KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA
1
SURAT KEPUTUSAN NOMOR 015/Kp/III/1976 TENTANG PROGRAM KERJA JANGKA PENDEK INVENTARISASI DAN EVALUASI KEKAYAAN ALAM MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA/ KETUA PANITIA KEKAYAAN ALAM, Menimbang : 1. bahwa untuk inventarisasi dan evaluasi kekayaan alam dalam rangka pembangunan Nasional perlu dirumuskan program pengarahannya karena pembangunan memerlukan penyediaan informasi yang terpadu data-data mutakhir meliputi segenap sumber daya alam selengkaplengkapnya; 2. bahwa untuk itu perlu dituangkan dalam suatu program kerja Panitia Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan Alam yang menjadi dasar bersama bagi Departemen-departemen/Lembaga-lembaga dan instansi lain-lain yang berkepentingan; Mengingat
: 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1973; 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1975; MEMUTUSKAN:
Menetapkan : 1. Keputusan Menteri Negara Riset selaku Ketua Panitia Kekayaan Alam tentang Program Kerja Jangka Pendek Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan Alam seperti pada lampiran Surat Keputusan ini. 2. Hal-hal yang masih dianggap perlu dan belum tercantum dalam keputusan ini akan ditentukan kemudian setelah dirumuskan dan mendapat kesepakatan dalam sidang-sidang Panitiya Kekayaan Alam. 3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan seperlunya Dikeluarkan di : Jakarta Pada tanggal : 11 Maret 1976 MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA
2
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 015/Kp/III/1976 TANGGAL : 11 MARET 1976 PANITIA KEKAYAAN ALAM PROGRAM KERJA JANGKA PENDEK 1. Pendahuluan. 1.1.
Garis-garis Besar Haluan Negara menggariskan bahwa didalam pelaksanaan pembangunan sumber-sumber kekayaan alam harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.
1.2.
Pembangunan yang bertujuan kesejahteraan materiil dan spirituil bagi segenap lapisan masyarakat dan merata diseluryh Tanah Air, secara jalinmenjalin meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya dan ekologi, agar dapat menunjang tercapainya ketahanan nasional yang mantap, lingkungan hidup yang serasi dan kelangsungan hidup yang berlanjut.
1.3.
Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut Pimpinan Negara dengan Keputusan Presiden RI Nomor 27 tahun 1975 tentang pembentukan Panitia Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan Alam telah memutuskan untuk menyempurnakan dan meningkatkan usaha inventarisasi kekayaan alam sebagai landasan perumusan kebijaksanaan yang menyeluruh itu.
2. Ruang Lingkup Program Kerja. 2.1.
Perumusan Rencana Pembangunan Lima Tahun ke – III memerlukan data dan informasi setidak-tidaknya setahun sebelumnya. Untuk itu perlu :
2.2.
a.
Dikompilir dan evaluir data relevant yang sudah terkumpul.
b.
Secara terarah dilakukan pengadaan dan evaluasi data baru secara sistematis.
Dalam hubungan itu Program kerja ini meliputi tiga tahun terakhir Pelita II, dimana kegiatan diarahkan agar dapat : a.
Meletakan landasan organisasi, prosedur dan metodologi bagi kegiatan dan sistem terpadu.
b.
Menyajikan data dan informasi kekayaan alam mutakhir.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA
2.3.
3
c.
Menyelenggarakan survei secara regional sebagai wahana bagi inventarisasi sistematis.
d.
Evaluasi secara menyeluruh segenap data dan informasi sumber daya alam mutakhir bagi perumusan Rencana Pembangunan Lima Tahun ke-III.
e.
Penyusunan Program inventarisasi sumber daya alam sistematis untuk diselenggarakan dalam periode Pelita ke-III.
Dengan menyadari bahwa disamping kegiatan yang bersifat sistematis, harus pula diselenggarakan kegiatan yang bersifat sistematis, harus pula diselenggarakan kegiatan dalam rangka kebutuhan proyek-proyek pembangunan yang sedang berjalan, maka perlu pengaturan yang seksama agar kedua kebutuhan itu dapat diselenggarakan secara simultan, bahkan dimana mungkin kegiatan dalam rangka proyek dan kegiatan yang bersifat sistematis saling isi-mengisi. Dalam hubungan itu penting sekali secara bersama perumusan kebutuhan data dan informasi bagi Pelita III, penentuan prioritas baik dalam arti materi maupun wilayah, penentuan prosedur dan metodologi dalam memenuhi kebutuhan dan prioritas yang telah dirumuskan, termasuk pengaturan on-going activities.
2.4.
Dalam kegiatan pengadaan data/informasi baru perlu dimanfaatkan secara optimal kegiatan pemotretan udara skala kecil (skala 1:100.000) yang sedang berjalan dan akan meliputi seluruh wilayah daratan nasional, peta-peta opografi baru yang sedang diprodusir atas dasar potret-potret udara tersebut, maupun rencana pemotretan jalur-jalur skala besar. a. sinkronisasi penyediaan kelengkapan data/informasi yang isimengisi dalam arti materi, lokasi dan waktu, b. kemutakhiran data/informasi, c. ketepatan waktu penyajian.
2.5
Penyempurnaan Jaringan dan Sistem Informasi Sumberdaya sebagai sarana penyaluran data/informasi secara lintas-sektor dalam format, bentuk, klasifikasi serta sistem referensi yang memudahkan penggunaannya antar sektor secara terpadu.
3. Pokok-pokok Program Kerja 3.1.
Studi berbagai bahan. Mempelajari ketentuan-ketentuan yang berlaku, hasil-hasil simposium, seminar, loka-karya dan kertas-kertas karya yang relevant.
3.2.
Pengembangan Sistem Terpadu. a.
Merumuskan organisasi, prosedur dan metodologi bagi :
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA
4
i. pengadaan data (data acquisition), ii. penyajian dan evaluasi data. b. Mengembangkan Sistem Informasi Terpadu meliputi : i.
klasifikasi/data/informasi:
ii.
-
klasifikasi tehnis,
-
segi confidentiality.
standarisasi : -
format,
-
bentuk,
-
sistem referensi.
3.3. Penyusunan rencana Inventarisasi : a.
Perumusan kebutuhan Pelita III akan data sektoral dalam ruang lingkup nasional/rezional.
b.
Inventarisasi dan evaluasi data tersedia meliputi : - jenis, bentuk dan format, - sumber dan tahun pengadaan, - cara pengadaan dan pengolahan, - lokasi dan sistem refernsi.
c.
Inventarisasi dan penyesuaian kegiatan yang sedang berjalan, meliputi seperti diatas serta membedakan antara : - kegiatan proyek, - kegiatan bersifat sistematis.
d.
Perumusan Rencana Inventarisasi Baru, meliputi seperti diatas.
3.4. Pengadaan, Pengolahan dan Penyajian Data Baru melalui : a.
Pemanfaatan Kegiatan proyek,
b.
Penyesuaian kegiatan sistematis,
c.
Pemanfaatan rekaman satelit ERTS/LANDSAT,
d.
Pemanfaatan Bantuan Pemetaan Australia : i.
Pulau Sumatera : sedang berjalan.
ii.
Pulau Irian Jaya, mulai tahun depan.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA
5
e. Pemanfaatan Bantuan CIDA (Proyek pemetaan dan inventarisasi hutan) mulai tahun depan : f. Pemanfaatan Bantuan IBRD : Survei sumber alam rezional, mulai tahun depan 3.5.
Evaluasi secara menyeluruh data-data sumber-daya alam.
3.6.
Penyelenggaraan Pilot Project. a. inventarisasi terpadu, b. sistem informasi.
3.7.
Penyiapan Data/Informasi bagi Repelita III.
3.8.
Penyusunan program Inventarisasi Sumber Daya Alam Sistematis untuk diselenggarakan dalam Pelita ke – III.
4. Sarana Penunjang yang diperlukan : 4.1.
Agar dapat tercapainya tujuan dan sasaran program tersebut diatas diperlukan usaha-usahainventarisasi, evaluasi dan pengembangan sarana dasar dan sarana penunjang lainnya termasuk tenaga kerja yang diperlukan.
4.2.
Mengingat waktunya sudah sangat mendesak agar segera dibentuk Panita-panitia Tehnis yang diperlukan.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
6
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA
JADWAL WAKTU KEGIATAN
1976
1977
Studi Ketentuan dsb. Pengembangan Sistem Terpadu: a.
Perumusan organisasi, prosedur dsb.
b.
Pengembangan sistem Informasi
Penyusunan Rencana : a.
Rumusan Kebutuhan Repelita III
b.
Inventarisasi Evaluasi
Data
c.
Inventarisasi Kegiatan
&
Tersedia
&
Penyesuaian
d. Rumusan Rencana Baru
Penyediaan Data Baru :
a. Pemanfaatan kegiatan proyek b.
Penyesuaian Kegiatan sistematis
c.
Pemanfaatan satelit
d. Pemanfaatan bantuan Australia e.
Idem CIDA
f.
Idem IBRD
Eavaluasi menyeluruh : Penyelenggaraan Pilot Project a.
Inventarisasi
b.
Sistem informasi
Penyiapan Data Repelita III Penyusunan Repelita III
Program
Inventarisasi
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
1978
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA
7
PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM KERJA JANGKA PENDEK KEGIATAN 1.
Studi Ketentuan-ketentuan, hasil Simposium dan sebagainya
2.
PELAKSANA Staf Menteri Negara Riset Kelompok Kerja PROKIS
dan
(POKJA PROKIS)
Pengembangan Sistem Terpadu a. Perumusan Organisasi, Prosedur dsb
Kelopok Kerja PROKIS (POKJA PROKIS)
b. Pengembangan Sistem Informasi
Kelompok Kerja Sistem Informasi (POKJA SISINFO)
3.
Penyusunan Rencana a. Rumusan kebutuhan Repelita III
Menteri Negara Riset dan BAPPENAS
b. Inventarisasi Data tersedia
Semua Departemen/Lembaga
c. Inventarisasi dan Penyesuaian Kegiatan
Semua Departemen/Lembaga
d. Rumusan Rencana Baru
Kelompok Kerja Perencanaan (POKJAREN)
4.
Penyediaan Data Baru
Semua Departemen/Lembaga *)
5.
Evaluasi
Panitia Kekayaan Alam
6.
Penyelenggaraan Regional Surveys
7.
a. Inventarisasi
Departemen/Lembaga *)
b. Sistim Informasi
Departemen/Lembaga *)
Penyiapan Data Repelita III
Kelompok Kerja Perencanaan (POKJAREN)
8.
Penyusunan Program Inventarisasi dalam Kelompok Kerja Perencanaan PELITA III (POKJAREN)
*)
Dalam rangka pelaksanaan proyek Sumberdaya yang dibantu IBRD dan CIDA
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
