1
SURAT KEPUTUSAN NOMOR 002/M/Kp/I/1981 TENTANG PEMBENTUKAN TEAM PERUMUS DAN EVALUASI PROGRAM-PROGRAM UTAMA NASIONAL BIDANG RISET DAN TEKNOLOGI MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:bahwa dipandang perlu membentuk kelompok kerja agar supaya tugas pokok Menteri Negara Riset dan Teknologi dapat berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna;
Mengingat
:1. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M Tahun 1978 tanggal 29 maret 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III; 2. Keputusan Presiden RI. Nomor 28 Tahun 1978 tanggal 2 September 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja MENPAN, MENTERI PPLH, MENEG RISTEK, serta Susunan Organisasi Stafnya; 3. Surat Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi RI. Nomor 12/M/Kp/V/1979
Memperhatikan :Persetujuan MENPAN dalam Suratnya Nomor B-20/I/MENPAN/I/1981, tanggal 19 Januari 1981;
:
MEMUTUSKAN : Dengan mencabut Surat Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor : 009/M/Kp/V.1979 dan Nomor 001/M/Kp/I/1980; Menetapkan
:SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PEMBENTUKAN TEAM PERUMUS DAN EVALUASI PROGRAM-PROGRAM UTAMA NASIONAL BIDANG RISET DAN TEKNOLOGI. DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
2
BAB I Pasal 1 Team Perumus dan Evaluasi program-program Utama nasional Bidang Riset dan Teknologi yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Team PEPUNAS RISTEK merupakan suatu Team Kerja yang terdiri dari tenaga perbantuan, berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri negara Riset dan Teknologi. Pasal 2 Tugas pokok Tema PEPUNAS RISTEK adalah membantu Menteri Negara Riset dan Teknologi di dalam : a. mempersiapkan perumusan Program Utama nasional dibidang Riset dan Teknologi; b. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi secara terus-menerus terhadap perencanaan dan pelaksanaan program-program tersebut. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas tersebut pada pasal 2, team Pepunas Ristek menyelenggarakan fungsi : a. menyiapkan konsep dan telaahan Staf mengenai masalah-masalah pemantauan pelaksanaan strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. menyiapkan konsep dan telaahan Syaf mengenai program penelitian dan pengkajian di bidang riset dan teknologi dan ilmu pengetahuan; c. menyediakan bahan mengenai berbagai masalah yang bersangkutan dengan strategi pengembangan ilmu pengetahuan, riset dan teknologi yang diperlukan Menteri negara Riset dan Teknologi guna mengambil keputusan kebijaksanaan; d. mengajukan saran mengenai kebijaksanaan serta program utama dibidang ilmu pengetahuan, riset dan teknologi sesuai dengan matriks nasional Riset serta memonitor dan melakukan evaluasi pelaksanaan program Utama Nasional Riset dan Teknologi; e. mengadakan hubungan kerja dengan Lembaga pemerintah baik Departemen maupun non Departemen dan dengan organisasi lain baik di dalam maupun dluar negeri atas petunjuk Menteri Negara Riset dan Teknologi;
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
3
f. menjadi ”Research-Council” bagi Program Utama Nasional Riset dan Teknologi. BAB II ORGANISASI Pasal 4 Susunan Organisasi team Pepunas Ristek terdiri dari : a. Koordinator; b. Sekretaris; c. Kelompok-kelompok Kerja yang terdiri dari : 1. Kelompok Kerja Perumus dan Evaluasi Program Utama Nasional Riset dan Teknologi bidang Kebutuhan Dasar Manusia, (Kelompok I Pepunas Ristek); 2. Kelompok kerja Perumus dan Evaluasi program Utama Nasional Riset dan Teknologi bidang Sumber daya Alam dan Energi, (kelompok II Pepunas Ristek); 3. Kelompok kerja Perumus dan Evaluasi Program Utama Nasional Riset dan Teknologi bidang Industrialisasi, (Kelompok kerja III Pepunas Ristek); 4. Kelompok Kerja Perumus dan Evaluasi Program Utama Nasional Riset dan Teknologi bidang Pertahanan/Keamanan, (Kelompok IV Pepunas Ristek); 5. Kelompok Kerja Perumus dan Evaluasi Program Utama Nasional Riset dan Teknologi bidang Sosial, Budaya dan falsafah), (Kelompok V Pepunas Ristek). Pasal 5 Koordinator dalam tugasnya sehari-hari membantu Menteri Negara Riset dan teknologi dalam melakukan kegiatan Kelompok-kelompok Kerja Pepunas Ristek. Pasal 6 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 5, Koordinator mempunyai fungsi: a. menyelenggarakan rapat antara dan dengan Kelompok Kerja Pepunas Ristek dalam rangka tugas pokok mereka msing-masing;
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
4
b. melakukan hubungan dan kerjasama dengan Staf Menteri Negara Riset dan Teknologi dan lain-lain Badan/Lembaga yang bergerak dalam bidang riset dan ilmu pengetahuan dan teknologi baik dalam lingkungan Departemen, Non Departemen maupun dalam lingkungan Perguruan Tinggi dan Perusahaan; c. melakukan kegiatan lain atas petunjuk Menteri Negara Riset dan Teknologi. PASAL 7 Kepada Koordinator dapat diperbantukan beberapa pembantupembantu dan Staf dengan persetujuan Menteri Negara Riset dan Teknologi. Pasal 8 (1)
Jabatan Sekretaris secara ex officio dijabat oleh Asisten Menteri negara Riset dan Teknologi bidang Koordinasi Perumus dan Evaluasi Kebijaksanaan dan Program Utama Nasional Riset dan Teknologi.
(2)
Sekretaris dalam memimpin Sekretariat Pepunas mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi team Pepunas Ristek.
Ristek kepada
Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8, Sekretaris mempunyai fungsi : a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana/program Pepunas Ristek dan penyusunan laporan berkala; b. Menyelenggarakan pelayanan kelancaran pelaksanaan tugas;
administrasi
untuk
kerja
Team
mendukung
c. Mengadakan hubungan kerja dengan Lembaga negara dan Pemerintah serta organisasi lain yang dianggap perlu; d. Melakukan kegiatan lain atas petunjuk Menteri Negara Riset dan Teknologi. Pasal 11 Kelompok-kelompok Kerja mempunyai tugas : a. mempersiapkan perumusan Program Utama nasional bidang Riset dan Teknologi dalam ruang lingkup permasalahan yang telah ditetapkan bagi masing-masing Kelompok. DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
5
b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara terus-menerus terhadap perencanaan dan pelaksanaan program-program tersebut.
Pasal 12 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11, masingmasing Kelompok Kerja mempunyai fungsi sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Surat Keputusan ini sesuai dengan ruang lingkup permasalahan bagi masing-masing Kelompok kerja. Pasal 13 Masing-masing Kelompok kerja dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi yang dalam kegiatan sehari-harinya dikoordinasikan oleh Koordinator. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Kelompok Kerja mempunyai fungsi : a. menyelenggarakan rapat-rapat kerja; b. mengadakan hubungan kerja dengan Lembaga Negara dan Pemerintah serta organisasi lain yang dianggap perlu; c. menyusun program kerja tahunan; d. menyusun laporan berkala terhadap semua aktifitas yang dilaksanakan; e. melakukan kegiatan lain atas petunjuk Menteri Negara Riset dan Teknologi. Pasal 15 Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Keompok Kerja dibantu oleh Wakil ketua, Sekretaris dan anggota-anggota yang kegiatannya ditetapkan oleh Ketua Kelompok Kerja Pasal 16 Ketua Kelompok kerja dapat membentuk Sub-sub kelompok kerja atas persetujuan Menteri Negara Riset dan Teknologi. Pasal 17 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
6
Anggauta dalam team Pepunas Ristek adalah tenaga perbantuan dari Departemen, Instansi pemerintah,Perguruan Tinggi, Perusahaan negara maupun badan-badan Swasta. BAB III TATA KERJA Pasal 18 (1)
Hubungan dan koordinasi antar Kelompok Pepunas Ristek dilakukan pada setiap waktu diperlukan dalam rangka tukarmenukar data dan informasi serta dalam pemeliharaan kebijaksanaan yang manunggal dan terpadu.
(2)
Sekretaris mempunyai hubungan koordinasi fungsional dengan para Sekretaris Kelompok kerja.
(3)
Para Ketua, Wakil ketua, Sekretaris dan 2 orang Anggota pada setiap Kelompok Kerja merupakan Kelompok Inti didalam Kelompok Kerja yang bersangkutan.
(4)
Tata kerja masing-masing Kelompok kerja diatur lebih lanjut oleh masing-masing Ketua Kelompok Kerja. BAB IV PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN BELANJA Pasal 19
Program kerja tahunan dan masing-masing Kelompok kerja Pepunas Ristek disusun oleh masing-masing Keyua Kelompok berdasarkan petunjuk dan pengarahan Menteri Negara Riset dan Teknologi serta diajukan kepada menteri negara dan Teknologi untuk disyahkan. Pasal 20 Anggaran Belanja untuk mendukung pelaksanaan program kerja team Pepunas Ristek dibebankan kepada Anggaran Belanja Meneteri Negara Riset dan Teknologi. Pasal 21 (1) (2) (3) (4)
Kelengkapan Personalia Team Pepunas Ristek akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi. Bagan susunan organisasi Team Pepunas Ristek adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini. Ruang lingkup masing-masing Kelompok kerja ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
7
Ditetapkan di Pada tanggal
: Jakarta : 27 Januari 1981
MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Ttd. PROF. DR. ING. B.J. HABIBIE
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
8 LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 002/M/Kp/I/1981 TANGGAL : 27 JANUARI 1981
BIDANG RL
RUANG LINGKUP BIDANG PERMASALAHAN PROGRAM-PROGRAM UTAMA NASIONAL BIDANG RISET DAN TEKNOLOGI ========================================================= KEBUTUHAN SUMBER ALAM INDUSTRIALISASI HANKAM DASAR MANUSIA DAN ENERGI
SOSIAL EKONOMI DAN FALSAFAH
DARAT LAUT DIRGANTARA LINGKUNGAN HIDUP Ditetapkan di
: Jakarta
MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA Ttd. PROF. DR. ING. B.J. HABIBIE
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
9 LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 002/M/Kp/I/1981 TANGGAL : 27 JANUARI 1981
MENEG RISTEK
ASMEN V/ SEKRETARIS TEAM PEPUNAS RISTEK
KOORDINATOR PEPUNAS RISTEK
KELOMPOK I
KELOMPOK II
KELOMPOK III
PEPUNAS RISTEK BUDANG : KEBUTUHAN DASAR MANUSIA
PEPUNAS RISTEK BUDANG : SUMBER ALAM DAN ENERGI
PEPUNAS RISTEK BUDANG : INDUSTRIALISASI
KELOMPOK IV
KELOMPOK V
PEPUNAS RISTEK BUDANG :HANKAM
Ditetapkan di
PEPUNAS RISTEK BUDANG :SOSIAL EKONOMI BUDAYA DAN FALSAFAH : Jakarta
MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA Ttd. PROF. DR. ING. B.J. HABIBIE
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS