BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1050, 2014
BPS. Wilayah Kerja. Kode. Nama. Pencabutan.
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 151 TAHUN 2014 TENTANG KODE DAN NAMA WILAYAH KERJA STATISTIK TAHUN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, Menimbang : bahwa untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan statistik, perlu menetapkan kode dan nama wilayah kerja statistik tahun 2014 dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Statisitk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; 4. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah; 5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014;
www.peraturan.go.id
2014, No.1050
2
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG KODE DAN NAMA WILAYAH KERJA STATISTIK TAHUN 2014. Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini yang dimaksud dengan: 1. Kode Wilayah Kerja Statistik adalah identitas wilayah kerja statistik yang meliputi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan. 2. Nama Wilayah Kerja Statistik adalah nama wilayah yang merujuk pada nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan. 3. Wilayah Kerja Statistik adalah wilayah kerja untuk kegiatan sensus dan survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. 4. Blok Sensus adalah wilayah kerja pencacahan yang merupakan bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan. Pasal 2 (1) Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik menggunakan data tahun 2014 sebagai dasar penetapan. (2) Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 3 Pada saat Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 50 Tahun 2013 tentang Kode dan Wilayah Kerja Statistik Tahun 2013 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kode dan Wilayah Kerja Statistik Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
www.peraturan.go.id
3
2014, No.1050
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2014 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, SURYAMIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN
www.peraturan.go.id
2014, No.1050
4
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 151 TAHUN 2014 TENTANG KODE DAN WILAYAH KERJA STATISTIK TAHUN 2014 DAFTAR KODE DAN NAMA WILAYAH KERJA STATISTIK TAHUN 2014 SISTEM PENGKODEAN WILAYAH KERJA STATISTIK Tata cara pengkodean wilayah kerja statistik mengacu pada letak geografis, dan dilakukan pada wilayah kerja statistik satu tingkat di atasnya. Untuk kode kabupaten/kota harus diurutkan habis dalam satu provinsi; kode kecamatan harus diurutkan habis dalam satu kabupaten/kota; kode desa harus diurutkan habis dalam satu kecamatan; dan kode blok sensus harus diurutkan habis dalam satu desa. Pengkodean dilakukan secara zig-zag dan berkesinambungan dimulai dari wilayah yang berada di barat daya. kemudian dilanjutkan dengan wilayah yang berada di sebelah timurnya, demikian seterusnya sampai pada wilayah yang berada pada ujung timur yang berbatasan dengan wilayah lain. Penomoran kemudian dilanjutkan ke arah sebaliknya, secara berurutan kembali ke arah barat. Setelah sampai pada wilayah paling barat yang berbatasan dengan wilayah lain, kembali berbelok ke arah timur, demikian seterusnya sampai habis pada wilayah yang bersangkutan. Kode provinsi terdiri dari 2 digit. Kode kabupaten/kota terdiri dari 4 digit di mana 2 digit pertama merupakan kode provinsi. Kode kecamatan terdiri dari 7 digit di mana 4 digit pertama merupakan kode kabupaten/kota, dan kode desa terdiri dari 10 digit di mana 7 digit pertama merupakan kode kecamatan. Sedangkan kode blok sensus terdiri dari 14 digit di mana 10 digit pertama merupakan kode desa.
www.peraturan.go.id
5
2014, No.1050
Berikut ini penjelasan tentang rincian 14 digit kode wilayah kerja statistik: 1. Digit pertama menunjukkan nomor urut pulau atau kepulauan Pulau/Kepulauan Sumatera
Kode
Catatan
1 2
Jawa
3 4
Nusa Tenggara
5
Kalimantan
6
Sulawesi
7
Maluku
8
Papua
9
Cadangan
2. Digit kedua menunjukkan nomor urut provinsi dalam suatu pulau atau kepulauan 3. Digit ketiga dan empat menunjukkan nomor urut kabupaten/kota dalam suatu provinsi. Nomor urut untuk kabupaten adalah 01, 02, 03 sampai dengan 69, sedangkan nomor urut untuk kota adalah 71, 72, 73, dan seterusnya. 4. Digit kelima dan enam menunjukkan nomor urut kecamatan dalam suatu kabupaten/kota. Nomor urut untuk kecamatan adalah 01, 02, 03, dan seterusnya. 5. Digit ketujuh menunjukkan apakah kecamatan yang bersangkutan merupakan kecamatan pecahan atau bukan. Digit ketujuh pada awalnya adalah 0 (nol), berubah menjadi 1, 2, 3, dan seterusnya jika kecamatan bersangkutan mengalami pemecahan/penggabungan. 6. Digit kedelapan, sembilan, dan sepuluh menunjukkan nomor urut desa atau yang disebut dengan nama lain, dan UPT/PMT yang berada dalam suatu kecamatan tertentu. Nomor urut untuk desa adalah 001, 002, 003, dan seterusnya.
www.peraturan.go.id
2014, No.1050
6
7. Digit kesebelas, dua belas, dan tiga belas menunjukkan nomor urut blok sensus dalam suatu desa. Nomor urut untuk blok sensus adalah 001, 002, 003, dan seterusnya. 8. Digit ke-empat belas berupa huruf yang menunjukkan jenis blok sensus. Huruf B menunjukkan blok sensus biasa, K menunjukkan blok sensus khusus, dan P menunjukkan blok sensus persiapan.
1
2
3
4
5
6
7
8 9 10
11 12 13 14
Blok sensus Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi
Tata Cara Pengkodean Wilayah Kerja Statistik yang Mengalami Perubahan Jika terjadi pemekaran (pemecahan dan atau penggabungan) wilayah administrasi, kode wilayah kerja statistik dapat mengalami perubahan. Tata cara pengkodean wilayah kerja statistik yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut: 1. Jika nama wilayah sama dengan yang lama, maka kode wilayah tetap menggunakan kode lama. 2. Jika nama wilayah tidak sama dengan yang lama, maka kode wilayah (provinsi, kabupaten/kota, dan desa) merupakan kelanjutan kode terakhir. Khusus untuk kode kecamatan, digit pertama sampai dengan keenam sama, sedangkan digit ketujuh berubah dari 0 menjadi 1, 2, 3, dan seterusnya.
www.peraturan.go.id
7
2014, No.1050
Untuk wilayah administrasi yang tidak mengalami pemekaran wilayah tetapi nama wilayahnya berubah (hanya berganti nama), kode wilayah tetap menggunakan kode lama. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, SURYAMIN
www.peraturan.go.id
