilai akreditasi A dari BAN PT. 6. Jadwal Sidang SA berikut (16 Oktober 2015) berhimpitan dengan jadwal Wisuda Ketiga ITB (16 & 17 Oktober 2015), sehingga harus ditunda satu minggu menjadi tanggal 23 Oktober 2015. 4. INFORMASI DARI SPM – ITB (Prof. Dr. Ichsan Setya Putra) Paparan disampaikan dengan judul: “Informasi Penjaminan Mutu Pendidikan ITB” (Materi presentasi terlampir). 5. INFORMASI DARI BAN PT (Ir. Dwiwahyu Sasongko, M.Sc., Ph.D.) Paparan disampaikan dengan judul: “Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia” (Materi presentasi terlampir). DISKUSI: (gabungan 4 dan 5) Zaki Su’ud: Pangkalan Data secara kontinu perlu diisi dan di-update. Prodi yang on-off perlu dievaluasi, hrs ada kebijakan yang tegas. SPM perlu memberi early warning untuk prodi yang menunjukkan kecenderungan menurun. LAM perlu dipantau untuk menjamin kualitas kinerjanya. Random sampling

dapat dilakukan untuk menentukan kunjungan, tanpa menghapus kebijakan tanpa kunjungan. Sri Wediyanto: Prodi yang sudah dinilai oleh ABET mungkin tidak perlu dinilai BAN PT? Prodi-prodi lama mendapat nilai B karena bidang keahlian asesor tidak match. SPM bisa menolak asesor yg tidak match. Sistem resource sharing ITB tidak sesuai dengan kriteria penilaian BAN PT. Jaka Sembiring: Prodi STEI berhasil memperoleh akreditasi A, tapi sempat menghadapi masalah dgn asesor tentang resource sharing. Penganggaran F/S memang didasarkan pada konsep resource sharing. PDPT bersifat departmental based. Juga dijumpai structural problems. Anggaran per mhs per tahun 14 jt, padahal untuk nilai A anggaran harus berkisar antara 19 jt-21 Jt. Tantangan untuk melibatkan dosen dalam proses akreditasi ABET. Meski sudah disediakan insentif, surat tugas, dll, dosen kurang responsif, sehingga harus ditempuh melalui pembentukan taskforce. Model yang dikembangkan belum berhasil. Ichsan Setya putra: Early warning bisa dilakukan untuk prodi yg jumlah mahasiswanya menurun. ABET: struktur ITB kompleks. Masalah penganggaran. SPM mencoba membantu prodi mengumpulkan data keuangan untuk mengisi borang. Diperlukan transformasi budaya kerja di ITB. Dwi Sasongko: Biaya LAM PT Kesehatan : 80-90 jt, BAN PT: 30-40 jt. Kriteria akreditasi internasional dan BAN PT masih berbeda, jadi belum bisa disetarakan. Bila asesor tidak cocok, bisa mengajukan banding dalam waktu 6 bulan setelah SK terbit. SPM perlu membuat penjelasan umum tentang resource sharing di ITB (fasilitas, anggaran, sumberdaya). Juga tentang FTE. Indratmo: Dari ITB perlu ada yang mengelola PDPT, agar selalu up to date. Perhatikan distribusi dosen di prodi-prodi. Joko Siswanto: TI dahulu memiliki 58 dosen, sekarang hanya 38 dosen. Kebijakan resource sharing dan rasio dosen perlu ditinjau, karena ada batasnya. Prodi baru perlu difasilitasi SPM, agar mencapai nilai yang baik. Nyoman: ABET vs IABEE. Paradigma internasional? Tandingan ASSIN? Harry Mohammad: Mengapa di BAN PT tdk ada pemeringkatan nilai akreditasi menurut akreditasi institutionalnya? Divisi 1, 2, dst. Dwi Sasongko: Signitory Washington Accord ada 19. Kita boleh pilih. Perlu 5 tahun sejak menjadi anggota untuk diakui. ABET bukan saingan IABEE. Pemeringkatan ABC, ada yang mengusulkan agar dihapus. PNS tdk boleh dari prodi bernilai akreditasi C. Akreditasi mati bermasalah, mungkin bisa di-backdated. Ichsan Setya Putra: Resouce ITB tidak berkembang sejalan dengan penambahan beban mahasiswa. Fasilitas dan peralatan tidak bertambah, juga jumlah dosen. Support SPM hanya berupa penyediaan dana, tdk punya tenaga untuk membantu menyusun borang, tetapi ada tim untuk review dan

mendampingi. Asesor di F/S agar dilibatkan dalam Tim. Dokumen harus masuk 6 bulan sebelum batas pemasukan. Indratmo: Perencanaan sumber daya manusia agar dibahas bersama dengan WRSO. 6. LAIN-LAIN Indratmo Sukarno: ITB perlu narasumber tentang kewirausahaan: bentuk kewirausahaan seperti apa yang sesuai bagi ITB? Sidang ditutup pk 16.00 Jadwal Sidang Pleno Berikut: 23 Oktober 2015 Bandung, 02 Oktober 2015 Senat Akademik ITB Sekretaris,

Menyetujui Ketua Sidang,

(Iwan Sudradjat)

(Indratmo Sukarno)

21/10/2015

SIDANG PLENO 13 SENAT AKADEMIK

AGENDA SIDANG PLENO

Institut Teknologi Bandung

02 Oktober 2015

02 Oktober 2015 SENAT AKADEMIK - Institut Teknologi Bandung

1

AGENDA SIDANG 02 Oktober 2015 1. Pengesahan Agenda Sidang 2. Pengesahan Risalah Sidang 18 September 2015

PENGESAHAN RISALAH SIDANG PLENO

3. Laporan Pimpinan Senat Akademik 4. Informasi dari SPM ITB (Prof. Ichsan Setya Putra)

18 September 2015

5. Informasi dari BAN PT (Ir. Dwiwahyu Sasongko, M.Sc., Ph.D.) 6. Lain-lain

SENAT AKADEMIK - Institut Teknologi Bandung

2


3

LAPORAN PIMPINAN SENAT AKADEMIK 1. MWA akan mengadakan rapat pada tanggal 3

Oktober 2015, dengan agenda sebagai berikut:

LAPORAN PIMPINAN SENAT AKADEMIK


4

 Laporan Rektorat: progress penyusunan Academic Plan dan Renstra ITB  Pembahasan Prodi Sarjana Ekonomika Pembangunan  Pemilihan Anggota Kehormatan MWA Tambahan  Pengesahan SK MWA tentang Keanggotaan SA  Struktur Organisasi Pola Hubungan 3 Organ Utama ITB SENAT AKADEMIK - Institut Teknologi Bandung

5

1

21/10/2015



2. Kunjungan Ketua SA ITB ke Senat Akademik

UGM:  58 Peraturan turunan dari Statuta  Anggaran Rumah Tangga (ART)  Usul pembentukan Forum Senat PTB-BH

3. SK Rektor No. 533e/2015 tertanggal 01 Juni 2015: Tim Persiapan Percepatan Program Profesi Insinyur. 4. SK SA dalam proses:  Penyelenggaraan Program Profesi Insinyur (K-1) SENAT AKADEMIK - Institut Teknologi Bandung

6

5. Rapat BKSA tanggal 25 September 2015 telah memutuskan: Usulan pembukaan program studi Magister Teknik Metalurgi dapat diterima, dengan catatan bahwa dalam waktu 3 tahun ke depan harus mampu meraih nilai akreditasi A dari BAN PT. 6. Jadwal Sidang SA berikut (16 Oktober 2015) berhimpitan dengan jadwal Wisuda Ketiga ITB (16 & 17 Oktober 2015), sehingga harus ditunda satu minggu menjadi tanggal 23 Oktober 2015. SENAT AKADEMIK - Institut Teknologi Bandung 7

LAPORAN PIMPINAN SENAT AKADEMIK Laporan Kesekretariatan :  Surat/SK masuk dan keluar (18 September – 1 Oktober 2015) Surat Masuk : 2 Surat Keluar : 3 SK Masuk : 1 SK Keluar : -


8

RENCANA SIDANG PLENO BERIKUTNYA

Jumat, 23Oktober 2015 pk. 14.00 – 16.00


9

2

10/21/2015

   

2 Oktober 2015 Gedung BPI ITB

Keputusan SA ITB No 11/SK/I1-SA/OT/2012  Outcomes Based Education  Learner Centered Education  Continuous Improvement  International Accreditation & Benchmarking

Quality

conformance to mission specification and goal achievement-within publicly accepted standards of accountability and integrity

Bogue & Hall, 2003: Quality and Accountability in Higher Education,

Quality, Quality Assurance & Quality Culture Akreditasi BAN PT Akreditasi Internasional Learner Centered Education

Quality, Quality Assurance & Quality Culture

Quality assurance is the systematic review of educational programs to ensure that acceptable standards of education, scholarship and infrastructure are being maintained.

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/strengthening-education-systems/ higher-education/quality-assurance/

1

10/21/2015

SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPMI dan SPME) CQI = Continuous Quality Improvement Accountability

SPMI = Sistem Penjaminan Mutu Internal SPME = Sistem Penjaminan Mutu Ekternal

EVALUASI DIRI

SPME

Organizational culture that intends to enhance quality permanently with 2 elements: (i) shared values, beliefs, expectations and commitments toward quality (ii) that are supported by structural and managerial elements and processes that enhance quality.

SPMI PERBAIKAN INTERNAL DAN PEMBINAAN

PERBAIKAN INTERNAL

EVALUASI EKSTERNAL/ AKREDITASI REKOMENDASI PEMBINAAN Bahan Sosialisasi BAN PT

Andree Sursock, Examining Quality Culture Part 2, p.6, European University Association 2011:

BudayaMutu



Akreditasi BAN PT





Akreditasi program studi adalah penilaian (assessment) terhadap program studi secara holistik untuk mendapatkan gambaran mengenai komitmen program studi dalam manajemen dan program akademik. Komitmen program studi adalah sikap peduli dan tanggung jawab program studi dalam penyelenggaraan tri dharma Akreditasi program studi dilakukan oleh pakar sejawat yang memahami hakekat pengelolaan program studi, atas nama BAN-PT, yang menilai sejumlah standar yang ditetapkan oleh BAN-PT. Bahan Sosialisasi BAN PT

10

Bahan Sosialisasi BAN PT

NO

STANDAR

BOBOT

I. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian

3,12

Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan II. penjaminan mutu

6,24

III. Mahasiswa dan lulusan

15,6

IV. Sumber daya manusia

21,9

V. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem VI. informasi Penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat, VII. dan kerjasama TOTAL

18,81

BORANG PROGRAM STUDI:

15,62 18,78 100

BOBOT MASING-MASING STANDAR

Skor Setiap Tingkat Program Studi Peringkat Diploma

Sarjana

Magister

Doktor

A

361 400

361 400

361-400

361-400

B

301 360

301 360

301-360

301-360

C

200 300

200 300

200-300

200-300

< 200

< 200

Tidak Terakreditasi

< 200 < 200

Bahan Sosialisasi BAN PT

2

10/21/2015

Akreditasi Jenjang

A

B

Prodi Baru Jumlah Prodi Jumlah “belum” yang akreditasi terakreditasi Prodi

C

Jml

%

Jml

%

Jml

%

S1

37

84,09%

5

11,36%

2*

4,55%

S2

32

62,75%

17

33,33%

2**

S3

20

76,92%

6

23,08%

Profesi

1

100,00%

-

-

Total

90

73,77%

28

22,95%

* Rekayasa Pertanian & TPSDA ** Farmasi Industri & Studi Pertahanan

No Fakultas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

S-I B C 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0

A 4 2 2 3 4 5 3 3 3 2 5 1

FMIPA SITH SF FITB FTTM STEI FTI FTMD FTSL SAPPK FSRD SBM

3,92% - 0,00%

-

-

4

3,28%

2* 1** 1*** 4

1

Rekayasa Kehutanan

S-1

Rekayasa Pertanian

S-1

52

3

Teknik Biomedik/Biomedis

S-1

27

4

Farmasi Industri

S-2

46

51 26 1

1 126

* Rekayasa Kehutanan & Teknik Biomedika ** Ilmu & Rekayasa Nuklir *** Rekayasa Nuklir

S-2 S-3

7

Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air

S-1

C

8

Studi Pertahanan

S-2

C

10

2 3

4

3

14-Dec15-Jun-19 19

9-Jan-15 - 9-Jan-20 9-Jul-19 Belum Terakreditasi Belum Terakreditasi 14-Mar-15 -

14-Mar14-Sep-19 20

4-Apr-13 - 4-Apr-18 4-Oct-17

1

391-400

2 1

7

381-390

1

371-380 361-370 351-360 341-350 331-340 321-330

15

14

311-320 301-310 201-300

1 0

391-400 381-390 371-380 361-370 351-360 341-350 331-340 321-330 311-320 301-310 201-300

Reakreditasi

Belum Terakreditasi

Rekayasa Nuklir

2

15-Dec-14 -

C

Ilmu dan Rekayasa Nuklir

1

Masa Berlaku Belum Terakreditasi

C

5

2 0 2

3

Nilai

6

Strata/Nilai Total S-2 S-3 BA A B C BA A B C BA A B C BA 0 4 5 0 0 4 0 0 0 12 5 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 6 1 1 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 1 1 0 0 2 2 0 0 2 1 0 0 7 4 0 0 0 1 3 0 0 2 1 0 0 7 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 4 1 0 0 3 0 0 0 10 2 0 0 0 2 1 0 1 2 1 0 1 6 3 0 2 0 5 1 0 0 2 0 0 0 10 2 0 1 0 4 3 1 0 1 2 0 0 7 5 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0

2

Strata

Nama Prodi

2

44

122

No

2

391-400

2 0

381-390

2

371-380 361-370

1

351-360 341-350 331-340 321-330 311-320 301-310 18

201-300

21

3

10/21/2015

  

Tahun 2014 : 12 Prodi Tahun 2015 : 30 Prodi Prodi yang tidak di-visit : 15 Prodi (35,71%)

 Dokumen re-akreditasi harus disampaikan ke BAN PT

Kebijakan SPM

minimal 6 bulan sebelum habis masa berlakunya akreditasi  SPM menyampaikan pengingat untuk persiapan borang re-akreditasi kepada Prodi 14 bulan sebelum habis masa akreditasi  F/S membentuk Satgas yang akan menyusun dokumen akreditasi, minimal 12 bulan sebelum habis masa berlakunya akreditasi.  Satgas berkoordinasi dengan SPM untuk asistensi pengisian borang

 Selain proses asistensi pengisian borang, sebelum

  

Prodi baru, belum ada lulusan Jumlah mahasiswa, waktu studi (S3) Jumlah dosen tidak memenuhi syarat pendirian Prodi & Pangkalan Data PT    

Rasio Dosen:Mahasiswa : 1:20 S1 : minimum 6 orang lulusan S2, bidang sesuai Prodi S2 : minimum 6 orang lulusan S3, bidang sesuai Prodi S3 : minimum 6 orang lulusan S3, 2 Guru Besar, bidang sesuai Prodi



Borang Akreditasi yang disusun kurang lengkap



Tim penyusun dosen baru tanpa pendamping

dokumen dikirim ke BAN PT SPM akan mereview seluruh dokumen dengan cara yang sama seperti BAN PT.  Diharapkan dokumen dikirim ke BAN PT dengan kondisi yang memungkinkan memperoleh nilai maksimum dan tidak divisitasi  Jika tidak cukup waktu untuk mereview dokumen sampai tuntas, SPM akan tetap mengirimkan dokumen tersebut ke BAN PT, maksimum 6 bulan sebelum habis masa akreditasinya dengan kualitas dokumen apa adanya

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

2012 2013 2014

 Uraian evaluasi diri prodi dan borang fakultas tidak sesuai

dengan borang prodi

4

10/21/2015

12



Sistem dokumentasi data dan jenis dokumen yang digunakan sebagai rujukan dalam melaksanakan setiap kegiatan/ kebijakan.



Pengisian data dosen tetap sesuai dengan PDPT (PD Dikti) untuk setiap program studi.



Konsistensi pengisian setiap data antara data yang ditulis dalam Borang IIIA (program studi) dan Borang IIIB (Fakultas/ Sekolah).



Penulisan deskripsi yang tidak sesuai dengan permintaan/pertanyaan BAN-PT dan tidak memperhatikan Buku VI Matriks Penilaian.

10 8 6 4 2

2012

0

2013 2014

 Dukungan F/S pada substansi dokumen

bukan hanya administrasi  Komitmen F/S pada perbaikan berkelanjutan (mereview catatan asesor)

One of ABET mission: Promotes Quality & Innovation in Education  Why Accreditation Matters to Programs & Institutions: ABET accreditation demonstrates your commitment to delivering quality education

Akreditasi Internasional



1 1

1

1 9

ABET ASIIN KAAB ABEST

7

RSC AUN QA

5

10/21/2015





7 Prodi S1

antar media website, academic regulation, student handbook, academic transcript, diploma supplement & course modules

 Biologi, Mikrobiologi, Sains dan Teknologi

Farmasi, Farmasi Klinis dan Komunitas 

Masa akreditasi 25 Juni 2015 - 23 July 2016



tugas di akhir semester serta penumpukan ujian pada satu hari

30 Sept 2020, wajib memenuhi ASIIN Requirements

Ketentuan mengulang ujian/kuliah untuk mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah



Teknik Kimia, Teknik Lingkungan, Teknik Industri, Teknik Informatika,Teknik Perminyakan, Teknik Sipil

Peraturan Akademik

Fasilitas Laboratorium Pendidikan  Wajib disediakan dalam kuantitas dan kualitas yang

cukup, sehingga dapat memenuhi tujuan pendidikan



9 Prodi S1  Teknik Elektro, Teknik Kelautan, Teknik Fisika,

 Perlu diatur dengan jelas dan transparan pada



Koordinasi antar Mata Kuliah dalam Prodi  Perlu dilakukan untuk mencegah penumpukan

 Untuk mencapai durasi akreditasi maksimum sd



Informasi tentang Prodi dalam Bahasa Inggris  Wajib tersedia dan tersusun secara konsisten

 Astronomi, Matematika, Fisika



8 prodi terakreditasi sampai 2017  Proses reakreditasi berlangsung tahun 2016

Statistik / Ranking Kelulusan

 Persiapan sudah dimulai bulan Mei 2015

 Wajib ditampilkan dalam Diploma Supplement

 7 prodi harus melaporkan tindak perbaikan terhadap

Shortcomings: Deficiency, Weakness & Concerns



1. Students 9. Program Specific Criteria 8. Institutional Support & Financial 7. Facilities

 Wajib disediakan dalam kuantitas dan kualitas yang

2. Program Educational Objectives 3. Program Outcomes & Assessment 4. Continuous improvement

6. Faculty 5. Curriculum

Fasilitas Laboratorium Pendidikan cukup, sehingga dapat memenuhi tujuan pendidikan



Perbaikan Berkelanjutan  Wajib ada bukti perencanaan dan pelaksanaan

asesmen Student Outcome tingkat Prodi dalam siklus yang jelas  Wajib ada bukti tindak perbaikan berdasarkan hasil asesmen

6

10/21/2015

 

Koordinasi Antar UKA/UKP Pembiayaan  Honor Satgas & Asisten  Rapat Koordinasi Internal Prodi



Pembimbingan Penyusunan Borang    

Rapat koordinasi antar prodi Workshop asesmen student outcome level prodi Bimbingan penyusunan SSR/SAR Evaluasi internal draft SSR/SAR



Pengiriman SSR/SAR



Koordinasi Visitasi



Sinkronisasi dan Komunikasi

 Kelengkapan administrasi dan pengiriman SSR/SAR ke LN

 Pencapaian outcome ▪ Perencanaan dan implementasi ▪ Perbaikan berkelanjutan  Faculty Development  Data ▪ Kurikuler ▪ Ko-Kurikuler  Keuangan ▪ Budget & implementasi  Kontribusi Alumni ▪ Fasilitas pendidikan

Peralatan laboratorium  Prosedur keselamatan  Asesmen pencapaian Student Outcomes & PEO --> OUTCOMES BASED EDUCATION Sebagai paradigma baru kurikulum 2013  Peran pemimpin akademik (Dekan & ketua KK) 

Untuk seluruh Prodi di Fakultas / Sekolah



Criterion 3(c) requires an ability to design a system, component, or process to meet desired needs with realistic constraints



Common Findings  Whereas many of the design projects provide adequate

design experiences, some of the projects reviewed displayed minimal use of design protocols, or did not incorporate engineering standards.  Because it is not required that all projects be major design experiences that use appropriate design protocols and incorporate engineering standards, it is possible that some program graduates could be unprepared for engineering practice

7

10/21/2015



To do:



This criterion requires that the program regularly use the appropriate, documented processes for assessing and evaluating the extent to which both the PEO and the SO are being attained. The results of these evaluation are to be systematically utilized as input for the continuous improvement of the program



Common Findings

 Program: ▪ Enforce all Final Projects as Major Design Experiences ▪ Define a chain of courses that prepare the students with adequate knowledge and skill for engineering design methods, analysis, standards and codes

 The reported evaluation data does not appear to

provide meaningful direction to the program to guide program improvement



Common Findings  The program generates an adequate amount of data to assess

the attainment of the program outcomes and utilizes these data for the continuous improvement in the program. However, limited documentation was found linking programimprovement changes to analyses of outcomes-assessment data, and the effectiveness of outcomes driven programimprovement changes on the attainment of student outcomes is yet to be evaluated and documented.  Because there is not adequate documentation of the decisionmaking process that is used in continuous improvement and no apparent systematic monitoring of the effectiveness of actions taken to improve the program, there is the potential that the effectiveness of the continuous improvement process could be limited by the participation of a small fraction of the faculty.



This criterion requires that clasrooms, laboratories, and associated equpiment be adequate to safely accomplish the program objectives and provide atmosphere conducive to learning



Common findings across study programs in ITB  The facilities does not appear to be in good condition or need

frequent repairs

 The instructional laboratories do not offer the opportunity for

students to practive the required engineering skills in rellevant fields

 The instructional laboratories provide environments in which there are

multiple significant safety hazards

 Students were found to engage in operation of hazardous

experiments that did not appear to have appropriate safety review prior to operation



To do:  SPM ▪ Train and enforce all faculties to regularly assess and report the attainment of SO  F/S, Program ▪ Ensure the Program Chairs and Deans utilize the attainments of PEO dan SO as the basis of decision making ▪ Deans facilitate the Advisory Board forming and meeting

 Dukungan F/S pada substansi proses &

kriteria akreditasi  Komitmen F/S pada perbaikan berkelanjutan (mereview deficiencies, weakness & concern)

8

10/21/2015

A perspective that couples a focus on learners and the kind of instructional strategies that support their effort to learn. It answer the questions: what student is learning, how the student is learning, the conditions under which student is learning, whether the student retaining & applying the learning, & how current learning positions the student for future learning.

The Role of the Teacher The Function of the Content The Responsibility for Learning The Purpose & Process of Evaluation  The Balance of Power    

   

Dapat diterapkan pada semua mata kuliah Perubahan tidak harus pada semua dimensi Perubahan dilakukan bertahap Perlu dilakukan secara terencana

M Weimer, 2013: Learner Centered Teaching, Five Key Changes to Practice

Perubahan paradigma pada learner centered education &o utcomes based education ( akreditasi internasional ) & merupakan perubahan cara bekerja yang mendasar  perlu transformasi budaya kerja

9

10/21/2015



Seluruh jajaran ITB perlu  Menggunakan standar kualitas pendidikan yang

berlaku secara nasional dan internasional sebagai dasar penentuan kebijakan pengembangan institusi ▪ Rekrutmen dan Pembinaan Dosen & Tenaga Penunjang Akademik ▪ Perencanaan Pendanaan ▪ Pengembangan Fasilitas Pendidikan



Deficiency



 A deficiency indicates that a criterion, policy, or

 A concern indicates that a program currently satisfies

procedure is not satidfied. Therefore, the program is not in compliance with the criterion, policy, or procedure



a criterion policy, or procedure; however, the potential exist for the situation to change such that the criterion, policy, or a procedure may not be satisfied

Weakness

 A weakness indicates that a program lacks the

strength of compliance with a criterion, policy, or procedure to ensure that the quality of the program will not be compromised. Therefore, remedial action is required to strengthen compliance with the criterion, policy, or procedure prior to the next review

Concern



Observation  An observation os a comment or suggestion that does

not relate directly to the current accreditation action but is offered to assist the institution in its continuing efforts to improve its programs

No

Nama Prodi

Strata

Nilai

1

Astronomi

S-2

B

2

Pengajaran Matematika

S-2

B

Masa Berlaku 21-Jul-11 -

Reakreditasi

21-Jul-16

21-Jan-16

25-Feb-11 - 25-Feb-16

25-Aug-15

3

Pengajaran Fisika

S-2

B

7-Jan-11 -

7-Jan-16

4

Pengajaran Kimia

S-2

B

7-Jan-11 -

7-Jan-16

7-Jul-15

5

Sains Komputasi

S-2

B

27-Jul-12 -

27-Jul-17

27-Jan-17 21-Mar-18

7-Jul-15

6

Rekayasa Hayati

S-1

B

21-Sep-13

20-Sep-18

7

Keolahragaan

S-2

B

2-Nov-14

2-Nov-19

2-May-19

8

Meteorologi

S-1

B

30-Dec-10 - 30-Dec-15

30-Jun-15

9

Sains Kebumian

S-2

B

4-Feb-11 -

4-Feb-16

4-Aug-15

10

10/21/2015

No No

Nama Prodi

Strata

Nilai

Masa Berlaku

S-2

B

14-Jan-11 - 14-Jan-16

Nama Prodi

Strata

Nilai

Masa Berlaku

19 10

Teknik Air Tanah

11

Teknik Geodesi & Geomatika

S-3

B

8-Dec-14 -

7-Dec-19

8-Jun-19

12

Rekayasa Pertambangan

S-2

B

21-Jul-11 -

21-Jul-16

21-Jan-16

13

Teknik Perminyakan

S-2

B

6-Jan-12 -

6-Jan-17

6-Jul-16

14

Teknik Perminyakan

S-3

B

25-Jan-13 - 25-Jan-18

25-Jul-17

15

Teknik Panas Bumi

S-2

B

26-Sep-13 - 26-Sep-18 26-Mar-18

16

Manajemen Rekayasa Industri

S-1

B

21-Sep-13

17

Logistik

S-2

B

8-Dec-14

7-Dec-19

18

Aeronotika & Astronotika

S-2

B

10-Jan-13 -

10-Jan-18

21-Sep-18

14-Jul-15

Ilmu dan Teknik Material

Peng.Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi Rekayasa Infrastruktur 21 Lingkungan

20

S-3

B

10-Jan-13 -

10-Jan-18

S-2

B

27-Sep-14

26-Sep-19 27-Mar-19

S-1

B

11-Oct-14

10-Oct-19

S-3

B

8-Dec-14 -

7-Dec-19

8-Jun-19

23

Studi Pembangunan

S-2

B

7-Feb-13 -

7-Feb-18

7-Aug-17

24

Transportasi

S-2

B

25

Transportasi

S-3

B

26

Perencanaan Kepariwisataan

S-2

B

16-May-12 - 16-May-17 16-Nov-16

8-Jun-19

27

Sains Manajemen

S-3

10-Jul-17

28

Kewirausahaan

S-1

B

27-Sep-14

21-Mar-18

18-Oct-12 - 18-Oct-17

3-Jun-11 -

2

200 – 214

asesmen lapangan / visitasi

3

215 – 269

tidak divisitasi dengan nilai C, dengan C = 200 – 300

4

270 – 314


5

315 – 344

tidak divisitasi dengan nilai B, dengan B = 301 – 360

6

345 – 364


365 – 400

tidak divisitasi dengan nilai A, dengan A = 361 – 400

Strata

Nilai

Masa Berlaku

Reakreditasi

Astronomi

S-2

B

21-7-11

-

21 -7- 16

21-7-16

Biologi

S-2

A

21-7-11

-

21-7-16

21-1-16

3

Bioteknologi

S-2

A

12-8-11

-

12-8-16

12-2-16

S-2

A

21-7-11

-

3-Dec-15

26-Sep-19 27-Mar-19

21-7-16

Nilai Maksimum dr BAN-PT 40 300 60 400

Contoh Nilai Asesmen Prodi 11,00 228,01 49,57 288,58

Perlu visitasi untuk mendapatkan nilai B

1

Biomanajemen

No

Jenis Dokumen

1 Evaluasi Diri 2 Borang IIIA 3 Borang IIIB Jumlah

2

4

3-Jun-16

18-Apr-17

Nilai

tidak divisitasi dan tidak terakreditasi

Nama Prodi

11-Apr-19

16-May-12 - 16-May-17 16-Nov-16

Kebijakan Reakreditasi BAN-PT 2015 < 200

No

10-Jul-17

22 Arsitektur

1

7

Reakreditasi

Reakreditasi

21-1-16

Reakreditasi

Strata

Nilai

10 Teknik Mesin

S-2

A

21-7-11 - 21-7-16 21-1-16

11 Teknik Material

S-1

A

27-5-11 - 27-5-16 27-11-15

12 Teknik Sipil

S-2

A

21-7-11 - 21-7-16 21-1-16

S-2

A

No

Nama Prodi

Masa Berlaku

5

Teknik Geodesi & Geomatika

S-2

A

21-7-11

-

21-7l-16

21-1-16

13 Teknik Lingkungan

3-6-11

- 3-6-16 3-12-15

6

Rekayasa Pertambangan

S-2

B

21-7-11

-

21-7-16

21-1-16

14 Sistem dan Teknik Jalan Raya

S-2

A

3-6-11

- 3-6-16 3-12-15

7

Teknik Fisika

S-2

A

12-8-11

-

12-8-16

12-2-16

15 Pengelolaan Sumber Daya Air

S-2

A

21-7-11 - 21-7-16 21-1-16

8

Tek. & Manajemen Industri

S-2

A

21-8-11

-

21-7-16

21-1-16

16 Perencanaan Wilayah dan Kota

S-2

A

17-6-11 - 17-6-16 17-12-15

9

Instrumentasi dan Kontrol

S-2

A

21-7-11 -

21-7-16

21-1-16

17

S-3

B

3-6-11

Sains Manajemen

- 3-6-16 3-12-15

11

10/21/2015



Draft Buku 3A, 3B, ED  18 Sept 2015 ▪ Teknik Material S-1 ▪ Teknik Lingkungan S-2 ▪ Sistem Teknik Jalan Raya S-2 ▪ Perenc Wilayah Kota S-2 ▪ Sains Manajemen S-3  21 November 2015 ▪ Bioteknologi S-2 ▪ Teknik Fisika S-2

 23 Oktober 2015 ▪ Astronomi S-2 ▪ Biologi S-2 ▪ Biomanajemen S-2 ▪ T. Geodesi & Geomatika S-2 ▪ Rekayasa Pertambangan S-2 ▪ T. Manajemen Industri S-2 ▪ Instrumentasi & Kontrol S-2 ▪ Teknik Mesin S-2 ▪ Teknik Sipil S-2 ▪ Peng Sumber Daya Air S-2



Final Buku 3A, 3B, ED  21 Nov 2015 ▪ Teknik Material S-1  27 Nov 2015 ▪ Teknik Lingkungan S-2 ▪ Sist & Teknik Jalan Raya S-2 ▪ Sains Manajemen S-3  11 Des 2015 ▪ Perenc Wilayah dan Kota S-2

 15 Jan 2016 ▪ Astronomi S-2 ▪ Biologi S-2 ▪ Biomanajemen S-2 ▪ Tek Geodesi & Geomatika S-2 ▪ Rekayasa Pertambangan S-2 ▪ Tek dan Manajemen Industri S-2 ▪ Instrumentasi dan Kontrol S-2 ▪ Teknik Mesin S-2 ▪ Teknik Sipil S-2 ▪ Peng Sumber Daya Air S-2  6 Feb 2016 ▪ Bioteknologi S-2 ▪ Teknik Fisika S-2

ABET Accreditation Process



Program Educational Objectives  Program educational objectives are broad statements that

describe the career and professional accomplishments that the program is preparing graduates to achieve 

Student Outcomes

No 1 2 3

 Student outcomes are narrower statements that describe

what students are expected to know and be able to do by the time of graduation. These relate to the skills, knowledge, and behaviors that students acquire in their matriculation through the program.  ABET SO a – k + Program Specific Outcomes

4 5 6

ABET Student Outcomes (a) an ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering (b) an ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data (c) an ability to design a system, component, or process to meet desired needs with realistic constraints (d) an ability to function on multi-disciplinary teams (e) an ability to identify, formulate, and solve engineering and physics problems (f) an understanding of professional and ethical responsibility

72

12

10/21/2015

No

ABET Student Outcomes

7

(g) an ability to communicate effectively

8

(h) the broad education necessary to understand the impact of engineering and physics solutions in a global, economic, environmental, and societal context

9

(i)

10 (j)



a recognition of the need for and an ability to engage in life-long learning

Akreditasi Perdana  Prodi telah mendefinisikan Program Educational Objective bersama Advisory Board  Prodi telah memetakan seluruh Student Outcome pada matakuliah Continuous Improvement Pencapaiannya harus sudah terukur, minimum 1 siklus

a knowledge of contemporary issues

11 (k) an ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering physics practice

Diperlukan survey tracer study, survey pengguna lulusan, survey wisuda, survey tengah & akhir semester, portofolio + asesmen SO kuliah 73



Akreditasi Perdana  Kurikulum terdiri dari ▪ Minimum 32 kredit (25%) Matematika, Sains Dasar (Biologi, Kimia, Fisika) + Praktikum Sains Dasar ▪ Minimum 48 kredit (37.5%) Kuliah Kerekayasaan ▪ Sains Kerekayasaan  Menjembatani penerapan ilmu matematika dan sains dasar untuk solusi kerekayasaan kreatif ▪ Perancangan Kerekayasaan  Proses membangun sistem, komponen atau proses untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan  Melibatkan proses pengambilan keputusan, bersifat iteratif.  Memanfaatkan ilmu matematika dan sains untuk menghasilkan solusi yang optimal ▪ Kuliah Umum untuk melengkapi topik teknis dan membentuk kemampuan Soft Skill



Re-Akreditasi  Melibatkan seluruh persyaratan Akreditasi

Perdana, dan  Pembahasan Deficiencies, Weaknesses atau Concerns dari ABET Final Statement terakhir serta tindakan yang telah diambil untuk menanganinya



Akreditasi Perdana  Kurikulum ▪ Mahasiswa harus terbukti disiapkan untuk melakukan praktek kerekayasaan ▪ melalui kurikulum yang berkulminasi pada pengalaman melakukan perancangan kerekayasaan utama ▪ berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan pada kuliah yang telah dilaksanakan ▪ melibatkan pengetahuaan atas standar kerekayasaaan yang berlaku serta batasan kerekayasaan yang realistis



Addresses all applicable criteria, policies, and procedures  The examination of a Self-Study Report prepared by the program and  An on-site review by a team.



An Initial Program Review



Comprehensive Reviews must be conducted for each accredited program at intervals no longer than six years

 Conducted on a program that is not already accredited,

must be a comprehensive review

 A year in which such a review occurs is called a general review year.  In general review year, all accredited programs under the purview of a

given commission will receive a comprehensive review simultaneously.

 The general review cycle for a given commission will be set by the

date on which that commission accredits its FIRST PROGRAM AT THE INSTITUTION.

13

10/21/2015



Criterion 3(c) requires an ability to design a system, component, or process to meet desired needs with realistic constraints



Common Findings  Whereas many of the design projects provide adequate

design experiences, some of the projects reviewed displayed minimal use of design protocols, or did not incorporate engineering standards.  Because it is not required that all projects be major design experiences that use appropriate design protocols and incorporate engineering standards, it is possible that some program graduates could be unprepared for engineering practice



To do:



 Program: ▪ Enforce all Final Projects as Major Design Experiences ▪ Define a chain of courses that prepare the students with adequate knowledge and skill for engineering design methods, analysis, standards and codes

Criterion 3(d) requires an ability to function on multidisciplinary team



Common Findings  While it is clear that the program employs team

activities, multidisciplinary aspects requires strengthening

14

10/21/2015



Criterion 3(d) requires an ability to function on multidisciplinary team



To do  F/S: ▪ Synchronize common activities of all involved study programs ▪ Communicate and facilitate collaboration for multidiscipline learning / research among study programs ▪ Examples :  Introduction to Engineering Design Courses  Interdisciplinary Courses / Final Projects  Promote Minor Courses as Multidisciplinary Experience

15

AGENDA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

o o o o o o

Sidang Pleno Senat Akademik - ITB Bandung, 2 Oktober 2015

Dwiwahju Sasongko Sekretaris (2012-2017) dan Anggota Majelis (2006-2017) BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

BAN-PT

Sistem Penjaminan Mutu Peraturan dan Perundang-undangan Standar dan Prosedur Tantangan dan Peluang Jejaring Akreditasi Regional dan Internasional Permendikbud No. 87/2014

1

AKREDITASI UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 22

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

2

SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPMI dan SPME) SPMI = Sistem Penjaminan Mutu Internal SPME = Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

SPME EVALUASI-DIRI

“ … a formal, published statement regarding the quality of an institution or a program, following a cyclical evaluation based on agreed standards (CRE, 2001).”

SPMI

PERBAIKAN INTERNAL DAN PEMBINAAN

“… a process of external quality review used by higher education to scrutinize colleges, universities and higher education programs for quality assurance and quality improvement (CHEA, 2000).”

accountability

PENJAMINAN MUTU

“… a window into higher education institution” (Peril & Promise, WB 2000)

 Internal  Eksternal

►► ►►

CQI = Continuous Quality Improvement

EVALUASI DIRI AKREDITASI

PERBAIKAN INTERNAL

EVALUASI EKSTERNAL/ AKREDITASI REKOMENDASI PEMBINAAN

3

4

►►►budaya mutu

RATE OF QUALITY IMPROVEMENT

Heywood, L.H., Principlesbased accreditation: the way forward?, MJA, 186, 7, S31S32, 2007

MANFAAT AKREDITASI BAGI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

PEMERINTAH  Penjaminan mutu PT/PS  Penjaminan mutu tenaga kerja  Informasi untuk pembinaan PT/PS (beasiswa/hibah) CALON MAHASISWA/ORANG TUA  Informasi mengenai mutu PT/PS dan lulusannya PASAR KERJA  Informasi mengenai mutu PT/PS dan lulusannya ORGANISASI PENYANDANG DANA  Informasi mengenai mutu PT/PS dan lulusannya PERGURUAN TINGGI/PROGRAM STUDI/PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI  Informasi untuk peningkatan mutu dan perencanaan  Informasi untuk kemitraan dsb 5

6

1

PERATURAN DAN KEBIJAKAN MENGENAI AKREDITASI DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI (sejak tahun 2003) - 1 Undang-undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Rencana Strategis Depdiknas/Kemdiknas 2005-2009, 2010-2014 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28/2005 tentang Badan Akreditasi Nasional - Perguruan Tinggi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17/2009 tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah No. 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Peraturan Pemerintah No. 66/2010 tentang Perubahan atas PP No. 17/2010 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 6/2010 Peraturan Presiden No. 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

PERATURAN DAN KEBIJAKAN MENGENAI AKREDITASI DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI (sejak tahun 2003) - 2 Undang-Undang No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 59/2012 tentang Badan Akreditasi Nasional Peraturan Pemerintah No.32/2013 tentang Perubahan atas PP No.19/2005 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73/2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Peraturan Pemerintah No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49/2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50/2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87/2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

7

8

PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI -1

PERUBAHAN (UU 20/2003 s/d UU 12/2012) AKREDITASI DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI Pasal 28

 Dari akreditasi sukarela  wajib.  Dari akreditasi program studi  akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi.  Dari sistem penjaminan mutu internal sukarela  wajib.  Dari badan akreditasi tunggal BAN-PT untuk akreditasi program studi dan akreditasi institusi  BAN-PT untuk akreditasi institusi dan LAM untuk akreditasi program studi.

(3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh: a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau b. perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi. (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh: a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau b. perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.

10

9

PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI


UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI - 2


Pasal 33 (1) Program pendidikan dilaksanakan melalui Program Studi. (2) Program Studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan program Pendidikan. (3) Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi. (4) Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. (5) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan. (6) Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir. (7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pencabutan izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Menteri. 11

Pasal 42 (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. Pasal 44 (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.

12

2





Pasal 51 (1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. (2) Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu. Pasal 52 (1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. (3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (4) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pasal 53 Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas: a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

13

14



UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI - 6a

UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI - 6b

Pasal 55 (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.

Pasal 55 (lanjutan) (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri. (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

15

16





Pasal 56 (2) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasi bagi: a. lembaga akreditasi, untuk melakukan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; Pasal 60 (4) Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian PTN dan PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) serta perubahan atau pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 95 Sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Pasal 90 (1) Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya. 17

18

3

STANDAR AKREDITASI BAN-PT (2009)

A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN B. TATAPAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU C. MAHASISWA DAN LULUSAN D. SUMBERDAYA MANUSIA E. KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA AKADEMIK F. PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN SISTEM INFORMASI G. PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA

19

20

2012

(1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas: a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Permendikbud No. 49/2014

2014

Silahkan mengunduh Permendikbud No. 49/2014

21

INSTRUMEN AKREDITASI

        

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: a. standar isi; b. Standar proses; c. Standar kompetensi kelulusan; d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan; e. Standar sarana dan prasarana; f. Standar pengelolaan; g. Standar pembiayaan; dan h. Standar penilaian pendidikan. Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

UU No. 12/2012 Pendidikan Tinggi Pasal 54

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

2005

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

PP No. 19/2005 Standar Nasional Pendidikan Pasal 2

22

KONSEP BORANG • Alat atau instrumen untuk mengumpulkan informasi mengenai kinerja program studi dan fakultas/sekolah tinggi dalam rangka pengendalian mutu. • Berfungsi untuk menjaring informasi yang terkait dengan mutu penyelenggaraan program studi.

Naskah Akademik Standar dan Prosedur Akreditasi Borang Program Studi Borang Institusi Pengelola Program Studi Panduan Pengisian Borang Pedoman Penilaian Borang Matriks Penilaian Borang Pedoman Asesmen Lapangan Pedoman Evaluasi Diri

• Borang akreditasi terdiri atas seperangkat pertanyaan: o tertutup, o terbuka. • Sesuai petunjuk setiap butir, sebagian pertanyaan dijawab langsung dalam isian borang, sebagian yang lain dijawab dalam lembar tersendiri. 23

24

4

PEMERINGKATAN HASIL AKREDITASI

PROSEDUR AKREDITASI PENGIRIMAN EVALUASI DIRI DAN BORANG SERTA LAMPIRAN KEPADA BAN-PT (Prodi/PT)

ASESMEN KECUKUPAN (Asesor BAN-PT)

Skor Setiap Jenjang Program Studi

PENGAMBILAN KEPUTUSAN HASIL ASESMEN KECUKUPAN (Pleno BAN-PT)

Peringkat

ASESMEN LAPANGAN (Asesor BAN-PT)

Diploma

Sarjana

Magister

Doktor

A

361 - 400

361 - 400

361- 400

361- 400

B

301 - 360

301 - 360

301- 360

301- 360

C

200 - 300

200 - 300

200- 300

200- 300

Tidak Terakreditasi

< 200

< 200

< 200

< 200

2000 ++ asesor VALIDASI (Anggota BAN-PT)

15 anggota 3 staf ahli SURVEILEN ASESMEN LAPANGAN (Anggota dan Asesor BAN-PT)

BANDING DAN KELUHAN PRODI/PT/MASYARAKAT

PENGAMBILAN KEPUTUSAN HASIL AKREDITASI (Pleno BAN-PT) PENGUMUNAN HASIL AKREDITASI (Ka/Sek BAN-PT)

 Perhatikan Permendikbud No. 87/2014, peringkat akan direvisi 25

26

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

UU12/2012 Pasal 33 ayat 3 Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

UU12/2012 Pasal 53 Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas: a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

BAN-PT

BAN-PT

DITJEN KELEMBAGAAN IPTEK DIKTI

DITJEN BELMAWA Permendikbud No. 50/2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMDikti)

Instrumen Evaluasi Usulan Penyelenggaraan Program Studi Baru

Instrumen SPMI dan SPME 27

28

PENGEMBANGAN SISTEM AKREDITASI NASIONAL

AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

UU12/2012 Pasal 55 ayat 3 Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.

UU12/2012 Pasal 55 ayat 4 Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

DASAR HUKUM • • •

Permendikbud No. 49/2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) Permendikbud No. 50/2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMDikti) Permendikbud No. 87/2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

BAN-PT

Instrumen AIPT (Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi) BAN-PT

SISTEM AKREDITASI NASIONAL

29

30

5

AKREDITASI PROGRAM STUDI

PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI BARU

UU12/2012 Pasal 55 ayat 5 Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

UU12/2012 Pasal 60 ayat 4 Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi.

BAN-PT BAN-PT

DITJEN KELEMBAGAAN IPTEK DIKTI

Instrumen rekomendasi pendirian serta monitoring dan evaluasi LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri)

• Peraturan Pemerintah tentang pendirian Perguruan Tinggi Baru • Instrumen Pendirian Perguruan Tinggi Baru

31

32

IMPLEMENTASI KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

TANTANGAN (1)

 Lebih dari 4,000 PT  Lebih dari 20,000 program studi  Penanggungjawab:  Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  Kementerian Agama  Kementerian Kesehatan  Kementerian Pertahanan  Kementerian Dalam Negeri  Kementerian Perhubungan  dsb

BAN-PT DITJEN BELMAWA

Instrumen Akreditasi Berbasis Capaian Pembelajaran 33

34

TANTANGAN PERATURAN PERUNDANGAN

35

PELUANG  Evaluasi:  Sumatif  Formatif  Basis evaluasi:  Input  Process  Output  Outcome  Informasi untuk evaluasi:  Borang  Portofolio  Instrumen akreditasi program studi/profesi:  Generik  Spesifik/profesi

JENIS/MODEL ASESMEN AKREDITASI

 UU No. 12/2012 – Pendidikan Tinggi  Akreditasi institusi oleh BAN-PT dan program studi oleh LAM-PS (akan didirikan).  Perpres No. 8/2012 – Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)  Capaian pembelajaran: pendidikan, pengalaman kerja/pengembangan karir, sertifikasi profesi, pembelajaran mandiri (RPL).  Permendikbud No. 49/2014 - Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti)  Instrumen akreditasi

PARADIGMA BARU AKREDITASI DI INDONESIA

Peraturan perundangan:

PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA (DALAM ANGKA)

Perpres 8/2012 Permendikbud 73/2013

36

6

KECENDERUNGAN GLOBAL

REVOLUSI MUTU “Quality revolution” (Woodhouse, 2006): …. constant creation of new QA agencies ….

International Institute for Educational Planning - UNESCO

Before 1980s

Penjaminan mutu pendidikan tinggi telah menjadi suatu kecenderungan global karena:  Ekspansi sistem pendidikan tinggi secara cepat  terjadi keanekaragaman perguruan tinggi.  Praktek penipuan (diploma mills, fly-by-night providers, bogus institutions)  perlu organisasi penjaminan mutu yang dapat dipercaya (credible).  Penurunan mutu pendidikan tinggi karena kendala ekonomi  perlu mekanisme penjaminan mutu.  Mobilitas profesional dan proses integrasi regional dan internasional  perlu mekanisme pengakuan ijazah dan sertifikat profesional perguruan tinggi.

1947 JUAA Japan 1953 PAASCU Philippines 1965 UGC Hong Kong 1973 UGC Bangla desh

1980s 1981 SPRING Singapore 1982 KCUE South Korea 1983 CHE PNG 1987 AACCUP Philippines

1990s 1989/1990 NZQA NZ 1990 BDNAC Brunei 1990 HKCAA Hong Kong 1991 NIAD-UE Japan 1991 ITP-Q NZ 1993 NZUAAU NZ 1994 NAAC India 1994 BAN-PT Indonesia 1997 LAN Malaysia 1999 JAABE Japan

21th Century 2000 CAA UAE 2000 ONESQA Thailand 2001 PUC Kuwait 2001 OAC Oman 2001 AUQA Australia 2002 QAA HEC Pakistan 2003 Royal Univ. of Bhutan 2003 ACC Cambodia 2003 GDETA Viet Nam

2004 MOE China 2004 SQA Samoa 2005 CAQ Sri Lanka 2005 YODEK Turkey 2006 DEA Syria 2006 NCAAA Timor Leste 2007 QAA Bahrain No Data ---- MOE Lao PDR ---- Tribhuvan U Nepal ---- CDGDC China ---- MOE Singapore

37

BADAN AKREDITASI DI NEGARA-NEGARA ASEAN  1957 – PAASCU, (Philippines Accrediting Association of Schools, Colleges and Universities), Philipinnes.  1990 – BDNAC (Brunei Darussalam National Accreditation Council), Brunei Darussalam.  1994 – BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi), Indonesia.  1996 – MQA (Malaysian Qualifications Agency - 2007, LAN - 1996 ), Malaysia.  2000 – ONESQA (Office for National Education Standards and Quality Assessment), Thailand.  2000 – CPE (Council for Private Education), Singapore  2003 – ACC (Accreditation Committee of Cambodia), Cambodia  2003 – GDETA (General Department for Educational Testing and Accreditation), Vietnam  2008 – QAC (Quality Assurance Council), Laos  2010 – NAAAA (National Agency for Academic Assessment and Accreditation), Timor Leste  Myanmar ….

38

HARMONIZATION, REFERENCING, ALIGNING

INTERNATIONAL AQAAIW

REGIONAL

SUB-REGIONAL

BAN-PT

39

Proses Akreditasi Ulang

PERMENDIKBUD TERKINI

• Permendikbud No. 49/2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tanggal 9 Juni 2014. • Permendikbud No. 50/2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tanggal 9 Juni 2014. • Permendikbud No. 87/2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi tanggal 9 September 2014.

41

40

Proses Akreditasi Ulang TINDAK

LANJUT PERMENDIKBUD

• Peninjauan dan revisi instrumen Akreditasi Program Studi (APS) dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT). • Penyelesaian perumusan Sistem Akreditasi Nasional (SAN). • Penyelesaian instrumen pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

42

7

KETENTUAN UMUM (Pasal 2)

AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI Permendikbud No. 87/2014

43

KEBIJAKAN AKREDITASI (Pasal 3) - 1 (1) Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (2) Luaran proses akreditasi dinyatakan dengan status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. (3) Status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. terakreditasi; dan b. tidak terakreditasi. (4) Peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas: a. terakreditasi baik; b. terakreditasi baik sekali; c. terakreditasi unggul. 45

KEBIJAKAN AKREDITASI (Pasal 4, 5, dan 6)  Pasal 4  Akreditasi Perguruan Tinggi dapat dilakukan setelah semua Program Studi di Perguruan Tinggi yang bersangkutan terakreditasi.  Pasal 5  Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi merupakan salah satu syarat dalam pengakuan dan pengalihan satuan kredit semester antar Perguruan Tinggi.  Pasal 6 (1) Masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi adalah 5 (lima) tahun. (2) Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi wajib diumumkan kepada masyarakat. 47

(1) Akreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: a. menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; b. menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat. (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki prinsip: a. independen; b. akurat; c. obyektif; d. transparan; e. akuntabel. 44

KEBIJAKAN AKREDITASI (Pasal 3) - 2 (5) Makna peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagai berikut: a. terakreditasi baik, yaitu memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi; b. terakreditasi baik sekali dan terakreditasi unggul, yaitu melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (6) Tingkat pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b oleh Program Studi dan Perguruan Tinggi ditetapkan oleh BAN-PT.

46

KEBIJAKAN AKREDITASI (Pasal 7) (1) Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi. (2) Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Instrumen akreditasi untuk Program Studi; dan b. Instrumen akreditasi untuk Perguruan Tinggi. (3) Instrumen akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disusun berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (4) Instrumen akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan:  a. jenis pendidikan, yaitu vokasi, akademik, profesi;  b. program pendidikan, yaitu program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, profesi, spesialis, doktor, dan doktor terapan;  c. modus pembelajaran, yaitu tatap muka dan jarak jauh; serta  d. hal-hal khusus. (5) Instrumen akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun berdasarkan pengelolaan perguruan tinggi, yaitu: PTS, PTN, PTN dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, atau PTN Badan Hukum. 48

8

KEBIJAKAN AKREDITASI (Pasal 8)

PDDikti Digunakan sebagai acuan untuk memeriksa:

Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan data dan informasi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

• • • •

Keaktifan prodi pada beberapa semester terakhir Data dosen Data mahasiswa dsb

Lihat Surat Dir Lemkerma No. 8319 dan 8144 tahun 2014

49

PDDikti - Dir Lemkerma No. 8319

51


53

50


52


54

9

BAN-PT (Pasal 9)

KELEMBAGAAN AKREDITASI Permendikbud No. 87/2014

(1) BAN-PT dibentuk oleh Menteri (2) BAN-PT merupakan badan nonstruktural di lingkungan Kementerian dan bertanggung jawab kepada Menteri. (3) BAN-PT memiliki kemandirian dalam melakukan akreditasi Perguruan Tinggi.

55

56

TUGAS DAN WEWENANG BAN-PT (Pasal 10) a. mengembangkan sistem akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi selaras dengan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi; b. menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; c. melakukan akreditasi Perguruan Tinggi; d. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi; e. memeriksa, melakukan uji kebenaran, dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi; f. membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional; g. melakukan penilaian kelayakan pendirian LAM sebagai dasar rekomendasi pengakuan Menteri kepada LAM; h. mengevaluasi kinerja LAM secara berkala yang hasilnya disampaikan kepada Menteri; i. bersama dengan Direktur Jenderal menyusun instrumen evaluasi pendirian Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; j. memberikan rekomendasi kelayakan pendirian Perguruan Tinggi kepada Direktorat Jenderal. 57

KELEMBAGAAN AKREDITASI MENDATANG • • • • •

BAN-PT Akreditasi institusi Akreditasi program studi (jika belum ada LAM yang serumpun) Pemberian rekomendasi/penjaminan/evaluasi LAM Pembukaan program studi baru (bersama Ditjen Dikti) Pendirian perguruan tinggi baru (bersama Ditjen Dikti)

LAM-1

LAM-2

LAM-3

LAM-4

LAM-n

LAM = Lembaga Akreditasi Mandiri Contoh: • LAM Bidang Kesehatan - HPEQ Project (World Bank, Ditjen Dikti Kemdikbud) LAMPTKes • LAM Bidang Teknik – pendanaan dari JICA, target Washington Accord signatory IABEE Kerjasama BAN-PT dengan asosiasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan

58

CONTOH PEMRAKARSA LAM-PS

LAMPTKes (Kesehatan)  Asosiasi Profesi: IDI, PDGI, PPNI, IBI, dsb (sementara 7 profesi kesehatan)  Asosiasi Institusi Pendidikan: AIPKI, AFDOKGI, AIPNI, AIPKIND, dsb (sementara 7 profesi kesehatan)

IABEE (Indonesia Accreditation Board for Engineering Education)

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI Permendikbud No. 87/2014

 PII dan asosiasi profesi teknik lainnya  Asosiasi institusi pendidikan: BKS perguruan tinggi teknik Pengakuan nasional dan internasional 59

60

10

LAM – UMUM (Pasal 25) (1) LAM dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat.  (2) LAM dibentuk berdasarkan rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.  (3) LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk perwakilan di setiap wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.  (4) LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi memberikan dukungan teknis dan administratif pelaksanaan akreditasi Program Studi.  (5) Rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Menteri. 61

LAM – UMUM (Pasal 26) - 2 f. menyusun instrumen evaluasi pembukaan Program Studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi bersama dengan Direktorat Jenderal;  g. memberikan rekomendasi kelayakan pembukaan Program Studi kepada Direktorat Jenderal atau PTN badan hukum;  h. melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada BAN-PT. (2) LAM yang bertugas memberikan rekomendasi kelayakan pembukaan Program Studi kepada PTN badan hukum, ditentukan oleh PTN badan hukum. (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAM dapat mengangkat tim asesor, tim ahli dan panitia ad hoc. 63

LAM – MASYARAKAT (Pasal 36)  (1) LAM Masyarakat berbentuk badan hukum nirlaba.  (2) Badan hukum nirlaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pemrakarsa yang terdiri atas organisasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan tinggi berbadan hukum dari suatu cabang ilmu dan/atau rumpun ilmu.  (3) LAM Masyarakat dapat membentuk LAM wilayah sebagai perwakilan untuk melakukan akreditasi Program Studi di wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi tertentu.

65

LAM – UMUM (Pasal 26) - 1 (1) Tugas dan wewenang LAM: a. menyusun instrumen akreditasi Program Studi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  b. melakukan akreditasi Program Studi;  c. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi;  d. memeriksa, melakukan uji kebenaran dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Program Studi;  e. membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik tingkat nasional maupun internasional; 62

LAM – PEMERINTAH (Pasal 27)  (1) LAM Pemerintah merupakan badan nonstruktural di lingkungan Kementerian dan bertanggung jawab kepada Menteri.  (2) LAM Pemerintah dibentuk oleh Menteri atas rekomendasi dari BAN-PT.  (3) Dalam melakukan akreditasi Program Studi, LAM Pemerintah memiliki kemandirian.  (4) LAM Pemerintah dapat membentuk LAM wilayah untuk memberi dukungan teknis administratif dalam melakukan akreditasi Program Studi di wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi tertentu. 64

LAM – MASYARAKAT (Pasal 37) - 1  (1) Persyaratan pendirian LAM Masyarakat wajib memiliki:  a. rencana sumber daya manusia yang diperlukan untuk melakukan akreditasi Program Studi;  b. rancangan prosedur operasi standar (POS) akreditasi Program Studi;  c. sumber pendanaan paling sedikit untuk 3 (tiga) tahun anggaran LAM Masyarakat;  d. perhitungan satuan biaya pelaksanaan akreditasi Program Studi sesuai bidangnya;  e. mekanisme pendanaan untuk menutup defisit biaya pelaksanaan akreditasi Program Studi sesuai bidangnya;  f. sarana dan prasarana LAM Masyarakat;  g. sistem penjaminan mutu internal LAM Masyarakat; dan  h. rancangan mekanisme penanganan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Program Studi, baik dari pemimpin perguruan tinggi maupun dari masyarakat. 66

11

LAM – MASYARAKAT (Pasal 37) – 2  (2) Prosedur pendirian LAM Masyarakat:  a. Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) mengusulkan pendirian LAM Masyarakat kepada Menteri dilengkapi dengan studi kelayakan untuk memperoleh pengakuan;  b. Menteri menugaskan BAN-PT untuk melakukan penilaian terhadap studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf a;  c. BAN-PT memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang persetujuan pengakuan LAM Masyarakat;  d. Dalam hal Menteri memberikan persetujuan pengakuan LAM Masyarakat berdasarkan rekomendasi BAN-PT, pemrakarsa mengajukan pembentukan badan hukum nirlaba sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;  e. Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan pengakuan LAM Masyarakat berdasarkan rekomendasi BAN-PT, pemrakarsa dapat mengajukan kembali usulan pendirian LAM Masyarakat;  f. LAM Masyarakat dapat menjalankan fungsinya setelah mendapat status sebagai badan hukum nirlaba. 67

LAM – MASYARAKAT (Pasal 39 dan 40) (1) Susunan organisasi, kepengurusan, dan tata kelola LAM Masyarakat diatur dalam anggaran dasar badan hukum nirlaba. (2) Pendanaan LAM Masyarakat bersumber dari dana masyarakat, sumber lain atau dapat bersumber dari dana pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (1) LAM Masyarakat menyampaikan laporan kegiatan setiap tahun kepada Menteri melalui BAN-PT. (2) LAM Masyarakat diaudit oleh akuntan publik secara berkala dan diumumkan kepada masyarakat. (3) Menteri dapat mencabut persetujuan pengakuan atas LAM Masyarakat apabila terbukti tidak menunjukkan kinerja yang baik, melanggar integritas, atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. 68

KOORDINASI KELEMBAGAAN AKREDITASI (Pasal 41)

KOORDINASI DAN PENGAWASAN Permendikbud No. 87/2014

69

PENGAWASAN (Pasal 47)

(1) Dalam pelaksanaan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, BAN-PT dan/atau LAM saling berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal, Badan Standar Nasional Pendidikan, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dan Perguruan Tinggi. (2) Koordinasi antar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi mampu berkontribusi secara harmonis dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, membangun dan mengembangkan budaya mutu pendidikan tinggi.

70

PENGAWASAN (Pasal 48) (1) BAN-PT secara berkala melakukan evaluasi terhadap proses akreditasi yang dilaksanakan oleh LAM paling lambat setiap 2 (dua) tahun. (2) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LAM tidak melaksanakan proses akreditasi sesuai ketentuan, maka LAM tersebut melaksanakan akreditasi di bawah pembinaan dan pengawasan BAN-PT selama 1 (satu) tahun. (3) Apabila selama masa pembinaan oleh BAN-PT ternyata LAM tidak menunjukkan perbaikan, BAN-PT merekomendasikan penutupan LAM Pemerintah atau pencabutan pengakuan LAM Masyarakat kepada Menteri. (4) Menteri menutup LAM Pemerintah atau mencabut pengakuan LAM Masyarakat dan melimpahkan penyelenggaraan akreditasi kepada BAN-PT, sampai LAM dalam cabang ilmu atau rumpun ilmu yang sama terbentuk. (5) LAM Masyarakat yang dicabut pengakuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berkewajiban menyelesaikan tanggung jawab hukum LAM Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akreditasi oleh BAN-PT. (2) BAN-PT melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akreditasi oleh LAM.

71

72

12

MEKANISME AKREDITASI (Pasal 42)

MEKANISME AKREDITASI Permendikbud No. 87/2014

(1) LAM dan BAN-PT menyusun instrumen akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. (2) Tahapan Akreditasi sebagai berikut: a. Tahap Evaluasi Data dan Informasi; b. Tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; c. Tahap Pemantauan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

73

74



(1) Tahap Evaluasi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi langkah: a. Pemimpin Perguruan Tinggi mengajukan permohonan kepada LAM untuk akreditasi Program Studi dan/atau BAN-PT untuk akreditasi Perguruan Tinggi; b. LAM dan/atau BAN-PT melakukan evaluasi kecukupan atas data dan informasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang disimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi; (2) Evaluasi kecukupan atas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh asesor. (3) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berdomisili di wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi melakukan verifikasi di Perguruan Tinggi. (4) Dalam hal kondisi tertentu LAM dan/atau BAN-PT dapat melakukan asesmen lapangan sesuai kebutuhan.

(1) Tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi: a. LAM dan/atau BAN-PT mengolah dan menganalisis data dan informasi dari Perguruan Tinggi pemohon akreditasi, untuk menetapkan status akreditasi dan peringkat akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi; b. LAM dan/atau BAN-PT mengumumkan status akreditasi dan peringkat akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sesuai kewenangan masing-masing. (2) Pemimpin Perguruan Tinggi wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tingginya berakhir.

75

76

MEKANISME AKREDITASI (Pasal 45) Tahap Pemantauan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c meliputi: a. LAM dan/atau BAN-PT melakukan pemantauan terhadap status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan/atau fakta hasil asesmen lapangan; b. Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi tersebut. 77

SELESAI

Terima kasih atas perhatian yang diberikan

78

13

DAFTAR SURAT/SK KELUAR/MASUK SEKRETARIAT SENAT AKADEMIK Periode 18 September – 1 Oktober 2015

a) SURAT MASUK Tanggal

Tgl. Surat

Asal

30-9-2015

29-9-2015

Rektor

30-9-2015

30-9-2015

FGB

Perihal Permohonan bantuan pembangunan rumah singgah Dosen ITB Hasil penilaian usulan kenaikan jabatan/pangkat a.n. : Dr. Suprijadi, M.Eng

Ket Temb Ka

b) SURAT KELUAR Tanggal

Nomor

Perihal

Ditujukan

18-9-2015

225/2015

Persetujuan SA kenaikan jabatan a.n. : Ir. Haryo Winarso, Ph.D dan Dr. Yusak Sali Kosasih

Rektor

22-9-2015

227/2015

Jejaring Komunikasi dan Kemitraan antara Senat Akademik dan Rektorat

Rektor

30-9-2015

233/2015

Permohonan reviev/pertimbangan FGB kenaikan jabatan a.n. : Ir. Puji Lestari, Ph.D.

FGB

c)

SK MASUK Tanggal

22-9-2015

d)

Tgl. SK 9-9-2015

Asal Rektor

Tentang Penetapan Tugas Pokok Jabatan di Lingkungan Fakultas/Sekolah ITB

SK SENAT AKADEMIK Tanggal

Nomor

-

-

Tentang -

Ket Temb

2. Pengesahan Risalah Sidang 18 September 2015

Recommend Documents