EVALUASI PENYELENGGARAAN PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN (K3)

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.9, No. 2

bidang TEKNIK EVALUASI PENYELENGGARAAN PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN (K3) PROFIRIO FERNANDES XAVIER, LIA WARLINA dan TEGUH WIDODO Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer UNIKOM Citra Jalan Ir.H. Juanda (kawasan Dago) semakin menurun akibat bertambahnya aktivitas liar, diantaranya adalah keberadaan pedagang kaki lima, pengamen & pengemis, sampah dan coretan dinding atau tempelan kertas/poster. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan dan memberlakukan peraturan daerah yang bertujuan untuk melakukan penataan dan pengendalian terhadap aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan K3 agar menjadi lebih teratur. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasikan pelaksanaan perda tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan. Pengumpulan data di lakukan melalui metode survei dan pengamatan (observasi langsung). Responden dalam studi ini adalah instansi pemerintahan terkait dan masyarakat yang beraktivitas di Jl. Ir. H. Djuanda. Hasil identifikasi menunjukan terhadap aturan K3 yang belum lengkap seperti melarang PKL berjualan tetapi tidak memberikan tempat berjualan bagi PKL yang di tertibkan. Aturan denda di kawasan tanpa merokok juga hanya diberikan kepada perokok dan tidak ada denda bagi penanggungjawab tempat umum. Kebijakan pendukung yang ada memiliki substansi hukum yang dapat menyelesaikan masalah K3 namun fakta di lapangan menunjukan kondisi yang berbeda. Sedangkan jumlah tempat sampah dan fasilitas penyeberangan yang tersedia di jalan Ir. H. Djuanda juga belum memadai, karena tidak sesuai dengan standar yang ada. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan perda K3 di jalan Ir. H. Djuanda belum efektif, pelanggaraan masih terus terjadi secara bebas. Pelaksanaan perda K3 tidak diimbangi dengan penataan aspek pendukung lain seperti kebijakan yang dapat menyelesaikan permasalahan K3, belum cukup aparat pelaksana dalam melakukan pemantauan secara intensif dan belum memadainya infrastruktur pendukung. Berdasarkan pada hasil evaluasi tersebut maka pemerintah diharapkan melakukan penataan kebijakan pendukung berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. Selain itu juga melakukan penegakkan kebijakan terkait secara konsisten agar dapat menyelesaikan permasalahan mendasar yang menjadi latar belakang timbulnya pelanggaran dan melakukan pembangunan infrastruktur yang memadai.

H a l a ma n

163


Vol.9, No. 2

Profirio F. Xavier, Lia Warlina dan Teguh Widodo

PENDAHULUAN Kota pada hakikatnya adalah suatu tempat yang akan berkembang terus menerus sesuai dengan perkembangan zaman dan potensi yang dimilikinya. Dalam perkembangannya, segala aspek akan ikut tumbuh dan berkembang serta memunculkan permasalahan yang kompleks pula. Perkembangan dan perubahan suatu kota terjadi pada kondisi fisik, ekonomi, sosial dan politik. Dalam perubahan dan perkembangan kota, para perencana kota diharapkan mempertahankan atau memelihara sesuatu yang baik tentang kota dan berupaya merencanakan pertumbuhan dan perubahannya (Catanese & Snider, 1988). Seperti halnya dengan kota-kota lain, Kota Bandung memiliki sesuatu yang baik dan perlu dipertahankan atau dipelihara. Hal ini ditunjukkan dengan bangunan bersejarah dan elemen pembentuk estetika yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk menciptakan keindahan dan kenyamanan bagi masyarakat. Pada awalnya Kota Bandung memiliki konsep dasar sebagai kota taman (Garden City) yang perlu dipertahankan karena konsep ini akan memberikan citra dan identitas Kota Bandung. Selain mempertahankan identitasnya, dalam perkembangan dan perubahannya Kota Bandung memiliki permasalahan yang cukup kompleks. Perubahan terjadi pada aspek fisik, ekonomi, sosial dan politik seperti kota yang semaking kumuh, aktivitas yang semaking tidak tertib, dan kriminalitas yang semaking tinggi. Hal ini akan menghambat perkembangan kota dan impian masyarakat Kota Bandung untuk hidup sejahtera era globalisasi. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pengaturan terhadap daerah H a l a m a n

164

masing-masing. Sebagai wujud dari pengaturan terhadap daerah, terlihat setiap pemerintah daerah kabupaten maupun kota di seluruh Indonesia seakan terlihat berlomba untuk melakukan pengaturan terhadap kegiatan liar yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat umum dalam kota. Hal ini terlihat hampir setiap kota maupun kabupaten mengeluarkan peraturan daerah dalam rangka mengatasi masalah ketertiban, kebersihan dan keindahan. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan pemerintah Kota Bandung yang dikeluarkan adalah Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3). Dalam implementasinya, belum sepenuhnya diberlakukan di seluruh wilayah administratif Kota Bandung. Hal ini didasari bahwa masih terbatasi infrastruktur penunjang, keterbatasan aparat, kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan K3. Sehubungan dengan keterbatasan yang ada maka pemerintah menunjuk kawasan prioritas sebagai titik percontohan pemberlakuan K3 karena dinilai sudah cukup siap dari aspek infrastruktur. Kawasan yang dijadikan sebagai salah satu dari beberapa titik percontohan dalam pemberlakuan perda tentang K3 di Kota Bandung adalah jalan Ir. H. Djuanda yang lebih populer dengan kawasan Dago. Kawasan Dago mempunyai ciri khas sebagai kawasan elit pada zaman kolonial Belanda, dan perubahan fungsi lahan terjadi pada masa sekarang yaitu sebagai kawasan perdagangan dan jasa yang mengakibatkan tumbuhnya pusat-pusat kegiatan informal. Kawasan ini membeikan kontribusi terhadap ciri khas Kota Bandung sebagai Kota Kembang karena masih memiliki ruang publik berupa ruang terbuka hijau pedestrian yang masih bagus, lahan parkir yang


cukup, dan mempunyai kondisi trotoar yang cukup bagus (Hasil Survei, 2007). Oleh karena itu Perda K3 berfungsi sebagai landasan hukum bagi pemerintah untuk menciptakan ketertiban bagi masyarakat dan untuk mempertahankan kondisi Kota Bandung yang tertib, bersih dan indah. Kondisi ini tentunya harus dipertahankan karena pada dasarnya sudah dianggap langka di Kota Bandung yang terancam punah dan tidak akan ada lagi karena pada umumnya ruang-ruang publik yang ada semaking lama akan mengalami alih fungsi sesuai dengan dinamika masyarakat. Permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban, kebersihan dan keindahan yang terjadi atau terdapat dikawasan Dago dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu kepentingan umum. Seperti kegiatan pedagang kaki lima (PKL) yang mengunakan trotoar dan jalan atau badan jalan sebagai tempat berdagang, gelandangan, pengemis dan pengamen yang mengunakan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai tempat tinggal sementara, pemasangan reklame yang sembarangan, perilaku buang sampah sembarangan dan perilaku menyeberang jalan sembarangan. Kegiatan-kegiatan liar yang ada cenderung bebas terjadi walaupun sudah diberlakukan perda tentang K3. Permasalahan ini tentunya harus diatasi karena Jalan Ir. H. Djuanda (kawasan Dago), merupakan pintu masuk menuju pusat kota Bandung dan sebagai kawasan perdagangan dan jasa yang sering dikunjungi oleh wisatawan domestik bahkan manca negara sehingga ketertiban, kebersihan dan keindahan perlu dijaga. Pemberlakuan perda K3 bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang memiliki aktivitas masyarakat yang rapih, bersih dan berwajah indah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bandung yang bersaing bukan hanya


Vol.9, No. 2

secara nasional melainkan secara global. Perumusan Masalah Jalan Ir. H. Djuanda memiliki permasalahan ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3), seperti wajah kota yang semakin tidak teratur, kemacetan, adanya sampah, polusi dan masalah lain yang berkaitan dengan K3. Pada dasarnya untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kota Bandung telah memberlakukan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan. Perda K3 belum secara penuh diberlakukan diseluruh wilayah Kota Bandung. Beberapa kawasan dijadikan sebagai titik percontohan dianggap oleh pemerintah sebagai kawasan yang telah siap berdasarkan infrastruktur dan sarana dan prasarana yang ada. Namun pada kenyataannya masih terdapat kegiatan dan perilaku masyarakat yang melanggar aturan K3. Oleh karena itu dalam pelaksanaan bukan hanya aspek infrastruktur yang menjadi tolak ukur pemberlakuan perda K3 tetapi seluruh komponen pendukung harus ditata secara baik agar dapat berjalan efektif. Hal ini menjadi permasalahan yang perlu dikaji untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Perda K3, karena pemberlakuan sejak Tahun 2005 belum menunjukkan hasil yang optimal dan masih terjadi pelanggaraan diluar kendali aparat. Oleh karena itu berikut adalah beberapa rumusan masalah yang hendak dijawab dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perda K3. Bagaimana aspek penunjang penyelengaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan dari faktor kebijakan, masyarakat, kelembagaan dan infrastruktur? Tujuan dan Sasaran Penelitian Tujuan dalam penulisan studi ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan H a l a ma n

165

Vol.9, No. 2



peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3) Kota Bandung. Sasaran yang ditetapkan dalam rangka untuk mencapai tujuan studi ini yang diharapkan adalah:  Mengidentifikasi aspek penunjang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan dari faktor kebijakan, masyarakat, kelembagaan dan infrastruktur.

 Evaluasi pelaksanaan Perda ketertiban, kebersihan dan keindahan berdasarkan identifikasi aspek penunjang. METODOLOGI Gagasan studi berawal dari adanya permasalahan perkotaan yang semakin kompleks, seperti munculnya kegiatan liar yang mengakibatkan wajah atau wujud

Masalah Wujud kota yang tidak indah, tidak bersih atau semakintidak teratur karena aktivitas masyarakat yang tidak terkontrol

Peraturan Daerah Penyelenggaraan kebersihan, ketertiban dan keindahan Pembahasan detail tentang Penyelenggaraan kebersihan, ketertiban dan keindahan di kawasan Jl. Ir. H. Djuanda

Masyarakat

Pelaksanaan Perda ketertiban, kebersihan dan keindahan

Pemerintah

Pengetahuan Aspek kebijakan

Tindakan Perilaku

Aspek kelembagaan Aspek infrastruktur

Evaluasi

Gambar 1. Kerangka Pemikiran H a l a m a n

166


kota yang semakin tidak tertib, tidak bersih atau kotor dan semakin tidak teratur. Hal ini menuntut pemerintah kota mengeluarkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kebersihan, ketertiban dan keindahan. Pemerintah Kota Bandung, memberlakukan Perda K3 untuk mengatasi serta mengantisipasi berbagai masalah perkotaan yang terjadi pada masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Perda K3 diberlakukan sejak Tahun 2005 dan baru di beberapa titik prioritas termasuk Jalan Ir. H. Djuanda. Pada dasarnya untuk mewujudkan Kota Bandung yang tertib, bersih dan indah atau Kota Bandung Ber K3 tidak hanya mengharapkan upaya dari pemerintah saja, tetapi juga memerlukan peran serta masyarakat. Dari perspektif pemerintah, aspek yang menjadi indikator dalam pelaksanaan Perda ketertiban, kebersihan dan keindahan adalah kesiapan kebijakan, baik Perda K3 dan juga Perda lain yang bersifat mendukung. Dalam melakukan sosialisasi dan pemantauan di lapangan, tentu perlu aparat yang cukup dalam pelaksanaan. Selain itu juga aspek infrastruktur juga sangat penting untuk dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sesuai dengan peruntukannya. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perda K3 diperlukan kesadaran setiap individu untuk berperilaku baik dalam segala aktivitasnya. Oleh karena itu, evaluasi pelaksanaan Perda K3 dilakukan berdasarkan identifikasi aspek pendukung tersebut. Tujuan evaluasi adalah untuk dapat mengetahui kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan Perda K3. Hal ini diperlukan karena efektifitas Perda akan ditentukan dari tingkat kesiapan aspek pendukung. Untuk lebih jelas kerangka pemikiran dapat dilihat dalam Gambar 1.


Vol.9, No. 2

Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Langkah- langkah pengerjaan dalam studi ini antara lain: 1. Lan gka h a wa l ad al a h s t udi kepustakaan guna memahami kebijakan pemerintah Kota Bandung tentang K3 dan menentukan variabel serta tolak ukur yang digunakan dalam penyusunan kuesioner yang disebarkan kepada masyarakat di kawasan Jalan Ir. H. Djuanda. 2. Survey sekunder dilakukan untuk mendapatkan data tentang gambaran umum wilayah studi. 3. Wawancara kepada pemerintah Kecamatan dalam hal ini Kecamatan Coblong dan Kecamatan Bandung Wetan. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan mengenai proses sosialisasi K3. Selanjutnya untuk dapat mengetahui keterangan mengenai partisipasi kecamatan dalam penyelenggaraan Perda k3. 4. Pengamatan langsung atau observasi langsung yaitu teknik pengumpulan data dengan mengunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut di obyek penelitian (Nazir, 1988). Pengamatan langsung ke lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi eksisting Jl. Ir. H. Djuanda, mengetahui fasilitas umum yang terdapat pada lokasi, sebagaimana keberadaan fasilitas umum tersebut berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan Perda K3 dan mengenali lebih dalam mengenai perubahan yang terjadi setelah pemberlakuan Perda K3. 5. Penelitian dilakukan dengan metode contoh survei untuk mengumpulkan data primer dengan mengunakan instrumen utama penelitan, yaitu kuesioner, Survei primer ini dilakukan untuk mengetahui persepsi dan perilaku masyarakat yang beraktivitas di jalan Ir. H. Djuanda seiring dengan pem b e rlakuan p erda t ent ang H a l a ma n

167


Vol.9, No. 2


penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan Kota Bandung. 6. Teknik pengambilan sampel yang digunakan didalam penelitian ini adalah mengunakan teknik sampling kebetulan (accidental sampling). Menurut Rahmat (2002), bahwa teknik sampling kebetulan (accidental sampling) yaitu “penelitian yang ditunjukkan kepada orang yang sedang beraktivitas”. Alasan peneliti dalam menggunakan teknik sampling kebetulan (accidental sampling) untuk pengambilan s am pel didalam penelitian ini, dimana peneliti dalam menyebarkan angket ditujukan langsung kepada masyarakat yang kebetulan sedang beraktivitas di sepanjang Jl. Ir. H. Djuanda. Dengan mengunak an teknik sam pling

kebetulan (accidental sampling) ini sangatlah tepat, sebab mobilitas dari masyarakat di Jl. Ir. H. Djuanda tersebut sangatlah tinggi sebab tidak terikat pada suatu hirarki tertentu. Artinya bahwa sifat dari masyarakat tidak selalu menetap, tidak memiliki jabatan tertentu tetapi selalu berubah –ubah dalam setiap saat. Jumlah sampel yang didapat sebanyak 100 orang responden selama penyebaran angket dilakukan dalam waktu 4 hari. HASIL EVALUASI Matriks hasil evaluasi pelaksanaan aturan kebersihan dari aspek kebijakan pendukung, masyarakat, kelembagaan dan aspek infrastruktur disajikan pada Tabel-tabel berikut ini.

Tabel 1. Matriks hasil evaluasi pelaksanaan aturan ketertiban dari aspek kebijakan pendukung, Aspek Kebijakan Item Perda K3 Tertib pedagang kaki lima (PKL)

Kebijakan Terkait

 Aturan

K3 hanya melarang dan menertibkan sehingga diperlukan kebijakan pendukung yang mampu menyelesaikan permasalahan PKL

 Tidak semua PKL ditertibkan tetapi dapat memberikan ijin ditempat tertentu tetapi kebijakan yang mengatur tentang perijinan yang dimaksud juga belum ada.

Tertib menyeberang jalan

 Mewajibkan untuk mengunakan sarana

Tertib gelandangan, pengemis dan pengamen

 Melarang  Menertibkan  Me ny e le ng g ar ak an

 Kebijakan pendukung yang ada juga memiliki substansi yang sama yaitu melarang dan menertibkan

 Belum ada kebijakan khusus mengenai penataan PKL

 Upaya penataan PKL di Jalan Ir. H. Djuanda tidak diimbangi dengan sistem pengawatan yang baik.

penyeberangan yang ada

 Sarana penyeberangan di peruntukkan bagi pejalan kaki.

pembinaan dan pelatihan

H a l a m a n

168

 Pemerintah berkewajiban untuk melakukan rujukan ke panti sosial

p e nd id i k an,

 Memberi perhatian namun masih

ada gelandangan, pengemis banyak yang berkeliharan.



Vol.9, No. 2

Tabel 2. Matriks hasil evaluasi pelaksanaan aturan ketertiban dari aspek masyarakat Aspek Masyarakat Item Tertib pedagang kaki lima (PKL)

Ketertiban di Jl. Ir. H. Djuanda

Perilaku

 Jalan Ir. H. Djuanda ditetapkan

Perilaku masyarakat yang melangar aturan yaitu berjualan di atas trotoar atau badan jalan adalah shedang

sebagai kawasan pemberlakuan Perda K3 tetapi masih ada kegiatan yang melanggar aturan seperti:

 Pedagang asongan  Pedagang gerobak dan pedagang yang mendirikan tenda diatas Trotoar


Terdapat 2 sarana jembatan penyeberangan dan zebra cross yang tersedia di setiap persimpangan namun penyemberangan sembarangan berada diluar kendali aparat.


Kegiatan gelandangan, pengemis dan pengamen terlihat beraktivitas secara bebas disetiap persimpangan jalan Djuanda , khususnya jalan Djuanda bagian bawah.

Perilaku menyeberang jalan s e m b ar a n g an y a n g t i n g g i menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat.

H a l a ma n

169


Vol.9, No. 2


Tabel 3. Matriks hasil evaluasi pelaksanaan aturan ketertiban dari aspek kelembagaan &infrastruktur Aspek Kelembagaan Item

Perilaku

Tertib pedagang kaki lima (PKL)

Perilaku masyarakat yang melangar aturan yaitu berjualan di atas trotoar atau badan jalan adalah shedang

Aparat Penegak

Aparat Penanggung Jawab

Aspek Infrastruktur

 Satpol PP sudah

melakukan penertiban ditujuh titik namun masih ada PKL

 Di jalan Djuanda

Pemerintah Kecamatan sudah melakukan sosialisasi penyuluhan tetapi masih ada pelanggaran

 Kelemahan dalam

pemantauan juga teridentifikasi bahwa belum ada aturan pendukung petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis

 Serta kurangnya personil untuk dapat memantau beberapa lokasi secara bersamaan.


Perilaku menyeberang jalan sembarangan yang tinggi menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat.

Sarana penyeberangan yang tersedia belum memadai karena tidak sesuai dengan standar yang ada.

 Satpol PP sudah

melakukan penertiban di titik percontohan namun masih belum efektif karena kurangnya pengawasan yang tepat karena perilaku menyeberang jalan terbukti diluar kendali aparat

 Pengawasan yang

dilakukan juga belum didukung aturan pendukung berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di lapangan.


 Satpol PP sudah

melakukan penertiban namun masih tetap ada karena kurangnya pangawasan.

 Pemerintah kecamatan

juga ikut melakukan sosialisasi dan penyuluhan langsung di lapangan tapi kegiatan liar masih tetap beraktivitas karena kurangnya pengawasan secara insentif.

H a l a m a n

170

Perda K3 mengatakan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan tetapi instansi penanggung jawab (Dinas Sosial) belum memiliki sarana Panti Sosial, sedangkan jumlah PMKS semaking tinggi termasuk gelandangan, pengemis dan pengamen.



Vol.9, No. 2

Tabel 4. Matriks hasil evaluasi pelaksanaan aturan kebersihan dari aspek kebijakan dan masyarakat Aspek Kebijakan Item Bersih udara

Bersih sampah

Perda K3

Kebijakan Terkait

Melarang untuk merokok dikawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa merokok. Memberikan denda jika melanggar. Melarang buang sampah sembarangan. Mamberikan denda jika melanggar.

Sampah jalan dan tempat umum adalah tanggungjawab pemerintah dan harus dilakukan penyapuan, pengakutan dan pengolahan.

Aspek Masyarakat Keindahan di Jl. Ir. Perilaku H.Djuanda Perilaku masyarakat yang melanggar aturan kawasan tanpa merokok adalah sedang. Sampah yang timbul di jalan Ir. H. Djuanda akibat kegiatan PKL dan sampah buangan sembarangan.

Perlaku masyarakat yang melanggar aturan bersih sampah yaitu buang sampah sembarangan sedang.

Tabel 5. Matriks hasil evaluasi pelaksanaan aturan kebersihan dari aspek kelembagan dan infrastruktur Aspek Kelembagaan Item Bersih udara

Bersih sampah

Aparat Penegak Dalam Perda K3 belum jelas mengenai aparat penegak yang akan melakukan pemantauan dan yang berwenang memberikan sanksi bagi pelanggar. Belum ada penegakan secara tegas oleh aparat dalam hal buang sampah.


Aspek Infrastruktur

Tidak ada aturan tentang tanggung jawab petugas dari tempat umum atau sarana umum yang dimaksud sebagai kawasan tanpa merokok. PD kebersihan bertanggungjawab menyapu sampah di jalanan, namun belum ada jadwal yang tetap karena hanya dilakukan pada waktu tertentu saja.

Fasilitas tempat sampah yang ada belum sesuai dengan penempatan ideal sehingga membuat masyarakat buang sampah sembarangan.

H a l a ma n

171


Vol.9, No. 2


Tabel 6. Matriks hasil evaluasi pelaksanaan aturan keindahan dari aspek kebijakan dan masyarakat Aspek Kebijakan Item

Perda K3

Menyebarkan atau menempelkan selebaran

melarang menertibkan memberikan sanksi

Bersih sampah

melarang menertibkan memberikan sanksi

Aspek Masyarakat

Kebijakan Terkait Dalam kebijakan tentang penyelenggaraan reklame, jenis reklame selebaran atau brosur ada namun belum diatur secara detail mengenai tempat khusus untuk penempatannya sehingga ditempelkan secara sembarangan.

Keindahan di Jl. Ir. H.Djuanda Tempelan kertas terdapat di sarana prasarana umum seperti gardu listrik, lampu penerangan jalan, jembatan dan lain sebagainnya.

Coretan atau gambar terdapat beberapa titik yang menjadi pusatpusat pergerakan seperti jembatan layang, bangunan dan lain sebagainya.

Perilaku Perilaku yang melanggar aturan tentang menyebarkan selebaran adalah rendah.

Perilaku yang melanggar aturan tentang menyebarkan selebaran adalah rendah.

Tabel 7. Matriks hasil evaluasi pelaksanaan aturan keindahan dari aspek kelembagaan dan infrastruktur Aspek Kelembagaan Item

Aparat Penegak

Menyebarkan atau menempelkan selebaran

Belum dilakukan penerbitan oleh Satpol PP Kota Bandung.

Bersih sampah

Belum dilakukan penerbitan oleh Satpol PP kota Bandung

H a l a m a n

172


Aspek Infrastruktur


KESIMPULAN Identifikasi Aspek Penunjang Pelaksanaan K3 a. Identifikasi Kebijakan Pendukung Pelaksanaan Perda K3 Kebijakan pendukung yang memiliki substansi hukum yang sebenarnya diimplementasikan dapat menyeles aikan mas alah yang berkait an dengan k et ertib an, kebersihan dan keindahan. Namun pada kenyataan kebijakan pendukung yang ada juga tidak diimplementasikan secara benar sehingga aturan yang ada berbeda dengan kenyataan dilapangan. Seperti penataan reklame yang sudah ditetapka kawasan bebas reklame di jalan Ir. H Djuanda tetapi masih terlihat reklame dijalan Djuanda. Masalah PKL juga belum diatur secara khusus sehingga masih ada PKL yang berjualan sembarangan. b. Identifikasi Aspek Masyarakat dalam pelaksanaan Perda K3 Persepsi responden yang lebih dominan adalah persepsi positif. Dari tingkat persepsi yang ada terlihat semuanya berada dari tingkat sedang dan tinggi, tidak ada tingkatan yang rendah. Hasil ini terlihat bahwa pengetahuan responden tergolong sedang yaitu sebesar 61%. Persetujuan tergolong sedang yaitu sebesar 66% dan kesiapan untuk menaati tergolong tinggi yaitu sebesar 82%. Berdasarkan hasil tersebut maka disimpulkan bahwa hasil penelitian mengenai persepsi responden menunjukkan persepsi yang baik dalam rangka menyambut penyelenggaraan Perda K3. Namun terdapat catatan yang harus diingat bahwa dalam proses sosialisasi terlihat bahwa tingkat pengetahuan yang masih sedang maka pemerintah belum


maksimal sosialisasi.

dalam

Vol.9, No. 2

melakukan

Perilaku responden yang lebih dominan adalah perilaku negatif. Tingkat pelanggaraan yang dilakukan cukup variatif yaitu mulai dari tinggi, sedang dan rendah. Terlihat bahwa perilaku pelanggaraan yang tinggi adalah perilaku menyeberang jalan sembarangan yaitu 97% dan disusul oleh perilaku yang tergolong kategori sedang adalah perilaku buang sampah sembarangan, masing-masing 61% dan 52%. Sedangkan perilaku dalam kategori rendah adalah perilaku menyebarkan selebaran dan mencoret sembaranga, masing-masing 19% dan 9%. c. Identifikasi aspek kelembagaan dalam pelaksanaan Perda K3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam penegakkan Perda ketertiban, kebersihan dan keindahan dan dibantu oleh perangkat pem erint ah lainnya termas uk pemerintah kecamatan, selain itu instansi lain yang langs ung bertanggung jawab atas permasalah ketertiban, kebersihan dan keindahan diantaranya:  Dinas sosial Kota Bandung merupakan instansi yang b e r t a n g g u n g j a w ab d a l a m penanganan masalah tunas sosial di Kota Bandung namun dalam SK tentang tim sosialisasi dan pemantauan tidak dicantumkan. Dalam usahanya untuk menanggani perm as alahan gelandangan, pengemis dan pengamen, dinas sosial masih memiliki keterbatasan, dalam hal ini belum memiliki panti sosial khusus bagi tuna sosial di Kota Bandung. Hal ini akan berpengaruh negatif dalam penyelenggaraan ketertiban di Kota H a l a ma n

173


Vol.9, No. 2

Bandung karena pertumbuhan tuna sosial yang semaking pesat setiap tahun yang mengakibatkan tumbuhnya tuna sosial di jalan Kota Bandung.  Perusahan daerah keberhasilan Kota Bandung merupakan instansi yang bertanggung jawaab dalam penanganan masalah sampah. Upaya yang dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan keberhasilan seperti menggerakan staff penyapu di tujuh titik dan di luar tujuh titik. Namun dalam pelaksanaan belum ada jadwal yang jelas mengenai penyapuan yang dilakukan.  Dinas pertamaan dan pemakan merupakan instansi yang b ert anggung jawab dalam penataan reklame. Namun berdasarkan ketentuan yang ada tentang penetapan titik reklame maka terlihat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah seperti memberikan ijin penempatan rekalme dikawasan bebas reklame diantarannya jalan Ir. H. Djuanda (kawasan Dago). d. Identifikasi aspek infrastruktur dalam pelaksanaan Perda K3 Fas ilit as persam pahan unt uk mendukung penyelenggaraan kebersihan terlihat belum proposional dengan panjang jalan, karena tidak sesuai dengan jumlah ideal yang ada yaitu jarak 50 m harus disediakan 1 tempat sampah. Jika dibandingkan dengan panjang jalan maka asumsinya diperlakukan 113 tempat yang harus disediakan disepanjang jalan Ir. H Djuanda. Selain itu tempat sampah yang tersedia terdapat satu tempat untuk dua jenis sampah padahal sampah organik dan anorganik perlu dipisahkan sejak dalam pembuangannya sehingga mudah dalam pengelolaannya. H a l a m a n

174


Sedangkan elemen pembentuk estetika di jalan Ir. H Djuanda terlihat cukup memadai sehingga dapat dimanfaatkan dan dipelihara berdasarkan kebijakan K3 secara maksimal untuk menciptakan keindahan Kota. Karena jalan Ir. H. Djuanda merupakan kawasan pemberi sumbangan terhadap terciptannya identitas Kota Bandung sebagai Kota kembang. Evaluasi pelaksanaan Perda K3 dari perspektif kebijakan a. Evaluasi pelaksanaan ketertiban

ketentuan

Terlihat di jalan Ir. H Djuanda masih terdapat kegiatan PKL yang beraktivitas di atas trotoar atau badan jalan. Dari perspektif kebijakan, kondisi ini di akibatkan oleh aturan tentang pedagang kaki lima (PKL) hanya melarang tetapi tidak menunjuk tempat atau lokasi yang layak bagi pada pedagang yang ditertibkan untuk berjualan sehingga tidak kembali lagi beraktivitas di trotoar atau jalan. Sedangkan kebijakan pendukung PKL, belum ada sinkronisasi antara Perda K3 dengan kebijakan pendukung yang dapat menyelesaikan permasalahan dasar karena memiliki aturan yang lebih detail dalam melakukan penataan. Tetapi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui pemerintah melalui kebijakan pendukung terlihat belum ada kebijakan khusus tentang penataan PKL sehingga kondisi ini membuat pelaksanaan Perda K3 tidak akan efektif. Aturan gelandangan, pengemis dan pengamen yang akan dilakukan pembinaan belum mencantumkan berapa lama para gelandangan dan pengem is t ers eb ut dilakukan pembinaan di Panti Sosial. Lama pem b inaan gela ndan gan dan


pengemis yang tidak jelas akan membuat mereka kembali lagi beraktivitas. Sedangkan untuk kebijakan pendukung penanganan masalah kesejahteraan Kota Bandung belum didukung oleh implementasi Perda yang konsisten. Gelandangan, pengemis dan pengamen merupakan tanggung jawab pemerintah untuk ditampung di Panti Sosial dan memberi perhatian. Kondisi di lapangan menunjukan bahwa kebijakan pendukung yang dapat menyelesaikan masalah juga tidak efektif sehingga aturan K3 yang hanya melarang tidak akan efektif. b. Evaluasi pelaksanaan kebersihan


Vol.9, No. 2

pemantauan secara insentif. c. Evaluasi pelaksanaan keindahan

ketentuan

Aturan tentang tempelan sembarangan kertas belum didukung oleh kebijakan pendukung yang mengatur tentang tempat penetapan jenis reklame selebaran dan brosur. Jenis reklame ini juga memiliki ijin dari pemerintah sehingga perlu penetapan tempat yang memadai. Evaluasi pelaksanaan Perda K3 dari perspektif masyarakat

ketentuan

a. Kondisi ketertiban, kebersihan dan keindahan jalan Ir. H. Djuanda

Dalam aturan tentang kawasan bebas merokok terlihat bahwa sanksi pembebanan abiaya hanya diberikan kepada perokok yang melangar aturan. Sedangkan penanggung jawab hanya diwajibkan untuk menyediakan tempat merokok tetapi tidak memberikan denda berupa denda. Aturan ini menunjukkan ketidakseimbangan hukum. Padahal dibeberapa negara maju dan beberapa kota di Indonesia pembebanan biaya diberikan kepada perokok dan pemilik tempat umum sehingga dapat memberikan efek jera. Selain itu juga aturan peran penanggun jawab tempat umum belum secara lengkap diatur. Aturan ini diperlakukan karena penanggungjawab tempat umum merupakan aparat yang paling berperang dalam penegakkan.

Kondisi ketertiban, kebersihan dan keindahan terlihat masih terggangu pasca pemberlakuan Perda K3. Titiktitik yang diidentifikasi seperti perempatan simpang Dago. Titik ini terdapat kegiatan liar seperti pengamen, pengemis dan pasar tumpah yang menggangu K3. ini karena intensitas kegiatan kawasan sekitar cukup tinggi karena merupakan jalan yang diakses menuju pusat-pusat kegiatan seperti pasar Simpong, Dago Butik, kegiatan pendidikan di UNIKOM, ITHB dan pusat perdagangan lain yang sedang berkembang pesat di sekitar jalan Dipatiukur. Selain itu juga ada kegiatan liar yang terlihat diperempatan planet Dago juga menggangu aktivitas masyarakat karena jalan ini dilalui untuk menuju pusat-pusat pembelajaan yang berskala besar seperti BIP, BEC, Gramedia dan lain sebagainya.

a bAturan tentang buang sampah sembarangan belum diatur tentang aparat yang berhak melakukan teguran. Karena tukang sapu dapat dib erikan k ewe nanga n unt uk m elakukan pemant auan at au memberikan sanksi sehubungan dengan terbatasnya jumlah personil Satpol PP untuk melakukan

aSelain itu, berdasarkan karakteristik lokasi, keberadaan gelandangan, pengamen dan coretan serta tempelan kertas sangat menggangu di jembatan layang sangat menggangu nilai estetika kota, karena jembatan layang Pasupati H a l a ma n

175


Vol.9, No. 2

merupakan pintu masuk menuju pusat kota dan merupakan Land Mark di kawasan tersebut. b. Pengetahuan, tindakan dan perilaku responden di jalan Ir. H. Djuanda Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pemberlakuan Perda K3 akan berpengaruh pada perilaku masyarakat. Masih terlihat perilaku negatif atau menunjukkan masih kurangnya sosialisasi. Dari beberapa perilaku negatif yang melanggar aturan K3 dapat dikatakan bahwa tingkat pelanggaran yang akan sulit untuk ditertibkan adalah menyeberang sembarangan dan buang sampah sembarangan. Hal ini akan sangat sulit untuk melakukan pemantauan karena melibatkan seluruh masyarakat sebagai calon pelanggar dan juga tergantung pada tingkat kesadaran masyarakat sehingga diperlakukanaa pendekatan yang tepat, serta lokasinya yang tidak tentu. Tingkat pelanggaran yang rendah seperti mencoret dan menyebarkan selebaran dapat diminimalisir dengan melakukan pemantauan atau pengawasan secara intensif karena pelangaran seperti ini hanya terjadi di titik-titik tertentu saja. c. Evaluasi pelaksanaan Perda K3 dari perspektif kelembagaan Dalam penegakkanya belum secara penuh aturan K3 ditegakkan dan baru dari beberapa diantarannya. Seperti penertiban kegiatan PKL, gelandang, pengemis dan pengamen, tertib menyeberang, tertib tuna susila namun tidak efektif karena belum secara jelas dan rinci tentang aturan pengawasan. Pelaksanaan pengawasan masih lemah sehingga fakta dilapangan menunjukkan pelanggaran yang terjadi diluar kendali aparat. Aktivitas PKL, gelandangan dan pengemis kembali H a l a m a n

176


beraktivitas pasca penerbitan karena Satpol PP memiliki keterbatasan personil karena harus bertanggungjawab untuk menegakkan kurang lebih 33 buah Perda. Sedangkan elemen pemerintah kecamatan hanya dapat memberikan penyuluhan dan bimbingan yang tidak diimbangi oleh kesadaran masyarakat sehingga dalam penegakkan Perda tidak efektif. d. Evaluasi pelaksanaan Perda K3 dari perspektif ketersediaan infrastruktur Dari hasil penelitian mengenai infrastruktur dalam hal ini fasilitas umum yang tersedia di jalan Ir. H Djuanda menunjukkan bahwa belum memenuhi kriteria yang ada. Fasilitas penyeberangan seperti jembatan penyeberangan yang ada tingkat pemanfaatannya tidak maksimal karena kenyamanan dan estetika belum tercapai hal ini berdasarkan banyak sampah, debu dan ditutupi reklame. Selain itu juga berdasarkan tingkat kepadatan pejalan kaki dan konflik dengan kendaraan tinggi terlihat dibeberapa titik namun belum ada fasilitas penyeberangan yang memadai. Seperti terlihat di perempatan Simpang Dago, fasilitas yang tidak memadai akan menimbulkan tingkat pelanggaran tertib jalan yang semakin tinggi.



Vol.9, No. 2

DAFTAR PUSTAKA

Kebijakan Pemerintah

Catenese, Antony J. & Snyder, James C. 1988. Perencanaan Kota. Jakarta: Erlangga.

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 Tahun 2005. Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Ketertiban dan Keindahan (K3).

Budiharjo, Eko, 2003. Pengantar Kota dan Lingkungan (Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Ekologi). Indonesia: Pustaka LP3ES. Budiharjo, Eko & Sujarto, Djoko. 2005. Kota Berkelanjutan. Bandung: PT Alumni. Nazir, Moh. 1988. Metode Penelitian Jakarta: Ghalia Indonesia. Rustam, Hakim & Isardi, Utomo. 2004. Komponen Perencanaan Arsitektura Lansekap. Sondang, Siagian. 1985. Analisa Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi, Jakarta: Gunung Agung.

Peraturan Daerah Kota Bandung. No. 11 Tahun 2005. Tentang perubahan Perda No. Tahun 2005. Peraturan Daerah Kota Bandung. No. 29 Tahun 2002. Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial Kota Bandung. Peraturan Daerah Kota Bandung. No. 27 Tahun 2001. Tentang Pengelolaan Kebersihan Kota Bandung. Surat Keputusan Wali Kota No. 511.23/ Kep. 1322-Huk/2001. Tentang Penataan PKL Kota Bandung.

Suharsini, Arikunto, 1998. Prosedur PenelItian Suatu Pendekataan Praktek (Edisi Revisi IV.) Jakarta: Rineka Citra. Yunus, Haris Sabarni, 2004. Struktur tata ruang Kota. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

H a l a ma n

177


H a l a m a n

178

Vol.9, No. 2

EVALUASI PENYELENGGARAAN PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN (K3)

Recommend Documents