PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN BANTUAN STIMULAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui kebijakan, strategi serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan dan ekonomis; b. bahwa pola-pola penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu mendapat perhatian Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam bentuk pemberian bantuan stimulan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Pedoman Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-undang.......
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Presiden Nomor 47 Pembentukan dan Organisasi Republik Indonesia;
Tahun 2009 tentang Kementerian Negara
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; 12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat;
13. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 31 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 – 2014;
MEMUTUSKAN
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN BANTUAN STIMULAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disebut dengan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas (BSPK) adalah suatu upaya untuk menata dan meningkatkan kualitas terhadap permukiman kumuh secara berkelanjutan melalui pendekatan tridaya, penyediaan PSU yang memadai sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan mengintegrasikan konsep penanganannya dengan memanfaatkan potensi wilayah di sekitarnya. 2. Pendekatan tridaya adalah upaya pemberdayaan sosial kemasyarakatan, pendayagunaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman serta pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi masyarakat setempat.
3. Dokumen rencana adalah dokumen perencanaan yang disusun sebagai acuan dalam penanganan permukiman kumuh dan permukiman kumuh yang berbasis kawasan dapat berupa rencana rinci, pra DED dan DED.
4. Detailed Engineering Design yang selanjutnya disingkat DED adalah perencanaan pekerjaan secara rinci yang memuat ketentuan umum dan spesifikasi konstruksi termasuk gambar dan biaya.
5. Tenaga pendamping masyarakat selanjutnya disingkat TPM adalah masyarakat lokal untuk menjadi pendamping masyarakat selama pelaksanaan bantuan stimulan peningkatan kualitas.
6. Pusat kegiatan adalah kawasan dimana berbagai kegiatan masyarakat seperti perdagangan, jasa pelayanan dan/atau pemerintah serta sarana sosial budaya berkumpul.
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. 8. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
9. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. 10. Prasarana adalah.......
10. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
11. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. 12. Utilitas umum adalah lingkungan hunian.
kelengkapan
penunjang
untuk
pelayanan
13. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 14. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15. Kementerian adalah Kementerian Perumahan Rakyat.
16. Menteri adalah Menteri Perumahan Rakyat.
17. Deputi adalah Deputi Bidang Pengembangan Kawasan.
BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP Pasal 2 Bantuan stimulan peningkatan kualitas (BSPK) bertujuan untuk:
a. meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara terkoordinasi dan berkelanjutan serta terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota melalui pendekatan tridaya;
b. mendorong terwujudnya perumahan dan permukiman yang layak huni. Pasal 3
Sasaran bantuan stimulan peningkatan kualitas (BSPK) adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang bermukim di lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pasal 4 Lingkup pengaturan pedoman bantuan stimulan peningkatan kualitas (BSPK) mencakup: a. tugas dan wewenang;
b. pola penanganan;
c. prosedur pelaksanaan; dan d. pendanaan.
BAB III
BAB III
TUGAS DAN WEWENANG Pasal 5 Tugas dan wewenang dalam pelaksanaan bantuan stimulan peningkatan kualitas (BSPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pasal 6 Pemerintah dalam pelaksanaan bantuan stimulan peningkatan kualitas (BSPK) mempunyai tugas dan wewenang: a. melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
program
dengan
b. melakukan verifikasi administrasi dan teknis/fisik/lapangan;
c. menetapkan lokasi permukiman kumuh berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota dan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b; d. memfasilitasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian pembangunan fisik pada lokasi penanganan yang telah ditetapkan;
e. merevisi atau membatalkan alokasi anggaran apabila terjadi perubahan kebijakan; f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program;
g. menyerahkan hasil pelaksanaan pembangunan fisik kepada pemerintah kabupaten/kota;dan
h. melakukan pembinaan pelaksanaan program. Pasal 7
Pemerintah provinsi dalam pelaksanaan bantuan stimulan peningkatan kualitas (BSPK) mempunyai tugas dan wewenang: a. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi program;
b. mengajukan usulan lokasi kepada Pemerintah berdasarkan usulan dari pemerintah kabupaten/kota;
c. melakukan koordinasi dengan Pemerintah untuk verifikasi administrasi dan teknis/fisik/lapangan;
d. mengalokasikan anggaran untuk mendukung keberlanjutan pelaksanaan program melalui dana anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah;dan f. menyampaikan.......
f. menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kepada Pemerintah. Pasal 8 Pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan bantuan peningkatan kualitas (BSPK) mempunyai tugas dan wewenang:
stimulan
a. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi program;
b. mengajukan usulan lokasi kepada pemerintah provinsi;
c. menetapkan lokasi Bupati/Walikota;
permukiman
kumuh
melalui
Surat
Keputusan
d. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait;
e. memfasilitasi penyusunan perencanaan dan pengawasan pembangunan fisik pada lokasi penanganan yang telah ditetapkan;
f. mengalokasikan anggaran untuk mendukung keberlanjutan pelaksanaan program melalui dana anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
h. menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kepada pemerintah provinsi;
i. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dalam rangka keberlanjutan; j. memfasilitasi TPM;dan
k. mengelola dan memelihara hasil pelaksanaan program. BAB IV
POLA PENANGANAN Pasal 9 (1) Pola penanganan bantuan stimulan peningkatan kualitas (BSPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi pemugaran, peremajaan dan atau permukiman kembali.
(2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali rumah atau perumahan dan PSU dalam permukiman kumuh agar menjadi permukiman yang layak huni.
(3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah atau perumahan dan PSU dalam permukiman kumuh agar menjadi lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
(4) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah atau perumahan yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat. (5) Pemugaran.......
(5) Pemugaran dan peremajaan rumah atau perumahan serta pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditangani melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). BAB V
PROSEDUR PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 10 Prosedur pelaksanaan bantuan stimulan peningkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
kualitas
(BSPK)
a. syarat dan kriteria prioritas pemilihan lokasi;
b. tahapan penetapan lokasi;
c. tahapan pelaksanaan;
d. pengawasan dan pengendalian;dan
e. pelaporan.
Bagian Kedua
Syarat dan Kriteria Prioritas Pemilihan Lokasi Pasal 11
(1) Syarat pemilihan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi: a. lokasi sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten/kota;
b. sudah ditetapkan sebagai permukiman kumuh oleh bupati/walikota melalui surat keputusan bupati/walikota;dan
c. lokasi yang akan, sedang atau telah mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) sesuai dengan Surat Keputusan Deputi Bidang Perumahan Swadaya.
(2) Kriteria prioritas pemilihan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi: a. lahan bebas dari sengketa dan memenuhi aspek legal tanah;
b. memiliki potensi perekonomian yang dapat dikembangkan;
c. terdapat program penanganan kumuh; d. terdapat keterlibatan masyarakat;
e. tersedia alokasi APBD untuk keberlanjutan kegiatan; f. intensitas kekumuhan cukup tinggi;
g. intensitas permasalahan sosial kemasyarakatan cukup tinggi;dan
h. kondisi prasarana, sarana dan utilitas umum tidak lengkap atau terjadi penurunan kualitas PSU. Bagian Ketiga
Bagian Ketiga
Tahapan Penetapan Lokasi Pasal 12
Tahapan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b meliputi: a. sosialisasi;
b. verifikasi usulan lokasi;dan
c. penetapan lokasi.
Paragraf 1
Sosialisasi Pasal 13
(1) Sosialisasi bantuan stimulan peningkatan kualitas (BSPK) untuk memberikan penjelasan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mengenai kegiatan penataan lingkungan permukiman kumuh yang merupakan salah satu kegiatan dalam program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Kementerian Perumahan Rakyat.
(2) Sosialisasi bantuan stimulan peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis.
(3) Rapat Koordinasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selain untuk sosialisasi program juga untuk menjaring usulan lokasi dan membahas kesiapan usulan lokasi bantuan stimulan peningkatan kualitas (BSPK). Paragraf 2
Usulan Lokasi Pasal 14
(1) Usulan lokasi bantuan stimulan peningkatan kualitas (BSPK) dilaksanakan melalui tahapan: a. pemerintah kabupaten/kota menyampaikan usulan calon lokasi bantuan stimulan peningkatan kualitas (BSPK) kepada pemerintah provinsi dengan tembusan kepada Kementerian; b. pemerintah provinsi menyampaikan usulan pemerintah kabupaten/kota dan calon lokasi bantuan stimulan peningkatan kualitas kepada Kementerian;dan c. Kementerian menyusun daftar calon lokasi bantuan stimulan peningkatan kualitas (BSPK) sesuai dengan usulan yang telah disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah provinsi. (2) Dalam hal usulan lokasi bantuan stimulan peningkatan kualitas pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. (3) Ketentuan mengenai surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri ini. Paragraf 3
Paragraf 3
Verifikasi Usulan Lokasi Pasal 15
(1) Verifikasi usulan lokasi bantuan stimulan peningkatan kualitas (BSPK) meliputi administrasi dan teknis.
(2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: d. data lokasi;
e. surat usulan pemerintah kabupaten/kota dan/atau surat usulan pemerintah provinsi; f. surat pernyataan bupati/walikota;dan
g. penetapan lokasi permukiman kumuh oleh pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi untuk Provinsi DKI Jakarta;
(3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kesesuaian lokasi kota/kabupaten;
dengan
b. luas permukiman kumuh;
peruntukan
c. tingkat kepadatan penduduk permukiman kumuh;
di
lokasi
perumahan
perumahan
dalam
RTRW
kumuh
dan
d. pola hunian;
e. kedekatan dengan pusat-pusat kegiatan; f. keberadaan program sejenis;
g. kesiapan masyarakat;
h. kesiapan pemerintah daerah;
i. proporsi alokasi APBD untuk keberlanjutan kegiatan; j. intensitas kekumuhan;
k. intensitas permasalahan sosial kemasyarakatan;dan
l. kesiapan lahan.
Pasal 16 (1) Verifikasi usulan lokasi bantuan stimulan peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh Tim Verifikasi.
(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari pejabat dan/atau staf di lingkungan Kementerian.
(3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Deputi.
(4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pihak ketiga sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 4
Paragraf 4
Penetapan Lokasi Pasal 17
(1) Lokasi bantuan stimulan peningkatan kualitas (BSPK) ditetapkan dengan Keputusan Deputi. (2) Penetapan lokasi bantuan stimulan peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas:
kualitas
(BSPK)
a. verifikasi usulan lokasi;
b. usulan lokasi pemerintah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan perencanaan teknis;
c. lokasi bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS);dan d. kebijakan Kementerian.
Bagian Keempat
Tahapan Pelaksanaan Pasal 18
Tahapan pelaksanaan bantuan stimulan peningkatan sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf c meliputi:
kualitas
(BSPK)
a. pembentukan Tim Pelaksana;
b. penyiapan TPM dan tugas TPM;
c. penyusunan dokumen rencana;
d. pelaksanaan pembangunan fisik;
e. serah terima hasil pembangunan dan pengelolaan;dan f. pelaksanaan tindak lanjut program.
Paragraf 1
Pembentukan Tim Pelaksana Pasal 19
(1) Tim pelaksana bantuan stimulan peningkatan kualitas (BSPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a keanggotaannya terdiri dari pejabat dan/atau staf di lingkungan Deputi serta dapat melibatkan tenaga ahli perorangan.
(2) Tim pelaksana sebagaimana berdasarkan Keputusan Deputi.
dimaksud
pada
ayat
(1)
ditetapkan
Paragraf 2
Paragraf 2
Penyiapan TPM Pasal 20
(1) Penyiapan TPM bantuan stimulan peningkatan kualitas (BSPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan oleh masyarakat setempat dan diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada Kementerian dengan kriteria meliputi: a. tokoh masyarakat atau individu/perorangan yang berkompeten dan menguasai bidang pemberdayaan masyarakat;
b. berdomisili di kabupaten/kota lokasi penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
c. mempunyai pengalaman di bidang sosial dan kemasyarakatan;dan
d. memiliki pemahaman mengenai program pemerintah yang terkait dengan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
(2) Dalam hal di lokasi penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sudah ada TPM yang pernah menangani BSPS dapat ditetapkan sebagai TPM bantuan stimulan peningkatan kualitas (BSPK). Pasal 21 (1) Tugas TPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b meliputi: a. membantu mensosialisasikan pelaksanaan peningkatan kualitas (BSPK) kepada masyarakat;
bantuan
stimulan
b. memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakan musyawarah warga;
c. bersama Tim kabupaten/kota lapangan;dan
Pelaksana, pemerintah dan masyarakat lainnya
provinsi, pemerintah melaksanakan survey
d. menyusun Laporan Bulanan TPM.
(2) Musyawarah warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pertemuan masyarakat dalam rangka membahas dan mengusulkan kebutuhan komponen penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang difasilitasi oleh TPM dan pemerintah kabupaten/kota. Paragraf 3
Penyusunan Dokumen Rencana Pasal 22
(1) Penyusunan dokumen rencana bantuan stimulan peningkatan kualitas (BSPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dapat dilakukan oleh Tim Pelaksana secara swakelola atau oleh pihak ketiga sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Tahapan penyusunan dokumen rencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi: a. persiapan pelaksanaan;
b. pelaksanaan survey dan pengumpulan data lapangan; c. pengkajian dan.......
c. pengkajian dan analisis data lapangan;
d. penyusunan indikasi program prioritas penanganan;dan
e. penyusunan rencana teknis.
(3) Dokumen rencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari: a. dokumen penataan lingkungan permukiman kumuh;
b. dokumen DED.
Paragraf 4
Pelaksanaan Pembangunan Fisik Pasal 23
(1) Pelaksanaan pembangunan fisik bantuan stimulan peningkatan kualitas (BSPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilaksanakan dengan mengacu pada Surat Keputusan Deputi atau Surat Keputusan Sekretaris Kementerian (Sesmenpera) tentang penetapan lokasi penerima bantuan dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
(2) Pelaksanaan pembangunan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembangunan beberapa komponen PSU secara stimulan yang dilaksanakan dengan mengacu kepada dokumen DED yang telah disusun.
(3) Komponen PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. jalan lingkungan;
b. jalan setapak;
c. saluran drainase;
d. instalasi pengolahan air limbah (IPAL);
e. prasarana dan sarana air bersih; f. persampahan;
g. MCK komunal;
h. bangunan serbaguna;
i. ruang terbuka hijau (RTH);
j. penerangan jalan umum (PJU);
k. dermaga atau tambatan perahu;dan
l. sarana umum lainnya.
(4) Dalam hal perubahan lokasi dan/atau perubahan alokasi anggaran wajib mendapatkan persetujuan Deputi.
(5) Dalam hal perubahan pelaksanaan pembangunan fisik terkait dengan kondisi lapangan wajib dilakukan revisi DED serta mendapat persetujuan dari Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan. Paragraf 5
Paragraf 5
Serah Terima Hasil Pembangunan dan Pengelolaan Pasal 24
(1) Serah terima hasil pembangunan dan pengelolaan bantuan stimulan peningkatan kualitas (BSPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dilakukan oleh Kementerian kepada pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi khusus untuk Provinsi DKI Jakarta.
(2) Ketentuan mengenai serah terima hasil pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pengelolaan terhadap hasil pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat.
(4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan. Paragraf 6
Pelaksanaan Tindak Lanjut Program Pasal 25
(1) Pelaksanaan tindak lanjut program bantuan stimulan peningkatan kualitas (BSPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f dapat mengacu kepada dokumen rencana yang telah disusun.
(2) Pelaksanaan tindak lanjut program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinisiasi dan diwujudkan oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan masyarakat.
(3) Dalam pelaksanaan tindak lanjut program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kementerian dimungkinkan untuk memberikan bantuan lanjutan pada lokasi penanganan. Bagian Kelima
Pengawasan dan Pengendalian Pasal 26
(1) Pengawasan dan pengendalian bantuan stimulan peningkatan kualitas (BSPK) sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf d dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.
(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi sampai dengan Kementerian dan dapat melibatkan pemangku kepentingan.
(3) Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian dimungkinkan untuk memberikan bantuan lanjutan penanganan.
Kementerian pada lokasi
Bagian Keenam
Bagian Keenam Pelaporan Pasal 27
(1) Pelaporan bantuan stimulan peningkatan kualitas (BSPK) sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf e meliputi:
a. pelaporan teknis yang terdiri dari kemajuan pelaksanaan fisik dan realisasi keuangan;dan b. pelaporan hasil pengawasan dan pengendalian pelaksanaan;
(2) Pelaporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan.
huruf
a
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Deputi setiap bulan.
(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Deputi dengan tembusan kepada Menteri setiap 3 (tiga) bulan. BAB VI
PENDANAAN Pasal 28
(1) Sumber pendanaan untuk pelaksanaan bantuan stimulan peningkatan kualitas (BSPK) dapat berasal dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota dan sumber-sumber pendanaan lainnya.
(2) Sumber pendanaan yang berasal dari APBD provinsi maupun APBD kabupaten/kota dapat dialokasikan dalam rangka sinergi dan keberlanjutan program di lokasi penanganan. BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 29
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengaturan mengenai pelaksanaan bantuan penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh berbasis kawasan (PLP2K-BK) dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 29/PERMEN/M/2011 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP Pasal 30
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
TTD DJAN FARIDZ Diundangkan di Jakarta pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR .......
Lampiran Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tentang Pedoman Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (BSPK) Nomor : 05 TAHUN 2013 Tanggal : 10 APRIL 2013
Lampiran I : Lampiran II
Kuesioner Penilaian Lokasi :
Surat
i. Form A : Surat Usulan Pemerintah Provinsi untuk Lokasi Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (BSPK)
ii. Form B : Surat Usulan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Lokasi Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (BSPK) iii. Form C : Surat Keputusan Walikota/Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (BSPK)
iv. Form D : Surat Pernyataan Walikota/Bupati tentang Kesediaan Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (BSPK)
v. Form E : Surat Pernyataan Walikota/Bupati tentang Kesiapan Lahan untuk Pembangunan Fisik PSU Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (BSPK)
Lampiran I Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 05 TAHUN 2013 Tanggal : 10 APRIL 2013
Untuk Pemerintah Kota/Kabupaten BANTUAN STIMULAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (BSPK) TAHUN ANGGARAN ... 1) DESA/KELURAHAN 2) KECAMATAN 3) KABUPATEN/KOTA 4) PROVINSI BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)
UNIT TAHUN ANGGARAN ...
Keterangan:
1. Lokasi merupakan lokasi BSPS pada tahun anggaran sebelumnya. 2. Diharapkan masing-masing pemerintah kabupaten/kota mengusulkan maksimal 3 (tiga) lokasi BSPS ≥ 100 unit dan mengelompok. .........., .............................
DIISI OLEH,
DIKETAHUI OLEH,
(………………………………… ……)
(…………………………………………)
PEJABAT ESELON III
SEKRETARIS DAERAH ATAU KEPALA BAPPEDA/DINAS TERKAIT
I.
1.1.
DATA LOKASI
ADMINISTRASI
a. KELURAHAN
(dapat diisi lebih dari 1 kelurahan)
b. KECAMATAN
(dapat diisi lebih dari 1 kecamatan)
c. KABUPATEN/KOTA
1)
2)
3)
1)
2)
3)
(dicoret salah satu)
d. PROVINSI
e. STATUS KEPEMILIKAN
1) MILIK PERSEORANGAN
TANAH
2) DIKUASAI PEMERINTAH 3) LAINNYA,…………………………..………… 1.2.
………………………....
UMUM
a. LUAS
HEKTAR
b. JUMLAH RUMAH
UNIT
d. JUMLAH KEPALA
KK
c. JUMLAH PENDUDUK
JIWA
KELUARGA
1 ) PERMUKIMAN PEKERJA
e. DOMINASI PERMUKIMAN
2) PERMUKIMAN NELAYAN
(tipologi berdasarkan mata pencaharian)
II.
2.1.
KRITERIA LOKASI
BENTUK LOKASI
3) LAINNYA,…………………………………… …………………………….
KLASIFIKASI
1 ) MENGELOMPOK (CLUSTER)
2) TERPENCAR 2.2.
2.3.
PERUNTUKAN DALAM
RTRW KAB./KOTA
(SCATTERED)
1) HUNIAN 2) LAINNYA,…………………… ……
BAGIAN DARI
1) YA
PROGRAM
2) DALAM PROSES
KEBIJAKAN DAN
KETERANGAN
PENINGKATAN
KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
3) LAINNYA,…………………… ……
KUMUH (PENETAPAN 2.4.
PERDA)
APAKAH ADA
1) YA
APBD UNTUK
2) DALAM PROSES
KETERSEDIAAN DANA MENGALOKASIKAN KEGIATAN INI?
2.5.
APAKAH PERNAH ADA
PROGRAM SERUPA
3) LAINNYA,…………………… ……
1) YA,
KEGIATAN…………………
DALAM RANGKA
………
PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH
2) LAINNYA,…………………… ……
DAN PERMUKIMAN 2.6.
KUMUH?
DALAM PENANGANAN
SEJENIS, APAKAH ADA KETERLIBATAN MASYARAKAT?
2.7.
KESEDIAAN UNTUK
MENGALOKASIKAN
1) YA,
KEGIATAN………………… ………
2) LAINNYA,……………….… ………
1) YA, DENGAN
PROPORSI…………..………
APBD UNTUK
MELANJUTKAN
PROGRAM (PASCA 2.8. A. 1.
…%
2) LAINNYA,…………………… ……
STIMULAN)?
INTENSITAS KEKUMUHAN KEPENDUDUKAN
TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK 1.1. KOTA
METROPOLITAN
a. > 750 jiwa/ha b. 700 - 750 jiwa/ha c. 600 - 700 jiwa/ha d. 500 - 600 jiwa/ha e. 250 - 500 jiwa/ha
1.2. KOTA BESAR
a. > 500 jiwa/ha
b. 450 - 500 jiwa/ha c. 350 - 450 jiwa/ha d. 250 - 350 jiwa/ha e. 150 - 250 jiwa/ha 1.3. KOTA SEDANG
a. > 250 jiwa/ha b. 225 - 250 jiwa/ha c. 200 - 225 jiwa/ha d. 150 - 200 jiwa/ha e. 100 - 150 jiwa/ha
1.4. KOTA KECIL
a. > 150 jiwa/ha b. 100 - 150 jiwa/ha c. 75 - 100 jiwa/ha d. 50 - 75 jiwa/ha e. 25 - 50 jiwa/ha
2.
JUMLAH RATA-RATA KK PERRUMAH
a. > 4 KK/rumah b. 4 KK/rumah c. 3 KK/rumah d. 2 KK/rumah e. 1 KK/rumah
3.
TINGKAT
PERTUMBUHAN PENDUDUK
a. > 2,5% b. 2,1 - 2,5% c. 1,6 - 2,0% d. 1,0 - 1,5% e. < 1,0%
B. 1.
KONDISI BANGUNAN
TINGKAT KUALITAS
STRUKTUR BANGUNAN (Persentase jumlah
a. > 70% b.
51 - 70%
rumah semi atau tidak permanen terhadap
jumlah rumah total)
c. 31 - 50% d.
11 - 30%
e. < 10% 2.
TINGKAT KEPADATAN BANGUNAN
a. > 200 unit/ha b. 151 - 200 unit/ha c. 101 - 150 unit/ha d. 51 - 100 unit/ha e. < 50 unit/ha
3.
TINGKAT KERUSAKAN
a. 51 - 70%
(Persentase jumlah
b. 31 - 50%
RUMAH
rumah yang rusak
terhadap jumlah rumah total)
c. 11 - 30% d. < 10% e. 51 - 70%
C.
KONDISI PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
1.
TINGKAT PELAYANAN
a. > 70%
(Persentase jumlah KK
b. 51 - 70%
bersih terhadap jumlah
c. 31 - 50%
AIR BERSIH
yang tidak terlayani air KK total)
d. 11 - 30% e. < 10% 2.
KONDISI SANITASI
a. > 70%
(Persentase jumlah KK
b. 51 - 70%
LINGKUNGAN yang tidak
menggunakan jamban terhadap jumlah KK total)
c. 31 - 50% d. 11 - 30% e. < 10%
3.
KONDISI PELAYANAN PERSAMPAHAN
(Persentase jumlah KK
yang sampahnya belum
a. > 70% b. 51 - 70% c. 31 - 50%
terlayani terhadap jumlah KK total)
4.
KONDISI SALURAN AIR HUJAN/DRAINASE
- Jika memiliki drainase, persentase panjang
drainase yang tidak
lancar atau tersumbat terhadap panjang
d. 11 - 30% e. < 10% a. > 70% b. 51 - 70% c. 31 - 50% d. 11 - 30%
drainase total
- Jika tidak memiliki
drainase, persentase luasan air limpasan
e. < 10%
(run off) terhadap
5.a.
panjang drainase total
KONDISI JALAN RUSAK
a. > 70%
(Presentase panjang
b. 51 - 70%
BERAT
jalan rusak berat
terhadap panjang jalan total) 5.b.
KONDISI JALAN RUSAK SEDANG
(Presentase panjang jalan rusak sedang
terhadap panjang jalan total) 5.c.
KONDISI JALAN RUSAK RINGAN
(Presentase panjang jalan rusak ringan
terhadap panjang jalan 6.
c. 31 - 50% d. < 30% a. > 70% b. 51 - 70% c. 31 - 50% d. < 30% a. > 70% b. 51 - 70% c. 31 - 50%
total)
d. < 30%
JUMLAH RUANG
a. < 2,5%
(Persentase luas ruang
b. 2,5 - 5%
TERBUKA
terbuka terhadap luas seluruh kawasan perumahan dan permukiman)
c. 5 - 7,5% d. 7,5 - 10% e. > 10%
2.9. 1.
INTENSITAS PERMASALAHAN SOSIAL KEMASYARAKATAN TINGKAT PENDAPATAN (Persentase jumlah penduduk
berpenghasilan di bawah
upah minimum terhadap jumlah penduduk)
a. > 35% b. 26 - 35% c. 16 - 25% d. 6 - 15% e. < 6%
2.
TINGKAT PENDIDIKAN
a. > 15%
penduduk yang tidak
b. 11 - 15%
(Persentase jumlah
tamat wajib belajar 9
tahun terhadap jumlah penduduk)
c. 6 - 10% d. 1 - 5% e. 0%
3.
TINGKAT KERAWANAN
a. > 6 kali/tahun
(Jumlah tindakan
b. 5 - 6 kali/tahun
KRIMINAL
kriminal dalam 1 tahun)
c. 3 - 4 kali/tahun d. 1 - 3 kali/tahun e. 0 kali/tahun
4.
STATUS GIZI BALITA
a. > 70%
balita yang kurang gizi
b. 51 - 70%
(Presentase jumlah terhadap jumlah
keseluruhan balita)
c. 31 - 50% d.
11 - 30%
e. < 10% 5.
ANGKA KESAKITAN
DEMAM BERDARAH (Persentase jumlah penderita demam
berdarah dalam setahun terhadap jumlah penduduk) 6.
ANGKA KESAKITAN DIARE
(Persentase jumlah
a. > 20% b.
16 - 20%
c. 11 - 15% d.
6 - 10%
e. < 5% a. > 70% b.
51 - 70%
penderita diare dalam setahun terhadap
jumlah penduduk)
c. 31 - 50% d.
11 - 30%
e. < 10% 7.
ANGKA KESAKITAN
a. > 70%
PERNAPASAN BAGIAN
b.
ISPA (INFEKSI SALURAN ATAS)
(Persentase jumlah
penderita ISPA dalam setahun terhadap 8.
jumlah penduduk)
FREKUENSI
KEBAKARAN
51 - 70%
c. 31 - 50% d.
11 - 30%
e. < 10% a. > 7 kali/tahun b. 5 - 7 kali/tahun c. 3 - 4 kali/tahun d. 1 - 2 kali/tahun e. 0 kali/tahun
9.
FREKUENSI BANJIR
a. > 7 kali/tahun b. 5 - 7 kali/tahun c. 3 - 4 kali/tahun d. 1 - 2 kali/tahun e. 0 kali/tahun
10.
FREKUENSI TANAH
LONGSOR/3 TAHUN
a. > 7 kali/3 tahun b. 5 - 7 kali/3 tahun c. 3 - 4 kali/3 tahun d. 1 - 2 kali/3 tahun e. 0 kali/3 tahun
III. 1.
PERTANYAAN APAKAH LOKASI TERSEBUT SUDAH DITANGANI MELALUI PROGRAM SERUPA,
MISALNYA NUSSP (NEIGHBOURHOOD UPGRADING SHELTER SECTOR PROJECT), DST?
Jawab:
________________________________________________________________________
2.
ADAKAH PERMASALAHAN YANG BERPOTENSI DAPAT MENGHAMBAT/MENGACAU KEBERHASILAN PENANGANAN PROGRAM?
(Misalnya, adanya permasalahan sengketa lahan) Jawab: 3.
________________________________________________________________________
BAGAIMANA PERSENTASE PELUANG KEBERHASILAN PROGRAM TERKAIT DENGAN KESIAPAN LOKASI?
(Besarnya peluang sukses menjadi motor penggerak keberhasilan program, indikatornya antara lain komitmen pemda, partisipasi masyarakat dan intensitas kekumuhan serta permasalahan sosial kemasyarakatan) Jawab: 4.
________________________________________________________________________
APAKAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA BERSEDIA UNTUK MENGELOLA PSU YANG AKAN DIBANGUN? Jawab:
a. Jika BERSEDIA, langkah apa yang akan ditempuh?
_________________________________________________________________________________
b. Jika TIDAK BERSEDIA, (kepastian pengelolaan menjadi syarat mutlak agar PSU dapat bermanfaat)
5.
__________________________________________________________________________________
APAKAH
PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA
ANGGARAN UNTUK KEBERLANJUTAN KEGIATAN?
BERSEDIA
MENGALOKASIKAN
Jawab:
c. Jika BERSEDIA, langkah apa yang akan ditempuh?
__________________________________________________________________________________
d. Jika TIDAK BERSEDIA, 6.
__________________________________________________________________________________
APAKAH DI LOKASI SUDAH ADA LEMBAGA KESWADAYAAN MASYARAKAT YANG
DAPAT DIKEMBANGKAN ATAU DIMANFAATKAN UNTUK BERFUNGSI MENJADI PENGELOLA PSU YANG AKAN DIBANGUN? Jawab:
a. Jika ADA, apakah saat ini lembaga tersebut masih aktif dan menangani kegiatan apa?
__________________________________________________________________________________
b. Jika TIDAK ADA, (agar didiskusikan dengan pemerintah daerah setempat agar
memanfaatkan organisasi masyarakat yang ada untuk dibentuk sebagai Badan Pengelola)
7.
__________________________________________________________________________________
BAGAIMANAKAH KESIAPAN LAHAN DI LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN PSU BSPK?
(Kesiapan lahan menjadi prasyarat utama untuk mengusulkan lokasi BSPK, mengingat komponen PSU yang akan dibangun membutuhkan lahan) Jawab:
a. Jika SIAP, bagaimana status kepemilikannya?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
b. Belum, tetapi siap untuk ditangani pada TA........,
karena____________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DJAN FARIDZ
Lampiran II Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 05 TAHUN 2013 Tanggal : 10 APRIL 2013
KOP PEMERINTAH PROVINSI No. Lampiran
: :
.........................,.....................
Kepada Yth. Menteri Perumahan Rakyat Gedung Kementerian Perumahan Rakyat Jalan Raden Patah I No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Perihal
:
Usulan Pemerintah Provinsi ……….. Untuk Lokasi Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (BSPK) TA ........
Dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di lokasi.......... kabupaten/kota dan sesuai dengan Program Kegiatan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (BSPK) yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran ........, bersama ini dengan hormat kami sampaikan lokasi kabupaten/kota yang diusulkan sebagai lokasi BSPK, sebagai berikut: a. Penangangan pada Tahun Anggaran ........ - Lokasi ………. di Kabupaten/Kota ………. - Lokasi ………. di Kabupaten/Kota ………. b. Penangangan pada Tahun Anggaran selanjutnya - Lokasi ………. di Kabupaten/Kota ………. - Lokasi ………. di Kabupaten/Kota ………. Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu: - Usulan lokasi pemerintah kabupaten/kota …………… - Kuesioner dan data pendukung pemerintah kabupaten/kota …………… Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih. Gubernur …………………….
………………………………. Tembusan: 1. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat; 2. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat; 3. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; 4. Walikota/Bupati ……… 5. Arsiparis.
KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Nomor Lampiran
: :
........................,.....................
Kepada Yth. Gubernur…………. di – ………………. Perihal
:
Usulan Pemerintah Kabupaten/Kota ….. Untuk Lokasi Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (BSPK) TA ........
Dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di lokasi.......... kabupaten/kota dan sesuai dengan Program Kegiatan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (BSPK) yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran ........, maka bersama ini dengan hormat kami sampaikan lokasi BSPK di kabupaten/kota …………. pada tahun anggaran ........, sebagai berikut: - Lokasi ………. - Lokasi ………. - Lokasi ………. Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu: - Usulan lokasi pemerintah kabupaten/kota …………………. - Kuesioner - Kesesuaian dengan RTRW Kabupaten/Kota …………………. - Surat Keputusan Bupati/Walikota …………………. tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh - Surat Penyataan Bupati/Walikota tentang kesediaan bekerjasama pada pelaksanaan kegiatan BSPK - Peta lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh - Foto-foto dan data pendukung lainnya. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih. Bupati/Walikota …………………….
………………………………. Tembusan: 1. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat; 2. Arsiparis.
KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Bentuk/struktur penulisan surat keputusan penetapan lokasi sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh agar disesuaikan dengan format yang berlaku di daerah. Namun demikian, dalam penulisan surat keputusan tersebut perlu ditampung materi-materi pokok sebagai berikut: - Alasan pemilihan lokasi - Kesediaan pengalokasian dana APBD - Kesediaan memfasilitasi dan penyiapan rencana dan program yang mendukung kegiatan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Berikut di bawah ini adalah contoh surat keputusan bupati/walikota yang mengakomodasi materi pokok di atas: KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA …………………… NOMOR : / /........ TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN/KOTA ……………….. Menimbang
:
………… dst (bentuk surat keputusan disesuaikan dengan model surat keputusan yang berlaku di daerah), sebagai contoh: a. bahwa pesatnya pertumbuhan penduduk terutama di perkotaan, yang umumnya berasal dari urbanisasi tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga berakibat pada semakin meluasnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah dapat memberikan bimbingan, bantuan dan kemudahan kepada masyarakat baik dalam tahap perencanaan maupun dalam tahap pelaksanaan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; c. bahwa di kabupaten/kota masih terdapat perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang kualitasnya semakin menurun dan perlu segera ditangani; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu penetapan Keputusan Bupati/Walikota …………. tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota…………... e. dst
Mengingat
:
…… dst, sebagai contoh: a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor: 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3699); c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah d. Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang; e. dst....... MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
…….. dst, sebagai contoh: “KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA …………………… TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN/KOTA………………...”
Kesatu
:
Kedua
:
Keempat
:
Kelima
:
dan seterusnya….
Lokasi-lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan merupakan lokasi yang benar-benar kumuh dan memerlukan penanganan untuk peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat yang tinggal di lingkungan perumahan dan permukiman tersebut; Pemerintah Kabupaten/Kota …………bersedia mengalokasikan dana APBD untuk kelancaran pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan mulai tahun anggaran ........ sampai dengan tuntasnya penanganan; Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten/Kota…………… Tahun Anggaran ………; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Pada tanggal : Bupati/Walikota …………………….
……………………………….
Lampiran Nomor Tanggal Tentang
No
Keputusan Bupati/Walikota ……………… : : : Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Kabupaten/Kota ………………………… Lokasi
dan
Permukiman
Luas (Ha)
Kumuh
Keterangan
1. 2. 3. 4. Ditetapkan di : Pada tanggal : Bupati/Walikota …………………….
……………………………….
di
KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Bentuk/struktur penulisan surat pernyataan agar disesuaikan dengan format yang berlaku di daerah. Namun demikian, dalam surat pernyataan tersebut perlu ditampung materi-materi pokok sebagai berikut: SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (BSPK) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (BSPK) yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran ........, maka bersama ini kami Pemerintah Kabupaten/Kota………………………… menyatakan: 1. Memberikan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan BSPK; 2. Menetapkan lokasi penanganan sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui surat keputusan kepala daerah; 3. Bersedia untuk mengalokasikan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD kota/kabupaten………… dalam rangka sinergi dan saling menunjang kegiatan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas; 4. Melaksanakan perekrutan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM); 5. Bersama dengan TPM memfasilitasi pelaksanaan BSPK; 6. Mengusulkan aparat pemerintah kota/kabupaten sebagai anggota Tim Koordinasi BSPK; 7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara bersinergi dengan Kementerian Perumahan Rakyat dalam pelaksanaan BSPK; 8. Bersedia melanjutkan pelaksanaan progam dan kegiatan BSPK. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Pada tanggal : Bupati/Walikota …………………….
……………………………….
KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Bentuk/struktur penulisan surat pernyataan agar disesuaikan dengan format yang berlaku di daerah. Namun demikian, dalam surat pernyataan tersebut perlu ditampung materi-materi pokok sebagai berikut: SURAT PERNYATAAN KESIAPAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN FISIK PSU BANTUAN STIMULAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran ........, maka bersama ini kami Pemerintah Kabupaten/Kota………………………… menyatakan bahwa 1. Lahan yang menjadi lokasi pembangunan fisik PSU BSPK siap untuk dibangun (clean and clear) dan tidak bermasalah dengan masyarakat atau yang lainnya (terlampir surat hibah/kepemilikan lahan). 2. Jika di kemudian hari terjadi permasalahan lahan di lokasi dimaksud, maka kami bersedia untuk dibatalkan kegiatan BSPK. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Pada tanggal : Bupati/Walikota …………………….
……………………………….
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DJAN FARIDZ
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Konfirmasi Keterkaitan Substansi : 1. Deputi Bid. Pengembangan Kawasan Hazaddin TS
Perumus Deputi Bidang Pengembangan Kawasan
Diteruskan untuk ditetapkan Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat
Hazaddin TS
Iskandar Saleh
Ditetapkan Tanggal :……./……../2012 Menteri Perumahan Rakyat
Djan Faridz
2. Deputi Bid. Pembiayaan Sri Hartoyo 3. Deputi Bidang Perumahan Swadaya Jamil Ansari 4. Deputi Bidang Perumahan Formal
PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN TAPAK YANG DIBANGUN OLEH PENGEMBANG
Pangihutan Marpaung tPemandu Serasi Substansi Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Agus Sumargiarto Penyiapan Rumusan Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Siti Budihartati Penyiapan Bahan Rumusan Kabid Strategi Pengembangan Kawasan Toni Rusmarsidik Legal Drafting Kabag PerundangUndangan
Dedy Selamet Budisusetyo Pengetik Naskah
Deswinda Wulandari
Mengingat
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu mengatur pelaksanaan bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (5) huruf h Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa penunjukan langsung memungkinkan dilakukan untuk pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang dilaksanakan oleh pengembang; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU). 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
PERATURAN MENTERI PERUMHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR
04 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN TAPAK YANG DIBANGUN OLEH PENGEMBANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu mengatur pelaksanaan bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (5) huruf h Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa penunjukan langsung memungkinkan dilakukan untuk pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang dilaksanakan oleh pengembang; c.
Mengingat:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Tapak Yang Dibangun Oleh Pengembang;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang …
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK. 06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/ 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman; 12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 31 Tahun 2011; 10.
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN TAPAK YANG DIBANGUN OLEH PENGEMBANG. BAB I KETENTUAN …
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang selanjutnya disebut bantuan PSU adalah pemberian sebagian komponen PSU yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan PSU perumahan dan kawasan permukiman, yang pelaksanaannya dilakukan oleh pengembang yang membangun rumah baru untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) didasarkan perjanjian kerjasama operasional antara Kementerian Perumahan Rakyat dengan pengembang. 2. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. 3. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. 4. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. 5. Jalan adalah prasarana transportasi darat di dalam perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi segala bagian jalan,termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 6. Saluran drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air atau ke bangunan resapan buatan. 7. Masyarakat berpenghasilan rendah, yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. 8. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. 9. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman perkotaan ataupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. 10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. 11. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 12. Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR. 13. Rumah murah adalah rumah umum layak huni dan terjangkau yang diperuntukan bagi MBR dan kepemilikannya melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah, didukung oleh bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan serta tanpa uang muka. 14. Fasilitas Likuiditas …
14. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang selanjutnya disingkat FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat. 15. Site plan yang selanjutnya disebut rencana tapak adalah peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala dan batas luas lahan tertentu. 16. Detailed engineering design yang selanjutnya disingkat DED adalah perencanaan pekerjaan secara rinci yang memuat ketentuan umum dan spesifikasi konstruksi termasuk gambar dan biaya. 17. Gambar hasil pelaksanaan (as built drawing) yang selanjutnya disebut gambar terbangun adalah gambar setelah pekerjaan pembangunan PSU dilaksanakan, menjelaskan adanya perubahan pelaksanaan yang awalnya tertuang dalam gambar kerja karena kebutuhan dan atau menyesuaikan kondisi lapangan atau dikarenakan adanya permasalahan di lapangan. 18. Verifikasi pra konstruksi bantuan PSU adalah kegiatan penilaian terhadap usulan bantuan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi pengecekan administrasi dan pengecekan teknis usulan lokasi. 19. Verifikasi paska konstruksi bantuan PSU adalah kegiatan penilaian terhadap hasil pelaksanaan pembangunan bantuan PSU oleh kelompok sasaran yang meliputi pengecekan administrasi dan pengecekan teknis. 20. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 21. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia jasa pembangunan PSU dengan cara menunjuk langsung pengembang yang melaksanakan pembangunan rumah bagi MBR untuk melaksanakan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas pada lokasi perumahan dan kawasan permukiman. 22. Pengembang adalah badan hukum bidang perumahan dan kawasan permukiman 23. Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. 24. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 25. Kementerian adalah Kementerian Perumahan Rakyat. 26. Menteri adalah Menteri Perumahan Rakyat. BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan penyediaan PSU melalui mekanisme penunjukan langsung kepada pengembang yang bersangkutan. (2) Petunjuk Pelaksanaan ini bertujuan agar pelaksanaan bantuan PSU dilakukan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pasal 3 …
Pasal 3 Sasaran bantuan PSU merupakan perumahan tapak yang diperuntukkan bagi MBR Pasal 4 Lingkup pengaturan pedoman bantuan PSU mencakup: a. bantuan PSU; b. persyaratan kelengkapan dokumen c. penetapan lokasi; d. penetapan pengembang; e. perjanjian kerjasama operasional; f. pelaksanaan; g. pencairan dana bantuan PSU; h. tim verifikasi; i. tugas dan wewenang; j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; k. penyerahan bantuan PSU; l. pendanaan. BAB III BANTUAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM Pasal 5 Kelompok sasaran bantuan PSU diberikan kepada pengembang melakukan pembangunan perumahan tapak untuk MBR. (1) (2) (3)
(1)
(2)
yang
Pasal 6 Komponen bantuan PSU, berupa: a. jalan dan bangunan pelengkap jalan lainnya; dan/atau b. drainase; Komponen bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan seluruh atau sebagian. Komponen bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pekerjaan pembentukan badan jalan. Pasal 7 Persyaratan teknis komponen PSU meliputi: a. lahan untuk daerah milik jalan dan bangunan pelengkapnya, badan jalan atau lapis bawah telah tersedia; b. badan jalan atau lapis pondasi bawah sudah terbentuk c. perencanaan teknis untuk komponen PSU terdiri dari gambar rencana teknis dan rencana anggaran biaya; d. jenis konstruksi jalan dan bangunan pelengkapnya serta drainase yang dapat dibantu berdasarkan perencanaan teknis; dan e. ketentuan mengenai kriteria teknis jalan dan bangunan pelengkapnya serta drainase sesuai peraturan perundang-undangan. Penyusunan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan harga satuan dasar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 8 …
(1)
(2) (3)
(4)
(1) (2)
(3) (4)
Pasal 8 Pengajuan usulan bantuan PSU dilaksanakan melalui tahapan: a. kelompok sasaran mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemerintah kabupaten/kota, tembusan kepada pemerintah provinsi dan Kementerian; b. pemerintah kabupaten/kota mengusulkan lokasi bantuan PSU kepada pemerintah provinsi tembusan kepada Kementerian; c. pemerintah provinsi mengusulkan lokasi bantuan PSU kepada Kementerian; d. Kementerian melakukan konsolidasi usulan melalui rapat konsultasi dan koordinasi teknis mencakup pemeriksaan materi verifikasi administrasi. Dalam hal usulan bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta pengajuan usulan dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi. Dalam hal pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah provinsi belum atau tidak menindaklanjuti usulan dari kelompok sasaran, Kementerian dapat memproses usulan sepanjang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Usulan bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format usulan yang tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran III Peraturan Menteri ini. BAB IV PERSYARATAN KELENGKAPAN DOKUMEN Pasal 9 Pengembang dalam mengajukan bantuan PSU harus memenuhi persyaratan administrasi. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. surat usulan; b. surat pernyataan kesanggupan membangun dari pengembang; c. dokumen legalitas usaha; d. dokumen legalitas proyek pembangunan perumahan; e. dokumen teknis proyek perumahan; dan f. dokumen kuesioner bantuan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang telah diisi. Surat Pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup penjualan rumah kepada MBR melalui KPR dan/atau sesuai proses Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K). Dokumen legalitas usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, meliputi: a. Akta perusahaan; b. Laporan pajak 3 bulan terakhir atau surat keterangan fiskal; c. Surat dukungan bank; d. Daftar pengalaman perusahaan; e. Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK); f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); g. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); h. Surat Izin Tempat ...…
h. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan Domisili; dan i. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Surat Keterangan Usaha. j. Dalam hal pengembang tidak memiliki klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi (SBU dan SIUJK), diharuskan melakukan kerjasama operasional (KSO) dengan penyedia layanan jasa konstruksi yang disahkan melalui akta Notaris (5) Dokumen legalitas proyek pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, meliputi: a. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Induk atas nama badan hukum; b. Izin Prinsip Mendirikan Bangunan (IPMB); c. Bukti pembayaran pajak tahun terakhir atas tanah berupa Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan d. Surat Izin Lokasi; (6) Dokumen teknis proyek pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e, meliputi: a. Data lokasi (ditambahkan koordinat lokasi); b. Peta lokasi trase jalan dan saluran yang akan dibantu PSU; c. DED dan RAB PSU yang telah disahkan oleh Dinas teknis terkait; d. rencana tapak proyek perumahan yang telah disetujui oleh pemerintah kabupaten/kota; dan e. jadual rencana pelaksanaan pembangunan proyek perumahan. (7) Pengembang bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan. (8) Dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) merupakan copy dokumen yang sudah dilegalisir. (9) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran IV Peraturan Menteri ini. (10) Dokumen Kuesioner Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam lampiran VI Peraturan Menteri ini. BAB V PENETAPAN LOKASI Pasal 10 (1) Calon lokasi penerima bantuan PSU diusulkan berdasarkan kriteria pemilihan lokasi serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pada verifikasi pra konstruksi. (2) Kriteria pemilihan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi: a. lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; b. lokasi sudah memiliki rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah kabupaten/kota; c. status tanah tidak dalam sengketa; d. luas lokasi rumah tapak sesuai dengan rencana tapak sekurangkurangnya 6 (enam) hektar atau memiliki daya tampung rumah sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) unit rumah; e. bagi lokasi yang memiliki luas kurang dari 6 hektar atau daya tampung kurang dari 300 unit wajib melakukan kerjasama dengan pengembang lain dalam satu wilayah kabupaten/kota yang memiliki lokasi masingmasing minimal 2 hektar …
(3)
(4)
(5)
(6)
(1) (2)
masing minimal 2 hektar sehingga mencapai 6 hektar yang disahkan dengan akta notaris; f. kesanggupan membangun rumah dengan ukuran luas lantai bangunan dan harga jual sesuai dengan ketentuan pemerintah; g. kesanggupan pengembang untuk dilakukan audit oleh Auditor Pemerintah. Persyaratan pemberian Bantuan PSU kepada pengembang dengan ketentuan, sebagai berikut: a. pengembang yang belum mendapatkan bantuan PSU pada tahun sebelumnya namun sudah membangun sejumlah unit rumah KPR FLPP terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun sebelumnya, dapat mengajukan bantuan PSU pada tahun berjalan sejumlah unit yang telah KPR FLPP atau proses SP3K terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun sebelumnya s.d 30 November tahun berjalan; b. pengembang yang akan mengajukan bantuan PSU pada tahun berjalan namun sudah pernah mendapatkan bantuan PSU pada tahun sebelumnya dan telah menyelesaikan kewajiban membangun rumah KPR FLPP s.d tanggal 30 Juni tahun berjalan, maka pengembang tersebut dapat mengajukan bantuan PSU sesuai dengan jumlah unit rumah yang telah KPR FLPP maupun proses SP3K terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berjalan s.d 30 November tahun berjalan diluar unit rumah yang telah mendapatkan bantuan PSU tahun sebelumnya; c. pengembang yang sudah mendapatkan bantuan PSU tahun sebelumnya namun s.d akhir bulan Juni tahun berjalan belum menyelesaikan kewajiban membangun unit rumah sejumlah yang diusulkan dalam bantuan PSU tahun sebelumnya, tidak diperkenankan untuk mengajukan kembali bantuan PSU pada tahun berjalan; Pengecekan administrasi pada verifikasi pra konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengecekan administrasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5); Pemeriksaan teknis pada verifikasi pra konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap: a. lahan yang telah dimatangkan; dan b. kaveling rumah dan PSU yang telah terbentuk sesuai dengan rencana tapak dan sesuai dengan sertipikat yang akan diterbitkan oleh instansi terkait; Penetapan lokasi bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan. BAB VI PENETAPAN PENGEMBANG Pasal 11 Penetapan pengembang dilakukan dengan penunjukan langsung. Pengembang dinilai berdasarkan kualifikasi sebagai penerima bantuan PSU sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3),ayat (4), dan ayat (5).
(3) Pengembang sebagaimana …
(3)
(1) (2) (3)
(4)
(1) (2) (3)
Pengembang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pengembang yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan. BAB VII PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL Pasal 12 Pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) melaksanakan perjanjian kerjasama operasional dengan Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penandatanganan kontrak pelaksanaan bantuan PSU. Kontrak pelaksanaan bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat dengan pimpinan perusahaan yang tercantum di dalam akte pendirian perusahaan. Kontrak pelaksanaan bantuan PSU sekurang-kurangnya mencakup halhal sebagai berikut: a. para pihak; b. dasar perjanjian; c. definisi; d. maksud dan tujuan; e. ruang lingkup; f. jangka waktu dan pengakhiran perjanjian; g. hak dan kewajiban para pihak; h. pelaksanaan pekerjaan; i. pemantauan; j. sanksi; k. pemberitahuan; l. force majeure; m. penyelesaian perselisihan; n. ketentuan lain-lain; dan o. ketentuan penutup BAB VIII PELAKSANAAN Pasal 13 Pelaksanaan pembangunan PSU dilakukan oleh pengembang setelah terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Dalam pelaksanaan pembangunan PSU dilakukan pengawasan lapangan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan. Pelaksanaan pembangunan PSU sesuai dengan spesifikasi teknis komponen PSU dan Rencana Anggaran Biaya berdasarkan kontrak. Pasal 14 .....…
Pasal 14 (1) Dalam hal perubahan atas desain dan/atau volume pekerjaan wajib mendapatkan persetujuan Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan melalui amandemen kontrak. (2) Dalam hal perubahan pelaksanaan bantuan PSU terkait dengan kondisi lapangan, wajib dibuat gambar perubahan pelaksanaan (shop drawing), yang disetujui oleh pengawas lapangan dan dibuatkan berita acara perubahan pelaksanaan pekerjaan beserta alasan perubahannya.
(1)
(2)
(3)
(4) (5)
BAB IX PENCAIRAN DANA BANTUAN PSU Pasal 15 Permohonan pencairan dana bantuan PSU oleh Pengembang kepada Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan disampaikan secara tertulis kepada Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan; Permohonan pencairan dana bantuan PSU oleh Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: a. surat permohonan pencairan bantuan PSU yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan; b. berita acara penyelesaian pekerjaan yang dilengkapi dengan laporan kemajuan terakhir pekerjaan yang ditandatangani oleh pengawas lapangan dan pimpinan perusahaan; c. as built drawing yang disahkan oleh pengawas pekerjaan; d. Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) oleh Bank; dan e. Persetujuan KPR FLPP oleh Bank. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan mengeluarkan surat tugas pemeriksaan pekerjaan kepada Tim Verifikasi; Hasil pemeriksaan Tim Verifikasi dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani oleh Tim verifikasi dan pimpinan perusahaan; Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah pembangunan PSU selesai. Pasal 16
(1) Permohonan pencairan dana bantuan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditindaklanjuti dengan: a. pemeriksaan administrasi pada verifikasi paska konstruksi;
b. pemeriksaan teknis pada verifikasi paska konstruksi.
(2) Pemeriksaan administrasi pada verifikasi paska konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya melaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan pencairan dana bantuan PSU dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam lembar hasil pemeriksaan. (3) Pemeriksaan teknis pada verifikasi paska konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap: a. pengukuran volume ..…
a. pengukuran volume pekerjaan; dan
b. berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani oleh pengawas lapangan dan pimpinan perusahaan.
(4) Berdasarkan hasil verifikasi paska konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Tim Verifikasi menerbitkan berita acara penyelesaian pekerjaan. (5) apabila hasil verifikasi paska konstruksi sebagaimana ayat (4) ternyata jumlah KPR dan/atau SP3K lebih rendah dibandingkan dengan jumlah unit yang diusulkan, maka proses pembayarannya akan dihitung berdasarkan jumlah unit yang telah terbit KPR dan/atau SP3K pada akhir bulan November berjalan; (6) Berdasarkan berita acara penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Pembuat Komitmen melakukan proses pembayaran sesuai peraturan perundang-undangan. BAB X TIM VERIFIKASI Pasal 17 (1)
Pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis pada verifikasi pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh tim verifikasi pra konstruksi.
(2)
Pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis pada verifikasi paska konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh tim verifikasi paska konstruksi.
(3)
Tim verifikasi pra konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari pejabat dan/atau staf di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan dan/atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan.
(4)
Tim verifikasi paska konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya terdiri dari pejabat dan/atau staf di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan serta dapat melibatkan Inspektorat Kementerian Perumahan Rakyat.
(5)
Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan. BAB XI
TUGAS DAN WEWENANG (1)
Pasal 18
Tugas dan wewenang dalam bantuan PSU dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. (2). Pemerintah dalam …
(2)
(3)
Pemerintah dalam bantuan PSU mempunyai tugas dan wewenang:
a. melakukan sosialisasi dan koordinasi program bantuan PSU kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pengembang; b. melakukan pemeriksaan administrasi dan teknis pada verifikasi pra konstruksi untuk penetapan lokasi; c. melakukan pemeriksaan administrasi dan teknis pada verifikasi paska konstruksi untuk pencairan dana; d. menetapkan lokasi penerima bantuan PSU; e. mengalokasikan anggaran bantuan PSU; f. melakukan pengawasan dan pengendalian bantuan PSU; g. melakukan verifikasi dan audit terhadap pelaksanaan pembangunan PSU sebelum serah terima pekerjaan (PHO dan FHO); h. melakukan pencairan dana sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan untuk pembangunan PSU sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati; i. menyerahkan hasil bantuan PSU kepada pemerintah kabupaten/kota; j. dalam hal penyerahan sebagaimana dimasud pada huruf i pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka penyerahan hasil bantuan PSU dilaksanakan kepada pemerintah daerah provinsi; k. melakukan evaluasi terhadap pembangunan rumah dan proses KPR melalui FLPP serta memberikan sanksi bila target pembangunan rumah tidak tercapai; l. merevisi atau membatalkan alokasi anggaran apabila terjadi perubahan, penyimpangan, dan/atau penyelewengan dalam bantuan PSU; dan m. melakukan pembinaan bantuan PSU. Pemerintah daerah provinsi dalam bantuan PSU mempunyai tugas dan wewenang:
a. mengajukan usulan bantuan PSU kepada Kementerian berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota;
b. melakukan koordinasi dengan Kementerian dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk pengecekan administrasi dan teknis pada saat verifikasi pra konstruksi dan verifikasi paska konstruksi; c. melakukan koordinasi pengelolaan hasil bantuan PSU yang berada pada 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota; d. mengalokasikan anggaran untuk pembangunan PSU pada perumahan dan kawasan permukiman melalui dana anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; e. melakukan pemantauan dan evaluasi bantuan PSU; f.
mensinergikan program pembangunan PSU dengan program perumahan dan kawasan permukiman di daerah kabupaten/kota;
g. melakukan pembinaan bantuan PSU.
4). Pemerintah daerah…
(4)
Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bantuan PSU mempunyai tugas dan wewenang:
a. mengajukan usulan bantuan PSU kepada pemerintah daerah provinsi tembusan kepada Kementerian;
b. melakukan koordinasi dengan Kementerian, pemerintah daerah provinsi dan pengembang untuk pengecekan administrasi dan teknis pada saat verifikasi pra konstruksi dan verifikasi paska konstruksi; c. melakukan pengawasan dan pengendalian bantuan PSU;
d. mengalokasikan anggaran untuk pembangunan PSU pada perumahan dan kawasan permukiman melalui dana anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah kabupaten/kota;
e. mengoordinasikan hasil pengawasan dan pengendalian bantuan PSU kepada Kementerian melalui pemerintah provinsi; f.
mensinergikan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
PSU
dengan
program
g. melakukan pembinaan bantuan PSU.
BAB XII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 19 (1)
Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang mulai dari daerah kabupaten/kota, daerah provinsi sampai dengan Kementerian sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
(2)
Pelaporan hasil pembangunan rumah dilaksanakan oleh pengembang berupa laporan pelaksanaan pembangunan rumah yang telah KPR.
(3)
Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran VI Peraturan Menteri ini.
(4)
Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pembangunan PSU selesai dilaksanakan, pengembang belum dapat menyelesaikan pembangunan rumah yang menjadi kewajibannya, maka pengembang akan dikenakan sanksi tidak diberikan bantuan PSU pada tahun-tahun berikutnya. BAB XIII PENYERAHAN BANTUAN PSU Pasal 20
Serah terima bantuan perundang-undangan.
PSU
dilaksanakan
sesuai
ketentuan
peraturan
BAB XIV PENDANAAN ..…
BAB XIV PENDANAAN Pasal 21
Kementerian mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pelaksanaan bantuan PSU. BAB XV PENUTUP Pasal 22 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2013 MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
DJAN FARIDZ Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR.
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 04 TAHUN 2013
KOP PELAKU PEMBANGUNAN Nomor : Lampiran :
.................., ................ 20…
Kepada Yth. Walikota/Bupati…………. di – ………………. Perihal
:
Usulan Lokasi Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 20.. untuk Perumahan ……………..
Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kabupaten/kota............., bersama ini dengan hormat kami mengajukan usulan untuk mendapatkan bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 20......, sebagai berikut: Usulan Lokasi bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman: - Lokasi ………., ……. unit rumah - Lokasi ………., ……. unit rumah - Lokasi ………., ……. unit rumah
Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu: - Kuesioner Stimulan PSU Perumahan ……lokasi - Kesesuaian lokasi dengan RTRW Kabupaten/Kota ………………… - Dokumen RRTR, Site plan (rencana tapak), dan DED PSU - Surat pernyataan Pengembang akan menyerahkan lahan untuk pembangunan PSU kepada pemerintah daerah - Surat pernyataan kesanggupan membangun rumah - Peta lokasi lingkungan perumahan dan permukiman - Foto-foto dan data pendukung lainnya. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih. Direktur Utama PT ……………………. …………………………
Tembusan Yth. : 1. Bapak Menteri Perumahan Rakyat; 2. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat; 3. Gubernur Provinsi……….. 4. Arsiparis.
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 04 TAHUN 2013
KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Nomor Lampiran
: :
.................., ..............20....
Kepada Yth. Gubernur…………. di – ………………. Perihal
:
Usulan Lokasi Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 20...., Kabupaten/Kota ……………..
Dalam rangka mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kabupaten/kota............., bersama ini dengan hormat kami sampaikan usulan lokasi bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 20....., sebagai berikut: -
Lokasi ………., oleh (di isi siapa pelakunya) ….. Lokasi ………., oleh (di isi siapa pelakunya) ….. Lokasi ………., oleh (di isi siapa pelakunya) …..
Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu: - Kuesioner bantuan PSU perumahan dan kawasan permukiman per lokasi - Kesesuaian lokasi dengan RTRW Kabupaten/Kota ………………… - Dokumen RP4D, RRTR, site plan (rencana tapak), dan DED - Surat Pernyataan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan Stimulan PSU Perumahan dan Permukiman TA 20… dan kesiapan tanah/lahan (clean and clear) - Surat pernyataan Pengembang untuk menyerahkan lahan untuk pembangunan PSU kepada pemerintah daerah - Surat pernyataan kesanggupan membangun dari Pengembang - Peta lokasi lingkungan perumahan dan permukiman - Foto-foto dan data pendukung lainnya. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih. Bupati/Walikota ……………………. ……………………………….
Tembusan Yth. : 1. Bapak Menteri Perumahan Rakyat; 2. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat; 3. Arsiparis.
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 04 TAHUN 2013
KOP PEMERINTAH PROVINSI Nomor : Lampiran :
..........., ............. 20..
Kepada Yth. Menteri Perumahan Rakyat Cq. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Gedung Kementerian Perumahan Rakyat Jalan Raden Patah I No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Perihal
: Usulan Lokasi Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 20...., Provinsi .......
Dalam rangka mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kabupaten/kota............., bersama ini dengan hormat kami sampaikan usulan kabupaten/kota dan lokasi yang perlu mendapat bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi………….pada TA 20......., adalah sebagai berikut: - Lokasi ………. di Kabupaten/Kota ………. - Lokasi ………. di Kabupaten/Kota ……….
Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu: - Usulan lokasi perumahan dan kawasan permukiman di kabupaten/kota …………… - Kuesioner dan data pendukung pemerintah kabupaten/kota …………… Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih. Gubernur Provinsi ……………………. ………………………………. Tembusan Yth. : 1. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat; 2. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat; 3. Walikota/Bupati ……… 4. Arsiparis
LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 04 TAHUN 2013
SURAT PERNYATAAN PENGEMBANG PERUMAHAN PT. ....................................................... Dalam rangka pelaksanaan pembangunan stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Kementerian Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 20........., maka bersama ini, kami selaku Direktur PT............................................................. yang bergerak di bidang pembangunan perumahan ........................................................, dengan total luas lahan yang dimiliki*) ................ (...........................................................) hektar, yang berlokasi di Desa/Kelurahan.......................................,Kecamatan....................................... ..........., Kabupaten/Kota ......................................., Provinsi .................................................., menyatakan akan merealisasikan pembangunan bantuan PSU serta proses KPR dan/atau SP3K sesuai usulan sejumlah .................. (..........................................................) unit rumah MBR, serta menyatakan akan memanfaatkan dukungan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dapat dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di lokasi perumahan yang mendapatkan stimulan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman dari Kementerian Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 20..... serta bersedia untuk diaudit. Apabila sampai dengan perjanjian kerja berakhir kami belum dapat menyelesaikan proses KPR dan/atau SP3K, maka kami bersedia dibayar sesuai dengan jumlah unit yang telah KPR dan/atau proses SP3K. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar. Jakarta, ...................................... Yang Membuat Pernyataan Direktur PT................................. Materai Rp. 6000,-
................................................. Hp. No. .....................................
LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 04 TAHUN 2013
SURAT PERNYATAAN PENGEMBANG PERUMAHAN UNTUK MENANAM TANAMAN KERAS BUAH-BUAHAN DI PERUMAHAN …………………………….. PT....................................... Dalam rangka pelaksanaan stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman oleh Kementerian Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 2013, dan mendukung kebijakan pro-lingkungan, maka bersama ini, kami selaku Direktur PT. ................................. yang bergerak di bidang pembangunan perumahan ................................., yang berlokasi di Desa/Kelurahan ......................................., Kecamatan ............................................, Kabupaten/Kota .........................................., Provinsi ..............................., menyatakan akan menanam tanaman buahbuahan tinggi + 1 meter pada masing-masing unit rumah yang akan/sedang dibangun dan mendapatkan bantuan PSU di lingkungan perumahan ...................... Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar. ......................, ................................... Yang Membuat Pernyataan PT .......................................... Materai Rp 6.000,-
Nama Pembuat Pernyataan Direktur Diketahui oleh, Perwakilan Pemerintah Provinsi ….............................. Dinas/Badan …..............................
Perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota…...................... Dinas/Badan …..............................
.......................................... NIP.
.......................................... NIP.
LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 04 TAHUN 2013
BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 20..... 1. Nama Perumahan 2. Nama Pengembang
Kota/Kabupaten (coret salah satu) Provinsi
* √ Checklist salah satu
(KOTA/KABUPATEN), (TANGGAL/BULAN/TAHUN) DINAS/ BADAN / DIREKTUR PERUSAHAAN,
( ...................................... )
I.
1.
DATA UMUM
Alamat Jalan
Kelurahan/Desa Kecamatan
Kota/Kabupaten 2. 3. 4.
5.
Provinsi
Luas Kawasan (Hektar)
Kesediaan Pemda untuk sharing
Bersedia
Kesediaan Pemda untuk MoU
Bersedia
Jumlah Rumah
5.1. Rencana Daya Tampung Rumah
Tidak Bersedia 5.2. Rumah Terbangun
5.3. Rumah Belum Terbangun
5.1.1. Rumah sederhana
uni 5.2.1. Rumah t sederhana
unit 5.3.1. Rumah sederhana
unit
5.1.3. Rumah mewah
uni 5.2.3. Rumah mewah t
unit 5.3.3. Rumah mewah
unit
5.1.2. Rumah menengah
6.
Tidak Bersedia
Total
Jalan
uni 5.2.2. Rumah t menengah
Total
6.1. Jalan kawasan 6.1.1. Rencana Panjang Lebar
Jenis Perkerasan
6.1.2. Eksisting Panjang Lebar
Jenis Perkerasan
6.1.3. Kondisi jalan
m
m
m
m
m
Rusak berat
m
Panjang
m
6.1.4. Usulan Lebar
unit
Total
6.2. Jalan lingkungan
Baik
Rusak ringan
unit 5.3.2. Rumah menengah
m
m
6.2.1 Rencana Panjang Lebar
Jenis Perkerasan
6.2.2 Eksisting Panjang Lebar
Jenis Perkerasan
6.2.3 Kondisi jalan
m
m
m
m
Baik
m
Rusak berat
m
Panjang
m
Rusak ringan 6.2.4 Usulan Lebar
m
m
Jenis Perkerasan
Estimasi biaya jalan
Jenis Perkerasan
Rp.
Lampiran peta lokasi usulan fasilitasi jalan 7.
Drainase
7.1 Drainase kawasan
Estimasi biaya jalan
Rp.
7.2 Drainase lingkungan
7.1.1 Rencana Panjang
m
Lebar
m
Panjang
m
7.1.2 Eksisting Lebar
m
Baik
7.2.1 Rencana Panjang
m
Lebar
m
Panjang
m
7.2.2 Eksisting Lebar
m
m
Baik
m
Rusak berat
m
Rusak berat
m
Panjang
m
Panjang
m
7.1.3 Kondisi drainase Rusak ringan
m
7.1.4 Usulan Lebar
Estimasi biaya drainase
m
Rp.
7.2.3 Kondisi drainase
Rusak ringan
m
7.2.4 Usulan Lebar
Estimasi biaya drainase
Rp.
m
Lampiran peta lokasi usulan fasilitasi drainase
8.
Jaringan Air Minum 8.1 Skala kawasan
8.2 Skala lingkungan
8.1.1 Terbangun dan telah melayani
8.2.1 Terbangun dan telah melayani
% dari total rencana liter/detik 8.2.2 Kapasitas
8.1.2 Kapasitas 8.1.3 Usulan fasilitasi
8.2.3 Usulan fasilitasi
Panjang
m
Kapasitas Estimasi biaya
9
Rp.
liter/deti k
Panjang
Estimasi biaya
Sanitasi Lingkungan
9.1.1 Terbangun dan telah terlayani
m
Kapasitas
Lampiran peta lokasi eksisting dan usulan fasilitasi jaringan air minum
9.1 Eksisting
% dari total rencana liter/detik
% dari total rencana
Rp.
liter/d etik
Sanitasi individu
Sanitasi komunal
9.1.2 Kondisi sanitasi komunal Baik
Sedang Buruk
9.2 Usulan fasilitasi
9.2.1 Volume komunal 9.2.2 Estimasi biaya
10.
unit
Rp.
Lampiran peta lokasi eksisting dan usulan fasilitasi sanitasi lingkungan
Persampahan
10.1 Eksisting
10.1.1 Terbangun dan telah melayani
% dari total rencana
10.1.2 Jumlah TPS
unit
10.1.3 Kapasitas Cukup
Kurang
10.1.4 Kondisi Baik
Sedang Buruk
10.2 Usulan fasilitasi 10.2.1 Jumlah TPS
10.2.2 Estimasi biaya 11.
unit
Rp.
Lampiran peta lokasi eksisting dan usulan fasilitasi persampahan
Jaringan listrik
11.1 Skala Kawasan 11.1.1 Eksisting Daya
Gardu
Kondisi
Skala Lingkungan
% dari total rencana 11.2.1 Eksisting KVA
unit
Berfungsi
Tidak berfungsi Jumlah tiang
Panjang kabel
11.1.2 Usulan fasilitasi
Daya
Trafo
Kondisi
KVA
unit
Berfungsi
buah m
Tidak berfungsi Jumlah tiang
Panjang kabel
11.2.2 Usulan fasilitasi
buah m
Jumlah tiang
Panjang kabel
Estimasi biaya
12
buah Rp.
Jumlah tiang
m
Panjang kabel
Estimasi biaya
Rp.
m
Lampiran peta lokasi eksisting dan usulan fasilitasi jaringan listrik
Penerangan jalan umum 12.1 Eksisting
Jumlah tiang
buah
Jumlah lampu
buah
12.2 Usulan fasilitasi
Jumlah tiang
buah
Jumlah lampu Estimasi biaya
13.
buah
Rp.
buah
Lampiran peta lokasi eksisting dan usulan fasilitasi penerangan jalan umum
Potensi Sumber Daya Eksisting 13.1 Akses menuju lokasi Sudah tersedia
Sedang dikembangkan Belum tersedia
13.2 Ketersediaan sumber air bersih 13.2.1 Air perpipaan Volume/debit air
Mencukupi
Tidak mencukupi
13.2.2 Air permukaan (sungai, danau/situ) Volume/debit air
Mencukupi
Tidak mencukupi
13.2.3 Air tanah
Volume/debit air
Mencukupi
Tidak mencukupi
Kedalaman air tanah
m
13.2.4 Sumber air lainnya, sebutkan Volume/debit air
Mencukupi
Tidak mencukupi
13.3 Ketersediaan daya listrik dari PLN watt
Ada. Kapasitas
II.
14.
Tidak ada
PENILAIAN KESIAPAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Kebijakan dan Program 14.1 Dokumen RTRW Kab/Kota Ada
Dalam proses
Perda Tahun :
Sedang disusun
Belum ada
14.2 Dokumen RP4D atau RP3KP
Perda Tahun :
Ada
Dalam proses
Sedang disusun Belum ada
14.3 Renstrada bidang perumahan Ada
Belum ada
SK Bupati/Walikota Tahun :
14.4 Program pembangunan infrastruktur pendukung perumahan Ada
Tidak ada
Jenis infrastruktur :
14.5 Kebijakan kemudahan perijinan pembangunan RSH 14.5.1 Ada
Bebas retribusi IMB Bebas BPHTB Lainnya. Sebutkan :
14.5.2 Tidak ada
14.6 Permohonan bantuan PSU ke Kemenpera Pernah Belum
No. Surat :
pernah
14.7 Aspek legalitas lokasi Ada
Tidak ada
SK Bupati/Walikota Tahun :
14.8 Kelembagaan Pemda yang menangani Setingkat Eselon II (Kepala Dinas)
Setingkat Eselon III (Kepala Bidang) Setingkat Eselon IV (Kepala Seksi) Tidak ada
14.9 Lembaga pengelola kawasan Sudah ada
Untuk tanah milik Pemda. SK Bupati/Walikota No. : Untuk tanah swasta. Ijin lokasi No. :
Belum ada 14.10 Alokasi APBD untuk pembangunan PSU Sudah ada. Rp.
Sedang disusun III.
15.
Tidak ada
PENILAIAN KESIAPAN LOKASI KAWASAN YANG AKAN DITANGANI
Kesiapan Perencanaan Kawasan
15.1 Kesesuaian lokasi dengan tata ruang
Sesuai (lampiran peta yang terdapat di RTRW) Tidak sesuai
15.2 Status kepemilikan tanah (dilampirkan copy sertifikat) 15.2.1 Milik perseorangan 15.2.2 Milik badan usaha
Ha Ha
Perum Perumnas
Ha
Anggota APERSI
Ha
Anggota REI
Ha
Dikuasai negara
Ha
Lainnya,____ ______
Ha
15.3 Pihak pelaksana pembangunan perumahan
Tahun berjalan Pemerintah pusat
unit
Perum Perumnas
unit
Pemda
unit
Anggota REI
unit
Lainnya,____
unit
unit
Anggota APERSI
15.4 Permasalahan tanah di lokasi yang diusulkan Ada
Tidak ada
15.5 Dokumen RRTR kawasan/ site plan lingkungan perumahan Sudah ditetapkan
SK Bupati/ Walikota No. :
Dalam proses penetapan
Sedang disusun
Belum ada
15.6 Dokumen DED PSU yang diusulkan Ada
Dalam proses pengesahan
Disahkan oleh :
No. :
Sedang disusun
Belum ada 16.
Kesiapan Pelaksanaan Rencana
16.1 Rencana implementasi pembangunan perumahan tahun berikutnya Ada
Tidak ada
unit
16.2 Pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya Pemda
unit
Anggota REI
unit
Lainnya,____ ______
unit
Perum Perumnas Anggota APERSI
unit
unit
PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER HALAMAN MUKA Nama Perumahan Nama Pengembang Kota/Kabupaten Provinsi (Kota/Kabupaten) (Tanggal/Bulan/Tahun) Tanda Tangan
: Isilah nama perumahan yang diusulkan : Isilah nama pengembang yang mengusulkan : Isilah nama kota atau kabupaten lokasi perumahan yang diusulkan : Isilan nama provinsi lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah nama kota atau kabupaten lokasi pengisian kuesioner : Isilah tanggal, bulan dan tahun pengisian kuesioner : Isilah nama lengkap direktur atau yang mewakili dalam mengisi kuesioner
I. DATA UMUM 1. Alamat Jalan Kelurahan/Desa Kecamatan Kota/Kabupaten Provinsi 2. Luas Kawasan (hektar) 3. Kesediaan Pemda untuk sharing 4. Kesediaan Pemda untuk MoU
: Isilah nama jalan alamat lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah nama kelurahan/desa lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah nama kecamatan lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah nama kota/kabupaten lokasi perumahan yang diusulkan : Isilan nama provinsi lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah luas kawasan lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan hektar (Ha) : Isilah kesedian pemerintah daerah setempat untuk sharing dalam kegiatan : Isilah kesediaan pemerintah daerah setempat untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama pelaksanaan kegiatan
5. Jumlah Rumah 5.1 Rencana Daya Tampung Rumah 5.1.1 Rumah sederhana : Isilah jumlah unit rumah sederhana yang dapat dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan 5.1.2 Rumah menengah : Isilah jumlah unit rumah menengah yang dapat dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan 5.1.3 Rumah mewah : Isilah jumlah unit rumah mewah yang dapat dibangun di lokasi perumahan
Total 5.2 Rumah Terbangun 5.2.1 Rumah sederhana 5.2.2 Rumah menengah 5.2.3 Rumah mewah Total 5.3 Rumah Belum Terbangun 5.3.1 Rumah sederhana 5.3.2 Rumah menengah 5.3.3 Rumah mewah Total 6. Jalan 6.1 Jalan Kawasan 6.1.1 Rencana Rencana Panjang
Rencana Lebar Rencana Jenis Perkerasan
6.1.2 Eksisting Eksisting Panjang
Eksisting Lebar
yang diusulkan : Isilah jumlah unit keselurahan dari rencana daya tampung rumah di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah jumlah unit rumah sederhana yang telah dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah jumlah unit rumah menengah yang telah dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah jumlah unit rumah mewah yang telah dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah jumlah unit keselurahan dari rumah yang telah dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah jumlah unit rumah sederhana yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah jumlah unit rumah menengah yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah jumlah unit rumah mewah yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah jumlah unit keselurahan dari rumah yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan
: Isilah rencana panjang jalan kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah rencana lebar jalan kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah rencana jenis perkerasan jalan kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan
: Isilah panjang eksisting jalan kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah lebar eksisting jalan kawasan yang akan dibangun di lokasi
Eksisting Jenis Perkerasan 6.1.3 Kondisi Kondisi Jalan Baik Kondisi Jalan Rusak Ringan Kondisi Rusak Berat 6.1.4 Usulan Usulan Panjang Usulan Lebar Usulan Jenis Perkerasan Estimasi biaya lain 6.2 Jalan Lingkungan 6.2.1 Rencana Rencana Panjang
Rencana Lebar
Rencana Jenis Perkerasan 6.2.2 Eksisting Eksisting Panjang
Eksisting Lebar
Eksisting Jenis Perkerasan 6.2.3 Kondisi Kondisi Jalan Baik
perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah jenis perkerasan eksisting jalan kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah kondisi jalan kawasan yang baik dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah kondisi jalan kawasan yang rusak ringan dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah kondisi jalan kawasan yang rusak berat dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah usulan panjang jalan kawasan di perumahan dalam satuan meter : Isilah usulan lebar jalan kawasan di perumahan dalam satuan meter : Isilah usulan jenis perkerasan jalan kawasan di perumahan dalam satuan meter : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan jalan kawasan di perumahan yang diusulkan
: Isilah rencana panjang jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah rencana lebar jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah rencana jenis perkerasan jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah panjang eksisting jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah lebar eksisting jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah jenis perkerasan eksisting jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah kondisi jalan lingkungan yang baik dalam ukuran meter di lokasi
Kondisi Jalan Rusak Ringan Kondisi Rusak Berat 6.2.4 Usulan Usulan Panjang Usulan Lebar Usulan Jenis Perkerasan Estimasi biaya jalan Lampiran peta lokasi usulan jalan 7. Drainase 7.1 Drainase Kawasan 7.1.1 Rencana Rencana panjang
Rencana lebar
7.1.2 Eksisting Eksisting panjang
Eksisting lebar
7.1.3 Kondisi Kondisi baik Kondisi rusak ringan Kondisi rusak berat 7.1.4 Usulan Usulan panjang Usulan lebar
perumahan yang diusulkan : Isilah kondisi jalan lingkungan yang rusak ringan dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah kondisi jalan lingkungan yang rusak berat dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah usulan panjang jalan lingkungan di perumahan dalam satuan meter : Isilah usulan lebar jalan lingkungan di perumahan dalam satuan meter : Isilah usulan jenis perkerasan jalan lingkungan di perumahan dalam satuan meter : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan jalan lingkungan di perumahan yang diusulkan : Lampirkan peta trase jalan yang diusulkan di lokasi perumahan usulan
: Isilah rencana panjang drainase kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah rencana lebar drainase kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah panjang eksisting drainase kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah lebar eksisting drainase kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah kondisi drainase kawasan yang baik dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah kondisi drainase kawasan yang rusak ringan dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah kondisi drainase kawasan yang rusak berat dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah usulan panjang drainase kawasan di perumahan dalam satuan meter : Isilah usulan lebar drainase kawasan di perumahan dalam satuan meter
Estimasi biaya drainase 7.2 Drainase lingkungan 7.2.1 Rencana Rencana panjang
Rencana lebar
7.2.2 Eksisting Eksisting panjang
Eksisting lebar
7.2.3 Kondisi Kondisi baik Kondisi rusak ringan Kondisi rusak berat 7.2.4 Usulan Usulan panjang Usulan lebar Estimasi biaya drainase
Lampiran peta lokasi usulan drainase 8. Jaringan Air Minum 8.1 Skala Kawasan 8.1.1 Terbangun dan telah melayani 8.1.2 Kapasitas
: Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan drainase kawasan di perumahan yang diusulkan : Isilah rencana panjang drainase lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah rencana lebar drainase lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah panjang eksisting drainase lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah lebar eksisting drainase lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah kondisi drainase lingkungan yang baik dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah kondisi drainase lingkungan yang rusak ringan dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah kondisi drainase lingkungan yang rusak berat dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah usulan panjang drainase lingkungan di perumahan dalam satuan meter : Isilah usulan lebar drainase lingkungan di perumahan dalam satuan meter : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan drainase lingkungan di perumahan yang diusulkan : Lampirkan peta trase drainase yang diusulkan di lokasi perumahan usulan
: Isilah persentase pelayanan air minum yang telah terbangun dari total rencana pembangunan jaringan air minum untuk skala kawasan : Isilah kapasitas jaringan air minum untuk skala kawasan dalam satuan
8.1.3 Usulan fasilitasi Panjang Kapasitas Estimasi biaya 8.2 Skala Lingkungan 8.2.1 Terbangun dan telah melayani 8.2.2 Kapasitas
8.2.3 Usulan fasilitasi Panjang Kapasitas Estimasi biaya Lampiran peta lokasi usulan jaringan air minum 9. Sanitasi Lingkungan 9.1 Eksisting 9.1.1 Terbangun dan telah terlayani
liter/detik : Isilah panjang jaringan air minum yang diusulkan untuk skala kawasan dalam satuan meter : Isilah kapasitas jaringan air minum yang diusulkan untuk skala kawasan dalam satuan liter/detik : Isilah estimasi biaya pembangunan jaringan air minum yang diusulkan untuk skala kawasan : Isilah persentase pelayanan air minum yang telah terbangun dari total rencana pembangunan jaringan air minum untuk skala lingkungan : Isilah kapasitas jaringan air minum untuk skala lingkungan dalam satuan liter/detik
: Isilah panjang jaringan air minum yang diusulkan untuk skala lingkungan dalam satuan meter : Isilah kapasitas jaringan air minum yang diusulkan untuk skala lingkungan dalam satuan liter/detik : Isilah estimasi biaya pembangunan jaringan air minum yang diusulkan untuk skala lingkungan : Lampirkan peta trase jaringan air minum yang diusulkan di lokasi perumahan usulan : Isilah persentase pelayanan sanitasi lingkungan yang telah terbangun dari total rencana pembangunan sanitasi
Sanitasi individu
: Isilah dengan mencentang sanitasi individu jika di lokasi terdapat sanitasi individu
Sanitasi komunal
: Isilah dengan mencentang sanitasi komunal jika di lokasi terdapat sanitasi komunal
9.1.2 Kondisi sanitasi komunal Baik Sedang
: Isilah dengan mencentang kolom jika kondisi sanitasi komunal tergolong baik : Isilah dengan mencentang kolom jika kondisi sanitasi komunal tergolong sedang
Buruk 9.2 Usulan fasilitasi 9.2.1 Volume komunal 9.2.2 Estimasi biaya Lampiran peta lokasi sanitasi lingkungan 10. Persampahan 10.1 Eksisting 10.1.1 Terbangun dan telah melayani 10.1.2 Jumlah TPS 10.1.3 Kapasitas Cukup Kurang 10.1.4 Kondisi Baik Sedang Buruk 10.2 Usulan Fasilitasi 10.2.1 Jumlah TPS 10.2.2 Estimasi biaya Lampiran peta lokasi persampahan 11. Jaringan listrik 11.1 Skala kawasan 11.1.1 Eksisting
Daya Gardu Kondisi Berfungsi Tidak berfungsi
: Isilah dengan mencentang kolom jika kondisi sanitasi komunal tergolong buruk : Isilah jumlah unit sanitasi komunal yang diusulkan : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan sanitasi komunal : Lampirkan peta lokasi sanitasi yang diusulkan
: Isilah persentase pelayanan persampahan yang telah terbangun dari total rencana pembangunan persampahan : Isilah jumlah unit TPS eksisting : Isilah dengan mencentang kolom jika kapasitas persampahan tergolong cukup : Isilah dengan mencentang kolom jika kapasitas persampahan tergolong kurang : Isilah dengan mencentang kolom jika kondisi persampahan tergolong baik : Isilah dengan mencetang kolom jika kondisi persampahan tergolong sedang : Isilah dengan mencetang kolom jika kondisi persampahan tergolong buruk : Isilah jumlah unit TPS yang diusulkan : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan fasilitasi persampahan : Lampirkan peta lokasi eksisting dan usulan pembangunan persampahan : Isilah persentase pelayanan jaringan listrik yang telah terbangun dalam skala kawasan dari total rencana pembangunan jaringan listrik : Isilah daya jaringan listik yang telah terbangun pada skala kawasan dalam satuan KVA : Isilah jumlah unit gardu listrik yan g telah terbangun pada skala kawasan : Isilah dengan mencentang kolom jika jaringan listrik skala kawasan berfungsi : Isilah dengan mencentang kolom jika
11.1.2 Usulan fasilitasi Jumlah tiang Panjang kabel Estimasi biaya 11.2 Skala lingkungan 11.2.1 Eksisting
Daya
Trafo Kondisi Berfungsi Tidak berfungsi 11.2.2 Usulan fasilitasi Jumlah tiang Panjang kabel Estimasi biaya Lampiran peta jaringan listrik 12. Penerangan Jalan Umum 12.1 Eksisting Jumlah tiang Jumlah lampu 12.2 Usulan fasilitasi Jumlah tiang Jumlah lampu Estimasi biaya
jaringan listrik skala kawasan tidak berfungsi : Isilah jumlah tiang listrik yang terbangun dalam skala kawasan : Isilah panjang kabel listrik dalam skala kawasan : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan jaringan listrik skala kawasan : Isilah persentase pelayanan jaringan listrik yang telah terbangun dalam skala lingkungan dari total rencana pembangunan jaringan listrik : Isilah daya jaringan listik yang telah terbangun pada skala lingkungan dalam satuan KVA : Isilah jumlah unit trafo listrik yan g telah terbangun pada skala lingkungan : Isilah dengan mencentang kolom jika jaringan listrik skala lingkungan berfungsi : Isilah dengan mencentang kolom jika jaringan listrik skala lingkungan tidak berfungsi : Isilah jumlah tiang listrik yang terbangun dalam skala lingkungan : Isilah panjang kabel listrik dalam skala lingkungan : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan jaringan listrik skala lingkungan : Lampirkan peta lokasi listrik eksisting dan usulan pembangunan jaringan listrik : Isilah jumlah unit tiang penerangan jalan umum eksisting : Isilah jumlah unit lampu penerangan jalan umum eksisting : Isilah jumlah tiang penerangan jalan umum yang diusulkan : Isilah jumlah lampu penerangan jalan umum yang diusulkan : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan penerangan jalan umum
Lampiran peta penerangan jalan umum
: Lampirkan peta lokasi eksisting dan usulan fasilitasi penerangan jalan umum 13. Potensi Sumber Daya Eksisting 13.1 Akses menuju lokasi Sudah tersedia : Isilah dengan mencentang kolom jika sudah tersedia sumber daya eksisting di lokasi perumahan yang diusulkan Sedang dikembangkan : Isilah dengan mencentang kolom jika sedang dikembangkan sumber daya eksisting di lokasi perumahan yang diusulkan Belum tersedia : Isilah dengan mencentang kolom jika belum tersedia sumber daya eksisting di lokasi perumahan yang diusulkan 13.2 Ketersediaan sumber air bersih 13.2.1 Air perpipaan Volume/debit air : Isilah dengan mencentang kolom jika mencukupi volume/debit air perpipaan mencukupi pelayanan perumahan yang diusulkan Volume/debit air tidak : Isilah dengan mencentang kolom jika mencukupi volume/debit air perpipaan tidak mencukupi pelayanan perumahan yang diusulkan 13.2.2 Air permukaan (sungai, danau/situ) Volume/debit air : Isilah dengan mencentang kolom jika mencukupi volume/debit air permukaan mencukupi pelayanan perumahan yang diusulkan Volume/debit air tidak : Isilah dengan mencentang kolom jika mencukupi volume/debit air permukaan tidak mencukupi pelayanan perumahan yang diusulkan 13.2.3 Air tanah Volume/debit air : Isilah dengan mencentang kolom jika mencukupi volume/debit air tanah mencukupi pelayanan perumahan yang diusulkan Volume/debit air tidak : Isilah dengan mencentang kolom jika mencukupi volume/debit air tanah tidak mencukupi pelayanan perumahan yang diusulkan Kedalaman air tanah : Isilah kedalaman air tanah eksisting dalam satuan meter 13.2.4 Sumber air lainnya : Isilah sumber air lain pada lokasi perumahan yang diusulkan Volume/debit air : Isilah dengan mencentang kolom jika mencukupi volume/debit sumber air lain mencukupi pelayanan perumahan yang diusulkan Volume/debit air tidak : Isilah dengan mencentang kolom jika mencukupi volume/debit sumber air lain tidak mencukupi pelayanan perumahan yang diusulkan 13.3
Ketersediaan daya listrik dari PLN Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika
Tidak ada
tersedia daya listrik dari PLN dan besaran daya listrik dalam satuan watt : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak tersedia daya listrik dari PLN
II PENILAIAN KESIAPAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 14. Perencanaan, Kebijakan dan Program 14.1 Dokumen RTRW Kab/Kota Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat dokumen RTRW Kabupaten/Kota dan tahun legalitas Dalam proses : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RTRW Kabupaten/Kota dalam proses Sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RTRW Kabupaten/Kota sedang disusun Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika belum terdapat dokumen RTRW Kabupaten/Kota 14.2 Dokumen RP4D atau RP3KP Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat dokumen RP4D atau RP3KP dan tahun legalitas Dalam proses : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RP4D atau RP3KP dalam proses Sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RP4D atau RP3KP sedang disusun Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika belum terdapat dokumen RP4D atau RP3KP 14.3 Renstrada bidang perumahan Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat dokumen rencana strategis daerah bidang perumahan di lokasi usulan dan tahun legalitas Belum ada
: Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat rencana strategi daerah bidang perumahan di kabupaten/kota di lokasi usulan
14.4 Program pembangunan infrastruktur pendukung perumahan Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat program pembangunan infrastruktur pendukung perumahan di kabupaten/kota lokasi usulan disertai jenis infrastruktur
Tidak ada
: Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat program pembangunan infrastruktur pendukung perumahan di kabupaten/kota lokasi usulan
14.5 Kebijakan kemudahan perijinan pembangunan RSH Ada. Bebas retribusi IMB : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat kebijakan kemudahan perijinan pembangunan RSH berupa pembebasan retrbusi IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) Ada. Bebas BPHTB : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat kebijakan kemudahan perijinan pembangunan RSH berupa pembebasan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Ada. Lainnya : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat kebijakan kemudahan perijinan pembangunan RSH lainnya Tidak ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat kebijakan kemudahan perijinan pembangunan RSH 14.6 Permohonan bantuan PSU ke Kemenpera Pernah : Isilah dengan mencentang kolom jika pernah mengajukan permohonan bantuan PSU ke Kemenpera Belum pernah : Isilah dengan mencentang kolom jika pernah 14.7 Aspek legalitas lokasi Ada
Tidak Ada
: Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat aspek legalitas lokasi perumahan yang diusulkan dan tahun pengesahan : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat aspek legalitas lokasi perumahan yang diusulkan
14.8 Kelembagaan Pemda yang menangani Setingkat Eselon II : Isilah dengan mencentang kolom jika satuan kerja perangkat daerah yang menangani program usulan setingkat kepala dinas Setingkat Eselon III : Isilah dengan mencentang kolom jika satuan kerja perangkat daerah yang menangani program usulan setingkat kepala bidang Setingkat Eselon IV : Isilah dengan mencentang kolom jika satuan kerja perangkat daerah yang menangani program usulan setingkat kepala seksi
Tidak ada
: Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat satuan kerja perangkat daerah yang menangani program usulan
14.9 Lembaga pengelola kawasan Sudah ada untuk tanah : Isilah dengan mencentang kolom jika pemda terdapat lembaga pengelola kawasan untuk tanah milik pemerintah daerah dan nama dokumen legalitas terkait Sudah ada untuk tanah : Isilah dengan mencentang kolom jika swasta terdapat lembaga pengelola kawasan untuk tanah milik swasta dan nomor dokumen legalitas terkait Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika belum terdapat lembaga pengelola kawasan 14.10Alokasi APBD untuk pembangunan PSU Sudah ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat alokasi APBD untuk pembangunan PSU dan besarannya dalam rupiah Sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika alokasi APBD sedang disusun Tidak ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat alokasi APBD untuk pembangunan PSU III PENILAIAN KESIAPAN LOKASI KAWASAN YANG AKAN DITANGANI 15 Kesiapan Perencanaan Kawasan 15.1 Kesesuaian lokasi dengan tata ruang Sesuai : Isilah dengan mencentang kolom jika lokasi perumahan sesuai dengan tata ruang dan dilampirkan peta RTRW kabupaten/kota Tidak Sesuai : Isilah dengan mencentang kolom jika lokasi perumahan tidak sesuai dengan tata ruang 15.2 Status kepemilikan tanah 15.2.1 Milik perseorangan
15.2.2 Milik badan usaha Milik badan usaha perumnas Milik badan usaha REI Milik badan usaha APERSI
: Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik persorangan dan dilampirkan copy sertifikat : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik badan usaha Perum Perumnas dan dilampirkan copy sertfiikat : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik badan usaha REI : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik badan
Milik negara Milik lainnya
usaha APERSI : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik negara : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik badan usaha lain
15.3 Pihak pelaksana pembangunan perumahan tahun berjalan Pemerintah pusat : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak pelaksana pembangunan perumahan di tahun berjalan adalah pemerintah pusat Pemerintah daerah : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak pelaksana pembangunan perumahan di tahun berjalan adalah pemerintah daerah Perum perumnas : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak pelaksana pembangunan perumahan di tahun berjalan adalah Perum Perumnas Anggota REI : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak pelaksana pembangunan perumahan di tahun berjalan adalah anggota REI Anggota APERSI : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak pelaksana pembangunan perumahan di tahun berjalan adalah anggota APERSI Lainnya : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak pelaksana pembangunan perumahan di tahun berjalan merupakan pihak lainnya 15.4 Permasalahan tanah di lokasi yang diusulkan Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat permasalahan tanah di lokasi yang diusulkan Tidak ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat permasalahan tanah di lokasi yang diusulkan 15.5 Dokumen RRTR kawasan/siteplan lingkungan perumahan Sudah ditetapkan : Isilah dengan mencentang kolom jika telah ditetapkan dokumen RRTR kawasan/siteplan lingkungan perumahan
Dalam poses penetapan
Sedang disusun
: Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RRTR kawasan/siteplan lingkungan perumahan dalam proses penetapan : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RRTR kawasan/siteplan
Belum ada
lingkungan perumahan sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika belum ditetapkan dokumen RRTR kawasan/siteplan lingkungan perumahan
15.6 Dokumen DED PSU yang diusulkan Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat dokumen DED PSU lokasi perumahan yang diusulkan Dalam proses pengesahan : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen DED PSU lokasi perumahan yang diusulkan dalam proses pengesahan Sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen DED PSU lokasi perumahan yang diusulkan dalam proses penyusunan Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat dokumen DED PSU lokasi perumahan yang diusulkan 16. Kesiapan pelaksanaan rencana 16.1 Rencana implementasi pembangunan perumahan tahun berikutnya Ada : Isilah dengan mencetang kolom jika terdapat rencana implementasi pembangunan perumahan tahun berikutnya dari tahun pengajuan usulan Tidak ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat rencana implementasi pembangunan perumahan tahun berikutnya dari tahun pengajuan usulan 16.2 Pihak yang melaksanaan pembangunan perumahan tahun berikutnya Pemda : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya adalah pemerintah daerah Perum Perumnas : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya adalah Perum Perumnas Anggota REI : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya adalah anggota REI Anggota APERSI : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya adalah anggota APERSI
Lainnya
: Isilah dengan mencentang kolom jika pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya adalah badan usaha/lembaga lainnya
LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 04 TAHUN 2013
LAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH YANG TELAH PROSES KPR Bulan :
Nama Perumahan Lokasi Perumahan Nama Pengembang Alamat Perusahaan
No.
Nama Pemilik
: : : :
No. Rumah
Tanggal/KPR
Jenis KPR
Bank Pelaksana
………………….. , …………………………. Pengembang …………………………………..
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Konfirmasi Keterkaitan Substansi : 1. Deputi Bid. Pengembangan Kawasan Hazaddin TS
Perumus Deputi Bidang Pengembangan Kawasan
Diteruskan untuk ditetapkan Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat
Hazaddin TS
Iskandar Saleh
Ditetapkan Tanggal :……./……../2012 Menteri Perumahan Rakyat
Djan Faridz
2. Deputi Bid. Pembiayaan Sri Hartoyo 3. Deputi Bidang Perumahan Swadaya Jamil Ansari 4. Deputi Bidang Perumahan Formal
PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN TAPAK YANG DIBANGUN OLEH PENGEMBANG
Pangihutan Marpaung tPemandu Serasi Substansi Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Agus Sumargiarto Penyiapan Rumusan Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Siti Budihartati Penyiapan Bahan Rumusan Kabid Strategi Pengembangan Kawasan Toni Rusmarsidik Legal Drafting Kabag PerundangUndangan
Dedy Selamet Budisusetyo Pengetik Naskah
Deswinda Wulandari
Mengingat
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu mengatur pelaksanaan bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (5) huruf h Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa penunjukan langsung memungkinkan dilakukan untuk pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang dilaksanakan oleh pengembang; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU). 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
PERATURAN MENTERI PERUMHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR
04 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN TAPAK YANG DIBANGUN OLEH PENGEMBANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu mengatur pelaksanaan bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (5) huruf h Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa penunjukan langsung memungkinkan dilakukan untuk pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang dilaksanakan oleh pengembang; c.
Mengingat:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Tapak Yang Dibangun Oleh Pengembang;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang …
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK. 06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/ 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman; 12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 31 Tahun 2011; 10.
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN TAPAK YANG DIBANGUN OLEH PENGEMBANG. BAB I KETENTUAN …
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang selanjutnya disebut bantuan PSU adalah pemberian sebagian komponen PSU yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan PSU perumahan dan kawasan permukiman, yang pelaksanaannya dilakukan oleh pengembang yang membangun rumah baru untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) didasarkan perjanjian kerjasama operasional antara Kementerian Perumahan Rakyat dengan pengembang. 2. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. 3. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. 4. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. 5. Jalan adalah prasarana transportasi darat di dalam perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi segala bagian jalan,termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 6. Saluran drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air atau ke bangunan resapan buatan. 7. Masyarakat berpenghasilan rendah, yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. 8. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. 9. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman perkotaan ataupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. 10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. 11. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 12. Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR. 13. Rumah murah adalah rumah umum layak huni dan terjangkau yang diperuntukan bagi MBR dan kepemilikannya melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah, didukung oleh bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan serta tanpa uang muka. 14. Fasilitas Likuiditas …
14. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang selanjutnya disingkat FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat. 15. Site plan yang selanjutnya disebut rencana tapak adalah peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala dan batas luas lahan tertentu. 16. Detailed engineering design yang selanjutnya disingkat DED adalah perencanaan pekerjaan secara rinci yang memuat ketentuan umum dan spesifikasi konstruksi termasuk gambar dan biaya. 17. Gambar hasil pelaksanaan (as built drawing) yang selanjutnya disebut gambar terbangun adalah gambar setelah pekerjaan pembangunan PSU dilaksanakan, menjelaskan adanya perubahan pelaksanaan yang awalnya tertuang dalam gambar kerja karena kebutuhan dan atau menyesuaikan kondisi lapangan atau dikarenakan adanya permasalahan di lapangan. 18. Verifikasi pra konstruksi bantuan PSU adalah kegiatan penilaian terhadap usulan bantuan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi pengecekan administrasi dan pengecekan teknis usulan lokasi. 19. Verifikasi paska konstruksi bantuan PSU adalah kegiatan penilaian terhadap hasil pelaksanaan pembangunan bantuan PSU oleh kelompok sasaran yang meliputi pengecekan administrasi dan pengecekan teknis. 20. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 21. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia jasa pembangunan PSU dengan cara menunjuk langsung pengembang yang melaksanakan pembangunan rumah bagi MBR untuk melaksanakan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas pada lokasi perumahan dan kawasan permukiman. 22. Pengembang adalah badan hukum bidang perumahan dan kawasan permukiman 23. Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. 24. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 25. Kementerian adalah Kementerian Perumahan Rakyat. 26. Menteri adalah Menteri Perumahan Rakyat. BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan penyediaan PSU melalui mekanisme penunjukan langsung kepada pengembang yang bersangkutan. (2) Petunjuk Pelaksanaan ini bertujuan agar pelaksanaan bantuan PSU dilakukan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pasal 3 …
Pasal 3 Sasaran bantuan PSU merupakan perumahan tapak yang diperuntukkan bagi MBR Pasal 4 Lingkup pengaturan pedoman bantuan PSU mencakup: a. bantuan PSU; b. persyaratan kelengkapan dokumen c. penetapan lokasi; d. penetapan pengembang; e. perjanjian kerjasama operasional; f. pelaksanaan; g. pencairan dana bantuan PSU; h. tim verifikasi; i. tugas dan wewenang; j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; k. penyerahan bantuan PSU; l. pendanaan. BAB III BANTUAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM Pasal 5 Kelompok sasaran bantuan PSU diberikan kepada pengembang melakukan pembangunan perumahan tapak untuk MBR. (1) (2) (3)
(1)
(2)
yang
Pasal 6 Komponen bantuan PSU, berupa: a. jalan dan bangunan pelengkap jalan lainnya; dan/atau b. drainase; Komponen bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan seluruh atau sebagian. Komponen bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pekerjaan pembentukan badan jalan. Pasal 7 Persyaratan teknis komponen PSU meliputi: a. lahan untuk daerah milik jalan dan bangunan pelengkapnya, badan jalan atau lapis bawah telah tersedia; b. badan jalan atau lapis pondasi bawah sudah terbentuk c. perencanaan teknis untuk komponen PSU terdiri dari gambar rencana teknis dan rencana anggaran biaya; d. jenis konstruksi jalan dan bangunan pelengkapnya serta drainase yang dapat dibantu berdasarkan perencanaan teknis; dan e. ketentuan mengenai kriteria teknis jalan dan bangunan pelengkapnya serta drainase sesuai peraturan perundang-undangan. Penyusunan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan harga satuan dasar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 8 …
(1)
(2) (3)
(4)
(1) (2)
(3) (4)
Pasal 8 Pengajuan usulan bantuan PSU dilaksanakan melalui tahapan: a. kelompok sasaran mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemerintah kabupaten/kota, tembusan kepada pemerintah provinsi dan Kementerian; b. pemerintah kabupaten/kota mengusulkan lokasi bantuan PSU kepada pemerintah provinsi tembusan kepada Kementerian; c. pemerintah provinsi mengusulkan lokasi bantuan PSU kepada Kementerian; d. Kementerian melakukan konsolidasi usulan melalui rapat konsultasi dan koordinasi teknis mencakup pemeriksaan materi verifikasi administrasi. Dalam hal usulan bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta pengajuan usulan dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi. Dalam hal pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah provinsi belum atau tidak menindaklanjuti usulan dari kelompok sasaran, Kementerian dapat memproses usulan sepanjang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Usulan bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format usulan yang tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran III Peraturan Menteri ini. BAB IV PERSYARATAN KELENGKAPAN DOKUMEN Pasal 9 Pengembang dalam mengajukan bantuan PSU harus memenuhi persyaratan administrasi. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. surat usulan; b. surat pernyataan kesanggupan membangun dari pengembang; c. dokumen legalitas usaha; d. dokumen legalitas proyek pembangunan perumahan; e. dokumen teknis proyek perumahan; dan f. dokumen kuesioner bantuan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang telah diisi. Surat Pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup penjualan rumah kepada MBR melalui KPR dan/atau sesuai proses Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K). Dokumen legalitas usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, meliputi: a. Akta perusahaan; b. Laporan pajak 3 bulan terakhir atau surat keterangan fiskal; c. Surat dukungan bank; d. Daftar pengalaman perusahaan; e. Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK); f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); g. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); h. Surat Izin Tempat ...…
h. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan Domisili; dan i. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Surat Keterangan Usaha. j. Dalam hal pengembang tidak memiliki klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi (SBU dan SIUJK), diharuskan melakukan kerjasama operasional (KSO) dengan penyedia layanan jasa konstruksi yang disahkan melalui akta Notaris (5) Dokumen legalitas proyek pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, meliputi: a. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Induk atas nama badan hukum; b. Izin Prinsip Mendirikan Bangunan (IPMB); c. Bukti pembayaran pajak tahun terakhir atas tanah berupa Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan d. Surat Izin Lokasi; (6) Dokumen teknis proyek pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e, meliputi: a. Data lokasi (ditambahkan koordinat lokasi); b. Peta lokasi trase jalan dan saluran yang akan dibantu PSU; c. DED dan RAB PSU yang telah disahkan oleh Dinas teknis terkait; d. rencana tapak proyek perumahan yang telah disetujui oleh pemerintah kabupaten/kota; dan e. jadual rencana pelaksanaan pembangunan proyek perumahan. (7) Pengembang bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan. (8) Dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) merupakan copy dokumen yang sudah dilegalisir. (9) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran IV Peraturan Menteri ini. (10) Dokumen Kuesioner Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam lampiran VI Peraturan Menteri ini. BAB V PENETAPAN LOKASI Pasal 10 (1) Calon lokasi penerima bantuan PSU diusulkan berdasarkan kriteria pemilihan lokasi serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pada verifikasi pra konstruksi. (2) Kriteria pemilihan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi: a. lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; b. lokasi sudah memiliki rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah kabupaten/kota; c. status tanah tidak dalam sengketa; d. luas lokasi rumah tapak sesuai dengan rencana tapak sekurangkurangnya 6 (enam) hektar atau memiliki daya tampung rumah sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) unit rumah; e. bagi lokasi yang memiliki luas kurang dari 6 hektar atau daya tampung kurang dari 300 unit wajib melakukan kerjasama dengan pengembang lain dalam satu wilayah kabupaten/kota yang memiliki lokasi masingmasing minimal 2 hektar …
(3)
(4)
(5)
(6)
(1) (2)
masing minimal 2 hektar sehingga mencapai 6 hektar yang disahkan dengan akta notaris; f. kesanggupan membangun rumah dengan ukuran luas lantai bangunan dan harga jual sesuai dengan ketentuan pemerintah; g. kesanggupan pengembang untuk dilakukan audit oleh Auditor Pemerintah. Persyaratan pemberian Bantuan PSU kepada pengembang dengan ketentuan, sebagai berikut: a. pengembang yang belum mendapatkan bantuan PSU pada tahun sebelumnya namun sudah membangun sejumlah unit rumah KPR FLPP terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun sebelumnya, dapat mengajukan bantuan PSU pada tahun berjalan sejumlah unit yang telah KPR FLPP atau proses SP3K terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun sebelumnya s.d 30 November tahun berjalan; b. pengembang yang akan mengajukan bantuan PSU pada tahun berjalan namun sudah pernah mendapatkan bantuan PSU pada tahun sebelumnya dan telah menyelesaikan kewajiban membangun rumah KPR FLPP s.d tanggal 30 Juni tahun berjalan, maka pengembang tersebut dapat mengajukan bantuan PSU sesuai dengan jumlah unit rumah yang telah KPR FLPP maupun proses SP3K terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berjalan s.d 30 November tahun berjalan diluar unit rumah yang telah mendapatkan bantuan PSU tahun sebelumnya; c. pengembang yang sudah mendapatkan bantuan PSU tahun sebelumnya namun s.d akhir bulan Juni tahun berjalan belum menyelesaikan kewajiban membangun unit rumah sejumlah yang diusulkan dalam bantuan PSU tahun sebelumnya, tidak diperkenankan untuk mengajukan kembali bantuan PSU pada tahun berjalan; Pengecekan administrasi pada verifikasi pra konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengecekan administrasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5); Pemeriksaan teknis pada verifikasi pra konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap: a. lahan yang telah dimatangkan; dan b. kaveling rumah dan PSU yang telah terbentuk sesuai dengan rencana tapak dan sesuai dengan sertipikat yang akan diterbitkan oleh instansi terkait; Penetapan lokasi bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan. BAB VI PENETAPAN PENGEMBANG Pasal 11 Penetapan pengembang dilakukan dengan penunjukan langsung. Pengembang dinilai berdasarkan kualifikasi sebagai penerima bantuan PSU sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3),ayat (4), dan ayat (5).
(3) Pengembang sebagaimana …
(3)
(1) (2) (3)
(4)
(1) (2) (3)
Pengembang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pengembang yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan. BAB VII PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL Pasal 12 Pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) melaksanakan perjanjian kerjasama operasional dengan Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penandatanganan kontrak pelaksanaan bantuan PSU. Kontrak pelaksanaan bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat dengan pimpinan perusahaan yang tercantum di dalam akte pendirian perusahaan. Kontrak pelaksanaan bantuan PSU sekurang-kurangnya mencakup halhal sebagai berikut: a. para pihak; b. dasar perjanjian; c. definisi; d. maksud dan tujuan; e. ruang lingkup; f. jangka waktu dan pengakhiran perjanjian; g. hak dan kewajiban para pihak; h. pelaksanaan pekerjaan; i. pemantauan; j. sanksi; k. pemberitahuan; l. force majeure; m. penyelesaian perselisihan; n. ketentuan lain-lain; dan o. ketentuan penutup BAB VIII PELAKSANAAN Pasal 13 Pelaksanaan pembangunan PSU dilakukan oleh pengembang setelah terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Dalam pelaksanaan pembangunan PSU dilakukan pengawasan lapangan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan. Pelaksanaan pembangunan PSU sesuai dengan spesifikasi teknis komponen PSU dan Rencana Anggaran Biaya berdasarkan kontrak. Pasal 14 .....…
Pasal 14 (1) Dalam hal perubahan atas desain dan/atau volume pekerjaan wajib mendapatkan persetujuan Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan melalui amandemen kontrak. (2) Dalam hal perubahan pelaksanaan bantuan PSU terkait dengan kondisi lapangan, wajib dibuat gambar perubahan pelaksanaan (shop drawing), yang disetujui oleh pengawas lapangan dan dibuatkan berita acara perubahan pelaksanaan pekerjaan beserta alasan perubahannya.
(1)
(2)
(3)
(4) (5)
BAB IX PENCAIRAN DANA BANTUAN PSU Pasal 15 Permohonan pencairan dana bantuan PSU oleh Pengembang kepada Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan disampaikan secara tertulis kepada Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan; Permohonan pencairan dana bantuan PSU oleh Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: a. surat permohonan pencairan bantuan PSU yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan; b. berita acara penyelesaian pekerjaan yang dilengkapi dengan laporan kemajuan terakhir pekerjaan yang ditandatangani oleh pengawas lapangan dan pimpinan perusahaan; c. as built drawing yang disahkan oleh pengawas pekerjaan; d. Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) oleh Bank; dan e. Persetujuan KPR FLPP oleh Bank. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan mengeluarkan surat tugas pemeriksaan pekerjaan kepada Tim Verifikasi; Hasil pemeriksaan Tim Verifikasi dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani oleh Tim verifikasi dan pimpinan perusahaan; Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah pembangunan PSU selesai. Pasal 16
(1) Permohonan pencairan dana bantuan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditindaklanjuti dengan: a. pemeriksaan administrasi pada verifikasi paska konstruksi;
b. pemeriksaan teknis pada verifikasi paska konstruksi.
(2) Pemeriksaan administrasi pada verifikasi paska konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya melaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan pencairan dana bantuan PSU dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam lembar hasil pemeriksaan. (3) Pemeriksaan teknis pada verifikasi paska konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap: a. pengukuran volume ..…
a. pengukuran volume pekerjaan; dan
b. berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani oleh pengawas lapangan dan pimpinan perusahaan.
(4) Berdasarkan hasil verifikasi paska konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Tim Verifikasi menerbitkan berita acara penyelesaian pekerjaan. (5) apabila hasil verifikasi paska konstruksi sebagaimana ayat (4) ternyata jumlah KPR dan/atau SP3K lebih rendah dibandingkan dengan jumlah unit yang diusulkan, maka proses pembayarannya akan dihitung berdasarkan jumlah unit yang telah terbit KPR dan/atau SP3K pada akhir bulan November berjalan; (6) Berdasarkan berita acara penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Pembuat Komitmen melakukan proses pembayaran sesuai peraturan perundang-undangan. BAB X TIM VERIFIKASI Pasal 17 (1)
Pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis pada verifikasi pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh tim verifikasi pra konstruksi.
(2)
Pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis pada verifikasi paska konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh tim verifikasi paska konstruksi.
(3)
Tim verifikasi pra konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari pejabat dan/atau staf di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan dan/atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan.
(4)
Tim verifikasi paska konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya terdiri dari pejabat dan/atau staf di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan serta dapat melibatkan Inspektorat Kementerian Perumahan Rakyat.
(5)
Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Satuan Kerja Pengelolaan Kawasan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan. BAB XI
TUGAS DAN WEWENANG (1)
Pasal 18
Tugas dan wewenang dalam bantuan PSU dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. (2). Pemerintah dalam …
(2)
(3)
Pemerintah dalam bantuan PSU mempunyai tugas dan wewenang:
a. melakukan sosialisasi dan koordinasi program bantuan PSU kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pengembang; b. melakukan pemeriksaan administrasi dan teknis pada verifikasi pra konstruksi untuk penetapan lokasi; c. melakukan pemeriksaan administrasi dan teknis pada verifikasi paska konstruksi untuk pencairan dana; d. menetapkan lokasi penerima bantuan PSU; e. mengalokasikan anggaran bantuan PSU; f. melakukan pengawasan dan pengendalian bantuan PSU; g. melakukan verifikasi dan audit terhadap pelaksanaan pembangunan PSU sebelum serah terima pekerjaan (PHO dan FHO); h. melakukan pencairan dana sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan untuk pembangunan PSU sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati; i. menyerahkan hasil bantuan PSU kepada pemerintah kabupaten/kota; j. dalam hal penyerahan sebagaimana dimasud pada huruf i pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka penyerahan hasil bantuan PSU dilaksanakan kepada pemerintah daerah provinsi; k. melakukan evaluasi terhadap pembangunan rumah dan proses KPR melalui FLPP serta memberikan sanksi bila target pembangunan rumah tidak tercapai; l. merevisi atau membatalkan alokasi anggaran apabila terjadi perubahan, penyimpangan, dan/atau penyelewengan dalam bantuan PSU; dan m. melakukan pembinaan bantuan PSU. Pemerintah daerah provinsi dalam bantuan PSU mempunyai tugas dan wewenang:
a. mengajukan usulan bantuan PSU kepada Kementerian berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota;
b. melakukan koordinasi dengan Kementerian dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk pengecekan administrasi dan teknis pada saat verifikasi pra konstruksi dan verifikasi paska konstruksi; c. melakukan koordinasi pengelolaan hasil bantuan PSU yang berada pada 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota; d. mengalokasikan anggaran untuk pembangunan PSU pada perumahan dan kawasan permukiman melalui dana anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; e. melakukan pemantauan dan evaluasi bantuan PSU; f.
mensinergikan program pembangunan PSU dengan program perumahan dan kawasan permukiman di daerah kabupaten/kota;
g. melakukan pembinaan bantuan PSU.
4). Pemerintah daerah…
(4)
Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bantuan PSU mempunyai tugas dan wewenang:
a. mengajukan usulan bantuan PSU kepada pemerintah daerah provinsi tembusan kepada Kementerian;
b. melakukan koordinasi dengan Kementerian, pemerintah daerah provinsi dan pengembang untuk pengecekan administrasi dan teknis pada saat verifikasi pra konstruksi dan verifikasi paska konstruksi; c. melakukan pengawasan dan pengendalian bantuan PSU;
d. mengalokasikan anggaran untuk pembangunan PSU pada perumahan dan kawasan permukiman melalui dana anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah kabupaten/kota;
e. mengoordinasikan hasil pengawasan dan pengendalian bantuan PSU kepada Kementerian melalui pemerintah provinsi; f.
mensinergikan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
PSU
dengan
program
g. melakukan pembinaan bantuan PSU.
BAB XII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 19 (1)
Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang mulai dari daerah kabupaten/kota, daerah provinsi sampai dengan Kementerian sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
(2)
Pelaporan hasil pembangunan rumah dilaksanakan oleh pengembang berupa laporan pelaksanaan pembangunan rumah yang telah KPR.
(3)
Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran VI Peraturan Menteri ini.
(4)
Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pembangunan PSU selesai dilaksanakan, pengembang belum dapat menyelesaikan pembangunan rumah yang menjadi kewajibannya, maka pengembang akan dikenakan sanksi tidak diberikan bantuan PSU pada tahun-tahun berikutnya. BAB XIII PENYERAHAN BANTUAN PSU Pasal 20
Serah terima bantuan perundang-undangan.
PSU
dilaksanakan
sesuai
ketentuan
peraturan
BAB XIV PENDANAAN ..…
BAB XIV PENDANAAN Pasal 21
Kementerian mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pelaksanaan bantuan PSU. BAB XV PENUTUP Pasal 22 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2013 MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
DJAN FARIDZ Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR.
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 04 TAHUN 2013
KOP PELAKU PEMBANGUNAN Nomor : Lampiran :
.................., ................ 20…
Kepada Yth. Walikota/Bupati…………. di – ………………. Perihal
:
Usulan Lokasi Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 20.. untuk Perumahan ……………..
Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kabupaten/kota............., bersama ini dengan hormat kami mengajukan usulan untuk mendapatkan bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 20......, sebagai berikut: Usulan Lokasi bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman: - Lokasi ………., ……. unit rumah - Lokasi ………., ……. unit rumah - Lokasi ………., ……. unit rumah
Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu: - Kuesioner Stimulan PSU Perumahan ……lokasi - Kesesuaian lokasi dengan RTRW Kabupaten/Kota ………………… - Dokumen RRTR, Site plan (rencana tapak), dan DED PSU - Surat pernyataan Pengembang akan menyerahkan lahan untuk pembangunan PSU kepada pemerintah daerah - Surat pernyataan kesanggupan membangun rumah - Peta lokasi lingkungan perumahan dan permukiman - Foto-foto dan data pendukung lainnya. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih. Direktur Utama PT ……………………. …………………………
Tembusan Yth. : 1. Bapak Menteri Perumahan Rakyat; 2. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat; 3. Gubernur Provinsi……….. 4. Arsiparis.
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 04 TAHUN 2013
KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Nomor Lampiran
: :
.................., ..............20....
Kepada Yth. Gubernur…………. di – ………………. Perihal
:
Usulan Lokasi Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 20...., Kabupaten/Kota ……………..
Dalam rangka mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kabupaten/kota............., bersama ini dengan hormat kami sampaikan usulan lokasi bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 20....., sebagai berikut: -
Lokasi ………., oleh (di isi siapa pelakunya) ….. Lokasi ………., oleh (di isi siapa pelakunya) ….. Lokasi ………., oleh (di isi siapa pelakunya) …..
Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu: - Kuesioner bantuan PSU perumahan dan kawasan permukiman per lokasi - Kesesuaian lokasi dengan RTRW Kabupaten/Kota ………………… - Dokumen RP4D, RRTR, site plan (rencana tapak), dan DED - Surat Pernyataan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan Stimulan PSU Perumahan dan Permukiman TA 20… dan kesiapan tanah/lahan (clean and clear) - Surat pernyataan Pengembang untuk menyerahkan lahan untuk pembangunan PSU kepada pemerintah daerah - Surat pernyataan kesanggupan membangun dari Pengembang - Peta lokasi lingkungan perumahan dan permukiman - Foto-foto dan data pendukung lainnya. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih. Bupati/Walikota ……………………. ……………………………….
Tembusan Yth. : 1. Bapak Menteri Perumahan Rakyat; 2. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat; 3. Arsiparis.
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 04 TAHUN 2013
KOP PEMERINTAH PROVINSI Nomor : Lampiran :
..........., ............. 20..
Kepada Yth. Menteri Perumahan Rakyat Cq. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Gedung Kementerian Perumahan Rakyat Jalan Raden Patah I No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Perihal
: Usulan Lokasi Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 20...., Provinsi .......
Dalam rangka mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kabupaten/kota............., bersama ini dengan hormat kami sampaikan usulan kabupaten/kota dan lokasi yang perlu mendapat bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi………….pada TA 20......., adalah sebagai berikut: - Lokasi ………. di Kabupaten/Kota ………. - Lokasi ………. di Kabupaten/Kota ……….
Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu: - Usulan lokasi perumahan dan kawasan permukiman di kabupaten/kota …………… - Kuesioner dan data pendukung pemerintah kabupaten/kota …………… Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih. Gubernur Provinsi ……………………. ………………………………. Tembusan Yth. : 1. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat; 2. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat; 3. Walikota/Bupati ……… 4. Arsiparis
LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 04 TAHUN 2013
SURAT PERNYATAAN PENGEMBANG PERUMAHAN PT. ....................................................... Dalam rangka pelaksanaan pembangunan stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Kementerian Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 20........., maka bersama ini, kami selaku Direktur PT............................................................. yang bergerak di bidang pembangunan perumahan ........................................................, dengan total luas lahan yang dimiliki*) ................ (...........................................................) hektar, yang berlokasi di Desa/Kelurahan.......................................,Kecamatan....................................... ..........., Kabupaten/Kota ......................................., Provinsi .................................................., menyatakan akan merealisasikan pembangunan bantuan PSU serta proses KPR dan/atau SP3K sesuai usulan sejumlah .................. (..........................................................) unit rumah MBR, serta menyatakan akan memanfaatkan dukungan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dapat dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di lokasi perumahan yang mendapatkan stimulan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman dari Kementerian Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 20..... serta bersedia untuk diaudit. Apabila sampai dengan perjanjian kerja berakhir kami belum dapat menyelesaikan proses KPR dan/atau SP3K, maka kami bersedia dibayar sesuai dengan jumlah unit yang telah KPR dan/atau proses SP3K. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar. Jakarta, ...................................... Yang Membuat Pernyataan Direktur PT................................. Materai Rp. 6000,-
................................................. Hp. No. .....................................
LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 04 TAHUN 2013
SURAT PERNYATAAN PENGEMBANG PERUMAHAN UNTUK MENANAM TANAMAN KERAS BUAH-BUAHAN DI PERUMAHAN …………………………….. PT....................................... Dalam rangka pelaksanaan stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman oleh Kementerian Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 2013, dan mendukung kebijakan pro-lingkungan, maka bersama ini, kami selaku Direktur PT. ................................. yang bergerak di bidang pembangunan perumahan ................................., yang berlokasi di Desa/Kelurahan ......................................., Kecamatan ............................................, Kabupaten/Kota .........................................., Provinsi ..............................., menyatakan akan menanam tanaman buahbuahan tinggi + 1 meter pada masing-masing unit rumah yang akan/sedang dibangun dan mendapatkan bantuan PSU di lingkungan perumahan ...................... Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar. ......................, ................................... Yang Membuat Pernyataan PT .......................................... Materai Rp 6.000,-
Nama Pembuat Pernyataan Direktur Diketahui oleh, Perwakilan Pemerintah Provinsi ….............................. Dinas/Badan …..............................
Perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota…...................... Dinas/Badan …..............................
.......................................... NIP.
.......................................... NIP.
LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 04 TAHUN 2013
BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 20..... 1. Nama Perumahan 2. Nama Pengembang
Kota/Kabupaten (coret salah satu) Provinsi
* √ Checklist salah satu
(KOTA/KABUPATEN), (TANGGAL/BULAN/TAHUN) DINAS/ BADAN / DIREKTUR PERUSAHAAN,
( ...................................... )
I.
1.
DATA UMUM
Alamat Jalan
Kelurahan/Desa Kecamatan
Kota/Kabupaten 2. 3. 4.
5.
Provinsi
Luas Kawasan (Hektar)
Kesediaan Pemda untuk sharing
Bersedia
Kesediaan Pemda untuk MoU
Bersedia
Jumlah Rumah
5.1. Rencana Daya Tampung Rumah
Tidak Bersedia 5.2. Rumah Terbangun
5.3. Rumah Belum Terbangun
5.1.1. Rumah sederhana
uni 5.2.1. Rumah t sederhana
unit 5.3.1. Rumah sederhana
unit
5.1.3. Rumah mewah
uni 5.2.3. Rumah mewah t
unit 5.3.3. Rumah mewah
unit
5.1.2. Rumah menengah
6.
Tidak Bersedia
Total
Jalan
uni 5.2.2. Rumah t menengah
Total
6.1. Jalan kawasan 6.1.1. Rencana Panjang Lebar
Jenis Perkerasan
6.1.2. Eksisting Panjang Lebar
Jenis Perkerasan
6.1.3. Kondisi jalan
m
m
m
m
m
Rusak berat
m
Panjang
m
6.1.4. Usulan Lebar
unit
Total
6.2. Jalan lingkungan
Baik
Rusak ringan
unit 5.3.2. Rumah menengah
m
m
6.2.1 Rencana Panjang Lebar
Jenis Perkerasan
6.2.2 Eksisting Panjang Lebar
Jenis Perkerasan
6.2.3 Kondisi jalan
m
m
m
m
Baik
m
Rusak berat
m
Panjang
m
Rusak ringan 6.2.4 Usulan Lebar
m
m
Jenis Perkerasan
Estimasi biaya jalan
Jenis Perkerasan
Rp.
Lampiran peta lokasi usulan fasilitasi jalan 7.
Drainase
7.1 Drainase kawasan
Estimasi biaya jalan
Rp.
7.2 Drainase lingkungan
7.1.1 Rencana Panjang
m
Lebar
m
Panjang
m
7.1.2 Eksisting Lebar
m
Baik
7.2.1 Rencana Panjang
m
Lebar
m
Panjang
m
7.2.2 Eksisting Lebar
m
m
Baik
m
Rusak berat
m
Rusak berat
m
Panjang
m
Panjang
m
7.1.3 Kondisi drainase Rusak ringan
m
7.1.4 Usulan Lebar
Estimasi biaya drainase
m
Rp.
7.2.3 Kondisi drainase
Rusak ringan
m
7.2.4 Usulan Lebar
Estimasi biaya drainase
Rp.
m
Lampiran peta lokasi usulan fasilitasi drainase
8.
Jaringan Air Minum 8.1 Skala kawasan
8.2 Skala lingkungan
8.1.1 Terbangun dan telah melayani
8.2.1 Terbangun dan telah melayani
% dari total rencana liter/detik 8.2.2 Kapasitas
8.1.2 Kapasitas 8.1.3 Usulan fasilitasi
8.2.3 Usulan fasilitasi
Panjang
m
Kapasitas Estimasi biaya
9
Rp.
liter/deti k
Panjang
Estimasi biaya
Sanitasi Lingkungan
9.1.1 Terbangun dan telah terlayani
m
Kapasitas
Lampiran peta lokasi eksisting dan usulan fasilitasi jaringan air minum
9.1 Eksisting
% dari total rencana liter/detik
% dari total rencana
Rp.
liter/d etik
Sanitasi individu
Sanitasi komunal
9.1.2 Kondisi sanitasi komunal Baik
Sedang Buruk
9.2 Usulan fasilitasi
9.2.1 Volume komunal 9.2.2 Estimasi biaya
10.
unit
Rp.
Lampiran peta lokasi eksisting dan usulan fasilitasi sanitasi lingkungan
Persampahan
10.1 Eksisting
10.1.1 Terbangun dan telah melayani
% dari total rencana
10.1.2 Jumlah TPS
unit
10.1.3 Kapasitas Cukup
Kurang
10.1.4 Kondisi Baik
Sedang Buruk
10.2 Usulan fasilitasi 10.2.1 Jumlah TPS
10.2.2 Estimasi biaya 11.
unit
Rp.
Lampiran peta lokasi eksisting dan usulan fasilitasi persampahan
Jaringan listrik
11.1 Skala Kawasan 11.1.1 Eksisting Daya
Gardu
Kondisi
Skala Lingkungan
% dari total rencana 11.2.1 Eksisting KVA
unit
Berfungsi
Tidak berfungsi Jumlah tiang
Panjang kabel
11.1.2 Usulan fasilitasi
Daya
Trafo
Kondisi
KVA
unit
Berfungsi
buah m
Tidak berfungsi Jumlah tiang
Panjang kabel
11.2.2 Usulan fasilitasi
buah m
Jumlah tiang
Panjang kabel
Estimasi biaya
12
buah Rp.
Jumlah tiang
m
Panjang kabel
Estimasi biaya
Rp.
m
Lampiran peta lokasi eksisting dan usulan fasilitasi jaringan listrik
Penerangan jalan umum 12.1 Eksisting
Jumlah tiang
buah
Jumlah lampu
buah
12.2 Usulan fasilitasi
Jumlah tiang
buah
Jumlah lampu Estimasi biaya
13.
buah
Rp.
buah
Lampiran peta lokasi eksisting dan usulan fasilitasi penerangan jalan umum
Potensi Sumber Daya Eksisting 13.1 Akses menuju lokasi Sudah tersedia
Sedang dikembangkan Belum tersedia
13.2 Ketersediaan sumber air bersih 13.2.1 Air perpipaan Volume/debit air
Mencukupi
Tidak mencukupi
13.2.2 Air permukaan (sungai, danau/situ) Volume/debit air
Mencukupi
Tidak mencukupi
13.2.3 Air tanah
Volume/debit air
Mencukupi
Tidak mencukupi
Kedalaman air tanah
m
13.2.4 Sumber air lainnya, sebutkan Volume/debit air
Mencukupi
Tidak mencukupi
13.3 Ketersediaan daya listrik dari PLN watt
Ada. Kapasitas
II.
14.
Tidak ada
PENILAIAN KESIAPAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Kebijakan dan Program 14.1 Dokumen RTRW Kab/Kota Ada
Dalam proses
Perda Tahun :
Sedang disusun
Belum ada
14.2 Dokumen RP4D atau RP3KP
Perda Tahun :
Ada
Dalam proses
Sedang disusun Belum ada
14.3 Renstrada bidang perumahan Ada
Belum ada
SK Bupati/Walikota Tahun :
14.4 Program pembangunan infrastruktur pendukung perumahan Ada
Tidak ada
Jenis infrastruktur :
14.5 Kebijakan kemudahan perijinan pembangunan RSH 14.5.1 Ada
Bebas retribusi IMB Bebas BPHTB Lainnya. Sebutkan :
14.5.2 Tidak ada
14.6 Permohonan bantuan PSU ke Kemenpera Pernah Belum
No. Surat :
pernah
14.7 Aspek legalitas lokasi Ada
Tidak ada
SK Bupati/Walikota Tahun :
14.8 Kelembagaan Pemda yang menangani Setingkat Eselon II (Kepala Dinas)
Setingkat Eselon III (Kepala Bidang) Setingkat Eselon IV (Kepala Seksi) Tidak ada
14.9 Lembaga pengelola kawasan Sudah ada
Untuk tanah milik Pemda. SK Bupati/Walikota No. : Untuk tanah swasta. Ijin lokasi No. :
Belum ada 14.10 Alokasi APBD untuk pembangunan PSU Sudah ada. Rp.
Sedang disusun III.
15.
Tidak ada
PENILAIAN KESIAPAN LOKASI KAWASAN YANG AKAN DITANGANI
Kesiapan Perencanaan Kawasan
15.1 Kesesuaian lokasi dengan tata ruang
Sesuai (lampiran peta yang terdapat di RTRW) Tidak sesuai
15.2 Status kepemilikan tanah (dilampirkan copy sertifikat) 15.2.1 Milik perseorangan 15.2.2 Milik badan usaha
Ha Ha
Perum Perumnas
Ha
Anggota APERSI
Ha
Anggota REI
Ha
Dikuasai negara
Ha
Lainnya,____ ______
Ha
15.3 Pihak pelaksana pembangunan perumahan
Tahun berjalan Pemerintah pusat
unit
Perum Perumnas
unit
Pemda
unit
Anggota REI
unit
Lainnya,____
unit
unit
Anggota APERSI
15.4 Permasalahan tanah di lokasi yang diusulkan Ada
Tidak ada
15.5 Dokumen RRTR kawasan/ site plan lingkungan perumahan Sudah ditetapkan
SK Bupati/ Walikota No. :
Dalam proses penetapan
Sedang disusun
Belum ada
15.6 Dokumen DED PSU yang diusulkan Ada
Dalam proses pengesahan
Disahkan oleh :
No. :
Sedang disusun
Belum ada 16.
Kesiapan Pelaksanaan Rencana
16.1 Rencana implementasi pembangunan perumahan tahun berikutnya Ada
Tidak ada
unit
16.2 Pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya Pemda
unit
Anggota REI
unit
Lainnya,____ ______
unit
Perum Perumnas Anggota APERSI
unit
unit
PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER HALAMAN MUKA Nama Perumahan Nama Pengembang Kota/Kabupaten Provinsi (Kota/Kabupaten) (Tanggal/Bulan/Tahun) Tanda Tangan
: Isilah nama perumahan yang diusulkan : Isilah nama pengembang yang mengusulkan : Isilah nama kota atau kabupaten lokasi perumahan yang diusulkan : Isilan nama provinsi lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah nama kota atau kabupaten lokasi pengisian kuesioner : Isilah tanggal, bulan dan tahun pengisian kuesioner : Isilah nama lengkap direktur atau yang mewakili dalam mengisi kuesioner
I. DATA UMUM 1. Alamat Jalan Kelurahan/Desa Kecamatan Kota/Kabupaten Provinsi 2. Luas Kawasan (hektar) 3. Kesediaan Pemda untuk sharing 4. Kesediaan Pemda untuk MoU
: Isilah nama jalan alamat lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah nama kelurahan/desa lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah nama kecamatan lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah nama kota/kabupaten lokasi perumahan yang diusulkan : Isilan nama provinsi lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah luas kawasan lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan hektar (Ha) : Isilah kesedian pemerintah daerah setempat untuk sharing dalam kegiatan : Isilah kesediaan pemerintah daerah setempat untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama pelaksanaan kegiatan
5. Jumlah Rumah 5.1 Rencana Daya Tampung Rumah 5.1.1 Rumah sederhana : Isilah jumlah unit rumah sederhana yang dapat dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan 5.1.2 Rumah menengah : Isilah jumlah unit rumah menengah yang dapat dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan 5.1.3 Rumah mewah : Isilah jumlah unit rumah mewah yang dapat dibangun di lokasi perumahan
Total 5.2 Rumah Terbangun 5.2.1 Rumah sederhana 5.2.2 Rumah menengah 5.2.3 Rumah mewah Total 5.3 Rumah Belum Terbangun 5.3.1 Rumah sederhana 5.3.2 Rumah menengah 5.3.3 Rumah mewah Total 6. Jalan 6.1 Jalan Kawasan 6.1.1 Rencana Rencana Panjang
Rencana Lebar Rencana Jenis Perkerasan
6.1.2 Eksisting Eksisting Panjang
Eksisting Lebar
yang diusulkan : Isilah jumlah unit keselurahan dari rencana daya tampung rumah di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah jumlah unit rumah sederhana yang telah dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah jumlah unit rumah menengah yang telah dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah jumlah unit rumah mewah yang telah dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah jumlah unit keselurahan dari rumah yang telah dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah jumlah unit rumah sederhana yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah jumlah unit rumah menengah yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah jumlah unit rumah mewah yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah jumlah unit keselurahan dari rumah yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan
: Isilah rencana panjang jalan kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah rencana lebar jalan kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah rencana jenis perkerasan jalan kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan
: Isilah panjang eksisting jalan kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah lebar eksisting jalan kawasan yang akan dibangun di lokasi
Eksisting Jenis Perkerasan 6.1.3 Kondisi Kondisi Jalan Baik Kondisi Jalan Rusak Ringan Kondisi Rusak Berat 6.1.4 Usulan Usulan Panjang Usulan Lebar Usulan Jenis Perkerasan Estimasi biaya lain 6.2 Jalan Lingkungan 6.2.1 Rencana Rencana Panjang
Rencana Lebar
Rencana Jenis Perkerasan 6.2.2 Eksisting Eksisting Panjang
Eksisting Lebar
Eksisting Jenis Perkerasan 6.2.3 Kondisi Kondisi Jalan Baik
perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah jenis perkerasan eksisting jalan kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah kondisi jalan kawasan yang baik dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah kondisi jalan kawasan yang rusak ringan dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah kondisi jalan kawasan yang rusak berat dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah usulan panjang jalan kawasan di perumahan dalam satuan meter : Isilah usulan lebar jalan kawasan di perumahan dalam satuan meter : Isilah usulan jenis perkerasan jalan kawasan di perumahan dalam satuan meter : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan jalan kawasan di perumahan yang diusulkan
: Isilah rencana panjang jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah rencana lebar jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah rencana jenis perkerasan jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah panjang eksisting jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah lebar eksisting jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah jenis perkerasan eksisting jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah kondisi jalan lingkungan yang baik dalam ukuran meter di lokasi
Kondisi Jalan Rusak Ringan Kondisi Rusak Berat 6.2.4 Usulan Usulan Panjang Usulan Lebar Usulan Jenis Perkerasan Estimasi biaya jalan Lampiran peta lokasi usulan jalan 7. Drainase 7.1 Drainase Kawasan 7.1.1 Rencana Rencana panjang
Rencana lebar
7.1.2 Eksisting Eksisting panjang
Eksisting lebar
7.1.3 Kondisi Kondisi baik Kondisi rusak ringan Kondisi rusak berat 7.1.4 Usulan Usulan panjang Usulan lebar
perumahan yang diusulkan : Isilah kondisi jalan lingkungan yang rusak ringan dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah kondisi jalan lingkungan yang rusak berat dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah usulan panjang jalan lingkungan di perumahan dalam satuan meter : Isilah usulan lebar jalan lingkungan di perumahan dalam satuan meter : Isilah usulan jenis perkerasan jalan lingkungan di perumahan dalam satuan meter : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan jalan lingkungan di perumahan yang diusulkan : Lampirkan peta trase jalan yang diusulkan di lokasi perumahan usulan
: Isilah rencana panjang drainase kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah rencana lebar drainase kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah panjang eksisting drainase kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah lebar eksisting drainase kawasan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah kondisi drainase kawasan yang baik dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah kondisi drainase kawasan yang rusak ringan dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah kondisi drainase kawasan yang rusak berat dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah usulan panjang drainase kawasan di perumahan dalam satuan meter : Isilah usulan lebar drainase kawasan di perumahan dalam satuan meter
Estimasi biaya drainase 7.2 Drainase lingkungan 7.2.1 Rencana Rencana panjang
Rencana lebar
7.2.2 Eksisting Eksisting panjang
Eksisting lebar
7.2.3 Kondisi Kondisi baik Kondisi rusak ringan Kondisi rusak berat 7.2.4 Usulan Usulan panjang Usulan lebar Estimasi biaya drainase
Lampiran peta lokasi usulan drainase 8. Jaringan Air Minum 8.1 Skala Kawasan 8.1.1 Terbangun dan telah melayani 8.1.2 Kapasitas
: Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan drainase kawasan di perumahan yang diusulkan : Isilah rencana panjang drainase lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah rencana lebar drainase lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah panjang eksisting drainase lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah lebar eksisting drainase lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter : Isilah kondisi drainase lingkungan yang baik dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah kondisi drainase lingkungan yang rusak ringan dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah kondisi drainase lingkungan yang rusak berat dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan : Isilah usulan panjang drainase lingkungan di perumahan dalam satuan meter : Isilah usulan lebar drainase lingkungan di perumahan dalam satuan meter : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan drainase lingkungan di perumahan yang diusulkan : Lampirkan peta trase drainase yang diusulkan di lokasi perumahan usulan
: Isilah persentase pelayanan air minum yang telah terbangun dari total rencana pembangunan jaringan air minum untuk skala kawasan : Isilah kapasitas jaringan air minum untuk skala kawasan dalam satuan
8.1.3 Usulan fasilitasi Panjang Kapasitas Estimasi biaya 8.2 Skala Lingkungan 8.2.1 Terbangun dan telah melayani 8.2.2 Kapasitas
8.2.3 Usulan fasilitasi Panjang Kapasitas Estimasi biaya Lampiran peta lokasi usulan jaringan air minum 9. Sanitasi Lingkungan 9.1 Eksisting 9.1.1 Terbangun dan telah terlayani
liter/detik : Isilah panjang jaringan air minum yang diusulkan untuk skala kawasan dalam satuan meter : Isilah kapasitas jaringan air minum yang diusulkan untuk skala kawasan dalam satuan liter/detik : Isilah estimasi biaya pembangunan jaringan air minum yang diusulkan untuk skala kawasan : Isilah persentase pelayanan air minum yang telah terbangun dari total rencana pembangunan jaringan air minum untuk skala lingkungan : Isilah kapasitas jaringan air minum untuk skala lingkungan dalam satuan liter/detik
: Isilah panjang jaringan air minum yang diusulkan untuk skala lingkungan dalam satuan meter : Isilah kapasitas jaringan air minum yang diusulkan untuk skala lingkungan dalam satuan liter/detik : Isilah estimasi biaya pembangunan jaringan air minum yang diusulkan untuk skala lingkungan : Lampirkan peta trase jaringan air minum yang diusulkan di lokasi perumahan usulan : Isilah persentase pelayanan sanitasi lingkungan yang telah terbangun dari total rencana pembangunan sanitasi
Sanitasi individu
: Isilah dengan mencentang sanitasi individu jika di lokasi terdapat sanitasi individu
Sanitasi komunal
: Isilah dengan mencentang sanitasi komunal jika di lokasi terdapat sanitasi komunal
9.1.2 Kondisi sanitasi komunal Baik Sedang
: Isilah dengan mencentang kolom jika kondisi sanitasi komunal tergolong baik : Isilah dengan mencentang kolom jika kondisi sanitasi komunal tergolong sedang
Buruk 9.2 Usulan fasilitasi 9.2.1 Volume komunal 9.2.2 Estimasi biaya Lampiran peta lokasi sanitasi lingkungan 10. Persampahan 10.1 Eksisting 10.1.1 Terbangun dan telah melayani 10.1.2 Jumlah TPS 10.1.3 Kapasitas Cukup Kurang 10.1.4 Kondisi Baik Sedang Buruk 10.2 Usulan Fasilitasi 10.2.1 Jumlah TPS 10.2.2 Estimasi biaya Lampiran peta lokasi persampahan 11. Jaringan listrik 11.1 Skala kawasan 11.1.1 Eksisting
Daya Gardu Kondisi Berfungsi Tidak berfungsi
: Isilah dengan mencentang kolom jika kondisi sanitasi komunal tergolong buruk : Isilah jumlah unit sanitasi komunal yang diusulkan : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan sanitasi komunal : Lampirkan peta lokasi sanitasi yang diusulkan
: Isilah persentase pelayanan persampahan yang telah terbangun dari total rencana pembangunan persampahan : Isilah jumlah unit TPS eksisting : Isilah dengan mencentang kolom jika kapasitas persampahan tergolong cukup : Isilah dengan mencentang kolom jika kapasitas persampahan tergolong kurang : Isilah dengan mencentang kolom jika kondisi persampahan tergolong baik : Isilah dengan mencetang kolom jika kondisi persampahan tergolong sedang : Isilah dengan mencetang kolom jika kondisi persampahan tergolong buruk : Isilah jumlah unit TPS yang diusulkan : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan fasilitasi persampahan : Lampirkan peta lokasi eksisting dan usulan pembangunan persampahan : Isilah persentase pelayanan jaringan listrik yang telah terbangun dalam skala kawasan dari total rencana pembangunan jaringan listrik : Isilah daya jaringan listik yang telah terbangun pada skala kawasan dalam satuan KVA : Isilah jumlah unit gardu listrik yan g telah terbangun pada skala kawasan : Isilah dengan mencentang kolom jika jaringan listrik skala kawasan berfungsi : Isilah dengan mencentang kolom jika
11.1.2 Usulan fasilitasi Jumlah tiang Panjang kabel Estimasi biaya 11.2 Skala lingkungan 11.2.1 Eksisting
Daya
Trafo Kondisi Berfungsi Tidak berfungsi 11.2.2 Usulan fasilitasi Jumlah tiang Panjang kabel Estimasi biaya Lampiran peta jaringan listrik 12. Penerangan Jalan Umum 12.1 Eksisting Jumlah tiang Jumlah lampu 12.2 Usulan fasilitasi Jumlah tiang Jumlah lampu Estimasi biaya
jaringan listrik skala kawasan tidak berfungsi : Isilah jumlah tiang listrik yang terbangun dalam skala kawasan : Isilah panjang kabel listrik dalam skala kawasan : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan jaringan listrik skala kawasan : Isilah persentase pelayanan jaringan listrik yang telah terbangun dalam skala lingkungan dari total rencana pembangunan jaringan listrik : Isilah daya jaringan listik yang telah terbangun pada skala lingkungan dalam satuan KVA : Isilah jumlah unit trafo listrik yan g telah terbangun pada skala lingkungan : Isilah dengan mencentang kolom jika jaringan listrik skala lingkungan berfungsi : Isilah dengan mencentang kolom jika jaringan listrik skala lingkungan tidak berfungsi : Isilah jumlah tiang listrik yang terbangun dalam skala lingkungan : Isilah panjang kabel listrik dalam skala lingkungan : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan jaringan listrik skala lingkungan : Lampirkan peta lokasi listrik eksisting dan usulan pembangunan jaringan listrik : Isilah jumlah unit tiang penerangan jalan umum eksisting : Isilah jumlah unit lampu penerangan jalan umum eksisting : Isilah jumlah tiang penerangan jalan umum yang diusulkan : Isilah jumlah lampu penerangan jalan umum yang diusulkan : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan penerangan jalan umum
Lampiran peta penerangan jalan umum
: Lampirkan peta lokasi eksisting dan usulan fasilitasi penerangan jalan umum 13. Potensi Sumber Daya Eksisting 13.1 Akses menuju lokasi Sudah tersedia : Isilah dengan mencentang kolom jika sudah tersedia sumber daya eksisting di lokasi perumahan yang diusulkan Sedang dikembangkan : Isilah dengan mencentang kolom jika sedang dikembangkan sumber daya eksisting di lokasi perumahan yang diusulkan Belum tersedia : Isilah dengan mencentang kolom jika belum tersedia sumber daya eksisting di lokasi perumahan yang diusulkan 13.2 Ketersediaan sumber air bersih 13.2.1 Air perpipaan Volume/debit air : Isilah dengan mencentang kolom jika mencukupi volume/debit air perpipaan mencukupi pelayanan perumahan yang diusulkan Volume/debit air tidak : Isilah dengan mencentang kolom jika mencukupi volume/debit air perpipaan tidak mencukupi pelayanan perumahan yang diusulkan 13.2.2 Air permukaan (sungai, danau/situ) Volume/debit air : Isilah dengan mencentang kolom jika mencukupi volume/debit air permukaan mencukupi pelayanan perumahan yang diusulkan Volume/debit air tidak : Isilah dengan mencentang kolom jika mencukupi volume/debit air permukaan tidak mencukupi pelayanan perumahan yang diusulkan 13.2.3 Air tanah Volume/debit air : Isilah dengan mencentang kolom jika mencukupi volume/debit air tanah mencukupi pelayanan perumahan yang diusulkan Volume/debit air tidak : Isilah dengan mencentang kolom jika mencukupi volume/debit air tanah tidak mencukupi pelayanan perumahan yang diusulkan Kedalaman air tanah : Isilah kedalaman air tanah eksisting dalam satuan meter 13.2.4 Sumber air lainnya : Isilah sumber air lain pada lokasi perumahan yang diusulkan Volume/debit air : Isilah dengan mencentang kolom jika mencukupi volume/debit sumber air lain mencukupi pelayanan perumahan yang diusulkan Volume/debit air tidak : Isilah dengan mencentang kolom jika mencukupi volume/debit sumber air lain tidak mencukupi pelayanan perumahan yang diusulkan 13.3
Ketersediaan daya listrik dari PLN Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika
Tidak ada
tersedia daya listrik dari PLN dan besaran daya listrik dalam satuan watt : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak tersedia daya listrik dari PLN
II PENILAIAN KESIAPAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 14. Perencanaan, Kebijakan dan Program 14.1 Dokumen RTRW Kab/Kota Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat dokumen RTRW Kabupaten/Kota dan tahun legalitas Dalam proses : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RTRW Kabupaten/Kota dalam proses Sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RTRW Kabupaten/Kota sedang disusun Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika belum terdapat dokumen RTRW Kabupaten/Kota 14.2 Dokumen RP4D atau RP3KP Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat dokumen RP4D atau RP3KP dan tahun legalitas Dalam proses : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RP4D atau RP3KP dalam proses Sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RP4D atau RP3KP sedang disusun Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika belum terdapat dokumen RP4D atau RP3KP 14.3 Renstrada bidang perumahan Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat dokumen rencana strategis daerah bidang perumahan di lokasi usulan dan tahun legalitas Belum ada
: Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat rencana strategi daerah bidang perumahan di kabupaten/kota di lokasi usulan
14.4 Program pembangunan infrastruktur pendukung perumahan Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat program pembangunan infrastruktur pendukung perumahan di kabupaten/kota lokasi usulan disertai jenis infrastruktur
Tidak ada
: Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat program pembangunan infrastruktur pendukung perumahan di kabupaten/kota lokasi usulan
14.5 Kebijakan kemudahan perijinan pembangunan RSH Ada. Bebas retribusi IMB : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat kebijakan kemudahan perijinan pembangunan RSH berupa pembebasan retrbusi IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) Ada. Bebas BPHTB : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat kebijakan kemudahan perijinan pembangunan RSH berupa pembebasan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Ada. Lainnya : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat kebijakan kemudahan perijinan pembangunan RSH lainnya Tidak ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat kebijakan kemudahan perijinan pembangunan RSH 14.6 Permohonan bantuan PSU ke Kemenpera Pernah : Isilah dengan mencentang kolom jika pernah mengajukan permohonan bantuan PSU ke Kemenpera Belum pernah : Isilah dengan mencentang kolom jika pernah 14.7 Aspek legalitas lokasi Ada
Tidak Ada
: Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat aspek legalitas lokasi perumahan yang diusulkan dan tahun pengesahan : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat aspek legalitas lokasi perumahan yang diusulkan
14.8 Kelembagaan Pemda yang menangani Setingkat Eselon II : Isilah dengan mencentang kolom jika satuan kerja perangkat daerah yang menangani program usulan setingkat kepala dinas Setingkat Eselon III : Isilah dengan mencentang kolom jika satuan kerja perangkat daerah yang menangani program usulan setingkat kepala bidang Setingkat Eselon IV : Isilah dengan mencentang kolom jika satuan kerja perangkat daerah yang menangani program usulan setingkat kepala seksi
Tidak ada
: Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat satuan kerja perangkat daerah yang menangani program usulan
14.9 Lembaga pengelola kawasan Sudah ada untuk tanah : Isilah dengan mencentang kolom jika pemda terdapat lembaga pengelola kawasan untuk tanah milik pemerintah daerah dan nama dokumen legalitas terkait Sudah ada untuk tanah : Isilah dengan mencentang kolom jika swasta terdapat lembaga pengelola kawasan untuk tanah milik swasta dan nomor dokumen legalitas terkait Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika belum terdapat lembaga pengelola kawasan 14.10Alokasi APBD untuk pembangunan PSU Sudah ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat alokasi APBD untuk pembangunan PSU dan besarannya dalam rupiah Sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika alokasi APBD sedang disusun Tidak ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat alokasi APBD untuk pembangunan PSU III PENILAIAN KESIAPAN LOKASI KAWASAN YANG AKAN DITANGANI 15 Kesiapan Perencanaan Kawasan 15.1 Kesesuaian lokasi dengan tata ruang Sesuai : Isilah dengan mencentang kolom jika lokasi perumahan sesuai dengan tata ruang dan dilampirkan peta RTRW kabupaten/kota Tidak Sesuai : Isilah dengan mencentang kolom jika lokasi perumahan tidak sesuai dengan tata ruang 15.2 Status kepemilikan tanah 15.2.1 Milik perseorangan
15.2.2 Milik badan usaha Milik badan usaha perumnas Milik badan usaha REI Milik badan usaha APERSI
: Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik persorangan dan dilampirkan copy sertifikat : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik badan usaha Perum Perumnas dan dilampirkan copy sertfiikat : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik badan usaha REI : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik badan
Milik negara Milik lainnya
usaha APERSI : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik negara : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik badan usaha lain
15.3 Pihak pelaksana pembangunan perumahan tahun berjalan Pemerintah pusat : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak pelaksana pembangunan perumahan di tahun berjalan adalah pemerintah pusat Pemerintah daerah : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak pelaksana pembangunan perumahan di tahun berjalan adalah pemerintah daerah Perum perumnas : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak pelaksana pembangunan perumahan di tahun berjalan adalah Perum Perumnas Anggota REI : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak pelaksana pembangunan perumahan di tahun berjalan adalah anggota REI Anggota APERSI : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak pelaksana pembangunan perumahan di tahun berjalan adalah anggota APERSI Lainnya : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak pelaksana pembangunan perumahan di tahun berjalan merupakan pihak lainnya 15.4 Permasalahan tanah di lokasi yang diusulkan Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat permasalahan tanah di lokasi yang diusulkan Tidak ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat permasalahan tanah di lokasi yang diusulkan 15.5 Dokumen RRTR kawasan/siteplan lingkungan perumahan Sudah ditetapkan : Isilah dengan mencentang kolom jika telah ditetapkan dokumen RRTR kawasan/siteplan lingkungan perumahan
Dalam poses penetapan
Sedang disusun
: Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RRTR kawasan/siteplan lingkungan perumahan dalam proses penetapan : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RRTR kawasan/siteplan
Belum ada
lingkungan perumahan sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika belum ditetapkan dokumen RRTR kawasan/siteplan lingkungan perumahan
15.6 Dokumen DED PSU yang diusulkan Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat dokumen DED PSU lokasi perumahan yang diusulkan Dalam proses pengesahan : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen DED PSU lokasi perumahan yang diusulkan dalam proses pengesahan Sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen DED PSU lokasi perumahan yang diusulkan dalam proses penyusunan Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat dokumen DED PSU lokasi perumahan yang diusulkan 16. Kesiapan pelaksanaan rencana 16.1 Rencana implementasi pembangunan perumahan tahun berikutnya Ada : Isilah dengan mencetang kolom jika terdapat rencana implementasi pembangunan perumahan tahun berikutnya dari tahun pengajuan usulan Tidak ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat rencana implementasi pembangunan perumahan tahun berikutnya dari tahun pengajuan usulan 16.2 Pihak yang melaksanaan pembangunan perumahan tahun berikutnya Pemda : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya adalah pemerintah daerah Perum Perumnas : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya adalah Perum Perumnas Anggota REI : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya adalah anggota REI Anggota APERSI : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya adalah anggota APERSI
Lainnya
: Isilah dengan mencentang kolom jika pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya adalah badan usaha/lembaga lainnya
LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 04 TAHUN 2013
LAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH YANG TELAH PROSES KPR Bulan :
Nama Perumahan Lokasi Perumahan Nama Pengembang Alamat Perusahaan
No.
Nama Pemilik
: : : :
No. Rumah
Tanggal/KPR
Jenis KPR
Bank Pelaksana
………………….. , …………………………. Pengembang …………………………………..
