KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
SURAT KEPUTUSAN Nomor : 011/M/Kp/V/1980 Tentang PEMBENTUKAN PANITIA PENGARAH DAN PANITIA PENYELENGGARA LOKAKARYA NASIONAL RISET DAN TEKNOLOGI 1980 MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI R.I. Menimbang
: 1. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan peranan dan kegiatan riset dan teknologi untuk menunjang pembangunan nasional khususnya dalam Repelita – III, perlu dilakukan penelahan, evaluasi dan penyempernaan terhadap kebijaksanaan dan Program-program Utama Nasional Riset dan Teknologi yang sedang berjalan : 2. Bahwa sejalan dengan usaha tersebut diatas juga perlu dirumuskan Pola Dasar Koordinasi penanganan Riset dan Teknologi pada tingkat nasional, baik dalam segi perencanaan, pelaksanaan kelembagaan maupun dalam segi pengawasan : 3. Bahwa dalam rangka usaha tersebut diatas, dipandang perlu untuk menyelenggarakan Lokakarya Nasional Riset dan Teknologi pada akhir bulan Juni 1980, untuk mana perlu segera dibentuk Panitia Pengarah dan Panitia Penyelenggara Lokakarya Nasional Riset dan Teknologi tersebut.
Mengingat
: 1. Keputusan Presiden R.I. Nomor 59/M tahun 1978 tanggal 29 Maret 1978. 2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 1979 tanggal 11 Maret 1979. 3. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi R.I. Nomor 012/M/Kp/V/1979 tanggal 19 Mei 1979.
Memperhatikan : Hasil konsultasi dengan serta persetujuan dari Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen mengenai anggota mereka yang akan ditugaskan sebagai anggota Panitia Pengarah dan Panitia Penyelenggara Lokakrya Nasional Riset dan Teknologi 1980.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGARAH DAN PANITIA PENYELENGGARA LOKAKARYA NASIONAL RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN 1980. Pasal 1. Kedudukan dan Tugas (1) Panitia Pengarah dan Panitia Penyelenggara Lokakarya Nasional Riset dan Teknologi masing-masing berada dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi, selaku Penanggug Jawab dan Koordinator Lokakarya : (2) Panitia Pengarah Lokakarya mempunyai tugas untuk memberikan pengarahan kepada sidang-sidang agar supaya dapat berjalan lancar serta mencapai tujuan dan sasaran-sasarannya : (3) Panitia Penyelenggara Lokakarya mempunyai tugas untuk mengatur segala persiapan dan penyelenggaraan Lokakarya agar supaya dapat berjalan lancar dengan memberikan dukungan adminitrasi, keuangan dan Logistik. Pasal 2. Organisasi, Kelengkapan Personil dan Tata Kerja. (1) Susunan Organisasi dan Kelengkapan Personil bagi Panitia Pengarah dan Panitia Penyelenggara Lokakarya ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran – 1 dan Lampiran – 2 Surat Keputusan ini : (2) Tata Kerja bagi Panitia Pengarah dan Panitia Penyelenggara Lokakarya, termasuk pembagian tugas dan bagian-bagian atau/ dan anggota-anggota Panitia ditentukan lebih lanjut oleh masing-masing Ketua Panitia. Pasal 3. Hubungan dan Koordinasi.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
(1) Menteri Negara Riset dan Teknologi adalah Penaggung Jawab dan Koordinator Lokakarya Nasional Riset dan Teknologi 1980, dan sebagai Wakil Koordinator ditunjuk Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi : (2) Panitia Pengarah dan Panitia Penyelenggara Lokakarya harus memelihara antar hubungan dan koordinasi sebaikbaiknya untuk mencapai kesatuan gerak yang terpadu dalam usaha melancarkan penyelenggara Lokakarya ; (3) Panitia Pengarah dan Panitia Penyelenggara Lokakarya mengadakan hubungan dengan instansi Pemerintah maupun swasta yang diperlukan dalam rangka usaha melancarkan penyelenggaraan Lokakarya. Pasal 4. Anggaran Belanja Segala biaya untuk keperluan penyelenggaraan Lokakarya Nasional Riset dan Teknologi 1980 dibebankan pada Anggaran Rutin Sekretariat Menteri Negara Riset dan Teknologi tahun Anggaran 1980/1981. Pasal 5. Penutup (1) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya. (2) Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Tembusan : 1. Bapak Presiden R.I. 2. Bapak Wakil Presiden R.I. 3. Para Menteri Koordinator/Kabinet Pembangunan III 4. Para Menteri Kabinet Pembangunan III 5. Pimpinan LIPI, BATAN, LAPAN, BPPT, BAKOSURTANAL, BPS, dan PUSPIPTEK. Ditetapkan di Pada tanggal
: :
Jakarta 23 Mei 1980.
MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA. t.t.d. Prof. Dr. – Ing. B. J. Habibie.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
SUSUNAN PANITIA PENGARAH LOKAKARYA NASIONAL RISET DAN TEKNOLOGI 1980. SK. Meneg Ristek Nomor : 011/M/Kp/V/1980 Tanggal : 23 Mei 1980. No. 1.
Jabatan Dalam Panitia Ketua
2.
Wakil Ketua
3.
Sekretaris – I
4. 5.
Sekretaris – II Anggota
6.
Anggota
7.
Anggota
8.
Anggota
9. 10. 11. 12. 13.
Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
Nama Prof. Dr. Ir. Bachtiar Rifai
Jabatan Organik
Ketua LIPI Ketua Team Koordinasi PEPUNAS RISTEK. Prof. Dr. A. Baiquni Direktur Jenderal BATAN Ketua Kelompok- II PEPUNAS RISTEK. Dr. S. B. Joedone Asisten – V Meneg Ristek Sekretaris Team Koordinasi PEPUNAS RISTEK. Ir. Kumhal Djamil Banas – II Asisten – I Meneg Ristek. Prof. Dr. Ir. Sayogyo Guru Besar IPB Ketua Kelompok – I PEPUNAS RISTEK. Ir. Trisura Suhardi Kepala Puslitbang Industri. Ketua Kelompok – III PEPUNAS RISTEK. Brigjen. Otty Sukotjo Kepala Puslitbang HANKAM Ketua Kelompok – IV PEPUNAS RISTEK Prof. Dr. Soekadji Ranoewihardjo Rektor Universitas Gajah Mada Ketua Kelompok – V PEPUNAS RISTEK Dr. Suharjo Ketua LAPAN. Ir. Pranoto Asmoro Ketua BAKOSURTANAL Dr. Parlin S. Napitupulu Asisten – IV Meneg Ristek. M. Abdulmadjid Kepala Biro Pusat Statistik. Ir. Wardiman Djojonegoro Asisten – I Meneg Ristek.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
14. 15. 16. 17.
Anggota Anggota Anggota Anggota
Prof. M. T. Zen Dr. Sabana Kartasasmita Dr. Burhan Napitupulu Ir. H. D. Pusponegoro
Asisten – II Meneg Ristek. Asisten – III Meneg Ristek Staf Ahli Meneg Ristek. Direktur Pengembangan Teknologi BPPT MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI R. I. t.t.d. Prof. Dr. – Ing. B. J. Habibie.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
SUSNAN PANITIA PENYELENGGARA LOKAKARYA NASIONAL RISET DAN TEKNOLOGI 1980. SK. Meneg Ristek Nomor : 011/M/Kp/V/1980 Tanggal : 23 Mei 1980. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Jabatan Dalam Panitia Ketua Wakil Ketua Kasi. Sekretariat Kasi. Logistik Kasi. Protokol dan Humas Bendahara
Nama Dr. S. I. Matullassya Drs. Sahuddin Drs. Idris Hutapea Drs. T. Daulat Siahaan A. M. Sila S, H. A. Rafik Adyalam
Jabatan Organik Staf. Meneg Ristek Staf. Meneg Ristek. Staf. Meneg Ristek. Staf. Meneg Ristek. Staf. Meneg Ristek. Staf. Meneg Ristek.
MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI R.I. t.t.d. Prof. Dr. – Ing. B. J. Habibie.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
