BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1731, 2014
KEMENPERA. Rumah Susun. Pembangunan. Pedoman. Perubahan.
Sewa.
PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.
bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun untuk memenuhi kebutuhan hunian perlu diatur pedoman mengenai bantuan pembangunan rumah susun sewa;
b.
bahwa bantuan rumah susun sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a diperuntukan bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah, mahasiswa/siswa/santri, pendidik dan tenaga kependidikan, PNS, TNI/POLRI serta pekerja pada sektor lainnya yang berbentuk rumah susun;
c.
bahwa Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa perlu dilakukan penyempurnaan untuk memenuhi kebutuhan hunian dan perubahan sosial masyarakat;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
www.peraturan.go.id
2014, No.1731
2
menetapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sewa; Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaiman diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
www.peraturan.go.id
3
2014, No.1731
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 8.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
9.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; 11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 2/PERMEN/M/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Kegiatan Selesai di Lingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat; 12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 31 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 646), diubah sebagai berikut: 1.
Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : Pasal 4 (1) Bentuk bantuan pembangunan rumah susun sewa dapat berupa:
www.peraturan.go.id
2014, No.1731
4
a. Detail Engineering Design bangunan beserta prasarana, sarana, dan utilitas; b. bangunan rumah susun sewa beserta prasarana, sarana, dan utilitas; c. dihapus. (2) Detail Engineering Design sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disesuaikan dengan masukan dari penerima bantuan. (3) Prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. prasarana yang meliputi jalan lingkungan beserta trotoar dan saluran tepi jalan, penerangan jalan umum, tempat sampah sementara; b. sarana yang meliputi sarana parkir kendaraan roda dua; dan c. utilitas yang meliputi jaringan air limbah, air bersih dan listrik. 2.
Ketentuan Pasal 11 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf setelah huruf b yakni huruf b1, Pasal 11 ayat (2), ayat (3) huruf i, dan ayat (4) diubah, dan setelah ayat (4) ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (4a), ayat (4b), dan ayat (4c), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut : Pasal 11 (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berupa : a. surat permohonan; b. proposal; dan b1.surat dukungan atau rekomendasi. (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan kepada Menteri Perumahan Rakyat Up.Deputi Bidang Perumahan Formal sebagaimana tercantum pada lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan memenuhi ketentuan: a. melampirkan proposal beserta kelengkapannya; b. melampirkan surat dukungan atau rekomendasi; c. surat ditandatangani pimpinan calon penerima; serta d. tembusan kepada gubernur/bupati/walikota, dan Kementerian yang melakukan pembinaan terhadap calon penerima bantuan sesuai kewenangannya.
www.peraturan.go.id
2014, No.1731
5
(3) Surat permohonan untuk bantuan pembangunan rumah susun dengan ketentuan sebagai berikut: a. PNS pada instansi Pemerintah ditandatangani oleh pimpinan Kementerian atau Lembaga; b. PNS pada gubernur;
instansi
daerah
provinsi
ditandatangani
oleh
c. PNS pada instansi daerah kabupaten/kota ditandatangani oleh bupati/walikota; d. pegawai negeri di lingkungan TNI ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia; e. pegawai negeri di lingkungan POLRI ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia; f. mahasiswa, tenaga pendidik, peneliti, dan kependidikan ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi atau ketua yayasan dan diutamakan dilengkapi dengan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama sesuai kewenangannya; g. siswa dan/atau santri, tenaga pendidik, dan kependidikan ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi atau ketua yayasan dan diutamakan dilengkapi dengan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama sesuai kewenangannya; h. pekerja paramedis, dan pekerja industri, ditandatangani pimpinan lembaga, ketua yayasan, pimpinan BUMN/D, atau ketua koperasi dan diutamakan dilengkapi dengan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, atau Kementerian/lembaga terkait sesuai kewenangannya; atau i. petugas pada kawasan perbatasan, pekerja di daerah tertinggal, masyarakat sangat miskin, atlet, dan nelayan ditandatangani pimpinan BUMN/D atau bupati/walikota dan diutamakan dilengkapi dengan rekomendasi dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, BNPP, Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai kewenangannya. (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggambarkan dengan jelas profil lembaga penerima bantuan dan rencana usulan, serta fungsi dan manfaat bantuan rumah susun sewa yang diajukan terhadap institusi penerima bantuan.
www.peraturan.go.id
2014, No.1731
6
(4a) Sistematika proposal sebagaimana tercantum pada lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4b) Surat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b1 dengan ketentuan: a. ditujukan kepada Menteri Perumahan Rakyat Up.Deputi Bidang Perumahan Formal, sebagaimana tercantum pada lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. diberikan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjelaskan bentuk dukungan yang diberikan secara tertulis; dan c. sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam lampiran Surat Permohonan. (4c) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b1 dengan ketentuan: a. ditujukan kepada Menteri Perumahan Rakyat Up.Deputi Bidang Perumahan Formal, sebagaimana tercantum pada lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. diberikan dari pimpinan instansi kementerian/lembaga terkait yang menyatakan bahwa lembaga calon penerima bantuan bergerak untuk kegiatan sosial atau keagamaan; dan c. sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam lampiran Surat Permohonan. 3.
Ketentuan Pasal 12 dihapus.
4.
Ketentuan Pasal 13 dihapus.
5.
Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut : Pasal 14 (1) Dalam hal terjadi perubahan tapak dan/atau perubahan disain bangunan rumah susun sewa, wajib menyampaikan surat yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga, ketua yayasan, pimpinan BUMN/D, atau ketua koperasi untuk mendapat persetujuan Kepala Satuan Kerja yang melaksanakan pembangunan bantuan rumah susun sewa. (1a) Dalam hal terjadi perubahan lokasi di dalam satu Kabupaten/Kota atau tidak dalam satu Kabupaten/Kota, calon penerima bantuan
www.peraturan.go.id
7
2014, No.1731
wajib menyampaikan surat permohonan baru yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga, ketua yayasan, pimpinan BUMN/D, atau ketua koperasi untuk mendapat persetujuan Deputi Bidang Perumahan Formal. (2) Persetujuan terhadap perubahan lokasi dan/atau perubahan disain bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) disampaikan kepada Deputi Bidang Perumahan Formal sebagai laporan. 6.
Ketentuan Pasal 16 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut : Pasal 16 (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri dari: a. lokasi; dan b. tanah. (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan: a. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau masterplan; b. dekat dengan pusat kegiatan calon penerima; dan c. tersedia prasarana berupa jalan akses. (3) Dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kabupaten/kota belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dilakukan melalui Keputusan bupati/walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (4) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. luas tanah yang tersedia dapat untuk membangun 1 (satu) tower rumah susun sewa sesuai dengan tipe bantuan pembangunan rumah susun sewa; dan b. kondisi tanah siap bangun. (5) Kondisi tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kondisi tanah rata yang tidak memerlukan proses pematangan lahan. (6) Dalam hal kondisi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memerlukan proses pematangan lahan, maka biaya pematangan lahan menjadi tanggung jawab penerima bantuan atau dibiayai dari APBN/APBD..
www.peraturan.go.id
2014, No.1731
7.
8
Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diubah serta ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Usulan bantuan pembangunan rumah susun sewa dilakukan dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut : a. penyampaian surat permohonan dan proposal bantuan pembangunan rumah susun sewa serta surat dukungan atau rekomendasi kepada Deputi Bidang Perumahan Formal; dan b. penyampaian surat permohonan dan proposal bantuan pembangunan rumah susun sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret (T-2) atau 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan pembangunan. (2) Penerima bantuan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota/ provinsi untuk memperoleh surat dukungan atau rekomendasi. (3) Dihapus. (4) Dihapus. (5) Ketentuan mengenai usulan bantuan pembangunan rumah susun sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tata cara penetapan bantuan pembangunan rumah susun sewa diatur dengan Keputusan Deputi Bidang Perumahan Formal.
8.
Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dihapus, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut : Pasal 18 (1) Verifikasi bantuan pembangunan rumah susun sewa terdiri dari a. verifikasi administrasi; dan b. verifikasi teknis. (2) Dihapus. (3) Verifikasi bantuan pembangunan rumah susun sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim verifikasi. (3a) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyusun hasil verifikasi sebagai daftar usulan program bantuan pembangunan rumah susun sewa. (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang Perumahan Formal.
www.peraturan.go.id
9
9.
2014, No.1731
Ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) diubah, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut : Pasal 21 (1) Dihapus (2) Usulan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3a) diajukan kepada Deputi Bidang Perumahan Formal dan disesuaikan dengan alokasi anggaran. (3) Penetapan program bantuan pembangunan rumah susun sewa ditetapkan paling lambat pada bulan Desember (T-1) atau 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan pembangunan dengan Keputusan Deputi Bidang Perumahan Formal. (4) Dihapus.
10. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal
21a yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 21a Penetapan penerima bantuan oleh Deputi Bidang Perumahan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan peninjauan kembali oleh Deputi Bidang Perumahan Formal apabila terdapat: a. keterbatasan anggaran pada Kementerian Perumahan Rakyat; b. rekomendasi tertulis dari calon penerima bantuan kepada Deputi Bidang Perumahan Formal; dan/atau c. perubahan kebijakan dan rencana kerja pembangunan rumah susun sewa. 11. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan setelah ayat (2)
ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut: Pasal 22 (1) Keputusan Deputi Bidang Perumahan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) berupa petikan keputusan disampaikan kepada penerima bantuan. (2) Penerima bantuan wajib melakukan kegiatan penyambungan listrik, dan air bersih, serta penyediaan meubeler. (2a) Dalam hal kegiatan penyambungan listrik dan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dialokasikan melalui APBN/APBD dan/atau dari penerima bantuan 12. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus, ayat (3) dan ayat
(4) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :
www.peraturan.go.id
2014, No.1731
10
Pasal 23 (1) Penyusunan DED dan/atau pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh Satuan Kerja yang ditunjuk oleh Menteri. (2) Dihapus. (3) Pelaksanaan pembangunan rumah susun sewa dilakukan setelah proses penyusunan DED selesai. (4) Satuan Kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan: a. pimpinan kementerian/lembaga terkait; b. penerima bantuan; dan c. pemerintah daerah. 13. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2)
disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), dan ayat (3) huruf c diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut: Pasal 25 (1) Rumah susun sewa yang telah selesai dibangun diserahkan oleh Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) kepada Deputi Bidang Perumahan Formal. (1a) Deputi Bidang Perumahan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan rumah susun sewa kepada pengguna barang melalui Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat. (2) Bangunan rumah susun sewa yang telah dibangun merupakan Barang Milik Negara yang akan dimohonkan penetapan status penggunaannya kepada Kementerian Keuangan selaku pengelola barang. (3) Penyelesaian status aset rumah susun sewa sebagai Barang Milik Negara dapat dimohonkan dengan beberapa mekanisme, yaitu: a. pembangunan rumah susun sewa yang dibangun pada Kementerian/Lembaga Pemerintah, TNI/POLRI, dan Institusi Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri akan diproses penyelesaian asetnya melalui mekanisme alih status pengguna barang; b. pembangunan rumah susun sewa yang dibangun di atas tanah instansi pemerintah daerah kabupaten/kota akan diproses penyelesaian asetnya dengan diserahkan kepada instansi pemerintah kabupaten/kota melalui mekanisme alih status pengguna barang atau hibah; c. pembangunan rumah susun sewa yang di bangun pada lembaga swasta, institusi lembaga pendidikan swasta, yayasan, badan
www.peraturan.go.id
11
2014, No.1731
usaha milik swasta akan diproses penyelesaian asetnya dengan mekanisme Kerjasama Pemanfaatan dengan lembaga Penerima Bantuan atau dapat pula dengan mekanisme hibah; atau d. pembangunan rumah susun sewa yang dibangun pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan diproses penyelesaian asetnya melalui mekanisme penyertaan modal negara (PMN). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan mekanisme penyelesaian aset rumah susun sewa sebagai barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan. 14. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 27
berbunyi sebagai berikut: Pasal 27 (1) Monitoring dimaksudkan untuk melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan teknis penyelenggaraan bantuan pembangunan Rumah Susun Sewa. (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kementerian Perumahan Rakyat dan/atau Pemerintah Daerah dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2013 MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, DJAN FARIDZ Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN
www.peraturan.go.id
2014, No.1731
12
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA
KOP SURAT Nomor
: ……………………
Lampiran
: …………………....
Perihal
: Surat Permohonan Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sewa
nama kota, tanggal,bulan, tahun
Kepada Yth. Menteri Perumahan Rakyat Up.Deputi Bidang Perumahan Formal, Kementerian Perumahan Rakyat Jl Raden Patah I No.1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan Dengan Hormat, Sehubungan dengan program Pemerintah melalui kantor Kementerian Perumahan Rakyat tentang pembangunan Rumah Susun Sewa yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, mahasiswa, prajurit TNI/POLRI, pekerja, PNS, dan santri di seluruh Indonesia, bersama ini kami mengajukan usulan permohonan bantuan pembangunan Rumah Susun Sewa. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Deputi, berikut kami lampirkan berkas proposal beserta kelengkapannya. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, pertimbangan Bapak kami ucapkan terima kasih.
atas
perhatian
dan
Hormat Kami (Ttd dan cap)
www.peraturan.go.id
13
* (Coret Yang Tidak Perlu) Tembusan kepada (*sesuai dengan keperluan): 1. Menteri Perumahan Rakyat 2. Sekretaris Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Sesmenpera); 3. Deputi Bidang Perumahan Formal, Kementerian Negara Perumahan Rakyat; 4. Dirjen Kuathan, Kementerian Pertahanan*; 5. Assarpras Mabes POLRI *; 6. Gubernur/Bupati/Walikota*; 7. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 8. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama*; 9. Direktur Pondok Pesantren, Ditjen Pendidikan Islam, Kemenag*.
2014, No.1731
**) Dilengkapi tanda tangan dan cap oleh: 1. Menteri Pertahanan; 2. Kepala Kepolisian RI; 3. Gubernur/Bupati/Walikota; 4. Rektor/Ketua Yayasan; 5. Pimpinan Badan Usaha; 6. Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait.
www.peraturan.go.id
2014, No.1731
14
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA
SISTEMATIKA PROPOSAL
BAB I
PENDAHULUAN 1.1. 1.2. 1.3.
BAB II
Latar Belakang Maksud dan Tujuan Sasaran
DATA UMUM PENERIMA BANTUAN DAN PENERIMA MANFAAT 2.1. Data Umum Penerima Bantuan (instansi atau institusi/yayasan/lembaga/ badan usaha) a) gambaran umum calon penerima bantuan (administrasi wilayah, sosial, dan ekonomi) b) akte pendirian dan struktur organisasi (bagi institusi/lembaga/ yayasan/badan usaha) c) jumlah MBR/PNS/Prajurit TNI/Anggota POLRI/Mahasiswa/Santri/pekerja umum/pekerja khusus d) luas cakupan wilayah pelayanan e) rencana kebutuhan hunian dan pengembangan 2.2. Data Umum Penerima Manfaat (kelompok sasaran) a) jumlah kebutuhan rumah sesuai kelompok sasaran b) identitas calon penghuni c) penghasilan rata-rata calon penerima manfaat
BAB III
GAMBARAN LOKASI DAN BANGUNAN 3.1. alokasi luas tanah calon lokasi pembangunan rumah susun sewa 3.2. kebutuhan bantuan bangunan rumah susun sewa
www.peraturan.go.id
15
BAB IV
2014, No.1731
GAMBARAN KONDISI EXISTING 4.1. Gambaran Kondisi Lingkungan kampus/komplek /kawasan 4.2. Aksesbilitas Lokasi untuk bangunan rumah susun sewa 4.3. Fasilitas umum dan Sosial di Sekitar lokasi bangunan rumah susun sewa 4.4. Kondisi infrastruktur di sekitar lokasi bangunan rumah susun sewa
BAB V
GAMBARAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN BANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA 5.1. 5.2.
BAB VI
DAN
Rencana Induk Pengembangan Rencana Pemberdayaan bangunan rumah susun sewa
RENCANA PENGELOLAAN BANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA 6.1. Badan / Unit Pengelola 6.2. Struktur Badan Pengelola. 6.3. Penentuan besarnya tarif sewa (didasari atas kemampuan kelompok sasaran calon penerima manfaat dalam membayar sewa). 6.4. Dana untuk Pengelolaan (Dana Opersional dan Pemeliharan Rutin)
BAB VIII
PENUTUP
www.peraturan.go.id
2014, No.1731
16
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA
KOP SURAT SURAT DUKUNGAN No. ...................................... Kepada Yth. Menteri Perumahan Rakyat Up.Deputi Bidang Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Jl Raden Patah I No.1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan Dengan Hormat, Saya yang bertanda-tangan di bawah ini: Nama
: …….....……………………………………………….......................
Jabatan
: ………….....…………..…………………………………………........
Bertindak atas nama Nama Lembaga
:
* ) Kemhan/TNI.............................................................. * ) POLRI........................................................................ * ) Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota....................... * ) Pendidikan Tinggi ………………………….....……...…...........
* ) Pendidikan Berasrama/Pondok Pesantren....................... Alamat
:
………………........................................................................... ............................................................................................. ............................................................................................
Telepon Fax
: :
…………........………………………………....…………………….....
..………....…………………………………………………………….....
www.peraturan.go.id
2014, No.1731
17
Dengan ini menyatakan akan melengkapi surat dukungan sebagaimana yang dipersyaratan yaitu: 1. dukungan dari Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten/kota) yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Gubernur/Walikota/Bupati; 2. dukungan dari Dinas Teknis kabupaten/kota yang membidangi perumahan; dan 3. dukungan dari Kementerian Pertahanan, Kepolisian RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani pejabat eselon I yang membidangi/terkait. Demikian Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, untuk memenuhi persyaratan usulan pembangunan Rumah Susun Sewa. Nama kota, tanggal, bulan, tahun (Ttd dan cap) * (Coret Yang Tidak Perlu) Tembusan kepada (*sesuai dengan keperluan): 1. Sekretaris Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Sesmenpera); 2. Deputi Bidang Perumahan Formal, Kementerian Negara Perumahan Rakyat; 3. DIrjen Kuathan, Kementerian Pertahanan*; 4. Assarpras Mabes POLRI *; 5. Gubernur/Bupati/Walikota*; 6. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 7. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama*; 8. Direktur Pondok Pesantren, Ditjen Pendidikan Islam, Kemenag*. **) 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Dilengkapi tanda tangan dan cap oleh: Menteri Pertahanan; Kepala Kepolisian RI; Gubernur/Bupati/Walikota; Rektor untuk Perguruan Tinggi Negeri; Rektor dan Ketua Yayasan untuk Perguruan Tinggi Swasta; Ketua Lembaga/Yayasan untuk Pendidikan Berasrama/Pimpinan Pondok Pesantren.
www.peraturan.go.id
2014, No.1731
18
LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA
KOP SURAT SURAT REKOMENDASI No. ...................................... Kepada Yth. Menteri Perumahan Rakyat Up.Deputi Bidang Perumahan Formal Kementerian Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Jl Raden Patah I No.1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan Dengan Hormat, Saya yang bertanda-tangan di bawah ini: Nama
:
…….....……………………….…………………………………………........
Jabatan
:
………….....………………….…………………………………………........
Bertindak atas nama Nama Lembaga
:
* ) Kementerian Agama * ) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan *) Kementerian Sosial *) Kementerian Kesehatan *) dll...
Alamat
: ………………….………………………………………………….......... ................................................................................................
Telepon/Fax
:
.....…........…………………………………………………………….....
www.peraturan.go.id
19
2014, No.1731
Dengan ini menyatakan bahwa lembaga ............... (calon penerima bantuan) benar bergerak dibidang sosial, keagamaan, pendidikan, dan kemanusiaan* (*coret yang tidak perlu), dan memberikan rekomendasi kepada lembaga tersebut sebagai calon penerima bantuan pembangunan rumah susun sewa. Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, untuk memenuhi persyaratan usulan pembangunan Rumah Susun Sewa pada Kementerian Perumahan Rakyat.
Nama kota, tanggal, bulan, tahun
(Ttd dan cap)
* (Coret Yang Tidak Perlu) Tembusan kepada (*sesuai dengan keperluan): 1. Sekretaris Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Sesmenpera); 2. Gubernur/Bupati/Walikota*; 3. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 4. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama*; 5. Direktur Pondok Pesantren, Ditjen Pendidikan Islam, Kemenag*. **) Dilengkapi tanda tangan dan cap oleh: 1. Menteri Pertahanan; 2. Kepala Kepolisian RI; 3. Gubernur/Bupati/Walikota; 4. Rektor untuk Perguruan Tinggi Negeri; 5. Rektor dan Ketua Yayasan untuk Perguruan Tinggi Swasta; 6. Ketua Lembaga/Yayasan untuk Pendidikan Berasrama/Pimpinan Pondok Pesantren.
www.peraturan.go.id
