KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA
1
SURAT KEPUTUSAN NOMOR 014/Kp/III/1976 TENTANG PENYELENGGARAAN KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI (KIS) DALAM INVENTARISASI DAN EVALUASI KEKAYAAN ALAM MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA KETUA PANITIA KEKAYAAN ALAM, Menimbang : 1. bahwa sumber-sumber daya alam pada hakekatnya pengaruhmempengaruhi dan bahwa pengembangan dan pemanfaatan salah satu daripadanya akan menimbulkan akibat terhadap yang lain, dan karenanya pengembangan dan pemanfaatannya harus diselenggarakan secara serasi dan terpadu, baik didasarkan atas pertimbangan ekonomi, ekologi maupun kelestarian; 2. bahwa pembangunan memerlukan suatu sistem informasi yang secara cepat dapat memenuhi keperluan data dan informasi mutakhir dan meliputi segenap sumber daya alam selengkap-lengkapnya; 3. bahwa perkembangan serta kemajuan ilmu dan teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai berbagai sumber daya alam sekaligus secara cepat dan karenanya keharusan adanya koordinasi dalam menyelenggarakan inventarisasi dan evaluasi sumber daya alam dapat dikembangkan dalam sistem terpadu; 4. bahwa dalam hubungan itu perlu dirumuskan pokok-pokok dasar sebagai landasan bagi penyelenggaraan KIS dalam inventarisasi dan evaluasi sumber daya alam; Mengingat
: 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1973; 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1975;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : 1. Keputusan Menteri Negara Riset selaku Ketua Panitia Kekayaan Alam tentang : Penyelenggaraan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi, disingkat KIS dalam inventarisasi dan evaluasi sumber daya alam secara terpadu; 2. Tujuan KIS:
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA
2
2.1.
KIS dalam inventarisasi dan evaluasi sumber daya alam bertujuan untuk menghimpun dan menyajikan data dan informasi mutakhir yang terpadu secara cepat, effisien dan efektif.
2.2.
Penyediaan data dan informasi tersebut bertujuan untuk memungkinkan perumusan kebijaksanaan ataupun perencanaan secara menyeluruh bagi pengembangannya serta memenuhi syarat-syarat ekonomi, ekologi dan kelestarian.
Penyelenggaraan KIS meliputi : a. Penentuan sasaran-sasaran dan prioritas bersama; b. Identifikasi keperluan data dan informasi; c. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi; d. Evaluasi ekonomi, tehnik dan ekologi dan kelestarian. 3. Kebijaksanaan Pokok. Dalam rangka usaha mencapai tujuan tersebut kegiatan-kegiatan diselenggarakan secara ekonomis berlandaskan Kebijaksanaan Pokoksebagai berikut : a. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi tidak merubah tugas dan wewenang masing-masing Departemen dan Instansi Pemerintah, bahkan melandaskan diri pada integritas dalam tugas dan wewenang masing-masing Departemen dan Instansi yang bersangkutan; b. Koordinasi, inintegrasi dan sinkronisasi bertujuan pengaturan secara bersama agar kegiatan-kegiatan yang bersangkutan saling isimengisi, tidak hanya dalam arti materi melainkan juga dalam arti ruang dan waktu; 4. Aspek-aspek Pokok. Aspek-aspek Pokok meliputi kegiatan-kegiatan : a. Penyusunan rencana induk serta program-program yang menyeluruh yang komponen-komponen kegiatannya isi-mengisi menurut materi, ruang dan waktu dan merupakan bagian integral daripada sasaran bersama yang hendak dicapai; b. Perencanaan anggaran yang isi-mengisi, baik dalam arti penyediaannya dari pelbagai sumber dalam dan luar negeri, maupun dalam arti penggunaannya; c. Penentuan prosedur dan pedoman pelaksanaan serta introduksi pengertian-pengertian dan ukuran-ukuran yang dibakukan untuk memungkinkan perpaduan bagi peningkatan ekonomi, efisiensi dan efektifitas;
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
3
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA
d. Pengamatan terpusat atas pelaksanaan pada umumnya dan khususnya sinkronisasi. 5. Organisasi dan Prosedur. a. Untuk mencapai tujuan KIS dalam inventarisasi dan evaluasi sumberdaya alamberlandaskan Kebijaksanaan Pokok yang telah dirumuskan, Panitia Kekayaan Alam merupakan wadah bersama bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut diatas; Karenanya Panitia Kekayaan Alam pada hakekatnya merupakan suatu forum bagi pengaturan yang diarahkan kepada optimalisasi hasil-guna saling-menunjang antar sektor/Departemen/Lembaga, serta bagi penyelenggaraan sinkronisasi dan pengamatan pelaksanaan secara terupast; b. Untuk melancarkan tugas-tugasnya, khususnya dalam memecahkan masalah-masalah teknis operasionil serta guna menyiapkan rumusan-rumusan yang bersangkutan dengan berbagai hal tehnis operasionil, dibentuk Panitia-panitia Tehnis sbb : i.
Panitia Teknis Tanaman;
Sumberdaya
Hutan,
Pepohonan
ii.
Panitia Teknis Sumberdaya Enersi dan Mineral;
iii.
Panitia Teknis Sumberdaya Tanah dan Air;
iv.
Panitia Teknis Sumberdaya Akwatik;
v.
Panitia Teknis Sistem Informasi;
vi.
Panitia-panitia Teknis lain menurut kebutuhan.
dan
c. Panitia-panitia Teknis tersebut, yang terdri dari pejabat-pejabat teknis senior berbagai Departemen/Lembaga yang bidang tugasnya relevant dengan bidang Panitia Teknis yang bersangkutan, melalui saluran fungsionil masing-masing melakukan hubungan teknis dengan Departemen/Lembaga yang bersangkutan agar tercapai kelancaran pelaksanaan serta kontinuitas dalam penyaluran informasi. d. Untuk itu hubungan koordinasi Departemen/Lembaga ditingkatkan dijelmakan dalam bentuk :
horisontal antar sektor/ dan dilembagakan, serta
-
kebijaksanaan yang menyeluruh;
-
program yang isi-mengisi;
-
peraturan, metodologi dan pembekuan;
-
sistem informasi dan komunikasi.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA
4
e. Pelaksanaan kegiatan disalurkan dan diselenggarakan secara fungsionil oleh Departemen/Lembaga, sesuai garis-garis hierarkhis masing-masing. f. Sejalan dengan itu alokasi biaya disalurkan dan diselenggarakan menurut garis-garis administratif masing-masing sesuai peraturan anggaran yang berlaku. g. Organisasi dan prosedur adalah sebagaimana tercantum pada bagan 2 terlampir. 6. Hubungan Kerjasama. Panitia Kekayaan Alam didalam penyelenggaraan tugasnya mengadakan hubungan kerjasama dengan Panitia-panitia Koordinasi tingkat nasional yang bidangnya relevant. 7. Lain-lain. Hal-hal yang masih dianggap perlu dan belum tercantum dalam keputusan ini akan ditentukan kemudian setelah dirumuskan dan mendapat konsesus dalam sidang-sidang Panitia Kekayaan Alam. 8. Penutup. a. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan seperlunya; b. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.
Dikeluarkan di : Jakarta Pada tanggal : 9 Maret 1976 MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
5
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA
BAGAN 1 HUBUNGAN DAN KAITAN PENYELENGGARAAN KIS
STUDY EKOLOGI SURVEY DATA NYATA LAPANGAN
PENGINDERAAN JAUH
INEVTARISASI INTERPETASI
PENENTUAN INFORMASI SUMBER ALAM
PERPETAAN
PETA2 SUMBER ALAM SURVEY KERANGKA MATEMATIK
PETA DASAR PETA2 SOSIOEKONOMI
INFORMASI SOSIO EKONOMI
KEBUTUHAN
SURVEY/SENSUS SALURAN ADMINISTRATIP
LAPORAN SOSIO-EKONOMI
STUDI POTENSI PASARAN DALAM DAN LUAR NEGERI
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
EVALUASI
ASPEK EKOLOGIS ASPEK TEKHNIS ASPEK EKONOMIS
PENYUSUNAN KEBIJAKSANAA N PEMANFAATAN dan PENGAMANAN KEKAYAAN ALAM
6
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA
BAGAN 2 ORGANISASI DAN PROSEDUR
DEPARTEMEN 2
PANITIA *) KEKAYAAN ALAM
BAPPENAS
MENNEG RISTEK
EVALUASI SUMBER DAYA
PANITIA 2 TEKNIS
METODE PENDEKATAN : TERPADU PELAKSANAAN : FUNGSIONIL
TUGAS : - PENGARAHAN - PEMBUATAN PROGRAM - SINKRONISASI - PENGAMATAN
Garis koordinasi (horisontal/vertikal) Keanggautaan dalam Panitia Kekayaan Alam Garis hubungan Garis kebijaksanaan, pengarahan dan pebeayaan Garis teknis-fungsionil dari/ke masing2 Badan Induk
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
LPND : LAPAN LIPI BATAN
PELAKSANAAN
BAKOSURTANAL
BPS
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA
* KETUA = MEN.NEG.RISET
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
7
